jalan indah menjadi presenter handal

Presentasi Keren Dimulai dari Menyusun Cerita Keren

Bayangkan anda sedang berdiri di hadapan 500 orang yang ingin melihat anda mempresentasikan sebuah teknik baru penanganan suatu kondisi medis. Alat presentasi sudah siap menampilkan slide pertama anda. Wajah-wajah penuh harap tampak di sana-sini. Jantung anda berpacu makin cepat, keringat dingin mulai membasahi punggung anda. Anda tersenyum pada penonton, mengambil nafas panjang dan menghembuskannya dengan elegan, lalu mulai dengan mengucapkan salam.

Presentasi mulai dengan ritme yang relatif stabil hingga akhir. Slide demi slide menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan latar belakang yang membantu penonton memahami apa yang ingin anda sampaikan tanpa menggantikan posisi anda. Penonton sesekali berdecak kagum, membuat anda makin percaya diri dan tak merisaukan lagi kelembaban berlebih akibat keringat dingin sedari tadi. Tepuk tangan membahana seantero ruangan saat anda menutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Percayalah, anda layak mendapatkan pujian karena anda telah memberikan presentasi yang baik.

Faktor terpenting dari sebuah presentasi yang keren adalah penyusunan cerita yang keren. Materi presentasi yang membosankan bisa menjadi sebuah presentasi yang menarik jika dibungkus dan disajikan dengan alur penceritaan yang seru. Percuma saja jika ada suatu ide atau temuan yang amat menarik tetapi gagal terkenal hanya gara-gara presentasi yang buruk. Jika butuh sesuatu yang membosankan untuk dilakukan maka penonton anda akan lebih memilih menulusuri publikasi ilmiah di perpustakaan alih-alih menghadiri presentasi anda.

jalan indah menjadi presenter handal

Bercerita adalah kunci presentasi yang paling penting. Banyak orang yang tahu banyak hal, bahkan mungkin paham dan paling ahli di bidangnya, namun hanya sedikit orang yang mampu menyajikannya dalam presentasi yang baik. Paparan teknis suatu hal atau penyajian statistik yang dingin dan monoton tentu bukanlah sebuah sajian yang menarik penonton. Belum lagi ketika banyak gambar atau hiasan tidak relevan ditambahkan pada presentasi yang buruk tadi, maka makin lengkaplah penderitaan pemirsa presentasi tersebut. Jadikan penonton anda sebagai penikmat presentasi anda.

Ada yang bilang bahwa presentasi yang baik harus pakai poin-poin (bulleted list), ada pula yang mengharamkannya. Ada yang menekankan pada kata-kata yang mudah diingat dalam tipografi yang indah, ada pula yang hanya menampilkan beberapa gambar dalam presentasi indahnya. Ada banyak tips dan trik dalam menyusun slide presentasi idaman, namun kadang saling bertentangan. Nantinya seiring waktu anda bisa memilih tampilan yang pas dengan gaya anda. Untuk masalah tampilan biarlah jadi yang kesekian, kita fokuskan dulu pada sisi story-telling dari sebuah presentasi. Ingatlah bahwa presentasi merupakan sebuah penampilan, layout dan komponen lainnya memang penting tetapi percayalah bahwa cerita lisan anda saat presentasi ialah komponen utamanya karena penampilan anda secara keseluruhanlah yang akan dinilai oleh penonton. Apa gunanya slide anda dinilai luar biasa tetapi secara keseluruhan penonton jengkel telah membuang waktu menonton anda tampil presentasi.

Persiapan membuat presentasi yang mengguncang dunia bukanlah dimulai dengan membuka software pembuat slide presentasi. Bukan pula browsing gambar ilustrasi atau merancang animasi. Persiapan wajibnya adalah riset. Riset mengenai apa yang akan anda presentasikan. Pastikan anda memiliki pasokan data, informasi, dan wawasan yang cukup mengenai apa yang akan anda presentasikan. Jika anda akan presentasi ilmiah, ada baiknya dokumentasikan semua sumber yang anda miliki sehingga mudah untuk menelusurinya kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan berbagai hal sebagai bahan cerita yang keren harus jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang anda pakai untuk membuat slidenya. Waktu persiapan yang banyak juga harus dialokasikan untuk latihan hingga gladi resik presentasi. Intinya proses pembuatan slide presentasi jangan sampai menjadi porsi terbesar persiapan presentasi anda.

Bahan yang sudah terkumpul selanjutnya harus disarikan dalam kerangka sebuah (atau beberapa) cerita. Setiap orang suka mendengarkan cerita yang bagus, maka buatlah cerita yang bagus. Komponen dasar cerita yang bagus adalah alur yang seru, tokoh baik, tokoh jahat, dan ending yang jelas. Semua jenis presentasi bisa menggunakan pendekatan ini. Perlu banyak latihan untuk membiasakan konversi artikel atau makalah menjadi sebuah dongeng yang dapat mengubah karir atau hidup anda.

Mulailah dengan corat-coret di kertas atau papan tulis sebelum mulai membuka laptop atau komputer anda. Skema sederhana alur cerita, daftar hal-hal penting sebagai tokoh antagonis dan protagonis, serta take home message yang jelas dan mudah diingat sebagai akhir cerita merupakan hal-hal yang akan jauh lebih mudah dan cepat tertuang di media analog seperti kertas dan pulpen. Silahkan buka laptop dan smartphone jika memang diperlukan untuk mempersiapkan rincian cerita anda. Ketika cerita anda sudah lengkap maka cobalah melihatnya sekali lagi dari awal hingga akhir.

Pastikan anda sudah puas dengan cerita yang anda susun. Aneh jika kita mengharap orang lain puas akan hal yang kita sendiri sebagai pembuatnya masih merasa tidak puas akan hal tersebut. Kini siapkan slide presentasi yang dapat membantu anda bercerita pada penonton. Tak perlu menuliskan lengkap naskah cerita anda, cukup sajikan beberapa kata kunci atau gambar terkait agar anda tak lupa komponen-komponen cerita yang sudah anda persiapkan. Ketika slide demi slide telah rampung, tontonlah slidenya secara kronologis dari awal. Jika ada yang janggal segeralah revisi slide presentasi anda karena anda sudah tahu gambaran besarnya.

Cerita indah yang tersusun dengan dilengkapi slide presentasi pemanja mata akan jadi sia-sia jika tidak diceritakan dengan baik. Kuncinya adalah latihan dan latihan. Dan tentu saja gladi bersih alias latihan akhir. Tiga kali latihan presentasi mungkin masih kurang bagi beberapa orang, silahkan tambahkan latihan secukupnya (mungkin artinya banyak kali lagi) hingga anda bisa tampil bercerita dengan baik tanpa penonton sungguhan. Ketika menghadapi penonton sungguhan jadikanlah itu sebagai latihan untuk presentasi anda yang lain. Tak ada yang bisa menggantikan latihan sebagai pelancar anda tampil di hadapan penonton.

Ketika tepuk tangan penonton mereda, anda sadar bahwa sudah waktunya turun dari panggung dan sorotan ratusan mata. Kembalilah ke tempat duduk anda dengan bangga karena telah memberikan tontonan yang berharga. Yakinlah bahwa investasi anda menyiapkan bahan presentasi, menyusun cerita, merangkai slide demi slide, hingga latihan demi latihan tak sia-sia. Semuanya terbayar lunas dengan kepuasan sesaat telah menjadi manusia berharga. Jangan terlena dengan kesuksesan yang telah anda raih. Yakinlah bahwa anda mampu menyajikan presentasi yang selalu mempesona dan berguna. Tenang saja, jadwal presentasi selanjutnya telah menanti anda.

Ditulis oleh Yoseph Samodra pada 11 Februari 2018 di Sleman.

5 thoughts on “Presentasi Keren Dimulai dari Menyusun Cerita Keren

  1. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu nomor 7 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, manun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat. Kebijakan ini dibuat dalam menindaklanjuti ketentuan pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika.
    Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seleksif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khaspada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkoba dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
    Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah a). Keagamaan, b). Keadilan, c). Pengayoman, d). Kemanusiaan, e). Ketertiban, f). Perlindungan, g). Keamanan, h).nilai – nilai ilmiah, i). Kepastian hukum, j). Kemitraan, k). Kearifan lokal. Tujuan penetapan peraturan ini adalah : 1. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah. 2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 3. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penangulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap. 4. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap.
    Tugas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penangulangan adalah memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, memberikan upaya khusus rehabilitasi, melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kewenangan pemerintah daerah adalahmenetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dn penaggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, memberikan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial didaerah dan mengatur serta mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasii sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta maupun masyarakat.
    Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. penyebaran informasi yang benar;
    b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
    c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
    d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
    e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
    f. melakukan kegiatan tes urine.

    Menurut Pasal 7, upaya pencegahan dilaksanakan melalui:
    a. keluarga;
    b. Satuan Pendidikan;
    c. masyarakat;
    d. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
    e. Badan Usaha;
    f. Tempat Usaha;
    g. Hotel/Penginapan;
    h. Tempat Hiburan; dan
    i. Media Massa.

    1. Upaya Pencegahan melalui Keluarga (menurut pasal 8). Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:
    a. memberi pendidikan keagamaan;
    b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
    c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
    d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
    2. Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
    Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
    a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
    b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
    c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
    d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
    f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
    g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.
    3. Upaya Pencegahan melalui Masyarakat
    (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
    a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
    b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
    d. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
    e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
    (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta.

    4. Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD. Paragraf 1 Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah
    (1) Setiap Institusi ini adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
    (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.
    5. Pencegahan Melalui DPRD
    (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
    a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
    b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
    c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
    d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
    6. Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara:
    a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
    b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
    c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
    d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
    e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
    7. Pencegahan melalui Media Massa di Daerah
    Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
    a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
    b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    Dalam rangka pencegahan dilakukan upaya khusus berupa Pendampingan dan Advokasi. Pendampingan dan advokasi diberikan kepada Pecandu yang belum cukup umur, yang terindikasi mengguanakan NAPZA, tertangkap tangan membawa NAPZA, dan Pecandu NAPZA yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
    Dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan ini, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten turun langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Dalam hal ini pula Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah akan dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
    Agar peraturan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya Pemerintah membentuk forum koordinasi yang beranggotakan Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda yang mana ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan persetujuan DPRD.
    Sebagai penghargaan atas upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
    Jika terdapat pelanggaran dalam hal upaya pencegahan melalui satuan pendidikan, masyarakat, DPRD, dan Media Massa di Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dan, denda administratif. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan, tetap tidak ditepati maka akan akan dikenakan denda admnistratif sebesar Rp. 500.000.
    Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
    Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama yang melanggar diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. Penanggung jawab Tempat Usaha, Penanggung jawab Hotel/Penginapan, Penanggung jawab tempat hiburan yang melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

    Novi Asiye 42160021
    Wa Ode Dessy J 42160023
    Kadek Dewi APS 42160024

    Like

  2. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
    I.I Batasan/definisi
    • Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
    • Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
    • Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adaiah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
    • Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

    I.2. RUANG LINGKUP
    Peraturan Presiden ini meliputi:
    1. KSPG
    • Tujuan dibuatnya kebijakan strategis ini adalah untuk mewujudkan :
    – peningkatan ketersediaan energi, protein, vitamin, dan mineral
    – peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral sampai batas ideal
    – peningkatan skor pola pangan harapan
    – perbaikan status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi,lainnya
    – pencegahan peningkatan prevalensi obesitas terutama pada penduduk usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

    • KSPG disusun oleh Dewan Ketahanan Pangan dan ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini untuk jangka waktu tahun 2O17-2O19.

    • Kebijakan strategis ini meliputi :
    a. Ketersediaan pangan
    Kebijakan yang ada meliputi :
    – peningkatan produksi pangan dalam negeri
    – penguatan cadangan pangan nasional
    – penguatan perdagangan pangan
    – penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal

    b. Keterjangkauan pangan
    Kebijakan yang ada meliputi :
    – efisiensi pemasaran pangan
    – penguatan sistem logistik pangan
    – stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya
    – pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi
    – penanganan kerawanan pangan dan gizi
    – penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

    c. Pemanfaatan pangan
    Kebijakan yang ada meliputi :
    – pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman
    – pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizi
    – peningkatan pengawasan keamananan pangan

    d. Perbaikan gizi masyarakat
    Kebijakan yang ada meliputi :
    – perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman
    – perbaikan atau pengayaan gizi pargan tertentu
    – penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi
    – penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan
    – perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya
    – penguatan sistem surveilan pangan dan gizi
    – penguatan program gbi lintas sektor melalui program sensitif gizi

    e. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
    Kebijakan yang ada meliputi :
    – penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada
    – penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada
    – penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ada
    – pengembangan kemitraan antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan

    2. RAN-PG
    • Rencana aksi pangan dan gizi disusun dengan mengacu pada KSPG, ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2O17-2O19.
    • RAN-PG disusun oleh kementerian/lembaga terkait dan dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional RAN-PG terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.
    • RAN-PG ditetapkan oleh menteri /kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
    • Pelaksanaan RAN-PG dilakukan oieh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

    • Lima Pilar RAN-PG
    Meliputi:
    a. Perbaikan gizi masyarakat
    Antara lain :
    – promosi dan pendidikan gizi masyarakat
    – pemberian suplementasi gizi
    – pelayanan kesehatan dan masalah gizi
    – pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi
    – jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi
    – pendidikan anak usia dini

    b. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
    Antara lain:
    – produksi pangan dalam negeri
    – penyediaan pangan berbasis sumber daya local
    – distribusi pangan
    – konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral
    – peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi

    c. Mutu dan keamanan pangan
    Antara lain :
    – pengawasan regulasi dan standar gizi
    – pengawasan keamanan pangan segar
    – pengawasan keamanan pangan olahan
    – pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum
    – promosi keamanan pangan

    d. Perilaku hidup bersih dan sehat
    Antara lain :
    – pencegahan dan pengendalian penyakit menular
    – pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
    – penyediaan air bersih dan sanitasi
    – penerapan kawasan tanpa rokok
    – penerapan perilaku sehat

    e. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi
    Antara lain :
    – perencanaan pangan dan gizi
    – penguatan peranan lintas sector
    – penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi
    – pelibatan pemangku kepentingan
    – pemantauan dan evaluasi
    – penyusunan dan penyampaian laporan

    3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
    • Evaluasi pelaksanaan KSPG dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan paling sedikit dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali atau pada akhir periode KSPG.
    • Laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati dan walikota kepada Gubernur, sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selanjutnta gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi kepada menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kemudian menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksaan RAN-PG dan RAD-PG kepada Presiden sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
    • KSPG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah nasional.
    • RAN-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan perubahan KSPG.

    4. Pendanaan
    Pelaksanaan KSPG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Yuliana Triwardhani 42160014
    Dika C.P 42160016
    Oviechristy K.S 42160020

    Like

  3. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan daerah provinsi sulawesi barat nomor 3 tahun 2016 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotopika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.jika zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika, kafein dan nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan bik bagi dirinya dan atau lingkungannya. Narkotika psikotropika dan zat adiktif laiinya merupakan bahan yang bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat.
    Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberi perintah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa masyarakat diharapkan melakukan antisipasi dini melalui cara-cara : (a.) menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa, seperti menanamkan perilaku hidup sehat, memberi pengertian mengenai asupan makanan yang baik dan bahaya, memberi pengetahuan fungsi organ tubuh yang dapat tergangu akibat obat-obatan terlarang (b.) memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahayanya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, seperti menjelaskan informasi mengenai jenis obat, bahaya tiap jenis, dampak bagi organ tubuh dan penyakit yang diakibatkan serta dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan obat-obatan tersebut (c.) bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dilakukan melalui pendidikan bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di perguruan tinggi dan sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan anak, bersama merancang program pemantauan, pencegahan, dan juga program penanggulangan yang holistik, koordinasi dengan tnaa pengajar dan karyawan untuk mengawasi siswa/mahasiswanya dan melaporkan kepada pimpinan sekolah apabila mengetahui siswanya menggunakan obat tersebut (d.) tanggap lingkungan melalui peran aktif, yaitu perhatian orang tua terhadap lingkungan rumah dimana anak-anak mereka tumbuh, mendeteksi perubahan perilaku anak, perubahan masa peralihan anak dan perubahan perilaku anak yang mulai terkspos pada obat-obatan. (e.) bekerja sama dengan lingkungan rumah, seperti RT, RW, tetangga dan membuat sistem pemantauan keamanan bersama (f.) hubungan interpersonal yang baik, seperti menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan menciptakan kondisi keluarga yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Antisipasi dini juga dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah dan kegiatan bersama lainnya.
    Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya meliputi: pencegahan primer yang merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan dan pencegahan tersier adalah upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi sosial, agar tidak mengalami kekambuhan.
    Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial (seperti motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial dan konseling psikososial serta pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan). Pemerintah mengeluarkan peraturan wajib lapor bagi Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh orang tua atau wali atau pelaku/korban yang dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Menteri Sosial.
    Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NarkobaPemerintah Daerah melakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Forum Koordinasi dan dapat melibatkan masyarakat yang dimulai dari kegiatan pemberantasan, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
    Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 mengenai rehabilitasi medis, rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akan dilaksanakan difasilitas rehabilitasi medis yang mana diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang meliputi : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi tertentu, sehingga Fasilitas rehabilitasi medis yang tidak menerima rehabilitasi medis bagi pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya akan dikenakan Sanksi Administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan sementara; atau d. pencabutan izin.
    Selain itu, Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengirim, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengedarkan, menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, akan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
    Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, akan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagipecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya, tidak dituntut pidana.
    Pecandu Narkotika yang telah cukup yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah, tidak dituntut pidana.
    Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan diri akan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bagi keluarga Pecandu Narkotika yang telah cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jesisca 42160013
    Yunita Rappun 42160018
    Andryawan Wahyu Pradana 42160022

    Like

  4. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan bupati bantul daerah kabupaten Bantul nomor 18 tahun 2016 tentang kawasan sehat bebas asap rokok. Seperti yang sudah diketahui bahwa rokok maupun asap rokok merupakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan dengan banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan seperti hipertensi, penyakit jantung, serta kanker dan berbagai penyakit vaskular lainnya.

    Dalam peraturan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian pembahasan:

    1. Administratif
    – Peraturan ini dibuat dengan menimbang bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap bahaya asap rokok, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Bupati berwenang menetapkan kawasan-kawasan yang harus terbebas dari asap rokok.
    – Peraturan ini juga dibuat dengan mengingat peraturan yang telah dibuat oleh menteri kesehatan menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per /XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah, tempat umum, maupun di kawasan institusi pendidikan, institusi pemerintahan serta institusi kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah larangan merokok di lingkungan dimana terdapat anak-anak dan ibu hamil.
    – Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya, yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
    – Penanggung jawab yang dimaksud dalam peraturan adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta

    2. Peraturan
     Di dalam peraturan ini setiap orang yang berada dalam kawasan sehat bebas asap rokok harus terbebas dari asap rokok. Kawasan sehat bebas asap rokok yang dimaksud terdapat di dalam Bab II pasal 4 diantaranya adalah: a. rumah; b. fasilitas pelayanan kesehatan; c. tempat proses belajar mengajar; d. arena kegiatan anak-anak; e. tempat ibadah; f. angkutan umum; g. tempat kerja; h. tempat umum dan; i. tempat untuk pertemuan atau rapat.
     Penanggung jawab tempat yang dimaksud dalam pasal 4 wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok bagi orang yang merokok
     Dalam pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang melakukan kegiatan: a. merokok; b. memproduksi atau membuat rokok; c. menjual rokok; d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau; e. mempromosikan rokok.
     Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
    a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar; b. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama; c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; e. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok; dan f. dipasang informasi tentang bahaya asap rokok.
     Penanggung jawab kawasan sehat bebas rokok wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan bebas asap rokok dan tanda/peringatan “kawasan bebas asap rokok” harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat
     Dalam rangka mewujudkan kawasan sehat bebas asap rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Penanggung Jawab berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sesuai tugas dan fungsinya. Pembinaan yang dimaksud dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, terhadap pelaksanaan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok
     Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok. Semua pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dilakukan secara persuasif.
     Dalam BAB IV pasal 13 dikatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa: a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok; dan e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

    3. Sanksi
    – Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sanksi administratif.
    – Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa; a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; dan c. Pernyataan tidak senang.
    – Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati, atasan langsung Penanggung Jawab, atau Penanggung Jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.

    Violensia Chrisianti (42160015)
    Vincent Exel Susanto (42160017)
    Febrian Moris (42160019)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s