Komorbiditas Nonkardiak Meningkatkan Rawat Inap yang Dapat Dicegah dan Mortalitas pada Penerima Manfaat Medicare dengan Gagal Jantung Kronis

Masih terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana menangani lansia dengan komorbiditas yang kompleks. Pada penelitian di Skotlandia yang meneliti kohort 25000 penderita gagal jantung kronis, dikaitkan dengan rawat inap dan mortalitas, ditemukan bahwa komorbiditas yang sering tidak diperhatikan pada saat kontrol rawat jalan rutin akan memicu atau menjadi penyulit pada saat pasien rawat inap. Penelitian lain menunjukkan bahwa ketika satu kondisi serius menjadi fokus penatalaksanaan, maka penatalaksanaan kondisi kronis lainnya menjadi kurang diperhatikan.

translate jasa jurnal fk murah berkualitasPenelitian ini berfokus pada individu berusia 65 tahun ke atas karena mencakup 80% dari satu juta rawat inap yang terkait gagal jantung kronis dan 88% dari 287000 kematian per tahun yang terkait gagal jantung kronis. Kami mendefinisikan rawat inap yang dapat dicegah sebagai rawat inap untuk kondisi rawat jalan sensitif. Sering dipakai sebagai indikator layanan primer yang adekuat, kondisi rawat jalan sensitif merefleksikan kondisi dimana layanan primer yang tepat waktu dan efektif dapat mengurangi risiko rawat inap dengan mencegah onset penyakit, mengontrol gangguan episodik akut, atau mengelola kondisi kronis. Kami berhipotesis bahwa pada penerima manfaat Medicare dengan gagal jantung kronis, peluang rawat inap yang dapat dicegah akibat kondisi rawat jalan sensitif akan meningkat dengan komorbiditas nonkardiak yang lebih besar. Kami juga berhipotesis bahwa komorbiditas yang umumnya responsif terhadap penanganan rawat jalan reguler (misalnya diabetes melitus atau gagal ginjal kronis) akan berhubungan dengan peluang yang lebih besar untuk rawat inap yang dapat dicegah dan mortalitas. Hubungan-hubungan tersebut akan menegaskan perlunya dokter yang merawat gagal jantung kronis untuk mengenali lebih baik kondisi nonkardiak yang menjadi penyulit pada lansia.

Komorbiditas kardiak yang paling sering ditemui adalah penyakit jantung aterosklerotik, disritmia jantung, dan gangguan katup.

Terdapat 39% pasien yang memiliki lima atau lebih komorbiditas nonkardiak, dan hanya 4% pasien yang tidak memiliki komorbiditas. Dua puluh komorbiditas nonkardiak pada pasien lansia dengan gagal jantung kronis adalah hipertensi esensial, diabetes melitus, PPOK dan bronkiektasis, gangguan okuler (retinopati, penyakit makuler, katarak, glaukoma, hiperkolesterolemia, aterosklerosis periferal dan viseral, osteoartritis, gangguan saluran nafas bawah selain PPOK dan bronkiektasis, gangguan tiroid, hipertensi sekunder dan hipertensi dengan komplikasi, demensia atau penyakit Alzheimer, depresi atau gangguan afektif, gagal ginjal kronis, hiperplasia prostat, gangguan tulang belakang kronis, asma, osteoporosis, insufisiensi ginjal, gangguan cemas dan kepribadian, penyakit serebrovaskuler. Sekitar 75% pasien dengan gagal jantung kronis memiliki minimal satu dari tiga komorbiditas berikut ini: hipertensi esensial, diabetes melitus, PPOK/bronkiektasis.

Baca juga: Level of Processing pada Psikologi

penghitungan anggaran asuransi kesehatan

Beban penyakit kronis nonkardiak dan tingkat rawat inap.

Pasien gagal jantung kronis tanpa komorbiditas memiliki rata-rata probabilitas rawat inap sebesar 35%. Probabilitas ini meningkat jadi 72% jika memiliki lima komorbiditas dan 94% jika memiliki 10 atau lebih komorbiditas. Meskipun pasien dengan lima atau lebih komorbiditas hanya sebanyak 39%, namun mereka mencakup 81% dari total hari rawat inap.

Pada pasien tanpa komorbiditas, probabilitas kondisi rawat jalan sensitif sebesar 10%. Probabilitas ini meningkat jadi 19% jika memiliki lima komorbiditas dan 29% jika memiliki 10 atau lebih komorbiditas. Pada rawat inap akibat kondisi rawat jalan sensitif, probabilitasnya 17% pada kelompok tanpa komorbiditas, 35% jika memiliki lima komorbiditas, dan 52% jika memiliki 10 atau lebih komorbiditas. Dibandingkan dengan pasien non-gagal jantung kronis, pasien gagal jantung kronis memiliki 1,27 kali (10 komorbiditas atau lebih) hingga 8,75 kali (tanpa komorbiditas) risiko yang lebih tinggi untuk rawat inap dengan sebab apapun dan 3,25 kali (10 komorbiditas atau lebih) hingga 21 kali (tanpa komorbiditas) risiko yang lebih tinggi untuk rawat inap akibat kondisi rawat jalan sensitif.

Komorbiditas nonkardiak spesifik terhadap rawat inap dan mortalitas.

Hipertensi sekunder atau hipertensi dengan komplikasi memiliki nilai RR terbesar (RR 1,51; 95% CI=1,45-1,56) terhadap rawat inap akibat kondisi rawat jalan sensitif terkait gagal jantung kronis, diikuti gagal ginjal kronis (RR 1,43; 95% CI=1,36-1,50), dan PPOK/bronkiektasis (RR 1,40; 95% CI=1,36-1,44).

Gangguan paru, termasuk PPOK/bronkiektasis, penyakit paru bawah lain, dan asma berhubungan dengan RR unadjusted tertinggi dari rawat inap akibat kondisi rawat jalan sensitif. Setelah adjustment, gangguan paru masih berhubungan kuat dengan rawat inap akibat kondisi rawat jalan sensitif, sama seperti hipertensi esensial dan hipertensi dengan komplikasi, penyakit serebrovaskuler tahap lanjut, gagal ginjal kronis, demensia/penyakit Alzheimer, DM, dan depresi/gangguan afektif.

Penyakit saluran nafas bawah kronis berhubungan dengan RR terbesar terhadap mortalitas (RR 2,34; 95% CI=2,27-2,41). Gagal ginjal menjadi urutan RR kedua (RR 1,65; 95% CI=1,58-1,73). Yang menarik, beberapa kondisi (misalnya hipertensi esensial dan hiperlipidemia) tampak sebagai “faktor protektif” untuk mortalitas, dengan RR secara bermakna kurang dari 1,00.

Pasien gagal jantung kronis, pada tingkat komorbiditas penyakit kronis manapun, memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami minimal satu rawat inap yang dapat dicegah dibandingkan dengan individu tanpa gagal jantung kronis.

Sejumlah alasan dapat menerangkan mengapa pasien gagal jantung kronis yang lebih tua dengan komorbiditas yang lebih berat akan mengalami lebih banyak kejadian tak diinginkan yang akan menyebabkan rawat inap yang dapat dicegah. Hal ini termasuk kurang digunakannya terapi gagal jantung kronis yang efektif karena adanya kondisi lain akibat alasan keamanan (contohnya, penggunaan beta-blocker pada pasien asma atau ACE inhibitor pada pasien insufisiensi ginjal), ketidakpatuhan pasien atau ketidakmampuan pasien mengingat anjuran diet atau minum obat yang rumit, penanganan setelah keluar rumah sakit yang kurang memadai, dukungan sosial yang buruk, dan tidak segera mencari layanan kesehatan saat gejala timbul kembali. Stres psikologis dari kesehatan yang buruk selama bertahun-tahun juga menjadi predisposisi hasil akhir yang buruk. Stres emosional dapat menginduksi disfungsi ventrikel kiri pada pasien kardiomiopati idiopatik, dan ada satu penelitian melaporkan mendahului rawat inap gagal jantung kronis pada 49% pasien. Pasien lansia dengan komorbiditas multipel dan polifarmasi juga rentan mengalami koordinasi penaganan yang buruk dan memiliki risiko yang meningkat untuk mengalami efek samping obat akibat interaksi antar obat.

Hiperkolesterolemia tampak sebagai faktor protektif pada kondisi gagal jantung kronis dengan memberikan risiko mortalitas yang 53% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak hiperkolesterolemia. Mekanisme yang mungkin mendasari temuan ini adalah kapasitas lipoprotein untuk mengikat lipopolisakarida, dan menekan produksi sitokin proinflamasi dan katabolisme yang diinduksi sitokin. Penjelasan lainnya adalah ketidaktepatan pengkodean. Pasien yang lebih sehat akan lebih cenderung mendapatkan hiperkolesterolemia dikodekan pada catatan administratifnya dibandingkan pasien dengan kondisi lain yang lebih serius yang memerlukan perhatian medis lebih sering.

Respon kardiologis dapat berupa meningkatkan usaha mengatasi kondisi-kondisi yang berperan sebagai komplikasi, menurunkan hambatan akses, dan meningkatkan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan lainnya jika kualitas layanan komprehensif tampak suboptimal. Respon penjamin biaya kesehatan dapat berupa pembentukan tim penanganan penyakit yang multidisiplin, tambahan pembayaran jasa untuk koordinasi dan strategi reibursement case-mix baru yang telah disesuaikan yang memberi penghargaan pada kardiologis untuk menemukan dan merujuk (bila perlu) pasien dengan komorbiditas nonkardiak yang tidak tertangani dengan baik.

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

Sumber: Braunstein J, Anderson G, Gerstenblith G, Weller W, Niefeld M, Herbert R, et al. Noncardiac Comorbidity Increases Preventable Hospitalizations and Mortality Among Medicare Beneficiaries With Chronic Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2003;(42): p. 1226-1233.

 

Diterjemahkan oleh Yoseph Samodra

15 thoughts on “Komorbiditas Nonkardiak Meningkatkan Rawat Inap yang Dapat Dicegah dan Mortalitas pada Penerima Manfaat Medicare dengan Gagal Jantung Kronis

  1. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DAN OBAT

    Pemalsuan obat bukan hanya kasus yang terjadi di Indonesia. Pemalsuan obat telah menjadi fenomena internasional. WHO menyebutkan peredaran obat palsu di Negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Jepang mencapai 1% dari total pasar. Hal itu disebabkan oleh peredaran obat di internet. Kondisi kini merebak di Indonesia karena tidak adanya aturan terkait distribusi obat melalui internet belum sempat diatur. Selain itu, makin lemah pengawasan BP POM di masing-masing Negara, makin tinggi peredaran obat palsu di Negara itu. Peredaran obat palsu di Negara berkembang seperti di Indonesia bisa sampai 10-20% dari obat yang beredar. (kompas.com)

    Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di Sulawesi tengah. Dari sidak tersebut selain obat palsu, juga ditemukan obat-obat keras yang dijual di kaki lima, misalnya antibiotik. Selain itu, dalam sidak tersebut, petugas juga menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh (sultengterkini.com)

    Selain itu, di Kabupaten Tojo Una-Una juga banyak penyalahgunaaan inhalan dan obat, dimana yang menjadi korbannya yaitu anak dari kalangan pelajar. Inhalan dan obat yang banyak disalahgunakan adalah inhalan jenis lem fox dan obat jenis triheksifenidil untuk memperoleh efek gembira dan mabuk, melepaskan diri dari persoalan dan beban hidup. Penyalahgunaan inhalan dan obat dapat merusak psikis dan fisik serta menimbulkan kematian mendadak. Selain itu, hal tersebut dapat menyebabkan perbuatan tindak pidana seperti pencurian dan pengrusakan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat (PERDA Tojo Una No 3 th 2017).

    Sumber:
    Keuntungan Investasi Obat Palsu Disebut Lebih Besar dari Bisnis Narkoba diakses dari http:www.kompas.com pada 15 Mei 2018

    BPOM Palu Temukan Obat dan kosmetik Tak Layak Jual diakses dari http:www.sultengterkini.com pada 15 Mei 2018

    Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan Dan Obat

    Nama: Veronika Devi Irawan
    NIM: 42160049

    Like

  2. Angela Rosalia Mete May 20, 2018 — 9:53 pm

    RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    Jumlah perokok aktif maupun pasif terus bertambah. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada membengkaknya beban biaya pengobatan untuk penyakit akibat rokok. Berdasarkan data dari Tobacco Atlas pada tahun 2015 menyebutkan Indonesia meraih peringkat pertama di dunia untuk jumlah pria perokok diatas usia 15 tahun. Data RISKESDAS tahun 2007-2008, presentase nasional merokok setiap hari pada penduduk usia > 10 tahun adalah 23,7% dan sebanyak 85,4% perokok merokok di dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga lain. Di kabupaten Tabalong, jumlah perokok aktif pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 65% dari jumlah penduduk laki-laki dewasa.
    Diketahui bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya menbahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Tabalong membuat dan menerbitkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok sebagai tindakan dan upaya perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia. Dalam peraturan daerah ini, diatur mengenai kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi , menjual, mengiklankan, dan /atau mempromosikan rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok. Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 52 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau terhadap kesehatan, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah.
    Adapun tempat-tempat yang dijadikan kawasan tanpa rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan ( mepiluti rumah sakit, rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, apotik, dan tempat praktik swasta), tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Diharapkan juga peran serta masyarakat dalam bentuk menberikan saran, masukan, dan pendapat berkenaan dengan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan KTR, melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR, ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan dan mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud.
    Selain itu, dalam Perda Nomor 3 tahun 2017 diatur soal ketentuan pidana bagi orang yang merokok di kawasan tanpa rokok akan dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda maksimal Rp100 ribu. Untuk meperkenalkan perda ini, dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan memasang spanduk larangan merokok di sejumlah fasilitas umum atau gedung pertemuan. Untuk mendukung pelaksanaan Perda KTR sendiri pemerintah daerah akan membangun fasilitas khusus untuk merokok yang memenuhi syarat seperti terpisah dari ruang utama dan jauh dari pintu masuk maupun keluar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menjadi satu tantangan yang harus dihadapi untuk memberlakukan perda tentang KTR, karena mengingat adanya oknum pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang merokok di tempat kerja atau saat memimpin rapat.
    Sumber:
    Merokok sembarangan di kabupaten Tabalong kena denda Rp 100 ribu http://www.kalamanthana.com/2017/08/09/merokok-sembarangan-di-tabalong-kena-denda-rp100-ribu
    Dinkes Tabalong Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok https://kalsel.antaranews.com/berita/60638/dinkes-tabalong-sosialisasikan-perda-kawasan-tanpa-rokok
    Perokok aktif di Tabalong 65 persen antara News Kalimantan Selatan https://kalsel.antaranews.com/
    Indonesia peringkat pertama jumlah perokok pria terbanyak http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/10/ogetk1359-indonesia-peringkat-pertama-jumlah-perokok-pria-terbanyak
    Nama: Angela Rosalia Mete
    Nim : 42160053

    Like

  3. Jessica Natasya Tanjung May 20, 2018 — 10:17 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIK DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
    Narkoba merupakan musuh bersama sehingga dalam memberantas diperlukan kerja sama dan kesadaran berbagai kalangan untuk mencegah dan menajuhi narkoba. Kepala BNNP Sumatera Selatan Brugjen M iswandi Hari mengatakan, dalam mennagulangi penyalahgunaan narkoba, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemerintah kabupaten (Perkab) Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh pegawai, kepala SKPD, camat, hingga kepala desa. Melalui tes urin ini merupakan salah satu tindakan nyata untuk pemberantasan premanisme dan narkoba. (beritapagi.co.id)
    Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan hal yang berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Menyusun peraturan daerah juga merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narotika. (PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur N0 4 th 2016)
    Penekanan dalam bidang peredaran bukanlah hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan pemerintah semata melainkan juga peran serta masyarakat. Kepala pelaksanan harian BNK OKU Timur dalam hal ini melakukan penyuluhan yntuk memperkenalkan jenis – jenis narkoa dan bahaya bagi pemakainya kepada siswa/siswi agar kedepannya tidak terjebak. (Okutimurkab.go.id)
    Sumber :
    http://www.okutimurkab.go.id/bersihkan-peredaran-narkoba.html
    http://beritapagi.co.id/2016/03/21/bersama-perangi-narkoba.html
    Jessica Natasya Tanjung (42160057)

    Like

  4. Jessica Natasya Tanjung May 20, 2018 — 10:28 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIK DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
    Narkoba merupakan musuh bersama sehingga dalam memberantas diperlukan kerja sama dan kesadaran berbagai kalangan untuk mencegah dan menajuhi narkoba. Kepala BNNP Sumatera Selatan Brugjen M iswandi Hari mengatakan, dalam mennagulangi penyalahgunaan narkoba, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemerintah kabupaten (Perkab) Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap seluruh pegawai, kepala SKPD, camat, hingga kepala desa. Melalui tes urin ini merupakan salah satu tindakan nyata untuk pemberantasan premanisme dan narkoba. (beritapagi.co.id)
    Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan hal yang berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Menyusun peraturan daerah juga merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narotika. (PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur N0 4 th 2016)
    Penekanan dalam bidang peredaran bukanlah hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan pemerintah semata melainkan juga peran serta masyarakat. Kepala pelaksanan harian BNK OKU Timur dalam hal ini melakukan penyuluhan yntuk memperkenalkan jenis – jenis narkoa dan bahaya bagi pemakainya kepada siswa/siswi agar kedepannya tidak terjebak. (Okutimurkab.go.id)
    Sumber :
    http://www.okutimurkab.go.id/bersihkan-peredaran-narkoba.html
    http://beritapagi.co.id/2016/03/21/bersama-perangi-narkoba.html
    Jessica Natasya Tanjung
    (42160057)

    Like

  5. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    Komisi Nasional Pengendalian Tembakau ingin menerapkan adanya aturan kawasan tanpa asap rokok atas dasar hak semua orang untuk menghirup udara bersih. Komisi Nasional juga menganggap bahwa tidak ada tingkat aman bagi perokok pasif untuk menerima risiko penyakit yang sama dengan perokok aktif. Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dicanangkan secara nasional karena peraturan ini sudah menjadi produk hukum populer negara maju dan secara analisa tidak merugikan pemilik bisnis tembakau. Penerapan adanya KTR juga didukung oleh pedoman – pedoman Internasional yang sudah ditetapkan dan digunakan oleh negara lain. WHO membentuk pedoman Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan Tobacco Atlas juga menerbitkan Smoke Free Policies untuk menjadi pedoman KTR.
    Di Indonesia juga sudah diterbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan KTR. Dari pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 109 tahun 2012, kemudian menteri dalam negeri dan menteri kesehatan juga membentuk Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. Selain dari pemerintah, petisi dari website change.org menyatakan bahwa didapatkan lebih dari 45 tibu pendukung yang menandatangani diterapkannya KTR di Indonesia.
    (Sumber: komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/)

    Warga mendesak implementasi dari perda Kawasan Tanpa Rokok yang disampaikan pada diskusi reses yang digelar oleh legislator Sulawesi Selatan, Sri Rahmi. Warga mendesak agar legislator segera meminta kepala daerah untuk menurunkan perwaliannya agar perda segera dapat dibentuk dan diberlakukan.
    (Sumber:fajaronline.co.id/read/40588/warga-desak-implementasi-perda-kawasan-tanpa-rokok)

    Warga Kabupaten Soppeng sebagain besar memiliki pekerjaan sebagai petani tembakau. Kondisi sosial ekonomi setempat menyebabkan daerah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu wilayah yang sulit untuk bersedia membuat peraturan mengenai KTR. Bupati Kabupaten Soppeng beserta staff pemerintah daerah membentuk badan yang meyakinkan warga bahwa kebijakan KTR bukanlah aturan yang melarang warga untuk rokok, melainkan hanya melakukan lokalisasi rokok seperti di perkantoran, fasilitias umum, rumah sakit, dan sekolah
    (Sumber: suaracelebs.com/2017/07/11178/)

    Berdasarkan Riskesdas 2013, perokok di Kabupaten Soppeng rerata menghisap 15,4 batang rokok per hari. Angka ini lebih besar dari rerata batang rokok yang dihisiap di Sulawesi Selatan yaitu 14,6 batang. Selain itu, presentase warga yang merokok di Kabupaten Soppeng adalah 20,7 persen. Hasil ini menandakan bahwa perokok di Soppeng meningkat sejak dari Riskesdas 2007. Soppeng juga memiliki perokok di usia produktif yang cukup tinggi, yakni 13,3 persen di usia 25-29 tahun. Angka ini menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari rerata perokok usia 25 – 29 tahun di Sulawesi Selatan, yaitu 6,8 persen.
    (Sumber: Riskesdas Dalam Angka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013)

    NAMA: PINDO GALIH PRAKOSO
    NIM: 42160055

    Like

  6. RADHA GOVINDA PADMA May 21, 2018 — 1:09 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    Dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok pemerintah Kota Padang telah merumuskan Peraturan Walikota Kota Padang yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
    Pemerintah kota Padang sebelumnya telah merumuskan peraturan daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam implementasinya diakui belum maksimal dan masih menunggu beberapa hal yang berkaitan untuk didiskusikan lebih lanjut sehingga mendapat kesepakatan bersama. Terdapat beberapa upaya telah dilakukan termasuk upaya revisi peraturan daerah tentang KTR. Upaya revisi tersebut dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kota Padang. Namun disayangkan dalam sidang tersebut belum dapat mencapai keputusan bersama. Terdapat tujuh fraksi partai yang menolak diberlakukannya revisi peraturan daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Alasan adanya penolakan tersebut adalah adanya penetapan perluasan kawasan tanpa rokok yang pada akhirnya dianggap akan menimbulkan masalah bila peraturan tersebut ditetapkan. Usulan revisi yang diajukan menetapkan bahwa seluruh kawasan di kota Padang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan wajib memasang iklan rokok. Usulan revisi ini telah dibuat dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 dimana yang menjadi kawasan tanpa rokok yang diberlakukan adalah jalan-jalan protokol dan jalan utama. (Harianhaluan.com)
    Menurut ketua Persatuan Perusahaan Periklanan (P3I) Sumatera Barat menilai jika larangan iklan rokok dibeberapa kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan akan membunuh industri periklanan didaerah itu. Sebagian besar pendapatan perusahaan periklanan berasal dari iklan rokok. Adapun menurut ketua Aliansi Masyarakat Tembakau menilai rencana revisi peraturan daerah tentang KTR tersebut yang memuat larangan iklan rokok diseluruh ruang publik di kota Padang bertentangan dengan aturan yang seharusnya. Menurutnya peratudan daerah cukup mengacu pada peraturan di atasnya bukan justru melarang seluruhnya karena terdapat hak perusahaan untuk mengiklankan produknya, apalagi rokok masih diakui sebagai produk legal di Negara Indonesia. (industribisnis.com)
    Pelaksanaan peraturan daerah No. 24 tahun 2012 yang telah berjalan masih dinilai oleh wakil gubernur Sumatera Barat belum optimal. Diakui sanksi yang diterapkan belum tegas. Selain itu dalam pelaksanaannya masih ditemukan anggota satpol PP sebagai pengawas pelaksana peraturan yang juga merokok. Sehingga kondisi ini dinilai menjadi faktor yang dapat mengganggu penegakan peraturan dengan optimal. Dilain hal ditemukan juga beberapa kawasan yang kurang menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan misalnya upaya penghapusan iklan-iklan rokok diruang publik hingga pembangunan ruang-ruang khusus merokok ditempat kerja. (nasionalrepublika.co.id) Selain itu faktor lain yang menjadi kendala adalah masih adanya ketergantungan pada bea cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi-kondisi tersebut diperberat dengan masih redahnya komitmen masyarakat dalam mencegah rokok. (industribisnis.com)
    Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan peraturan walikota Kota Padang Nomor 25 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok dengan peraturan-peraturan yang telah disesuaikan dan dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan implementasi peraturan walikota tentang KTR sebelumnya. Peraturan walikota nomor 25 tahun 2016 memuat larangan-larangan yang spesifik dan implementatif serta sesuai dengan kondisi masyarakat sekaligus memuat sanksi-sanksi yang tegas agar penerapan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan maksimal. Dengan demikian upaya kesehatan masyarakat dengan menghindari bahaya rokok dapat berjalan dengan opimal.
    Hingga saat ini telah dilakukan sosialisasi berjenjang yang mencakup seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menekankan terhadap tujuh kawasan tanpa rokok yakni fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. (sumbarantaranews.com)
    Sumber:
    http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/18/p157z0335-di-2018-sumbar-seriusi-praktik-perda-rokok
    https://www.harianhaluan.com/news/detail/68138/7-fraksi-tolak-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-padang
    http://industri.bisnis.com/read/20170816/12/681439/perda-ktr-padang-p3i-sumbar-minta-larangan-iklan-rokok-ditinjau-ulang
    https://sumbar.antaranews.com/berita/217620/inilah-tujuh-kawasan-tanpa-rokok-di-kota-padang
    Nama:
    RADHA GOVINDA PADMA (42160054)

    Like

  7. Maria Anasthasya Tangkilisan May 21, 2018 — 6:28 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

    Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh udara yang sehat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari mengenai bahaya asap rokok. Rokok tidak hanya merugikan perokok aktif namun juga perokok pasif. Konsumsi rokok di Bengkulu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2016 konsumsi rokok di Bengkulu meningkat sekitar 26.05% dari tahun sebelumnya dan diprediksi akan terus meningkat. Pengeluaran masyarakat untuk rokok pun diprediksi lebih besar daripada konsumsi beras. Sehingga pemerintah memikirkan cara untuk menekan angka peningkatan.
    Konsumsi rokok masyarakat Bengkulu mencapai 2.3 triliun, angka ini bahkan melebihi (anggaran pendapatan belanja daerah) APBD provinsi Bengkulu yakni 2.2 triliun. Angka ini terbilang fantastis mengingat masih meningkatnya angka kemiskinan di provinsi Bengkulu. Anggaran untuk konsumsi rokok masyarakat bahkan melebihi anggaran untuk konsumsi beras masyarakat.

    Tingginya konsumsi rokok di provinsi Bengkulu ini sangat mengkhawatirkan berbagai macam pihak. Oleh karena ini pemerintah daerah (PEMDA) provinsi Bengkulu membentuk peraturan daerah Kawasan bebas rokok. Perda ini dibentuk bertujuan untuk menekan angka peningkatan konsumsi rokok. Walaupun pemerintah sendiri sadar bahwa peraturan daerah ini tidak akan menghentikan laju pertumbuhan konsumsi rokok karena peraturan daerah ini bukan melarang masyarakat untuk merokok namun setidaknya menurut pemerintah peraturan ini akan menekan jumlah konsumsi rokok agar tidak terus meningkat.

    Salah satu alasan konsumsi rokok di Bengkulu terus meningkat adalah karena tidak ada regulasi yang mengatur mengenai rokok. Sehingga setiap orang bebas merokok di Kawasan manapun. Dengan adanya peraturan undang-undang ini pemerintah berharap agar setiap orang nantinya tidak leluasa merokok di sembarang tempat sehingga nantinya generasi-generasi berikutnya akan memiliki rasa enggan untuk merokok karena melihat banyak Kawasan yang tanpa asap rokok.

    Pemerintah daerah provinsi Bengkulu juga mengharapkan melalui perda ini nantinya akan banyak tempat umum yang memiliki udara yang bersih. Sehingga masyarakat yang mengkonsumi rokok tidak sembarangan untuk mengkonsumsi rokok di tempat umum. Peraturan daerah ini tidak hanya untuk masyarakat namun juga untuk pemerintah sendiri karena masih banyak juga pejabat pemerintah yang merokok di fasilitas umum. Melalui peraturan daerah ini diharapkan banyak masyarakat yang peduli akan lingkungannya sehingga akan lebih peduli akan sekitarnya.

    harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/04/06/rp-23-triliun-habis-beli-rokok/
    harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/04/11/kebutuhan-rokok-melebihi-kebutuhan-beras/
    bengkulu.antaranews.com/berita/49595/wah-masyarakat-bengkulu-selatan-belanja-rokok-rp222-juta-hari
    beritasatu.com/nasional/409064-pemberlakuan-perda-bebas-rokok-di-kota-bengkulu-belum-efektif.html

    Nama : Maria Anasthasya Tangkilisan
    NIM : 411260059

    Like

  8. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG
    Menurut Kep.MenkesRI No.193/Kab/B.VII/71 obat merupakan suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia maupun hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Obat sendiri masih dapat digolongkan menjadi :
    1. Obat bebas dan obat bebas terbatas
    Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli bebas di apotek maupun warung tanpa resep obat yang ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang masih dapat dibeli bebas tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.
    2. Obat keras
    Obat yang memiliki khasiat keras yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf K di dalamnya.
    3. Psikotropika dan Narkotika
    Psikotropika adalah obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi yang menggunakan.
    Penggolongan obat ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan, ketepatan penggunaan dan keamanan distribusi obat. Tetapi pada kenyataannya, tetap saja terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan obat untuk tujuan yang tidak semestinya. Salah satu contoh terjadi di Provinsi Bengkulu dimana terdapat banyak pelajar dari SD hingga SMA yang mengkonsumsi obat batuk (komix) yang merupakan obat bebas terbatas secara berlebihan untuk mendapatkan efek mabuk dari obat tersebut. Obat tersebut juga dapat dicampurkan dengan obat lainnya maupun minuman yang mengandul alkohol untuk mencapai efek yang diinginkan. Tindakan para pelajar ini juga banyak meresahkan warga yang dirasa mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat yang nantinya dapat mengganggu ketertiban umum.
    Sumber :
    1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 193/Kab/B.VII/71 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat
    2. https://www.academia.edu/5429948/DEFINISI_OBAT
    3. https://regional.kompas.com/read/2014/12/06/19001791/Polisi.Bengkulu.Sita.Obat.Batuk.yang.Kerap.Digunakan.Pelajar.untuk.Teler
    Iratiara M. Panjaitan 42160058

    Like

  9. Maria Chrisna Indrasari May 21, 2018 — 8:30 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    Rokok masih menjadi masalah di Lampung, dimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi lampung meyebutkan rokok menjadi penyumbang inflasi di Kota bandar lampung yang mencapai 0,89 % pada mei 2017. Kampanye bahaya rokok tidak menyurutkan masyarakat lampung dalam mengkonsumsi rokok dimana berdasarkan data BPS tahun 2013 konsumsi rokok mecapai 4,6 triliun. Berdasarkan data pola konsumsi penduduk lampung tahun 2013 belanja tembakau dan sirih berada pada urutan ke 3 dari 14 barang 14 barang yaitu mencapai 8,07 %.
    Rancangan perda Kawasan Tanpa Rokok ini dibuat untuk membebaskan ruang publik dari rokok, namun hal ini sulit disebarluaskan ke masyarakat karena provinsi Lampung tak memiliki regulasi untuk mengendalikan produk tembakau dan dampaknya. Draft perda KTR ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak pemerintahan gubernur sebelumnya namun tak kunjung disahkan. Berdasarkan Pansus rancangan perda KTR semua fraksi DPR sudah menyetujui rancangan perda KTR dan berdasarkan rapat bersama pemerintah, tokoh agama, kesehatan, pelaku industry, swalayan, bahkan manajemnen rokok tidak ada yang menolak perda KTR, namun terdapat masalah yaitu koreksi dari Biro hukum Pemprov Lampung yang mengatakan perda hanya berlaku di ruang-ruang yang merupakan milik pemerintah provinsi lampung sendiri. Kendala lain penundaan perda KTR yaitu dikarenakan adanya permintaan dari pejabat di provinsi lampung yang merokok.
    Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2014 telah menetapkan peraturan gubernur Nomor 2 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Dalam pelaksanaan Pergub ini ditemukan banyak pelanggaran dimana pelanggaran juga dilakukan oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo yang sering merokok diruang rapat dan saat pertemuan. Selain Gubernur yang sering merokok, para pejabat juga sering merokok diruang publik. Akibat perda yang tak kunjung disahkan, iklan rokok dijalan protokol terpasang bebas sehingga sangat mudah dilihat oleh khalayak.
    Dalam rangka pengesahan perda KTR di Provinsi Lampung Kemendagri menyarankan pemerintah merujuk Perda KTR Kalimantan Timur yang sudah baik penerapannya. Sementara itu Kepala divisi hak sipil dan politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menegaskan pengesahan Perda KTR di Lampung jangan dihambat hanya karena usulan depdagri.
    Sumber:
    – Dibalik tarik ulur pengesahan perda KTR di lampung diakses pada: http:www.regional.kompas.com/read/2017/07/06/06080011/
    – Belanja rokok warga lampung kalahkan belanja susu dan sayur diakses pada. http: http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/
    – Lampung punya pergub kawasan tanpa rokok tapi sang gubernur gemar merokok diakses pada :http:www.regional.kompas.com/read/2015/08/06/09531541/

    Nama: Maria Chrisna Indrasari (42160056)

    Like

  10. RINGKASAN KONTEKS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO.188.54/2/DINKES/2017 TENTANG PENERTIBAN ATAS PENYALURAN DAN PENJUALAN OBAT YANG MASUK GOLONGAN OBAT BEBAS TERBATAS DI SELURUH TOKO SWALAYAN RETAIL LAINNYA TIDAK MEMILIKI IZIN SEBAGAI APOTEK ATAU TOKO OBAT POIN KEDUA DAN KEEMPAT
    Masalah yang muncul di Indonesia menunjukkan buruknya manajemen kefarmasian dalam distribusi kefarmasian di Indonesia saat ini. Data BPOM tahun 2014 menyebut, 84,16 persen dari 8.510 sarana kefarmasian seperti apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, klinik atau balai pengobatan, dan puskesmas melanggar ketentuan distribusi obat. Pada 2015, jumlahnya turun jadi 81,89 persen dari 7.516 sarana kefarmasian. Pelanggaran yang dilakukan sarana kefarmasian antara lain tak memiliki izin, tak punya tenaga kefarmasian, dan penyimpanan obat tidak baik. Ada pula yang menjual obat tanpa izin edar, tidak memusnahkan obat kedaluwarsa, atau menjual obat keras tanpa resep dokter.
    Maraknya penyalahgunaan obat beredar bebas di provinsi Bangka Belitung mengkhawatirkan berbagai pihak. Obat batuk Komix yang kegunaannya untuk meredakan batuk disalahgunakan oleh anak remaja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mabuk-mabukan dan berhalusinasi. Menanggapi hal itu Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengeluarkan aturan untuk menarik peredaran penjualan obat batuk merek Komix yang masih dijual bebas di toko-toko yang ada di desa. Selain Komix, gubernur juga meminta daftar-daftar obat lainnya yang dimungkinkan disalahgunakan oleh remaja.Komix merupakan produk obat legal dan kerap disalahgunakan lantaran obat ini mengandung Dextromethrofan, yang ketika dikombinasikan dengan minuman atau obat lain bisa menimbulkan berbagai efek.
    Menyikapi permasalahan penyalahgunaan obat bebas ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tegas menginstruksikan untuk:
    1.Menarik obat tersebut dari peredaran dan tidak boleh dijual bebas di warung-warung. Obat tersebut bisa didapatkan di puskesmas yang di sana ada dosis yang sudah diberikan oleh petugas.
    2.Menggalang kerjasama dengan BPOM RI untuk mengeluarkan aturan terkait distribusi, produsen dan jaringannya, biro hukum beserta kepala daerah Kabupaten untuk melaksanakan instruksi ini, Dinas Kesehatan Bangka Belitung, dan koordinasi pada sejumlah pabrik obat untuk lebih baik lagi dalam pembuatan obat, agar jangan sampai disalahgunakan.
    3.Melaporkan apabila masih memperjualbelikan secara bebas di warung-warung obat/ sarana melanggar ketentuan distribusi obat.
    Sumber:
    ‭lifestyle.kompas.com/read/2016/08/08/170700023/Peredaran.Obat.Tak.Terkendali‬.
    ‭pom.go.id/new/view/more/berita/13796/Sosialisasi-dan-Pembahasan-Penertiban-Penyaluran-dan-Penjualan-Obat-Bebas-Terbatas.html‬
    ‭babel.antaranews.com/berita/68078/dinkes-babel-perketat-distribusi-obat-bebas-terbatas‬
    ‭mediaindonesia.com/read/detail/130744-sering-disalahgunakan-untuk-mabuk-gubernur-babel-buat-larang-komix-dijual-bebas‬
    Nama: Silvia Dewi
    NIM: ‭42160050‬

    Like

  11. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM dan KETENTRAMAN MASYARAKAT BAB VX TERTIB KESEHATAN PASAL 45
    Praktek pemalsuan obat ibarat jamur yang tumbuh di musim penghujan,bedanya adalah praktek ini tidak mengenal musim. Sepanjang tahun tumbuh terus.WHO mengestimasi, prevalensi obat palsu di negara berkembang sekitar 10 persen. Pendapatan dari perdagangan obat palsu pada tahun 2010 sebesar 75 juta dollar Amerika Serikat atau naik 92 persen dibandingkan pada tahun 2005.
    Asosiasi Industri dan LSM Ingternational menyatakan bahwa dari 2005-2010 terjadi trend kenaikan obat palsu sampai 122%. IPMG Indonesia memproyeksikan bahwa peredaran obat palsu mencapai 15-20% dari total pasar farmasi nasional. Survey dan Pzifer menyatakan bahwa 45% sampel viagra yang dijual di toko/sarana tidak berwenang di jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Medan adalah palsu.
    Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA BPOM Lucky S Slamet mengatakan, peredaran obat ilegal di Indonesia diperkirakan sekitar 10 persen. Termasuk di dalam kategori obat ilegal ialah obat palsu. ”Dari hasil operasi pasar dan pengujian, obat palsu yang beredar tidak sampai 1 persen,” ujarnya.
    Obat palsu ditemukan beredar di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Bulukumba, dan Kabupaten Gowa. Selain tidak memiliki nomor registrasi, tanggal kedaluwarsanya diubah (9/9/2016 Tempo.com).
    BPOM Sulawesi Selatan mulai menyelidiki peredaran obat palsu ataupun ilegal di tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Soppeng, Wajo, Maros, Polman, Mamuju, Sinjai, dan Sidrap. Razia ini digelar menyusul temuan 42 juta butir obat palsu (15/9/2016 news.rakyatku.com).
    Dinkes Bone melalui Pemberantasan Penyakit Menular melakukan inspeksi mendadak vaksin palsu disejumlah apotek, klinik dan rumah sakit swasta dan daerah tidak ditemukan vaksin palsu sebagaimana marak yang diberitakan (18/06/2018 news.rakyatku.com).
    Hasil survey MIAP dan UI menyatakan bahwa 3,5% responden masih mau menggunakan produksi farmasi palsu. Widyaretna Buenastuti, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengungkapkan bahwa perilaku masyarakat sebagai konsumen juga berpengaruh pada perkembangan peredaran obat palsu ini. Masyarakat cenderung lebih suka mencari obat dengan harga yang lebih miring, bukan di tempat penjualan resmi obat (apotek). Padahal kebanyakan pemalsu lebih memilih memalsukan obat-obat mahal dari pada obat murah karena keuntungannya akan lebih besar, obat palsu pun dijual dengan selisih harga tidak jauh dari harga asli atau bahkan lebih mahal.
    Oleh karena itu, perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya obat palsu dan bagaimana mengenali obat palsu dan asli, meskipun antara yang palsu dan asli sulit dibedakan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk bisa menjadi smart shopper dengan selalu kritis bertanya kepada dokter atau apoteker dan praktisi kesehatan lainnya tentang obat yang diresepkan, melihat secara teliti dan hati-hati kemasan obat seperti penulisan merek, penulisan zat aktif, nama produsen, nomor ijin edar BPOM apakah sesuai kaidah yang berlaku, dan menolak diberikan obat apabila kemasan rusak atau kurang meyakinkan, dan yang terpenting selalu membeli obat di tempat resmi penjualan obat.
    Saat ini, dalam rangka menertibkan obat ilegal termasuk palsu di peredaran, Badan POM telah melakukan berbagai upaya antara lain:
    1.Membuat Surat Edaran kepada seluruh sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan (Apotek, Klinik, Toko Obat, Rumah Sakit, dan Puskesmas) untuk menjamin pengadaan hanya berasal dari tempat resmi dan diserahkan kepada pasien sesuai aturan yang berlaku.
    2.Menginstruksikan kepada seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia untuk melakukan penertiban pengadaan dan penyaluran dalam rangka peredaran obat di Indonesia.
    3.Melakukan sampling secara intensif terhadap produk obat di sarana pelayanan kesehatan.
    4.Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada sarana pelayanan kefarmasian yang melanggar peraturan.
    5.Revitalisasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada Tahun 2011.
    6.Mengaktifkan peran Single Point of Contact dari setiap Industri Farmasi agar meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan obat palsu.
    7.Bekerja sama dengan asosiasi profesi untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya.
    Pemberantasan Kejahatan Bidang Obat membutuhkan upaya bersama sesuai kewenangan
    1.Pelaku Usaha
    -Melakukan penyaluran/pelayanan dengan menerapkan standar yang konsisten
    -Peran aktif penanggungjawab dan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
    2.Pemerintah
    -Pengawasan untuk menjamin obat yang aman
    -Berperan aktif sesuai dengan tugas dan funsi (Kemkes, Pemda, Institusi lainnya)
    3.Masyarakat
    -Peningkatan kompetensi dan kepedulian dalam berprakteks secara proffesional (tenaga kesehatan)
    -Peningkatan pengetahuan dan kepedulian terhadap obat yang berisiko terhadap kesehatan
    -Aktif melaporkan kepada pemerintah atau informasi kepada pelaku usaha jika menemukan obat yang tidak sesuai ketentuan
    Kumpulan Kebijakan yang mempengaruhi Kebijakan terkait tertib kesehatan
    1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 98 pada ayat 2,3,4 dan Pasal 106 ayat 1
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif Pasal 113 pada ayat 3
    3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/IX/2008 tentang Registrasi obat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
    4. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan Obat dan makanan ini menjadi semakin krusial dengan adanya Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/SK/X/2008 tahun 1008, yang mengamanatkan sebagian tugas pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014
    Sumber:
    1.https://sains.kompas.com/read/2010/08/06/03410934/obat.palsu.masih.jadi.ancaman.
    2.https://www.ikatanapotekerindonesia.net/uploads/rakernasdocs/material2017/20170907/070917_hanetje_gustaf_kakerissa_penanganan_obat_palsu.pdf
    3.http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/316/BADAN-POM-TERUS-PERANGI-PEREDARAN-OBAT-ILEGAL-DI-INDONESIA.html
    4.https://nasional.tempo.co/amp/802928/obat-palsu-ditemukan-beredar-di-sulawesi-selatan
    5.http://news.rakyatku.com/amp/20752
    6.http://news.rakyatku.com/amp/11028
    Meilina (42160051)

    Like

  12. VERONIKA DEVI IRAWAN May 21, 2018 — 8:44 am

    RINGKASAN KONTEKS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 188 . 54/2/DINKES/2017 TENTANG PENERTIBAN ATAS PENYALURAN DAN PENJUALAN OBAT YANG MASUK GOLONGAN OBAT BEBAS TERBATAS DI SELURUH TOKO SWALAYAN RETAIL LAINNYA TIDAK MEMILIKI IZIN SEBAGAI APOTEK ATAU TOKO OBAT POIN KEDUA DAN KEEMPAT

    NAMA: SILVIA DEWI
    NIM: 42 16 00 50

    Masalah yang muncul di Indonesia menunjukkan buruknya manajemen kefarmasian dalam distribusi kefarmasian di Indonesia saat ini. Data BPOM tahun 2014 menyebut, 84,16 persen dari 8.510 sarana kefarmasian seperti apotek, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, klinik atau balai pengobatan, dan puskesmas melanggar ketentuan distribusi obat. Pada 2015, jumlahnya turun jadi 81,89 persen dari 7.516 sarana kefarmasian. Pelanggaran yang dilakukan sarana kefarmasian antara lain tak memiliki izin, tak punya tenaga kefarmasian, dan penyimpanan obat tidak baik. Ada pula yang menjual obat tanpa izin edar, tidak memusnahkan obat kedaluwarsa, atau menjual obat keras tanpa resep dokter.

    Maraknya penyalahgunaan obat beredar bebas di provinsi Bangka Belitung mengkhawatirkan berbagai pihak. Obat batuk Komix yang kegunaannya untuk meredakan batuk disalahgunakan oleh anak remaja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mabuk-mabukan dan berhalusinasi. Menanggapi hal itu Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengeluarkan aturan untuk menarik peredaran penjualan obat batuk merek Komix yang masih dijual bebas di toko-toko yang ada di desa. Selain Komix, gubernur juga meminta daftar-daftar obat lainnya yang dimungkinkan disalahgunakan oleh remaja.Komix merupakan produk obat legal dan kerap disalahgunakan lantaran obat ini mengandung Dextromethrofan, yang ketika dikombinasikan dengan minuman atau obat lain bisa menimbulkan berbagai efek.
    Menyikapi permasalahan penyalahgunaan obat bebas ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara tegas menginstruksikan untuk:
    1.Menarik obat tersebut dari peredaran dan tidak boleh dijual bebas di warung-warung. Obat tersebut bisa didapatkan di puskesmas yang di sana ada dosis yang sudah diberikan oleh petugas.
    2.Menggalang kerjasama dengan BPOM RI untuk mengeluarkan aturan terkait distribusi, produsen dan jaringannya, biro hukum beserta kepala daerah Kabupaten untuk melaksanakan instruksi ini, Dinas Kesehatan Bangka Belitung, dan koordinasi pada sejumlah pabrik obat untuk lebih baik lagi dalam pembuatan obat, agar jangan sampai disalahgunakan.
    3.Melaporkan apabila masih memperjualbelikan secara bebas di warung-warung obat/ sarana melanggar ketentuan distribusi obat.

    Sumber:
    lifestyle.kompas.com/read/2016/08/08/170700023/Peredaran.Obat.Tak.Terkendali.
    pom.go.id/new/view/more/berita/13796/Sosialisasi-dan-Pembahasan-Penertiban-Penyaluran-dan-Penjualan-Obat-Bebas-Terbatas.html
    babel.antaranews.com/berita/68078/dinkes-babel-perketat-distribusi-obat-bebas-terbatas
    mediaindonesia.com/read/detail/130744-sering-disalahgunakan-untuk-mabuk-gubernur-babel-buat-larang-komix-dijual-bebas

    Like

  13. Maria Anasthasya Tangkilisan May 21, 2018 — 2:39 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    Rokok masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Menurut data WHO, Indonesia merupakan Negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok.
    Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, jumlah perokok di Kalimantan Timur berada di atas Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. Jumlah perokok mencapai 1,1 persen pada usia 5 – 9 tahun; 12,3 persen pada usia 10 – 14 tahun; 42,2 persen pada usia 15 – 19 tahun; 25,7 persen pada usia 20 – 24 tahun; 7,0 persen pada usia 25 – 29 tahun; dan 4,4 persen pada usia 30 atau lebih.
    Dari data Riskesdas tahun 2010 tampak jelas bahwa usia awal merokok di Kalimantan Timur berada dalam usia sangat muda, yakni 5 – 9 tahun. Angka ini jauh dibawah angka rata – rata perokok nasional yang masih berada di usia 15 – 24 tahun.
    Untuk menyikapi masalah rokok ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Termasuk dalam KTR yakni :
    a. Fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    b. Tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    c. Tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    d. Tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    e. Angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    f. Tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    g. Tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Pada setiap KTR dapat dipasang poster, pengumuman, maupun tanda larangan merokok. Selain itu, pada setiap KTR dilarang adanya kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan memproduksi Produk Tembakau.

    Sumber :
    http:www.depkes.go.id/article/view/17041300002/merokok-tak-ada-untung-banyak-sengsaranya.html
    https:kaltim.antaranews.com/berita/31179/kawasan-tanpa-rokok-tak-bisa-ditawar
    http:jdih.kaltimprov.go.id/asset/upload/pp/perda/PERDA.5.2017.pdf

    Nama : Meilianawati Limmawan
    NIM : 42160060

    Like

  14. MEILIANAWATI LIMMAWAN May 21, 2018 — 3:29 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    Rokok masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Menurut data WHO, Indonesia merupakan Negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok.
    Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, jumlah perokok di Kalimantan Timur berada di atas Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. Jumlah perokok mencapai 1,1 persen pada usia 5 – 9 tahun; 12,3 persen pada usia 10 – 14 tahun; 42,2 persen pada usia 15 – 19 tahun; 25,7 persen pada usia 20 – 24 tahun; 7,0 persen pada usia 25 – 29 tahun; dan 4,4 persen pada usia 30 atau lebih.
    Dari data Riskesdas tahun 2010 tampak jelas bahwa usia awal merokok di Kalimantan Timur berada dalam usia sangat muda, yakni 5 – 9 tahun. Angka ini jauh dibawah angka rata – rata perokok nasional yang masih berada di usia 15 – 24 tahun.
    Untuk menyikapi masalah rokok ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Termasuk dalam KTR yakni :
    Fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
    Pada setiap KTR dapat dipasang poster, pengumuman, maupun tanda larangan merokok. Selain itu, pada setiap KTR dilarang adanya kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan memproduksi Produk Tembakau.
    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/17041300002/merokok-tak-ada-untung-banyak-sengsaranya.html
    https://kaltim.antaranews.com/berita/31179/kawasan-tanpa-rokok-tak-bisa-ditawar
    http://jdih.kaltimprov.go.id/asset/upload/pp/perda/PERDA.5.2017.pdf
    Nama : Meilianawati Limmawan
    NIM : 42160060

    Like

  15. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

    Peredaran obat palsu pertama kali terungkap di Sumatera Utara pada 11 Februari 2014 yakni dengan mengganti label obat yang kemasannya sudah terisi obat palsu. Kemudian pada tahun 2015, pemalsuan obat tersebut kembali ditemukan dengan jumlah yang meningkat (www.prohaba.co). Fenomena lain dilansir dari situs http://www.pom.go.id, hasil pengawasan BPOM di Sumatera Utara selama tahun 2015, menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang pengawasan obat dan makanan didominasi oleh temuan obat tradisional tanpa ijin edar dan kosmetik tanpa ijin edar atau illegal.

    Terdapatnya bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial tersebut sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif, salah satu caranya adalah dengan adanya regulasi. Regulasi sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus sehingga pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai tertib kesehatan.

    Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkan Kabupaten Dairi yang tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sumber:
    1. http://www.prohaba.co/2016/06/30/obat-palsu-pernah-ditemukan-di-medan
    2. http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/11647/Pemusnahan-Obat–Obat-Tradisional–Kosmetika-dan-Pangan-Ilegal.html

    NAMA : DEVIN ELSYA PRADITAMA
    NIM : 42160052

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close