Mendefinisikan Komorbiditas: Implikasi untuk Memahami Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan makin perlu untuk memikirkan penanganan pasien dengan komorbiditas multipel, yang kini semakin lazim dijumpai. Di Amerika Serikat , sekitar 80% pengeluaran Medicare digunakan untuk membiayai pasien dengan empat atau lebih kondisi kronis, yang biayanya semakin meningkat seiring bertambahnya diagnosis. Kesadaran akan hal ini nampak dalam minat yang berkembang di antara para praktisi dan peneliti mengenai dampak komorbiditas pada sejumlah outcome, antara lain mortalitas, kualitas hidup, functioning, dan kualitas layanan kesehatan.

Upaya meneliti dampak komorbiditas dipersulit dengan kurangnya konsensus mengenai bagaimana mendefinisikan dan mengukur komorbiditas. Konstruk terkait, misalnya multimorbiditas, beban ganda penyakit, dan frailty sering digunakan untuk membicarakan hal yang sama. Perlu definisi yang diterima secara internasional agar penelitian tentang topik ini dapat makin maju.

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Karena masih sedikit yang diketahui tentang bagaimana pandangan pasien tentang komorbiditas yang mereka alami atau bagaimana perspektif mereka terkait dengan konstruk profesional, maka definisi komorbiditas akan ditelaah dari perspektif petugas kesehatan saja.

 

Beberapa definisi komorbiditas telah berkembang sebagai konseptualisasi yang berbeda dari satu konsep utama: adanya lebih dari satu penyakit pada seorang pasien. Empat kelompok utama definisi didasarkan pada: (1) sifat alamiah penyakit, (2) kepentingan relatif dari penyakit yang terjadi bersamaan, (3) kronologi munculnya penyakit, dan (4) konseptualisasi yang berkembang.

 

Sifat alamiah penyakit

Membedakan sifat alamiah penyakit sangat penting untuk konseptualisasi komorbiditas, karena keberadaan secara simultan beberapa entitas penyakit yang didefinisikan dengan luas dapat menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem klasifikasinya. Contohnya, beberapa orang akan menyatakan bahwa depresi dan kecemasan bukanlah entitas penyakit yang berbeda melainkan bagian dari spektrum kelainan yang sama, dan jika demikian maka pasien dengan kedua kondisi tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai pasien dengan komorbiditas.

Baca juga: Sering lupa? Ada teorinya …

dokteryoseph banyakbaca buah naga

Kepentingan relatif dari penyakit yang terjadi bersamaan

Komorbiditas sering didefinisikan dalam kaitannya dengan sebuah kondisi utama yang spesifik. Kondisi manakah yang bisa ditetapkan sebagai kondisi utama dan manakah yang menjadi komorbidnya dapat sangat bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian (dalam konteks penelitian), kondisi yang membuat pasien datang berobat, atau spesialisasi dari dokter yang merawat.

Multimorbiditas telah makin banyak digunakan untuk mengacu pada “kejadian bersamaan dari sejumlah penyakit akut maupun kronis pada satu pasien” tanpa menyebutkan mana yang menjadi kondisi utama. Diagnosis ganda pada psikiatri dapat menjadi contoh multimorbiditas, dimana dua gangguan dapat terjadi bersamaan pada satu pasien tanpa perbedaan urutan kepentingan, misalnya gangguan mental berat dan penyalahgunaan narkoba. Pendukung konsep multimorbiditas cenderung berfokus pada layanan primer, dimana identifikasi kondisi utama seringkali sulit dilakukan dan tidak banyak berguna.

 

Kronologi

Rentang waktu dan urutan terjadinya penyakit menjadi pertimbangan penting. Rentang waktu penting untuk memastikan apakah pada suatu titik terjadi dua kondisi secara bersamaan, sedangkan urutan terjadinya penyakit memiliki implikasi penting untuk menentukan prognosis dan penatalaksanaan yang tepat. Pasien diabetes yang mendapatkan tambahan diagnosis depresi mayor akan sangat berbeda dari pasien depresi mayor yang mendapatkan tambahan diagnosis diabetes, meskipun jika memakai perspektif potong-lintang keduanya akan dilihat sebagai pasien dengan diabetes dan depresi.

 

Konseptualisasi yang berkembang: beban morbiditas dan kompleksitas pasien

Komorbiditas juga digunakan untuk membawa penekanan mengenai beban penyakit, yang ditentukan oleh beban total disfungsi fisiologis atau beban total dari beberapa jenis penyakit yang berdampak pada cadangan fisiologis seseorang. Konsep ini berkaitan dengan dampak pada outcome yang dilaporkan oleh pasien (termasuk functioning) dan pada konstruk di bidang geriatri, yaitu frailty.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengombinasikan beban beberapa penyakit atau kondisi menjadi sebuah ukuran tunggal. Yang paling banyak dipakai adalah Indeks Charlson, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), Index of

Coexisting Disease (ICED), dan Indeks Kaplan. Cara lain adalah dengan melakukan klasifikasi atau stratifikasi pasien pada kelompok-kelompok berdasarkan penyakit dan kondisi tertentu, usia, dan jenis kelamin. Contohnya Adjusted Clinical Groups (ACGs), Diagnosis-Related Groups (DRGs), dan Healthcare Resource Groups (HRGs). Semuanya mempertimbangkan tak hanya keberadaan penyakit namun juga keparahannya. Tujuan utamanya adalah mengaitkan diagnosis dengan pemakaian sumber daya kesehatan.

Kontruk yang baru berkembang adalah tentang kompleksitas pasien. Ini menekankan bahwa beban morbiditas tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik terkait kesehatan, tapi juga oleh karakteristik sosioekonomi, kultural, lingkungan, dan perilaku pasien.

 

Mengintegrasikan konstruk yang berbeda

Masing-masing konstruk menekankan aspek yang berbeda dari morbiditas. Bayangkan ada wanita 60 tahun dengan diabetes melitus, hipertensi, dan depresi, yang berasal dari kelompok etnis minoritas, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang rendah, dan sedang merawat suaminya yang perlu banyak bantuan akibat stroke. Psikiaternya akan berfokus pada depresinya, dan menganggap hipertensi dan diabetes melitusnya sebagai komorbiditas. Dokter layanan primernya mungkin menganggapnya mengalami multimorbiditas, memberikan perhatian yang sama untuk ketiga penyakitnya. Beban morbiditasnya akan ditentukan oleh hasil pengukuran masing-masing penyakit yang dideritanya dan tingkat keparahannya. Akhirnya, kompleksitasnya sebagai pasien juga dipengaruhi oleh latar belakang kultural, kemampuan bahasa Inggris, dan situasi kehidupannya secara keseluruhan, mencakup kondisi hidupnya dan perannya sebagai perawat sang suami.

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

Diterjemahkan oleh Yoseph Samodra

Sumber: Valderas J, Starfield B, Sibbald B, Salisbury C, Roland M. Defi ning Comorbidity: Implications for Understanding Health and Health Services. Ann Fam Med. 2009;(7): p. 357-363.

8 thoughts on “Mendefinisikan Komorbiditas: Implikasi untuk Memahami Kesehatan dan Layanan Kesehatan

  1. Aditya Lovindo Suwarno May 8, 2018 — 4:14 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN [UNDANG UNDANG NO 40 THN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL & UNDANG UNDANG NO 24 THN 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL]

    Analisis kebijakan berdasarkan segitiga kebijakan:

    a. Aktor

    Dalam proses penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan dari kebijakan ini melibatkan stakeholder dari berbagai bidang, diantaranya yaitu
    Individu:
    • Presiden
    • Gubernur
    • Bupati
    • Walikota
    • Menteri Kesehatan
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Ketua DPR
    • Ketua DPRD
    • Anggota DPR
    • Anggota DPRD

    Instansi:
    • Pemerintah Pusat
    • Pemerintah Provinsi
    • Pemerintah Kabupaten
    • Pemerintah Kota
    • Kementrian Kesehatan
    • Dinas Kesehatan
    • DPR
    • DPRD
    • Pihak Swasta Yang Terlibat
    • Provider Pelayanan Kesehatan
    • Organisasi Ikatan Profesi

    b. Isi
    Kedua dari undang-undang ini bertujuan untuk mengatur mekanisme dari sistem tersebut, ternyata masih sedikit yang menjelaskan mengenai hal ini, seperti tidak dijelaskan secara rinci antara peran pemerintah pusat dan daerah, pasal-passal tersebut belum menjelaskan secara rinci, sedangkan asuransi kesehatan/jaminan kesehatan merupakan program kompleks. Dibutuhkan aturan dalam level kebijakan untuk mengatur peran-peran stakeholder yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan berbagai polemik yang muncul dalam penerapannya.

    c. Konteks
    Transformasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS memerlukan basis politik yang kuat. Sebab jaminan kesehatan perlu didukung dengan kondisi politik yang stabil dan kondusif. Dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak dapat dipungkiri adanya pandangan politik yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing aktor, sehingga faktor politik sangat mempengaruhi arah kebijakan tergantung para pelaku kepentingan.

    d. Proses
    Dalam perumusan UU SJSN melalui beberapa tahap yaitu,
    • Pertama agenda setting dimana dalam tahap ini proses agar permasalahan ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan mendapat perhatian dari pemerintah atau pembuat kebijakan.
    • Kedua yaitu perumusan kebijakan, pada tahap ini pemerintah merumuskan pilihan-pilihan kebijakan dalam penyelesaian masalah tersebut.
    • Ketiga yaitu penetapan kebijakan, yaitu proses memilih alternatif terbaik guna memecahkan masalah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu.
    • Keempat yaitu pelaksanaan kebijakan yaitu proses pelaksanaan JKN, penyelenggara JKN, strategi JKN, dan isi kebijakan JKN yang ditetapkan.
    • Kelima yaitu evaluasi kebijakan yaitu proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan JKN.

    Aditya Lovindo Suwarno – 42160076
    Yonathan Adhitya Irawan – 42160079

    Like

  2. Rozalia Valenda von Bulow May 8, 2018 — 8:02 pm

    “PENDEKATAN SEGITIGA KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI”.

    Gambaran umum :
    Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dalam mempengaruhinya faktor-faktor penentu disector kesehatan, maka diperlukannya suatu kebijakan kesehatan. Dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan kesehatan mengenai penyelenggaraan Imunisasi yang dituangkan dalam “ Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyoroti tindakan kolektif yang diperlukan, untuk memastikan bahwa setiap anak dilindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
    Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Imunisasi dalam peraturan menteri kesehatan ini meliputi:
    1). Jenis imunisasi
    2). Penyelenggaraan imunisasi wajib
    3). Pelaksana pelayanan imunisasi
    4). Pemantauan dan penanggulangan KIPI
    5). Penelitian dan pengembangan
    6). Pencatatan dan pelaporan
    7). Pembinaan dan pengawasan
    KAJIAN KRITIS
    1. AKTOR
    Pembuatan atau penyusunan kebijakan :
    • Kementerian kesehatan
    •Kementerian pusat (Presiden Republik Indonesia)
    • Direktur Jendral kementerian kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
    • Pemerintah Daerah ( Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinath daerah)
    Penyedian layanan :
    •Posyandu , sekolah , pos pelayanan imunisasi lainnya
    •Rumah sakit, puskesmas, klinik , praktek dokter dan fasilitas pelayanan lainnya.

    2. KONTEKS
    • Konteks Internasional
    Pada Selasa sampai Senin, 24-30 April 2018 diadakan Pekan Imunisasi Sedunia (World Immunization Week) 2018. Tema tahun 2018 ini: Vaksin untuk melindungi kita, (Protected Together, #VaccinesWork), mendorong setiap orang untuk meningkatkan cakupan imunisasi, demi kebaikan yang lebih besar.
    Upaya petugas kesehatan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, membangun fondasi untuk sistem kesehatan primer yang kuat dan merupakan akses menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coevarge (UHC). Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dapat dinilai dengan ‘Universal Child Immunization’ (UCI). Global Vaccine Action Plan (GVAP), yang disahkan oleh 194 negara anggota Majelis Kesehatan Dunia pada Mei 2012, bertujuan untuk mencegah jutaan kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin pada tahun 2020, melalui akses universal untuk imunisasi.
    Dalam rangka pencapaian untuk mencegah jutaan kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin, maka di buatlah Permenkes No. 12 tahun 2017 yang merupakan salah satu bukti negara Indonesia terhadap dunia untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui imunisasi di Indonesia, dengan menimbang :
    “ bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi. “
    •Konteks Situasional
    Pada tahun 2013 sedikitnya hampir 22 juta bayi tidak dimunisasi lengkap vaksin Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT3) kebanyakan dari mereka tinggal dinegara miskin. WHO menyerukan diakhirinya kematian dan kecacatan yang disebabgkan karena imunisasi yang tidak lengkap.
    Pada tahun 2016 di Indonesia, seluruh bayi di Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Kalimantan Utara (56,08%), Papua (59,99%), dan Maluku (67,56%).
    Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dapat dinilai dengan ‘Universal Child Immunization’ (UCI) desa/kelurahan, yaitu gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Data di Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tiga provinsi memiliki capaian UCI tertinggi, yaitu Bali (100%), DI Yogyakarta (100%), dan Jawa Tengah sebesar 99.93%. Sedangkan provinsi dengan capaian UCI terendah yaitu Kalimanatan Utara (30,69%), Papua Barat (56,77%) dan Papua (61.59%).
    Rencana aksi vaksin global (GVAP), yaitu sebuah komitmen untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang terlewat dari imunisasi yang penting, namun, laporan penilaian independen terbaru melaporkan peringatan bahwa vaksin tidak diberikan secara adil atau andal dan bahwa hanya satu dari enam target vaksinasi utama untuk tahun 2015 pengenalan vaksin kurang dimanfaatkan, oleh sebab itu ditetapkan Permenkes no. 12 tahun 2017 tentang jadwal penyelenggaraan/pemberian imunisasi, dengan menimbang :
    ” Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
    “Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.”
    • Konteks Struktural
    Upaya petugas kesehatan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, membangun fondasi untuk sistem kesehatan primer yang kuat dan merupakan akses menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coevarge (UHC).
    Imunisasi menyelamatkan jutaan nyawa anak dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan, yang paling berhasil dan paling efektif di dunia. Penyelenggaraan imunisasi harus dilakukan oleh semua pihak.
    “Dalam memenuhi kebutuhan Vaksin, Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi Vaksin sesuai dengan perencanaan nasional.”
    “Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyediaan peralatan.
    • Konteks Budaya
    Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan beberapa alasan anak tidak diimunisasi antara lain karena takut anaknya panas, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, kesibukan orang tua, seringnya anak sakit, dan tidak tahu tempat imunisasi. Selain itu, banyak juga mitos/ kepercayaan tentang imunisasi, seperti : imunisasi tidak aman, terdapat “ilmuwan” yang mengatakan imunisasi berbahaya, juga imunisasi sebabkan autism.
    Karena mitos tersebut dan untuk menjelaskan secara rinci tentang imunisasi ditetapkan Permenkes No. 12 tahun 2017.
    3. PROSES
    Setelah mengidenttifikasi masalah dan isu mengenai pentingnya imunisasi maka pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dapat merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan imunisasi tersebut. Kebijakan itu dirumuskan dalam Peraturan Kementerian kesehatan Republik Indonesia no.12 tahun 2017 yang mengacu pada :
    Pasal pasal 12 ( pemerintah pusat dan pemerintah darah bertanggungjawab langsung dalam penyelenggaraan imunisasi program). Hal ini mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit:
    ✓. WHO melalui WHA tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020 menetapkan cakupan imunisasi nasional minimal 90%, cakupan imunisasi dikabupaten maupun kota.
    ✓. Mempertahankan status eliminasi tetanus maternal dan neonatal (ETMN)
    ✓. WHO-UNICEF tahun 2010 tentang Joint statement of effective vaccine management intiative

    a). Identifikasi Masalah dan Isu
    Masih ada sebagian orangtua yang khawatir buah hatinya justru sakit usai diiumisasi. Akhirnya, anak tidak memperoleh vaksin yang dibutuhkan. Hal ini yang terjadi, maka tidak hanya membahayakan anak sendiri tetapi anak-anak disekitar
    b). Perumusan kebijakan
    Selama 2016, 116,5 juta bayi di seluruh dunia menerima 3 dosis vaksin difteri-tetanus-pertusis, melindungi mereka dari penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit serius dan kecacatan. 1 dari 5 anak masih terancam tidak terselamatkan akibat tidak diimunisasi, yang dapat menyebabkan 1.5 juta kematian setiap tahun dari penyakit yang dapat dicegah. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, ditetapkan Permenkes No. 12 tahun 2017.
    c). Pelaksanaan kebijakan
    Setelah ditetapkan Permenkes No. 12 tahun 2017, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang.
    d). Isi (Konten )
    Peraturan pemerintah ini mengantur : tanggung jawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan program imunisasi dalam hal perencanaan, penyedian dan distribusi logistik, penyimpanan dan pemeliharaan logistik, penyediaan tenaga pengelola, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan limbah, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bertanggungjawab terhadap penyedian peralatan cold chain, peralatan pendukung cold chain, peralatan anafilaktik, dan dokumen pencatatan pelayanan imunisasi sesuai dengan kebutuhan selain itu penyedian ruangan penyimpanan peralatan cold chain dan logistik imunisasi lain nya dan memenuhi standar dan persyaratan.

    Ramilya Elvera Silaban ( 42160072)
    Rozalia Valenda von Bulow (42160075)

    Like

  3. Januarius Hendra K S May 8, 2018 — 10:38 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    A. Konteks
    ASI Eksklusif sudah diatur oleh Negara dalam Pengaturan mengenai pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif yang diatur dalam Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUKesehatan). Selain itu Pemberian ASI eksklusif juga telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja (Peraturan Bersama).
    Dalam Peraturan Bersama tersebut antara laindisebutkan bahwa Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja ditempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun (lihat Pasal 1 angka 2).
    Kemudian, berdasarkan Peraturan Bersama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar mengatur tatacara pelaksanaan pemberian ASI dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (lihat Pasal 3 ayat [2] huruf a).
    Pemerintah telah menerbitkan Permen Nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian Air susu ibu secara eksklusif sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dalam upaya memberikan informasi kepada segenap masyarakat terutama ibu menyusui tentang pentingnya memberikan ASI ekslusif kepada anak.
    Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan. Menurut hasil pengumpulan data / indikator SPM bidang kesehatan diKabupaten Bone Tahun 2014 sebanyak 52.576 balita dengan persentase BGM sebanyak 0,49%. Data tersebut menujukkan peningkatan tipis dibanding tahun 2012 yang tercatat jumlah balita yang ditimbang sebanyak 54.684 jiwa dengan hasil penimbangan 253 balita (0.46 %) kategori BGM.
    Di Kabupaten Bone berdasarkan data/indikator kinerja RPJMD bidang kesehatan yang terkumpul selama tahun 2014 tercatat cakupan pemberian ASI esklusif sebesar 63,02%, menurun dibanding tahun 2012 yang mencapai 80.4 %, namun telah melewati target RPJMD yaitu 57%.

    B. Aktor
    Penyusun :
    1. Menteri Dalam Negeri
    2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
    3. Gubernur Sulawesi Selatan
    4. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
    5. Pemerintah Kabupaten Bone
    6. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
    Pelaksana :
    Setelah ditetapkannya Perda Kabupaten Bone No. 8 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bone menyelenggarakan program Bina Desa dengan membentuk Tim Koordinasi Kecamatan untukmendukung Tim Kordinasi Kabupaten.Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari :
    1. Camat, sebagai ketua Tim Koordinasi Kecamatan
    2. Kepala UPTD Puskemas, sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Kecamatan
    3. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), sebagai Anggota
    4. Komandan Rayon Militer (Koramil), sebagai Anggota
    5. Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Anggota
    6. Kepala UPTD Pendidikan, sebagai Anggota
    7. Kepala Kantor Urusan Agama, sebagai Anggota
    8. Para Kepala Desa dan Lurah, sebagai Anggota
    9. Unsur Tokoh Masyarakat, sebagai Anggota
    10. Unsur Tokoh Agama, sebagai Anggota
    11. Unsur Tokoh Pemuda, sebagai Anggota
    12. Unsur Tokoh Perempuan, sebagai Anggota
    13. Perguruan tinggi, Organisasi profesi, Organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan;
    14. Media massa;
    15. Dunia usaha;
    16. Lembaga swadaya masyarakat;
    17. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis; dan
    18. Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun.
    Pengawas :
    1. Bupati Kabupaten Bone
    2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

    C. Proses
    Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone mengatasi/menjawab permasalahan gizi anak sehingga dalam penyusunannya perda ini melibatkan bukan hanya elit kebijakan lokal, tetapi juga elit propinsi dan pusat. Pemerintah daerah menyadari bahwa percepatan perbaikan gizi melibatkan banyak faktor penyebab, sehingga dalam penyelesaiannya perlu adanya kemitraan beberapa kementrian dan sektor diluar pemerintah. Setiap jenjang pemerintahan dilibatkan karena masing-masing memiliki peran dalam menentukan program kerja, mobilisasi sumber daya, dan besarnya alokasi dana dalam rangka mendukung program intervensi percepatan gizi, baik gizi spesifik (langsung) atau gizi sensitif (tidak langsung). Beberapa pertimbangan penyusunan :
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pernberian Air Susu Thu Eksklusif ( Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
    3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/ Menkes/ SIC/ I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan;
    4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/ Menkes SK / I V/ 1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
    5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
    6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);
    7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nornor 68);

    Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula. Koordinasi penyelenggaraan dilakukan melalui Dinas Kesehatan serta dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten yang personilnya terdiri atas unsur
    Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja terkait, dan Pihak serta Instansi lain sesuai kebutuhan. Tim Koordinasi Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

    D. Konten
    Ruang lingkup pengaturan dan perda ini meliputi :
    1. Tatacara pemberian dukungan IMD dan ASI Eksklusif.
    2. Pemberian ASI Eksklusif dari Pendonor ASI.
    3. Tatacara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif.
    4. Syarat dan tatacara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap IMD pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
    5. Syarat dan tatakerja Tim Koordinasi Kecamatan; Tatacarapelaksanaan peran serta masyarakat.
    6. Tatacara pemberian penghargaan.
    7. Tatacara pengenaan sanksi administratif.

    Charlina Amelia Br. Barus 42160073
    Januarius Hendra K S 42160080

    Like

  4. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTRI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR “LEPTOSPIROSIS”

    Latar belakang
    Leptospirosis adalah suatu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh mikroorganisme berbentuk spiral dan bergerak aktif yang dinamakan Leptospira. Penyakit ini dikenal dengan berbagai nama seperti Mud fever, Slime fever (Shlamnfieber), Swam fever, Autumnal fever, Infectious jaundice, Field fever, Cane cutter dan lain-lain (WHO, 2003).
    Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang manusia dan binatang. Penyakit menular ini adalah penyakit hewan yang dapat menjangkiti manusia. Leptospirosis juga dikenal dengan nama flood fever atau demam banjir karena memang muncul dikarenakan banjir (Swastiko, 2009).
    Insiden leptospirosis di dunia berkisar dari 0,1-10 per 100.000 per tahun secara global. Selama wabah dan paparan tinggi pada kelompok berisiko, insiden penyakit dapat mencapai lebih dari 50 per 100.000. Di Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kasus kematian leptospirosis relative tinggi, yaitu berkisar antara 2,5% – 16,45% atau rata-rata 7,1%. Pada tahun 2014 angka kejadian leptospirosis di Indonesia sebesar 519 kasus yang mengalami penurunan disbanding pada tahun 2013 yaitu 640. Akan tetapi angka kematian meningkat akibat Leptospirosis dari 9,36% menjadi 11,75% pada tahun 2014.
    Pada tahun 2016 yang lalu kasus leptospirosis di Indonesia mencapai 343 orang, meninggal 47 orang dan CFR 13,70%, sedangkan di DIY dengan jumlah kasus 17 orang, meninggal 6 orang, maka CFR sangat tinggi, yaitu 35,29%. Pada usia lebih dari 50 tahun kematian mencapai 56%. Di beberapa publikasi angka kematian dilaporkan antara 3-54% tergantung sistem organ yang terinfeksi.
    Tujuan analisis :
    Mengetahui gambaran umum mengenai Kebijakan Peraturan mentri kesehatan nomor 82 tahun 2014
    Menganalisis kebijakan peraturan mentri kesehatan nomor 82 tahun 2014 ditinjau dari segitiga kebijakan yaitu meliputi aktor, konteks, konten, dan proses.
    Aktor
    Penyusunan :
    Mentri kesehatan
    Pelaksanaan :
    Pemerintah daerah (gubernur, bupati , walikota dan perangkat daerah)
    Dinas kesehatan propinsi, kabupaten
    Pejabat kesehatan masyarakat
    Tenaga kesehatan
    Pengawasan :
    Mentri kesehatan
    Pemerintah daerah (gubernur,bupati, walikota
    pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular
    Konteks
    Secara konteks terlihat bahwa kebijakan disektor kesehatan belum banyak dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan penyakit menular di daerah. Pemerintah pusat sudah punya perhatian besar dalam menangani penyakit menular. Belum terlihat program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit menular “leptospirosis” mengingat masih banyak kasus leptospirosis yang didapatkan di Jogjakarta pada saat banjir. Mengingat bencana banjir karena siklontropis cempaka di daerah istimewa Yogyakarta November 2017. Bahaya setelah banjir kasus leptospirosis meningkat. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kebersihan lingkungan, pembasmian vector penyakit yaitu tikus, perhatian pemerintah daerah yang masih kurang tentang penanganan penyakit menular.
    Proses
    Setelah mengidentifikasi masalah dan isu mengenai dampak atau bahaya penyakit menular pemerintah (mentri kesehatan) merumuskan kebijakan mengenai penanggulangan penyakit menular dalam permenkes nomor 82 tahun 2014.
    Penyusunan : pembuatan rancangan peraturan dan pembahasan dibuat oleh mentri kesehatan mengenai penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan.
    Pelaksanaan
    Pelaksanaan dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan program Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Promosi kesehatan dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
    Aturan :
    Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
    Tenaga kesehatan harus melaporkan kepada puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.
    Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus.
    Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
    Pemantauan dan evaluasi
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
    Pemantauan dilakukan terhadap upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan vector.
    Evaluasi dilakukan terhadap upaya : pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan KLB.
    Pencatatan dan pelaporan
    Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melakukan kompilasi pelaporan dan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta memberikan umpan balik ke dinas kesehatan provinsi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
    Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1×24 jam.
    Pembinaan dan pengawasan
    Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular
    D. Konten (isi)
    Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :
    penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular
    penyelenggaraan,
    sumber daya kesehatan,
    koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan,
    peran serta masyarakat,
    penelitian dan pengembangan,
    pemantauan dan evaluasi,
    pencatatan dan pelaporan, serta
    pembinaan dan pengawasan.
    Penyakit Menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular langsung antara lain : Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak, Typhoid, Kolera, Rubella dll. Sedangkan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit antara lain : Malaria, Demam Berdarah, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, Schistosomiasis, Rabies,Leptospirosis dll.
    Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien; Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
    Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan penanggulangan penyakit menular bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang dibuat oleh mentri kesehatan, permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang penaggulangan penyakit menular diharapkan dapat menurunkan angka insidensi penyakit menular “leptospirosis”.
    Sumber ;
    Rusmini. Bahaya Leptospirosis (Penyakit Kencing Tikus) dan Cara Pencegahannya. First. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2011.
    World Health Organization. Human leptospirosis: guidance for diagnosis, surveillance, and control [internet]. 2003. Available from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_CSR_EPH_2002.23.pd

    Silva Rosdina (42160074)
    Hendy Adrian (42160077)

    Like

  5. Heppy Natalina May 9, 2018 — 10:11 am

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN HEPATITIS VIRUS

    KONTEKS
    Jumlah hepatitis yang masih tinggi di Negara Indonesia. Hepatitis mempengaruhi angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan masyarakat dan angka harapan hidup. Hepatitis juga menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah di Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Timur dan Sumatera Barat.

    PROSES
    Penyusunan
    – Pemerintah Pusat :
    Presiden Republik Indonesia
    Wakil Presiden
    Menteri Kesehatan
    – Pemerintah daerah : Kepala Daerah

    – Penyelenggara
    Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
    Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

    – Pengawas
    Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan secara fungsional baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    ISI
    Administrasi
    Hepatitis Virus merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, yang berpengaruh terhadap angka kesakitan, angka kematian, status kesehatan masyarakat, angka harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Besaran masalah Hepatitis Virus di Indonesia dapat diketahui dari berbagai hasil studi, kajian, maupun kegiatan pengamatan penyakit. Menurut Riskesdas tahun 2007, didapatkan hasil prevalensi HBsAg sebesar 9,4% dan prevalensi Hepatitis C 2,08%, sehingga apabila diestimasi secara kasar maka saat ini terdapat 28 juta orang terinfeksi Hepatitis B dan/atau Hepatitis C. Dari jumlah tersebut 50% akan menjadi kronis (14 juta), dan 10% dari jumlah yang kronis tersebut berpotensi untuk menjadi sirosis hati dan kanker hati primer (1,4juta).
    Penanggulangan Hepatitis Virus adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebarannya tidak meluas antar daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, produktivitas dan angka harapan hidup.

    PERINTAH
    – Penanggulangan Hepatitis Virus dilakukan melalui kegiatan:
    a. promosi kesehatan
    b. perlindungan khusus
    c. pemberian imunisasi
    d. surveilans Hepatitis Virus
    e. pengendalian faktor risiko
    f. deteksi dini dan penemuan kasus
    g. penanganan kasus

    – Promosi kesehatan :
    peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap gejala, cara penularan, cara pencegahan, penanganan penderita, dan resistensi obat Hepatitis Virus;
    menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan Hepatitis Virus;
    peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan Hepatitis Virus; dan
    peningkatan komitmen pemangku kepentingan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Hepatitis Virus.

    – Perlindungan khusus dilakukan dengan penggunaan kondom, penggunaan alat pelindung diri, dan/atau mencegah penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi.
    – Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan cara:
    a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
    b. peningkatan kualitas lingkungan;
    c. skrining darah donor;
    d. skrining organ untuk transplantasi; dan
    e. penggunaan alat-alat medis yang berpotensi terkontaminasi virus hepatitis.

    – Deteksi Dini
    Deteksi dini dan penemuan kasus dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau dilakukan secara khusus di lapangan secara aktif.

    SANKSI DAN LARANGAN
    Diperaturan Menteri Kesehatan ini tidak dicantumkan sanksi atau larangan secara jelas dalam aturan Dinas Kesehatan hanya diwajibkan menyampaikan laporan kejadian hepatitis setiap 6 bulan.

    AKTOR
    – Pemerintah Pusat :
    Presiden Republik Indonesia
    Wakil Presiden
    Menteri Kesehatan
    – Pemerintah daerah : Kepala Daerah
    – Pelayanan kesehatan berbasis masyarakat :
    Posyandu
    Upaya kesehatan sekolah (UKS)
    Kelompok masyarakat berkebutuhan khusus
    Warga binaan pada lembaga pemasyarakatan

    Dicky Ariyono Bumbungan (42160081)
    Hendrisa Heppy Natalina (42160082)

    Like

  6. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTRI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR “LEPTOSPIROSIS”

    a. Latar belakang
    Leptospirosis adalah suatu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh mikroorganisme berbentuk spiral dan bergerak aktif yang dinamakan Leptospira. Penyakit ini dikenal dengan berbagai nama seperti Mud fever, Slime fever (Shlamnfieber), Swam fever, Autumnal fever, Infectious jaundice, Field fever, Cane cutter dan lain-lain (WHO, 2003).
    Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang manusia dan binatang. Penyakit menular ini adalah penyakit hewan yang dapat menjangkiti manusia. Leptospirosis juga dikenal dengan nama flood fever atau demam banjir karena memang muncul dikarenakan banjir (Swastiko, 2009).
    Insiden leptospirosis di dunia berkisar dari 0,1-10 per 100.000 per tahun secara global. Selama wabah dan paparan tinggi pada kelompok berisiko, insiden penyakit dapat mencapai lebih dari 50 per 100.000. Di Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kasus kematian leptospirosis relative tinggi, yaitu berkisar antara 2,5% – 16,45% atau rata-rata 7,1%. Pada tahun 2014 angka kejadian leptospirosis di Indonesia sebesar 519 kasus yang mengalami penurunan disbanding pada tahun 2013 yaitu 640. Akan tetapi angka kematian meningkat akibat Leptospirosis dari 9,36% menjadi 11,75% pada tahun 2014.
    Pada tahun 2016 yang lalu kasus leptospirosis di Indonesia mencapai 343 orang, meninggal 47 orang dan CFR 13,70%, sedangkan di DIY dengan jumlah kasus 17 orang, meninggal 6 orang, maka CFR sangat tinggi, yaitu 35,29%. Pada usia lebih dari 50 tahun kematian mencapai 56%. Di beberapa publikasi angka kematian dilaporkan antara 3-54% tergantung sistem organ yang terinfeksi.
    b. Tujuan analisis :
    Mengetahui gambaran umum mengenai Kebijakan Peraturan mentri kesehatan nomor 82 tahun 2014
    Menganalisis kebijakan peraturan mentri kesehatan nomor 82 tahun 2014 ditinjau dari segitiga kebijakan yaitu meliputi aktor, konteks, konten, dan proses.
    A. Aktor
    1) Penyusunan :
    Mentri kesehatan
    2) Pelaksanaan :
    Pemerintah daerah (gubernur, bupati , walikota dan perangkat daerah)
    Dinas kesehatan propinsi, kabupaten
    Pejabat kesehatan masyarakat
    Tenaga kesehatan
    3) Pengawasan :
    Mentri kesehatan
    Pemerintah daerah (gubernur,bupati, walikota
    pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular
    B. Konteks
    Secara konteks terlihat bahwa kebijakan disektor kesehatan belum banyak dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan penyakit menular di daerah. Pemerintah pusat sudah punya perhatian besar dalam menangani penyakit menular. Belum terlihat program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit menular “leptospirosis” mengingat masih banyak kasus leptospirosis yang didapatkan di Jogjakarta pada saat banjir. Mengingat bencana banjir karena siklontropis cempaka di daerah istimewa Yogyakarta November 2017. Bahaya setelah banjir kasus leptospirosis meningkat. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang kebersihan lingkungan, pembasmian vector penyakit yaitu tikus, perhatian pemerintah daerah yang masih kurang tentang penanganan penyakit menular.
    C. Proses
    Setelah mengidentifikasi masalah dan isu mengenai dampak atau bahaya penyakit menular pemerintah (mentri kesehatan) merumuskan kebijakan mengenai penanggulangan penyakit menular dalam permenkes nomor 82 tahun 2014.
    1).Penyusunan : pembuatan rancangan peraturan dan pembahasan dibuat oleh mentri kesehatan mengenai penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan.
    2)Pelaksanaan
    Pelaksanaan dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan program Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Promosi kesehatan dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat di wilayahnya.
    Aturan :
    Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
    Tenaga kesehatan harus melaporkan kepada puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.
    Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus.
    Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
    3)Pemantauan dan evaluasi
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
    Pemantauan dilakukan terhadap upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan vector.
    Evaluasi dilakukan terhadap upaya : pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan KLB.
    4)Pencatatan dan pelaporan
    Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melakukan kompilasi pelaporan dan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta memberikan umpan balik ke dinas kesehatan provinsi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.
    Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1×24 jam.
    5)Pembinaan dan pengawasan
    Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular
    D. Konten (isi)
    Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :
    penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular
    penyelenggaraan,
    sumber daya kesehatan,
    koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan,
    peran serta masyarakat,
    penelitian dan pengembangan,
    pemantauan dan evaluasi,
    pencatatan dan pelaporan, serta
    pembinaan dan pengawasan.
    Penyakit Menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular langsung antara lain : Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak, Typhoid, Kolera, Rubella dll. Sedangkan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit antara lain : Malaria, Demam Berdarah, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, Schistosomiasis, Rabies,Leptospirosis dll.
    Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien; Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
    Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan penanggulangan penyakit menular bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang dibuat oleh mentri kesehatan, permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang penaggulangan penyakit menular diharapkan dapat menurunkan angka insidensi penyakit menular “leptospirosis”.
    Sumber ;
    Rusmini. Bahaya Leptospirosis (Penyakit Kencing Tikus) dan Cara Pencegahannya. First. Yogyakarta: Gosyen Publishing; 2011.
    World Health Organization. Human leptospirosis: guidance for diagnosis, surveillance, and control [internet]. 2003. Available from: http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_CSR_EPH_2002.23.pdf

    Silva rosdina (42160074)
    Hendy Adrian (42160077)

    Like

  7. antonius satriyo & ezra gde May 9, 2018 — 12:39 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN CACINGAN
    KONTEKS
    bahwa cacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktifitas;
    bahwa dalam rangka upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sektor;
    bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan program dan perkembangan hukum;
    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Cacingan;
    Situasional
    Penyakit kecacingan atau biasa disebut cacingan masih dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal jika dilihat dampak jangka panjangnya, kecacingan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penderita dan keluarganya. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp. P (K), MARS, DTM & H saat menghadiri acara sosialisasi penyakit Kecacingan yang diselenggarakan oleh Johnson & Johnson, Kamis (8/7/2010) di Jakarta. Prof. Tjandra mengatakan kerugian akibat kecacingan tidak terlihat secara langsung, karena itu penyakit ini sering dianggap sepele oleh masyarakat. Kecacingan dapat menyebabkan anemia (kurang darah), berat bayi lahir rendah, gangguan ibu bersalin, lemas, mengantuk, malas belajar, IQ menurun, prestasi dan produktivitas menurun. Menurut Prof. Tjandra, jenis cacing yang banyak menyerang adalah cacing gelang (Ascaris Lumbricoides), cacing tambang (Ankylostoma Duodenale dan Necator Americanus), dan cacing cambuk (Trichuris Trichuria). Penyakit ini pada umumnya menyerang pada anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah iklim tropis, kesadaran akan kebersihan yang masih rendah, sanitasi yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta kepadatan penduduk. Dikatakan lebih lanjut, satu ekor cacing dapat menghisap darah, karbohidrat dan protein dari tubuh manusia. Cacing gelang menghisap 0,14 gram karbohidrat & 0,035 gram protein, cacing cambuk menghisap 0,005 mL darah, dan cacing tambang menghisap 0,2 mL darah. Sekilas memang angka ini terlihat kecil, tetapi jika sudah dikalkulasikan dengan jumlah penduduk, prevalensi, rata-rata jumlah cacing yang mencapai 6 ekor/orang, dan potensi kerugian akibat kehilangan karbohidrat, protein dan darah akan menjadi sangat besar. Kerugian akibat cacing gelang bagi seluruh penduduk Indonesia dalam kehilangan karbohidrat diperkirakan senilai Rp 15,4 milyar/tahun serta kehilangan protein senilai Rp 162,1 milyar/tahun. Kerugian akibat cacing tambang dalam hal kehilangan darah senilai 3.878.490 liter/tahun, serta kerugian akibat cacing cambuk dalam hal kehilangan darah senilai 1.728.640 liter/tahun, ujar Prof. Tjandra. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan operasional berupa kerjasama lintas program seperti kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi profesi. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan, menurunkan prevalensi kecacingan menjadi <20% pada tahun 2015, serta meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi dan advokasi, pemeriksaan tinja minimal 500 anak SD per kabupaten/kota, intervensi melalui pengobatan dan promosi kesehatan, meningkatkan kemitraan, integrasi program, pencatatan dan pelaporan serta monitoring-evaluasi
    Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari. populasi dunia terinfeksi cacing STH dan lebih. dari 880 juta anak membutuhkan pengobatan. penyakit akibat parasit ini (WHO, 2013). Di. Indonesia angka kejadian infeksi cacing pada. anak sekolah dasar berkisar antara 2,7 – 60,7% (Depkes RI, 2009).
    AKTOR
    Penyusun :
    Menteri Kesehatan Republik Indonesia
    Pemerintah Daerah Provinsi
    Pemerintah Kabupaten/kota
    Dinas Kesehatan
    Pelaksana :
    Pemerintah Pusat
    Pemerintah Daerah provinsi
    Pemerintah Daerah kabupaten/kota
    Masyarakat
    kelompok usaha
    lembaga swadaya masyarakat
    anak sekolah
    usaha kesehatan sekolah
    Posyandu
    pendidikan anak usia dini
    Keluarga
    kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana air bersih
    sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
    tenaga puskesmas
    dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal;
    Pengawas :
    Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
    Dinas Kesehatan provinsi
    Dinas Kesehatan kabupaten/kota
    Puskesmas
    PROSES
    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
    Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
    KONTEN
    Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan kegiatan:
    1.promosi kesehatan;
    2.Surveilans Cacingan;
    3.pengendalian faktor risiko;
    4.penanganan Penderita; dan
    5.POPM Cacingan.
    Pada pasal 8 (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk: a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala Cacingan serta cara penularan dan pencegahannya; b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dengan cara: – 7 – 1. cuci tangan pakai sabun; 2. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga; 3. menjaga kebersihan dan keamanan makanan; 4. menggunakan jamban sehat; dan 5. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat; c. meningkatkan perilaku mengkonsumsi obat cacing secara rutin terutama bagi anak balita dan anak usia sekolah; dan d. meningkatkan koordinasi institusi dan lembaga serta sumber daya untuk terselenggaranya reduksi Cacingan. (2) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pada pasal 9 (1) Surveilans Cacingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui: a. penemuan kasus Cacingan; b. survei faktor risiko; dan c. survei prevalensi Cacingan. (2) Penemuan kasus Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif dan pasif. (3) Penemuan kasus Cacingan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan/atau penjaringan anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. (4) Penemuan kasus Cacingan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. (5) Survei faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. – 8 – (6) Survei prevalensi Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan tinja secara terpilih (sampling) pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
    Pada pasal 10 Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. menjaga kebersihan perorangan; dan b. menjaga kebersihan lingkungan.
    Pada pasal 11 (1) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui: a. pengobatan Penderita; b. penanganan komplikasi Cacingan; dan c. konseling kepada Penderita dan keluarga. (2) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
    Pada pasal 12 (1) POPM Cacingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e ditujukan untuk menurunkan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota. (2) Penentuan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan survei sebagai berikut: a. prevalensi tinggi apabila prevalensi Cacingan di atas 50% (lima puluh persen); b. prevalensi sedang apabila prevalensi Cacingan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan c. prevalensi rendah apabila prevalensi Cacingan dibawah 20% (dua puluh persen); – 9 –
    Pada pasal 13 (1) POPM Cacingan dilakukan pada anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah di daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan sedang. (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota dengan prevalensi rendah dilakukan pengobatan secara selektif.
    Pada pasal 14 POPM Cacingan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan: a. bulan vitamin A; b. pemberian makanan tambahan anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah; c. usaha kesehatan sekolah; dan/atau d. program kesehatan lain.
    Pada pasal 15 POPM Cacingan dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.
    Pada pasal 16 Pelaksanaan POPM Cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10% (sepuluh persen).
    Pada pasal 17 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan POPM Cacingan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan POPM Cacingan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 5 (lima) tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan. – 10 –
    Pada pasal 18 Ketentuan mengenai Kegiatan Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    Antonius Satriyo Adi Pradana (42160078)
    Ezra Gde Asa Hamijoyo (42160083)

    Like

  8. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN CACINGAN

    A. KONTEKS

    bahwa cacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktifitas;

    bahwa dalam rangka upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sektor;

    bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan program dan perkembangan hukum;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Cacingan;

    Situasional

    Penyakit kecacingan atau biasa disebut cacingan masih dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal jika dilihat dampak jangka panjangnya, kecacingan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penderita dan keluarganya. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sp. P (K), MARS, DTM & H saat menghadiri acara sosialisasi penyakit Kecacingan yang diselenggarakan oleh Johnson & Johnson, Kamis (8/7/2010) di Jakarta. Prof. Tjandra mengatakan kerugian akibat kecacingan tidak terlihat secara langsung, karena itu penyakit ini sering dianggap sepele oleh masyarakat. Kecacingan dapat menyebabkan anemia (kurang darah), berat bayi lahir rendah, gangguan ibu bersalin, lemas, mengantuk, malas belajar, IQ menurun, prestasi dan produktivitas menurun. Menurut Prof. Tjandra, jenis cacing yang banyak menyerang adalah cacing gelang (Ascaris Lumbricoides), cacing tambang (Ankylostoma Duodenale dan Necator Americanus), dan cacing cambuk (Trichuris Trichuria). Penyakit ini pada umumnya menyerang pada anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah iklim tropis, kesadaran akan kebersihan yang masih rendah, sanitasi yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta kepadatan penduduk. Dikatakan lebih lanjut, satu ekor cacing dapat menghisap darah, karbohidrat dan protein dari tubuh manusia. Cacing gelang menghisap 0,14 gram karbohidrat & 0,035 gram protein, cacing cambuk menghisap 0,005 mL darah, dan cacing tambang menghisap 0,2 mL darah. Sekilas memang angka ini terlihat kecil, tetapi jika sudah dikalkulasikan dengan jumlah penduduk, prevalensi, rata-rata jumlah cacing yang mencapai 6 ekor/orang, dan potensi kerugian akibat kehilangan karbohidrat, protein dan darah akan menjadi sangat besar. Kerugian akibat cacing gelang bagi seluruh penduduk Indonesia dalam kehilangan karbohidrat diperkirakan senilai Rp 15,4 milyar/tahun serta kehilangan protein senilai Rp 162,1 milyar/tahun. Kerugian akibat cacing tambang dalam hal kehilangan darah senilai 3.878.490 liter/tahun, serta kerugian akibat cacing cambuk dalam hal kehilangan darah senilai 1.728.640 liter/tahun, ujar Prof. Tjandra. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Kesehatan melakukan kebijakan operasional berupa kerjasama lintas program seperti kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi profesi. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan, menurunkan prevalensi kecacingan menjadi <20% pada tahun 2015, serta meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi dan advokasi, pemeriksaan tinja minimal 500 anak SD per kabupaten/kota, intervensi melalui pengobatan dan promosi kesehatan, meningkatkan kemitraan, integrasi program, pencatatan dan pelaporan serta monitoring-evaluasi

    Lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari. populasi dunia terinfeksi cacing STH dan lebih. dari 880 juta anak membutuhkan pengobatan. penyakit akibat parasit ini (WHO, 2013). Di. Indonesia angka kejadian infeksi cacing pada. anak sekolah dasar berkisar antara 2,7 – 60,7% (Depkes RI, 2009).

    B. AKTOR

    Penyusun :
    Menteri Kesehatan Republik Indonesia
    Pemerintah Daerah Provinsi
    Pemerintah Kabupaten/kota
    Dinas Kesehatan

    Pelaksana :
    Pemerintah Pusat
    Pemerintah Daerah provinsi
    Pemerintah Daerah kabupaten/kota
    Masyarakat
    kelompok usaha
    lembaga swadaya masyarakat
    anak sekolah
    usaha kesehatan sekolah
    Posyandu
    pendidikan anak usia dini
    Keluarga
    kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan sarana air bersih
    sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
    tenaga puskesmas
    dinas kesehatan provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal;

    Pengawas :
    Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
    Dinas Kesehatan provinsi
    Dinas Kesehatan kabupaten/kota
    Puskesmas

    C. PROSES

    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

    Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);

    D. KONTEN

    Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan kegiatan:
    1.promosi kesehatan;
    2.Surveilans Cacingan;
    3.pengendalian faktor risiko;
    4.penanganan Penderita; dan
    5.POPM Cacingan.

    Pada pasal 8 (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk: a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala Cacingan serta cara penularan dan pencegahannya; b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dengan cara: – 7 – 1. cuci tangan pakai sabun; 2. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga; 3. menjaga kebersihan dan keamanan makanan; 4. menggunakan jamban sehat; dan 5. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat; c. meningkatkan perilaku mengkonsumsi obat cacing secara rutin terutama bagi anak balita dan anak usia sekolah; dan d. meningkatkan koordinasi institusi dan lembaga serta sumber daya untuk terselenggaranya reduksi Cacingan. (2) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pada pasal 9 (1) Surveilans Cacingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui: a. penemuan kasus Cacingan; b. survei faktor risiko; dan c. survei prevalensi Cacingan. (2) Penemuan kasus Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara aktif dan pasif. (3) Penemuan kasus Cacingan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dan/atau penjaringan anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. (4) Penemuan kasus Cacingan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. (5) Survei faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. – 8 – (6) Survei prevalensi Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan tinja secara terpilih (sampling) pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.

    Pada pasal 10 Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui kegiatan: a. menjaga kebersihan perorangan; dan b. menjaga kebersihan lingkungan.

    Pada pasal 11 (1) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui: a. pengobatan Penderita; b. penanganan komplikasi Cacingan; dan c. konseling kepada Penderita dan keluarga. (2) Penanganan Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

    Pada pasal 12 (1) POPM Cacingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e ditujukan untuk menurunkan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota. (2) Penentuan prevalensi Cacingan pada daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan survei sebagai berikut: a. prevalensi tinggi apabila prevalensi Cacingan di atas 50% (lima puluh persen); b. prevalensi sedang apabila prevalensi Cacingan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan c. prevalensi rendah apabila prevalensi Cacingan dibawah 20% (dua puluh persen); – 9 –

    Pada pasal 13 (1) POPM Cacingan dilakukan pada anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah di daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan sedang. (2) Dalam hal daerah kabupaten/kota dengan prevalensi rendah dilakukan pengobatan secara selektif.

    Pada pasal 14 POPM Cacingan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan: a. bulan vitamin A; b. pemberian makanan tambahan anak balita, anak usia pra sekolah, dan anak usia sekolah; c. usaha kesehatan sekolah; dan/atau d. program kesehatan lain.

    Pada pasal 15 POPM Cacingan dilaksanakan dua kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi dan satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk daerah kabupaten/kota dengan prevalensi sedang.

    Pada pasal 16 Pelaksanaan POPM Cacingan wajib dilakukan secara terus menerus sampai terjadi penurunan prevalensi di bawah 10% (sepuluh persen).

    Pada pasal 17 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan POPM Cacingan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan POPM Cacingan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 5 (lima) tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan. – 10 –

    Pada pasal 18 Ketentuan mengenai Kegiatan Penanggulangan Cacingan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penanggulangan Cacingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Antonius Satriyo Adi Pradana (42160078)
    Ezra Gde Asa Hamijoyo (42160083)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close