compact disc dokteryoseph banyakbaca

Model Level of Processing pada Psikologi Kognitif

Model tingkat pemrosesan (level of processing, LOP)

Latihan dan model multi-store

Model multi-store menganggap latihan sebagai proses kontrol utama yang membantu pemindahan informasi dari STM ke LTM. Terdapat juga satu jenis latihan, yang disebut oleh Craik dan Watkins (1973) sebagai latihan rumatan (maintenance) sebagai lawan dari latihan elaboratif. Ini berarti bahwa yang penting adalah berapa banyak latihan dilakukan. Tetapi latihan rumatan mungkin tidak diperlukan untuk penyimpanan. Jenkins (1974) menemukan bahwa partisipan dapat mengingat materi bahkan ketika mereka tidak tahu akan diuji – sehingga mereka tidak latihan. Ini disebut pembelajaran insidental.

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Menurut Craik dan Lockhart (1972), ini adalah sejenis latihan atau pemrosesan yang penting. Craik dan Lockhart juga mempertimbangkan bahwa pandangan model multi-store untuk hubungan antara komponen struktural dan proses kontrol adalah sesuatu yang salah dimengerti.

Model multi-store melihat komponen struktural (ingatan sensori, STM, dan LTM) sebagai sesuatu yang tetap, sedangkan proses kontrol (misalnya latihan) dianggap kurang permanen. Model LOP Craik dan Lockhart mulai dengan proses kontrolnya. Komponen struktural (sistem ingatan) adalah apa yang dihasilkan dari pelaksanaan proses-proses ini. Dengan kata lain, ingatan adalah produk sampingan dari analisis perseptual. Hal ini dikontrol oleh prosesor sentral, yang dapat menganalisis stimulus (misalnya sebuah kata) pada berbagai tingkat:

  • Pada tingkat superfisial (atau dangkal), ciri permukaan dari stimuluslah yang diproses (misalnya apakah kata tersebut tersusun dari huruf kecil atau kapital);
  • Pada tingkat intermediet (fonemik atau fonetik), kata tersebut dianalisis bunyinya;
  • Pada tingkat dalam (atau semantik), makna kata tersebut yang dianalisis.

Tingkatan dimana stimulus diproses bergantung pada sifatnya dan waktu pemrosesan yang tersedia. Semakin dalam informasi diproses, semakin mungkin informasi tersebut bertahan.

 

Apakah ‘chicken’ berima dengan ‘wait’? (Craik dan Tulving, 1975)

Craik dan Tulving memberikan daftar kata-kata ke partisipan menggunakan takistoskop. Setelah masing-masing kata, partisipan ditanyai satu dari empat pertanyaan, yang harus dijawab dengan ‘ya’ atau ‘tidak’. Empat pertanyaannya adalah:

  1. Apakah kata tersebut (misalnya TABLE/table) menggunakan huruf kapital? (Ini mengacu pada pemrosesan dangkal.)
  2. Apakah kata tersebut (misalnya hate/chicken) berima dengan ‘wait’? (Ini mengacu pada pemrosesan fonemik.)
  3. Apakah kata tersebut (misalnya cheese/steel) adalahsejenis makanan? (Ini mengacu pada pemrosesan semantik.)
  4. Apakah kata tersebut (misalnya ball/rain) cocok pada kalimat ‘He kicked the … into the tree’? (Ini juga mengacu pada pemrosesan semantik.)

Selanjutnya, partisipan tanpa persiapan diberikan tes rekognisi, dimana mereka harus mengidentifikasi kata-kata yang sebelumnya ditampilkan yang muncul di antara kata-kata yang belum mereka lihat. Terdapat rekognisi kata yang jauh lebih baik pada kata-kata yang diproses pada tingkat terdalam (semantik). Dan rekognisinya lebih baik jika jawabannya ‘ya’ daripada ‘tidak’.

Baca juga: Memori Jangka Panjang

compact disc dokteryoseph banyakbaca

Elaborasi vs keberbedaan (distinctiveness)

Telah ditemukan bahwa elaborasi (jumlah pemrosesan dari suatu jenis pada suatu waktu) adalah penting dalam menentukan apakah materi tersebut akan disimpan atau tidak. Contohnya, Craik dan Tulving (1975) menanyai partisipan untuk menentukan apakah kata tertentu (kata target) akan sesuai pada kalimat sederhana atau kalimat rumit. Ketika partisipan kemudian diberi tes recall dengan bantuan, dimana kalimat originalnya disampaikan lagi tapi tanpa kata targetnya, recall-nya akan lebih baik pada kata-kata yang sesuai pada kalimat rumit.

Yang lebih penting dari elaborasi adalah keberbedaan, yang berkaitan dengan sifat pemrosesan. Contohnya, ‘Nyamuk sepeti dokter karena mereka berdua menghisap darah’ lebih berbeda dibandingkan dengan ‘Nyamuk seperti rakun karena mereka berdua memiliki tangan, kaki, dan rahang’. Meskipun kalimat pertama melibatkan elaborasi yang lebih sedikit, namun akan lebih mudah diingat (Bransford dkk., 1979). Namun, karena tingkat pemrosesan, elaborasi, dan keberbedaan dapat timbul bersamaan, sering kali sulit untuk memilih di antara ketiganya, dan semuanya dapat berkontribusi dalam mengingat sesuatu.

 

Evaluasi model LOP

  • Model ini diajukan sebagai cara baru menerjemahkan data yang sudah ada dan memberikan kerangka konseptual untuk penelitian tentang ingatan. Sebelum 1972, diasumsikan bahwa stimulus yang sama akan diproses dalam cara yang sangat mirip oleh seluruh partisipan dalam semua kesempatan. Model LOP mengajukan gagasan bahwa persepsi, atensi, dan ingatan adalah proses yang saling terkait.
  • Model ini terutama bersifat deskriptif daripada eksplanatori (Eysenck dan Keane, 1995). Khususnya, model ini gagal menerangkan mengapa pemrosesan yang lebih dalam menghasilkan recall yang lebih baik.
  • Sulit untuk mengukur kedalaman secara independen terhadap nilai retensi aktual orang tersebut. Jadi, jika ‘kedalaman’ didefinisikan sebagai ‘jumlah kata yang diingat’, dan ‘jumlah kata yang diingat’ dipakai sebagai ukuran ‘kedalaman’, maka definisi kedalaman menjadi sirkular (apa yang didefinisikan menjadi bagian dari definisinya). Tidak ada cara yang dapat diterima secara umum untuk menilai kedalaman secara independen, yang ‘memberikan pembatasan utama pada kekuatan pendekatan tingkat pemrosesan’ (Baddeley, 1990).
  • Beberapa penelitian telah secara langsung menetang model ini. Contohnya, Morris dkk. (1977) memprediksikan bahwa informasi yang tersimpan (dalam atau dangkal) akan diingat hanya sejauh itu relevan terhadap tes ingatan yang digunakan. Jadi, informasi dalam atau semantik akan kurang berguna pada tes ingatan yang melibatkan mempelajari daftar kata-kata lalu memilih kata-kata yang berima dengan kata-kata yang tersimpan, sementara itu informasi rima yang dangkal akan sangat relevan dengan tes semacam ini. Prediksinya terbukti.
  • Menurut Parkin (1993), tugas orientasi yang berbeda akan memiliki variasi bagaimana partisipan memperlakukan stimulus sebagai sebuah kata, sedangkan tes retensi selalu meminta partisipan untuk mengingat kata. Karena tugas semantik selalu meminta perhatian untuk menganggap stimuli sebagai kata maka hasil retensi yang lebih baik bisa jadi merupakan bias akibat jenis informasi yang dikodekan. Dengan kata lain, tugas orientasi dan tes retensi sedang mengurusi jenis informasi yang sama, yang tidak demikian keadaannya jika menggunakan jenis tugas orientasi yang berbeda.

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

[Diterjemahkan dari Psychology: The Science of Mind and Behaviour by Richard Gross]

5 thoughts on “Model Level of Processing pada Psikologi Kognitif

  1. RINGKASAN KONTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

    ADMINISTRASI
    Tujuan:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli membuat peraturan daerah terkait perdagangan minuman beralkohol karena kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol merupakan barang dagangan dengan potensi ekonomi tinggi akan tetapi mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya, sehingga perlu pengendalian dalam peredarannya.
    Penggolongan Minuman Beralkohol:
    – Berdasarkan asal produksinya digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu minuman beralkohol produksi impor dan lokal (produksi pabrik lokal dan produksi rakyat)
    – Berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
    • golongan A, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C2H5OH) 1% sampai dengan 5 %;
    • golongan B, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C2H50H) diatas 5 % sampai dengan 20 %; dan
    • golongan C, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C2H50H)diatas 20 % sampai dengan 55 %.
    – Minuman beralkohol yang diperdagangkan secara eceran dan/atau dijual langsung untuk diminum di tempat adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.
    – Label edar yang dimaksud harus menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
    • nama produk
    • kadar alkohol
    • daftar bahan yang digunakan
    • berat bersih atau isi bersih
    • nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau mengimporminuman beralkohol
    • tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
    • tercantum tulisan ”minuman beralkohol”; dan
    • tulisan peringatan ”di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”

    PERINTAH
    – Setiap orang/badan usaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang harus diperbaharui setiap 3 tahun sekali
    – Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) dan harus diperbaharui setiap 3 tahun sekali
    – Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C harus menyimpannya secara terpisah dengan barang-barang lainnya.
    – Waktu penjualan langsung diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C ditentukan sebagai berikut :
    • Pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 wita dan malam hari jam 19.00 s/d 01.00 wita; dan
    • Pada hari libur di luar hari raya keagamaan, untuk penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
    – Perusahaan Perdagangan yang telah memperoleh SIUP-MB harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan. Pelaporan dilakukan pada:
    • semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli; dan
    • semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

    LARANGAN
    Minuman dengan ketentuan seperti dibawah ini dilarang untuk beredar atau dijual di Kabupaten Bangli
    – Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C
    – Minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter
    – Mencantumkan label “halal” pada minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, baik produk dalam negeri maupun produk impor.
    – Menjual secara eceran dan/atau menjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau dilokasi :
    • tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja dan penginapan
    • tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
    – Menjual minuman beralkohol pada WNI yang berusia < 21 tahun.

    SANKSI
    Pembekuan SIUP-MB
    – Pembekuan SIUP-MB dapat dilakukan apabila:
    • Tidak mengindahkan peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan bila tidak melakukan kewajiban pemegang SIUP-MB, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh atau dilaporkan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
    • Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh; atau
    • Sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan/atau tindak pidana lainnya
    Pencabutan SIUP-MB
    – Pencabutan SIUP-MB dapat dilakukan apabila:
    • SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan
    • Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan
    • Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan/atau pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    • Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP-MB.
    Ketentuan Pidaha
    – Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memiliki SIUP-MB, ITP-MB dan menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

    Anggota Kelompok:
    Kristina Elizabeth (42160068)
    Dessy Gita Hepsari (42160069)
    Ruth Fannie Wijaya (42160070)

    Like

  2. Ringkasan Konten Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok

    1. Administrasi (hal-hal umum dari kebijakan tertulis, berupa batasan/definisi, aturan penerapan, dan lain-lain)
    – Pimpinan atau pengelola/penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau mengelola/ bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
    – Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
    – Tujuan penetapan KTR dan KTM, adalah : a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak langsung; b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; d. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    – Peraturan ini juga dibuat mengingat peraturan atau kebijakan seperti berikut:
    • Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
    • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
    • Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
    • Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62).
    • Dan juga peraturan lainnya

    2. Perintah/Larangan
    Dalam perda ini disebutkan pada pasal 5 bahwa setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dilarang menyediakan tempat untuk merokok. Setiap orang dan/ atau pimpinan dan/ atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang untuk memproduksi/membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok.
    Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.

    3. Sanksi
    Ketetapan yang sudah dilakukan apabila dilangggar oleh pihak tertentu seperti pimpinan atau pengelola atau penanggung jawab pada KTR (kawasan tanpa rokok) dan KTM (kawasan terbatas merokok) dapat dikenakan sanksi seperti yang tertulis pada pasal 39 berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan izin. Selain itu juga dapat mendapat ketentuan pidana seperti yang tertulis pada pasal 40 seperti dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk yang melanggar pasal 5 ayat (1) dan (3). Sedangkan yang melanggar pasal 5 ayat (2) Pasal 14 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

    Nama Anggota :
    – Amalia Yuniar / 42160062
    – Debora Sharon Rory / 42160064
    – Caroline Ferary Asthi / 42160065

    Like

  3. 1. Administrasi (hal – hal yang umum dari kebijkan tertulis, berupa, batasan/definisi, aturan penerapan, dan lain – lain )
    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
    Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan
    Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan
    Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan
    Asas dalam penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan.
    Tujuan Pembuatan Peraturan :Memberikan keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan pangan atau pangan olahan, meningkatkankesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk pangan atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan, memberikan kepastian ketersediaan produk pangan atau pangan olahan higienis dan halal bagi masyarakat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dan halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
    2. LARANGAN :
    Setiap orang atau Badan yang memproduksi Pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan,berupa pangan segar, pangan Siap Saji, dan pangan Olahan. Setiap orang atau badan yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Setiap toko / warung / industri rumahtangga /rombongdan /atau tempat penjualan bahan pangan atau pangan olahan wajib memiliki tanda bukti bahwa bahan pangan atau pangan olahan yang dijual atau diproduksi aman/ higenies dan halal dikonsumsi masyarakat, dalam bentuk sertifikat atau label atau stiker yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh konsumen. Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan B2 pada proses ,Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.Setiap orang atau Badan dilarang memperjual belikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebihkecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2. Dapat berupa distributor B2 terdaftar dan atau pengecer B2 terdaftar.
    3. SANKSI ADMINIDTRATIF :
    Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, pencabutan sementara izin, penarikan pangan dari peredaran oleh produksi, pencabutan izin dan/atau denda administratif paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. (merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah)
    Nama Anggota :
    • Steven Gadan Wijaya (42160063)
    • Ratna Wulandari (42160066)
    • Erika Puspasari B. (42160071)

    Like

  4. Ringkasan konten Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan.
    Konten Kebijakan :
    1. Administratif
    • Dengan adanya data terkait perkembangan dan penemuan kasus HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan semakin meningkat dan penularannya sudah semakin meluas, maka perlu dilakukannya peningkatan dan percepatan upaya pencegahan dan penaggulangannya.
    • Dalam hal ini yang dimaksud dengan penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, sedangkan yang dimaksud dengan pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta tidak menularkan ke orang lain.
    • Sasaran dari penyelenggaraan penggulangan HIV/AIDS adalah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) , kelompok perilaku risiko tinggi, kelompok rentan dan masyarakat umum. Upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS adalah promotif, pencegahan, pengobatan dan penatalaksanaan yang komprehensif dan berkesinambungan.
    • Upaya pencegahan HIV/AIDS dilakukan dengan :
    o Promosi perubahan perilaku melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Peningkatan distribusi dan penggunaan kondom pada setiap hubungan seksberisiko dan Pembentukan dan peningkatan mutu layanan IMS.
    o Pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS)
    o Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) dengan persetujuan tertulis klien (Informed Consent)
    o Pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke anak PPIA (Pencegahan Penularan Ibu Anak)
    o Penyelenggaraan kewaspadaan umum (universal precaution) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
    o Penapisan HIV terhadap darah, komponen darah, organ dan jaringan tubuh donor.
    o Pemberian materi kesehatan reproduksi remaja, IMS, dan HIV/AIDS.
    o Mengurangi risiko penularan HIV di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Tempat Hiburan Malam, Pelabuhan,lokalisasi,dan tempat berkumpulnya populasi kunci dan populasi umum.
    o Membangun layanan VCT dan CST pada Rumah Sakit disetiap Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman nasional.
    • Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan maka dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) yang diketuai oleh Gubernur Kalimantan Selatan.
    • KPAP memiliki tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS ; mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ; menyebarluaskan informasi mengenai upaya penggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat.

    2. Perintah atau Larangan
    Kewajiban :
    • Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi orang yang berperilaku risiko tinggi dan yang terinfeksi HIV/AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya.
    • Petugas kesehatan yang melakukan tes HIV wajib melakukan dengan azas kerahasiaan dan jika untuk keperluan surveilans wajib dengan cara unlinked anonymous.
    • Petugas yang melakukan tes HIV wajib melakukan konseling sebelum dan setelah tes.
    • Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV/AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
    • Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
    • Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib berobat dan tidak menularkan ke orang lain dan jika berhubungan seksual dengan terduga terinfeksi HIV wajib melindungi diri dengan kondom.
    • Setiap prosedur yang berpotensi penularan HIV wajib melakukan sterilisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    • Setiap pemilik atau pengelola tempat hiburan, hotel, spa atau sejenisnya wajib melakukan sosialisasi berkala tentang HIV/AIDS.
    Larangan :
    • Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
    • Setiap lembaga dilarang melakukan tes HIV mandatori.
    • Setiap orang dilarang meneruskan darah, komponen darah, organ dan jaringan tubuh yang terinfeksi HIV
    • Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV seseorang kecuali dengan penandatanganan izin pelepasan informasi tertulis oleh yang bersangkutan
    Sanksi Administratif
    • Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif bagi siapapun yang melanggar Pergub ini
    • Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa
    1. Teguran lisan
    2. Teguran tertulis
    3. Pencabutan sementara ijin penyelenggaraan ajin dan profesi, dan
    4. Penghentian atau penyelenggaraan usaha dan profesi
    • Setiap perorangan/lembaga yang melanggar ketentuan akan diberikan teguran lisan
    • Apabila dalam waktu 3 bulan teguran lisan diabaikan, maka akan diberikan teguran tertulis
    • Apabila dalam waktu 3 bulan teguran tertulis diabaikan, maka akan dilakukan pencabutan ijin penyelenggaraan usaha dan profesi

    Nama Kelompok :
    1. Adhiyasa Primagupita 42160061
    2. Eddy Gunawan 42160067

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s