KB dan kurang gizi pada anak

Perencanaan Kelahiran yang Tepat Berpotensi Menurunkan Kurang Gizi pada Anak

Prevalensi kurang gizi pada anak di Asia Selatan ditemukan tinggi, sama seperti keinginan yang tak terpenuhi (unmeet need) untuk keluarga berencana. Pada literatur sebelumnya, hubungan biodemografis keluarga berencana, terutama urutan kelahiran dan jarak antar kelahiran, dan status gizi anak dinilai secara terpisah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis bahwa perencanaan kelahiran yang terdiri atas penentuan waktu, penjarakan, dan jumlah kelahiran memperbaiki kurang gizi pada anak, terutama di area dengan prevalensi stunting dan berat badan kurang yang tinggi.

Baca juga: Hubungan Anemia Besi dengan Berat Bayi

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKami menggunakan data Survei Kesehatan dan Demografis terbaru dari empat negara Asia Selatan terpilih. Model regresi logistik biner digunakan untuk memperkirakan persentase yang disesuaikan untuk stunting dan berat badan rendah berdasarkan faktor-faktor independen yang teridentifikasi.

Temuan menunjukkan bahwa setelah mengendalikan faktor sosioekonomi lainnya, anak-anak pada urutan kelahiran pertama dengan >24 bulan interval antara pernikahan dan kelahiran pertama memiliki risiko stunting yang lebih rendah (20%; p<0,01) dan berat badan rendah (14%; p<0,05), dibandingkan skenario perencanaan kelahiran lainnya. Peluang terjadinya kurang gizi pada anak lebih rendah pada anak yang lahir dengan jarak antar kelahiran >24 bulan dibandingkan jarak lainnya pada seluruh urutan kelahiran, namun kebermaknaan jarak antar kelahiran berkurang seiring bertambahnya urutan kelahiran.

Perencanaan kelahiran yang tepat menggunakan metode keluarga berencana di negara-negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi memiliki potensi untuk menurunkan kurang gizi pada anak. Sehingga, perencanaan kelahiran muncul sebagai pendekatan biodemografis yang penting untuk mengeradikasi kurang gizi pada anak terutama di kawasan berkembang seperti Asia Selatan, agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

KB dan kurang gizi pada anakKata kunci: perencanaan kelahiran, interval antara pernikahan dan kelahiran pertama, interval kelahiran, urutan kelahiran, kurang gizi, Asia Selatan

 

Does planning of births affect childhood undernutrition? Evidence from demographic and health surveys of selected South Asian countries

Nutrition 47 (2018) 90–96

Md Juel Rana M.Phil. *, Srinivas Goli Ph.D.

Centre for the Study of Regional Development (CSRD), School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

situs kedokteran indonesia jurnal ilmiah

Diterjemahkan oleh Yoseph Leonardo Samodra

13 thoughts on “Perencanaan Kelahiran yang Tepat Berpotensi Menurunkan Kurang Gizi pada Anak

  1. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” .
    A. Penyusunan Kebijakan
    Aturan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden RI, melalui Inpres No.12 Tahun 2011, tentang pelaksanan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015 telah jelas menegaskan bahwa setiap elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu elemen signifikan yang dapat berperan penting adalah para pemimpin daerah baik itu di level kota maupun kabupaten. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” disusun oleh
    1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam hal ini Kepala Pemerintahan yaitu Gubernur. Gubernur merupakan wakil dari pemerintahan pusat sehingga mempunyai hak untuk mengelola daerah pemerintahannya sebaik mungkin, dan mempertanggung jawabkannya tidak haya ke pemerintahan pusat namun juga kepada masyarakat. Oleh karena itu Gubernur memiliki kewenangan untuk menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dalam lingkup pemerintahannya sehingga kehidupan masyarakatnya dapat semakin baik. Pemerintah memiliki wewenang menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD Provinsi.
    Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa : Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Sehingga Bupati/Walikota juga dapat ambil andil dalam pembuatan Peraturan Daerah khususnya dalam bidang Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Dalam hal ini DPRD menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah
    3. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
    Lembaga ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertical. BNN Provinsi merupakan lembaga yang diharapkan mampu menanggulangi, melakukan penyuluhan, dan menjadi badan yang menjadi tempat dimana berbagai masalah Narkotika dapat diperhatikan lebih fokus. BNNP diharapkan dapat menyampaikan usulah permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang ada didaerahnya karena permasalahan tersebut memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman besar bagi seluruh masyarakat.
    4. Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)
    Dinas daerah khususnya Dinas kesehatan memiliki tugas membantu kepala daerah mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Termasuk tugas dari Dinas kesehatan adalah membantu merumuskan kebijakan dibidang kesehatan seperti pada bidang penyalahgunaan NAPZA.
    5. Lembaga Teknis Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA). Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
    6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini lembaga yudikatif memiliki peranan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan public melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

    B. Pelaksanan kebijakan
    Kebijakan dilaksanakan oleh:
    1. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dengan cara melakukan kampanye anti narkoba seperti memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh khalayak ramai, memasukkan surat test/uji narkoba untuk setiap calon aparatur Negara, dan membangun prasarana dan sumberdaya manusia melalui edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
    2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) , melalui badan ini diharapkan adanya advokasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
    3. Dinas Kesehatan Provinsi, melalui dinas kesehatan diharapkan dapat diketahui seberapa besar angka kejadian penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat menilai ulang apakah kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan efektif atau belum.
    4. Masing-masing keluarga, dalam hal ini keluarga di harapkan dapat memberikan pendidikan dini kepada anggota keluarganya tentang bahaya narkoba, penguatan mental dan keberanian untuk menentang penggunaan narkoba.
    5. Tokoh agama, masyarakat dan akademisi, melalui ketiga hal tersebut kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA diharapkan dapat mengenali lingkungan sekitarnya untuk adanya ancaman penyalahgunaan NAPZA serta bekerja sama dengan Kepolisian setempat jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.
    6. Kepolisian Setempat, disini kepolisan diharapkan lebih peka dan bergerak cepat ketika mendengarkan setiap keluhan warga tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan NAPZA.
    7. Satuan pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini satuan pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan pengenalan NAPZA pada pelajaran secara relevan pada semua jenis dan jenjang pernikahan formal maupun non formal.
    8. Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal ini diharapkan menggerakan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.
    9. Instansi Pemerintahan Daerah dan DPRD, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan NAPZA terhadap lingkungan kerjanya sendiri sehingga tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan narkoba terrhadap Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
    10. Badan Usaha
    Badan Usaha diharapkan ikut ambil andil aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dengan cara memasang papan pengumuman larangan penggunaan NAPZA, melaporkan jika ada indikasi penggunaan NAPZA, serta bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hokum jika terjadi penyalahgunaan NAPZA dilingkukan badan usaha miliknya.
    11. Asrama dibawah pengelolaan provinsi.
    12. Tempat Ibadah, penyampai khotbah diharapkan dapat menyelipkan edukasi tentang penyalahgunaan NAPZA dalam ceramah kepada jemaatnya,serta melaporkan kepada pihak berwajib jika ada curiga penyalahgunaan NAPZA oleh jemaatnya.
    13. Media masa daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkampanyekan anti NAPZA melalui artikel, berita, tayangan, dan opini. Serta melakukan peliputan kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA.
    C. Pengawas Kebijakan
    Untuk mewujudkan kebijakan tentang tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” ini diperlukan pengawasan oleh Gubernur. Gubernur melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan, penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    Nama : Novi Asiye
    NIM : 42160021

    Like

  2. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusanan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2017 tentang “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Provinsi Kalimantan TImur”

    1. Penyusun
    Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 menginstruksikan untuk disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat provinsi yang dalam proses penyusunannya melibatkan kabupaten dan kota. Rencana Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    ● Perbaikan gizi masyarakat : Dinas Kesehatan, BKKBN, PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja
    ● Peningkatan aksesibilitas pangan : Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial
    ● Peningkatan pengawasan mutu : Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan
    ● Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Kementrian Agama, Dinas PUPR/ Citra Marga, Dinas Kominfo
    ● Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi : Bappeda, Biro Kesra, Biro Ekonomi
    ● OPD menysun RAD-PG (matriks kegiatan dan budgeting) berdasarkan pilar.
    ● UU no 18 Tahun 2012 tentang pangan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun”
    ● UU no 36 tahun 2009 tentang “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik”
    ● Penyusunan dokumen revisi rencana aksi pangan dan gizi provinsi kalimantan timur tahun 2014-2018 melibatkan berbagai SKPD maupun instansi yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda.

    2. Pelaksana
    ● Tim Pengarah
    a. Ketua : Menteri Koordinator PMK
    b. Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri
    c. Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan
    d. Sekretaris: Deputi PMMK Bappenas
    e. Anggota 11 K/L
    ● Tim ahli
    Kelompok Kerja
    a. Kampanye Nasional & Daerah
    b. Advokasi & Sosialisasi Lintas Sektor & Lintas Lembaga
    c. Pelatihan
    d. Perencanaan & Penganggaran
    e. Kemitraan
    f. Kajian Faktor Risiko Lingkungan
    ● Tim Teknis
    a. Ketua : Deputi PMMK Bappenas
    b. Wakil Ketua I: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK
    c. Wakil Ketua II : Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
    d. Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas
    e. Sekretaris II : Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes
    f. Anggota K/L pemerintah terkait

    PDGMI, peran:
    1. PENINGKATAN KOMITMEN POLITIK TERTINGGI
    • Peningkatan intensitas advokasi efektif kepada pimpinan tertinggi untuk membuat strategi yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta cost-effective
    2. MENERAPKAN STRATEGI BEHAVIORAL CHANGE COMMUNICATION (BCC)
    • Mengkomunikasikan dan mendidik masyarakat untuk merubah perilaku dengan menggunakan pendekatan, materi, media, saluran, sasaran pendidikan gizi dan kesehatan yang telah terbukti efektif
    3. PENINGKATAN PERAN SOCIAL MONITORING
    • Membangun kemitraan dengan NGO dan komponen masyarakat
    • Memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah
    4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN KONSISTENSI DATA GIZI DAN KESEHATAN
    • Melakukan inovasi dan mendokumentasikan best practices intervensi gizi
    • Mendukung evidence-based policy perbaikan gizi
    5. PENINGKATAN KAPASITAS DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
    • Mendukung peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi, termasuk pada tenaga pengelola program, tenaga kesehatan, dll
    6. KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER
    • Menjalin dengan pemerintah pusat, Pemda, OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi

    3. Pengawas
    Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
    Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di Kalimantan Timur.
    ● Koordinator pilar RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal kepada SKPD atau Kementrian terkait dalam penyelenggaraan pilar-pilar RAD-PG
    ● Susunan Tim pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
    1. Penanggung Jawab​: Gubernur Provinsi Kaltim
    2. Ketua​: Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim
    3. Ketua Harian​: Ketua Bappeda Provinsi Kaltim
    4. Koordinator
    a) Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat​: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
    b) Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan​: Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
    c) Pilar Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan​: Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda
    d) Pilar Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)​: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
    e) Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi​: Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

    Kelompok :
    1. Individu​: Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Deputi PMMK Bappenas, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Koordinator PMK, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Gubernur Provinsi Kaltim, Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim, Ketua Bappeda Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
    2. Lembaga​: Dinas Kesehatan, BKKBN, PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, BPOM, Perwakilan Kementrian Agama, Dinas PUPR/ Citra Marga, Dinas Kominfo, Bappeda, Biro Kesra, Biro Ekonomi, OPD, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PDGMI

    Nama : Oviechristy K.S
    NIM : 42160020

    Like

  3. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” .
    A. Penyusunan Kebijakan
    Aturan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden RI, melalui Inpres No.12 Tahun 2011, tentang pelaksanan Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015 telah jelas menegaskan bahwa setiap elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu elemen signifikan yang dapat berperan penting adalah para pemimpin daerah baik itu di level kota maupun kabupaten. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 7 tahun 2017 tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” disusun oleh
    1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam hal ini Kepala Pemerintahan yaitu Gubernur. Gubernur merupakan wakil dari pemerintahan pusat sehingga mempunyai hak untuk mengelola daerah pemerintahannya sebaik mungkin, dan mempertanggung jawabkannya tidak haya ke pemerintahan pusat namun juga kepada masyarakat. Oleh karena itu Gubernur memiliki kewenangan untuk menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dalam lingkup pemerintahannya sehingga kehidupan masyarakatnya dapat semakin baik. Pemerintah memiliki wewenang menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD Provinsi.
    Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa : Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Sehingga Bupati/Walikota juga dapat ambil andil dalam pembuatan Peraturan Daerah khususnya dalam bidang Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Dalam hal ini DPRD menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah
    3. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
    Lembaga ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan insansi vertical. BNN Provinsi merupakan lembaga yang diharapkan mampu menanggulangi, melakukan penyuluhan, dan menjadi badan yang menjadi tempat dimana berbagai masalah Narkotika dapat diperhatikan lebih fokus. BNNP diharapkan dapat menyampaikan usulah permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang ada didaerahnya karena permasalahan tersebut memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman besar bagi seluruh masyarakat.
    4. Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)
    Dinas daerah khususnya Dinas kesehatan memiliki tugas membantu kepala daerah mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Termasuk tugas dari Dinas kesehatan adalah membantu merumuskan kebijakan dibidang kesehatan seperti pada bidang penyalahgunaan NAPZA.
    5. Lembaga Teknis Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA). Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
    6. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini lembaga yudikatif memiliki peranan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan public melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

    B. Pelaksanan kebijakan
    Kebijakan dilaksanakan oleh:
    1. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dengan cara melakukan kampanye anti narkoba seperti memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh khalayak ramai, memasukkan surat test/uji narkoba untuk setiap calon aparatur Negara, dan membangun prasarana dan sumberdaya manusia melalui edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
    2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) , melalui badan ini diharapkan adanya advokasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
    3. Dinas Kesehatan Provinsi, melalui dinas kesehatan diharapkan dapat diketahui seberapa besar angka kejadian penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat menilai ulang apakah kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan efektif atau belum.
    4. Masing-masing keluarga, dalam hal ini keluarga di harapkan dapat memberikan pendidikan dini kepada anggota keluarganya tentang bahaya narkoba, penguatan mental dan keberanian untuk menentang penggunaan narkoba.
    5. Tokoh agama, masyarakat dan akademisi, melalui ketiga hal tersebut kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA diharapkan dapat mengenali lingkungan sekitarnya untuk adanya ancaman penyalahgunaan NAPZA serta bekerja sama dengan Kepolisian setempat jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.
    6. Kepolisian Setempat, disini kepolisan diharapkan lebih peka dan bergerak cepat ketika mendengarkan setiap keluhan warga tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan NAPZA.
    7. Satuan pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini satuan pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan pengenalan NAPZA pada pelajaran secara relevan pada semua jenis dan jenjang pernikahan formal maupun non formal.
    8. Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal ini diharapkan menggerakan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.
    9. Instansi Pemerintahan Daerah dan DPRD, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan NAPZA terhadap lingkungan kerjanya sendiri sehingga tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan narkoba terrhadap Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
    10. Badan Usaha
    Badan Usaha diharapkan ikut ambil andil aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dengan cara memasang papan pengumuman larangan penggunaan NAPZA, melaporkan jika ada indikasi penggunaan NAPZA, serta bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hokum jika terjadi penyalahgunaan NAPZA dilingkukan badan usaha miliknya.
    11. Asrama dibawah pengelolaan provinsi.
    12. Tempat Ibadah, penyampai khotbah diharapkan dapat menyelipkan edukasi tentang penyalahgunaan NAPZA dalam ceramah kepada jemaatnya,serta melaporkan kepada pihak berwajib jika ada curiga penyalahgunaan NAPZA oleh jemaatnya.
    13. Media masa daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengkampanyekan anti NAPZA melalui artikel, berita, tayangan, dan opini. Serta melakukan peliputan kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA.
    C. Pengawas Kebijakan
    Untuk mewujudkan kebijakan tentang tentang “Fasilitasi dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” ini diperlukan pengawasan oleh Gubernur. Gubernur melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan, penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    1. Kelompok Lembaga :
    Pemerintah daerah Kalimantan Timur, DPRD Provinsi, BNNP, Dinas Kesehatan daerah Kalimantan Timur, BAPPEDA dan Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian daerah Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ormas, Badan Usaha, Media Massa.
    2. Kelompok Individu: Gubernur, Bupati/walikota, Tokoh Agama dan Keluarga.

    Nama : Novi Asiye
    NIM : 42160021

    Like

  4. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN REHABILTASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
    (A). Penyusunan kebijakan
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu yang berhubungan dengan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu :
    (a). Lembaga :
    1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
    2. Standar Pelayanan Rehabilitasi adalah suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas.
    3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Layanan Rehabilitasi pada tatanan khusus adalah penyelenggaraan rehabilitasi berbasis layanan sosial yang dilaksanakan pada lembaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
    (b). Individu :
    1.Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam layanan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Dokter dan tenaga kesehatan.
    2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dimaksud dalam layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh sarjana sosial/ilmu perilaku, konselor/asisten konselor adiksi, serta tenaga kesehatan lain yang diperlukan.
    3. Selain sumber daya manusia juga melibatkan dari tenaga administrasi.
    (B) Pelaksana kebijakan
    Kebijakan dilaksanakan oleh :
    Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 ada dua kementerian yang memperoleh mandat dalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yaitu Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi sosial. Dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi sebuah lembaga harus memiliki dokumen resmi yang berisi tentang keabsahan lembaga tersebut menyelenggarakan rehabilitasi. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ijin operasional dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk pelayanan rehabilitasi medis atau dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk pelayanan rehabilitasi sosial. Ijin operasional lembaga di wilayah tertentu dapat pula merujuk pada peraturan daerah yang berlaku.
    Untuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di Klinik BNN/BNNP/Kab, pengadministrasian rekam rehabilitasi dapat dilakukan oleh petugas yang tersedia dan terlatih namun untuk pelaksanaan layanan rehabilitasi di Balai Besar/ Balai/ Loka Rehabilitasi BNN membutuhkan petugas khusus dengan pendidikan min D3 Rekam Medis.
    (C) Pengawasan kebijakan
    Pengawasan kebijakan dilaksanakan oleh :
    Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi dilakukan secara berjenjang, dimana bidang rehabilitasi BNN melakukan monitoring dan evaluasi ke bidang rehabilitasi BNN Provinsi, sedangkan bidang rehabilitasi melakukan monitoring dan evaluasi ke seksi rehabilitasi BNNK/Kota. Sementara pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lembaga dilakukan oleh BNN wilayah yang memberikan dukungan layanan peningkatan kemampuan, dimana terdapat pemberian dukungan anggaran. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibuat setelah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi merupakan data tertulis pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan hasil analisa instrumen monitoring dan evaluasi. Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pelaporan adalah mekanisme yang digunakan oleh petugas pelayanan rehabilitasi untuk melaporkan kegiatan pelayanan yang dilakukannya kepada institusi yang lebih tinggi (dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Kantor Wilayah Instansi Terkait dan Badan Narkotika Nasional).
    Sistem pelaporan menggunakan format yang telah disiapkan, dilakukan berjenjang dengan alur:
    a. RSJ/RSU dan Panti rehabilitasi sosial vertikal: melaporkan secara langsung ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Sosial Provinsi.
    b. RSU/RSJ dan Panti rehabilitasi sosial yang dimiliki Provinsi: melaporkan secara langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Sosial Provinsi
    c. RSU dan Puskesmas: melaporkan secara langsung ke Dinas Kesehatan kabupaten /kota.
    d. Fasilitas layanan non kesehatan: melaporkan secara langsung ke BNNP/BNNK/Kab (Jika pembiayaan didukung oleh BNN) dan/ atau kantor wilayah instansi terkait.
    e. Balai Besar/ Balai/ Loka/ Klinik milik BNN: melaporkan secara langsung ke Dit.PLRIP Deputi Bidang Rehabilitasi BNN setiap akhir bulan berjalan.
    f. Layanan pascarehabilitasi/ Rumah Damping milik BNN/ Layanan Pembinaan Lanjut: melaporkan secara langsung ke Dit.Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
    g. Lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang mendapat peningkatan kemampuan dari BNN melaporkan ke BNN/BNNP/Kab/Kota
    h. Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Provinsi.
    i. Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Provinsi kemudian melaporkan ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial.
    j. Berkaitan dengan fungsi BNN selaku focal point P4GN maka Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Prov/Kab/Kota diharapkan memberikan tembusan laporan kepada BNN Prov/Kab/Kota.

    Kadek Dewi Armitha Putri S (42160024)

    Like

  5. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

    1. Penyusun kebijakan

    Dalam penyusunan Permenkes ini melibatkan banyak pihak, antara lain :
    – Presiden RI
    – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
    – Kementrian Kesehatan (Menteri Kesehatan)
    – Pabrik/industri farmasi
    – Organasisasi profesi (IDI, PPNI, ISFI)
    – Dinas kesehatan
    – Balai POM

    2. Pelaksana kebijakan

    • Penyaluran. Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

    a. Penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Dalam Bentuk Bahan Baku :
    – Penyaluran Narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF (Pedagang Besar Farmasi) milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

    Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

    – Penyaluran Psikotropika dalam bentuk bahan baku dan penyaluran Prekursor Farmasi berupa zat/bahan pemula/bahan kimia atau produk antara/produk ruahan hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memiliki izin sebagai Importir Terdaftar Psikotropika (IT) kepada Industri Farmasi dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan.

    Penyaluran Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab produksi dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

    b. Penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Dalam Bentuk Obat Jadi :

    – Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi
    hanya dapat dilakukan oleh :
    o Industri Farmasi pemilik izin edar kepada PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan Instalasi Farmasi Pemerintah;
    o PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; PBF juga dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat.
    o PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi, untuk penyaluran Narkotika;
    o Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan
    o Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas.

    – Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Untuk penyaluran kepada Instalasi Farmasi Pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh Apoteker yang ditunjuk.
    – Dalam hal penyaluran Prekursor Farmasi dari PBF kepada Toko Obat, hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Tenaga Teknis Kefarmasian.

    • Pengiriman
    Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah.
    Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan melalui jasa pengangkutan yang hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tecantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman.

    • Penyerahan
    Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.
    Dalam hal Penyerahan yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kecuali penyerahan Prekursor Farmasi yang termasuk golongan obat bebas terbatas di Toko Obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.

    a. Penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:

    – Apotek
    Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada: Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan pasien.
    – Puskesmas
    – Instalasi Farmasi Rumah Sakit
    – Instalasi Farmasi Klinik
    – Dokter.
    Penyerahan Narkotika dan Psikotropika oleh dokter kepada pasien hanya dapat dilakukan dalam hal: dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan Narkotika dan Psikotropika melalui suntikan, dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Psikotropika atau dokter menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada Apotek berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

    b. Penyerahan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter, dan Toko Obat.

    • Penyimpanan Narkotika atau Psikotropika

    – Industri Farmasi dan Pedangang Besar Farmasi (PBF) yang memproduksi Narkotika harus memiliki tempat penyimpanan Narkotika berupa gudang khusus dan gudang khusus tersebut berada dalam penguasaan Apoteker penanggung jawab.
    – Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyimpan Narkotika atau Psikotropika harus memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus yang berada dalam penguasaan Apoteker penanggung jawab atau Apoteker yang ditunjuk.

    • Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

    Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilaksanakan oleh Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Dokter atau Toko Obat.

    Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    – Penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan lembaga/dokter praktik perorangan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada: 1. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat; 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, bagi Importir, Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi; atau 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, bagi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Dokter, atau Toko Obat.

    • Pencatatan dan pelaporan

    Pihak-pihak yang wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi adalah :
    Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau dokter praktik perorangan yang melakukan produksi, Penyaluran, atau Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

    3. Pengawas kebijakan :

    Menteri, Kepala Badan, Kepala Balai, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Nama : Yunita Rappun
    NIM : 42160018

    Like

  6. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pada peraturan Bupati Blitar nomor 31 Tahun 2016 tentang “Peningkatan Aksesibiltas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu”.

    PENYUSUN

    Penyusun dari kebijakan tersebut adalah instansi yang berhubungan dengan pangan dan juga gizi. Instansi pemerintah yang terlibat adalah :
    – Bupati Blitar
    Bupati Blitar yang merupakan kepala daerah tingkat 2 yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah Kabupaten Blitar. Bupati berwenang untuk membuat kebijakan untuk mengatur pemerintahan daerah.
    – Sekertaris Daerah Blitar
    Sekertaris Daerah Blitar merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam membuat keputusan.
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati. Hal ini mengacu pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/ Walikota. Sehingga Bupati/Walikota juga dapat ikut serta dalam pembuatan peraturan daerah.

    PELAKSANA

    Pelaksana pada kebijakan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (POKJA RAD PG).
    Perguruan Tinggi maupun lembaga Swasta yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizt (RAD PG) dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Propinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Tingkat Daerah.

    PENGAWAS
    Setiap SKPD yang telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu, wajib membuat laporan yang memuat bentuk dan jenis program kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Bupati. Laporan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi hasil capaian program skala prioritas diukur berdasarkan target yang ditetapkan, bobot dari target dan realisasi kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pelaksana Peningkatan Aksesibiiitas Pangan dan Gizi Daerah; Kelompok Kerja pelaksana Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat dari masing-masing yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

    Nama: Violensia Chrisianti
    NIM : 42160015

    Like

  7. Ringkasan aktor kebijakan yang terllibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017 tentang “Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya”.
    A. Penyusunan Kebijakan
    Penyusunan kebijakan ini untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 huruf a peraturan mentri dalam negeri nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah. Kesehatan merupakan bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mana urusan tersebut wajib diselengarakan oleh Kabupaten Malang sebagai daerah otonomi. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan di wilayah Kabupaten Malang, dilakukan secara terorganisir oleh DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintah daerah dan masyarakat.
    B. Pelaksanaan Kebijakan
    Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan melalui:
    • Upaya pencegahan melalui keluarga
    Melakukan pendidikan terhadap anak dan melakukan pendampingan keluarga. Memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
    • Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan
    Membentuk tim/kelompok kerja anti narkotika. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi bahaya narkotika. Memberikan fasilitas layanan konsultasi/konseling
    • Upaya pencegahan melalui masyarakat
    Menggerakkan masyarakat dalam kegiatan sosial melawan peredaran narkotika dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.
    • Upaya pencegahan melalui pemerintah daerah
    Melakukan kegiatan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya didokumentasiakn.
    • Upaya pencegahan melalui DPRD
    Melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika
    • Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan
    Karyawan melakukan penandatanganaan tidak akan mengedarkan narkotika
    C. Pengawasan Kebijakan
    • Meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
    • Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kepada pihak berwenang.

    Nama : Wa Ode Dessy J Y
    NIM: 42160023

    Like

  8. Ringkasan aktor peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
    A. Penyusun Kebijakan
    – Kementrian Kesehatan RI
    – Kementrian Keuangan RI

    B. Pelaksana Kebijakan
    a) Individu
    – Gubernur daerah sebagai pelaksana sekaligus sebagai Pembina/pengawas tingkat provinsi bekerja sama dengan bupati/walikota daerah dalam mengatur pendapatan dari pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat
    – Bupati/walikota daerah sebagai pelaksana sekaligus sebagai Pembina/pengawas tingkat kabupaten bekerja sama dengan dinas kesehatan daerah setempat dalam mengatur pendapatan dari pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat
    – Pengusaha swasta termasuk media massa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yang isinya telah dijabarkan sebelumnya.

    b) Kelompok
    – Dinas Kesehatan daerah sebagai pelaksana tingkat kabupaten yang bekerja mengatur dan mengalokasikan dana cukai rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama
    – Organisasi/organisasi profesi sebagai pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yang berisi:
    Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan: a. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular; b. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi; c. peningkatan promosi kesehatan; d. peningkatan kesehatan keluarga; e. peningkatan gizi; f. peningkatan kesehatan lingkungan; g. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga; h. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan i. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
    – Lembaga/ organisasi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 yang isinya telah dijabarkan sebelumnya

    C. Pengawas Kebijakan
    Dalam kebijakan ini yang berperan sebagai pengawas/Pembina adalah
    – Gubernur daerah sekaligus merangkap sebagai pelaksana tingkat provinsi
    – Bupati/ walikota daerah sekaligus merangkap sebagai pelaksana tingkat kabupaten

    Vincent Exel Susanto (42160017)

    Like

  9. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari peraturan presiden republik indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi.
    1. Penyusun kebijakan
    Dalam penyusunan perpres ini melbatkan banyak pihak, antara lain :
    Individu :
    a. Presiden dan wakil
    b. DPR
    c. DPD
    d. Menteri perekonomian
    Lembaga
    e. Badan BPOM
    f. Badan pangan Indonesia
    2. Pelaksanaan kebijakan
    -Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
    -Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dilakukan oieh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
    -Aksi Daerah Pangan dan Gizi ditetapkan oleh menteri /kepaLa lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional,
    – Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
    – Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi provinsi kepada menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
    3. Pengawas
    – menteri / kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan melakukan pembantauan terhadap Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
    -Peninjauan kembali Kebijakan Strategis Pangan dan Gizidilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
    -pada pengawasan juga dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
    Nama : Andryawan Wahyu Pradana
    Nim : 42160022

    Like

  10. RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN YANG TERLIBAT SAAT PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DARI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019
    Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut. Berikut adalah lembaga-lembaga yang terlibat beserta perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan intenvensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Tengah.
    A. PENYUSUN
    a. Instansi
    – Segenap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui peraturan gubernur yang disusun oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah
    Penyusunan peraturan ini dengan menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2014-2018 di tingkat provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019.
    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
    Mengoordinasi, merumuskan dan ikut merumuskan kebijakan ini agar bersama kebijakan lain yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat saling bersinergi.
    – Badan dan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah
    Badan dan Dinas membantu penyusunan kebijakan melalui ranah kerja masing-masing memberi usulan rencana dan strategi yang dapat dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Badan dan Dinas tersebut meliputi :
    1. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sulawesi Tengah
    2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Sulawesi Tengah
    3. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
    4. Dinas Pertanian Sulawesi Tengah
    5. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah
    6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tengah
    7. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sulawesi Tengah
    8. Dinas Sosial Sulawesi Tengah
    9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah
    10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Sulawesi Tengah
    11. Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah
    12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    13. Balai Besar POM Sulawesi Tengah
    14. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tengah
    15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah
    b. Individu
    Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ikut berperan diluar instansi untuk mengeluarkan peraturan dan memantau penyusunan karena gubernur memiliki peran tanggung jawab terhadap RAN-PG. Begitu pula dengan semua Kepala Badan maupun DInas berperan dalam penanggungjawab hasil dan keputusan penyusunan kebijakan dari dinas.
    B. PELAKSANA
    Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini, terdapat pelaksana dari pihak pemerintah dan non pemerintah yang berada di setiap tingkat administrasi, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kecamatan, dan desa.
    a. Instansi Pemerintah Daerah
    *Perbaikan Gizi Masyarakat
    – Dinas Kesehatan
    Berperan dalam promosi dan kampanye IMD, ASI, pedoman gizi seimbang, PHBS; pelatihan tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kemampuan dalam program gizi dan ketahanan pangan di masyarakat; edukasi gizi, kesehatan, serta persiapan melahirkan pada ibu hamil; program pemulihan gizi untuk bayi, balita, dan ibu hamil KEK; revitalisasi Puskesmas dan Posyandu sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pemantau status gizi dan kesehatan masyarakat; imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan anak.
    – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
    Berperan dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Keluarga Berencana
    *Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
    – Balai POM
    – DInas Kesehatan
    – Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
    *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
    – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
    – Dinas Kesehatan
    – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
    b. Instansi Swasta
    – Sektor swasta yang mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.
    Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.
    c. Individu
    – Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya..
    – Dokter, Bidan, Perawat, dan Kader berperan dalam pemantauan dan pemeriksaan status gizi masyarakat.
    – Petani, Nelayan, Tukang kebun, dan individu penghasil pangan lainnya

    C. PENGAWAS
    Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir implementasi melalui:
    a. Instansi
    SKPD terkait melalui hasil laporan tahunan situasi pangan dan gizi pada provinsi Sulawesi Tengah oleh Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    b. Individu
    Stakeholders melakukan pengawasan agar masyarakat yang segan dan segan terhadap sosok berpengaruh tersebut dapat melakukan RAD-PG dan stakeholders bekerja sama dengan pemerintah setempat melaporkan hasil akhir program ini kepada pemerintah pada tahap yang lebih tinggi.

    Disusun oleh : Jesisca (42160013)

    Like

  11. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
    A) Penyusun kebijakan
    • Kementerian Kesehatan
    • Menteri keuangan

    B) Pelaksanan kegiatan
    • Lembaga
    a) Dinas Kesehatan Provinsi
    memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota/ Puskesmas, lintas program, lintas sektor, untuk penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK dan juga melakukan penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta UKBM, serta melakukan pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke pusat.
    b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor, juga penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK, dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM, melakukan Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi, juga Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN), dan pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat
    c) Puskesmas
    Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan. dan Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.

    • Individu
    Gubernur, bupati/walikota

    C) Pengawasan Kebijakan

    BOK merupakan dana APBN Kementerian Kesehatan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (2), dan (4) yang berhak melakukan pengawasan internal program BOK HANYA Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    NAMA: Febrian Moris
    NIM : (42160019)

    Like

  12. Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang “Kawasan Tanpa Rokok”

    (A.) Penyusun Kebijakan
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu yang berhubungan dengan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yakni :
    (1.) Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota.
    Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walikota sebagai kepala daerah memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
    Oleh karena itu dengan ini walikota berhak untuk mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Walikota memiliki kewenangan dalam menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dalam lingkup pemerintahannya sehingga tepat sasaran, efektif, dan efisien. Walikota sebagai kepala daerah berperan dalam proses penyusunan hingga penetapan sebuah kebijakan.

    (2.) DPRD Kota Yogyakarta
    Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.
    DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
    • membentuk Perda dan/atau Perdais bersama Gubernur
    • membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur
    • melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, APBD, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah

    (B.) PELAKSANA KEBIJAKAN
    Kebijakan dilaksanakan oleh :
    (1.) Pemerintah Daerah Kota/ Pemerintah kabupaten
    Yang bertanggung jawab adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    (2.) Perangkat Daerah
    Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

    (3.) Fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), tempat praktek kesehatan, apotek, dan toko obat).
    Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

    (4.) Tempat bimbingan belajar (sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan , tempat kursus, gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))
    Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.

    (5.) Pengusaha tempat bermain untuk anak (area bermain anak, tempat penitipan anak)
    Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

    (6.) Pemimpin tempat ibadah (masjid, mushalla, langgar, gereja, kapel, pura, vihara, dan klenteng)
    Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.

    (7.) Pengendara angkutan umum (bus umum, taksi, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, dan angkutan karyawan)
    Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin

    (8.) Masyarakat yang berada di tempat umum (tempat wisata, tempat rekreasi dan hiburan, hotel, restoran, kantin, halte, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta api, fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup, dan pusat perbelanjaan)
    Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

    (9.) Pemimpin tempat kerja (kantor pemerintah, kantor milik pribadi/swasta, dan industri/pabrik) Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.

    (C.) PENGAWAS KEBIJAKAN
    Untuk mewujudkan kebijakan tentang “Kawasan Tanpa Rokok” di kota Yogyakarta diperlukan pengawasan oleh Gubernur. Secara teknik operasional pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.

    Nama : Yuliana Triwardhani
    NIM : 42160014

    Like

  13. Ringkasan Aktor Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Tahun 2017
    Penyusunan
    Pedoman pemantauan status gizi ini dibuat dibuat dengan menimbang masih banyaknya kasus gizi kurang, stunting, wasting, anemia pada ibu hamil, dan bayi dengan berat lahir rendah dan oleh:
    (1) Kementrian kesehatan RI sebagai kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi kesehatan pusat dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit (Permenkes 64 tahun 2016 pasal 3). (2)Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai tugas untuk menetapkan peraturan pemerintah dan menjalin hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kementrian Kesehatan RI kemudian berkoordinasi dengan (3) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan (4) Direktorat Gizi Masyarakat khususnya yang dalam hal ini bertugas memberi bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan gizi masyarakat.

    Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaan pemantauan status gizi (PSG), data-data dikumpulkan dari seluruh kabupaten/kota oleh:
    Tim pemantauan status gizi (PSG) provinsi yang terdiri dari
    Dinas Kesehatan Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan untuk membantu kepala daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
    Poltekkes atau Perguruan Tinggi, yang selanjutnya akan merekrut Tim Pengumpul Data yang terdiri dari lulusan pendidikan gizi. Petugas pengumpul data nantinya akan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat.
    terdapat pelaksana dan penanggung jawab secara berjenjang :
    1. Tim Pusat yang terdiri dari :
    a. Penanggungjawab : Direktur Gizi Masyarakat
    b. Ketua Pelaksana : Kasubdit Kewaspadaan Gizi
    c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
    d. Pelaksana lapangan : 1. Kepala Seksi Surveilans 2. Kepala Seksi Ketahanan Gizi
    e. Tim Teknis Pemantauan Status Gizi:
    1) Koordinator : Kasubdit Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi
    2) Anggota : Kepala Seksi Mutu Gizi (1) Kasi Masalah Gizi Makro (2) Kasi Konsumsi Gizi Umum (3) Staf Kewasadaan Gizi (4) Staf Bagian Tata Usaha
    f. Tim Teknis Pemantauan Konsumsi Gizi :
    1) Koordinator : Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi
    2) Anggota : Kasubdit Penanggulangan Masalah Gizi (1) Kasi Kecukupan Gizi (2) Kasi Masalah Gizi Mikro (3) Kasi Konsumsi Gizi Khusus (4) Staf Penanggulangan Masalah Gizi
    g. Tim Manajemen dan Analisis Data: 1) Badan Litbangkes 2) Seluruh Poltekes Jurusan Gizi 3) Direktorat Gizi Masyarakat

    Tim pusat tersebut sebagai tim acuan yang nantinya akan menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pemantauan Status Gizi, entry data, sosialisasi juknis dan pelaksanaan PSG kepada provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi dan Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes RI/ Perguruan Tinggi Jurusan Gizi, membuat rencana kerja dan biaya PSG.

    2. Tim Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Poltekkes/Puskesmas
    a. Penanggungjawab Provinsi: Pengelola program gizi provinsi
    b. Penanggungjawab Kabupaten/ Kota: Pengelola program gizi kabupaten/ kota
    c. supervisor dengan minimal merupakan s1 kesehatan yang mempunyai tugas menyusun rencana supervise, melakukan bimbingan dan mendampingi pengumpul data dilapangan, editing kuisioner, dan cleaning data di daerah.
    d. Puskesmas memegang peranan penting yaitu dengan konsolidasi pelaksanaan PSG dengan Puskesmas pembantu (Pustu)/ Polindes/ Pos kesehatan deas (poskesdes) terutama menentukan pusat klaster di desa/kelurahan/rw, serta membantu tim provinsi dalam menetapkan rumah tangga pada klaster terpilih dan pengumpulan data di rumah tangga.
    e. Tim pengumpul data dengan minimal D3 kesehatan (gizi) yang bertugas untuk mengumpulkan data dan entry data.
    f. individu : kader setempat, bidan, tenaga kesehatan lain,

    Pengawasan
    Dalam proses pemantauan status gizi tersebut perlunya ada pengawasan yang berfungsi agar pengumpulan data tersebut dapat berjalan dengan baik, adanya kelengkapan pengisian kuisioner, mengamati dan mengarahkan. Selanjutnya, yang bertugas dalam melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan data adalah:
    Tim pusat yang meliputi Direktorat Gizi Masyarakat dan Badan Litbangkes yang berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja kebijakan dibidang peningkatan gizi masyarakat.
    Tim provinsi yang meliputi Dinas Kesehatan Provinsi, Politeknik kesehatan (poltekkes) atau Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI)
    Tim Kabupaten/Kota yang meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas
    yang dalam hal ini berfungsi untuk mengevaluasi dan tempat pelaporan di bidang kesehatan gizi masyarakat.

    Oleh :
    Dika Christiyanti Pangarso (42160016 )

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s