Tiga Jenis Analisis Regresi

Analisis regresi menerangkan hubungan antara hasil yang disebut outcome variable dengan satu atau lebih variabel yang disebut sebagai explanatory variables.

Analisis regresi sering sekali digunakan sehingga dokter harus mampu setidaknya memahami laporan regresi multivariabel yang banyak dipakai di jurnal kedokteran.

Bagaimana analisis regresi dilakukan tergantung pada tipe data hasilnya (outcome). Ada tiga metode yang lazim dilakukan:

=> jika outcomenya kontinyu (misalnya tinggi badan): regresi linear

=> jika outcomenya biner/dikotomi (misalnya stroke/tidak stroke): regresi logistik

=> jika outcomenya time-to-event (misalnya time to death): Cox proportional hazards.

Baca juga: Bahaya Vaping

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Regresi Linear

Regresi linear sederhana (simple linear regression) digunakan untuk menerangkan hubungan antara variabel outcome jenis kontinyu dengan variabel lain (variabel explanatory). Variabel lain bisa berjenis biner/dikotomi (contohnya laki-laki/perempuan), memiliki beberapa kategori (contohnya kewarganegaraan), atau berjenis kontinyu juga.

Sebelum melakukan analisis linear, buatlah dulu scatter plot (tanpa garis regresi), untuk melihat hubungan antara kedua variabel.

Jika tidak tampak hubungan yang jelas, tidak diperlukan analisis lebih lanjut.

Jika hubungannya jelas tidak berbentuk garis lurus (tidak linear), maka garis regresi linear sederhana tidak cocok untuk merangkumkan hubungan kedua variabel. Sebaran data (varians) juga mempengaruhi penilaian. Data yang tampak makin menyebar atau menyempit tidak cocok dinilai dengan regresi linear sederhana. Jika tampak hubungannya berbentuk garis dengan sebaran yang relatif konstan, barulah dapat (dan perlu) dicari garis regresinya.

Baca juga: Perhatikan pemilihan makanan anda

Scatter plot juga bisa menggambarkan adanya outlier. Analisis dapat dilakukan dengan atau tanpa memperhitungkan outlier untuk mengetahui efeknya, dan untuk melihat bagaimana sebaiknya menginterpretasikan hasilnya. Outlier dapat memberikan pergeseran kemiringan garis regresi yang cukup bermakna. Pada tulisan harus jelas dinyatakan apakah outliernya disingkirkan, kenapa disingkirkan, dan apa efeknya; outlier tidak boleh disingkirkan begitu saja tanpa penjelasan.

Tidak banyak manfaatnya bila dalam grafik hanya ditampilkan garis regresi tanpa ada scatter plot dari data penelitian, karena garis regresi hanya mewakili perhitungan persamaan regresinya. Harus diingat bahwa persamaan regresi hanya cocok untuk rentang data penelitian yang ada, seharusnya tidak digunakan untuk memprediksikan hasil dari nilai suatu variabel diluar rentang yang digunakan dalam data penelitian.

Mungkin saja membuat garis yang tidak lurus untuk menggambarkan hubungan antar variabel, meskipun prosedurnya menjadi jauh lebih rumit. Saat membaca jurnal yang menjelaskan hubungan non-linear yang kompleks (tidak berbentuk garis lurus), pertimbangkan apakah hasilnya masuk akal. Software statistik tidak memberi tahu penggunanya apakah hasilnya masuk akal, program komputer tersebut hanya akan melakukan serumit apapun hitungannya dan menyajikan garis yang aneh dan rumit dalam grafik.

Artikel jurnal sering menampilkan nilai R2. Nilai ini adalah proporsi variabilitas dari variabel outcome yang diterangkan oleh variabel explanatory. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel explanatory mencakup hampir seluruh variasi pada variabel outcome (data mayoritas tersebar di dekat garis, tersebar tidak terlalu jauh di sekitar garis regresi); nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel explanatory hanya mencakup sedikit variasi pada variabel outcome (data hanya sedikit yang tersebar di sekitar garis regresi, mayoritas tersebar jauh dari garis regresi). Jadi makin besar nilainya makin baik.

dokteryoseph biostatistik dasar lanjut

Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan saat outcome dari suatu variabel hanya 2 (biner, dikotomi), contohnya seperti variabel yang pilihan jawabannya hanya ya dan tidak. Variabel explanatory dapat biner/dikotomi (misalnya jenis kelamin), memiliki beberapa kategori (misalnya suku bangsa), atau kontinyu (misalnya usia). Prinsip regresi logistik sangat mirip dengan regresi linear.

Software statistik sering memberikan nilai B, yang dapat dipakai untuk menentukan odds ratio. Ini adalah gambaran yang biasanya dijumpai pada paper. Odds ratio adalah ukuran kekuatan suatu hubungan dan menerangkan kesempatan salah satu kelompok pasien (misalnya wanita) menderita suatu kejadian relatif terhadap anggota kelompok lain (misalnya pria). Nilai 1 menunjukkan tidak ada hubungan.

Baca juga: Cara menyusun karya tulis ilmiah FK

 

Cox Proportional Hazards

Ini adalah jenis analisis regresi yang sering digunakan saat outcomenya adalah waktu terjadinya suatu kejadian (contohnya waktu hingga meninggal). Di akhir penelitian, beberapa pasien mungkin tidak mengalami outcome yang diperirakan (misalnya tidak mengalami stroke), dan yang diketahui hingga saat tersebut adalah pasien tidak mengalami stroke hingga suatu titik waktu tertentu. Observasi semacam ini disebut “censored”, dan analisis Cox proportional hazards (CPH) menggunakan informasi ini.

Model regresi (CPH) memiliki rumus matematika yang rumit, tapi hasilnya diinterpretasikan seperti model regresi logistik. Hasilnya disampaikan dalam istilah hazard ratio bukan odds ratio. Hazard adalah risiko suatu kejadian pada waktu tertentu, jika pasien belum mengalami kejadian pada saat itu.

dukung dokteryoseph.com

Diterjemahkan oleh Yoseph L. Samodra.

Sumber: Regression analysis oleh Steff Lewis, terbit pada Practical Neurology 2007;7;259-264.

 

19 thoughts on “Tiga Jenis Analisis Regresi

  1. MEILIANAWATI LIMMAWAN May 21, 2018 — 2:48 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    RINGKASAN KONTEN
    Administrasi
    Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia. Asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mengamanatkan penyelenggaraan pengamanan pengunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat pengunaan rokok maka diperlukan adanya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Asas penetapan KTR ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Penetapan KTR ini bertujuan untuk :
    Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok,
    Membudayakan hidup sehat, dan
    Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
    Perintah/Larangan
    Setiap penanggung jawab KTR wajib untuk :
    Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
    Melarang setiap perokok di KTR wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
    Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
    Memasang tanda atau gambar dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang dipandang perlu dengan pencahayaan yang cukup serta mudah dilihat dan terbaca atau didengar dengan baik.
    Menyediakan ruangan tempat merokok di fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.
    Pada kawasan tanpa rokok ditetapkan adanya larangan, yakni :
    Setiap orang dilarang merokok di KTR.
    Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR, terkecuali untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
    Sanksi
    Apabila ada yang memasang iklan produk tembakau di jalan provinsi dan/atau di depan/disamping kantor organisasi perangkat daerah atau unit kerja akan dikenakan sanksi administratif berupa :
    Teguran lisan,
    Teguran tertulis,
    Penarikan/pelepasan iklan, dan/atau
    Penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
    Apabila dalam waktu satu bulan sejak teguran lisan dan atau teguran tertulis diberikan, tetapi orang tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran lisan dan atau teguran tertulis, maka orang tersebut diberikan sanksi berupa penghenian sementara kegiatan dan/atau berupa pencabutan izin.
    Setiap penanggung jawab KTR yang lalai melanggar peraturan yang telah ditetapkan, makan akan dikenakan sanksi administratif berupa :
    Teguran lisan
    Teguran tertulis
    Bentuk lain sesuai kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota.
    Bagi setiap orang yang melanggar kebijakan ini akan mendapatkan sanksi pidana berupa :
    Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    RINGKASAN PROSES
    Penyusunan
    Kebijakan ini disusun oleh Gubernur Sulawesi Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Penyusunan kebijakan dengan menetapkan tempat atau area yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), seperti :
    Fasilitas pelayanan kesehatan
    Tempat proses belajar mengajar
    Tempat anak bermain
    Tempat ibadah
    Fasilitas olahraga
    Angkutan umum
    Tempat kerja
    Tempat umum
    Tempat lain yang ditetapkan
    Pelaksanaan
    Kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yakni Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Bupati/Walikota selaku unsur penyelenggara daerah bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah di tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR dengan pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
    Pengawasan
    Gubernur Sulawesi Barat membentuk Satuan Tugas Penegak KTR (SATGAS KTR) untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.
    OPD bersama – sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan juga turut serta dalam melakukan pengawasan pelaksaan KTR. Hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap satu bulan sekali.
    Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeki dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya serta harus melaporkan hasilnya kepada OPD terkait setiap satu bulan sekali.
    Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan OPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh KTR dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
    RINGKASAN AKTOR
    Penyusunan
    Kebijakan ini disusun oleh :
    Instansi
    Gubernur Sulawesi Barat selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
    Pelaksanaan
    Instansi
    Pemerintah Daerah yakni Gubernur
    Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Bupati/Walikota
    Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    Individu
    Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat
    Pengawasan
    Instansi
    Gubernur Sulawesi Barat
    Satuan Tugas Penegak KTR (SATGAS KTR)
    Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    Sekretaris Daerah
    Dinas Kesehatan
    Satpol PP
    Pemimpin atau penanggung jawab KTR
    Individu
    Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat
    RINGKASAN KONTEKS
    Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Untuk mencapai derajat kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok maka perlu adanya kebijakan mengenai KTR yang dilaksanakan dan diawasi secara berkesinambungan serta didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan program untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengendalian bahaya asap rokok dapat berjalan efektif dan efisien. Perda ini mengatur dengan jelas tentang tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR, pengendalian iklan produk tembakau, iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok, dan juga pembinaan terhadap KTR.
    Sumber :
    http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf
    http://mediasulbar.co.id/perda-kawasan-tanpa-rokok-diharapkan-berjalan-efektif/
    Nama : Meilianawati Limmawan
    NIM : 42160060

    Like

  2. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    1. RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI
    Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dilarang untuk kegiatan merokok/ kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau. Prinsip penerapan KTR: 100% kawasan tanpa rokok, tidak ada ruang merokok di tempat umum/ tempat kerja tertutup, tidak ada pemaparan asap rokok pada orang lain, mengizinkan merokok di KTR adalah tindakan bertentangan dengan hukum.

    LARANGAN/ PERINTAH
    Setiap orang dilarang merokok di KTR.
    Setiap orang/ badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, membeli rokok di KTR.
    Dilarang menjual produk tembakau kepada anak di bawah umur 18 tahun.

    SANKSI
    Sanksi administratif, meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin.
    Sanksi pidana, meliputi:
    Setiap orang yang merokok di kawasan KTR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp 50.000,-.
    Setiap orang/ badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, membeli rokok di kawasan KTR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-.
    Setiap orang yang menyelenggarakan reklame di Kabupaten Bungo dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,-.

    2. RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun menimbang peraturan daerah yang sebelumnya (PERDA Kab Bungo No 10 tahun 2010) tidak sesuai lagi dengan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kebijakan ini disusun untuk meningkatkan derajat kesehatan, memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok, mencegah timbulnya perokok pemula, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    PELAKSANAAN
    Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan KTR. KTR tersebut meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

    PENGAWASAN
    Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan badan/ lembaga/ organisasi masyarakat melakukan pengawasan KTR. Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD.

    Kesimpulan:
    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan: top down
    Tahap pengawasan: top down

    3. RINGKASAN AKTOR
    PENYUSUNAN
    Lembaga
    -Pemerintah Daerah : Bupati Bungo
    Beberapa kewenangan bupati berdasarkan UU No 23 tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) pasal 65, yaitu: menyusun dan mengajukan rancangan PERDA serta menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan dengan DPRD.
    -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo
    DPRD memiliki fungsi legislatif yaitu pembentukan peraturan dan kebijakan daerah. DPRD membantu Bupati untuk menyusun kebijakan. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat.
    -Sekretariat Daerah
    Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 pasal 213 sekretariat daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
    -Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
    Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas membantu bupati/ walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/ kota. Salah satu fungsi dinas kesehatan yaitu merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

    Individu
    Tenaga kesehatan yaitu dokter umum, dokter spesialis paru

    PELAKSANAAN
    Lembaga
    Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (bupati)
    Seluruh pemangku kepentingan meliputi: organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan
    Perusahaan/ pabrik rokok

    Individu
    Tenaga kesehatan: dokter umum, dokter spesialis paru
    Setiap individu/ masyarakat

    PENGAWASAN
    Lembaga
    Perangkat daerah : SKPD
    Organisasi masyarakat

    Individu
    Setiap individu/ masyarakat

    4. RINGKASAN KONTEKS
    Data RISKESDAS 2010 menunjukkan setiap hari ada 56 ribu perokok pemula pada kelompok umur 10-64 tahun1. Selain itu, jumlah wanita yang merokok semakin meningkat yaitu 6,3 juta wanita pada tahun 20132.Pakar kesehatan mengklaim bahwa dari 100 persen bahaya asap rokok, hanya 25 % yang dirasakan oleh perokok aktif mengingat adanya filter pada ujung batang rokok. Ironisnya 75% sisa bahaya justru didapatkan oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif memiliki setidaknya 4000 senyawa kimia berbahaya sehingga perokok pasif berpotensi mendapat berbagai macam penyakit3. Penyakit akibat asap rokok, antara lain: penyakit paru-paru, penyakit impotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung, dan resiko stroke4.

    Sumber:
    • 2014. Indonesia Harus Melek Bahaya Merokok. diakses dari http:www.depkes.go.id pada 17 Mei 2018 pukul 18.00
    • 2015. Bahayanya Jika Wanita Jadi Perokok Pasif. diakses dari http:www.kompas.com pada 17 Mei 2018 pukul 18.00
    • Aulia. 2016. Ancaman Bahaya bagi perokok Pasif. diakses dari http:www.depkes.go.id pada 17 Mei 2018 pukul 18.00
    • 2015. Inilah 4 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh diakses dari http:www.depkes.go.id pada 17 Mei 2018 pukul 18.00

    NAMA : VERONIKA DEVI IRAWAN
    NIM : 42160049

    Like

  3. Jessica Natasya Tanjung May 21, 2018 — 10:50 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 201 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    RINGKASAN KONTEN
    Administrasi (Batasan /definisi, Aturan penerapan)
    Merokok merupakan suatu kegiaatn membakar dan atau menghisap rokok dari salah satiu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanamanan nicotianan tabacum, nicotianan Rustica dan spesies lainya yang sapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk atau kegaiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan atau kegiatan merokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasakan atas kepentingngan kualitas kesejahteraanmanusia, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, perlindungan hukum, keseimbangan antara ha dan kewajiban, keterpaduan, keadilan, keterbukaan dan peranserta dan akuntabilitas. Tujuan dari penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif perseorangan, keluarga, masyarakat dan linkungan dan atau pemaparan arol; memberikan ruangan dna lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat; membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
    Perintah / Larangan
    Larangan dan kewajiban berupa :
    Setiap orang dilarang merokok di KTR
    Seiap orang/badan dilarang mempromosikan mengiklankan, menjual rokok di KTR
    Laranagna menjual dan membeli dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
    Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan dan atau menjual di daerah produk berupa barang atau makanan yang berbentuk atau mengesankan atau memiliki kemiripan dengan rokok atau seperti aktifitas merokok pada saat digunakan atau dikonsumsi
    Setiap pimpinan atau penanggung jawab atau pengelola KTR wajib melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, melarang setiap kegiatan merokok di KTR dalam area/kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, meniadakan asbak atau sejenisnya dan memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan atau didengar baik.
    SANKSI
    Sanksi Administratif
    Setiap orang yang melaksanakan KTR yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
    Teguran lisan
    Teguran tertulis
    Penarikan priduk
    Rekomnedasi penghentian sementara kegiatan
    Pembekuan izin
    Pencabutn izin dan atau
    Penolakan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah derah
    Sanksi Pidana
    Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.500.000 (satu juta lima rats ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setiap orang membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR , dipidanan dengan pidana kurungan pling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
    Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan dan atau menjual rokok di tempa atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
    [dalam hal tindak pelanggaran diatas dilakukn aoleh anak, maka ancaman adalah berupa pembinaan]
    Setiap orang yang mengiklankan rokok ditempat atau area diluar KTR, sebelum memperoleh izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendan paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan media iklan rokok disita dan menjadi milik daerah atau dimusnahkan.
    [ancaman hukuman terhadap pelanggaran diatas jika dilakuak di fasilitas pendidikan dan kesehatan, ditambahkan sebesar1/2 ( setengah) dari besaran hukuman yang diancamkan]
    Setiap orang yang mempromosika dan atau menjual rokok engan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidanan denga pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau dendan paling sedikit Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)
    Setiap orang yang membeli rokok dengan menggunakan atau memanfaatkan atau melalui anak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
    Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan interna, membiarkan orang merokok, tidak menyikirkan asbak atau sejenisnya dan tidak memasang tanda – tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana dengan pidanan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    RINGAKASAN PROSES
    TAHAP PENYUSUSNAN
    Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagai kesehatan, seperti nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga formalin. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbukan karena kebiasaan merokok seperti emfisema, kanker paru, bronkitis kronis, dan penyakit paru lainnya dan dampak lain adalah penyakit jantunf koroner, peningkatan kolesterol darah, Berat badan bayi Lahir Rendah dan kematian bayi lahir. Dari 10 orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan asap rokok dan di tahun 2025 nanti diperkirakan jumlah perokok dunia sekitar 650 juta orang maka akan ada 10 juta kematian per Tahun.
    Selain dari segi kesehatan, terdapat pula dampak merokok dari segi ekonomi. Diperkirakan bahwa jika asumsi tanpa biaya rawat inap maka total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena penyakit yang berkaitan dengan tembakau berjumlah Rp. 15,44 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan total biaya rawat inap untuk penyakit yang sama pada tahun 2001 yakni 2.6 triliun sedangkan total biaya inap dan total untuk biaya inap penyakit yang disebabkan rokok adalah 3.11 triliun sehingga total keseluruhan penyakit yang berkaitan dengan tembakau adalah 15.55 triliun. Selain itu , merokok cenderung menyebabkan merosotnya daya kerja penduduk yang berakibat pada menurunnya produktivitas perusahaan dan produktivitas nasional karena setiap baang rokok beraarti hilangnya waktu kerja produktif sebanyak 10 menit. Sehingga dapat sikataka bahwa merokok merupakan pemborosan nasional.
    Kebiasaan merokok sudah meluas di seluruh indonesia, termasuk kota batam. Hampir diseluruh Indonesia, termasuk kota Batam. hampir semua kelompok masyarakat di kota Batam, termasuk dikalangan anak dan remaja memiliki kebiasaan merokok. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok di Kota Batam perlu mendapat perhatian yang serius.
    Salah satu langkah yang dapat dilakukan di Kota Batam untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan bersih serta pengamanan rokok bagi kesehatan perokok aktif dan pasif adalah melalui penetapan kawasan Tanpa Rokok
    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP
    TAHAP PELAKSANAAN
    Pembinaan pelaksaan KTR dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat. Walikota merupkan penanggungjawab pembinaan seluruh KTR di Daerah. Walikota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada kepala Satuan Kerja Perangka Daerah (SKTB). Pembinaan KTR dilakasana dan atau dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dna fungsi dibidang kesehatan. Dan SKPD dalam melaksanakan pembinaan KTR dapat mengikutsertakan dan berkoordinasi dengak SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dan atau Lembaga/instansi lainnya.
    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN
    TAHAP PENGAWASAN
    Pimpinan dan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan KTR yang menjadi tanggung jawabnya. Dan pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan KTR setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan dan Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsi sejalan dengan Sifat kegiatan utama KTR. Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada walikota melalui sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan dalam melaksanaan pengawasan KTR, Walikota dapat membentuk Tim Operasi Justisi
    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP
    AKTOR KEBIJAKAN
    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Individu : Kepala Puskesmas, pemimpin dan penanggungjawab KTR, Kepala SKPD, sekretaris Daerah, Walikota daerah Batam
    Lembaga : Pusat kesehatan Masyarakat, Puskesmas pembantu, Posyandu, dinas kesehatan, Lembaga Pemerintah Daerah
    PELAKSANA KEBIJAKAN
    Individu : Walikota, Kepala SKPD.
    Lembaga : Pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, SKPD, Lembaga Pemerintah daerah
    PENGAWAS KEBIJAKAN
    Individu : Masyarakat, Pemimpin dan penanggungjawab KTR, Kepala SKPD, Sekretaris daerah, Walikota daerah Batam
    Lembaga : Satuan Kerja perangkat Daerah, Tim operasi Justisi.

    RINGKASAN KONTEKS
    Kepala Dinas Kesehatan mengatakan Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dengan jumlah perokok terbanyak. Data WHO menyebutkan setiap tahunnya terjadi lima juta kematian kasus rokok baik pasif maupun aktif, 70 persen diantaranya terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satunya melalui sosialisasi KTR ini , setiap warga Indonesia berhak untuk menjadi sehat. sosialisasi KTR ini dapat membantu mengurangi jumlah perokok aktif di Indonesia, khususnya Batam. (Batampos.co.id)
    Faktanya adalah, di Indonesia, kematian akibat rokok angkanya mencapai 239 ribu per tahun. Ini lebih besar dibandingkan kematian ibu akibat persalinan dan nifas yang sekarang menjadi perhatian pemerintah dan dunia. Setara dengan kematian yang disebabkan oleh tsunami. Namun sepertinya angka itu tidak membuat para perokok jera dan berniat untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok. Untuk itu pemerintah memandang perlu adanya peraturan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya rokok salah satunya adalah dengan membuat peraturan mengenai kawasan Tanpa Rokok.
    Tetapi indonesia masih harus menghadapi tantangan dalam penegakan kebijakan KTR ini , sebabnya masih banyak yang terlihat di lapangan orang – orangmerokok ditempat yang seharusnya masuk dalam kawasan tanpa asap rokok. Tidaklah mudah memang untuk menerapkan atau mengesahkan rancangan Peraturan Daerah dalam hal ini. Antara lain seperti pemaham para pemangku kepentingan mengenai pentingnya KTR yang masih tidak sama. Rokok ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi rokok dapat menjadi barang berbahaya bagi kesehatan banyak orang. Namun dsisi lain, rokok merupakan industri besar di Indonesia yang memberikan banyak pemasukan. (Nur Akmal, 2013)

    https://batampos.co.id/2016 /09/28/merokok-sembarangan-batam-denda-rp-25-juta/

    https://nur-akmal.blogspot.com/2013/06/dilema-perda-kawasan-tanpa-rokok.html

    Nama : Jessica Natasya Tanjung
    NIM : 42160057

    Like

  4. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NO 4 TH 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    KONTEN
    Administrasi
    Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Ditetapkannya asas ini untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi melalui pengendalian bahaya asap rokok. Penetapan peraturan daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas olahraga.

    Perintah dan Larangan
    – Setiap masyarakat wajib tidak merokok di tempat atau area yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja seperti kantor, tempat umum seperti pasar, dan fasilitas olahraga) dan ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
    – Setiap orang/ badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR (tidak berlaku bagi tempat yang digunakan utnuk kegiatan produksi Produk Tembakau di Lingkungan KTR).

    Sanksi
    Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud akan diberikan sanksi berupa: pembekuan dan/atau pencabutan izin, denda administratif yang dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, sanksi polisional dapat berupa penyegelan.

    PROSES
    Penyusunan
    Peraturan ini disusun oleh Bupati Kapuas dibantu oleh perangkat daerah dan DPRD sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok di wilayah Kabupaten Kapuas yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas.
    Sistem penyusunan Top-Down

    Pelaksanaan
    Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas akan memberikan pembinaan di seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dan akan mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. SKPD yang dimaksud adalah tim KTR Kabupaten. Pembinaan pelaksanaan KTR berupa fasilitasi, bimbingan dan/atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan petunjuk teknis. Pembinaan ini masing-masing SKPD bekerjasama dengan masyarakat, badan/lembaga dan oraganisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan ini juga berlaku kepada masyarakat Kapuas untuk tidak merokok di wilayah KTR.
    Sistem pelaksanaan Top-Down

    Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, dalam hal ini Bupati. Setiap SKPD yang telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pembinaan pelaksanaan KTR sesuai tempat masing-masing yang dinyatakan sebagai KTR, wajib membuat hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 bulan sekali. Laporan ini kemudian akan diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
    Sistem Pengawasan Top-Down

    AKTOR
    Penyusun
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam hal ini Bupati
    • Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah
    Sekretaris daerah memiliki tugas dan kewajiban utnuk membantu kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan.
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas
    DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya yaitu fungsi legislatif yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dan kebijakan daerah. DPRD membantu Bupati untuk menyusun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kapuas secara terpadu. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat.

    Pelaksana
    • Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
    • Setiap orang di wilayah Kabupaten Kapuas
    • Setiap tempat/instansi yang merupakan wilayah Kawasan Tanpa Rokok

    Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh Bupati sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Setiap SKPD yang telah melaksanakan akan membuat laporan hasil pengawasan untuk dilaporkan ke bupati melalui Sekretaris Daerah lalu kemudian dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.

    KONTEKS
    Jumlah warga Indonesia yang menghisap rokok mencapai 34,7 persen. Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah perokok paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah, sementara konsumsi batang rokok per hari yang dikonsumsi paling banyak ada di Bangka Belitung. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 mengungkap populasi perokok di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 43,2 persen, tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Sementara populasi perokok paling rendah ada di Sulawesi Tenggara yakni 28,4 persen. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (BPS Kalteng) mencatat rokok filter masih menjadi penyumbang kedua tertinggi di Indonesia. Konsumsi rokok di Kalimantan Tengah mnyumbang 11.14 persen kemiskinan di perkotaan, dan 10,40 persen di pedesaan.
    Pemerintah Daerah Kapuas, untuk mendukung program pemerintah pusat dan mendukung Kawasan Tanpa Rokok, memberikan dukungan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, dan menekan angka pertumbuhan perokok. Pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kawasan tanpa rokok seperti Rumah Sakit, dll. Harapan daerah Kapuas dengan adanya wilayah Kawasan Tanpa Rokok ini dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi melalui pengendalian bahaya asap rokok, serta untuk mengendalikan tingkat kemiskinan akibat tingginya pengeluaran mengkonsumsi rokok dengan cara menekan perokok pemula melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    Sumber:
    Borneonews.co.id judul Larangan Merokok di Kawasan RSUD Kapuas diperketat
    Detik.com/health judul Jumlah Perokok terbanyak di Kalteng, Perokok berat di Babel
    Antaranews.com judul Rokok Penyumbang Kedua Tertinggi Kemiskinan di Kalimantan Tengah

    Nama: Silvia Dewi
    NIM: 42160050

    Like

  5. MARIA ANASTHASYA TANGKILISAN May 22, 2018 — 8:32 pm

    ANALIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    Analisis Konten
    1. Administrasi
    – Peraturan daerah ini mengatur daerah batang hari dimana peraturan ini dibuat oleh bupati selaku kepala daerah. Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
    – Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar
    – Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
    – Kawasan tanpa rokok merupakan tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk makanan.
    – Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
    Tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat, untuk memberikan perlindungan pada masyarakat agar tidak terkena dampak buruk dari rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk melarang memproduksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di Kawasan tanpa rokok.
    2. Perintah/Larangan
    Aturan ini membuat setiap orang atau badan untuk tidak merokok di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan tanpa asap rokok. Beberapa Kawasan tanpa asap rokok kebanyakan berada di Kawasan umum. Larang-larangan yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut diantaranya adalah:
    – Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan tanpa rokok
    – Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat khusus yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di KTR
    – Larangan kegiatan memproduksi rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR.
    – Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai wilayah KTR.
    – Pemiliki, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR
    – Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
    – Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR untuk memasang tanda rambu “dilarang merokok”. Dilarang meletakkan asbak di KTR.
    3. SANKSI
    – Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab KTR yang tidak memasang tanda rambu ”dilarang merokok” di KTR sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
    – Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis disertai pemanggilan; dan c. pencabutan izin
    – Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan /atau memproduksi Rokok di tempat atau area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa : a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis disertai pemanggilan
    – Setiap orang yang merokok di tempat atau area selain tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    – Setiap orang dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Denda tersebut akan disetorkan ke kas negara.
    ANALISIS PROSES
    Perencanaan
    Untuk melaksanakan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka pemerintah batang hari membuat peraturan daerah mengenai Kawasan tanpa rokok. Peraturan ini dirancang bupati selaku kepala daerah dan ditetapkan bersama DPRD. Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di lingkungan Kawasan tanpa asap rokok. Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk melindungi warganya untuk mengurangi dampak rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah melarang untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan penggunaan rokok di Kawasan tanpa rokok.
    Kesimpulan :
    Dalam tahapan perencanaan ini termasuk ke dalam sistem “TOP DOWN” dikarenakan penyusunan ini dilakukan oleh bupati batang hari bersama dengan DPRD berdasarkan pada peraturan pemerintah.
    Pelaksanaan
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
    a. memasang tanda rambu “dilarang merokok” dan di lokasi yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
    b. melarang adanya asbak di KTR;
    c. melarang setiap orang yang merokok di KTR;
    d. melarang adanya tempat khusus merokok di KTR;
    e. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang yang memproduksi rokok di KTR;
    f. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk menjual rokok di KTR,
    g. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR
    h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu
    Kesimpulan :
    Dalam proses pelaksanaan akan peraturan daerah ini Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab. Sehingga sistem penyusunan ini termasuk dalam “TOP DOWN”.
    Pembinaan dan pengawasan
    • Pengendalian Penyelengaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
    • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui: a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
    • Bupati berperan untuk melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR
    • Bupati dapat melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga pemerintah dan non pemerintah tentang ketentuan KTR
    • Dalam fungsi sebagai pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR atau satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
    • Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
    • Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada berwenang: a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya; b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya; c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR. d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b.
    • Masyarakat pun memiliki tugas untuk mengawasi peraturan daerah ini, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
    Kesimpulan : Tugas pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kabupaten batang hari. Selain bupati tugas pengawasan dan pembinaan dibantu juga oleh masyarakat. Dalam bentuk kerja pemerintah dalam tahap pengawasan ini maka pemerintah juga memberikan sanksi administratif. Maka sistem pengawasan ini adalah “TOP DOWN”.
    ANALISIS AKTOR
    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh instansi dan juga individu untuk mengatur berbagai tata cara untuk melarang masyarakat merokok di Kawasan tanpa asap rokok. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi warganya dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung.
    1. Intansi
    Dalam hal ini instansi yang terkait adalah pemerintah kabupaten batang hari dengan persetujuan Bersama dengan DPRD. Instansi tersebut yang bekerja untuk proses penyusunan peraturan daerah yang dilandasi oleh undang-undang. DPRD sendiri dalam fungsinya sebagai badan legislatif, bertugas untuk menyusun kebijakan daerah Bersama dengan kepala daerah guna menciptakan ketertiban pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
    2. Individu
    Dalam hal ini inidividu yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini adalah bupato selaku kepala daerah kabupaten batang hari. Tugas bupati adalah untuk menciptakan kesejahteraan warganya.
    PELAKSANA KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Badan-badan usaha yang berada dalam Kawasan tanpa asap rokok bertanggung jawab juga untuk melaksanakan kebijakan. Pemerintah telah memberikan daftar yang termasul dalam Kawasan tanpa rokok, wilayah tersebut terletak pada fasilitas umum. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi warganya guna memberikan perlindungan terhadap dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung.
    2. Individu
    Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Selain semua itu, masyarakat memiliki peran serta dalam pelaksanaan peraturan daerah.
    PENGAWAS KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Intansi yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kebijakan tersebut adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya adalah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
    2. Individu
    Pengawas kebijakan yang secara individu dilakukan oleh bupati selaku pembuat kebijakan dan juga memiliki peran untuk mengawasi berjalannya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain bupati tugas pengawasan ini juga dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan tanpa asap rokok selain hal itu semua lapisan masyarakat juga turut serta dalam pengawasan kebijakan, sehingga apabila masyarakat menjumpai adanya pelanggaran maka harus segera melaporkan pada instansi/Lembaga yang terkait. Kerjasama antara instansi dan individu yang bersinergi akan menciptakan ketertiban terhadap kebijakan yang berlaku.
    ANALISIS KONTEKS
    Setiap masyarakat memilik hak untuk memperoleh udara yang bersih dan bebas dari polusi udara. Disini tugas pemerintah daerah untuk dapat memenuhi hak masyarakat didaerahnya. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi rokok disembarang tempat membuat pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menyusuk peraturan daerah mengenai Kawasan tanpa rokok. Peraturan daerah ini mengacu pada undang-undang no 36 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
    Kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah berada pada kawasan-kawasan yang berada pada fasilitas publik seperti tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja umum atau tempat umum yang dikelola oleh pemerintah.
    Banyak dampak buruk yang diperoleh dari rokok yaitu penyakit kanker, penyakit jantung dan penyakit lainnya. Dampak rokok tidak hanya mengenai perokok aktif namun juga perokok pasif sehingga pemerintah berupata melindungi warganta dengan memberlakukan peraturan daerah ini. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat namun juga pejabat pemerintah yang masih sering merokok saat acara rapat. Peraturan ini sendiri sangat baik untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk wanita dan anak-anak kecil. Pada peraturan ini pemerintah juga memberlakukan sistem sanksi, baik sanksi berupa denda maupun sanksi berupa tahanan. Sanksi ini dimaksudkan agar masyarakat jera untuk merokok pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
    Pemerintah berharap melalui peraturan ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merokok di fasilitas-fasilitas umum. Dan nantinya melalui peraturan daerah ini akan meningkatkan kesehatan serta kesejateraan masyarakat Batang Hari.
    SUMBER:
    http://dprd.batangharikab.go.id/dl/PERDA%20NOMOR%208%20TAHUN%202016.pdf
    http://metrojambi.com/read/2017/05/20/21204/ketua-dprd-batanghari-jadi-narasumber-saat-sosialisasi-perda-rokok
    http://sarolangunonline.com/di-kabupaten-batang-hari-merokok-sembarangan-didenda-5-juta/
    http://jambi.tribunnews.com/2017/05/17/merokok-sembarangan-di-batanghari-bisa-kena-denda-rp-5-juta-atau-pidana-kurungan-3-bulan
    Nama : Maria Anasthasya Tangkilisan
    NIM : 42160059

    Like

  6. Maria Chrisna Indrasari May 22, 2018 — 8:56 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

    A. RINGKASAN KONTEN
    • Administrasi
    Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan/ area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok/ memproduksi/ menjual , mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Sedangkan tempat khusus merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok dan berada dalam wilayah KTR. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, memberikan ruangan yang bersih dan sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok serta mencegah perokok pemula. Penerapan KTR ini meliputi Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Tempat khusus merokok memiliki persyaratan yaitu ruang terbuka yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar,terpisah dari gedung atau ruang utama yang digunakan,jauh dari pintu masuk dan keluar, jauh dari tempat berlalu-lalang serta terdapat petunjuk ruang boleh merokok.
    • Perintah/ larangan
    Dalam perda ini setiap pengelola, pimpinan atau penanggungjawab fasilitas yang disebutkan diatas wajib menetapkan dan menerapkan KTR serta wajib membuat dan memasang tanda / petujuk larangan merokok, melarang semua orang tidak merokok di KTR dan memberikan teguran / peringatan bagi yang melanggar, menyingkirkan asbak atau sejenisnya, memasang tanda diarang merokok pada pintu utama/ tempat yang dpandang perlu serta mudah dibaca serta memberi contoh/ teladan tidak merokok di KTR. Selain pengelola, dalam perda ini terdapat ketentuan juga dimana setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan rokok dan atau produk tembakau lain di KTR selain di tempat umum, namun bagi yang menjual rokok dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.
    • Sanksi
    Bagi pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR dan tempat khusus merokok yang tidak memenuhi ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin atau sanksi adminitrasi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain itu bagi setiap orang yang merokok di KTR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp. 250.000. Bagi yang memproduksi, menjual atau mengiklankan rokok di KTR dipidana kurungan paling lama 6 hari dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

    B. RINGKASAN PROSES
    1. Penyusunan: Dengan menimbang bahwa setiap orang berhak mendaptkan lingkungan yang sehat serta tidak tercemr dari asap rokok dan menimbang bahwa asap rokok terbukti membahayakan kesehatan dan menimbulkan banyak penyakit baik bagi perokok maupun orang diskitarnya maka peratuaran daerah tentang kawasan tanpa rokok ini disusun oleh DPR dan disetujui oleh Bupati Sumbawa dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dari asap rokok, memberikan ruang yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok.
    • Kesimpulan: proses penyusunan termasuk dalam “TOP DOWN” karena perda ini dibuat oleh DPR dan Bupati untuk seluruh masyarakat kabupaten Sumbawa.

    2. Pelaksanaan : Peraturan tentang KTR ini wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat khususnya bagi pengelola atau penanggungjawab fasilitas yang termasuk dalam KTR . Selain pengelola failitas produsen, penjual atau pengiklan rokok dilarang melakukan aktivitasnya di wilayah KTR kecuali tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat memberi saran / pertimbangan berkenaan dengan pemantauan pelaksanaan KTR , ikut serta memberikan penyuluhan /menyebarkan informasi terkait KTR , mengingatkan atau menegur perokok. Serta memberitahukan pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR atau pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran . dalam rangka mengakan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
    • Kesimpulan : Proses pelaksanaan termasuk dalam “ BOTTOM UP “ dimana masyarakat dan pengelola fasilitas melaksanakan perda ini dan dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini satuan tugas penegak KTR .

    3. Pengawasan: Dalam pelaksanaan perda ini Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum, dalam pelaksanaannya Bupati dapat melimpahkan kepada kepala dinas dan juga Camat. Selain itu Bupati juga melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pembinaan dan pengawasan meliputi : sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsutasi, monitoring dan evaluasi serta pemberian penghargaan.
    • Kesimpulan proses pengawasan termauk dalam “TOP DOWN” karena dipimpin oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala dinas dan camat.

    C. RINGKASAN AKTOR
    1. Proses penyusunan
    • Aktor individu : Bupati Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
    daerah
    • Aktor lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) kabupaten Sumbawa.
    2. Proses pelaksanaan
    • Aktor Individu : Setiap masyarakat atau penduduk di Kabupaten Sumbawa , pengelola,
    pimpinan atau penanggungjawab tempat yang termasuk dalam KTR serta orang yang
    menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.
    • Aktor Lembaga : Lembaga pengelola atau penanggungjawab tempat yang termasuk dalam
    KTR, Badan usaha yang memproduksi rokok, menjual atau mengiklankan rokok.
    3. Proses pengawasan
    • Aktor individu : Bupati dan Kepala dinas serta Camat sebagai Pembina dan pengawas
    pelaksanaanKTR di daerah.
    • Aktor lembaga : Bupati berkorrdinasi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah
    terhadap pelaksaan KTR di lembaga masing-masing. Selain itu Bupati membentuk Satuan
    Tugas Penegak KTR yang melakukan penegakan perda dan urusan bidang kesehatan.

    D. RINGKASAN KONTEKS
    Perancangan Sumbawa bebas asap rokok telah berjalan sejak 3 tahun , namun hal ini hanya slogan semata sebab telah ditetapkan 7 kawasan tanpa rokok namun tidak berjalan maksimal, dimana masih terdapat masyarakat masih merokok di ruang kerja, puskesmas, tempat ibadah, dan angkutan umum, hal ini disebabkan penetapan KTR tidak dibarengi dengan ruang khusus merokok. Dari hal ini dapat terlihat pemerintah daerah separuh hati melaksanakan program tersebut. Indikasi dari ini disebabkan sampai saat ini belum ada perda terkait rokok yang diterbitkan pemda Sumbawa sebagai salah satu implementasi dari perancangan tersebut. Kepala dinas kesehatan kabupate Sumbawa yang dikonfirmasi oleh Kasi Penyakit Tidak Menular mengatakan bahwa pencanangan kawasan tanpa rokok sudah dimulai dari tahun 2012 dan sudah ditetapkan 7 kawasan tanpa rokok, namun masih banyak warga yang merokok di kawasan tersebut. Untuk memberikan kesadaran pihaknya teah melakukan upaya salah satunya dengan menyediakan informasi karangan merokok berupa papan peringatan, spanduk, dan lainya serta menginstrusikan kepala puskesmas, pustu dan lainnya untuk intensif melakukan penyuluhan serta menjaga lingkungannnya agar bebas dari asap rokok.
    Mengingat adanya instruksi dari bupati terkait dengan perda kawsan tapa rokok (KTR) yang rencananya akan mulai dicanangkan pada tahun ini (2016). Hal ini menjadikan PR besar bagi dinas kesehatan sebagai pengampuh dari perda tersebut. Sesuai dengan harapan bupati saat ini sudah dibentuk Tim untuk melakukan penyusunan perda tersebut. Bahkan tahun ini perda tersebut sudah masuk sebagai salah satu perda yang harus bisa diselesaikan.

    Sumber:
    – Kawasan Tanpa Rokok di Sumbawa Hanya Slogan diakses pada : http://www.Samawaera.com/2015/02/05/kawasan-tanpa-rokok-di-sumbawa-hanya-slogan/
    – Perda Kawasan Tanpa Rokok di Rampungkan tahun ini diakses pada : http://www.google.co.id/amp/s/www.kabarsumbawa.com/2016/01/12/perda-kawasan-tanpa -rokok-di-rampungkan-tahun-ini/amp

    Nama: Maria Chrisna Indrasari
    Nim : 42160056

    Like

  7. pindo prakoso May 22, 2018 — 9:03 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    I. RINGKASAN KONTEN
    A. Administratif
    PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimatan Selatan disetujui oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebijakan ditujukan kepada seluruh masyrakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi, menurunkan derajat kesehatan manusia, dan pencemaran udara. Dasar utama penetapan kebijakan ini adalah upaya melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan setinggi -tingginya melalui pengendalian asap rokok. Rokok yang dimaksud adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
    Pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok melibatkan pula beberapa lembaga seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tim pemantau kawasan tanpa rokok, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fasilitias kesehatan yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau individu. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan / atau individu yang ditunjuk Bupati.
    B. Tujuan
    Penetapan kebijakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Tujuan yang dibangun mendorong terbentuknya prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri atas pemebentukan kawasan yang 100% tanpa asap rokok, tidak ada ruangan khusus merokok di kawasan tanpa rokok kecuali ada peraturan lain terkait perundangan, dan penetapan bahwa merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.
    C. Perintah dan Larangan
    Bupati menetapkan delapan tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu
    1. Fasilitas pelayanan kesehatan
    2. Tempat proses belajar mengajar
    3. Tempat anak bermain
    4. Tempat ibadah
    5. Angkutan umum
    6. Fasilitas olaharaga
    7. Tempat kerja
    8. Tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan
    Setiap pengurus tempat yang disebutkan diwajibkan mendukung terciptanya kawasan tanpa rokok. Setiap pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajin melakukan pengawasan internal, melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok, meniadakan asbal atau tempat kotoran rokok lain dan memasang tanda dilarang merokok di semua pintu utama dan di tempat yang dipandang perlu dengan syarat mudah terbaca dan / atau terdengar. Area merokok hanya boleh disediakan di fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan.
    Masyarakat diminta berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk sumbangsih pemikiran, pengadaan bantuan sarana prasarana, mengingatkan setiap orang, dan melaporkan orang yang terbukti melanggar.
    Beberapa larangan juga ditetapkan dalam kebijakan. Setiap orang dilarang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok serta mempromosikan atau mengiklankan atau memproduksi tembakau atau menjual dan / atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
    D. Sanksi
    Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenakan sanki administratif berupa peringatan sementara, penutupan sementara, pencabutan izin sementara, hingga denda adminsitratif. Denda administratif diberikan apabila dalam waktu satu bulan sejak peringatan tertulis masih terdapat pelanggaran, maka diberikan sanksi penutupan sementara atau izin sementara dan / atau denda administratif paling banyak lima ratus ribu rupiah yang akan masuk ke kas Daerah.
    Sanksi pidana yang diberikan kepada mereka yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima puluh ribu rupiah. Sedangkan sanksi bagi mereka yang mempromosikan produk tembakau atau menjual dan / atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah pidana kurungan paling lama tujuh hari dan denda paling banyak lima juta rupiah.
    II. PROSES
    A. Proses Tahap Penyusunan
    Penyusunan kebijakan terkait Kawasn Tanpa Rokok berdasarkan atas pemikiran bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk mencapai derajat kesehatan setinggi – tingginya. Adanya asap rokok dapat membahayakan baik bagi perokok ataupun mereka yang berada di sektiar perokok. Penimbangan dilakukan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menilik adanya Undang – undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan lingkungan dan rokok. Disusunlah kebijakan daerah yang berdasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku. Adapula penetapan kawasan tanpa rokok memiliki prinsip utama bahwa kawasan yang ditetapkan harus 100% bebas rokok. Setelah dilakukan penimbangan, dilakukan penyusunan terkait tujuan, asas, perintah, larangan, pengawasan, hingga sanksi yang berlaku. Kebijakan terkait disetujui oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
    B. Proses Tahap Pelaksanaan
    Bupati telah menetapkan dan memutuskan delapan lokasi atau tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Penanggung jawab atau pemimpin Kawasan Tanpa Rokok diwajibkan untuk turut serta mendukung pemerintah dengan cara melakukan pengawasan internal dan menerbitkan larangan merokok. Tidak hanya melibatkan petinggi atau petugas di daerah yang dituju, pemerintah juga memberikan perintah kepada warga untuk berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan program. Wujud peran aktif berupa sumbangan ide, pengadaan sarana prasaran dan pelaporan bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam pelaksanaanya kebijakan mengatur larangan bagi setiap orang untuk merokok di kawasan yang ditetapkan dan melarang setiap orang atau badan untuk mengadakan promosi produk tembakau dan / atau berjual beli produk tembakau di kawasan tanpa rokok. Proses pelaksanaan melibatkany banyak pihak, baik pengurus tempat yang ditunjuk, pemimpin kawasan tanpa rokok, hingga tiap individu masyarakat itu sendiri.
    C. Proses Tahap Pengawasan
    Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksaan pembinaan dapat berupa fasilitasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan menyiapkan petunjuk teknis. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan SKPD sendiri atau bersama dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya delegasi tugas, Bupati juga berwenang membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok untuk membantuk di dalam proses pengawasan.
    Koordinasi pengawasan dapat melibatkan pemimpin kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk bersama – sama melakukan inspeksi dan pengawasan di wilayah kerjanya. Hubungan korrdinasi Satpol PP dan SKPD diwajibkan untuk melakukan Operasi Justisia minimal satu kali dalam satu tahun.
    Apabila ditemukan pelanggaran, temuan dapat dilanjutkan dengan adanya penyidikan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik berwenang untuk menerima laporan, memanggil orang yang bersangkutgan dan membuat berita acara pemeriksaan. Pelanggaran yang ditemukan akan diteruskan dan disesuaikan dengan pasal perundangan untuk sanksi adminstrasi yang berlaku.
    III. AKTOR
    A. Proses Penyusunan
    a. Aktor Individu
    Dalam proses penyusunan kebijakan, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku kepala daerah memilik peran penting dalam persetujuan dan pengesahan terkait kebijakan. Presiden membentuk peraturan pemerintah yang menjadi acuan terbentukan kebijakan daerah.
    b. Aktor Lembaga
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran dalam penyusunan dan pemutusan kebijakan. Didapatkan pula peran DPR dan MPR selaku pembuat peraturan yang menjadi acuan di dalam pembentukan kebijakan.
    B. Proses Pelaksanaan
    a. Aktor Individu
    Aktor individu yang dijadikan sasaran proses pelaksanaan adalah setiap orang yang bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aktor individu yang berperan penting tercapainya kawasan tanpa rokok di tempat – tempat yang ditentukan adalah penanggung jawab atau pimpinan kawasan tanpa rokok. Bupati memiliki peran penting di dalam menentukan tempat yang akan dikenakan kebijakan terkait.
    b. Aktor Lembaga
    Aktor lembaga yang dikenakan perintah dan larangan terkait kebijakan adalah setiap badan yang mempromosikan atau mengiklankan atau memproduksi atau menjual belikan rokok.
    C. Proses Pengawasan
    a. Aktor Individu
    Bupati dapat terjun langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan delegasi untuk melakukan pembinaan oleh Bupati. Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa rokok diwajibkan untuk melakukan pengawasan.
    b. Aktor Lembaga
    Lembaga yang ikut di dalam proses pembinaan dan pengawasan adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah dapat berupa Satpol PP yang dapat bekerja sama dengan organisasi atau badan kemasyarakatan. Bupati juga dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok. Dinas Kesehatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan bersama dengan Satpol PP. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga berwenang untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan, dan pelaporan hasil penyidikan.
    IV. KONTEKS
    Negara berkembang bersama – sama membentuk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang hingga sekarang dijadikan acuan untuk mengedalikan maraknya produk tembakau rokok di negara berkembang. Indonesia adalah salah satu inisasi FTCT, namun sayangnya pada 21 Mei 2003 Indonesia batal menandatangani FCTC yang sudah dicanangkan. Indonesia merupakan satu – satunya negara Asia yang tidak menandatangani inisiasi program FCTC. Indonesia mengklaim bahwa bentuk dukungan FCTC di Indonesia dapat berupa menerbitkan Peraturan Presiden atau melalui Undang – Undang Non Program Legislasi Nasional di DPR.
    (Sumber: http://www.fctcuntukindonesia.org/master_content/detail/apa-itu-fctc)
    Di Indonesia juga sudah diterbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan KTR. Dari pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 109 tahun 2012, kemudian menteri dalam negeri dan menteri kesehatan juga membentuk Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. Selain dari pemerintah, petisi dari website change.org menyatakan bahwa didapatkan lebih dari 45 tibu pendukung yang menandatangani diterapkannya KTR di Indonesia.
    (Sumber: http://www.komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/)
    Berdasarkan RISKESDAS 2013 di Kabupaten Kalimantan Selatan, proporsi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih merokok di dalam ruangan adalah 94.8%. Angka ini lebih tinggi dari proporsi di Kalimantan Selatan, yaitu 89.6%. Selain itu, 91,9% perokok di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih merokok ketika di rumah bersama anggota keluarga dan menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara di posisi tertinggi di provinsi Kalimantan Selantan.
    (Sumber: Riset Kesehatan Dasar: Pokok – Pokok Hasil RISKESDAS dalam Angka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013)
    Larangan merokok di rumah tangga sudah digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2015. Upaya yang dilakukan adalah memberikan tulisan peringatan dilarang merokok, menghimbau menyediakan pojok merokok di tempat terbuka dan penyediaan asbak di luar rumah. Namun di daerah Murung Sari masih banyak warga yang tidak mengindahkannya.
    (Sumber: http://www.realita.co/larangan-rokok-mengikat-di- kelurahan-muara-sari)
    NAMA: PINDO GALIH PRAKOSO
    NIM: 42160055

    Like

  8. pindo prakoso May 22, 2018 — 9:14 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    I. RINGKASAN KONTEN
    A. Administratif
    PERDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimatan Selatan disetujui oleh Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kebijakan ditujukan kepada seluruh masyrakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi, menurunkan derajat kesehatan manusia, dan pencemaran udara. Dasar utama penetapan kebijakan ini adalah upaya melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan setinggi -tingginya melalui pengendalian asap rokok. Rokok yang dimaksud adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
    Pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok melibatkan pula beberapa lembaga seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tim pemantau kawasan tanpa rokok, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fasilitias kesehatan yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau individu. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan / atau individu yang ditunjuk Bupati.
    B. Tujuan
    Penetapan kebijakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Tujuan yang dibangun mendorong terbentuknya prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri atas pemebentukan kawasan yang 100% tanpa asap rokok, tidak ada ruangan khusus merokok di kawasan tanpa rokok kecuali ada peraturan lain terkait perundangan, dan penetapan bahwa merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.
    C. Perintah dan Larangan
    Bupati menetapkan delapan tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu
    1. Fasilitas pelayanan kesehatan
    2. Tempat proses belajar mengajar
    3. Tempat anak bermain
    4. Tempat ibadah
    5. Angkutan umum
    6. Fasilitas olaharaga
    7. Tempat kerja
    8. Tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan
    Setiap pengurus tempat yang disebutkan diwajibkan mendukung terciptanya kawasan tanpa rokok. Setiap pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajin melakukan pengawasan internal, melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok, meniadakan asbal atau tempat kotoran rokok lain dan memasang tanda dilarang merokok di semua pintu utama dan di tempat yang dipandang perlu dengan syarat mudah terbaca dan / atau terdengar. Area merokok hanya boleh disediakan di fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan.
    Masyarakat diminta berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk sumbangsih pemikiran, pengadaan bantuan sarana prasarana, mengingatkan setiap orang, dan melaporkan orang yang terbukti melanggar.
    Beberapa larangan juga ditetapkan dalam kebijakan. Setiap orang dilarang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok serta mempromosikan atau mengiklankan atau memproduksi tembakau atau menjual dan / atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
    D. Sanksi
    Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenakan sanki administratif berupa peringatan sementara, penutupan sementara, pencabutan izin sementara, hingga denda adminsitratif. Denda administratif diberikan apabila dalam waktu satu bulan sejak peringatan tertulis masih terdapat pelanggaran, maka diberikan sanksi penutupan sementara atau izin sementara dan / atau denda administratif paling banyak lima ratus ribu rupiah yang akan masuk ke kas Daerah.
    Sanksi pidana yang diberikan kepada mereka yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima puluh ribu rupiah. Sedangkan sanksi bagi mereka yang mempromosikan produk tembakau atau menjual dan / atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah pidana kurungan paling lama tujuh hari dan denda paling banyak lima juta rupiah.
    II. PROSES
    A. Proses Tahap Penyusunan
    Penyusunan kebijakan terkait Kawasn Tanpa Rokok berdasarkan atas pemikiran bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk mencapai derajat kesehatan setinggi – tingginya. Adanya asap rokok dapat membahayakan baik bagi perokok ataupun mereka yang berada di sektiar perokok. Penimbangan dilakukan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menilik adanya Undang – undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan lingkungan dan rokok. Disusunlah kebijakan daerah yang berdasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku. Adapula penetapan kawasan tanpa rokok memiliki prinsip utama bahwa kawasan yang ditetapkan harus 100% bebas rokok. Setelah dilakukan penimbangan, dilakukan penyusunan terkait tujuan, asas, perintah, larangan, pengawasan, hingga sanksi yang berlaku. Kebijakan terkait disetujui oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proses penyusunan Bottom-Up.
    B. Proses Tahap Pelaksanaan
    Bupati telah menetapkan dan memutuskan delapan lokasi atau tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Penanggung jawab atau pemimpin Kawasan Tanpa Rokok diwajibkan untuk turut serta mendukung pemerintah dengan cara melakukan pengawasan internal dan menerbitkan larangan merokok. Tidak hanya melibatkan petinggi atau petugas di daerah yang dituju, pemerintah juga memberikan perintah kepada warga untuk berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan program. Wujud peran aktif berupa sumbangan ide, pengadaan sarana prasaran dan pelaporan bagi mereka yang melanggar aturan. Dalam pelaksanaanya kebijakan mengatur larangan bagi setiap orang untuk merokok di kawasan yang ditetapkan dan melarang setiap orang atau badan untuk mengadakan promosi produk tembakau dan / atau berjual beli produk tembakau di kawasan tanpa rokok. Proses pelaksanaan melibatkany banyak pihak, baik pengurus tempat yang ditunjuk, pemimpin kawasan tanpa rokok, hingga tiap individu masyarakat itu sendiri. Proses Pelaksanaan Top- Down.
    C. Proses Tahap Pengawasan
    Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksaan pembinaan dapat berupa fasilitasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan menyiapkan petunjuk teknis. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan SKPD sendiri atau bersama dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya delegasi tugas, Bupati juga berwenang membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok untuk membantuk di dalam proses pengawasan.
    Koordinasi pengawasan dapat melibatkan pemimpin kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk bersama – sama melakukan inspeksi dan pengawasan di wilayah kerjanya. Hubungan korrdinasi Satpol PP dan SKPD diwajibkan untuk melakukan Operasi Justisia minimal satu kali dalam satu tahun.
    Apabila ditemukan pelanggaran, temuan dapat dilanjutkan dengan adanya penyidikan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik berwenang untuk menerima laporan, memanggil orang yang bersangkutgan dan membuat berita acara pemeriksaan. Pelanggaran yang ditemukan akan diteruskan dan disesuaikan dengan pasal perundangan untuk sanksi adminstrasi yang berlaku. Proses Pengawasan Top- Down.
    III. AKTOR
    A. Proses Penyusunan
    a. Aktor Individu
    Dalam proses penyusunan kebijakan, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku kepala daerah memilik peran penting dalam persetujuan dan pengesahan terkait kebijakan. Presiden membentuk peraturan pemerintah yang menjadi acuan terbentukan kebijakan daerah.
    b. Aktor Lembaga
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran dalam penyusunan dan pemutusan kebijakan. Didapatkan pula peran DPR dan MPR selaku pembuat peraturan yang menjadi acuan di dalam pembentukan kebijakan.
    B. Proses Pelaksanaan
    a. Aktor Individu
    Aktor individu yang dijadikan sasaran proses pelaksanaan adalah setiap orang yang bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aktor individu yang berperan penting tercapainya kawasan tanpa rokok di tempat – tempat yang ditentukan adalah penanggung jawab atau pimpinan kawasan tanpa rokok. Bupati memiliki peran penting di dalam menentukan tempat yang akan dikenakan kebijakan terkait.
    b. Aktor Lembaga
    Aktor lembaga yang dikenakan perintah dan larangan terkait kebijakan adalah setiap badan yang mempromosikan atau mengiklankan atau memproduksi atau menjual belikan rokok.
    C. Proses Pengawasan
    a. Aktor Individu
    Bupati dapat terjun langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan delegasi untuk melakukan pembinaan oleh Bupati. Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa rokok diwajibkan untuk melakukan pengawasan.
    b. Aktor Lembaga
    Lembaga yang ikut di dalam proses pembinaan dan pengawasan adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah dapat berupa Satpol PP yang dapat bekerja sama dengan organisasi atau badan kemasyarakatan. Bupati juga dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok. Dinas Kesehatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan bersama dengan Satpol PP. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga berwenang untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan, dan pelaporan hasil penyidikan.
    IV. KONTEKS
    Negara berkembang bersama – sama membentuk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang hingga sekarang dijadikan acuan untuk mengedalikan maraknya produk tembakau rokok di negara berkembang. Indonesia adalah salah satu inisasi FTCT, namun sayangnya pada 21 Mei 2003 Indonesia batal menandatangani FCTC yang sudah dicanangkan. Indonesia merupakan satu – satunya negara Asia yang tidak menandatangani inisiasi program FCTC. Indonesia mengklaim bahwa bentuk dukungan FCTC di Indonesia dapat berupa menerbitkan Peraturan Presiden atau melalui Undang – Undang Non Program Legislasi Nasional di DPR.
    (Sumber: http://www.fctcuntukindonesia.org/master_content/detail/apa-itu-fctc)
    Di Indonesia juga sudah diterbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan KTR. Dari pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 109 tahun 2012, kemudian menteri dalam negeri dan menteri kesehatan juga membentuk Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR. Selain dari pemerintah, petisi dari website change.org menyatakan bahwa didapatkan lebih dari 45 tibu pendukung yang menandatangani diterapkannya KTR di Indonesia.
    (Sumber: http://www.komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/)
    Berdasarkan RISKESDAS 2013 di Kabupaten Kalimantan Selatan, proporsi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih merokok di dalam ruangan adalah 94.8%. Angka ini lebih tinggi dari proporsi di Kalimantan Selatan, yaitu 89.6%. Selain itu, 91,9% perokok di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih merokok ketika di rumah bersama anggota keluarga dan menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Utara di posisi tertinggi di provinsi Kalimantan Selantan.
    (Sumber: Riset Kesehatan Dasar: Pokok – Pokok Hasil RISKESDAS dalam Angka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013)
    Larangan merokok di rumah tangga sudah digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 2015. Upaya yang dilakukan adalah memberikan tulisan peringatan dilarang merokok, menghimbau menyediakan pojok merokok di tempat terbuka dan penyediaan asbak di luar rumah. Namun di daerah Murung Sari masih banyak warga yang tidak mengindahkannya.
    (Sumber: http://www.realita.co/larangan-rokok-mengikat-di- kelurahan-muara-sari)
    NAMA: PINDO GALIH PRAKOSO
    NIM: 42160055

    Like

  9. Angela Rosalia Mete May 22, 2018 — 10:14 pm

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI UMUM
    Kawasan tanpa rokok/ KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat.
    PERINTAH/ LARANGAN
    Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok pada tempat yang dapat dilihat umum dan lokasi-lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. KTR diberlakukan pada tempat proses belajar mengajar, tempat anak ber,ain, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
    SANKSI
    Dikenakan sanksi teguran tertulis kepada pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakan tanda di KTR. Jika sanksi berupa teguran tertulis tidak melaksanakan sebanyak tiga kali berturut-turut dikenakan denda sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Bagi setiap orang yang merokok di KTR dikenakan denda sebesr Rp 50.000,- (lim Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
    RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasaskan pola hidup sehat. Dan menimbang bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain.
    PELAKSANAAN
    Pemerintah daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat dalam terwujudnya KTR. Tanggung jawab pemimpin atau penanggung jawab tempat yang memiliki kawasan KTR yaitu mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR, meletakkan/memasang/menempel tanda larangan merokok sesuai persyaratan terutama di tempat yang dipandang perlu dan muda terbaca, menyediakan tempat/ruangan tempat yang dipergunakan untuk merokok. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR, ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR.
    PENGAWASAN
    Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat instasni/individu di lingkungan pemerintahan kabupaten yaitu Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Masyarakat memiliki peran yaitu mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR, memberitahu pemimpin atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran dan melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi pelanggaran.
    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan : top down
    Tahap pengawasan : top down
    RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun
    Lembaga:
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • DPRD kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    Individu:
    • Bupati Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Sekretaris daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Lembaga Swadaya masyarakat
    • Lembaga pendidikan
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Lembaga Nasional dan internasional
    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Kader posyandu
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama
    3. Pengawas
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelolah dan penanggungjawab KTR.
    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama
    RINGKASAN KONTEKS
    Bertambahnya jumlah perokok secara tidak langsung berdampak pada membengkaknya beban biaya pengobatan untuk penyakit akibat rokok seperti kanker, stroke dan lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran keluarga miskin untuk merokok saat ini berada di urutan kedua setelah pembelian sembako. Bagi anak-anak atau generasi muda, merokok akan menjadikan mereka rentan terhadap kualitas kesehatan.
    Menurut dinas kesehatan kota Pontianak hingga saat ini, tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok oleh masyarakat di Kota Pontianak baru mencapai 87 persen. Sisanya sekitar 13 persen dari ketidakpatuhan terhadap Perda No 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam perda tersebut disebutkan bahwa, tempat-tempat tertentu dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan. Namun, masih terdapat tujuh tempat yang rawan pelanggaran. Tujuh tempat yang dimaksud adalah tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat permainan anak, transportasi, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja. Sehingga pemerintah melakukan inspeksi mendadak di tujuh titik rawan yang tersebar di enam kecamatan. Adanya pelanggaran dan kesalahan persepsi ini rata-rata dikarenakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai KTR.
    Sumber:
    Sutarmidji Getol Perangi Rokok https://www.pontianakpost.co.id/sutarmidji-getol-perangi-rokok
    Dinkes: Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok 87 Persen https://kalbar.antaranews.com/berita/357650/dinkes-kepatuhan-kawasan-tanpa-rokok-87-persen
    Pemasangan Stiker Larangan Merokok di Pontianak https://www.pontianakpost.co.id/tags/rokok
    Nama: Angela Rosalia Mete
    Nim : 42160053

    Like

  10. RADHA GOVINDA PADMA May 22, 2018 — 10:52 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    RINGKASAN KONTEN
    A. ADMINISTRASI
    Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk produk cerutu atau lainnya yang dihasilkan dari tanaman seperti Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan jenis spesies lainnya ataupun sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Penggunaan rokok telah diatur dalam peraturan – peraturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR merupakan tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan diberlakukannya pengaturan Kawasan Tanpa Rokok adalah melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, membudayakan hidup sehat serta untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Adapun prinsip dalam yang diatur kawasan tanpa rokok yakni tidak ada ruang merokok di tempat umum atau tempat kerja tertutup serta pemapara asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. Peraturan daerah yang mengatur kawasan tanpa rokok ini menganut asas yakni melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

    B. PERINTAH / LARANGAN
    Adapun kawasan tanpa rokok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja. Dalam mewujudkan KTR tersebut pengelola/pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok. Tempat merokok yang diatur merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas, jauh dari pintu masuk dan pintu keluar serta jauh dari tempat orang berlalu lalang.
    Adapun setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya, tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta memasang tanda tempat dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. Kepada setiap individu dilarang untuk meroko di KTR dan kepada setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Masyarakat dan pemerintah

    C. SANKSI
    Kepada setiap orang atau badan yang merokok di KTR maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kepada setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kedua tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran.

    RINGKASAN PROSES
    A. PENYUSUNAN
    Peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok ini dibuat dengan menilai bahwa rokok yang mengandung zat psikoaktif dapat menimbulkan adiksi serta memiliki kemampuan untuk menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok yang dihasilkan selain dapat membahayakan kesehatan manusia juga akan dapat menyebabkan pencemaran udara dan membahayakan kesehatan orang lain. Dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok. Penyusunan peraturan daerah ini mengacu pada UU NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU lainnya. Asas peraturan daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
    Penyusunan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bambu bersama bupati tanah bambu berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang.
    Simpulan: Penyusunan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bambu bersama Bupati tanah bambu yang dilakukan berdasarkan UU sehingga sistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”

    B. PELAKSANAAN
    Dalam penyelenggaraan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tentunya melibatkan peran serta masyarakat dan juga pemerintah. Dalam pelaksanaannya, peranan masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga serta organisasi yang dilaksanakan melalui saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok, mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok, memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran serta dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
    Dalam pelaksanannya pemerintah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibataan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok. Adapun kawasan tanpa rokok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja.
    Simpulan: Pelaksanaan kebijakan kesehatan tentang kawasan tanpa rokok ini menggunakan sistem “TOP-DOWN” dikarenakan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam keseluruhan pelaksanaan kebijakan.

    C. PENGAWASAN

    Bupati turut melakukan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok dengan mendelegasikan kewenenangannya kepada dinas kesehatan kabupaten Tanah Bumbu dan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tanah Bumbu.
    Pembinaan terhada pelaksanaan kesehatan tentang kawasan tanpa rokok ini dipegang oleh bupati dimana dapat melakukan pembinaan umum atas perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
    Pembinaan yang dilakukan bupati yakni penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, koordinasi dengan seluruh Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok serta bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
    Simpulan: Pembinaan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh bupati kabupaten Tanah Bumbu dengan segala tugas, fungsi dan kewenangannya, sehingga sistem pengawasan ini adalah “TOP-DOWN”

    RINGKASAN AKTOR
    A. Penyusun
    Instansi :
    – Pemerintah Daerah
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
    – Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
    – Sekretariat Daerah
    Individu :
    – Tenaga kesehatan
    B. Pelaksana
    Instansi :
    – Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    – Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    – Organisasi Perangkat Daerah
    – Tempat penyelenggaraan pendidikan
    – Dinas perhubungan
    – Organisasi profesi
    – Organisasi kemasyarakatan
    – Perusahaan poduksi rokok
    Individu :
    – Tenaga kesehatan
    – Kader Kesehatan
    – Setiap individu atau masyarakat
    C. Pengawas
    Instansi:
    – Kesatuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    Individu:
    – Bupati Daerah Kabupaten Wajo
    – Setiap individu dan masyarakat

    RINGKASAN KONTEKS
    Perilaku merokok, konsumsi alcohol, diet yang tidak sehat serta kurangnya aktifitas fisik telah menjadi faktor risiko berkembangnya penyakit tidak menular dan telah menyumbangkan sebanyak 80% kasus kematian.
    Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 25,7% penduduk Kalimantan Selatan merokok dengan rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi adalah 16,7 batang/hari. Persentase rokok meningkat dengan bertambahnya umur yakni sampai umur 30-40 tahun, kemudian menurun pada kelompok umur berikutnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok umur yang paling muda yakni 10-14 tahun, dari 0,3% pada tahun 1995 menjadi 3,7% pad tahun 2013 atau dengan kata lain telah menunjukkkan peningkatan sebanyak 12 kali lipat selama 19 tahun terakhir. Saat ini kecenderungan untuk merokok tidak hanya pada kaum laki-laki namun juga pada kaum perempuan. Oleh karena itu semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok.
    Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya yang efektif untuk melindungi masyarakat dari asap rokok adalah dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan telah merumuskan peraturan kawasan tanpa rokok di 13 kabupaten di Kalimantan Selatan termasuk kabupaten Tanah Bumbu. Telah dirumuskan peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu nomor 6 tahun 2017. Hingga saat ini pelaksanaaan peraturan ini telah dimulai dengan upaya sosialisasi yang optimal kepada seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak merokok sembarangan dan lebih memahami tentang kawasan-kawasan tanpa rokok. Adapun langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah dengan memasang spanduk yang berisikan larangan merokok dbeberapa kawasan yang termasuk kawasan tanpa rokok yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja. Sebagai tahap awal sekaligus sosialisasi, kepada pelanggar hukum belum dikenai sanksi tetapi hanya ditegur untuk tidak merokok sekaligus diberikan pengertian untuk menerapkan peraturan yang telah ditetapkan.
    Tujuan upaya penetapan kawasan tanpa rokok yakni memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan liingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok, memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
    Sumber:
    – banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/11/wujudkan-generasi-muda-sehat-berkualitas-tanpa-rokok?page=all
    – kalsel.prokal.co/read/news/8590-pemkab-tanbu-tetapkan-kawasan-tanpa-rokok.html
    https://kalsel.antaranews.com/berita/63276/kantor-pemkab-tanah-bumbu-bebas-asap-rokok

    NAMA:
    RADHA GOVINDA PADMA (42160054)

    Like

  11. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    RINGKASAN KONTEN

    Administrasi (batasan/definisi, aturan penerapan)

    Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan, salah satu caranya dengan penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok atau KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk : menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat pada individu dan masyarakat, dan memberikan perlindungan bagi individu, maupun masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Perintah / Larangan

    Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengatur untuk setiap orang dilarang merokok di KTR dan setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
    Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan: merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; jauh dari pintu masuk dan keluar; dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

    Sanksi

    Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

    RINGKASAN PROSES

    Tahap Penyusunan

    Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10(sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Pengaturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok.

    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP

    Tahap Pelaksanaan

    Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah yang mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok dengan menentukan tempat-tempat KTR dan tempat khusus merokok beserta kriterianya. Kemudian mengatur setiap orang dan atau badan untuk merokok di KTR, serta mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN

    Tahap Pengawasan

    Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati. Selanjutnya, Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bupati juga melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan KTR dan dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di wilayahnya.

    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN

    RINGKASAN AKTOR

    Tahap Penyusunan
    Individu: Kebijakan tersebut dibuat oleh Bupati Jembrana
    Kelompok/Lembaga: Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, DPRD, SKPD

    Tahap Pelaksanaan
    Individu: peraturan ini ditujukkan untuk setiap orang; pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum; pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab KTR.
    Kelompok/Lembaga: badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

    Tahap Pengawasan
    Individu: pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan pejabat berwenang.
    Kelompok/Lembaga: SKPD terkait, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, satuan tugas penegak KTR, PPNS.

    RINGKASAN KONTEKS

    Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dilatarbelakangi oleh ada banyak sekali penyakit yang diakibatkan dari merokok, mulai dari kardiovaskuler, kanker, hingga gangguan kehamilan dan tingkat konsumsi rokok di Bali yang cukup tinggi. Hasil Riset Kesehatan Daerah 2010 menunjukkan prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas di Bali mencapai 31 persen, naik dari hanya 24,9 persen pada 2007. Pada 2011 Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga telah melakukan jajak pendapat masyarakat tentang opini masyarakat Bali apabila Perda Kawasan Tanpa Rokok diterapkan. Hasilnya. 93,1 persen masyarakat Bali menyatakan dukungannya. Bahkan 90,7 persen perokok mendukung kebijakan tersebut. Survei yang sama juga menyatakan 92,7 persen responden setuju menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah karena kehadiran Perda KTR ini juga akan berdampak positif terhadap kebersihan dan kesucian di kawasan pura. Prinsip KTR adalah 100 persen bebas asap rokok pada area atau gedung tertutup dan melakukan pembatasan terhadap produk iklan dan promosi rokok. Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban mensosialisasikan secara berkesinambungan tentang Perda ini kepada seluruh masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional (nasional.tempo.co).

    Meskipun Bali telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun tampaknya Perda tersebut dirasa belum terimplementasikan dengan efektif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan UNUD Tahun 2012, 50 % perokok berasal dari masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Ia juga mengharapkan Perda Bali No. 10 Tahun 2011 yang saat ini baru ditindaklanjuti dengan Perbup di Jembrana perlu segera ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten (www.jembranakab.go.id). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Hal tersebut menjadikan Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

    Sumber:
    https://jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=1956
    https://nasional.tempo.co/read/368783/bali-terapkan-kawasan-tanpa-rokok
    https://nasional.tempo.co/read/392570/bali-luncurkan-perda-kawasan-tanpa-rokok

    Nama: Devin Elsya Praditama
    NIM: 42160052

    Like

  12. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    A. Konten Kebijakan
    Administrasi
    Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau.Tujuan penetapan KTR adalah terciptanya ruang dan lingkungan bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Contoh KTR yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain,tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga. Kawasan yang bebas dari asap rokok di tempat-tempat yang telah disebutkan diatas hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan walikota dan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Selain itu seperti di tempat kerja dan tempat umum (hotel,restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, pertokoan, tempat wisata, tempat karaoke dan sarana olahraga) kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar dan menyiapkan tempat khusus untuk merokok yang diatur dengan peraturan Walikota
    Larangan/Perintah
    -Setiap orang dilarang merokok di KTR.
    -Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
    -setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
    Sanksi
    -Setiap orang yang melanggar larangan yang sudah ditentukan maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
    -Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.
    – Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
    B. Ringkasan Proses
    Penyusunan
    Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksudkan adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu diperlukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Peraturan yang diperlukan ditingkat daerah berupa Peraturan Daerah yang menetapkan suatu kawasan yang dapat terbebas dari asap rokok secara langsung. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini menimbang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 27 Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down
    Pelaksanaan
    Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tersebut seperti tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Peran serta masyarakat meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan/ atau pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down
    Pengawasan
    Walikota bertanggung jawab melakukan pengawasan KTR dan pengoordinasian pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Selain itu Walikota dapat mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak, Kantor Agama Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR. Hasil pengawasan, wajib dilaporkan oleh pimpinan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 bulan sekali. Pelaksanaan pengawasan KTR dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down
    C. Aktor Kebijakan
    1. Penyusun :
    -Lembaga : DPRD Kota Kupang, Pemerintah Daerah Kupang adalah Walikota dan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kupang, Dinas Kesehatan Kupang,
    -Individu : Tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis paru
    2. Pelaksanaan :
    -Lembaga : Dinas Kesehatan Kupang
    -Individu : Setiap individu/ masyarkat dan Tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis paru,
    3. Pengawasan :
    – Lembaga : Walikota Kupang dan Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, Sekretaris Daerah
    -Individu : setiap individu/masyarakat
    D. Konteks Kebijakan
    Merokok bukanlah budaya asal Indonesia. Merokok hanya suatu kebiasaan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu warisan kebiasaan yang negatif seperti merokok tersebut sedianya tidak dilestarikan. Masyarakat jangan menggunakan alasan bahwa merokok merupakan warisan budaya. Merokok merupakan kebiasaan yang terbukti merusak kesehatan dan cenderung merugikan dari segi ekonomi. Menurut Sosiolog UI Imam Prasodjo, mengendalikan industri rokok di Indonesia memerlukan tenaga ekstra. Ada perlawanan dari korporasi rokok yang menurut Beliau dilindungi oknum pejabat di Indonesia. Jika Bangsa ini tidak bisa memutuskan rantai tersebut Indonesia akan terpuruk. Karena dari faktor kesehatan, moral dan ekonomi rakyat akan semakin sulit.
    Meskipun demikian, Kota Kupang mengalami kemajuan dari sisi regulasi berkaitan dengan masalah kesehatan. Pemerintah Kota Kupang mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masa Sidang 1 Tahun 2016, temasuk Kawasan Tanpa Rokok. Setelah penetapan menjadi Peraturan Daerah maka Pemerintah Kota Kupang akan melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kota Kupang baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat sehingga masyarakat tahu dan melaksanakan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilan Perda tersebut. Tentu saja harus dimulai dari lembaga terkecil tapi sangat penting yaitu keluarga. Membentuk kebiasaan yang baik lazimnya bermula dari sana. Anak akan belajar dari orang tuanya selain menimba keteladanan dari guru di sekolah dan lingkungan sosial.
    Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Perda KTR Kota Kupang kini sedang disosialisasikan ke sekolah dan kelurahan. Paling lambat sampai pertengahan tahun 2017 Perda KTR sudah bisa diterapkan secara maksimal. Selain sosialisasi lisan juga melakukan sosialisasi tertulis melalui pemasangan spanduk, pamflet dan stiker yang akan ditempelkan atau diletakkan di sejumlah kawasan KTR. Harapan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut semoga Perda KTR sungguh diimplementasikan. Pengalaman menunjukkan banyak Perda yang tidak efektif karena pihak berwenang tak berani bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh lagi terjadi pembiaran agar Perda KTR benar-benar terlaksana.
    Sumber :
    http://www.lintasntt.com/kota-kupang-usulkan-7-ranperda-termasuk-kawasan-tanpa-rokok/
    http://kupang.tribunnews.com/2016/06/27/sosiolog-merokok-bukan-warisan-budaya-tetapi-kebiasaan
    http://kupang.tribunnews.com/2016/03/02/tidak-ada-perubahan-ranpenda-kawasan-tanpa-rokok
    Meilina (42160051)

    Like

  13. Maria Anasthasya Tangkilisan May 23, 2018 — 3:28 pm

    ANALIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    Analisis Konten
    1. Administrasi
    – Peraturan daerah ini mengatur daerah batang hari dimana peraturan ini dibuat oleh bupati selaku kepala daerah. Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
    – Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar
    – Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
    – Kawasan tanpa rokok merupakan tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk makanan.
    – Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

    Tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat, untuk memberikan perlindungan pada masyarakat agar tidak terkena dampak buruk dari rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk melarang memproduksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di Kawasan tanpa rokok.

    2. Perintah/Larangan
    Aturan ini membuat setiap orang atau badan untuk tidak merokok di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan tanpa asap rokok. Beberapa Kawasan tanpa asap rokok kebanyakan berada di Kawasan umum. Larang-larangan yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut diantaranya adalah:
    – Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan tanpa rokok
    – Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat khusus yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di KTR
    – Larangan kegiatan memproduksi rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR.
    – Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai wilayah KTR.
    – Pemiliki, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR
    – Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
    – Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR untuk memasang tanda rambu “dilarang merokok”. Dilarang meletakkan asbak di KTR.
    3. SANKSI
    – Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab KTR yang tidak memasang tanda rambu ”dilarang merokok” di KTR sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
    – Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis disertai pemanggilan; dan c. pencabutan izin
    – Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan /atau memproduksi Rokok di tempat atau area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa : a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis disertai pemanggilan
    – Setiap orang yang merokok di tempat atau area selain tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    – Setiap orang dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Denda tersebut akan disetorkan ke kas negara.
    ANALISIS PROSES
    Perencanaan
    Untuk melaksanakan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka pemerintah batang hari membuat peraturan daerah mengenai Kawasan tanpa rokok. Peraturan ini dirancang bupati selaku kepala daerah dan ditetapkan bersama DPRD. Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di lingkungan Kawasan tanpa asap rokok. Pemerintah dalam hal ini berfungsi untuk melindungi warganya untuk mengurangi dampak rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah melarang untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan penggunaan rokok di Kawasan tanpa rokok.
    Kesimpulan :
    Dalam tahapan perencanaan ini termasuk ke dalam sistem “TOP DOWN” dikarenakan penyusunan ini dilakukan oleh bupati batang hari bersama dengan DPRD berdasarkan pada peraturan pemerintah.
    Pelaksanaan
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
    – Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
    a. memasang tanda rambu “dilarang merokok” dan di lokasi yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
    b. melarang adanya asbak di KTR;
    c. melarang setiap orang yang merokok di KTR;
    d. melarang adanya tempat khusus merokok di KTR;
    e. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang yang memproduksi rokok di KTR;
    f. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk menjual rokok di KTR,
    g. melarang dan/atau tidak membiarkan setiap orang untuk mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR
    h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan, dan melakukannya tanpa ancaman eksplisit atau implisit atau tindakan pembalasan terhadap pengadu
    Kesimpulan :
    Dalam proses pelaksanaan akan peraturan daerah ini Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab. Sehingga sistem penyusunan ini termasuk dalam “TOP DOWN”.
    Pembinaan dan pengawasan
    • Pengendalian Penyelengaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
    • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui: a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
    • Bupati berperan untuk melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR
    • Bupati dapat melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga pemerintah dan non pemerintah tentang ketentuan KTR
    • Dalam fungsi sebagai pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR atau satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
    • Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
    • Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada berwenang: a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya; b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR yang menjadi diwilayah kerjanya; c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR. d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b.
    • Masyarakat pun memiliki tugas untuk mengawasi peraturan daerah ini, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
    Kesimpulan : Tugas pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kabupaten batang hari. Selain bupati tugas pengawasan dan pembinaan dibantu juga oleh masyarakat. Dalam bentuk kerja pemerintah dalam tahap pengawasan ini maka pemerintah juga memberikan sanksi administratif. Maka sistem pengawasan ini adalah “TOP DOWN”.

    ANALISIS AKTOR
    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh instansi dan juga individu untuk mengatur berbagai tata cara untuk melarang masyarakat merokok di Kawasan tanpa asap rokok. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi warganya dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung.
    1. Intansi
    Dalam hal ini instansi yang terkait adalah pemerintah kabupaten batang hari dengan persetujuan Bersama dengan DPRD. Instansi tersebut yang bekerja untuk proses penyusunan peraturan daerah yang dilandasi oleh undang-undang. DPRD sendiri dalam fungsinya sebagai badan legislatif, bertugas untuk menyusun kebijakan daerah Bersama dengan kepala daerah guna menciptakan ketertiban pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
    2. Individu
    Dalam hal ini inidividu yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini adalah bupato selaku kepala daerah kabupaten batang hari. Tugas bupati adalah untuk menciptakan kesejahteraan warganya.
    PELAKSANA KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Badan-badan usaha yang berada dalam Kawasan tanpa asap rokok bertanggung jawab juga untuk melaksanakan kebijakan. Pemerintah telah memberikan daftar yang termasul dalam Kawasan tanpa rokok, wilayah tersebut terletak pada fasilitas umum. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi warganya guna memberikan perlindungan terhadap dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung.
    2. Individu
    Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Selain semua itu, masyarakat memiliki peran serta dalam pelaksanaan peraturan daerah.
    PENGAWAS KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Intansi yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kebijakan tersebut adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya adalah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
    2. Individu
    Pengawas kebijakan yang secara individu dilakukan oleh bupati selaku pembuat kebijakan dan juga memiliki peran untuk mengawasi berjalannya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain bupati tugas pengawasan ini juga dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan tanpa asap rokok selain hal itu semua lapisan masyarakat juga turut serta dalam pengawasan kebijakan, sehingga apabila masyarakat menjumpai adanya pelanggaran maka harus segera melaporkan pada instansi/Lembaga yang terkait. Kerjasama antara instansi dan individu yang bersinergi akan menciptakan ketertiban terhadap kebijakan yang berlaku.

    ANALISIS KONTEKS

    Setiap masyarakat memilik hak untuk memperoleh udara yang bersih dan bebas dari polusi udara. Disini tugas pemerintah daerah untuk dapat memenuhi hak masyarakat didaerahnya. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi rokok disembarang tempat membuat pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menyusuk peraturan daerah mengenai Kawasan tanpa rokok. Peraturan daerah ini mengacu pada undang-undang no 36 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
    Kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah berada pada kawasan-kawasan yang berada pada fasilitas publik seperti tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja umum atau tempat umum yang dikelola oleh pemerintah.
    Banyak dampak buruk yang diperoleh dari rokok yaitu penyakit kanker, penyakit jantung dan penyakit lainnya. Dampak rokok tidak hanya mengenai perokok aktif namun juga perokok pasif sehingga pemerintah berupata melindungi warganta dengan memberlakukan peraturan daerah ini. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat namun juga pejabat pemerintah yang masih sering merokok saat acara rapat. Peraturan ini sendiri sangat baik untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk wanita dan anak-anak kecil. Pada peraturan ini pemerintah juga memberlakukan sistem sanksi, baik sanksi berupa denda maupun sanksi berupa tahanan. Sanksi ini dimaksudkan agar masyarakat jera untuk merokok pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
    Pemerintah berharap melalui peraturan ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merokok di fasilitas-fasilitas umum. Dan nantinya melalui peraturan daerah ini akan meningkatkan kesehatan serta kesejateraan masyarakat Batang Hari.

    SUMBER:
    http:dprd.batangharikab.go.id/dl/PERDA%20NOMOR%208%20TAHUN%202016.pdf

    http:metrojambi.com/read/2017/05/20/21204/ketua-dprd-batanghari-jadi-narasumber-saat-sosialisasi-perda-rokok

    http:sarolangunonline.com/di-kabupaten-batang-hari-merokok-sembarangan-didenda-5-juta/

    http:jambi.tribunnews.com/2017/05/17/merokok-sembarangan-di-batanghari-bisa-kena-denda-rp-5-juta-atau-pidana-kurungan-3-bulan

    Nama : Maria Anasthasya Tangkilisan
    NIM : 42160059

    Like

  14. Maria Chrisna Indrasari May 23, 2018 — 3:33 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
    A. Ringkasan Konten

    • Administrasi
    Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan/ area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok/ memproduksi/ menjual , mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Sedangkan tempat khusus merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok dan berada dalam wilayah KTR. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok, memberikan ruangan yang bersih dan sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok serta mencegah perokok pemula. Penerapan KTR ini meliputi Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Tempat khusus merokok memiliki persyaratan yaitu ruang terbuka yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar,terpisah dari gedung atau ruang utama yang digunakan,jauh dari pintu masuk dan keluar, jauh dari tempat berlalu-lalang serta terdapat petunjuk ruang boleh merokok.
    • Perintah/ larangan
    Dalam perda ini setiap pengelola, pimpinan atau penanggungjawab fasilitas yang disebutkan diatas wajib menetapkan dan menerapkan KTR serta wajib membuat dan memasang tanda / petujuk larangan merokok, melarang semua orang tidak merokok di KTR dan memberikan teguran / peringatan bagi yang melanggar, menyingkirkan asbak atau sejenisnya, memasang tanda diarang merokok pada pintu utama/ tempat yang dpandang perlu serta mudah dibaca serta memberi contoh/ teladan tidak merokok di KTR. Selain pengelola, dalam perda ini terdapat ketentuan juga dimana setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan rokok dan atau produk tembakau lain di KTR selain di tempat umum, namun bagi yang menjual rokok dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.
    • Sanksi
    Bagi pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR dan tempat khusus merokok yang tidak memenuhi ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin atau sanksi adminitrasi kepegawaian bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain itu bagi setiap orang yang merokok di KTR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp. 250.000. Bagi yang memproduksi, menjual atau mengiklankan rokok di KTR dipidana kurungan paling lama 6 hari dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

    B. Ringkasan Proses
    1. Penyusunan: Dengan menimbang bahwa setiap orang berhak mendaptkan lingkungan yang sehat serta tidak tercemr dari asap rokok dan menimbang bahwa asap rokok terbukti membahayakan kesehatan dan menimbulkan banyak penyakit baik bagi perokok maupun orang diskitarnya maka peratuaran daerah tentang kawasan tanpa rokok ini disusun oleh DPR dan disetujui oleh Bupati Sumbawa dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dari asap rokok, memberikan ruang yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi masyarakat dari dampak buruk merokok.
    • Kesimpulan: proses penyusunan termasuk dalam “TOP DOWN” karena perda ini dibuat oleh DPR dan Bupati untuk seluruh masyarakat kabupaten Sumbawa.
    2. Pelaksanaan : Peraturan tentang KTR ini wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat khususnya bagi pengelola atau penanggungjawab fasilitas yang termasuk dalam KTR . Selain pengelola failitas produsen, penjual atau pengiklan rokok dilarang melakukan aktivitasnya di wilayah KTR kecuali tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat memberi saran / pertimbangan berkenaan dengan pemantauan pelaksanaan KTR , ikut serta memberikan penyuluhan /menyebarkan informasi terkait KTR , mengingatkan atau menegur perokok. Serta memberitahukan pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR atau pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran . dalam rangka mengakan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
    • Kesimpulan : Proses pelaksanaan termasuk dalam “ BOTTOM UP “ dimana masyarakat dan pengelola fasilitas melaksanakan perda ini dan dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini satuan tugas penegak KTR .
    3. Pengawasan: Dalam pelaksanaan perda ini Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum, dalam pelaksanaannya Bupati dapat melimpahkan kepada kepala dinas dan juga Camat. Selain itu Bupati juga melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pembinaan dan pengawasan meliputi : sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsutasi, monitoring dan evaluasi serta pemberian penghargaan.
    • Kesimpulan proses pengawasan termauk dalam “TOP DOWN” karena dipimpin oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala dinas dan camat.

    C. Ringkasan Pelaku / aktor
    1. Proses penyusunan
    • Aktor individu : Bupati Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
    • Aktor lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) kabupaten Sumbawa.
    2. Proses pelaksanaan
    • Aktor Individu : Setiap masyarakat atau penduduk di Kabupaten Sumbawa , pengelola, pimpinan atau penanggungjawab tempat yang termasuk dalam KTR serta orang yang menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok.
    • Aktor Lembaga : Lembaga pengelola atau penanggungjawab tempat yang termasuk dalam KTR, Badan usaha yang memproduksi rokok, menjual atau mengiklankan rokok.
    3. Proses pengawasan
    • Aktor individu : Bupati dan Kepala dinas serta Camat sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaanKTR di daerah.
    • Aktor lembaga : Bupati berkorrdinasi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah terhadap pelaksaan KTR di lembaga masing-masing. Selain itu Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang melakukan penegakan perda dan urusan bidang kesehatan.

    D. Ringkasan Konteks
    Perancangan Sumbawa bebas asap rokok telah berjalan sejak 3 tahun , namun hal ini hanya slogan semata sebab telah ditetapkan 7 kawasan tanpa rokok namun tidak berjalan maksimal, dimana masih terdapat masyarakat masih merokok di ruang kerja, puskesmas, tempat ibadah, dan angkutan umum, hal ini disebabkan penetapan KTR tidak dibarengi dengan ruang khusus merokok. Dari hal ini dapat terlihat pemerintah daerah separuh hati melaksanakan program tersebut. Indikasi dari ini disebabkan sampai saat ini belum ada perda terkait rokok yang diterbitkan pemda Sumbawa sebagai salah satu implementasi dari perancangan tersebut. Kepala dinas kesehatan kabupate Sumbawa yang dikonfirmasi oleh Kasi Penyakit Tidak Menular mengatakan bahwa pencanangan kawasan tanpa rokok sudah dimulai dari tahun 2012 dan sudah ditetapkan 7 kawasan tanpa rokok, namun masih banyak warga yang merokok di kawasan tersebut. Untuk memberikan kesadaran pihaknya teah melakukan upaya salah satunya dengan menyediakan informasi karangan merokok berupa papan peringatan, spanduk, dan lainya serta menginstrusikan kepala puskesmas, pustu dan lainnya untuk intensif melakukan penyuluhan serta menjaga lingkungannnya agar bebas dari asap rokok.
    Mengingat adanya instruksi dari bupati terkait dengan perda kawsan tapa rokok (KTR) yang rencananya akan mulai dicanangkan pada tahun ini (2016). Hal ini menjadikan PR besar bagi dinas kesehatan sebagai pengampuh dari perda tersebut. Sesuai dengan harapan bupati saat ini sudah dibentuk Tim untuk melakukan penyusunan perda tersebut. Bahkan tahun ini perda tersebut sudah masuk sebagai salah satu perda yang harus bisa diselesaikan.

    Sumber:
    Kawasan Tanpa Rokok di Sumbawa Hanya Slogan diakses pada : http:www.Samawaera.com/2015/02/05/kawasan-tanpa-rokok-di-sumbawa-hanya-slogan/
    Perda Kawasan Tanpa Rokok di Rampungkan tahun ini diakses pada : http:www.Kabarsumbawa.com/2016/01/12/perda-kawasan-tanpa -rokok-di-rampungkan-tahun-ini/amp

    Nama: Maria Chrisna Indrasari
    Nim : 42160056

    Like

  15. Angela Rosalia Mete May 23, 2018 — 3:41 pm

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI UMUM
    Kawasan tanpa rokok/ KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat.

    PERINTAH/ LARANGAN
    Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok pada tempat yang dapat dilihat umum dan lokasi-lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. KTR diberlakukan pada tempat proses belajar mengajar, tempat anak ber,ain, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

    SANKSI
    Dikenakan sanksi teguran tertulis kepada pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakan tanda di KTR. Jika sanksi berupa teguran tertulis tidak melaksanakan sebanyak tiga kali berturut-turut dikenakan denda sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Bagi setiap orang yang merokok di KTR dikenakan denda sebesr Rp 50.000,- (lim Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

    RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasaskan pola hidup sehat. Dan menimbang bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain.

    PELAKSANAAN
    Pemerintah daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat dalam terwujudnya KTR. Tanggung jawab pemimpin atau penanggung jawab tempat yang memiliki kawasan KTR yaitu mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR, meletakkan/memasang/menempel tanda larangan merokok sesuai persyaratan terutama di tempat yang dipandang perlu dan muda terbaca, menyediakan tempat/ruangan tempat yang dipergunakan untuk merokok. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR, ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR.

    PENGAWASAN
    Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat instasni/individu di lingkungan pemerintahan kabupaten yaitu Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Masyarakat memiliki peran yaitu mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR, memberitahu pemimpin atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran dan melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi pelanggaran.

    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan : top down
    Tahap pengawasan : top down

    RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun
    Lembaga:
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • DPRD kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

    Individu:
    • Bupati Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Sekretaris daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Lembaga Swadaya masyarakat
    • Lembaga pendidikan
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Lembaga Nasional dan internasional

    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Kader posyandu
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama

    3. Pengawas
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelolah dan penanggungjawab KTR.

    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama

    RINGKASAN KONTEKS
    Bertambahnya jumlah perokok secara tidak langsung berdampak pada membengkaknya beban biaya pengobatan untuk penyakit akibat rokok seperti kanker, stroke dan lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran keluarga miskin untuk merokok saat ini berada di urutan kedua setelah pembelian sembako. Bagi anak-anak atau generasi muda, merokok akan menjadikan mereka rentan terhadap kualitas kesehatan.
    Menurut dinas kesehatan kota Pontianak hingga saat ini, tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok oleh masyarakat di Kota Pontianak baru mencapai 87 persen. Sisanya sekitar 13 persen dari ketidakpatuhan terhadap Perda No 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam perda tersebut disebutkan bahwa, tempat-tempat tertentu dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan. Namun, masih terdapat tujuh tempat yang rawan pelanggaran. Tujuh tempat yang dimaksud adalah tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat permainan anak, transportasi, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja. Sehingga pemerintah melakukan inspeksi mendadak di tujuh titik rawan yang tersebar di enam kecamatan. Adanya pelanggaran dan kesalahan persepsi ini rata-rata dikarenakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai KTR.

    Sumber:
    Sutarmidji Getol Perangi Rokok diakses dari http://www.pontianakpost.co.id/sutarmidji-getol-perangi-rokok
    Dinkes: Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok 87 Persen diakses dari kalbar.antaranews.com/berita/357650/dinkes-kepatuhan-kawasan-tanpa-rokok-87-persen
    Pemasangan Stiker Larangan Merokok di Pontianak diakses dari http://www.pontianakpost.co.id/tags/rokok

    Nama: Angela Rosalia Mete
    Nim : 42160053

    Like

  16. Angela Rosalia Mete May 23, 2018 — 4:01 pm

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI UMUM
    Kawasan tanpa rokok/ KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat.

    PERINTAH/ LARANGAN
    Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok pada tempat yang dapat dilihat umum dan lokasi-lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. KTR diberlakukan pada tempat proses belajar mengajar, tempat anak ber,ain, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

    SANKSI
    Dikenakan sanksi teguran tertulis kepada pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakan tanda di KTR. Jika sanksi berupa teguran tertulis tidak melaksanakan sebanyak tiga kali berturut-turut dikenakan denda sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Bagi setiap orang yang merokok di KTR dikenakan denda sebesr Rp 50.000,- (lim Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

    RINGKASAN PROSES
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasaskan pola hidup sehat. Dan menimbang bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain.

    PELAKSANAAN
    Pemerintah daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat dalam terwujudnya KTR. Tanggung jawab pemimpin atau penanggung jawab tempat yang memiliki kawasan KTR yaitu mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR, meletakkan/memasang/menempel tanda larangan merokok sesuai persyaratan terutama di tempat yang dipandang perlu dan muda terbaca, menyediakan tempat/ruangan tempat yang dipergunakan untuk merokok. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR, ikut serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR.

    PENGAWASAN
    Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat instasni/individu di lingkungan pemerintahan kabupaten yaitu Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Masyarakat memiliki peran yaitu mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR, memberitahu pemimpin atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran dan melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi pelanggaran.

    Tahap penyusunan : top down
    Tahap pelaksanaan : top down
    Tahap pengawasan : top down

    RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun
    Lembaga:
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • DPRD kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

    Individu:
    • Bupati Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Sekretaris daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Lembaga Swadaya masyarakat
    • Lembaga pendidikan
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Lembaga Nasional dan internasional

    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Kader posyandu
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama

    3. Pengawas
    Lembaga:
    • Pemerintah daerah kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
    • Tim Pemantau KTR yang ditunjuk Bupati untuk membina dan mengwasi KTR. Pengendalian dilakukan dengan mengunjungi lokasi KTR baik siang atau malam, selama jam kerja untuk inspeksi/ supervisi. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelolah dan penanggungjawab KTR.

    Individu:
    • Warga masyarakat
    • Tenaga kesehatan (dokter, perawat dll)
    • Tokoh Masyarakat
    • Tokoh Agama

    RINGKASAN KONTEKS
    Bertambahnya jumlah perokok secara tidak langsung berdampak pada membengkaknya beban biaya pengobatan untuk penyakit akibat rokok seperti kanker, stroke dan lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran keluarga miskin untuk merokok saat ini berada di urutan kedua setelah pembelian sembako. Bagi anak-anak atau generasi muda, merokok akan menjadikan mereka rentan terhadap kualitas kesehatan.
    Menurut dinas kesehatan kota Pontianak hingga saat ini, tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok oleh masyarakat di Kota Pontianak baru mencapai 87 persen. Sisanya sekitar 13 persen dari ketidakpatuhan terhadap Perda No 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam perda tersebut disebutkan bahwa, tempat-tempat tertentu dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan. Namun, masih terdapat tujuh tempat yang rawan pelanggaran. Tujuh tempat yang dimaksud adalah tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat permainan anak, transportasi, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja. Sehingga pemerintah melakukan inspeksi mendadak di tujuh titik rawan yang tersebar di enam kecamatan. Adanya pelanggaran dan kesalahan persepsi ini rata-rata dikarenakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai KTR.

    Sumber:
    Sutarmidji Getol Perangi Rokok diakses dari http:www.pontianakpost.co.id/sutarmidji-getol-perangi-rokok

    Dinkes: Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok 87 Persen diakses dari kalbar.antaranews.com/berita/357650/dinkes-kepatuhan-kawasan-tanpa-rokok-87-persen

    Pemasangan Stiker Larangan Merokok di Pontianak diakses dari http:www.pontianakpost.co.id/tags/rokok

    Nama: Angela Rosalia Mete
    Nim : 42160053

    Like

  17. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    RINGKASAN KONTEN
    ADMINISTRASI
    Rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan, salah satunya yaitu kanker paru yang diketahui merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Selain itu rokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, stroke, gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok sangat merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok memiliki risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung coroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Asap rokok juga memiliki bahaya bagi perokok pasif. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok.
    Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar dapat terwujud derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pembuatan kebijakan ini bertujuan untuk :
    Memberikan erlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif.
    Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok bagi masyarakat.
    Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
    Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Untuk mencegah bertambahnya perokok pemula, dan
    Menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
    PERINTAH/LARANGAN
    Perintah :
    Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
    Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok sebagai Kawasan Terbatas Merokok (KTM)
    Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib measang tanda-tanda dilarang merokok.
    Masyarakat harus berperan untuk mewujudkan KTR dengan cara :
    Memberikan sumbangan pemikiran
    Memberikan bantuan sarana dan prasarana
    Bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi ekpada masyarakat
    Memberikan teguran kepada yang melanggar ketentuan KTR
    Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar kepada satuan petugas atau pimpinan lembaga atau badan.
    Larangan :
    Setiap orang yang berada di dalam KTR dilarang untuk :
    Memproduksi atau membuat rokok
    Menjual rokok
    Menyelenggarakan iklan rokok
    Mempromosikan rokok, dan/atau
    Merokok
    Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan KTR, kecuali tempat yang ditetapkan KTM.
    Setiap orang / badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok serta mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan di KTR kecuali tempat yang ditetapkan sebagai KTM.
    Iklan, promosi, dan sponsorship dilarang ditempatkan pada :
    Fasilitas pelayanan kesehatan
    Tempat proses belajar mengajar
    Tempat anak bermain, dan
    Tempat ibadah
    Setiap orang dilarang menjual rokok :
    Menggunakan mesin layan diri
    Kepada anak berusia kurang dari 18 tahun
    Kepada perempuan hamil
    SANKSI
    Setiap orang yang merokok di area KTR dikenakan sanksi administratif berupa :
    Teguran untuk mematuhi larangan,
    Jika tidak dihiraukan, pelanggar dieprintahkan untuk meninggalkan KTR,
    Teguran dilakukan oleh kepala SKPD dan/atau lembaga pemerintah maupun swasta
    Dapat dikenakan denda paling sedikit Rp 150.000 dan paling banyak Rp 200.000 untuk setiap pelanggaran.
    Setiap orang yang meproduksi, menjual, menyelenggarakan iklan, mempromosikan dan merokok di KTR, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar. Tempat bermain anak dan tempat ibadah dikenakan sanksi administratif berupa :
    Teguran lisan
    Teguran tertulis
    Penarikan dan/atau perbaikan iklan
    Dapat dikenakan denda paling sedikit Rp 150.000 dan paling banyak Rp 200.000 untuk setiap pelanggaran.
    Bagi pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang melanggar dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kebijakannya dalam waktu tertentu. Selain itu dapat diberikan denda senilai paling banyak Rp 1.000.000 atau penyegelan.
    Petugas pengawasan KTR yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dapat diberikan denda senilai paling sedikit Rp 1.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.
    Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan sanksi administratif diancam dengan Pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000.
    RINGKASAN PROSES
    TAHAP PENYUSUNAN
    Peraturan ini dibuat dengan melihat banyaknya dampak negatif rokok bagi kesehatan, seperti serangan jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, stroke dan gangguan kehamilan dan janin, serta menyebabkan kanker paru yang merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Perokok memiliki risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung coroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Selain itu, asap rokok sendiri memiliki efek yang negative bagi orang yang menghirup asap rokok/perokok pasif. Paparan asap rokok secara terus menerus dapat meningkatkan risiko terkena kanker sebesar 30% bagi perokok pasif jika dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar asap rokok.
    Selain itu, dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setiggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dampak negatif dari asap rokok terhdap kesehatan. Untuk menghormat hak tersebut, aka perlu dibuat suatu Peraturan daerah yang mengatur Kawasan tanpa Rokok.
    KESIMPULAN: kebijakan ini dibuat dan disetujui oleh Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka sistem penyusunan kebijakan ini adalah TOP-DOWN
    TAHAP PELAKSANAAN
    KTR dilaksanakan di beberapa tempat berikut :
    Fasilitas pelayanan kesehatan
    Tempat proses belajar mengajar
    Tempat anak bermain
    Tempat ibadah
    Angkutan umum
    Tempat kerja
    Tempat umum, dan
    Tempat lainnya yang ditetapkan.
    Pada tempat-tepat tersebut diatas wajib diberikan tanda larangan merokok, yang menjadi tanggung jawab Pimpinan atau penanggungjawab KTR.
    Pada tempat-tempat tersebut juga tidak diperbolehkan untuk :
    Memproduksi atau membuat rokok
    Menjual rokok
    Menyelenggarakan iklan rokok
    Mempromosikan rokok, dan/atau
    Merokok
    Pada tempat-tempat KTR wajib disediakan KTM
    KESIMPULAN : dalam pelaksanaan program ini, pemerintah akan dibantu oleh instansi lain, sehingga sistem pelaksanaan termasuk dalam TOP – DOWN.
    TAHAP PENGAWASAN
    Pengawasan dan pembinaan akan dilakukan oleh Bupati. Pengawasan berupa pemantauan atas ketataan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR. Kemudian dapat dilaksanakan koordinasi dengan instansi vertical serta pelimpahan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pembinaan dapat berupa bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat dan Pimpinan atau Penanggungjawab KTR.
    KESIMPULAN: program ini diawasi oleh Bupati Bintan melalui instansi – instansi terkait, sehingga sistem pengawasan termasuk dalam sistem TOP – DOWN.
    RINGKASAN AKTOR
    PENYUSUN
    Kebijakan ini disusun oleh:
    Instansi/lembaga
    Pemerintah Daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:
    Instansi/lembaga
    Fasilitas pelayanan kesehatan
    Tempat proses belajar mengajar
    Tempat anak bermain, dan
    Tempat ibadah
    Tempat kerja
    Individu
    Masyarakat
    PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh :
    Instansi
    Bupati (Pemda)
    Instansi terkait KTR
    Individu
    Pimpinan atau penanggung jawab KTR
    Petugas pengawasan KTR
    Masyarakat
    RINGKASAN KONTEKS
    Rokok memberikan banyak dampak negative bagi kesehatan. Merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok. Beberapa dampak kesehatan yang ditimbulkan adalah serangan jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, stroke, gangguan kehamilan dan janin serta kanker paru yang merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Semua dampak tersebut merupakan hal yang sebenarnya dapat dicegah dengan menghindarkan rokok dari kehidupan. Melihat dampak dan bahaya dari rokok, Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Kabupaten Bintan melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mempelajari tentang KTR dan KTM yang telah dijalankan di Surabaya. Dengan mempelajari proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan ini, akan dibuat kebijakan serupa di Kabupaten Bintan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perda ini dirasa sangat penting untuk dibuat dan dijalankan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, terutama mereka yang perokok pasif yang sangat rentang menghirup asap dari perokok aktif.
    Sumber :
    http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/bintan-pelajari-penerapan-ktr-dan-ktm-di-surabaya/
    http://batam.tribunnews.com/amp/2016/01/18/alhamdulillah-semua-fraksi-menerima-bintan-kini-punya-perda-kawasan-tanpa-rokok
    Iratiara M. Panjaitan 42160058

    Like

  18. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
    A.Konten Kebijakan
    Administrasi
    Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau.Tujuan penetapan KTR adalah terciptanya ruang dan lingkungan bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Contoh KTR yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain,tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga. Kawasan yang bebas dari asap rokok di tempat-tempat yang telah disebutkan diatas hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dalam keputusan walikota dan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Selain itu seperti di tempat kerja dan tempat umum (hotel,restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, pertokoan, tempat wisata, tempat karaoke dan sarana olahraga) kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar dan menyiapkan tempat khusus untuk merokok yang diatur dengan peraturan Walikota

    Larangan/Perintah
    -Setiap orang dilarang merokok di KTR.
    -Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
    -setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

    Sanksi
    -Setiap orang yang melanggar larangan yang sudah ditentukan maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
    -Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.
    – Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
    B.Ringkasan Proses
    Penyusunan
    Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksudkan adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu diperlukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Peraturan yang diperlukan ditingkat daerah berupa Peraturan Daerah yang menetapkan suatu kawasan yang dapat terbebas dari asap rokok secara langsung. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini menimbang untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 27 Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down

    Pelaksanaan
    Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tersebut seperti tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Peran serta masyarakat meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan/ atau pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down

    Pengawasan
    Walikota bertanggung jawab melakukan pengawasan KTR dan pengoordinasian pengawasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Selain itu Walikota dapat mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR  tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak, Kantor Agama Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap  KTR tempat umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap seluruh KTR. Hasil pengawasan, wajib dilaporkan oleh pimpinan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 bulan sekali. Pelaksanaan pengawasan KTR dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
    Kesimpulan : Tergolong top-down
    C.Aktor Kebijakan
    1.Penyusun :
    -Lembaga : DPRD Kota Kupang, Pemerintah Daerah Kupang adalah Walikota dan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kupang, Dinas Kesehatan Kupang,
    -Individu : Tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis paru
    2. Pelaksanaan :
    -Lembaga : Dinas Kesehatan Kupang
    -Individu : Setiap individu/ masyarkat dan Tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis paru,
    3. Pengawasan :
    – Lembaga : Walikota Kupang dan Kepala Perangkat Daerah lokasi KTR, Sekretaris Daerah
    -Individu : setiap individu/masyarakat
    D.Konteks Kebijakan
    Merokok bukanlah budaya asal Indonesia. Merokok hanya suatu kebiasaan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu warisan kebiasaan yang negatif seperti merokok tersebut sedianya tidak dilestarikan. Masyarakat jangan menggunakan alasan bahwa merokok merupakan warisan budaya. Merokok merupakan kebiasaan yang terbukti merusak kesehatan dan cenderung merugikan dari segi ekonomi. Menurut Sosiolog UI Imam Prasodjo, mengendalikan industri rokok di Indonesia memerlukan tenaga ekstra. Ada perlawanan dari korporasi rokok yang menurut Beliau dilindungi oknum pejabat di Indonesia. Jika Bangsa ini tidak bisa memutuskan rantai tersebut Indonesia akan terpuruk. Karena dari faktor kesehatan, moral dan ekonomi rakyat akan semakin sulit.
    Meskipun demikian, Kota Kupang mengalami kemajuan dari sisi regulasi berkaitan dengan masalah kesehatan. Pemerintah Kota Kupang mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masa Sidang 1 Tahun 2016, temasuk Kawasan Tanpa Rokok. Setelah penetapan menjadi Peraturan Daerah maka Pemerintah Kota Kupang akan melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kota Kupang baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat sehingga masyarakat tahu dan melaksanakan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilan Perda tersebut. Tentu saja harus dimulai dari lembaga terkecil tapi sangat penting yaitu keluarga. Membentuk kebiasaan yang baik lazimnya bermula dari sana. Anak akan belajar dari orang tuanya selain menimba keteladanan dari guru di sekolah dan lingkungan sosial.
    Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Perda KTR Kota Kupang kini sedang disosialisasikan ke sekolah dan kelurahan. Paling lambat sampai pertengahan tahun 2017 Perda KTR sudah bisa diterapkan secara maksimal. Selain sosialisasi lisan juga melakukan sosialisasi tertulis melalui pemasangan spanduk, pamflet dan stiker yang akan ditempelkan atau diletakkan di sejumlah kawasan KTR. Harapan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut semoga Perda KTR sungguh diimplementasikan. Pengalaman menunjukkan banyak Perda yang tidak efektif karena pihak berwenang tak berani bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh lagi terjadi pembiaran agar Perda KTR benar-benar terlaksana.
    Sumber :
    -www.lintasntt.com/kota-kupang-usulkan-7-ranperda-termasuk-kawasan-tanpa-rokok/
    -kupang.tribunnews.com/2016/06/27/sosiolog-merokok-bukan-warisan-budaya-tetapi-kebiasaan
    -kupang.tribunnews.com/2016/03/02/tidak-ada-perubahan-ranpenda-kawasan-tanpa-rokok

    Meilina (42160051)

    Like

  19. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

    RINGKASAN KONTEN

    Administrasi (batasan/definisi, aturan penerapan)

    Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan, salah satu caranya dengan penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok atau KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk : menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat pada individu dan masyarakat, dan memberikan perlindungan bagi individu, maupun masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Perintah / Larangan

    Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengatur untuk setiap orang dilarang merokok di KTR dan setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
    Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan: merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; jauh dari pintu masuk dan keluar; dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

    Sanksi

    Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

    RINGKASAN PROSES

    Tahap Penyusunan

    Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10(sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Pengaturan daerah tentang kawasan tanpa rokok bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok.

    KESIMPULAN : Tergolong BOTTOM UP

    Tahap Pelaksanaan

    Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah yang mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok dengan menentukan tempat-tempat KTR dan tempat khusus merokok beserta kriterianya. Kemudian mengatur setiap orang dan atau badan untuk merokok di KTR, serta mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN

    Tahap Pengawasan

    Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati. Selanjutnya, Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bupati juga melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan KTR dan dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di wilayahnya.

    KESIMPULAN : Tergolong TOP DOWN

    RINGKASAN AKTOR

    Tahap Penyusunan
    Individu: Kebijakan tersebut dibuat oleh Bupati Jembrana
    Kelompok/Lembaga: Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, DPRD, SKPD

    Tahap Pelaksanaan
    Individu: peraturan ini ditujukkan untuk setiap orang; pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum; pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab KTR.
    Kelompok/Lembaga: badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

    Tahap Pengawasan
    Individu: pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan pejabat berwenang.
    Kelompok/Lembaga: SKPD terkait, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, satuan tugas penegak KTR, PPNS.

    RINGKASAN KONTEKS

    Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dilatarbelakangi oleh ada banyak sekali penyakit yang diakibatkan dari merokok, mulai dari kardiovaskuler, kanker, hingga gangguan kehamilan dan tingkat konsumsi rokok di Bali yang cukup tinggi. Hasil Riset Kesehatan Daerah 2010 menunjukkan prevalensi perokok usia 10 tahun ke atas di Bali mencapai 31 persen, naik dari hanya 24,9 persen pada 2007. Pada 2011 Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga telah melakukan jajak pendapat masyarakat tentang opini masyarakat Bali apabila Perda Kawasan Tanpa Rokok diterapkan. Hasilnya. 93,1 persen masyarakat Bali menyatakan dukungannya. Bahkan 90,7 persen perokok mendukung kebijakan tersebut. Survei yang sama juga menyatakan 92,7 persen responden setuju menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah karena kehadiran Perda KTR ini juga akan berdampak positif terhadap kebersihan dan kesucian di kawasan pura. Prinsip KTR adalah 100 persen bebas asap rokok pada area atau gedung tertutup dan melakukan pembatasan terhadap produk iklan dan promosi rokok. Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban mensosialisasikan secara berkesinambungan tentang Perda ini kepada seluruh masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional (nasional.tempo.co).

    Meskipun Bali telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun tampaknya Perda tersebut dirasa belum terimplementasikan dengan efektif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan UNUD Tahun 2012, 50 % perokok berasal dari masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMR (Upah Minimum Regional). Ia juga mengharapkan Perda Bali No. 10 Tahun 2011 yang saat ini baru ditindaklanjuti dengan Perbup di Jembrana perlu segera ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten (www.jembranakab.go.id). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Hal tersebut menjadikan Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

    Sumber:
    jembranakab.go.id/index.php?module=detailberita&id=1956
    nasional.tempo.co/read/368783/bali-terapkan-kawasan-tanpa-rokok
    nasional.tempo.co/read/392570/bali-luncurkan-perda-kawasan-tanpa-rokok

    Nama: Devin Elsya Praditama
    NIM: 42160052

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close