dokteryoseph banyakbaca omega3

Komorbiditas: Implikasi untuk Pentingnya Layanan Primer pada Manajemen ‘Kasus’

Salah satu tantangan akibat suksesnya layanan kesehatan preventif dan kuratif adalah peningkatan komorbiditas, yaitu adanya lebih dari satu penyakit secara bersama-sama yang tidak terkait secara langsung. Komorbiditas memberikan tantangan baru pada layanan kesehatan yang sudah terbiasa berfokus pada penanganan penyakit satu demi satu dan kurangnya kolaborasi antara dokter layanan primer dengan dokter spesialis terkait.

Data tahun 1984 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 60-69 tahun, 70-79 tahun, dan 80 tahun ke atas berturut-turut terdapat 35%, 47%, dan 53% laki-laki yang memiliki lebih dari satu penyakit kronis, dan pada perempuan angkanya lebih tinggi lagi. Pada awal 1990an, dari 90 juta penduduk Amerika Serikat yang menderita penyakit kronis, 45% di antaranya menderita lebih dari satu penyakit. Pengaruh komorbiditas meningkat seiring bertambahnya usia.

translate jasa jurnal fk murah berkualitasDampak komorbiditas perlu diperhatikan. Pada tahun 1999, 65% lansia di Amerika Serikat menderita penyakit kronis pada lebih dari satu sistem organ. Pengeluaran tahunan per orang adalah $1154 untuk yang menderita penyakit kronis pada satu sistem organ, $2394 untuk yang menderita penyakit kronis pada dua sistem organ, $4701 untuk yang menderita penyakit kronis pada tiga sistem organ, dan $13973 untuk yang menderita penyakit kronis pada empat atau lebih sistem organ.

Jumlah kunjungan ke dokter umum maupun dokter spesialis sangat terkait dengan derajad komorbiditasnya. Pada kasus penyakit yang jarang dijumpai, dokter spesialis akan lebih sering berperan; penelitian lain menunjukkan bahwa dokter layanan primer akan cenderung merujuk pasien penyakit yang jarang dijumpai dibandingkan dengan pasien penyakit yang lazim dijumpai.

Pasien dengan kepesertaan jaminan kesehatan mungkin akan memiliki pola yang berbeda dalam perilaku penggunaan layanan kesehatannya jika mereka diminta membayar sendiri biaya pengobatannya. Pemilihan menggunakan layanan dokter spesialis mungkin akan lebih tinggi ketika peserta jaminan kesehatan tidak harus mematuhi aturan pembatasan rujukan (gate-keeping), meskipun ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah yang sebenarnya.

Tidak semua diagnosis yang ditegakkan dicatat dengan baik, sehingga memberikan angka komorbiditas yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya. Hanya satu dari 10 pasien yang tercatat memiliki diagnosis lebih dari satu.

Kualitas layanan dokter spesialis lebih baik pada bidang spesialisasinya terutama dalah hal prosedur preventif, penggunaan pemeriksaan penunjang untuk memonitor status penyakit, dan pemberian obat sesuai indikasi. Beberapa penelitian yang dirancang dan dilakukan oleh dokter layanan primer menunjukkan bahwa kualitas layanan dokter layanan primer sama saja atau bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan dokter spesialis. Komorbiditas seringkali membuat pasien lebih sering kontrol (ke dokter layanan primer maupun dokter spesialis) dibandingkan penyakit utamanya.

Baca juga: Gangguan Kognitif pada Pasien Cedera Otak

dokteryoseph banyakbaca omega3

Terdapat upaya untuk mengurangi jumlah pasien yang langsung berobat ke dpkter spesialis. Misalnya, dokter spesialis yang mengunjungi layanan kesehatan primer, ini akan membuat pasien lebih nyaman dan dapat meningkatkan pengetahuan dokter layanan primer. Proses ini juga membuat dokter spesialis lebih menyadari komorbiditas pada pasien-pasiennya dengan penyakit di luar bidang spesialisasinya, dan mungkin bisa memberikan masukan untuk perubahan panduan terkait penyakit tertentu yang mungkin seringkali dikembangkan menggunakan data dari pasien tanpa komorbiditas.

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

Sumber

Starfield B, Lemke K, Bernhardt T, Foldes S, Forrest C, Weiner J. Comorbidity: Implications for the Importance of Primary Care in ‘Case’ Management. Ann Fam Med. 2003;(1): p. 8-14.

Diterjemahkan oleh Yoseph Leonardo Samodra

4 thoughts on “Komorbiditas: Implikasi untuk Pentingnya Layanan Primer pada Manajemen ‘Kasus’

  1. Ringkasan Konten Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Di Aceh

    1. Administrasi
    a. Definisi dan Batasan
    Pergub Aceh No. 21 tahun 2016 merupakan pedoman mengenai pelaksaan penyediaan makanan tambahan anak sekolah di Aceh dimana perlu memberikan makanan tambahan bagi peserta didik ditingkat TK/RA dan SD/MI sesuai asupan gizi yang cukup.
    Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk makanan berprotein tinggi/susu, kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya. Penyelenggaraan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah adalah seluruh kegiatan baik dalam aspek penetapan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi serta pengendalian dan pengawasan.
    b. Aturan penerapan
    Peraturan ini dibuat dengan menimbang :
    • bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi bagi peserta didik keluarga tidak mampu/miskin perlu pedoman dan standarisasi penyediaan makanan tambahan anak sekolah;
    • bahwa pemerintah daerah mendukung kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah dengan saling berkoordinasi sehingga tercapai sinergi yang kuat bagi daerah
    Peraturan ini dibuat dengan mengingat dan menindaklanjuti ketentuan dari Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyedian Makanan tambahan bagi Anak Sekolah.
    Penyelenggara dan penanggungjawab :
    • Pemerintah Aceh
    • Pemerintah Kabuaten/Kota
    • Keuchik (Kepala Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong)
    • Tenaga pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota
    • Tim Pelaksana PMT-AS TK/RA, SD/MI
    Dalam penyelenggaraan PMT-AS dibentuk Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi, Kabupaten/Kota, Gampong dan Tim Pelaksana PMT-AS Sekolah. Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Provinsi :
    • Menetapkan lokasi TK/RA, SD/MI, penerima dan besaran bantuan PMT-AS dengan Keputusan Gubernur
    • Menyusunpetunjuk teknis dan materi-materi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMT-AS
    • Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sectoral
    • Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi;
    • Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi PMT-AS
    • Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS
    • Menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan PMT-AS
    • Menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan
    • Menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan PMT-AS secara berkala kepada Gubernur.
    Tim pelaksana kegiatan PMT-AS merupakan tim yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan PMT-AS di sekolah. Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab tim pelaksana kegiatan PMT-AS sekolah. Keanggotaan tim pelaksana kegiatan terdiri atas Komite Sekolah, Pendidik/Guru, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Tokoh Masyarakat. Dalam Penyelenggaraan PMT-AS,Tim Pelaksana Kegiatan PMT-AS TK/RA,SD/MI dibantu dan didampingi oleh Tenaga Pendamping dari BPM Kabupaten/Kota.
    Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui BPM Aceh dan BPM Kabupaten/Kota serta instansi terkait memfasilitasi kegiatan PMT-AS di TK/RA, SD/MI. Fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk: pengadaan prasarana dan sarana, dukungan terhadap operasional, peningkatan sumber daya manusia dan program kegiatan.
    Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Gampong melalui Camat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, rapat koordinasi, rapat kerja, pelatihan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
    Sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaran PMT-AS dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Gampong. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen penyelenggaraan PMT-AS dapat dilimpahkan kewenangannya kepada BPM Aceh, BPM Kabupaten/Kota maupun instansi terkait.
    Percepatan sosialisasi kegiatan pemberian bantuan uang jajanan dan biaya manajemen Penyelenggaraan PMT-AS dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga mitra dan organisasi non pemerintah. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui:
    • penyuluhan kepada masyarakat
    • pemasangan baliho dan spanduk di TK/RA, SD/MI dan tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat
    • iklan dan program interaktif di media cetak dan elektronik secara berkala yang dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota
    • pemuatan di Website Pemerintah Acehdan/atau Kabupaten/Kota
    • pembuatan brosur dan poster untuk disebarluaskan ke masyarakat.

    2. Perintah atau larangan
    a. Ruang lingkup PMT-AS meliputi pemberian makanan tambahan kepada peserta didik dan kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:
    • penganekaragaman pangan : merupakan proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam pangan.
    • pendidikan gizi dan kesehatan : dilaksanakan bersamaan dengan pemberian makanan tambahan.
    • pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah : dilakukan melalui penyuluhan pertanian kepada tim pelaksana.
    • pemberian obat cacing bagi peserta didik : dilaksanakan satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
    • pola hidup sehat dan pendidikan : merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berperilaku sehat.
    b. Makanan tambahan sebagaimana dimaksud berupa susu dan jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian setempat.
    c. Makanan tambahan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:
    • beragam dan bercitarasa
    • bergizi, seimbang dan aman
    • mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan kalsium;
    • halal.
    d. Makanan tambahan diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali seminggu selama kegiatan belajar mengajar dalam 1 (satu) tahun. Pemberian makanan tambahan dilakukan pada waktu istirahat.

    3. Sanksi
    Tidak terdapat sanksi yang tertulis di dalam kebijakan ini

    Hendy Adrian 42160077
    Yonathan Adhitya Irawan 42160079
    Januarius Hendra 42160080

    Like

  2. RINGKASAN KONTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN IBU DITOLONG MELAHIRKAN OLEH BIDAN DI SARANA KESEHATAN

    I. ADMINISTRASI
    A. KETENTUAN UMUM
    1) Peraturan ini dibuat oleh Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Utara.
    2) Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan Social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara Sosial dan ekonomi.
    3) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah atau sertifikasi melalui pendidikan atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
    4) Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
    5) Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik;
    6) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah rumah tempat ibu hamil menunggu waktu persalinan.
    7) Air Susu Ibu Ekslusif (ASI Ekslusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
    8) Ibu adalah wanita usia subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
    9) Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari Bayi adalah anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
    10) Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan.
    11) Sarana pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
    12) Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
    13) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan.
    14) Keluarga Berencana Paska salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.

    B. AZAS DAN TUJUAN
    Azas
    Kewajiban ibu ditolong melahirkan oleh bidan di sarana kesehatan berasaskan manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir dan tenaga kesehatan.

    Tujuan
    a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
    b. Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
    c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna pemanfaatan sarana kesehatan yang tersedia.

    Ruang lingkup
    a. kesehatan ibu;
    b. kesehatan ibu hamil;
    c. kesehatan ibu bersalin;
    d. kesehatan ibu nifas;
    e. kesehatan ibu menyusui;
    f. kesehatan bayi baru lahir;
    g. kesehatan bayi;

    C. HAK DAN KEWAJIBAN
    Hak
    Setiap ibu mempunyai hak : mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan ; mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ; mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu;mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K; menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

    Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan: pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya; pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir; Inisiasi Menyusu Dini (IMD); air susu kolostrum; air susu ibu eksklusif; imunisasi dasar yang berkualitas dan mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

    Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan: imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas; pelayanan kesehatan yang berkualitas; air susu ibu eksklusif selama enam bulan; lingkungan yang bersih dan aman; makanan dan minuman yang bergizi serta bersih.

    Kewajiban
    Pemerintah Daerah wajib:
    a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan Kesehatan;
    b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melahirkan disarana kesehatan;
    c. menyediakan pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, dan bayi baru lahir secara berjenjang dan berkesinambungan;
    d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
    e. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan Kesehatan ibu melahIrkan;
    f. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
    g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
    h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
    i. mengupayakan pembiayaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    j. melakukan Koordinasi pelayanan Kesehatan ibu melahirkan dengan lintas Sosial dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

    Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:
    a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan Kesehatan ibu melahirkan;
    b. memberi pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
    c. memiliki ijin operasional serta menyediakan Tenaga kesehatan ibu melahirkan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
    d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kesehatan ibu melahirkan.

    Ibu wajib:
    a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
    b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
    c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
    d. melaksanakan Inisiasi menyusu dini;
    e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
    f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
    g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan;
    h. mengikuti KB paska salin.

    Masyarakat wajib:
    a. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan Kesehatan ibu melahirkan;
    b. memudahkan dan membantu ibu dan bayi baru lahir dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
    c. mengikuti prosedur pelayanan Kesehatan ibu melahirkan sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan;
    d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan ibu melahirkan
     
    D. PELAYANAN KESEHATAN IBU
    1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    2) Pelayanan Persalinan
    3) Pelayanan Nifas
    4) Pelayanan Kontrasepsi

    E. SUMBER DAYA KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
    Tenaga Kesehatan ibu melahirkan
    1) Setiap Tenaga Kesehatan ibu melahirkan wajib memiliki surat izin praktek.
    2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan atau pendidikan kepada tenaga kesehatan ibu melahirkan hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan.
    3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
    4) Apabila tenaga dokter ahli berhalangan maka dokter tersebut yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara.
    5) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.
    6) Pengahasilan Tenaga pertolongan persalinan tradisional akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

    Sarana Pelayanan Kesehatan
    1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
    2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga untuk pelayanan Kesehatan ibu melahirkan.
    3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu dan bayi baru lahir setelah memberikan bantuan darurat.
    4) Jika ibu dan bayi baru lahir dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Daerah.
    5) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
    6) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.

    Pendanaan Kesehatan
    1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran Kesehatan ibu melahirkan setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program Kesehatan ibu melahirkan.
    2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
    F. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

    Pembinaan
    Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan.

    Pengawasan
    1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
    2) Bagi petugas yang melakukan pengawasan wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas.

    Pelaporan
    Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan ibu melahirkan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

    II. PERINTAH
    A. Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
    B. Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

    III. SANKSI
    SANKSI ADMINISTRASI
    A. Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan ibu melahirkan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
    B. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
    C. Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    D. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi Sosial dan denda kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan.
    E. Bentuk sanksi dalam bentuk nilai denda diatur dengan Peraturan Bupati.

    KETENTUAN PIDANA
    A. Jika terjadi malpraktek oleh Tenaga Kesehatan ibu melahirkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    B. Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu dan bayi baru lahir cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     
    RAMILYA ELVERA SILABAN (42160072)
    CHARLINA AMELIA BR BARUS (42160073)
    ADITYA LOVINDO SUWARNO (42160076)

    Like

  3. Ringkasan konten PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENINGKATAN LINGKUNGAN KELUARGA SEHAT

    ADMINISTRASI
    Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
    Perilaku Hidup Sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
    Penyelenggaraan Peningkatan Lingkungan Keluarga Sehat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat. Setiap keluarga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman dan terjangkau dan pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk kelompok kerja dan bantuan teknis untuk meningkatkan Lingkungan Sehat pada masyarakat.
    Pendanaan penyelenggaraan Lingkungan Keluarga sehat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan undang-undang

    PERINTAH DAN LARANGAN
    Pada pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ibu hamil wajib memperoleh asukan gizi berdasarkan kecukupan gizi yang dianjurkan
    Pada pasal 21 dan 22 , setiap ibu yang baru melahirkan, wajib dilakukan inisiasi menyusui dini dan bayi berhak untuk mendapatkan air susu eksklusif hingga usia 6 bulan
    Pasal 23, setiap anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan usianya
    Pasal 24 dan 25, setiap balita wajib mendapat pemantauan status gizi, seperti berat badan, lingkar kepala dan tinggi badan, selain itu balita wajib mengikuti deteksi dini tumbuh kembang anak, untuk melihat perkembangan fisik, organ dan kecerdasan anak
    Pada pasal 26 dibahas jika anak yang mengalami kurang gizi, wajib memperoleh pelayanan perbaikan gizi dengan PMT pemulihan dan konseling gizi.

    KETENTUAN SANKSI
    Pasal 35
    (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
    Pasal 36
    (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
    (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman dengan peraturan perundang- undangan

    Anggota kelompok:
    Antonius satriyo 42160078
    Dicky ariyono 42160081
    Ezra gde 42160083

    Liked by 1 person

  4. “RANGKUMAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN BERGERAK PEMERIKSAAN KEHAMILAN (MOBILE ANTENATAL CARE) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT”

    KONTEN
    Antenatal Care terpadu merupakan pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Pelayanan tersebut diberikan oleh dokter, bidan, dan perawat terlatih, sedangkan jenis pemeriksaan pelayanan ANC terpadu adalah sebanyak 18 jenis pemeriksaan yaitu keadaan umum, suhu tubuh, tekanan darah, berat badan, LILA, TFU, Presentasi Janin, DJJ, Hb, Golongan darah, protein urin, gula darah/reduksi, darah malaria, BTA, darah sifilis, Serologi HIV, dan USG (Kemenkes, 2012).
    Selanjutnya, implementasi pelayanan Antenatal Care terpadu telah diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri Kesehatan yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Permenkes No. 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak salah satunya dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dilaksanakan melalui pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dan pelayanan terhadap ibu hamil tersebut dilakukan secara berkala sesuai standar yaitu paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan (K1-K4). Di Provinsi Bengkulu sendiri, AKI (angka kematian ibu) dengan 220/100.000 yang lebih rendah angka secara nasional yang mencapai 228/100.000 kelahiran. Namun kasus tersebut masih mengkhawatirkan dalam pencapaian sasaran MDGs, yang mentarget sebesar 102/100.000 kelahiran.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak diantaranya : Dinas Kesehatan setempat memfokuskan dalam menekan angka kematian bayi dan ibu pasca melahirkan. Hal itu guna mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium 2015. BKKBN bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bersinergi dalam beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Aksi yang dilakukan dengan memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan hingga pasca melahirkan. Mobile Antenatal Care (ANC) 24 jam ini merupakan pelayanan 24 jam yang diberikan oleh ahli medis. Baik bidan maupun dokter ahli kandungan yang memeriksa kondisi kehamilan selama hamil. Selain itu mempermudah pelayanan melalui telepon darurat maupun pesan singkat (SMS). Para petugas akan melayani keluhan ibu hamil selama 24 jam. Pelayanan ini juga akan memberikan langkah-langkah darurat, sementara menunggu jemputan datang. Jadi upaya ini untuk mendampingi mulai sejak hamil, pemeriksaan sampai kebutuh pertolongan rujuk dan dipadukan dengan jaminan kesehatan. Oleh karena itu keluarlah Peraturan walikota Bengkulu nomor 21 tahun 2016 tentang layanan bergerak pemeriksaan kehamilan (Mobile Antenatal Care) pada pusat kesehatan Masyarakat kota Bengkulu.

    1). “Administrasi (Batasan/defenisi/Tujuan)”

    Dalam peraturan walikota ini maksud dari kota adalah kota Bengkulu. Dan pemerintah kota adalah pemerintah kota bengkulu yakni walikota bengkulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan. Dan kepala dinas sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu selama hamil. Layanan bergerak pemeriksaan kehamilan (Mobile Antenatal Care) yang disebut sebagai Mobile Antenatal Care adalah layanan pemeriksaan kehamilan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dengan menggunakan kendaraan khusus dan pemanfaatan teknologi informasi. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sasaran Layanan Mobile ANC adalah meliputi seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kota.
    Tujuan :
    Tujuan umum : untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan upaya pelayanan kesehatan bagi wanita yang sedang hamil secara cepat, berkualitas dan integrative.
    Tujuan penyelenggaraan Layanan Mobile ANC adalah:
    meningkatkan akses dan kualitas pelayanan ANC, meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan bayi, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi ibu hamil selama hamil, melahirkan dan bersalin melalui persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, Menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.

    2). Mekanisme/penerapan layanan mobile ANC adalah sebagai berikut : Petugas puskesmas melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerjanya sebagai sasaran program layanan mobile ANC dan Petugas puskesmas memberikan pelayanan ANC terintegrasi pada ibu hamil di rumah,puskesmas,pos pelayanan terpadu dan puskesmas pembantu.

    3). “PERINTAH”
    ✓ Pemerintah Daerah wajib:
    Memberikan jaminan pelayanan di puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, lebih dengan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan; memberikan pelayanan mobile ANC yaitu pemeriksaan kehamilan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan khusus dan pemanfaatan teknologi informasi; pemeriksaan kehamilan ANC untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

    ✓ Masyarakat Wajib :
    Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Layanan Mobile ANC : membantu Tim ANC Terintegrasi dalam melakukan identifikasi dan pendataan ibu hamil, memotivasi ibu hamil, suami dan keluarga untuk memeriksakan kehamilan sesuai standar, menjaga kesehatan ibu hamil dan bersalin di fasilitas kesehatan. mensosialisasikan Layanan Mobile ANC pada masyarakat di wilayah tempat tinggalnya. membantu pihak Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas Layanan Mobile ANC.

    ✓Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:
    Pelayanan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, dan analis pada puskesmas melakukan pelayanan penyelenggaraan layanan mobile ANC dilaksankan melalui upaya pelayanan tingkat dasar dan pelayanan tingkat dasar dan pelayanan tingkat rujukan, tingkat rujukan yaitu pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bidan, perawat dan tenaga penunjang medis lain pada fasilitas kesehatan rujukan.
    Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Mobile ANC kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Kepala Puskemas menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan Mobile ANC kepada Dinas secara berkala setiap 1 (satu) bulan. sasaran kegiatan; a). capaian kegiatan; b) pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c) permasalahan yang dihadapi; d) upaya yang telah dilakukan;dan e). penggunaan anggaran;

    ✓Pemberi pelayanan kesehatan wajib :
    Memberikan layanan mobile ANC dilaksanakan selama 24 jam.
    ✓Dalam melaksanakan program layanan mobile ANC dibentuk tim ANC TERINTEGRASI. Tim ANC terintegrasi :
    • Memberikan pendampingan berupa kunjungan ke rumah pasien dan pelayanan konsultasi melalui sms/media lain.
    •Menjemput ibu hamil untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
    •Melakukan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan rujukan serta memberi layananan rujukan balik.

    Nama Kelompok :
    1). Rozalia Valenda von Bulow (42160075)
    2). Silva Rosdina Worembai (42160074)
    3). Hendrisa Heppy Natalia ( 42160082)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s