Kerusakan Hati Akibat Suplemen Diet Pembakar Lemak

Suplemen diet yang dikenal sebagai “pembakar lemak” biasanya dipasarkan dengan klaim meningkatkan pengeluaran energi melalui perubahan metabolisme lemak. Mereka dipasarkan sebagai produk alami dan penggunaannya dianggap sebagai strategi penurunan berat badan yang aman.

Baca juga: Bahaya Herbalife yang terkontaminasi

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKami melaporkan lima episode cedera hati pada empat pasien. Cedera hati dikaitkan dengan konsumsi berbagai pembakar lemak yang tersedia di pasaran: ekstrak teh hijau (Camellia sinensis), Garcinia gummi-gutta, biji kopi hijau, dan spirulina (ganggang hijau-biru). Para pasien dirawat di Departemen Gastroenterologi dan Hepatologi di University Medical Center Ljubljana, di Slovenia, dari Mei 2010 hingga Juli 2015. Pasien pertama mengalami gagal hati akut dan harus ditangani dengan transplantasi hati. Pasien kedua mengalami hepatitis akut yang pulih secara spontan. Pasien lain memerlukan beberapa kali prosedur bedah akibat pendarahan hebat setelah biopsi hati. Pasien terakhir dirawat untuk dua episode terpisah cedera hati yang diinduksi pembakar lemak setelah mengonsumsi dua produk yang berbeda, pada 2010 dan 2015. Biopsi hati dilakukan pada semua pasien dan pemeriksaan histopatologis menunjukkan tidak ada penyebab lain cedera hati. Penyakit hati metabolis, autoimun, dan viral dieksklusikan, membuat konsumsi pembakar lemak tanpa pengawasan menjadi agen penyebab yang paling mungkin.

teh herbalife bisa berbahaya

Kata kunci: hepatotoksisitas, suplemen diet, cedera hati akut, transplantasi hati

 

Fat burner-induced acute liver injury: Case of four patients

Nutrition 47 (2018) 110–114

Aleksandar Gavric M.D. a,*, Marija Ribnikar M.D. a, Lojze Šmid M.D., Ph.D. a, Boštjan Luzar M.D., Ph.D. b, Borut Štabuc M.D., Ph.D. a

a Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

b Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

dukung dokteryoseph.com

Diterjemahkan oleh Yoseph Leonardo Samodra

4 thoughts on “Kerusakan Hati Akibat Suplemen Diet Pembakar Lemak

  1. Andryawan Wahyu Pradana February 21, 2018 — 10:54 pm

    Ringkasan proses Kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    A. Tahap Penyusunan
    Kebijakan ini di buat dengan melihat bahwa tingginya angka penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Bangka Belitung. Di kepulauan Bangka Belitung tercatat angka penyalahguna narkoba mencapai 17.238 jiwa dan diurutan ke-25 pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Melihat hal tersebut pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merasa sangat perlu mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanggulangan penyalah gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dimana peraturan ini diharapkan dapat menurunkan angka penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahap ini bisa dilihat dari data tingginya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat indonesia, peraturan ini dibentuk untuk mengatur tentang penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat adiktif laiinya. Pada peraturan dari kebijakan pemerintah ke rakyat tergolong top – bottom, dikarenakan pemerintah menetapkan peraturan untuk masyarakat, bukan desakan dari masyarakat. Melainkan dari tinggi nya penyalahgunaan narkoba 17.238 jiwa menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang direalisasikan untuk masyarakat.
    B. Tahap Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan diawali dengan dilakukannya antisipasi dini berupa memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya dan pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan hal ini dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat setempat. Setelah itu dilakukan tahap pencegahan secara:
    1. Primer:
    a. Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
    b. Diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
    c. Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. keagamaan dan kelompok rentan.
    2. Sekunder
    Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
    3. Tersier
    Upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan social
    Pelaksanaan upaya pencegahan ini dapat dilakukan di keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama, media massa dan tempat ibadah. Pada tahap pelaksaan ini dapat ditarik kesimpulan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya zat terlarang jika tidak bijak dalam menggunakannya, pada peraturan ini dapat menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat jika diterapkan, kebijakan ini top-down yakni usaha usaha pemerintah untuk diterapkan kepada masyarakat melalui media media yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi.
    C. Tahap Pengawasan
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan ini secara berkala setiap setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten/Kota Kepada Gubernur sedangkan Gubernur melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup provinsi Kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Badan Narkotika Nasional dan Kapolri melalui Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
    Kegiatan wajib lapor dilakukan dalam bentuk rekapitulasi data penerapan prosedur wajib lapor, cakupan proses wajib lapor, tantangan dan hambatan proses wajib lapor, kualitas layanan IPWL, jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi, jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk data atau informasi pecandu NAPZA paling sedikit memuat tentang jumlah pecandu narkotika yang ditangani, identitas pecandu narkotika, jenis zat narkotika yang disalahgunakan, lama pemakaian, cara pakai zat, diagnosa dan jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
    Pada tahap pengawasan ini bisa termasuk down-top, ini juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan tentang narkotik selain dari badan pemerintah yang ada untuk pengawasan narkotik. Pada tahap ini kebijakan yang ditetapkan selalu dipantau oleh pemerintah dan diawasi berkala setiap 6 bulan atau sewaktu waktu dapat dilaporkan. Untuk pengawasan dari masyarakat juga sangat penting selain untuk pelaku dan badan pemerintah yang melaksanakan pengawasan kebijakan tersebut jika ada hal hal yang menyimpang dari peraturan peraturan yang sudah ditetapkkan.

    Novi Asiye 41120021
    Andryawan Wahyu Pradana 41120022

    Like

  2. Ringkasan proses peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dalam proses pembuatan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

    A. Penyusunan
    Dalam tahap penyusunan perlu melihat bahwa untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan
    sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekola yang bebas dari pengaruh rokok;yang kedua dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok, perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah; dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dibuat sebuah kebijakan/peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

    Kebijakan ini juga dibuat dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan yang sudah berlaku diantaranya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tertulis dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung bahan adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, serta peraturan lainnya yang sudah diundangkan.

    Penentuan sasaran dalam kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah ini diantaranya adalah:
    a. kepala sekolah;
    b. guru;
    c. tenaga kependidikan;
    d. peserta didik; dan
    e. pihak lain di dalam Lingkungan sekolah.

    Lingkungan yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah:
    Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.

    B. Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaannya kebijakan ini mendorong institusi pendidikan yang ada di daerah provinsi/kabupaten untuk
    a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
    b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
    c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
    d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
    e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

    Poin diatas merupakan peraturan terkait lingkungan sekolah, sedangkan dalam kebijakan ini tidak hanya mengenai pengaturan lingkungan sekolah saja, namun dibutuhkan keterlibatan sumber daya yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru dan staf yang bekerja di dalam institusi pendidikan tersebut dan peraturan mengenai hal tersebut tertuang di dalam pasal 5 yang melarang kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.

    C. Pengawasan
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh pihak terkait secara langsung seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat 4 yang berbunyi : Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.

    Secara tidak langsung pemerintah diluar institusi pendidikan yang ada di daerah provinsi/kabupaten juga ikut mengawasi jalannya kebijakan ini dengan skema yang dijelaskan dalam pasal 7 yang berbunyi:
    1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
    2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
    3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

    D. Kesimpulan
    Dari tahap proses penyusunan sampai denngan tahap pengawasan dapat dilihat bahwa kebijakan ini dibuat dengan skema top down yang artinya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat luas terutama untuk lingkungan sekolah.

    Disusun oleh:

    Vincent Exel Susanto (42160017)
    Febrian Moris (42160019)

    Like

  3. Ringkasan proses kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 Tentang “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019”.
    1. Tahap penyusunan
    Dalam peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi untuk periode 5 tahun (2015-2019).
    Tujuan disusunya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder dalam perbaikan dan ketahanan pangan dan gizi. Ikut sertanya masyarakat dan stakeholder dapat meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi sehingga dapat memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal. Selain itu diharapkan dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik. Ruang Lingkup RAD-PG meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di DIY. Pada tahap penyusunan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    2. Pelaksanaan
    Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.Aksesibilitas negara dinilai dari ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan dan konsumsi pangan

    KERANGKA PELAKSANAAN
    1. Kerangka Kelembagaan
    Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di DIY dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.
    2. Peran Sektor Swasta dan Lembaga Masyarakat
    Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor swasta yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat,pelaku usaha, dan media.
    Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standardisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatan pelaksanaan melalui pembentukan pilot project yang akan dijadikan sebagai best practice untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan.
    Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang terjangkau masih sangat sedikit.

    3. Instansi Pelaksana (Pemerintah)
    Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini, terdapat pelaksana dari pihak pemerintah dan non pemerintah yang berada di setiap tingkat administrasi, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan kecamatan, dan desa.
    Pada tahap pelaksanaan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    3. Pengawasan
    ● Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
    Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA. Tiga tahapan koordinasi ini selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut
    1. Pemantauan dan Evaluasi Awal Pelaksanaan Program
    a) Mengkonfirmasi kondisi yang tertulis di dalam RAD-PG dengan kondisi
    riil di lapangan;
    b) Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD-PG
    c) Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang:
    – Strategi pencapaian tujuan
    – Kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih, serta
    – Kendala yang akan datang
    d) Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja
    implementasi RAD-PG
    2. Pemantauan dan Evaluasi Pertengahan Pelaksanaan Program
    a) Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada pertengahan
    implementasi melalui:
    – SKPD terkait
    – Stakeholders
    b) Melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai
    c) Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai
    3. Pemantauan dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program
    a) Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada akhir
    implementasi melalui:
    – SKPD terkait
    – Stakeholders
    b) Mengidentifikasi arah pengembangan selanjutnya di SKPD terkait
    c) Menggali informasi pada:
    – Indikator capaian
    – Kendala dan masalah serta solusinya
    d) Melihat usaha
    – Usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan
    dan peningkatan yang telah dicapai oleh SKPD terkait

    ● Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
    Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah: Tujuan monev, permasalahan dan program kerja per tahun dicanangkan, indikator dan capaian masing-masing SKPD, kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya, rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya
    Pada tahap pengawasan kebijakan ini, termasuk dalam kategori Top Down

    Violensia chrisianti 42160015
    Oviechristy K S 42160020

    Like

  4. Yuliana Triwardhani February 23, 2018 — 6:05 am

    Ringkasan Proses Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Gizi Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    Tahap Penyusunan
    Kebijakan daerah ini dibuat dengan menimbang bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorangan dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Pemberian Air Susu Ibu eksklusif merupakan langkah yang tepat untuk pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan gizi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan tentang perbaikan gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif yang dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi pada bayi, balita, remaja, perempuan wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan pengaruhnya terhadap peningkatan derajat kesehatan individu dan kesejahteraan masyarakat.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Tahap pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya pemerintah menjalankan kebijakan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan, penyediaan informasi masalah gizi, meningkatkan kemampuan keluarga sadar gizi dengan penyediaan informasi gizi dan pendidikan gizi dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Informasi gizi dapat diberikan oleh usaha jasa boga atau usaha pangan industry rumah tangga yang mencakup komposisi makanan-minuman dan nilai gizinya. Pelayanan gizi guna mewujudkan perbaikan gizi pada fasilitas layanan kesehatan, maupun posyandu. Pemberian ASI eksklusif meliputi inisiasi menyusui dini, pemberian dan pemberi ASI eksklusif. Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya : indikasi medis, ibu tidak ada atau terpisah dari bayinya, dan tata cara penggunaan formula bayi dan produk bayi lainnya. Selain dari pemerintah, masyarakatpun harus berperan serta dan mendukung keberhasilan program permerintah dalam upayan Perbaikan Gizi, IMD, Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining Hipotiroid Kongenital. Peran serta masyarakat dapat berupa pemberian sumbangan pemikiran, Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan upaya perbaikan gizi, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya perbaikan gizi dan Program ASI Eksklusif.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Tahap pengawasan
    Pengawasan kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan gizi pada kelompok sasaran dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya perbaikan gizi daerah, dan Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining Hipotiroid Kongenital dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan atau institusi pendidikan. Pengawasan kebijakan ini berupa standarisasi, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi program bidang upaya perbaikan gizi, dan Pemberian ASI Eksklusif serta Skrining hipotiroid kongenital.

    Pada tahap ini tergolong top-down

    Oleh:
    Yuliana Triwardhani (42160014)
    Dika Christiyanti P (42160016)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close