Perencanaan Kelahiran yang Tepat Berpotensi Menurunkan Kurang Gizi pada Anak

Prevalensi kurang gizi pada anak di Asia Selatan ditemukan tinggi, sama seperti keinginan yang tak terpenuhi (unmeet need) untuk keluarga berencana. Pada literatur sebelumnya, hubungan biodemografis keluarga berencana, terutama urutan kelahiran dan jarak antar kelahiran, dan status gizi anak dinilai secara terpisah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis bahwa perencanaan kelahiran yang terdiri atas penentuan waktu, penjarakan, dan jumlah kelahiran memperbaiki kurang gizi pada anak, terutama di area dengan prevalensi stunting dan berat badan kurang yang tinggi.

Baca juga: Hubungan Anemia Besi dengan Berat Bayi

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKami menggunakan data Survei Kesehatan dan Demografis terbaru dari empat negara Asia Selatan terpilih. Model regresi logistik biner digunakan untuk memperkirakan persentase yang disesuaikan untuk stunting dan berat badan rendah berdasarkan faktor-faktor independen yang teridentifikasi.

Temuan menunjukkan bahwa setelah mengendalikan faktor sosioekonomi lainnya, anak-anak pada urutan kelahiran pertama dengan >24 bulan interval antara pernikahan dan kelahiran pertama memiliki risiko stunting yang lebih rendah (20%; p<0,01) dan berat badan rendah (14%; p<0,05), dibandingkan skenario perencanaan kelahiran lainnya. Peluang terjadinya kurang gizi pada anak lebih rendah pada anak yang lahir dengan jarak antar kelahiran >24 bulan dibandingkan jarak lainnya pada seluruh urutan kelahiran, namun kebermaknaan jarak antar kelahiran berkurang seiring bertambahnya urutan kelahiran.

Perencanaan kelahiran yang tepat menggunakan metode keluarga berencana di negara-negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi memiliki potensi untuk menurunkan kurang gizi pada anak. Sehingga, perencanaan kelahiran muncul sebagai pendekatan biodemografis yang penting untuk mengeradikasi kurang gizi pada anak terutama di kawasan berkembang seperti Asia Selatan, agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

KB dan kurang gizi pada anakKata kunci: perencanaan kelahiran, interval antara pernikahan dan kelahiran pertama, interval kelahiran, urutan kelahiran, kurang gizi, Asia Selatan

 

Does planning of births affect childhood undernutrition? Evidence from demographic and health surveys of selected South Asian countries

Nutrition 47 (2018) 90–96

Md Juel Rana M.Phil. *, Srinivas Goli Ph.D.

Centre for the Study of Regional Development (CSRD), School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

Diterjemahkan oleh Yoseph Leonardo Samodra

4 thoughts on “Perencanaan Kelahiran yang Tepat Berpotensi Menurunkan Kurang Gizi pada Anak

  1. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” .
    A. Penyusunan Kebijakan
    Aturan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden RI, melalui Inpres No.12 Tahun 2011, tentang pelaksanan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015 telah jelas menegaskan bahwa setiap elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu elemen signifikan yang dapat berperan penting adalah para pemimpin daerah baik itu di level kota maupun kabupaten. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” disusun oleh
    1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam hal ini Kepala Pemerintahan yaitu Gubernur. Gubernur merupakan wakil dari pemerintahan pusat sehingga mempunyai hak untuk mengelola daerah pemerintahannya sebaik mungkin, dan mempertanggung jawabkannya tidak haya ke pemerintahan pusat namun juga kepada masyarakat. Oleh karena itu Gubernur memiliki kewenangan untuk menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dalam lingkup pemerintahannya sehingga kehidupan masyarakatnya dapat semakin baik. Pemerintah memiliki wewenang menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD Provinsi.
    Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa : Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Sehingga Bupati/Walikota juga dapat ambil andil dalam pembuatan Peraturan Daerah khususnya dalam bidang Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Dalam hal ini DPRD menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah
    3. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
    Lembaga ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertical. BNN Provinsi merupakan lembaga yang diharapkan mampu menanggulangi, melakukan penyuluhan, dan menjadi badan yang menjadi tempat dimana berbagai masalah Narkotika dapat diperhatikan lebih fokus. BNNP diharapkan dapat menyampaikan usulah permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang ada didaerahnya karena permasalahan tersebut memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman besar bagi seluruh masyarakat.
    4. Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)
    Dinas daerah khususnya Dinas kesehatan memiliki tugas membantu kepala daerah mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Termasuk tugas dari Dinas kesehatan adalah membantu merumuskan kebijakan dibidang kesehatan seperti pada bidang penyalahgunaan NAPZA.
    5. Lembaga Teknis Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA). Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
    6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini lembaga yudikatif memiliki peranan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan public melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

    B. Pelaksanan kebijakan
    Kebijakan dilaksanakan oleh:
    1. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dengan cara melakukan kampanye anti narkoba seperti memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh khalayak ramai, memasukkan surat test/uji narkoba untuk setiap calon aparatur Negara, dan membangun prasarana dan sumberdaya manusia melalui edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
    2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) , melalui badan ini diharapkan adanya advokasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
    3. Dinas Kesehatan Provinsi, melalui dinas kesehatan diharapkan dapat diketahui seberapa besar angka kejadian penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat menilai ulang apakah kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan efektif atau belum.
    4. Masing-masing keluarga, dalam hal ini keluarga di harapkan dapat memberikan pendidikan dini kepada anggota keluarganya tentang bahaya narkoba, penguatan mental dan keberanian untuk menentang penggunaan narkoba.
    5. Tokoh agama, masyarakat dan akademisi, melalui ketiga hal tersebut kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA diharapkan dapat mengenali lingkungan sekitarnya untuk adanya ancaman penyalahgunaan NAPZA serta bekerja sama dengan Kepolisian setempat jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.
    6. Kepolisian Setempat, disini kepolisan diharapkan lebih peka dan bergerak cepat ketika mendengarkan setiap keluhan warga tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan NAPZA.
    7. Satuan pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini satuan pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan pengenalan NAPZA pada pelajaran secara relevan pada semua jenis dan jenjang pernikahan formal maupun non formal.
    8. Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal ini diharapkan menggerakan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.
    9. Instansi Pemerintahan Daerah dan DPRD, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan NAPZA terhadap lingkungan kerjanya sendiri sehingga tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan narkoba terrhadap Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
    10. Badan Usaha
    Badan Usaha diharapkan ikut ambil andil aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dengan cara memasang papan pengumuman larangan penggunaan NAPZA, melaporkan jika ada indikasi penggunaan NAPZA, serta bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hokum jika terjadi penyalahgunaan NAPZA dilingkukan badan usaha miliknya.
    11. Asrama dibawah pengelolaan provinsi.
    12. Tempat Ibadah, penyampai khotbah diharapkan dapat menyelipkan edukasi tentang penyalahgunaan NAPZA dalam ceramah kepada jemaatnya,serta melaporkan kepada pihak berwajib jika ada curiga penyalahgunaan NAPZA oleh jemaatnya.
    13. Media masa daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkampanyekan anti NAPZA melalui artikel, berita, tayangan, dan opini. Serta melakukan peliputan kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA.
    C. Pengawas Kebijakan
    Untuk mewujudkan kebijakan tentang tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” ini diperlukan pengawasan oleh Gubernur. Gubernur melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan, penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    Nama : Novi Asiye
    NIM : 42160021

    Like

  2. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusanan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2017 tentang “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan TImur”

    1. Penyusun
    Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 menginstruksikan untuk disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat provinsi yang dalam proses penyusunannya melibatkan kabupaten dan kota. Rencana Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    ● Perbaikan gizi masyarakat : Dinas Kesehatan, BKKBN, PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja
    ● Peningkatan aksesibilitas pangan : Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial
    ● Peningkatan pengawasan mutu : Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
    ● Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Kementrian Agama, Dinas PUPR/ Citra Marga, Dinas Kominfo
    ● Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi : Bappeda, Biro Kesra, Biro Ekonomi
    ● OPD menysun RAD-PG (matriks kegiatan dan budgeting) berdasarkan pilar.
    ● UU no 18 Tahun 2012 tentang pangan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun”
    ● UU no 36 tahun 2009 tentang “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik”
    ● Penyusunan dokumen revisi rencana aksi pangan dan gizi provinsi kalimantan timur tahun 2014-2018 melibatkan berbagai SKPD maupun instansi yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda.

    2. Pelaksana
    ● Tim Pengarah
    a. Ketua : Menteri Koordinator PMK
    b. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri
    c. Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan
    d. Sekretaris: Deputi PMMK Bappenas
    e. Anggota 11 K/L
    ● Tim ahli
    Kelompok Kerja
    a. Kampanye Nasional & Daerah
    b. Advokasi & Sosialisasi Lintas Sektor & Lintas Lembaga
    c. Pelatihan
    d. Perencanaan & Penganggaran
    e. Kemitraan
    f. Kajian Faktor Risiko Lingkungan
    ● Tim Teknis
    a. Ketua : Deputi PMMK Bappenas
    b. Wakil Ketua I: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK
    c. Wakil Ketua II : Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
    d. Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas
    e. Sekretaris II : Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes
    f. Anggota K/L pemerintah terkait

    PDGMI, peran:
    1. PENINGKATAN KOMITMEN POLITIK TERTINGGI
    • Peningkatan intensitas advokasi efektif kepada pimpinan tertinggi untuk membuat strategi yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta cost-effective
    2. MENERAPKAN STRATEGI BEHAVIORAL CHANGE COMMUNICATION (BCC)
    • Mengkomunikasikan dan mendidik masyarakat untuk merubah perilaku dengan menggunakan pendekatan, materi, media, saluran, sasaran pendidikan gizi dan kesehatan yang telah terbukti efektif
    3. PENINGKATAN PERAN SOCIAL MONITORING
    • Membangun kemitraan dengan NGO dan komponen masyarakat
    • Memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah
    4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN KONSISTENSI DATA GIZI DAN KESEHATAN
    • Melakukan inovasi dan mendokumentasikan best practices intervensi gizi
    • Mendukung evidence-based policy perbaikan gizi
    5. PENINGKATAN KAPASITAS DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
    • Mendukung peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi, termasuk pada tenaga pengelola program, tenaga kesehatan, dll
    6. KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER
    • Menjalin dengan pemerintah pusat, Pemda, OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi

    3. Pengawas
    Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
    Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kalimantan Timur.
    ● Koordinator pilar RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal kepada SKPD atau Kementrian terkait dalam penyelenggaraan pilar-pilar RAD-PG
    ● Susunan Tim pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
    1. Penanggung Jawab​: Gubernur Provinsi Kaltim
    2. Ketua​: Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim
    3. Ketua Harian​: Ketua Bappeda Provinsi Kaltim
    4. Koordinator
    a) Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat​: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
    b) Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan​: Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
    c) Pilar Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan​: Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda
    d) Pilar Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)​: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
    e) Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi​: Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

    Kelompok :
    1. Individu​: Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Deputi PMMK Bappenas, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Koordinator PMK, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Gubernur Provinsi Kaltim, Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim, Ketua Bappeda Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
    2. Lembaga​: Dinas Kesehatan, BKKBN, PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, BPOM, Perwakilan Kementrian Agama, Dinas PUPR/ Citra Marga, Dinas Kominfo, Bappeda, Biro Kesra, Biro Ekonomi, OPD, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PDGMI

    Nama : Oviechristy K.S
    NIM : 42160020

    Like

  3. Ringkasan aktor kebijakan yang terllibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017 tentang “Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya”.
    A. Penyusunan Kebijakan
    Penyusunan kebijakan ini untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 huruf a peraturan mentri dalam negeri nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah. Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselengarakan oleh Kabupaten Malang sebagai daerah otonomi. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan di wilayah Kabupaten Malang, dilakukan secara terorganisir oleh DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintah daerah dan masyarakat.
    B. Pelaksanaan Kebijakan
    Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan melalui:
    • Upaya pencegahan melalui keluarga
    Melakukan pendidikan terhadap anak dan melakukan pendampingan keluarga. Memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
    • Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan
    Membentuk tim/kelompok kerja anti narkotika. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi bahaya narkotika. Memberikan fasilitas layanan konsultasi/konseling
    • Upaya pencegahan melalui masyarakat
    Menggerakkan masyarakat dalam kegiatan sosial melawan peredaran narkotika dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.
    • Upaya pencegahan melalui pemerintah daerah
    Melakukan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya didokumentasiakn.
    • Upaya pencegahan melalui DPRD
    Melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika
    • Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan
    Karyawan melakukan penandatanganaan tidak akan mengedarkan narkotika
    C. Pengawasan Kebijakan
    • Meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
    • Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kepada pihak berwenang.

    Nama : Wa Ode Dessy J Y
    NIM: 42160023

    Like

  4. RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN YANG TERLIBAT SAAT PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DARI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019
    Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut. Berikut adalah lembaga-lembaga yang terlibat beserta perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan intenvensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Tengah.
    A. PENYUSUN
    a. Instansi
    – Segenap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui peraturan gubernur yang disusun oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah
    Penyusunan peraturan ini dengan menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2014-2018 di tingkat provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019.
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
    Mengoordinasi, merumuskan dan ikut merumuskan kebijakan ini agar bersama kebijakan lain yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat saling bersinergi.
    – Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah
    Badan dan Dinas membantu penyusunan kebijakan melalui ranah kerja masing-masing memberi usulan rencana dan strategi yang dapat dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Badan dan Dinas tersebut meliputi :
    1. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sulawesi Tengah
    2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Sulawesi Tengah
    3. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
    4. Dinas Pertanian Sulawesi Tengah
    5. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah
    6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tengah
    7. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sulawesi Tengah
    8. Dinas Sosial Sulawesi Tengah
    9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah
    10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Sulawesi Tengah
    11. Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah
    12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    13. Balai Besar POM Sulawesi Tengah
    14. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tengah
    15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah
    b. Individu
    Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ikut berperan diluar instansi untuk mengeluarkan peraturan dan memantau penyusunan karena gubernur memiliki peran tanggung jawab terhadap RAN-PG. Begitu pula dengan semua Kepala Badan maupun DInas berperan dalam penanggungjawab hasil dan keputusan penyusunan kebijakan dari dinas.
    B. PELAKSANA
    Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini, terdapat pelaksana dari pihak pemerintah dan non pemerintah yang berada di setiap tingkat administrasi, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kecamatan, dan desa.
    a. Instansi Pemerintah Daerah
    *Perbaikan Gizi Masyarakat
    – Dinas Kesehatan
    Berperan dalam promosi dan kampanye IMD, ASI, pedoman gizi seimbang, PHBS; pelatihan tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kemampuan dalam program gizi dan ketahanan pangan di masyarakat; edukasi gizi, kesehatan, serta persiapan melahirkan pada ibu hamil; program pemulihan gizi untuk bayi, balita, dan ibu hamil KEK; revitalisasi Puskesmas dan Posyandu sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pemantau status gizi dan kesehatan masyarakat; imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan anak.
    – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
    Berperan dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Keluarga Berencana
    *Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
    – Balai POM
    – DInas Kesehatan
    – Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
    *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
    – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
    – Dinas Kesehatan
    – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
    b. Instansi Swasta
    – Sektor swasta yang mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.
    Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.
    c. Individu
    – Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya..
    – Dokter, Bidan, Perawat, dan Kader berperan dalam pemantauan dan pemeriksaan status gizi masyarakat.
    – Petani, Nelayan, Tukang kebun, dan individu penghasil pangan lainnya

    C. PENGAWAS
    Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir implementasi melalui:
    a. Instansi
    SKPD terkait melalui hasil laporan tahunan situasi pangan dan gizi pada provinsi Sulawesi Tengah oleh Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    b. Individu
    Stakeholders melakukan pengawasan agar masyarakat yang segan dan segan terhadap sosok berpengaruh tersebut dapat melakukan RAD-PG dan stakeholders bekerja sama dengan pemerintah setempat melaporkan hasil akhir program ini kepada pemerintah pada tahap yang lebih tinggi.

    Disusun oleh : Jesisca (42160013)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close