teh herbalife bisa berbahaya

Kerusakan Hati Akibat Suplemen Diet Pembakar Lemak

Suplemen diet yang dikenal sebagai “pembakar lemak” biasanya dipasarkan dengan klaim meningkatkan pengeluaran energi melalui perubahan metabolisme lemak. Mereka dipasarkan sebagai produk alami dan penggunaannya dianggap sebagai strategi penurunan berat badan yang aman.

Baca juga: Bahaya Herbalife yang terkontaminasi

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKami melaporkan lima episode cedera hati pada empat pasien. Cedera hati dikaitkan dengan konsumsi berbagai pembakar lemak yang tersedia di pasaran: ekstrak teh hijau (Camellia sinensis), Garcinia gummi-gutta, biji kopi hijau, dan spirulina (ganggang hijau-biru). Para pasien dirawat di Departemen Gastroenterologi dan Hepatologi di University Medical Center Ljubljana, di Slovenia, dari Mei 2010 hingga Juli 2015. Pasien pertama mengalami gagal hati akut dan harus ditangani dengan transplantasi hati. Pasien kedua mengalami hepatitis akut yang pulih secara spontan. Pasien lain memerlukan beberapa kali prosedur bedah akibat pendarahan hebat setelah biopsi hati. Pasien terakhir dirawat untuk dua episode terpisah cedera hati yang diinduksi pembakar lemak setelah mengonsumsi dua produk yang berbeda, pada 2010 dan 2015. Biopsi hati dilakukan pada semua pasien dan pemeriksaan histopatologis menunjukkan tidak ada penyebab lain cedera hati. Penyakit hati metabolis, autoimun, dan viral dieksklusikan, membuat konsumsi pembakar lemak tanpa pengawasan menjadi agen penyebab yang paling mungkin.

teh herbalife bisa berbahaya

Kata kunci: hepatotoksisitas, suplemen diet, cedera hati akut, transplantasi hati

 

Fat burner-induced acute liver injury: Case of four patients

Nutrition 47 (2018) 110–114

Aleksandar Gavric M.D. a,*, Marija Ribnikar M.D. a, Lojze Šmid M.D., Ph.D. a, Boštjan Luzar M.D., Ph.D. b, Borut Štabuc M.D., Ph.D. a

a Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

b Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

dukung dokteryoseph.com

Diterjemahkan oleh Yoseph Leonardo Samodra

6 thoughts on “Kerusakan Hati Akibat Suplemen Diet Pembakar Lemak

  1. Ringkasan proses Kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    A. Tahap Penyusunan
    Kebijakan ini di buat dengan melihat bahwa tingginya angka penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Bangka Belitung. Di kepulauan Bangka Belitung tercatat angka penyalahguna narkoba mencapai 17.238 jiwa dan diurutan ke-25 pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Melihat hal tersebut pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasa sangat perlu mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanggulangan penyalah gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dimana peraturan ini diharapkan dapat menurunkan angka penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahap ini bisa dilihat dari data tingginya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat indonesia, peraturan ini dibentuk untuk mengatur tentang penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif laiinya. Pada peraturan dari kebijakan pemerintah ke rakyat tergolong top – bottom, dikarenakan pemerintah menetapkan peraturan untuk masyarakat, bukan desakan dari masyarakat. Melainkan dari tinggi nya penyalahgunaan narkoba 17.238 jiwa menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang direalisasikan untuk masyarakat.
    B. Tahap Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan diawali dengan dilakukannya antisipasi dini berupa memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya dan pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan hal ini dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat setempat. Setelah itu dilakukan tahap pencegahan secara:
    1. Primer:
    a. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
    b. Diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
    c. Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. keagamaan dan kelompok rentan.
    2. Sekunder
    Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
    3. Tersier
    Upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan social
    Pelaksanaan upaya pencegahan ini dapat dilakukan di keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama, media massa dan tempat ibadah. Pada tahap pelaksaan ini dapat ditarik kesimpulan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya zat terlarang jika tidak bijak dalam menggunakannya, pada peraturan ini dapat menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat jika diterapkan, kebijakan ini top-down yakni usaha usaha pemerintah untuk diterapkan kepada masyarakat melalui media media yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi.
    C. Tahap Pengawasan
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan ini secara berkala setiap setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten/Kota Kepada Gubernur sedangkan Gubernur melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup provinsi Kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Badan Narkotika Nasional dan Kapolri melalui Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
    Kegiatan wajib lapor dilakukan dalam bentuk rekapitulasi data penerapan prosedur wajib lapor, cakupan proses wajib lapor, tantangan dan hambatan proses wajib lapor, kualitas layanan IPWL, jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi, jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk data atau informasi pecandu NAPZA paling sedikit memuat tentang jumlah pecandu narkotika yang ditangani, identitas pecandu narkotika, jenis zat narkotika yang disalahgunakan, lama pemakaian, cara pakai zat, diagnosa dan jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
    Pada tahap pengawasan ini bisa termasuk down-top, ini juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan tentang narkotik selain dari badan pemerintah yang ada untuk pengawasan narkotik. Pada tahap ini kebijakan yang ditetapkan selalu dipantau oleh pemerintah dan diawasi berkala setiap 6 bulan atau sewaktu waktu dapat dilaporkan. Untuk pengawasan dari masyarakat juga sangat penting selain untuk pelaku dan badan pemerintah yang melaksanakan pengawasan kebijakan tersebut jika ada hal hal yang menyimpang dari peraturan peraturan yang sudah ditetapkkan.

    Novi Asiye 41120021
    Andryawan Wahyu Pradana 41120022

    Like

  2. Ringkasan proses peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dalam proses pembuatan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

    A. Penyusunan
    Dalam tahap penyusunan perlu melihat bahwa untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan
    sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekola yang bebas dari pengaruh rokok;yang kedua dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok, perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah; dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dibuat sebuah kebijakan/peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

    Kebijakan ini juga dibuat dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan yang sudah berlaku diantaranya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung bahan adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, serta peraturan lainnya yang sudah diundangkan.

    Penentuan sasaran dalam kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah ini diantaranya adalah:
    a. kepala sekolah;
    b. guru;
    c. tenaga kependidikan;
    d. peserta didik; dan
    e. pihak lain di dalam Lingkungan sekolah.

    Lingkungan yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah:
    Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.

    B. Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaannya kebijakan ini mendorong institusi pendidikan yang ada di daerah provinsi/kabupaten untuk
    a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
    b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
    c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
    d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
    e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

    Poin diatas merupakan peraturan terkait lingkungan sekolah, sedangkan dalam kebijakan ini tidak hanya mengenai pengaturan lingkungan sekolah saja, namun dibutuhkan keterlibatan sumber daya yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru dan staf yang bekerja di dalam institusi pendidikan tersebut dan peraturan mengenai hal tersebut tertuang di dalam pasal 5 yang melarang kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.

    C. Pengawasan
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh pihak terkait secara langsung seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat 4 yang berbunyi : Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.

    Secara tidak langsung pemerintah diluar institusi pendidikan yang ada di daerah provinsi/kabupaten juga ikut mengawasi jalannya kebijakan ini dengan skema yang dijelaskan dalam pasal 7 yang berbunyi:
    1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
    2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
    3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

    D. Kesimpulan
    Dari tahap proses penyusunan sampai denngan tahap pengawasan dapat dilihat bahwa kebijakan ini dibuat dengan skema top down yang artinya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat luas terutama untuk lingkungan sekolah.

    Disusun oleh:

    Vincent Exel Susanto (42160017)
    Febrian Moris (42160019)

    Like

  3. Ringkasan proses kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 Tentang “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019”.
    1. Tahap penyusunan
    Dalam peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi untuk periode 5 tahun (2015-2019).
    Tujuan disusunya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder dalam perbaikan dan ketahanan pangan dan gizi. Ikut sertanya masyarakat dan stakeholder dapat meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi sehingga dapat memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal. Selain itu diharapkan dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik. Ruang Lingkup RAD-PG meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di DIY. Pada tahap penyusunan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    2. Pelaksanaan
    Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.Aksesibilitas negara dinilai dari ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan dan konsumsi pangan

    KERANGKA PELAKSANAAN
    1. Kerangka Kelembagaan
    Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di DIY dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.
    2. Peran Sektor Swasta dan Lembaga Masyarakat
    Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor swasta yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat,pelaku usaha, dan media.
    Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatan pelaksanaan melalui pembentukan pilot project yang akan dijadikan sebagai best practice untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan.
    Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang terjangkau masih sangat sedikit.

    3. Instansi Pelaksana (Pemerintah)
    Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini, terdapat pelaksana dari pihak pemerintah dan non pemerintah yang berada di setiap tingkat administrasi, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kecamatan, dan desa.
    Pada tahap pelaksanaan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    3. Pengawasan
    ● Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
    Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA. Tiga tahapan koordinasi ini selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut
    1. Pemantauan dan Evaluasi Awal Pelaksanaan Program
    a) Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis di dalam RAD-PG dengan kondisi
    riil di lapangan;
    b) Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD-PG
    c) Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang:
    – Strategi pencapaian tujuan
    – Kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih, serta
    – Kendala yang akan datang
    d) Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja
    implementasi RAD-PG
    2. Pemantauan dan Evaluasi Pertengahan Pelaksanaan Program
    a) Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada pertengahan
    implementasi melalui:
    – SKPD terkait
    – Stakeholders
    b) Melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai
    c) Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai
    3. Pemantauan dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program
    a) Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir
    implementasi melalui:
    – SKPD terkait
    – Stakeholders
    b) Mengidentifikasi arah pengembangan selanjutnya di SKPD terkait
    c) Menggali informasi pada:
    – Indikator capaian
    – Kendala dan masalah serta solusinya
    d) Melihat usaha
    – Usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan
    dan peningkatan yang telah dicapai oleh SKPD terkait

    ● Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
    Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah: Tujuan monev, permasalahan dan program kerja per tahun dicanangkan, indikator dan capaian masing-masing SKPD, kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya, rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya
    Pada tahap pengawasan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    Violensia chrisianti 42160015
    Oviechristy K S 42160020

    Like

  4. Ringkasan Proses Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Gizi Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    Tahap Penyusunan
    Kebijakan daerah ini dibuat dengan menimbang bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorangan dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Pemberian Air Susu Ibu eksklusif merupakan langkah yang tepat untuk pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan gizi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan tentang perbaikan gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif yang dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi pada bayi, balita, remaja, perempuan wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan pengaruhnya terhadap peningkatan derajat kesehatan individu dan kesejahteraan masyarakat.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Tahap pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya pemerintah menjalankan kebijakan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan, penyediaan informasi masalah gizi, meningkatkan kemampuan keluarga sadar gizi dengan penyediaan informasi gizi dan pendidikan gizi dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Informasi gizi dapat diberikan oleh usaha jasa boga atau usaha pangan industry rumah tangga yang mencakup komposisi makanan-minuman dan nilai gizinya. Pelayanan gizi guna mewujudkan perbaikan gizi pada fasilitas layanan kesehatan, maupun posyandu. Pemberian ASI eksklusif meliputi inisiasi menyusui dini, pemberian dan pemberi ASI eksklusif. Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya : indikasi medis, ibu tidak ada atau terpisah dari bayinya, dan tata cara penggunaan formula bayi dan produk bayi lainnya. Selain dari pemerintah, masyarakatpun harus berperan serta dan mendukung keberhasilan program permerintah dalam upayan Perbaikan Gizi, IMD, Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining Hipotiroid Kongenital. Peran serta masyarakat dapat berupa pemberian sumbangan pemikiran, Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan upaya perbaikan gizi, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya perbaikan gizi dan Program ASI Eksklusif.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Tahap pengawasan
    Pengawasan kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan gizi pada kelompok sasaran dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya perbaikan gizi daerah, dan Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining Hipotiroid Kongenital dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan atau institusi pendidikan. Pengawasan kebijakan ini berupa standarisasi, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi program bidang upaya perbaikan gizi, dan Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining hipotiroid kongenital.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Oleh:
    Yuliana Triwardhani (42160014)
    Dika Christiyanti P (42160016)

    Like

  5. Ringkasan proses kebijakan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
    1. Tahap Penyusunan

    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa narkoba berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, selain itu penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien; Sehingga melihat hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten Trenggalek dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba akhirnya membuat produk hukum daerah tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

    Penyusunan kebijakan meliputi :
    – Pendataan dan Pemetaan
    Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
    – Perencanaan
    Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
     Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemberi gagasan awal. Kemudian pada tahap pendataan dan pemetaan serta perencanaan, pihak yang berperan adalah perangkat daerah.

    2. Tahap Pelakasanaan
    Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, meliputi :
    a. Antisipasi dini :
    Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba meliputi upaya :
    – Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
    – bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
    – melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
    – melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
    – melakukan pengawasan terhadap Pemondokan, Hotel dan tempat-tempat hiburan.

    b. Upaya pencegahan :
    Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan cara :
    – pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;
    – perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
    – pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
    Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.
    – pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkoba;
    Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkoba dengan Sasaran sosialisasi dan edukasi meliputi : Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiwa, pekerja dan masyarakat umum.
    Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiwa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkoba.
    Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.
    – fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba.
    Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa, bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkoba dan Bagi Karyawan dan Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta.
    Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.

    c. Penanggulangan
    Upaya Penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba.

    d. Pasca rehabilitasi
    Terhadap Penyalahguna Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.

    e. Pendanaan

    f. Partisipasi masyarakat
    Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, dengan cara :
    – melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkoba;
    – meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkoba;
    – meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
    – membentuk wadah partisipasi masyarakat;
    – menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
    – terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkoba.

    g. Pelaporan
    Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
     Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program, tanpa melakukan diskusi terbuka kepada masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan dan dirasakan efektif untuk kondisi masyarakat tersebut. Pemerintah memang mengajak partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini, namun dalam bentuk perintah, bukan gagasan dari masyarakat setempat.

    3. Tahap pengawasan
    Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena segala kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dinas kesehatan dan sosial, tanpa mengajak peran masyarakat untuk memberi masukan kegiatan pengawasan yang efektif.

    OLEH
    Jesisca (42160013)
    Yunita Rappun (42160018)

    Like

  6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
    (A) Tahap penyusunan
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa :
    a. dalam rangka menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan dalam fasilitas rehabilitasi medis;
    b. penempatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam fasilitas rehabilitasi medis harus melalui proses wajib lapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan dan perkembangan hukum;
    (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib lapor dalam:
    a. menyelenggarakan program wajib lapor dan/atau rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan
    b. melakukan klaim pembiayaan.
    (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi:
    a. tata cara pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis;
    b. pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim; dan
    c. pelaporan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis.
    (B) Pelaksana kebijakan
    A. Penetapan Fasilitas Rehabilitasi Medis Sebagai Institusi Penerima
    Wajib Lapor (IPWL) Proses penetapan fasilitas rehabilitasi medis sebagai IPWL yang menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika diawali dengan pengusulan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI, atau pimpinan instansi pemerintah lainnya) kepada Menteri Kesehatan. Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL oleh Menteri Kesehatan, fasilitas rehabilitasi medis harus memenuhi satu dari dua syarat berikut:
    1. telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi NAPZA sebelumnya;
    2. mempunyai tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter dan perawat yang pernah menerima pelatihan di bidang gangguan pengunaan NAPZA yang tercatat di Kementerian Kesehatan.
    B. Penetapan Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis di IPWL Tim Pelaksana Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis adalah sekelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terlatih dalam bidang kedokteran adiksi, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi. Penunjukkan tim dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum/Jiwa milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Direktur/Kepala Rumah Sakit milik TNI/POLRI, Kepala Balai Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas atau Kepala Lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat. Masa kerja tim ditetapkan oleh pimpinan IPWL paling singkat 2 (dua) tahun. Tim pelaksana wajib lapor dan rehabilitasi medis terdiri atas dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA. Untuk proses penerimaan wajib lapor, tim bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari:
    1. pelaksanaan asesmen, yang meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor;
    2. penyusunan rencana rehabilitasi; dan
    3. program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
    (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib lapor dalam:
    a. menyelenggarakan program wajib lapor dan/atau rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan
    b. melakukan klaim pembiayaan.
    (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi:
    a. tata cara pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis;
    b. pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim; dan
    c. pelaporan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis.
    (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
    (C) Pengawas kebijakan
    Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian/Lembaga yang memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
    Pada tahap pengawasan kebijakan ini tergolong Top – Down yang berarti dari pemerintah untuk masyarakat.

    Wa Ode Dessy J.Y (42160023)
    Kadek Dewi APS (42160024)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s