sarapan aneka macam

Batasan Operasional Panduan Proses Asuhan Gizi Terstandar 2014

Berikut ini adalah batasan operasional dalam Panduan PAGT 2014:

  1. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
  2. Berpikir Kritis adalah kemampuan menganalisis masalah gizi, merumuskan dan mengevaluasi pemecahan masalah dengan mendengarkan dan mengamati fakta serta opini secara terintegrasi. Karakteristik dan cara berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir konseptual, rasional, kreatif, mandiri, dan memiliki keinginan untuk tahu lebih dalam.
  3. Dietetik adalah integrasi, aplikasi dan komunikasi dari prinsip-prinsip keilmuan makanan, gizi, sosial, dan keilmuan dasar untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal secara individual melalui pengembangan, penyediaan dan pengelolaan pelayanan gizi dan makanan di berbagai area/lingkungan/latar belakang praktek pelayanan.
  4. Konseling Gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah yang dilaksanakan oleh Tenaga Gizi untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi sehingga pasien dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya.
  5. Kolaborasi yaitu proses dimana individu, kelompok dengan kepentingan yang sama bergabung untuk menangani masalah yang teridentifikasi. Pada pelaksanaan PAGT dietisien mengkomunikasikan rencana, proses, dan hasil monitoring evaluasi kegiatan asuhan gizi kepada pasien dan petugas kesehatan lain yang menangani masalah gizi tersebut.
  6. Membuat keputusan yaitu proses kritis dalam memilih tindakan yang terbaik dalam proses asuhan gizi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
  7. Memecahkan masalah yaitu proses yang terdiri dari identifikasi masalah gizi, formulasi pemecahan masalah, implementasi dan evaluasi hasil. Baca juga: Panduan Analisis Kebijakan Kesehatan
  8. Monitoring dan Evaluasi Gizi adalah kegiatan untuk mengetahui respon pasien/ klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya.
  9. Nutrisionis Registered (NR) adalah tenaga gizi sarjana terapan gizi dan sarjana gizi yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
  11. Pendekatan pada Proses Asuhan Gizi adalah identifikasi dan pengaturan berbagai kegiatan secara sistematis serta interaksi antara berbagai kegiatan yang menekankan pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan gizi, nilai tambah dari proses yang dilakukan, efektivitas dan unjuk kerja serta penggunaan ukuran yang objektif untuk perbaikan berkelanjutan.
  12. Preskripsi Diet adalah rekomendasi kebutuhan zat gizi pasien secara individual mulai dari menetapkan kebutuhan energi, komposisi zat gizi yang mencakup zat gizi makro dan mikro, jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makan dan rute pemberian makanan. Preskripsi diet dirancang berdasarkan pengkajian gizi, komponen diagnosis gizi, rujukan, rekomendasi, kebijakan dan prosedur serta kesukaan dan nilai-nilai yang dianut oleh pasien/klien.
  13. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas yang dilakukan oleh tenaga gizi, melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir yang meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi.
  14. Registered Dietisien (RD) adalah tenaga gizi sarjana terapan gizi atau sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi (internship) dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mengurus izin memberikan pelayanan gizi, makanan dan dietetik dan menyelenggarakan praktik gizi mandiri.
  15. Rujukan Gizi adalah sistem dalam pelayanan gizi rumah sakit yang memberikan pelimpahan wewenang yang timbal balik atas pasien dengan masalah gizi, baik secara vertikal maupun horizontal.
  16. Technical Registered Dietisien (TRD) adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan diploma tiga gizi sesuai aturan yang berlaku atau Ahli Madya Gizi (AMG) yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga Gizi meliputi Technical Registered Dietisien (TRD), Nutrisionis Registered (NR) dan Registered Dietisien (RD).

sarapan aneka macam

Sumber:

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Pedoman proses asuhan gizi terstandar (PAGT). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2014. (ISBN 978-602-235-676-9) [hal. 3-6]

dukung dokteryoseph.com

12 thoughts on “Batasan Operasional Panduan Proses Asuhan Gizi Terstandar 2014

  1. RINGKASAN KONTEKS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 188/45/KEP/412.11/2015 TENTANG TIM PEMBINA POS GIZI (COMMUNITY FEEDING CENTER) DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

    Gizi buruk merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih sering terjadi di Indonesia. Masalah gizi buruk ini merupakan masalah kesehatan yang terkait erat dengan sosioekonomi dan budaya di masyarakat. UNICEF (1998), mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab kurang gizi dapat dilihat dari penyebab langsung, tidak langsung, pokok permasalahan, dan akar masalah. Faktor penyebab langsung meliputi makanan tidak seimbang dan infeksi, sedangkan faktor penyebab tidak langsung meliputi ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Beberapa faktor penyebab langsung dari masalah gizi kurang ini berkaitan dengan konsumsi gizi, dimana pada periode 1995 – 2000, masih dijumpai hampir 50% rumah tangga mengkonsumsi makanan kurang dari 70% terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan (2200 Kkal/kapita/hari, 48 gram protein/kapita/ hari).

    Secara nasional pada tahun 2015, provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua untuk kasus balita gizi buruk setelah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim pada 2015, angka balita gizi buruk di Jatim mencapai 1,8% dari jumlah balita serkitar 3,747 juta atau 10% dari total penduduk sekitar 37,47 juta jiwa. Berarti jumlah balita gizi buruk di Jatim mencapai 6.745 balita. Data Dinkes Kab. Bojonegoro pada tahun 2011 sebanyak 110 balita menderita gizi buruk. Pada tahun 2012 ada 65 balita, tahun 2013 ada 48 balita, tahun 2014 ada 34 balita, sedangkan tahun 2015 ada 27 balita menderita gizi buruk.

    Menyikapi permasalahan gizi buruk ini, Bupati Bojonegoro mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan tim Pembina pos gizi (Community Feeding Center) yang memiliki tugas sebagai berikut:
    1. Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program serta organisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pos gizi
    2. Memfasilitasi terbentuknya pos gizi di masyarakat
    3. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyakarat dalam pelaksanaan pos gizi; dan
    4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya ke bupati
    Dengan adanya tim Pembina pos gizi dengan tugas seperti yang telah disebutkan diatas, diharapkan masyarakat dapat dibina supaya nantinya dapat menangani permasalahan gizi sederhana secara mandiri.

    Sumber:
    http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/04/jawa-timur-tempati-posisi-kedua-di-indonesia-untuk-kasus-balita-gizi-buruk

    http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/307504/2017,_jumlah_penderita_gizi_buruk_di_bojonegoro_sebanyak_19_balita.html

    Devi, Mazarina. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Status Gizi Balita di Pedesaan. Jurnal Teknologi dan Kejuruan Vol. 33, No. 2, September 2010: 183-192

    Nama : Kristina Elizabeth
    NIM : 42160068

    Like

  2. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BENGKULU UTARA TIPE A

    Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.
    Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.
    Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.
    Pada bagian keenam bidang perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pasal 22 disebutkan sebagian bahwa :
    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

    Sumber :
    https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3

    CAROLINE FERARY ASTHI
    42160065

    Like

  3. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI

    Dari data statistik status gizi balita berdasarkan indeks BB/U tahun 2016 Sebanyak 3,4% balita mempunyai status gizi buruk dan 14,4% balitamempunyai status gizi kurang. Persentase underweight/berat badan kurang/gizi kurang (gizi buruk + gizikurang) pada kelompok balita (18,8%) lebih tinggi dibandingkan kelompokbaduta (14,9%). Dari 34 Provinsi di Indonesia hanya 3(tiga) Provinsi yang status gizi buruk + gizi Kurang pada balita <10% yaitu : Bengkulu, Bali dan Sulawesi Utara. Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/TB, Indonesia 2016 sebanyak 3,1% balita mempunyai status gizi sangat kurus dan 8,0% balita mempunyai status gizi kurus. Persentase wasting/kurus (sangat kurus+kurus) pada kelompok balita (11,1%) lebih rendah dibandingkan kelompok baduta (12,6%). Pemberian makanan tambahan khususnya bagi kelompok rawan merupakan strategi suplementasi dalam mengatasi masalah gizi. Berdasarkan data Survei Diet Total (SDT) tahun 2014 diketahui bahwa lebih dari separuh balita (55,7%) mempunyai asupan energi yang kurang dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Pada kelompok ibu hamil baik di pedesaan maupun perkotaan lebih dari separuhnya mengalami defisit asupan energi dan protein. Oleh karena itu pemberian makanan tambahan yang berfokus baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro bagi balita dan ibu hamil sangat diperlukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan balita pendek (stunting). Sedangkan pemberian makanan tambahan pada anak usia sekolah dasar diperlukan dalam rangka meningkatkan asupan gizi untuk menunjang kebutuhan gizi selama di sekolah.

    Atas dasar itu perlunya dibuat peraturan ini untuk melindungi masyarakat dari kekurangan gizi khususnya kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil dan ibu nifas dan dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi untuk itu perlunya dibuat peraturan tentang suplementasi gizi.Pemberian suplementasi gizi yang dimaksud adalah makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A; dan bubuk tabur gizi.

    Makanan tambahan yang berikan mengandung formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-59 bulan dengan kategori kurus, anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus; dan ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk suplemen tambah darah adalah yang mengandung paling sedikit zat besi dan asam folat yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Untuk suplemen kapsul vitamin A yaitu yang mengandung retinol (palmitat/asetat) dosis tinggi kepala bayi, anak balita dan ibu nifas. Dan suplemen gizi dalam bentuk bubuk tabor adalah bubuk multi vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-24 bulan.

    Setiap produk suplementasi gizi yang ada di Indonesia wajib memenuhi standar produk yang meliputi kandungan, bahan tambahan pangan, cemaran mikroba dan logam berat, pengolahan dan pengemasan serta pelabelan sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku. Ketentuan lain yang harus tercantum dalam label adalah
    1. Peruntukan produk
    2. Takaran saji dan anjuran konsumsi sehari, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

    Beberapa pihak yang berkepentingan dalam berjalannya peraturan ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Diantaranya :
    1. Menteri Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan mempunyai wewenang melakukan pembinaan yaitu berupa advokasi, sosialisasi dan atau monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi.
    2. Kepala badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
    Jika terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Hal hal yang bisa di lakukan kepada masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan gizi dengan pendekatan Empat Pilar Gizi Seimbang, yaitu :
    1) Mengkonsumsi makanan beraneka ragam,
    2) melembagakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
    3) Menumbuhkan kebiasaan berolahraga dan aktivitas fisik
    4) Memantaudan mempertahankan berat-badan normal

    Sumber :
    1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi
    2. Lampiran I dan II Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi
    3. http://gizi.depkes.go.id/download_gizinet tentang hasil Pemantauan Status Gizi 2016

    Nama : Adhiyasa Primagupita
    NIM : 42160061

    Like

  4. RINGKASAN KONTEKS INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

    Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Salah satu langkah untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan gerakan masyarakat hidup sehat.
    Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.
    GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu:
    1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari
    2) Mengonsumsi buah dan sayur
    3) Memeriksakan kesehatan secara rutin.
    ​GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
    Salah satu dukungan nyata lintas sektor untuk suksesnya GERMAS, diantaranya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfokus pada pembangunan akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni, yang merupakan infrastruktur dasar yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal keamanan pangan.
    Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Untuk itu, Pemerintah RI diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, mencanangkan GERMAS pada 15 November 2016 di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Tidak hanya di Bantul, GERMAS juga dicanangkan di sembilan wilayah lainnya, yaitu: Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Batam (Kepulauan Riau), Kota Jambi (Jambi), Surabaya (Jawa Timur), Madiun (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat).
    GERMAS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan.

    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/16111500002/germas-wujudkan-indonesia-sehat.html

    Disusun oleh :
    Amalia Yuniar (42160062)

    Like

  5. RINGKASAN KONTEKS INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
    PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
    Provinsi Papua, secara umum, memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Nilai kandungan emas terbesar di dunia dan kandungan tembaga terbesar ketiga di dunia juga dimiliki oleh wilayah ini. Dilihat dari sisi potensi sumber daya alamnya, Papua dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar sehingga dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik pula. Namun, Papua juga dikenal dengan citra yang terbelakang. Di bidang pendidikan, Angka melek huruf Provinsi Papua paling rendah dari seluruh Provinsi di Indonesia. Tingkat Melek Huruf di Provinsi Papua tidak mengalami perkembangan signifikan. Tahun 2007-2008 sebesar 75.41%, 2009 sebesar 75.58%, 2010 sebesar 75.60%, dan tahun 2011 menjadi 75.81%. Permasalahan ini disebabkan oleh penyediaan layanan akses pendidikan belum memberikan hasil dan meneyentuh langsung kebutuhan dasar di bidang pendidikan, faktor sosial budaya akibat kondisi isolasi-geografis. Dibidang ekonomi, BPS mencatat sepanjang 2014-2017 Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar dibandingkan dengan lima pulau lain di Indonesia. Data Maret 2014, persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua sebesar 23,15 persen dengan persentase penduduk miskin nasional 11,25 persen. Periode yang sama 2015, persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua sebesar 22,04 persen, yang mana persentase penduduk miskin nasional 11,22 persen. Selanjutnya data Maret 2016 menunjukkan, persentase penduduk miskin di wilayah Pulau Maluku dan Papua mengalami kenaikan mencapai 22,09 persen, dengan persentase penduduk miskin nasional mengalami penurunan menjadi sebesar 10,86 persen. Namun pada September 2017, persentase penduduk miskin di Maluku dan Papua mengalami penurunan menjadi sebesar 21,23 persen, dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,12 persen. Kendati begitu, persentase kemiskinan di Pulau Maluku dan Papua masih tetap menjadi yang tertinggi, tanpa ada perbaikan yang signifikan
    Dalam era Pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat visi misi yang dijabarkan secara tegas dan rinci, intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkannya, disusunlah Misi tegas dalam tujuh poin.
    Pertama, Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
    Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hokum, Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
    Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, Keenam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dan Ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
    Ketujuh misi semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis, yaitu, Pertama, Dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Kedua, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan Ketiga, agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.
    Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah
    Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional bagi bangsa Indonesia seperti yang dicanangkan pada visi misi Presiden Jokowi. Indikator yang dapat digunakan, antara lain, adalah variabel pendidikan, kesakitan, dan kualitas tempat tinggal. Dengan demikian, dalam menyusun indikator kesejahteraan perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang membentuknya.
    Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejahteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu, manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut. Hal ini bukan hanya yang dikembangkan oleh birokrasi pemerintahan, tetapi juga yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor budaya. Keanekaragaman budaya bukan hanya sebagai kekayaan wilayah yang berpotensi di sektor pariwisata, tetapi tidak jarang juga menjadi faktor penghambat maupun pendorong dalam proses pembangunan. Dampak kebiasaan masyarakat dapat bernilai positif bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat bernilai negatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau berdimensi tunggal, melainkan multidimensi.
    Kesadaran pemerintah akan peningkatan kesejahteraan terutama pada Provinsi Papua dan Papua Barat tertuang dalam Instruksi Presiden dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera. Hal ini dilakukan secara strategis bersama dengan aparat Negara, yaitu:
    1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    2. Menteri Keuangan;
    3. Menteri Kesehatan;
    4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
    5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
    6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    7. Menteri Agama;
    8. Menteri Sosial;
    9. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    10. Menteri Pertanian;
    11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    13. Menteri Perindustrian;
    14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
    15. Menteri Pariwisata;
    16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    17. Menteri Perdagangan;
    18. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    20. Menteri Perhubungan;
    21. Menteri Dalam Negeri;
    22. Menteri Luar Negeri;
    23. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    24. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    25. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    Sumber:
    http://disdik.papua.go.id/buta-aksara/
    https://jadiberita.com/94481/semakin-maju-begini-perkembangan-papua-yang-wajib-kamu-tahu.html/
    Wibowo, U., T. 2003. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA. POPULASI: YOGYAKARTA.

    Disusun oleh: Debora Sharon Rory
    NIM: 42160064

    Like

  6. Ringkasan kontes Peraturan daerah kabupaten badung nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten badung tahun 2016 – 2021. Pada Bab IV point 4.1.2 bagian F menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re)
    1.Plt. Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN
    Provinsi Bali, I Nyoman Sumiartha, S.Sos. sebagai tim juri mengatakan, usia
    perkawinan laki-laki di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun ke
    tahun. Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1990 tercatat trend rata-rata usia
    kawin pria di Pulau Dewata 25,5 tahun kemudian naik menjadi 26,0 tahun pada
    hasil SP tahun 2000, dan meningkat menjadi 26,6 tahun sesuai dengan hasil SP
    tahun 2010 lalu. Sementara median usia kawin pertama perempuan mengalami
    penurunan dari 23,1 tahun pada hasil SP tahun 2000 menjadi 22,4 tahun dari
    hasil SP 2010, sehingga memerlukan berbagai pendekatan yang mampu
    memberikan pemahaman tentang pentingnya Generasi Berencana (GenRe). Berdasarkan
    data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), median usia kawin
    pertama perempuan di Indonesia berada dalam fase remaja, yakni baru
    mencapai 19,8% per tahun, masih berada di bawah target yang diharapkan yakni
    usia 21 tahun. “jumlah remaja sangat banyak, bahkan mencapai sekitar 64
    juta jiwa dari total jumlah penduduk atau 27% lebih, maka remaja sangat penting
    kita sasar untuk mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
    Pembangunan Keluarga (KKBPK)
    2.Masalah remaja yang timbul biasanya berkaitan dengan masalah seksualitas (Hamil di luar nikah, aborsi), AIDS, penyalahgunaan Napza dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik lewat meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan remaja itu sendiri.Menyadari ini, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana (GenRe).
    3. Ditinjau dari kasus yang ada, Kehamilan tak diinginkan atau KTD di Pulau Dewata mencapai 500 kasus selama September 2008 hingga September 2009, atau rata-rata 41 kasus dalam satu bulan.
    Melihat kejadian tersebut, sehingga penting sekali adanya kerja sama lintas sektoral antara pemerintah daerah kabupaten badung khususnya dengan bkkbn untuk pengarahan dan pengawasan perilaku, baik dari faktor keluarga, diri sendiri, dan lingkungan remaja di Badung.
    Sumber: bkkbn.go.id

    Like

  7. RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2019
    Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah. Kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk digunakan sebagai indikator kelaparan, karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Dalam penanganan masalah gizi, beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain, adalah masih tingginya angka kemiskinan; rendahnya kesehatan lingkungan; belum optimalnya kerjasama lintas sektor dan lintas program, melemahnya partisipasi masyarakat; terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin; masih tingginya penyakit infeksi; belum memadainya pola asuh ibu; dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar.
    Gizi Nasional dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat provinsi yang dalam proses penyusunannya melibatkan kabupaten dan kota. Rencana Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    Dalam rangka program pembangunan, Pemerintah Daerah yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tolitoli dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangandan Gizi Kabupaten Tolitoli periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019. Pada BAB kedua, Ruang lingkup dari RAD-PG adalah:
    – RAD-PG merupakan pedoman bagi Tim Pangan dan Gizi dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.
    – Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan dan gizi di Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
    – Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG , terdiri dari :
    BAB I : Pendahuluan
    BAB II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
    BAB III : Rencana Aksi Multi sektor
    BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencna Aksi
    BAB V : Pemantauan dan Evalusi
    BAB VI : Penutup
    – RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

    Sumber : https://www.bappenas.go.id/files/4613/5228/2360/ran-pg-2011-2015.pdf

    Nama : Ratna Wulandari
    NIM : 42160066

    Like

  8. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

    Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah anggota legislatif Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Bengkulu sudah berstatus darurat minuman keras yang membuat generasi muda kehilangan akal sehat.

    Menurut salah satu anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Septi Yuslinah, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YY di Rejanglebong merupakan puncak dari status darurat minuman keras di Bengkulu. Seperti diketahui, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa YY, siswi kelas I SMP, di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, dilakukan oleh 14 orang pemuda setelah mereka mengonsumsi minuman keras. Pada tahun sebelumnya, dalam Operasi Pekat 2015, Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu juga berhasil menyita 7.000 botol minuman keras (miras) berbagai merek dari sejumlah warung manisan yang ada di Kecamatan Selebar dan kecamatan lainnya di kota Bengkulu. Para mahasiswa di Bengkulu merespons kondisi ini dengan menuntut anggota legislatif menerbitkan perda tentang pemberantasan peredaran minuman keras.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Daerah. Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya membatasi peredaran minuman beralkohol, salah satunya dengan merancang peraturan daerah tentang retribusi minuman beralkohol. Sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 ini sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penggolongan minuman berakohol, penjualan minuman berakohol, penyimpanan minuman berakohol, izin usaha minuman berakohol, syarat-syarat memperoleh tempat izin usaha, larangan, ketentuan pidana, pengendalian dan pengawasan, serta peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan minuman berakohol.

    Sumber :
    http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/10/o6y6bm384-bengkulu-darurat-miras
    http://www.beritasatu.com/nasional/279370-polres-bengkulu-sita-7000-botol-miras.html
    https://bengkulu.antaranews.com/berita/35824/kota-bengkulu-batasi-peredaran-minuman-beralkohol

    Nama : Dessy Gita Hepsari
    NIM : 42160069

    Like

  9. RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM KEMANAN PANGAN TERPADU KABUPATEN TULANG BAWANG

    Pengelola usaha pengolahan hasil di Indonesia yang semangkin menjamur dan eksis sampai saat ini diakibatkan oleh memanfaatkan bahan baku utama produk hasil pertanian dalam negeri, mengandung komponen bahan impor sekecil mungkin. Untuk dapat bertahan usaha bidang pengolahan hasil harus memperhatikan keamanan pangan. Pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya dan memuncaknya barang di pasaran sehingga kurangnya pengawasan dapat menjadikan bahaya terhadap konsumen.
    Salah satu sasaran pengembangan bidang pangan adalah terjamin pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sasaran program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan (3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Dengan diberlakukannya UU No. 7 tentang Pangan tahun 1996 sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman, dan halal. Gambaran keadaan keamanan pangan selama tiga tahun terakhir secara umum adalah: (1) Masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan; (2) Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan; (3) Masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan.
    Untuk Kebijakan Kabupaten Tulang Bawang menerapkan kebijakan yang teradapt pada pasal 6 mengenai keamanan pangan berupa
    • Mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
    • Mematikan atau mncegah hidupnya jasad renik pathogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya.
    • Mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaann, pengolahan, pengemasan penyimpanan atau pengangkutan.
    • Khusus pelaku usaha pangan asal hewan (daging) telur dan susu wajib mempunyai sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
    • Khusu pelaku usaha industri rumah tangga wajib memperhatikan dan melaksanakan cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga dan memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dalam berproduksi bepegang pada pedoman pembinaan industri rumah tangga.

    Sumber : http://www.bbpp-lembang.info/index.php/arsip/artikel/artikel-pertanian/1119-keamanan-pangan-bagi-pelaku-usaha-pengolahan-hasil

    Nama : Steven Ganda Wijaya
    NIM : 42160063

    Like

  10. RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PERMENTAN/ KR.040/11/2016 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

    Kebutuhan pangan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan kesehatan. Pangan dapat diolah dari berbagai jenis sumber, salah satu adalah pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Tujuan dibuat peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan Pemasukan PSAT memenuhi keamanan pangan, supaya dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang konsumsi. Berikut ini masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan keamanan pangan terutama Pangan Segar Asal Tumbuhan:
    1. PSAT beresiko tinggi terhadap cemaran kimia
    Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang beresiko tinggi terhadap cemaran kimia seperti residu pestisida, mikotoksin dan logam berat, yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan mulai dari tempat produksi di negara asal, maupun pada saat masuk ke wilayah Indonesia. Untuk menjamin bahwa pangan segar yang masuk tidak tercemar oleh cemaran kimia sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi, maka diawasi dan dibawahi oleh peraturan ini, khususnya di Pasal 4 tentang Pemasukan PSAT dilakukan berdasarkan analisa risiko.
    2. Masuknya Pangan yang kurang aman dari luar negeri
    Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) belakangan ini mendapat perhatian khusus, karena produk buah dan sayuran segar yang berasal luar negeri sangat banyak masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini lah juga akan meningkatkan kemungkinan masuknya pangan dari luar yang kurang aman. Untuk mengatasi masalah ini, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan batasan-batasan teknis agar bahan pangan dari luar negeri tidak dapat masuk sembarangan dan memenuhi pasar domestik dengan standar keamanan pangan yang belum jelas. Upaya ini disebutkan juga dalam peraturan ini, tertulis pada Pasal 11 tentang PSAT transit, PSAT disertai keterangan dan sertifikat hasil uji bagi PSAT yang berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT.

    Sumber:
    http://mutuagunglestari-smg.blogspot.co.id/2015/11/pangan-segar-asal-tumbuhan-psat.html (diakses pada tanggal 24 April 2018)

    karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315 (Diakses pada tanggal 24 Apeil 2018)

    Nama: Erika Puspasari B.
    NIM : 42160071

    Like

  11. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 – 2019
    Permasalahan gizi di Indonesia masih didominasi oleh gizi kurang dan gizi buruk. Stunting sebagai salah satu permasalahan gizi kronis muncul karena keadaan kurang gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan nasional Riskesdas tahun 2010, lebih dari sepertiga balita di Indonesia tergolong stunting (35,6%). Sementara itu di Sulawesi Selatan, prevalensi stunting lebih tinggi daripada angka nasional yaitu 38,9%. Pada tahun 2013, Sulawesi Selatan menempati peringkat 13 dengan kecenderungan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia dan masuk dalam peringkat 10 dengan kecenderungan prevalensi balita kekurangan gizi tertinggi di Indonesia. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan tahun 2013 mencapai 40%, dimana angka nasionalnya sebesar 37,2%. Sementara itu, prevalensi balita kekurangan gizi di Sulawesi Selatan tahun 2013 mencapai 25%, sementara angka nasionalnya sebesar 19,6%.
    Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan juga merasakan permasalahan gizi. Hal ini tampak dari pencapaian target pangan gizi masyarakat pada tahun 2015 yang hanya berkisar 20%. Kondisi tersebut disebabkan karena proses pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan produksi pangan yang tersedia. Walikota Makassar meminta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ikut berperan meningkatkan pangan dan gizi, dengan harapan pada tahun 2016 pencapaian targetnya meningkat sebanyak 80%. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah kota maupun masyarakat
    Kondisi yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dianggap sebagai sebuah anomali karena pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Selatan baik dan tampak dari kekayaan alam dan sumber daya manusianya, namun hal ini diikuti dengan semakin meningkatnya masalah gizi kurang dan stunting. Pemerintah provinsi dan pemerintah seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan perlu untuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dalam upaya memberantas gizi buruk. Balita kekurangan gizi dan stunting menghasilkan generasi bangsa yang memiliki produktivitas rendah, kemampuan bersaing rendah, kemampuan motorik rendah, perkembangan fisik tidak optimal, menjadi mudah sakit.
    Dalam penanganan masalah gizi buruk di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah terus berupaya mengentaskan gizi buruk dengan cara peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan gizi buruk, penyediaan bahan penanggulangan, serta penanganan 100% penemuan kasus gizi buruk. Menurut pemerintah daerah Sulawesi Selatan pada September 2016, sekitar 50,90% penduduk di Sulawesi Selatan masih masuk dalam kategori rawan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah berupaya mengembangkan usaha pertanian untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya setempat secara optimal.
    Menyikapi permasalahan gizi buruk yang belum tuntas di Sulawesi Selatan, maka Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2017 – 2019. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan rencana aksi daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAD-PG dijabarkan ke dalam 5 pilar meliputi :
    1. Perbaikan gizi masyarakat
    2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
    3. Mutu dan keamanan pangan
    4. Perilaku hidup bersih dan sehat
    5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi
    RAD-PG akan dibuat dalam bentuk dokumen yang terdiri atas :
    – Bab I : Pendahuluan
    – Bab II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
    – Bab III : Rencana Aksi Multisektor
    – Bab IV : Kerangka Pelaksanaan
    – Bab V : Pemantauan dan Evaluasi
    – Bab IV : Penutup
    – Lampiran yang terdiri atas indikator kinerja utama/output dan matriks anggaran indikatif

    Sumber :
    https://gosulsel.com/2015/12/11/bappeda-makassar-diminta-tingkatkan-pangan-gizi-di-2016
    https://news.rakyatku.com/amp/22175
    https://daerah.sindonews.com/read/809155/25/kekurangan-gizi-sulsel-peringkat-10-1385161348

    Nama : Ruth Fannie Wijaya
    NIM : 42160070

    Like

  12. Ringkasan konteks Peraturan daerah kabupaten badung nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten badung tahun 2016 – 2021. Pada Bab IV point 4.1.2 bagian F menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
    1. Plt. Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN
    Provinsi Bali, I Nyoman Sumiartha, S.Sos. sebagai tim juri mengatakan, usia
    perkawinan laki-laki di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun ke
    tahun. Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1990 tercatat trend rata-rata usia
    kawin pria di Pulau Dewata 25,5 tahun kemudian naik menjadi 26,0 tahun pada
    hasil SP tahun 2000, dan meningkat menjadi 26,6 tahun sesuai dengan hasil SP
    tahun 2010 lalu. Sementara median usia kawin pertama perempuan mengalami
    penurunan dari 23,1 tahun pada hasil SP tahun 2000 menjadi 22,4 tahun dari
    hasil SP 2010, sehingga memerlukan berbagai pendekatan yang mampu
    memberikan pemahaman tentang pentingnya Generasi Berencana (GenRe). Berdasarkan
    data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), median usia kawin
    pertama perempuan di Indonesia berada dalam fase remaja, yakni baru
    mencapai 19,8% per tahun, masih berada di bawah target yang diharapkan yakni
    usia 21 tahun. “jumlah remaja sangat banyak, bahkan mencapai sekitar 64
    juta jiwa dari total jumlah penduduk atau 27% lebih, maka remaja sangat penting
    kita sasar untuk mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
    Pembangunan Keluarga (KKBPK)
    2.Masalah remaja yang timbul biasanya berkaitan dengan masalah seksualitas (Hamil di luar nikah, aborsi), AIDS, penyalahgunaan Napza dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik lewat meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan remaja itu sendiri.Menyadari ini, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana (GenRe).
    3.Kehamilan tak diinginkan atau KTD di Pulau Dewata mencapai 500 kasus selama September 2008 hingga September 2009, atau rata-rata 41 kasus dalam satu bulan. Demikian diungkap Kita Sayang Remaja (Kisara) Bali.
    Dari kejadian tersebut maka penting dibuat kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah kabupaten badung dan bkkbn untuk memberi pengetahuan, serta pengawasan remaja tentang pentingnya sikap di masyarakat dan keluarga.
    Sumber: bkkbn.go.id
    Nama : eddy gunawan
    Nim: 42160067
    (Maaf Dokter tadi sekitar pukul 13.00 sudah saya kirin, tapi ternyata belum masuk)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s