Ingatan dan Representasi Pengetahuan

Apa yang secara tradisi oleh psikolog disebut pengetahuan adalah informasi yang direpresentasikan secara mental dalam format tertentu dan terstruktur atau terorganisasi dalam cara tertentu (Eysenck dan Keane, 1990). Hal ini mengarah pada dua pertanyaan saling terkait tentang sifat pengetahuan:

  • Format apakah yang dipakai oleh representasi mental?
  • Bagaimana representasi mental ini diorganisasi?

Area ini tidak tersentuh hingga baru-baru ini, ketika upaya untuk memberikan basis pengetahuan pada sistem komputer menstimulasi ketertarikan pada bagaimana ‘… fasilitas yang sangat penting tetapi rumit ini bekerja pada manusia’ (Baddeley, 1990).

 

Sifat terorganisasi dari ingatan

Chunking adalah cara untuk meningkatkan kapasitas STM dengan memberikan makna pada informasi yang tak berkaitan. Kita melakukannya dengan mengorganisasikannya, memberikannya struktur yang sebelumnya tak dimiliki. Seperti yang Baddeley (1995) katakan: ‘Rahasia ingatan yang baik, sama seperti perpustakaan yang baik, adalah organisasi; pembelajaran yang baik biasanya terjadi dengan pengkodean sistematik pada materi yang masuk, menintegrasikan dan menghubungkannya dengan apa yang sudah diketahui’.

Organisasi dapat dilakukan oleh peneliti (EO) atau secara spontan oleh partisipan (subjective organisation, SO) (Tulving, 1962). Mandler (1967) menemukan bahwa perintah untuk mengorganisasi akan memfasilitasi pembelajaran, meskipun partisipan tidak mencoba untuk mengingat materi. Penelitian klasik tentang organisasi adalah penelitian Bower dkk. (1969).

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Hirarki yang membantu (Bower dkk.. 1969)

Bower dkk. memberikan partisipan tugas untuk mempelajari 112 kata yang disusun dalam hirarki konseptual. Untuk kelompok eksperimental, kata-katanya disusun sebagai hirarki (28 kata untuk masing-masing dari empat percobaan), sedangkan kelompok kontrol diberikan 28 kata yang tersusun acak untuk masing-masing dari empat percobaan. Kelompok pertama mampu mengingat rata-rata 73 kata dengan benar, sedangkan kelompok kedua rata-rata hanya 21. Jelas bahwa organisasi dapat memfasilitasi retensi.

 

Penggambaran sebagai bentuk organisasi

Menurut Paivio (1969), mungkin yang menjadi prediktor terkuat untuk kemudahan suatu kata dapat dipelajari adalah ‘kekonkritannya’; yaitu seberapa mudah kata tersebut menimbulkan gambar mental. Richardson (1974) menguji free recall dari serangkaian kata-kata ‘konkrit’ dan ‘abstrak’. Dengan memvariasikan interval antara menyajikan stimulus dan meminta mengulangnya kembali, dia menyimpulkan bahwa ‘efek kemampuan membuat gambaran mental terletak pada ingatan sekunder’; dengan kata lain, kata-kata ‘konkrit’ lebih jauh efisien diingat dari LTM, namun tidak ada perbedaan ketika diingat dari STM.

Bower (1972) menunjukkan bahwa meminta partisipan untuk membentuk gambaran mental dari pasangan kata benda yang tak berkaitan (masalnya ‘anjing’ dan ‘sepeda’), dimana dua kata tersebut berinteraksi dengan suatu cara, menghasilkan recall yang lebih baik dibandingkan ketika hanya diminta mengingat kata-kata tersebut. Bower mempertimbangkan bahwa semakin aneh gambarannya maka hasilnya semakin baik (misalnya anjing naik sepeda).

Wollen dkk. (1972) meneliti kontribusi relatif dari kedua dimensi ini dengan memberikan gambar pada partisipan untuk membantu mereka mempelajari pasangan tertentu, misalnya ‘piano-cerutu’. Gambar 17.11 menunjukkan seluruh empat kombinasi dari dua dimensi tersebut. Mereka menemukan efek interaksi yang besar, namun bukan keanehan, yang menyarankan bahwa interaksi meningkatkan pengkodean elaboratif yang membantu recall. Namun, penelitian tersebut menggunakan desain yang tak terkait, dan ketika desain yang terkait digunakan, gambar aneh menonjol dari yang lain sebagai yang paling berbeda, menghasilkan recall yang paling baik (Anderson, 1995a).

Baca juga: Multi-store modelling

alarm imut ceria banyakbaca

Menurut hipotesis pengkodean ganda Paivio (1986), aktivitas mental melibatkan interaksi antara dua subsistem yang saling terkait namun independen secara fungsional:

  • Sistem penggambaran non verbal, yang memproses informasi mengenai obyek dan kejadian dalam bentuk imagen; dan
  • Sistem verbal, terspesialisasi untuk mengurusi ucapan dan tulisan. Masing-masing kata yang dikenali direpresentasikan sebagai sebuah logogen.

Kedua sistem ini terkoneksi melalui tautan referensial, yang memungkinkan sebuah kata diasosiasikan dengan gambar yang relevan dan sebaliknya. Ini dapat menjelaskan pembelajaran yang lebih baik untuk kata-kata konkrit: mereka mengaktifkan kode verbal dan non-verbal, sedangkan kata-kata abstrak hanya mengaktifkan kode verbal. Gambar akan lebih mudah diingat dibandingkan kata-kata yang merepresentasikannya, karena sebuah gambar akan lebih mudah mengaktifkan kode verbal sekaligus non-verbal, sedangkan kata-kata jarang memunculkan gambar (terutama untuk kata-kata abstrak) (Parkin, 1993).

Ilustrasi dramatis tentang peranan penggambaran adalah pria dengan ingatan luar biasa yang didokumentasikan oleh Luria (1968). ‘S’ dalam laporan Luria dapat dianggap sebagai mengilustrasikan penggambaran eidetik (dari bahasa Yunani eidos yang berarti ‘apa yang terlihat’).

 

Pikiran seorang mnemonis (Luria, 1968)

S adalah seorang wartawan dari koran Moskow di awal 1920an. Kemampuannya yang luar biasa dalam memproduksi laporan, kaya dengan detail faktual terkecil, tanpa perlu membuat catatan, sangat mengagumkan menurut editornya yang mengirimnya ke Luria untuk menjalani pemeriksaan psikologis. Sepertinya tak ada batas bagi kapasitas dan durabilitas ingatannya. Dia dapat mulai mengingat, dalam beberapa menit, suatu daftar panjang angka-angka dan mengulangnya dengan tepat beberapa jam, hari, atau minggu kemudian. Luria mengujinya 30 tahun sejak mereka pertama kali bertemu dan S dapat mengingat dengan sempurna deretan angka yang sama!

Dia sepertinya memiliki trik mnemonik yang berkembang secara spontan. Contohnya, dia akan mengasosiasikan, dalam mata pikirannya, daftar obyek yang ingin dia ingat dengan ciri familiar dari jalan atau tempat lain yang familiar. Dia secara mental meletakkan masing-masing obyek pada suatu titik pada gambarannya; yang harus dilakukannya untuk mengingat daftar tersebut adalah dengan mengulang kembali gambaran mentalnya dan melihat masing-masing obyek dalam gambaran tersebut. Dia akan membayangkan dirinya berjalan sepanjang jalan di Moskow sambil melihat masing-masing tempat tersembunyi untuk obyek yang diletakkannya di sana (ini disebut metode loci). Pengulangannya disertai dengan sinestesia ektrim, dimana informasi sensori dari satu modalitas menimbulkan sensasi di modalitas yang lain. Contohnya, warna diasosiasikan dengan rasa. Dia pernah berkata ke Luria, ‘Kamu memiliki suara yang kuning renyah’.

 

Pengetahuan dan ingatan semantik

Model jaringan hirarkis

Model jaringan hirarkis untuk SM (Collins dan Quillian, 1969, 1972) membahas ingatan kita untuk kata-kata dan maknanya. Seperti tampak pada Gambar 17.12, SM digambarkan sebagai jaringan konsep yang berkaitan dengan konsep lain menggunakan penunjuk. Masing-masing kata atau konsep diwakili oleh nodus tertentu di jaringan tersebut. Makna kata tertentu disusun oleh konfigurasi penunjuk yang menghubungkan kata tersebut dengan kata lain.

Jika kita ditanya apakah pernyataan ‘Kenari dapat bernyanyi’ adalah benar, kita hanya perlu mencari kata ‘kenari’ dan mengambil sifat yang disimpan bersama kata tersebut. Tetapi untuk memverifikasi ‘Kenari dapat terbang’ kita harus lebih dulu menemukan ‘kenari’, lalu naik satu tingkat ke ‘burung’ sebelum mengambil sifat ‘dapat terbang’. Diasumsikan bahwa membutuhkan waktu untuk pindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya, maka dibutuhkan waktu lebih lama untuk memverifikasi ‘Kenari dapat terbang’ dibandingkan ‘Kenari dapat bernyanyi’, dan butuh waktu lebih lama lagi untuk memverifikasi ‘Kenari punya kulit’. Model ini mengasumsikan bahwa berbagai sifat yang disimpan bersama tiap kata dipindai secara simultan.

Collins and Quillian memberikan partisipan berbagai kalimat yang harus mereka nyatakan benar atau salah dengan menekan tombol secepat mungkin (waktu reaksi digunakan sebagai ukuran kesulitan). Temuan utama adalah waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan apakah sebuah pernyataan benar meningkat seiring jumlah tingkatan yang harus dilalui untuk melakukan verifikasi. Jadi, seperti yang diprediksikan, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk memverifikasi ‘Kenari adalah binatang’ dibandingkan ‘Kenari adalah burung’.

 

Evaluasi model Collins dan Quillian

  • Perlu waktu lebih lama untuk memverifikasi ‘Kenari adalah binatang’ karena terdapat lebih banyak binatang dibandingkan burung. Jadi temuan mereka dapat dijelaskan berhubungan dengan ukuran kategori dan waktu reaksi.
  • Beberapa anggota suatu kategori lebih khas dibandingkan yang lain. Partisipan berespon lebih cepat pada pernyataan yang khas. Hal ini seharusnya tidak terjadi menurut model hirarkis karena jarak yang ditempuh antar anggota suatu kelompok seharusnya sama (Baddeley, 1990).
  • Rips dkk. menemukan bahwa perlu lebih lama untuk memverifikasi ‘Beruang adalah mamalia’ dibandingkan ‘Beruang adalah binatang’. Ini berlawanan dengan prediksi model hirarkis, karena ‘binatang’ memiliki hirarki yang lebih tinggi dibandingkan ‘mamalia’.
  • Temuan dari model ini dapat dijelaskan dengan seberapa mudah (atau seberapa sulit) untuk membayangkan konsep pada tingkat yang berbeda. Semakin tinggi hirarkinya, semakin abstrak kategorinya, dan semakin sulit membuat gambaran mentalnya.

Model aktivasi menyebar

Menanggapi kritik tersebut, Collins dan Loftus (1975) mengajukan model jaringan yang direvisi. Perubahan utamanya mencakup:

  • Jaringannya tidak lagi tersusun hirarkis, membuatnya lebih fleksibel.
  • Konsep baru berupa jarak semantik menekankan bahwa konsep yang berkaitan terletak berdekatan, dan jarak merefleksikan seberapa mudah ‘eksitasi’ dapat berjalan dari satu nodus ke nodus selanjutnya.
  • Berbagai jenis tautan digunakan, termasuk asosiasi anggota kelompok, tautan ‘memiliki’ (‘Binatang memiliki kulit’), tautan ‘dapat’ (‘Burung dapat terbang’), dan tautan ‘tidak dapat’ (‘Burung unta tidak dapat terbang’).
  • Model ini tidak lagi melihat jaringan ingatan dalam istilah hubungan hirarkis yang logis. Ingatan manusia mungkin tidak selogis dan sistematis yang awalnya dibayangkan, dan ini memungkinkan pengalaman pribadi dan struktur lingkungan setidaknya memberikan pengaruh parsial pada hubungan antar konsep.
  • Konsep aktivasi menyebar menekankan bahwa ketika dua konsep terstimulasi, aktivasi dari masing-masing akan menyebar ke seluruh jaringan hingga mereka terhubung. Ini memerlukan waktu, karena konsep yang terkait secara semantik lebih dekat dibandingkan dengan yang tidak terkait secara semantik.

 

Evaluasi model aktivasi menyebar

Johnson-Laird dkk. (1984) percaya bahwa terdapat banyak contoh dimana interpretasi yang ditawarkan oleh jaringan akan cenderung bertentangan dengan pengetahuan di dunia nyata. Akan timbul banyak kesimpulan yang tidak masuk akal jika tidak dijelaskan dulu konteksnya. Johnson-Laird menyebut kegagalan ini dengan ‘keluar dari labirin simbol menuju dunia nyata’ atau kesalahan simbolik: anda harus tahu hubungan antar simbol dan apa yang dimaksud oleh masing-masing simbol.

 

Teori skema dan ingatan sehari-hari

Menurut Baddeley (1990), makin nyata di tahun 1970an bahwa SM harus mengandung struktur yang lebih besar daripada konsep sederhana yang ada pada model jaringan. ‘Unit yang lebih besar’ dari SM ini disebut skema, konsep yang digunakan pertama kali oleh Bartlett (1932) dalam teorinya tentang ingatan rekonstruktif.

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

[Diterjemahkan dari Psychology: The Science of Mind and Behaviour by Richard Gross]

5 thoughts on “Ingatan dan Representasi Pengetahuan

  1. Ruth Fannie Wijaya April 13, 2018 — 10:23 am

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NO 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    TAHAP PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat sehingga mendapatkan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kalimantan Timur membuat peraturan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Pengawasan ini diharapkan dapat menjaga pangan tetap aman, sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta mencegah cemaran pangan dari zat-zat berbahaya.
    Penyusunan pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakam oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah secara berjenjang. Penyusunan kebijakan meliputi:
    1. Penentuan Sasaran
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah para pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu/lebih subsistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang, termasuk didalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan, dan lembaga pemasyarakatan
    2. Persyaratan pengajuan perizinan
    Pelaku usaha yang akan mengajukan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    – Persyaratan teknis, berupa keamanan, mutu dan gizi, spesifikasi baku mutu
    – Persyaratan higienis yang sesuai standar kesehatan
    – Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia, biologis dan fisik.
    Tahapan ini tergolong top-down

    PELAKSANAAN
    Pelaksanaan kebijalan ini dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha mengajukan perizinan usaha tertulis kepada instansi terkait. Kemudian komoditas pangan dari pelaku usaha tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan asal komoditas hasil pangan dan sertifikat mutu. Selanjutnya setiap orang yang melakukan produksi pangan segar untuk diedarkan harus menggunakan kemasan dan label (kecuali untuk komoditas yang dibungkus dihadapan pembeli). Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan segar ditulis/dicetak dengan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit mengenai nama produk, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluarsa, asal usul bahan pangan segar, dan nomor registrasi jaminan mutu.
    Komoditas pangan segar selanjutnya diangkut dengan menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan. Dan kemudian didistribusikan melalui distributor, pasar modern, pasar tradisional, sentra penjualan, produsen hasil komoditas pangan dan tempat lainnya. Para pelaku usaha dan masyarakat mendapatkan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh instansi Pembina.
    Tahapan ini tergolong bottom-up

    PENGAWASAN
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan pengawasan mutu dan keamanan pangan di daerahknya kepada Gubernur melalui Dinas Pangan, Taman Pangan, dan Holtikultura. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai tolak ukur Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap mutu dan keamanan pangan meliputi pengawasan terhadap:
    a. Mutu pangan, yang dibuktikan dengan surat keterangan asal komoditas hasil pangan dan sertifikat mutu
    b. Cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia
    c. Pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan
    d. Fasilitas pemasaran pangan segar yang diproduksi di daerah dengan memprioritaskan pemasaran komoditas daerah di pasar modern, toko modern dan pasar tradisional di daerah
    e. Pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat
    Tahapan ini tergolong top-down.

    Anggota Kelompok:
    Kristina Elizabeth (42160068)
    Dessy Gita Hepsari (42160069)
    Ruth Fannie Wijaya (42160070)

    Like

  2. Steven Ganda Wijaya April 15, 2018 — 12:16 pm

    Ringkasan Proses Kebijakan PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN PANGAN
    Tahap Penyusunan
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Masyarakat juga terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan yang bertujuan untuk menyediakan pangan yang beraneka ragam yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi. Melihat hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumaterea Barat mengeluarkan kebijakan tentang Keamanan Pangan.
    Penyusunan peraturan keamanan pangan wajib di lakukan oleh BPOM, MUI, dan Tim Terpadu berdasarkan perencanaan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Padang dan Walikota Padang secara berjenjang. Penyusunan kebijakan meliputi :
    1. Penentuan sasaran
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah para pelaku usaha pangan. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang begerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
    2. Persyaratan standar keamanan pangan
    Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenui setiap pelaku usaha pangan mulai dari penyediaan bahan baku dan pengolahannya, standar higienitas, teknik penanganan untuk kontaminasi, tempat budidaya hewan, rumah potong hewan, dan tempat penjualan hasil pangan baik untuk pangan segar maupun pangan olahan.

    Tahap Pelaksanaan
    Setiap pelaku usaha pangan yang memproduksi dan atau memperdagangkan pangan segar maupun olahan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dalam bentuk Sertifikasi Pangan. Pelaksanaan kebijkan ini dilakukan oleh pelaku usaha pangan dengan mengajukan permohonan serifikasi kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dan harus memenuhi persyaratan, meliputi :
    • Sanitasi pangan yang mencakup proses produksi, penyimpanan, transportasi dan pengedarannya.
    • Bahan tambahan pangan harus tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan dilarang menggunakan bahan-bahan yang bukan untuk pangan.
    • Kemasan pangan harus sesuai ketentuan seperti bahan kemasan harus tidak boleh menimbulkan pencemaran dan setiap hasil olahan pangan wajib menggunakan bahan kemasan pangan dengan cara yang benar dan dilarang membuka kemasan akhir untuk dikemas kembali dan diperjualbelikan.
    • Jaminan produk halal dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan.
    • Setiap hasil olahan pangan wajib dikemas dan diberi label yang jelas, tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak dan terdapat pada bagian kemasan pengan yang mudah dibaca.
    • Untuk olahan pangan segar wajib memiliki sertifikasi keterangan asal pangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanian.

    Tahap Pengawasan
    Pengwasan keamanan pangan di lakukan oleh :
    • Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan untuk Pangan Produksi IRTP dan Pangan Siap Saji
    • Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pertanian dan pangan untuk Pangan Segar
    • Dalam rangka pengawasan keamnan pangan segar, Pangan Produksi IRTP dan pangan siap saji, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan
    Hal – hal yang di periksa meliputi :
    1. Standar bahan baku pangan
    2. Higienis pangan
    3. Teknik penangan pangan
    4. Standar teknik pengolahan hasil perikanan
    • Masyarakat turut berperan serta dalam pengawasan keamanan pangan

    Nama :
    Adhiyasa Primagupita 42160061
    Steven Ganda Wijaya 42160063

    Like

  3. RINGKASAN PROSES PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI
    1. Perencanaan
    Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu ditingkatkan pembangunan pangan dan gizi. Untuk maksud tersebut, maka disusunlah Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Pada tahap ini termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN” Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya tentang Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya tentang Pangan dan ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
    2. Pelaksanaan
    – Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang disingkat menjadi RAN-PG di bagi menjadi 5 pilar, yaitu :
    a. perbaikan gizi masyarakat;
    b. peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
    c. mutu dan keamanan pangan;
    d. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
    e. koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
    – Pilar perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:
    a. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
    b. pemberian suplementasi gizi;
    c. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
    d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
    e. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
    f. pendidikan anak usia dini.
    – Peningkatan aksesibiiitas pangan, meliputi:
    a. produksi pangan dalam negeri;
    b. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
    c. distribusi pangan; konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral;
    d. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
    – Mutu dan keamanan pangan meliputi:
    a. pengawasan regulasi dan standar gizi;
    b. pengawasan keamanan pangan segar;
    c. pengawasan keamanan pangan olahan;
    d. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
    e. promosi keamanan pangan.
    – Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:
    a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    b. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
    c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
    d. penerapan kawasan tanpa rokok; dan
    e. penerapan perilaku sehat.
    – Koordinasi pembangunan pangan dan gizi, meliputi:
    a. perencanaan pangan dar: gizi;
    b. penguatan p€ranan lintas sektor;
    c. penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
    d. pelibatan pemangku kepentingan;
    e. pemantauan dan evaluasi; dan
    f. penyusunan dan penyampaian laporan
    – Pelaksanaan RAN-PG dilakukan oieh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pada tahap ini termasuk pelaksanaan dengan sistem “TOP-DOWN” karena pemerintah yang berperan dalam mengatur jalannya Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

    3. Pengawasan
    • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
    • Pada tahap ini termasuk pengawasan dengan sistem “TOP-DOWN”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.
    Anggota Kelompok:
    1. Amalia Yuniar (42160062)
    2. Ratna Wulandari (42160066)

    Like

  4. CAROLINE FERARY ASTHI April 15, 2018 — 10:18 pm

    Ringkasan Proses Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
    1. Penyusunan
    Kebijakan ini dibuat oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara, untuk meminimalisir dampak minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta dengan adanya peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kutai Timur berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesehatan. Minuman alkohol juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nila-nilai kehidupam masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang religious.
    Kebijakan ini juga sebagai perwujudan dari salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkama Agung Nomor 42 P/HUM/2012, Mahkama Agung meminta pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minimal beralkohol.
    Simpulan:
    Penyusunan dari kebijakan ini disusun oleh Bupati berdasarkan pada UU terkait, makasistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”`
    2. Pelaksanaan
    Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2016.
    Pelaksanaan kebijakan ini dibagi kedalam :
    – Penjualan minuman beralkohol dibagi berdasarkan golongan dan tempat penjualan. Bupati memiliki hak dalam menentukan lokasi tempat penjualan. Penjualan minuman alkohol hanya boleh diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun keatas dengan menunjukan identitas kepada petugas/ pramuniaga.
    – Minuman beralkohol dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Minuman beralkohol yang telah memiliki izin tersebut dapat diperdagangkan sesuai dengan penggolongannya (golongan A, B, atau C) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan. Pengecer dan penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari distributor dan sub distriutor.
    – Minuman beralkohol produksi luar negeri dan dalam negeri yang telah dikemas yang menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung atau ecer. Penjual langsung hanya diijinkan menjual minuman beralkohol golongan A,B atau C untuk diminum langsung ditempat tertentu sedangkan pengecer hanya diijinkan menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C secara eceran dalam bentuk kemasan atau botol.
    – Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran .
    – Setiap orang yang menjual minuman beralkohon wajib memiliki ITPMB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap perusahaan yang melakukan usaha wajib memiliki SIUP MB
    – Bagi pembuat dan penjual minuman alkohol yg tradisional memiliki syarat jumlah pembuatan dan wajib melapori kegiatannya kepada DInas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan
    – Terdapat beberapa larangan yang diatur perihal minumam alkohol yang dijual dan penjual atau pengecer.
    Simpulan :
    Pelaksanaan dari kebijakan ini menggunakan sistem “TOP-DOWN”, dikarenakan pemerintah berperan lebih dominan dalam hal pelaksanaan kebijakan ini.
    3. Pengawasan
    Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas peredaran dan / atau penjualan minuman beralkohol. Bupati juga dapat melimpahkan penyelenggaraan kepada pejabat yang ditunjuk. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap : a. IT-MB, distributor, dan sub distributor
    b. penjualan langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B, golongan C, serta penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rmpah-rempah, jamu dan sejenisnya.
    c. perizinan, pengedarandan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
    d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
    Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala, terpadu dan berkesinambungan dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum dan lembaga swadana masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan upaya preventif dan kuratif. Pembinaan preventif dilakukan dengan menyebarkan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pengarahan dan bimbingan dampak negatif penggunaan minuman beralkohol.
    KESIMPULAN : Penyusunan kebijakan ini diawasi oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum dan lembaga swadana masyarakat. Maka sistem pengawasan ini adalah “TOP-DOWN”.

    Anggota kelompok :
    Debora Sharon Rory (42160064)
    Caroline Ferary A. (42160065)

    Like

  5. Erika Puspasari B April 16, 2018 — 2:04 pm

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN YANG TERLIBAT SAAT PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DARI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 038 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

    A. PENYUSUNAN
    1. Pemerintah daerah, yaitu Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
    2. Badan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan
    3. Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan
    (Tahap ini tergolong Bottom-up)

    B. PELAKSANAAN
    a. Persyaratan Mutu dan Keamanan
    • Tentang persyaratan mutu dan keamanan, berupa setiap hasil pertanian yang masuk, beredar, atau keluar dari daerah harus dilengkapi surat keterangan asal usul komoditas hasil pertanian serta sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya
    • Keamanan komoditas hasil pertanian harus memenuhi persyaratan yaitu dilengkapi penjelasan teknis, higienis, aman dari pencemaran bahan kimia (tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh bahan beracun atau berbahaya seperti residu pestisida, bahan kimia, bahan berbahaya lain) dan biologis(tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan pathogen).
    b. Standart dan Label Mutu dan Keamanan
    • Setiap komoditas hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) harus diberikan label mutu dan keamanan. Pencantuman label pada kemasan komoditas hasil pertanian ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    – Nama produk
    – Berat bersih
    – Nama dan alamat pihak yang memproduksi
    – Tanggal mulai beredar
    – Asal usul bahan komoditas hasil pertanian
    – Nomor registrasi jaminan mutu
    • Standar mutu dan keamanan didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji mutu dan keamanan.
    c. Perizinan Usaha Komoditas Hasil Pertanian
    • Setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Daerah dimana pelaku usaha dan/atau tempat usaha berdomisili.
    d. Pengemasan, Penyimpanan, dan Pengangkutan
    • Pengemasan harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.
    • Untuk menjaga kesegaran, kebersihan, dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis, dan fisik komoditas hasil pertanian harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • Sarana pengangkutan komoditas hasil pertanian harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
    (tahap ini tergolongan Bottom-up)

    C. PENGAWASAN
    1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu berupa :
    – Budi daya
    – Pasca panen
    – Pengolahan
    – Distribusi
    2. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu dan Pengawas Keamanan Pangan Komoditas Hasil Pertanian yang ditugaskan oleh Badan yang dilakukan secara berkala dan khusus
    3. Apabila komoditas belum disertai sertifikat keamanan pangan atau keterangan asal komoditas hasil pertanian, dilakukan penahanan berupa penyegelan komoditas, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 hari kerja untuk melengkapi sertifikat/dokumen keamanan dan/atau keterangan komoditas.
    4. Apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat/dokumen keamanan komoditas dan keterangan asal komoditas hasil pertanian, dilakukan penolakan dan/atau penarikan dari peredaran
    5. Dalam hal hasil pengujian laboratorium jika terbukti adanya cemaran kimia, cemaran biologi melampaui batas maksimum dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang maka dilakukan penolakan pemasukan dan/atau penarikan komoditas yang beredar.
    (Tahap ini tergolong Top Down)

    Anggota Kelompok:
    Eddy Gunawan (42160067)
    Erika Puspasari B (42160071)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close