Analisis Persamaan dan Perbedaan RDA Amerika Serikat dan AKG Indonesia

Recommended Dietary Allowances (RDA) adalah tingkat asupan harian zat gizi yang dianggap cukup oleh “the Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine” untuk memenuhi kebutuhan dari 97,5% individu sehat pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Definisi ini juga dapat diartikan bahwa tingkat asupan tersebut dapat menyebabkan defisiensi gizi yang berbahaya pada hanya 2,5% individu. Perhitungannya didasarkan pada Estimated Average Requirements (EAR) (perkiraan tingkat asupan yang memenuhi kebutuhan dari 50% individu pada kelompok umur dan jenis kelamin tertentu berdasarkan tinjauan pustaka ilmiah), dan biasanya nilainya kira-kira 20% lebih tinggi dari EAR.

translate jasa jurnal fk murah berkualitasAngka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia (AKG) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2013 merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. AKG bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan memenuhi kebutuhan sekitar 97-98% populasi sehat.

Baca juga: Gizi dan Hematopoiesis

Persamaan yang dapat disimpulkan adalah keduanya merupakan keputusan yang diambil oleh lembaga resmi pemerintah, yang berlaku di masing-masing negara, meskipun kini DRI (yang merupakan perluasan dari RDA) yang menjadi acuan resmi di Amerika Serikat. Kelompok sasarannya juga sama yaitu individu-individu sehat, dengan kisaran 97-98%. Pengelompokan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dsb juga dapat dianggap sama. Bahkan secara awam dapat dikatakan bahwa AKG adalah terjemahan dari RDA.

Perbedaan RDA dan AKG dapat diamati pada beberapa hal. Pertama, proses penyusunan. RDA (atau lebih tepatnya DRI) disusun dengan penelitian yang cukup komprehensif, dengan laporan ilmiah yang mudah diakses. Secara keseluruhan ada 7 laporan ilmiah (terbit antara tahun 1997 hingga 2011) yang mendasari penyusunan DRI yang berlaku saat ini. AKG tidak memiliki dukungan laporan ilmiah serupa.

Kedua, format tabel. AKG menggunakan tabel yang menyatukan berbagai zat gizi dalam satu tabel yang sama dengan kelompok usia dan jenis kelamin yang menjadi acuannya. Sedangkan DRI menggunakan acuan zat gizinya, lalu dirinci fungsinya, pengelompokan sesuai usia dan jenis kelamin, angka RDA/AI dan UL, sumber utama, dan efek samping jika dikonsumsi berlebihan.

Ketiga, AKG kurang informatif. Makanan sumber utama zat gizi yang ada AKGnya tidak dicantumkan, sedangkan DRI mencantumkannya. Demikian pula tentang efek samping jika mengonsumsi zat gizi tertentu secara berlebihan tidak ditemukan dalam tabel AKG. DRI bahkan melengkapinya jika ada pertimbangan khusus menyangkut zat gizi tertentu maka dicantumkan di kolom terpisah.

Keempat, pembagian kelompok. Perbedaan dapat ditemukan terutama pada pembagian kelompok berdasarkan rentang usia. Bisa dijumpai rentang yang berbeda, maupun usia awal kelompok tertentu yang berbeda.

Kelima, besaran angka. Kebutuhan masyarakat Indonesia tentu berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat karena perbedaan genetik, gaya hidup, budaya dan lain sebagainya. Kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan serat secara umum lebih tinggi pada AKG dibandingkan RDA. Variasi serupa juga ditemukan pada kelompok mikronutrien dan air.

Perbedaan RDA dan AKG cukup jelas, sehingga tidaklah pas menganggap bahwa AKG adalah terjemahan dari RDA. Masyarakat Indonesia patut bersyukur karena ada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diperbaharui secara berkala. Kiranya pemerintah dapat menyusun AKG dengan lebih rinci, berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, dan yang terpenting adalah juga mengupayakan supaya setiap warga negara dapat memenuhi angka tersebut.

bantu situs ini tetap online

Disusun oleh Yoseph Samodra, 2016.

8 thoughts on “Analisis Persamaan dan Perbedaan RDA Amerika Serikat dan AKG Indonesia

  1. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
    RINGKASAN KONTEN
    A. ADMINISTRASI
    Penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya bagi peserta didik sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah terhadap wabah penyakit menular dan penyakit tetanus. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi. Untuk memastikan bahwa setiap peserta didik telah mendapatkan peningkatan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit tertentu dan mencapai status T5 serta menetapkan pelaksanaan pemberian Imunisasi HPV pada siswi SD dan MI kelas 5 dan 6 maka diperlukan adanya peraturan mengenai penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah. Penetapan penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah ini bertujuan untuk :
    a. Memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit Tetanus pada anak sehingga tidak perlu imunisasi ulang
    b. Memberikan fasilitas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi Tetanus pada usia dini di lingkungan SD dan MI
    c. Menurunkan angka penderita Tetanus dan penderita Kanker Servik pada generasi yang akan datang
    d. Memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit Kanker Serviks
    e. Memenuhi rasa aman/nyaman bagi siswi pada masa perkembangan hingga saat masuk sebagai WUS terhadap penyakit Kanker Serviks
    f. Menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.
    B. PERINTAH/LARANGAN
    a. Instansi terkait kegiatan BIAS dan SIPP BIAS bertanggung jawab dan wajib menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan tersebut.
    b. Pihak Puskesmas dan Sekolah bertanggung jawab dan wajib mendukung terselenggaranya kegiatan BIAS dan SIPP BIAS.
    c. Orangtua peserta didik dan Masyarakat bertanggung jawab dan wajib mendukung program BIAS dan SIPP BIAS.
    C. SANKSI
    • Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang tidak melaksanakan kegiatan BIAS dan SIPP BIAS dapat dikenakan sanksi berupa :
    a. Peringatan lisan,
    b. Peringatan tertulis, dan/atau
    c. Penilaian kinerja.
    • Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan Imunisasi anaknya dapat dikenakan sanksi berupa :
    a. Peringatan lisan melalui pendekatan persuasive, dan/atau
    b. Peringatan tertulis
    • Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan Imunisasi anaknya bertanggung jawab terhadap kesehatan anaknya dan orang lain di sekitarnya apabila terjadi penularan penyakit.
    RINGKASAN PROSES
    A. TAHAP PENYUSUNAN
    Peraturan ini dibuat mengingat pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap wabah penyakit menular dan penyakit Tetanus. Balikpapan sendiri yang terbagi menjadi 6 kecamatan memiliki jumlah 418 SD dan sederajatnya, yang terbagi menjadi 274 Sekolah Negeri dan 144 Swasta. Banyaknya jumlah tersebut serta didasarkan pada peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017 maka dirasa perlu diterapkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Selain itu, kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan kekebalan fisik, memberikan fasilitas pelayanan imunisasi, serta menurunkan angka penderita Tetanus dan Kanker Serviks pada masa yang akan datang.hal ini juga untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.
    KESIMPULAN : kebijakan ini dibuat dan disetujui oleh Wali Kota Balikpapan berdasarkan Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi. Maka sistem penyusunan kebijakan ini adalah TOP – DOWN
    B. TAHAP PELAKSANAAN
    Imunisasi Tetanus dan Penyakit Menular pada BIAS akan dilakukan oleh petugas pelayanan Puskesmas sesuai dengan domisili sarana pendidikan tersebut. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi :
    • Penentuan status Imunisasi pada saat bayi yang harus dilampirkan pada saat akan masuk sarana pendidikan tingkat dasar.
    • Berdasarkan status Imunisasi awal tersebut, para siswa akan diberikan status Imunisasi yang dinamakan Status T (T0 – T5).
    • Data akan dimasukkan pada aplikasi SIPP BIAS serta akan dberikan tanda khusus BIAS pada buku rapor sebagai bukti autentik tatus T.
    • Kemudian imunisasi akan diberikan sesuai dengan status T yang telah ditetapkan.
    KESIMPULAN : dalam pelaksanaan program ini, pemerintah akan dibantu oleh instansi lain, sehingga sistem pelaksanaan termasuk dalam TOP – DOWN.
    C. TAHAP PENGAWASAN
    Instansi terkait yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah :
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    • Kepala Kantor Kementerian Agama
    Selain itu juga, untuk mendukung berjalannya pengawasan program ini, Wali Kota membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS. Tim tersebut juga dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dapat dibentuk oleh masing-masing Puskesmas dan pihak sekolah.
    KESIMPULAN : penyusunan hingga pelaksanaan program ini diawasi oleh Wali Kota Balikpapan melalui instansi – instansi terkait, sehingga sistem pengawasan termasuk dalam sistem TOP – DOWN.
    RINGKASAN AKTOR
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan adalah sebagai berikut :
    A. PENYUSUN
    Kebijakan ini disusun oleh:
    1. Instansi/lembaga
    a. Pemerintah Daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:
    1. Instansi/lembaga
    a. Puskesmas sesuai dengan domisili masing-masing sarana pendidikan dasar.
    b. Sekolah tempat Imunisasi dilaksanakan
    2. Individu
    a. Orang tua peserta didik
    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh :
    1. Instansi
    a. Dinas Kesehatan
    b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    c. Kantor Kementerian Agama
    d. Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS
    e. Tim Pemantau Pembantu
    2. Individu
    a. Orang tua peserta didik
    b. Masyarakat (perseorangan)
    RINGKASAN KONTEKS
    Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Untuk mencapai derajat kesehatan anak sekolah melalui penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah maka perlu adanya kebijakan mengenai BIAS dan SIPP BIAS. Kegiatan BIAS merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan dilakukan melalui UPT Puskesmas di Kota Balikpapan dengan jadwal kegiatan mulai bulan September sampai November setiap tahunnya. Untuk pencatatan dan pelaporan yang baik, maka dirancang inovasi SIPP BIAS yang dimaksudkan agar data murid SD di wilayah kerja Puskesmas dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan SIPP BIAS setiap murid SD dapat mengetahui status T – nya ketika lulus yang dibuktikan dengan pelekatan stiker pada rapor siswa dan diharapkan setiap anak yang lulus SD dapat mencapai status T5. Bila belum mencapai status T5 dapat melanjutkan di Puskesmas terdekat dengan menunjukkan stiker yang dimiliki. Melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS diharapakan peningkatan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dan mencapai status T5 dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.
    Sumber :
    http://balikpapan.prokal.co/read/news/199763-dkk-luncurkan-inovasi-sipp-bias.html
    http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/16/sipp-bias-untuk-status-t-anak-masuk-final-kompetisi-inovasi-tingkat-kalimantan?page=all
    Anggota :
    Iratiara M. Panjaitan (42160058)
    Meilianawati Limmawan (42160060)

    Like

  2. Anggota :
    Iratiara Murni Panjaitan (42160058)
    Meilianawati Limmawan (42160060)
    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
    RINGKASAN KONTEN
    A. ADMINISTRASI
    Penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya bagi peserta didik sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah terhadap wabah penyakit menular dan penyakit tetanus. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi. Untuk memastikan bahwa setiap peserta didik telah mendapatkan peningkatan kekebalan tubuh individu terhadap penyakit tertentu dan mencapai status T5 serta menetapkan pelaksanaan pemberian Imunisasi HPV pada siswi SD dan MI kelas 5 dan 6 maka diperlukan adanya peraturan mengenai penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah. Penetapan penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah ini bertujuan untuk :
    a. Memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit Tetanus pada anak sehingga tidak perlu imunisasi ulang
    b. Memberikan fasilitas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi Tetanus pada usia dini di lingkungan SD dan MI
    c. Menurunkan angka penderita Tetanus dan penderita Kanker Servik pada generasi yang akan datang
    d. Memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit Kanker Serviks
    e. Memenuhi rasa aman/nyaman bagi siswi pada masa perkembangan hingga saat masuk sebagai WUS terhadap penyakit Kanker Serviks
    f. Menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.
    B. PERINTAH/LARANGAN
    a. Instansi terkait kegiatan BIAS dan SIPP BIAS bertanggung jawab dan wajib menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan tersebut.
    b. Pihak Puskesmas dan Sekolah bertanggung jawab dan wajib mendukung terselenggaranya kegiatan BIAS dan SIPP BIAS.
    c. Orangtua peserta didik dan Masyarakat bertanggung jawab dan wajib mendukung program BIAS dan SIPP BIAS.
    C. SANKSI
    • Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang tidak melaksanakan kegiatan BIAS dan SIPP BIAS dapat dikenakan sanksi berupa :
    a. Peringatan lisan,
    b. Peringatan tertulis, dan/atau
    c. Penilaian kinerja.
    • Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan Imunisasi anaknya dapat dikenakan sanksi berupa :
    a. Peringatan lisan melalui pendekatan persuasive, dan/atau
    b. Peringatan tertulis
    • Orangtua Peserta Didik sasaran penyelenggaraan BIAS yang menolak melakukan Imunisasi anaknya bertanggung jawab terhadap kesehatan anaknya dan orang lain di sekitarnya apabila terjadi penularan penyakit.
    RINGKASAN PROSES
    A. TAHAP PENYUSUNAN
    Peraturan ini dibuat mengingat pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap wabah penyakit menular dan penyakit Tetanus. Balikpapan sendiri yang terbagi menjadi 6 kecamatan memiliki jumlah 418 SD dan sederajatnya, yang terbagi menjadi 274 Sekolah Negeri dan 144 Swasta. Banyaknya jumlah tersebut serta didasarkan pada peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2017 maka dirasa perlu diterapkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Selain itu, kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan kekebalan fisik, memberikan fasilitas pelayanan imunisasi, serta menurunkan angka penderita Tetanus dan Kanker Serviks pada masa yang akan datang.hal ini juga untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.
    KESIMPULAN : kebijakan ini dibuat dan disetujui oleh Wali Kota Balikpapan berdasarkan Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi. Maka sistem penyusunan kebijakan ini adalah TOP – DOWN
    B. TAHAP PELAKSANAAN
    Imunisasi Tetanus dan Penyakit Menular pada BIAS akan dilakukan oleh petugas pelayanan Puskesmas sesuai dengan domisili sarana pendidikan tersebut. Tahap pelaksanaan terbagi menjadi :
    • Penentuan status Imunisasi pada saat bayi yang harus dilampirkan pada saat akan masuk sarana pendidikan tingkat dasar.
    • Berdasarkan status Imunisasi awal tersebut, para siswa akan diberikan status Imunisasi yang dinamakan Status T (T0 – T5).
    • Data akan dimasukkan pada aplikasi SIPP BIAS serta akan dberikan tanda khusus BIAS pada buku rapor sebagai bukti autentik tatus T.
    • Kemudian imunisasi akan diberikan sesuai dengan status T yang telah ditetapkan.
    KESIMPULAN : dalam pelaksanaan program ini, pemerintah akan dibantu oleh instansi lain, sehingga sistem pelaksanaan termasuk dalam TOP – DOWN.
    C. TAHAP PENGAWASAN
    Instansi terkait yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah :
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    • Kepala Kantor Kementerian Agama
    Selain itu juga, untuk mendukung berjalannya pengawasan program ini, Wali Kota membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS. Tim tersebut juga dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dapat dibentuk oleh masing-masing Puskesmas dan pihak sekolah.
    KESIMPULAN : penyusunan hingga pelaksanaan program ini diawasi oleh Wali Kota Balikpapan melalui instansi – instansi terkait, sehingga sistem pengawasan termasuk dalam sistem TOP – DOWN.
    RINGKASAN AKTOR
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan adalah sebagai berikut :
    A. PENYUSUN
    Kebijakan ini disusun oleh:
    1. Instansi/lembaga
    a. Pemerintah Daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:
    1. Instansi/lembaga
    a. Puskesmas sesuai dengan domisili masing-masing sarana pendidikan dasar.
    b. Sekolah tempat Imunisasi dilaksanakan
    2. Individu
    a. Orang tua peserta didik
    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh :
    1. Instansi
    a. Dinas Kesehatan
    b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    c. Kantor Kementerian Agama
    d. Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS
    e. Tim Pemantau Pembantu
    2. Individu
    a. Orang tua peserta didik
    b. Masyarakat (perseorangan)
    RINGKASAN KONTEKS
    Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Untuk mencapai derajat kesehatan anak sekolah melalui penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah maka perlu adanya kebijakan mengenai BIAS dan SIPP BIAS. Kegiatan BIAS merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan dilakukan melalui UPT Puskesmas di Kota Balikpapan dengan jadwal kegiatan mulai bulan September sampai November setiap tahunnya. Untuk pencatatan dan pelaporan yang baik, maka dirancang inovasi SIPP BIAS yang dimaksudkan agar data murid SD di wilayah kerja Puskesmas dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan SIPP BIAS setiap murid SD dapat mengetahui status T – nya ketika lulus yang dibuktikan dengan pelekatan stiker pada rapor siswa dan diharapkan setiap anak yang lulus SD dapat mencapai status T5. Bila belum mencapai status T5 dapat melanjutkan di Puskesmas terdekat dengan menunjukkan stiker yang dimiliki. Melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS diharapakan peningkatan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dan mencapai status T5 dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.
    Sumber :
    http://balikpapan.prokal.co/read/news/199763-dkk-luncurkan-inovasi-sipp-bias.html
    http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/16/sipp-bias-untuk-status-t-anak-masuk-final-kompetisi-inovasi-tingkat-kalimantan?page=all

    Like

  3. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
    RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI UMUM
    Eliminasi malaria adalah suatu upaya menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Sasaran pelaksanaan eliminasi malaria: seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Utara. Indikator sebagai daerah tereliminasi malaria: bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.
    PERINTAH/ LARANGAN
    Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan sekitarnya.
    Apabila demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang.
    Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
    SANKSI
    Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa.
    RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun menimbang bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan. Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020.
    PELAKSANAAN
    Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, dibentuk tim penilai eliminasi malaria kabupaten dan tingkat kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD terkait, organisasi profesi, dan unsur lain yang diperlukan. Tim penilai eliminasi malaria kabupaten dibentuk oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk kecamatan dibentuk oleh camat. Pelaksanaan eliminasi malaria di daerah meliputi 3 hal:
    -Strategi kegiatan
    -Tahapan kegiatan, meliputi: pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan KIE, peningkatan surveilans, penemuan penderita, dan tata laksana penderita
    -Pelaksanaan kegiatan: oleh SKPD, dengan mengikutsertakan serta aktif warga masyarakat
    PENGAWASAN
    Pemantauan hasil implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD yang membidangi bidang kesehatan.
    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan : top down
    Tahap pengawasan : top down
    RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun
    Lembaga:
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
    Individu:
    • Bupati Kabupaten Lombok Utara
    • Kepala Dinas Kesehatan
    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
    • Puskesmas dan penyedia layanan kesehatan yang bisa mendeteksi malaria
    • Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD satuan yang melaksanakan tufoksi terkait dengan eliminasi malaria
    • Lembaga Swadaya masyarakat
    • Organisasi profesi
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Badan swasta
    • Badan internasional serta penyandang dana
    Individu:
    • Warga masyarakat baik perseorangan maupun kelompok
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Kader posyandu
    • RT/RW
    • Poskesdes
    • PKK
    3. Pengawas
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah
    • Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait, Organisasi Profesi dan unsur lain yang diperlukan
    Individu:
    • Kepala Camat
    • Kepala Desa
    • Kepala puskesmas
    • Masyarakat yang terlibat sebagai surveilance
    RINGKASAN KONTEKS
    Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup di sel darah merah manusia, menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh parasit tersebut terutama di wilayah tropis dan subtropis. Penyakit malaria ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan sebagai penyebab angka kesakitan-kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan. Penyebaran malaria di daerah endemis tertinggi tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
    Menurut data dinas kesehatan Nusa tengga barat, jumlah penderita penyakit malaria di akhir tahun 2009 sebanyak 89.954 orang, dibandingkan tahun 2008 sebanyak 103.154 orang. Selama tahun 2011 penderitra malaria sebanyak 2.862 orang, berkurang dibandingkan 2010 sebanyak 8.926 orang. Data dari dinas kesehatan nusa tenggara, penderita malaria terdiri atas laki-laki sebanyak 1.692 orang dan perempuan 1.172 orang. Dari jumlah penderita perempuan, sebanyak 53 orang di antaranya dalam kondisi hamil. Para penderita malaria ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram lima orang, Kabupaten Lombok Barat 253 orang, Lombok Tengah 65 orang, Lombok Timur 274 orang dan Lombok Utara 134 orang. Pada tahun 2016 jumlah suspek malaria adalah 111.263 orang, 113.252 orang dilakukan pemeriksaan darah dan ditemukan positif malaria sebesar 1.379 kasus, menurun dibandingkan tahun 2015 dengan 1.955 kasus.
    Wilayah yang masih tinggi kasus malarianya banyak di kawasan pesisir di Pulau Sumbawa, sedangkan di Pulau Lombok yakni di wilayah Lombok Utara. Berkembang biaknya nyamuk yang tarinfeksi plasmodium tidak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kebersihan lingkungan terutama yang tinggal di sekitar lokasi perkebunan dan peisisir, salah satunya di kawasan pesisir di Pulau Sumbawa. Diwilayah lombok utara terdapat sejumlah tambak ikan dan udang yang tidak terurus, sehingga berpotensi sebagai sarang nyamuk untuk bertelur.
    Untuk mewujudkan NTB bebas malaria pada 2020 seperti yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lombok utara membuat pelaksanaan program eliminasi malaria. Tujuan dari pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020. Adapun upaya pencegahan malaria yang telah dilakukan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tidak membiarkan genangan air di wadah terbuka, terutama di lokasi tambak udang atau ikan yang tidak terpakai.
    Selain itu, program pembagian kelambu bersinsektisida bagi ibu hamil dan menyusui.
    Sumber:
    Penderita Malaria Terus Bertambah https://radarlombok.co.id/penderita-malaria-terus-bertambah.html
    Penderita malaria di NTB 89.954 orang https://mataram.antaranews.com/berita/8678/penderita-malaria-di-ntb-89954-orang
    Profil Kesehatan Nusa Tenggara Barat http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/18_NTB_2016.pdf
    Kemenkes Targetkan Indonesia Bebas Endemis Malaria pada 2020 https://nasional.tempo.co/read/1084325/kemenkes-targetkan-indonesia-bebas-endemis-malaria-pada-2020
    2.862 Penduduk NTB Terserang Malaria https://mataram.antaranews.com/berita/20739/2862-penduduk-ntb-terserang-malaria
    Anggota:
    Veronika Devi Irawan (42160049)
    Angela Rosalia Mete (42160053)

    Like

  4. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
    ANALISIS KONTEN
    A. Administrasi
    PERDA Kabupaten Bangka Barat tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif disetujui oleh Bupati dan DPRD untuk seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Bangka Barat. Peraturan dibentuk untuk melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eklusif dengan dilakukan upaya yang melibatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Keseahatan, masyarakat serta keluarga agar ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eklsusif pada Bayi. Bayi adalah anak dari baru lahir hingga usia 12 bulan. Sedangkan ASI eklusif yang dimaksud adalah air susu ibu yang diberikan sejak lahir sampai 6 bulan usia bayi tanpa adanya penambahan makanan atau minuman apapun, kecuali obat dan vitamin tas rekomendasi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dituju adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki keterampilan dan pengetahuan dari pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki keweanangan dalam melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan di tempat tertentu dengan alat tertentu, digunakan untuk pelayanan kesehatan disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
    A. Tujuan
    Tujuan dibentuk kebijakan adalah memenuhi hak bayi mendapatkan ASI eklusif sebagai penunjang tumbuh kembang. Selain itu memiliki tujuan perlindungan pada ibu dalam memberikan ASI eklsusif, serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Semua itu dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, terjalin hubungan kasih yang baik antara anak dan ibu, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
    B. Perintah dan Larangan
    Tenaga kesehatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap bayi baru lahir kepada Ibu paling singkat 1 jam. Bayi tidak dipisahkan dari ibu selama satu jam, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan. Selain melaksanakan IMD, kewajiban memberikan informasi dan anjuran tentang IMD harus dilakukan dikala melakukan pemeriksaan kehamilan. Fasilitas pelayanan kesehatan juga diwajibkan melakukan pertolongan persalinan, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk IMD. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban untuk menempatakan ibu dan bayi pada satu ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis tertentu, guna memudahkan ibu dalam pemberian ASI eklsusif.
    Dukungan pemberian ASI ekslusif juga harus dilakukan oleh pengurus tempat kerja. Pengurus tempat kerja wajib menyediakan ruang laktasi untuk menyusui dan / atau memerah ASI. Selain tempat, waktu khusus juga wajib diberikan kepada pekerja yang menyusui untuk memberikan ASI dan / atau memerah ASI.
    Masyarakat secara umum diwajibkan untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan dalam pemberian ASI, berupa:
    1. Pemberian sumbangan pikiran dan pendanaan terkait pelaksanaan program ASI eklsusif
    2. Penyebarluasan informasi terkait pemberian ASI eklusif
    3. Pemantuan dan evaluasi program terkait ASI ekslusif
    4. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI ekslusif
    Selain dukungan diatas, masyarakat juga dapat membantu terlaksananya program ASI ekslusif dengan menjadi pendonor ASI bagi meraka yang tidak dapat melaksanakan. Bagi setiap pendonor diwajibkan untuk melaksanakan pemberian ASI ekslusif sesuai dengan norma agama, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI. Kewajiban administratif juga diberikan berupa adanya penandatanganan surat pernyataan kerelaan pemberian donor ASI yang ditandatangani dan dibuat bersama ibu atau keluarga penerima pendonor ASI.
    Demi terlaksananya program kebijakan, maka diberlakukan larangan. Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan / atau produk bayi lain yang dapat menghambat program ASI ekslusif, kecuali terdapat indikasi medis tertentu. Tenaga kesehatan juga dilarang mempromosikan susu formula dan / atau produk bayi lain yang menghambat program pemeberian ASI ekslusif. Tidak hanya pelarangan terkait promosi, pelarangan juga dilakukan terkait pemberian data ibu hamil atau menyusui pada distributor susu formula dan / atau produk bayi lainnya yang menghambat pemberian ASI ekslusif. Tidak hanya tenaga kesehatan, hal berikut juga berlaku terhadap setiap orang yang dimaksud kebijakan ini.
    C. Sanksi
    Apabila subjek yang tersebut dalam perintah dan larangan dilanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang dimaksud berupa pemberian teguran tertulis pertama. Apabila tidak diindahkan, maka dilanjutkan pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan. Pemberian teguran ketiga diberikan apabila masih melanggar aturan. Apabila tidak terjadi perubahan, maka pelanggar akan dilakukan penindakan tegas atau pelaksanaan pencabutan lain. Sanksi pidana juga akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang beralaku. Sanksi ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI ekslusif.
    ANALISIS PROSES
    PERENCANAAN
    Dalam upaya melindungi,mendukung, dan mempromosikan asi eklusif diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, masyarakat serta keluarga agar dapat memberikan ASI eklusif kepada bayi. Dalam rangka memberikan dukungan kepada setiap ibu, pemerintah bangka barat akhirnya menetapkan peraturan daerah mengenai pemberian ASI ekslusif dimana peraturan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eklusif. Peraturan ini ditetapkan oleh bupati selaku kepala daerah Bersama dengan DPRD.
    Kesimpulan :
    Dalam tahapan perencanaan ini termasuk ke dalam sistem “TOP DOWN” dikarenakan penyusunan ini dilakukan oleh bupati bangka barat Bersama dengan DPRD berdasarkan pada peraturan pemerintah
    PELAKSANAAN
    1) Dalam proses untuk mempercepat dan mencapai dukungan dalam pemberiaan ASI ekslusif, pemerintah daerah melaksanakan program IMD. Pelaksanaan IMD ini dikoordinasikan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
    2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI ekslusif. Dalam hal ini peran masyarakat sendiri adalah untuk Bersama-sama mensosialisasikan program IMD dan pemberian ASI ekslusif.
    3) Bagi setiap ibu yang telah me;ahirkan, keluarga terutama suaminya wajib untuk berperan aktif yaitu memberikan dukungan moral dalam program IMD dan ASI eklsusif.
    4) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui dilingkungan kerjanya untul memberikan ASI ekslusif.
    5) Pemerintah daerah dan badan usaha atau non usaha dapat memberikan cuti tambahan selama 3 bulan untuk ibu yang memberikan ASI eksklusif.
    Kesimpulan : Dalam proses pelaksanaan akan peraturan daerah ini pemerintah berperan besar dalam tugasnya. Pemberintah dibantu oleh Lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga sistem penyusunan ini termasuk dalam “TOP DOWN”.
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Bupati berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ASI eksklusif dan susu formula. Dalam hal ini ada beberapa tugas bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan diantaranya adalah:
    a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
    b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI ekskusif.
    c. Meningkatan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
    Bupati kemudian akan melaksanakaan tahap pengawasan dan pembinaan melalui:
    a. Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait
    b. Pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan
    c. Pelatihan atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih
    d. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan pemberiaan ASI eksklusif.
    Bupati dalam tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat. Selain akan hal itu bupati juga akan melakukan pengawasan kepada produsen atau distributor susu formula bayi yang melakukan pengiklanan susu formula bayi yang dibuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
    Kesimpulan : Tugas pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh bupati sebagau pemegang kekuasaan tertinggu di kabupaten bangka barat. Selain bupati tugas pengawasan dan pembinaan dibantu juga oleh masyarakat. Dalam bentuk kerja pemerintah dalam tahap pengawasan ini maka pemerintah juga memberikan sanksi administratif. Maka sistem pengawasan ini adalah “TOP DOWN”.
    ANALISIS AKTOR
    A. Proses Penyusunan
    a. Aktor Individu
    Di dalam proses penyusunan kebijakan, Bupati Kabupaten Bangka Barat selaku kepala daerah memiliki peran penting dalam persetujuan dan pengesahan kebijakan terkait.
    b. Aktor Lembaga
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, memiliki peran dalam penyusunan dan pemutusan kebijakan terkait. Selain itu didapatkan pula peran DPR di dalam penyusunan peraturan perundangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan kebijakan daerah. DPR merupakan salah satu aktor lembaga acuan penyusunan kebijakan.
    B. Proses Pelaksanaan
    a. Aktor Individu
    Aktor individu yang terlibat di dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah setiap orang yang berada di daerah Kabupaten Bangka Barat. Terutama peran individu sebagai ibu dan ayah sebagai suami di unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Aktor individu yang terkait dengan perintah dan larangan adalah individu sebagai tenaga kesehatan dan pemilik atau kepala tempat kerja atau pemimpin suatu instansi. Aktor individu lainnya yang terkait dengan administratif adalah setiap orang yang menjadi pendonor ASI dan ibu penerima pendonor ASI.
    b. Aktor Lembaga
    Proses pelaksanaan kebijakan melibatkan lembaga fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi pengurus tempat kerja. Pemerintah daerah dan Badan Usaha / non Usaha juga diberikan peran di dalam kelancaraan terlaksananya aturan kebijakan terkait waktu cuti.
    C. Proses Pengawasan
    a. Aktor Individu
    Bupati Kabupaten Bangka Barat diberikan kewenangan pengawasan program terkait kebijakan.
    b. Aktor Lembaga
    Masyarakat dilibatkan secara langsung oleh Bupati di dalam proses pengawasan dan pembinaan terkait program kebijakan.
    ANALISIS KONTEKS
    Setiap bayi yang baru lahir memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik, salah satunya adalah melalui ASI eksklusif. Pada setiap ibu yang telah melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif pada setiap bayinya kecuali apabila ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif atas dasar medis. ASI eksklusif diberikan untuk memberikan kekebalan alami pada bayi.
    Di kabupaten Bangka Barat, pemberian ASI eksklusif masig rendah karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan manfaatnya. Pada tahun 2013, pencapaian dari pemberian ASI eksklusif di kabupaten bangka barat hanya mencapai 36% dari sekitar 4.200 bayi. Hal ini cukup memprihatinkan dimana artinya separuh lebih dari bayi-bayi tersebut tidak memperoleh ASI ekslusif.
    Namun menurut pemerintah daerah, angka tersebut meningkat 16% dibanding tahun 2012. Ibu yang bekerja menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan pemberian ASI. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten bangka barat membangun ruang laktasi pada perkantoran-perkantoran dan fasilitas umum lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada ibu-ibu yang menyusui.
    Guna menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi rendahnya pemberian ASI eksklusif di bangka barat maka pemerintah daerah membuat rancangan peraturan daerah mengenai pemberian ASI eksklusif yang kemudian disahkan sebagai peraturan daerah pada tahun 2016 oleh DPRD.
    Peraturan daerah ini akan menjamin pemenuhan hak bayi sejak dilahirkan hingga usia enam bulan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi serta akan melindungi setiap ibu yang akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
    Pemerintah berharap adanya peraturan daerah ini akan meningkatkan laju pertumbuhan pemberian ASI eksklusif sehingga akan terciptanya peningkatan kualitas derajat kesehatan di kabupaten Bangka Barat. Tidak hanya memberikan perlindungan bagi bayi dan ibu dalam proses pemberian ASI eksklusif sampai usia enam bulan, peraturan ini juga memberikan sanksi pada setiap orang atau badan usaha baik pemerintah ataupun non pemerintah yang dengan menghalangi program pemberian ASI eksklusif.
    SUMBER:
    https://babel.antaranews.com/berita/6422/pemberian-asi-eksklusif-di-bangka-barat-rendah
    https://babel.antaranews.com/berita/2915/bangka-barat-akan-bangun-ruang-laktasi
    https://portaldutaradio.com/pemkab-babar-sosialisasi-perda-sektor-kesehatan/
    https://babel.antaranews.com/berita/46362/dprd-bangka-barat-sahkan-lima-perda
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
    Anggota Kelompok:
    Pindo Galih Prakoso (42160055)
    Maria Anasthasya Tangkilisan (42160059)

    Like

  5. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

    RINGKASAN KONTEN

    Administrasi (batasan /definisi, Aturan penerapan)
    Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat. SPM dimaksud untuk panduan bagi Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Puskesmas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaran Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

    Perintah / Larangan
    Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal Puskesmas, untuk itu juga Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten. Kepala Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpin sesuai standar pelayanan minimal Puskesmas. Untuk itu kepala Puskesmas bertugas untuk menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan. Kepala BLUD memiliki tugas untuk memimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaran kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi, dan tujuan organisasai serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan juga mempertanggung jawabkan kinerja keuangan BLUD Puskesmas. Setiap unit kerja pelayanan kesehatan di Puskesmas bertugas untuk menuyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan dan setiap pelaksanaan pelayanan bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan standar pelayanan minimal Puskesmas.

    Sanksi
    Tidak diterangkan dalam kebijakan ini.

    RINGKASAN PROSES

    Tahap Penyusunan
    Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamim setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, namun ternyata penyelenggaraan pelayanan publik dalam beberapa hal belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung kepada pemberi pelayanan ataupun melalui media massa. Maka dari itu pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan standar pelayanan minimal untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.
    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP

    Tahap Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaannya Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal Puskesmas, kepala Puskesmas menjamin penyelengaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai dengan standar pelayanan minimal Puskesmas, serta Kepala BLUD Puskesmas yang merupakan pemimpin BLUD Puskesmas yang diusulkan oleh kepala dinas kesehatan dan diangkat oleh walikota yang bertugas memimimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan juga mempertanggungjawabkan kinerja keuangan BLUD Puskesmas, agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai standar pelayanan minimal Puskesmas, maka Puskesmas berkewajiban meyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
    Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dapat melakukan pembinaan terhadap Standar Pelayanan minimal Puskesmas sebagai bagian dari pembinaan administrasi keuangan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP

    Tahap Pengawasan
    Pengawasan/pembinaan Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan. Sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui monitoring dan pemantauan pelaksanaan pelayanan, koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, evaluasi kinerja pelayanan, penyusunan petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis, serta pengawasan. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud juga dapat mengikutsertakan SKPD terkait.
    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN

    RINGKASAN AKTOR

    Tahap Penyusunan
    Individu: Kebijakan tersebut dibuat oleh Walikota Padang
    Kelompok/Lembaga: Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya.

    Tahap Pelaksanaan
    Individu: Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam kebijakan ini diperuntukkan untuk masyarakat (neonates, bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, remaja, lansia). Pelayanan dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, bidan, dan petugas kesehatan lainnya.
    Kelompok/Lembaga: Kebijakan ini dilaksanakan oleh Puskesmas.

    Tahap Pengawasan
    Individu: Kepala Puskesmas, Walikota, dan Kepala Dinas Kesehatan
    Kelompok/Lembaga: Puskesmas, SKPD terkait, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

    RINGKASAN KONTEKS

    Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga sehat merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

    Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya. Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus; 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

    Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan: 1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah; 4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya; serta 5) berlaku secara nasional.

    Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk panduan bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM BLUD Puskesmas. SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

    sumber:
    http://www.depkes.go.id/article/view/17022700005/inilah-perubahan-standar-pelayanan-minimal-spm-bidang-kesehatan-.html
    http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/arsip-pengantar-list/1877-perubahan-standar-pelayanan-minimal-bidang-kesehatan-2016

    Kelompok:
    DEVIN ELSYA PRADITAMA (42160052)
    JESSICA NATASYA TANJUNG (42160057)

    Like

  6. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
    A.RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI UMUM
    Eliminasi malaria adalah suatu upaya menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Sasaran pelaksanaan eliminasi malaria: seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Utara. Indikator sebagai daerah tereliminasi malaria: bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.
    PERINTAH/ LARANGAN
    Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan sekitarnya.
    Apabila demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang.
    Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
    SANKSI
    Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa.
    B.RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun menimbang bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan. Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020.
    PELAKSANAAN
    Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, dibentuk tim penilai eliminasi malaria kabupaten dan tingkat kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD terkait, organisasi profesi, dan unsur lain yang diperlukan. Tim penilai eliminasi malaria kabupaten dibentuk oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk kecamatan dibentuk oleh camat. Pelaksanaan eliminasi malaria di daerah meliputi 3 hal:
    -Strategi kegiatan
    -Tahapan kegiatan, meliputi: pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, peningkatan KIE, peningkatan surveilans, penemuan penderita, dan tata laksana penderita
    -Pelaksanaan kegiatan: oleh SKPD, dengan mengikutsertakan serta aktif warga masyarakat
    PENGAWASAN
    Pemantauan hasil implementasi program eliminasi malaria dari aspek proses operasional program dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD yang membidangi bidang kesehatan.
    Kesimpulan:
    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan : top down
    Tahap pengawasan : top down
    C.RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun
    Lembaga:
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
    Individu:
    • Bupati Kabupaten Lombok Utara
    • Kepala Dinas Kesehatan
    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
    • Puskesmas dan penyedia layanan kesehatan yang bisa mendeteksi malaria
    • Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD satuan yang melaksanakan tufoksi terkait dengan eliminasi malaria
    • Lembaga Swadaya masyarakat
    • Organisasi profesi
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Badan swasta
    • Badan internasional serta penyandang dana
    Individu:
    • Warga masyarakat baik perseorangan maupun kelompok
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Kader posyandu
    • RT/RW
    • Poskesdes
    • PKK
    3. Pengawas
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah
    • Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Unsur SKPD terkait, Organisasi Profesi dan unsur lain yang diperlukan
    Individu:
    • Kepala Camat
    • Kepala Desa
    • Kepala puskesmas
    • Masyarakat yang terlibat sebagai surveilance
    D.RINGKASAN KONTEKS
    Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium, yang menyebar melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi oleh parasit tersebut terutama di wilayah tropis dan subtropis. Penyakit malaria ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan sebagai penyebab angka kesakitan-kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan. Penyebaran malaria di daerah endemis tertinggi tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
    Menurut data dinas kesehatan Nusa tengga barat, jumlah penderita penyakit malaria di akhir tahun 2009 sebanyak 89.954 orang, dibandingkan tahun 2008 sebanyak 103.154 orang. Selama tahun 2011 penderitra malaria sebanyak 2.862 orang, berkurang dibandingkan 2010 sebanyak 8.926 orang. Data dari dinas kesehatan nusa tenggara, penderita malaria terdiri atas laki-laki sebanyak 1.692 orang dan perempuan 1.172 orang. Dari jumlah penderita perempuan, sebanyak 53 orang di antaranya dalam kondisi hamil. Para penderita malaria ini tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram lima orang, Kabupaten Lombok Barat 253 orang, Lombok Tengah 65 orang, Lombok Timur 274 orang dan Lombok Utara 134 orang. Pada tahun 2016 jumlah suspek malaria adalah 111.263 orang, 113.252 orang dilakukan pemeriksaan darah dan ditemukan positif malaria sebesar 1.379 kasus, menurun dibandingkan tahun 2015 dengan 1.955 kasus.
    Wilayah yang masih tinggi kasus malarianya banyak di kawasan pesisir di Pulau Sumbawa, sedangkan di Pulau Lombok yakni di wilayah Lombok Utara. Berkembang biaknya nyamuk yang tarinfeksi plasmodium tidak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kebersihan lingkungan terutama yang tinggal di sekitar lokasi perkebunan dan peisisir, salah satunya di kawasan pesisir di Pulau Sumbawa. Diwilayah lombok utara terdapat sejumlah tambak ikan dan udang yang tidak terurus, sehingga berpotensi sebagai sarang nyamuk untuk bertelur.
    Untuk mewujudkan NTB bebas malaria pada 2020 seperti yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lombok utara membuat pelaksanaan program eliminasi malaria. Tujuan dari pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020. Adapun upaya pencegahan malaria yang telah dilakukan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, tidak membiarkan genangan air di wadah terbuka, terutama di lokasi tambak udang atau ikan yang tidak terpakai.
    Selain itu, program pembagian kelambu bersinsektisida bagi ibu hamil dan menyusui.
    Sumber:
    Penderita Malaria Terus Bertambah https://radarlombok.co.id/penderita-malaria-terus-bertambah.html
    Penderita malaria di NTB 89.954 orang https://mataram.antaranews.com/berita/8678/penderita-malaria-di-ntb-89954-orang
    Profil Kesehatan Nusa Tenggara Barat http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/18_NTB_2016.pdf
    Kemenkes Targetkan Indonesia Bebas Endemis Malaria pada 2020 https://nasional.tempo.co/read/1084325/kemenkes-targetkan-indonesia-bebas-endemis-malaria-pada-2020
    2.862 Penduduk NTB Terserang Malaria https://mataram.antaranews.com/berita/20739/2862-penduduk-ntb-terserang-malaria
    ANGGOTA:
    VERONIKA DEVI IRAWAN (42160049)
    ANGELA ROSALIA METE (42160053)

    Like

  7. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO RAKYAT KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
    A. Konten
    Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN.Bertujuan untuk memberikan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat secara komprehensif.Selain itu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemberian jaminan pembiayaan kesehatan sebagai pendamping program JKN kepada masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan secara pra upaya melalui dana APBD setiap tahun sacara berkesinambungan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Pengelolaan Program JAMKESPRA diintegrasikan dengan Pengelolaan Program JKN dilaksanakan oleh BPJS. Kepesertaan dalam program tersebut adalah seluruh penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memilii KTP dan belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, dan terdaftar dalam daftar kepesertaan program JAMKESPRA. Premi kepesertaan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kab Bone Bolango melalui dana bantuan sosoal masyarakat yang setiap tahunnya dianggarkan melalui APBD. Total premi yang dibayarkan ke BPJS sesuai dengan jumlah peserta dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku Program JKN yaitu Rp. 19.225/peserta dikali dengan jumlah peserta yang didaftarkan. Jika terjadi penambahan datau pengurangan jumlah peserta maka dilakukan adendum terhadap perjanjian kerja sama dengan melampirkan jumlah peserta yang berkurang dan menambahkan peserta yang baru.Pemberi pelayanan kesehatan adalah Faskes Primer, Faskes Rujukan dan Faskes Tersier.Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat.Untuk menjamin persebaran klinik diatur berdasarkan wilayah kecamatan dan atau rasio jumlah penduduk dengan ketentuan satu klinik melayani 5000 sampai 1000 penduduk.Alur pelayanan kepada peserta JAMKESPRA yang berintegrasi dengan program JKN mengacu kepada tentuan tentang rayonisasi dan sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang yang diatur dengan Peraturan Gubernur.Faskes dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang peserta memenuhi seluruh prosedur.Dalam keadaan gawatdarurat faskes harus memberikan pelayanan dahulu untuk live saving, kelengkapan administrasi dapat diselesaikan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak peserta masuk. Faskes dalam memberikan pelayanan harus melakukannya sesuai dengan SOP, SPM dan kebutuhan medis peserta. Biaya pelayanan di faskes primer berdasarkan tarif kapitasi dan non kapitasi yang ditetapkan dalam peraturan tentang tarif yang berlaku dalam pengelolaan JKN.Sedangkan untuk faskes rujukan menggunakan sistem paket INA-CBG yang berlaku dalam pengelolaan JKN sesuai ketentuan tentang tarif pelayanan di faskes rujukan.Peserta yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kehilangan hak atas jaminan pembayaran oleh BPJS. Selain itu Faskes yang tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    B. Proses:
    1. Proses Penyusunan :
    Penyusunan peraturan daerah ini disusun berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten bone bolango dan disahkan oleh Bupati kabupaten bone bolango.Dalam penyusunan perda ini pemerintah mencanangkan adanya JAMKESPRA yaitu program jaminan kesehatan pro rakyat yang bertujuan untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai dana dari APBD kabupaten.
    • Pada tahap ini proses penyusunan termasuk dalam “TOP DOWN” karena Perda disusun dan disahkan oleh Bupati atas persetujuan DPR dan selanjutnya dilaksankan oleh seluruh penduduk kabupaten bone bolango.
    2. Proses Pelaksanaan
    Pelaksanaan perda ini dilaksanakan oleh seluruh penduduk, dimana pengelolahan program JAMKESPRA diintegrasikan dengan pengelolaan program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS sesuai perundang-undangan yang berlaku.Pengelolaan Jamkespra ini dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Bupati dan kepala BPJS cabang Gorontalo. BPJS dalam pelaksanaannya menunjuk atau melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.Dalam pelaksanaan perda ini semua penduduk yang menjadi peserta Jaminana kesehatan memiliki hak dan kewajiban sebagai peserta.
    • Pada tahap ini proses pelaksanaan termasuk dalam “TOP DOWN” dimana terdapat kerjasama anatara Bupati dan BPJS sebagai pengelola, dan BPJS menunjuk dan bekerjasama dengan Fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan.

    3. Proses Pengawasan
    Dalam upaya mengendalikan pelaksanaan program JAMKESPRA dibentuk tim koordinasi dan tim pengendali yang ditetapkan oleh Bupati. Pengawasan program dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dan aparat fungsional lainnya. Untuk menampung keluhan masyarakat dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dengan menyediakan Call Center JKN Bone Bolango.Call center ini dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten .
    • Proses Pengawasan ini termasuk dalam “TOP DOWN” dikarenakan terdapat tim koordinasi dan pengendali yang dibentuk oleh Bupati dan selanjutnya dibentuk Unit Pelayanan Masyarakat yang dikelola oleh Dinas Kesehatann.

    C. Aktor kebijakan
    Penyusun :
    Lembaga DPRD Kabupaten Bone Bolango
    Individu Bupati Kabupaten Bone Bolango

    Pelaksana :
    Lembaga Badan penyelengara Jaminan Sosial,Badan Layanan Umum,Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diintegrasikan dengan program JKN
    Individu peserta penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat yang berlaku

    Pengawas :
    Lembaga Tim koordinasi dan tim pengendali yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dan aparat fungsional lainnya.
    Individu Bupati Kabupaten Bone Bolango

    D. Konteks
    Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui perda nomor 5 tahun 2009 telah melaksanakan program jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA ) kepada 42.500 jiwa, disamping program JAMKESMAS dengan jumlah peserta 67.490 jiwa. Total coverage penjaminan kesehatan masyarakat di kabupaten Bone Bolango mencapai lebih dari 80% termasuk jaminan kesehatan yang beraal dari Askes PNS/ pensiunan, jamsostek, dan asuransi kesehatan komersial lainnya. Dari hal ini kabupaten Bone Bolango dinilai telah mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya pencapaian target Total Coverage yang dicanangkan pemerintah puat pada akhir 2014.
    Dalam pelaksanaan program JKN masyarakat dan penyelenggara layanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango mengeluhkan pelaksanaan BPJS kesehatan. Aduan terkait BPJS Kesehatan ini menjadi laporan mayoritas masyarakat yang masuk dalam Teras Pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Teras pengaduan ini menyerap langsung aduan-aduan dari masyarakat provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango. Aduan yang ditemukan di teras pengaduan termasuk ketersediaan obat, hak pasien, hingga koordinasi antara penyelenggara layanan kesehatan. Menindaklanjuti hal ini Ombudsman RI perwakilan Gorontalo menemui kepala BPJS kesehatan provinsi Gorontalo dan Gubernur gorontalo secara terpisah dan telah menyatakan siap bersinergi untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di provinsi gorontalo. Selain itu Obudsman RI perwakilan gorotalo menambahkan bahwa masalah layanan Jaminan Kesehatan nasional akan menjadi salah satu prioritas di tahun 2014.
    (Sumber : Rencana Pembangunan jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2015 . )
    (Sumber: http//degorontalo.co/ombudsman-soroti-penyelenggaraan-bpjs-di-bone-bolango/)
    Meilina (42160051)
    Maria Chrisna Indrasari (42160056)

    Like

  8. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN BUPATI WAJO PROPINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

    RINGKASAN KONTEN
    A. Administrasi
    Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya dengan keluhan sesuai organ yang terlibat. Penanggulangan Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus, dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita. Adapun penanggulangan TB bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan tuberkulosis, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis, mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.
    Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, dapat menurunkan prevalensi serendah mungkin dan menurunkan risiko penularan Tuberculosis, yang didukung dengan beberapa cara seperti Surveilans TB dimana merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien. Penanganan kasus dalam Penanggulangan TB yang dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien. Tata laksana kasus untuk memutuskan mata rantai penularan dan / atau pengobatan pasien sebagaimana dimaksud terdiri atas:
    a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
    b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
    c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
    d. pelacakan kasus mangkir.
    Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    B. Perintah dan larangan
    Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, target dan strategi program. Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB. Setiap pasien TB wajib mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan.
    Setiap orang dan / atau badan hukum dilarang:
    a. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
    b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit Tuberkulosis.
    C. Sanksi
    Setiap orang, badan hukum, dan/atau melanggar ketentuan diatas dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin.

    RINGKASAN PROSES
    A. PENYUSUNAN
    Peraturan daerah kabupaten Wajo dibuat dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan penyakit tuberkulosis yang tidak mengenal batas,wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Penyakit tuberculosis dapat mengancam kesehatan sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tercapai peningkaan upaya kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu penyusunan kebijakan ini melihat kondisi di kabupaten Wajo dimana adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk yang berkembang, perubahan gaya hidup dan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit hingga dapat menimbulkan kejadian luar biasa / wabah sehingga dapat mengakibatkan bahaya pada kesehatan masyarakat. Penyusunan peraturan daerah ini dibuat berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dengan mengacu pada UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran serta peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kebijakan ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, berdayaguna, keadilan, kesejahteraan, pastisipatif serta non dskriminatif.
    Penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo bersama bupati Wajo berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang.
    Simpulan: Penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo bersama bupati Wajo yang dilakukan berdasarkan UU sehingga sistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”
    B. PELAKSANAAN
    Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya penanggulangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan tuberkulosis, menurunkan angka kematian serta mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi pada individu, keluarga, masyarakat akibat penyakit tuberkulosis.
    Penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis diselenggarakan melalui kegiatan promosi kesehatan, surveilans TB, penanggulangan faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan.
    Pada kegiatan promosi kesehatan dilakukan upaya kegiatan advokasi, kegiatan kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta. Dalam kegiatan tersebut melibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
    Pada kegiatan surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dari masyarakat maupun secara pasif yakni dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pada kegiatan penanggulangan faktor risiko TB dilakukan dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudayakan perilaku etika berbatuk, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta TB, penerapan penanggulangan dan Penanggulangan infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam kegiatan upaya penemuan dan penanganan kasus TB dilakukan melalui investigasi dan pemeriksaan kasus kontak, skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko serta skrining pada kondisi situasi khusus. Pada kegiatan pemberian kekebalan dilakukan melalui imunisasi Bacille Calmette Guerin terhadap bayi dengan harapan dapat dapat mengurangi risiko tingkat keparahan TB. Dalam kegiatan pemberian obat pencegahan ditujukan pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB atau populasi tertentu lainnya.
    Dalam penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis dilaksanakan dan dikembangkan mulai dari koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraaan antara pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan baik dipusat maupun di provinsi.
    Simpulan: pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis menggunakan sistem “TOP-DOWN” dikarenakan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis.
    C. PENGAWASAN
    Pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis dilakukan oleh bupati sesuai tugas, fungsi dan kewenangannta dengan melakukan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangananya serta ketentuan peraturan perundang-undangan
    Simpulan: Pembinaan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh bupati kabupaten Wajo dengan segala tugas, fungsi dan kewenangannya, sehingga sistem pengawasan ini adalah “TOP-DOWN”

    RINGKASAN AKTOR
    A. Penyusun
    Instansi :
    – Kementerian Kesehatan RI
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
    Individu :
    – Menteri Kesehatan RI
    – Bupati Daerah Kabupatan Wajo
    B. Pelaksana
    Instansi :
    – Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    – Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    – Organisasi Perangkat Daerah
    Individu :
    – Tenaga kesehatan
    – Kader Kesehatan
    – Masyarakat
    C. Pengawas
    Instansi:
    – Kesatuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    Individu:
    – Bupati Daerah Kabupaten Wajo

    RINGKASAN KONTEKS
    Tuberkulosis saat ini menjadi masalah kesehatan utama bagi negara-negara di dunia tertama pada negara-negara berkembang dimana Negara Indonesia menjadi salah satu Negara berkembang dengan potensi perkembangan penyakit tuberkulosis cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2013 – 2014, diperkirakan kasus TB sebanyak 1.600.000 kasus sedangkan kasus baru TB sebanyak 1.000.000 kasus dengan mortalitas TB mencapai 100.000 kasus. Berdasarkan angka notifikasi kasus tahun 2014 yakni mencapai 324.000 kasus maka case detection TB di Indonesia hanya sekitar 32%. Sedangkan sebanyak 68% kasus lainnya berada dalam dua kondisi yakni belum diobati atau sudah diobati namun belum tercatat oleh program.
    Dalam Milestone Eliminasi TB tahun 2035, tahun 2016 menjadi tahun diluncurkannya Strategi TOSS TB yakni Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberculosis. Target telah ditetapkan yakni dalam 5 tahun dengan harapan pada tahun 2020 terdapat 20% penurunan insiden TB dan 40% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014 dan pada tahun 2050 tuberkulosis bukan lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia.
    Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan turut memiliki masalah dalam upaya pengendalian tuberkulosis. Tercatat bahwa sejak tahun 2010 jumlah kasus TB semakin meningkat, yakni 146 orang pada tahun 2010, 180 orang pada tahun 2011, 183 orang pada tahun 2012 hingga mancapai 210 orang pada tahun 2013. Kondisi ini telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi penularan ruberkulosis yang cepat meluas. Di kabupaten Wajo pencapaian target penemuan dan pengendalian penyakit tuberkulosis sejauh ini memang belum memenuhi target. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis serta kurangnya upaya sosialisasi sebagai bentuk upaya promotif turut menjadi faktor penyebab tingginya tingkat penyakit tuerkulosis di Wajo. Adapun perihal fasilitas pelayanan kesehatan, di Kabupaten Wajo ketersediaan laboratorium pemeriksaan dahak di Wajo telah menjadi masalah serius dan sangat membutuhkan regulasi yang mengatur perihal penanggulangan tuberkulosis. Adapun fakta yang ditemukan bahwa dari 23 puskesmas di Wajo, hanya terdapat 4 puskesmas yang memiliki laboratorium pemeriksan dahak. Sehingga besar harapan yakni dengan adanya regulasi tersebut maka akan menjadi payung hukum yang secara sitemik mengatur penanggulangan tuberkulosis di Wajo.
    Berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana semakin meningkatnya masalah penyakit tuberkulosis di Kabupaten Wajo maka pemerintah daerah kabupaten Wajo tengah menggagas regulasi terkait penanggulangan tuberkulosis. Pada tanggal 18 oktober 2017 pemerintah daerah Wajo telah mengesahkan peraturan daerah Kabupaten Wajo No. 9 Tahun 2017 tentang penanggulangan tuberkulosis. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam berbagai langkah dalam menanggulangi penyakit tuberkulosis di kabupaten Wajo. Dengan telah ditetapkannya regulasi resmi dari pemerintah daerah Wajo maka diharapkan dapat mejadi pedoman dalam upaya penanggulangan tuberkulosis. Selain itu dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat hingga LSM agar dapat ikut andil dalam upaya penanggulangan tuberkulosis bersama pemerintah di daerah.

    Sumber:
    katasulsel.com/2017/08/09/wajo-gagas-regulasi-penanggulangan-tuberkulosis/
    aisyiyahsulselpeduli.com/2015/11/aisyiyah-wajo-inisiasi-pembentukan.html
    khittah.co/kadiskes-sulsel-tb-masih-masalah-besar-di-indonesia/7963
    beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/10/11/wajo-miliki-perda-tuberkulosis

    NAMA:
    SILVIA DEWI (42160050)
    RADHA GOVINDA PADMA (42160054)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s