Prosedur Melakukan Pemeriksaan Tanda Vital

Pemeriksaan Tanda-tanda Vital (TNRS)

 

Persiapan

  1. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menjelaskan, dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
  2. Memeriksa ketersediaan alat.
  3. Mencuci tangan.
  4. Meminta pasien berbaring terlentang atau duduk.

Baca juga: Awas obat palsu

Penilaian Keadaan Umum

  1. Menentukan derajat kesadaran pasien dengan cara memberikan pertanyaan tentang keadaan sekeliling pasien (contoh: nama, waktu, atau tempat pasien berada).
  2. Menilai kondisi sakit secara umum: tidak tampak sakit, ringan, sedang, atau berat.
  3. Menilai taksiran usia sesuai/tidak.
  4. Menilai bentuk tubuh, habitus, gizi, cara berjalan/berbaring, dan mobilitas.

contoh soal cbt ukmppd

Pengukuran Tekanan Darah

  1. Memasang manset dengan kriteria:
  • Posisikan lengan atas sejajar dengan jantung.
  • Lengan baju tidak terlilit manset.
  • Tepi bawah manset 2-3 cm di atas fossa cubiti.
  • Balon dalam manset harus menutupi lengan atas di sisi ulnar (di atas a. brachialis).
  • Pipa karet tidak menutupi fossa cubiti (manset diikat cukup ketat tetapi tidak membendung vena).
  1. Palpasi denyut a. brachialis untuk menentukan tempat meletakkan membran stetoskop.
  2. Memompa manset sambil meraba a. brachialis atau a. radialis hingga denyut hilang. Kemudian menaikkan tekanan manset 30 mmHg + 5 mmHg.
  3. Meletakkan corong/membran stetoskop di atas a. brachialis dengan cermat:
  • Seluruh permukaan membran menempel pada kulit.
  • Tidak terlalu keras.
  • Tidak disisipkan di antara kulit dan manset.
  1. Menurunkan tekanan manset secara lancar dengan kecepatan tetap (2-4 mmHg/detik) sambil mendengarkan bunyi aliran darah.
  2. Melaporkan hasil pengukuran tekanan darah.

Baca juga: Cara Menulis Resep Dokter dengan Benar

Penilaian Denyut Nadi (Arteri) Perifer

Arteri Brachialis

  1. Mencari denyut a. brachialis pada fossa cubiti lengan kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Menilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut a. brachialis selama 1 menit.
  3. Melaporkan hasil penilaian frekuensi, kekuatan, dan irama denyut a. brachialis.

 

Arteri Radialis

  1. Mencari denyut a. radialis pada pergelangan tangan kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Menilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut a. radialis selama 1 menit.
  3. Melaporkan hasil penilaian frekuensi, kekuatan, dan irama denyut a. radialis.

Baca juga: Bahaya Rokok Elektrik (Vape) bagi Manusia

Arteri Dorsalis Pedis

  1. Mencari denyut arteri dorsalis pedis pada punggung kaki kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Menilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri dorsalis pedis selama 1 menit.
  3. Melaporkan hasil penilaian frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri dorsalis pedis.

 

Arteri Tibialis Posterior

  1. Mencari denyut arteri tibialis posterior pada posterior maleolus medial kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Menilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri tibialis posterior selama 1 menit.
  3. Melaporkan hasil penilaian frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri tibialis posterior.

 

Arteri Poplitea

  1. Mencari denyut arteri poplitea pada fossa poplitea kanan dan kiri pasien dengan palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
  2. Menilai frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri poplitea selama 1 menit.
  3. Melaporkan hasil penilaian frekuensi, kekuatan, dan irama denyut arteri poplitea.

Baca juga: Bahaya Sate dan Durian

Penilaian Pernapasan

  1. Melihat gerakan naik turun dari dinding dada dan perut, untuk menentukan frekuensi, irama, jenis, dan kedalaman pernapasan pasien selama 1 menit.
  2. Melaporkan hasil penilaian pernapasan.

dokteryoseph waspadai peredaran obat palsu

Pengukuran Suhu Tubuh

  1. Memeriksa suhu tubuh melalui aksila.
  2. Meletakkan termometer digital pada aksila.
  3. Menunggu hingga terdengar suara “bip” dari termometer, mengangkat termometer dari aksila, lalu baca dan catat hasilnya.
  4. Membersihkan kembali termometer yang telah digunakan sebelum dimasukkan ke dalam tempatnya.
  5. Merapikan alat.
  6. Mencuci tangan.

dukung dokteryoseph.com

Sumber: Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. 2017. Panduan Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Klinis Ilmu Penyakit Dalam. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

15 thoughts on “Prosedur Melakukan Pemeriksaan Tanda Vital

  1. Charlina Amelia Br Barus May 9, 2018 — 10:17 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN BUPATI SERDANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSALINAN, PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .

    A. KONTEKS
    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, pasal 34 ayat 1 dan 3, menegaskan bahwa pemerintah bersifat wajib menyelenggarakan pemenuhan hak dasar Universitas Sumatera Utara perlindungan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatannya melalui institusi penyelenggara pelayanan kesehatan.
    Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhuan hak dasar perlindungan kesehatan dan mendukung peningkatan status kesehatan dengan membentuk sarana pelayanan kesehatan, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan unit organisasi fungsional dinas kesehatan kabupaten/kota dan diberi tanggungjawab sebagai pengelola kesehatan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah kecamatan, kabupaten dan kota. Salah satu pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas adalah pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau pelayanan kebidanan.
    WHO dalam Indonesia Development Report 2005, menyatakan bahwa tingginya angka kematian ibu dan balita di Indonesia memperlihatkan rendahnya pelayanan kesehatan yang diterima ibu dan anak serta rendahnya akses informasi yang dimiliki oleh ibu dan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Depkes RI (2005), yang menyatakan bahwa angka kematian ibu mencerminkan risiko ibu selama kehamilan dan melahirkan yang selain dipengaruhi oleh keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, juga oleh kejadian berbagai komplikasi saat kehamilan dan kelahiran serta sangat dipengaruhi juga oleh ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan.
    Pertimbangan bahwa Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi, Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan namun belum memberikan hasil maksimal dimana angka kematian ibu dan bayi masih tinggi yang terjadi akibat banyaknya persalinan diluar fasilitas kesehatan yang memadai.

    B. AKTOR
    Penyusun :
    1. Pemerintah Daerah Serdang Bedagai
    2. DPRD Serdang Bedagai
    3. Bupati Serdang Bedagai
    4. Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
    5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
    Pelaksana :
    1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    2. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar
    3. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
    4. Tenaga Kesehatan
    5. Dokter Umum
    6. Dokter Spesialis Obstetri Ginekology
    7. Bidan
    8. Kader
    9. Ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas
    Pengawas :
    1. Bupati Serdang Bedagai
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai

    C. PROSES
    1. Penyusunan
    Berdasarkan pertimbangan bahwa Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi, Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kesehatan namun belum memberikan hasil maksimal dimana angka kematian ibu dan bayi masih tinggi yang terjadi akibat banyaknya persalinan diluar fasilitas kesehatan yang memadai.
    2. Pelaksanaan
    Pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan dengan melakukan optimalisasi dan pemanfaatan fasilitas yang memadai dan siap 24 jam, beberapa hal yang diatur antara lain :
    • Hak dan kewajiban tenaga kesehatan.
    • Kewajiban penyelenggara pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
    • Hak dan kewajiban penerima pelayanan.
    • Hak dan kewajiban pemberi pelayanan.
    • Wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah.
    • Pembiayaan
    • Pembinaan dan pengawasan
    3. Pengawasan
    • Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
    • Kepada Dinas Kesehatan Serdang Badagai mengkoordinir semua kegiatan terkait pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

    D. KONTEN
    Penyelengaraan Pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam meliputi pelayanan kesehatan ibu dan bayi (pasal 7). Tenaga kesehatan yang ditugaskan adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai peraturang perundang-undangan yang berlaku.
    Ruang lingkup peraturan ini adalah penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan baik pelayanan kesehatan pemerintah daerah maupun swasta. Fasilitas yang memadai dan siap 24 jam meliputi:
    • Tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih.
    • Sarana fisik kesehatan.
    • Peralatan kesehatan.
    • Obat-obatan, pembekalan kesehatan dan cairan
    • Sistem pelayanan kesehatan.
    • Pembiayaan.
    Sanksi akan diberikan pada:
    • Tenaga kesehatan (PNS,PTT) yang memberi pelayanan diluar fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan sesuai peraturan yang berlaku.
    • Tenaga kesehatan swasta yang memberi pelayanan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan berupa penarikan izin praktek.
    • Bidan desa yang tidak bertempat tinggal di desa yang telah ditentukan.
    • Bidan desa yang memiliki sarana poskesdes tidak mengoptimalisasikannya untuk memberi pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan yang siap 24 jam sesuai peraturan berlaku.

    CHARLINA AMELIA BR BARUS (42160073)

    Like

  2. Aditya Lovindo Suwarno May 10, 2018 — 11:16 am

    Analisa kebijakan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Kesehatan Daerah
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Sistem Kesehatan Daerah
    Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya
    – Unit Kesehatan Masyarakat
    Setiap kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
    – Upaya Kesehatan Perorangan
    Suatu kegiatan yang berupaya untuk peningkatan, pencegah, penyembuhan terhadap penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan seseorang.
    – Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
    Jaminan yang diberikan oleh penyelenggara jaminan untuk jaminan rawat inap, jaminan obat, jaminan rawat jalan, jaminan tindakan dan obat.
    2. Perintah/larangan
    – Pelaksanan SKD
    Dilaksanakan Bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
    3. Sanksi
    Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin.
    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka pelaksanaan program system kesehatan daerah perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar dapat tercapainya derajat kesehatan setinggi – tingginya.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesehatan masyarakat.
    2. Pelaksanaan
    – Pemerintah daerah dan pihak swasta melaksanakan dalam bentuk kegiatan :
    a. Promosi kesehatan, penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pemulihan kesehatan.
    b. menyediakan layanan kesehatan dan program kesehatan yang mencakup semua kalangan.

    Pembiayaan program system kesehatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan

    3. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan dengan cara :
    – melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait sehingga masyarakat dapat memberi pengawasan bersama terhadap peraturan ini
    – melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya
    – melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program system kesehatan daerah
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.

    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gunungsitoli
    – Perangkat Daerah
    b. Individu
    – Wali kota Gunungsitoli
    – Sekretaris daerah Gunungsitoli
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Institusi swasta
    – Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan
    b. Individu
    – Masyarakat
    – Tenaga kesehatan : dokter, perawat, bidan
    – Pengurus organisasi profsi di bidang kesehatan
    3. Pengawas
    – Masyarakat
    – Pemerintah daerah
    D. Konteks kebijakan
    Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
    Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana satu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara di sisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan.
    Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem dari SKD. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).
    SKN itu sendiri terdiri dari enam subsistem yaitu:
    1. Upaya kesehatan
    2. Pembiayaan kesehatan
    3. Sumber daya manusia kesehatan
    4. Obat dan perbekalan Kesehatan
    5. Pemberdayaan masyarakat
    6. Manajemen kesehatan
    SKN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdiri dari enam subsistem, yaitu: Upaya kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumberdaya Manusia kesehatan; Obat dan perbekalan Kesehatan; Pemberdayaan masyarakat; Manajemen kesehatan. Fungsi stewardship/regulasi nampaknya diwakili oleh manajemen kesehatan di mana didalamnya secara eksplisit disebutkan tentang hukum kesehatan. Namun penjelasan dalam dokumen SKN menunjukan kurang kuatnya pemahaman peran stewardship/regulator. Untuk itu, bila membahas keterkaitan antara subsistem dengan pendekatan SKN, penting memperhatikan adanya kelemahan tersebut.
    Sistem Kesehatan Daerah menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

    Sumber :
    http://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/artikel/artikel-tematik/231-sistem-kesehatan-nasional-dan-sistem-kesehatan-daerah
    https://kebijakankesehatanindonesia.net/20-sistem-kesehatan/85-sistem-kesehatan-606

    Disusun oleh :
    Aditya Lovindo Suwarno – 42160076

    Like

  3. Ramilya Elvera Silaban May 10, 2018 — 11:26 am

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

    GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
    Untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan dalam mempengaruhinya faktor – faktor penentu di sektor kesehatan, maka diperlukannya suatu kebijakan kesehatan. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
    a. Hak dan kewajiban
    b. Perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak
    c. Tugas pemerintah daerah
    d. Penyelenggaraan
    e. Sumber daya kesehatan
    f. Pembiayaan
    g. Peran serta masyarakat dan swasta
    h. Koordinasi, dan
    i. Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

    KAJIAN KRITIS
    1. AKTOR
    Penyusun :
    a. Menteri Kesehatan
    b. Pemerintah Pusat
    c. Bupati Lampung Timur
    d. Dinas Kesehatan Lampung Timur
    Pelaksana :
    a. Dinas Kesehatan Daerah Lampung Timur
    b. Tenaga Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan Anak yang memiliki kompetensi (dokter, bidan)
    c. Tim Maternal Perinatal
    d. Kader Masyakrakat seperti, Posyandu.
    e. Dukun
    f. Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu masa nifas, Ibu Menyusui
    g. Anak Baru Lahir
    h. Anak dalam usia bayi dan Balita
    i. Anak Usia Remaja
    j. Wanita usia subur
    Pengawas :
    a. Pemerintah Daerah

    2. KONTEKS
    a. Konteks Internasional
    Angka kematian ibu di Indonesia masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara, dan angka kematian bayi baru lahir pun masih tinggi untuk sebuah negara yang tergolong berpendapatan menengah.
    Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) merekomendasikan pembentukan Komite Nasional Percepatan Penuruan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir pada acara Peluncuran Hasil Evidence Summit untuk Mengurangi Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia. Rekomendasi tersebut dihasilkan setelah menelusuri lebih dari 7.000 literatur dan hasil penelitian terkait kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia, dengan dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
    Oleh karena banyaknya kematian ibu saat melahirkan disusunlah Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 yang mengatur tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak, dengan menimbang :
    “bahwa Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur dimungkinkan mengalami peningkatan meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di era desentralisasi kesehatan”
    b. Konteks Situasional
    Pendekatan baru dan terobosan diperlukan agar Indonesia mencapai tujuan pembangunan kesehatannya. Hal ini telah ditunjukkan melalui komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia sebagaimana baru-baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2017) maupun dalam dokumen Standar Pelayanan Minimal (2018).
    Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, termasuk dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015, tercatat sedikitnya 40 ibu di Indonesia meninggal karena melahirkan, setiap hari, oleh sebab itu ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 yang mengatur tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak, dengan menimbang :
    “bahwa upaya Kesehatan Ibu dan Anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.”
    c. Konteks Struktural
    Permasalahan kematian ibu dan bayi memiliki penyebab yang kompleks, sehingga upaya penurunannya memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor seperti profesional di bidang kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung tugas menjadi jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tepat sasaran.
    “Kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan, gender, non diskriminatif, dan norma-norma agama.”
    d. Konteks Budaya
    Faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti konsepsi-konsepsi mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab- akibat antara makanan dan kondisi sehat-sakit, kebiasaan dan ketidaktahuan, seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kesehatan ibu dan anak. Misalnya, ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Dan memang, selain ibunya kurang gizi, berat badan bayi yang dilahirkan juga rendah. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi daya tahan dan kesehatan si bayi.

    3. PROSES
    a. Identifikasi masalah dan Isu
    Masih banyak ibu hamil yang tidak rutin untuk memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan, dan melahirkan di pelayanan kesehatan. Masih banyak ibu hamil yang melahirkan di dukun-dukun persalinan yang belum terlatih. Selain itu untuk kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir dan anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus pun masih kurang.
    b. Perumusan kebijakan
    Program-program pembangunan kesehatan di Indonesia ditujukan pada penanggulangan masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Pada dasarnya program-program tersebut lebih menitik beratkan pada upaya-upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, angka kelahiran kasar dan angka kematian ibu, oleh sebab itu disusunlah Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 yang mengatur tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak.
    c. Pelaksanaan kebijakan
    Setelah ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 yang mengatur tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak., Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program secara berkala, berkesinambungan, dan berjenjang.
    d. Isi (konten)
    Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 tahun 2017 yang mengatur tentang : penyelengaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, hak dan kewajiban ibu, anak baru lahir, anak usia bayi dan balita, anak usia remaja, kewajiban pemerintah daerah, kewajiban pemberi pelayanan kesehatan, kewajiban masyarakat terhadap ibu dan anak, kewajiban pelaku usaha sektor swasta, pembiayaan, sumber daya kesehatan, larangan, serta sanksi yang akan diberikan.

    Ramilya Elvera Silaban (42160072)

    Like

  4. Januarius Hendra K S May 10, 2018 — 1:24 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

    A. Konteks
    Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
    Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
    Semua peraturan tersebut juga sudah diatur melalui Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 204 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
    A. Aktor
    Penyusun :
    1. Menteri Dalam Negeri
    2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
    3. Gubernur Sumatera Barat
    4. Walikota Kota Pariaman

    Pelaksana :
    1. Menteri Dalam Negeri
    2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
    3. Gubernur Sumatera Barat
    4. Walikota Kota Pariaman
    5. Seluruh camat Kota Pariaman
    6. Seluruh perangkat desa Kota Pariaman

    Pengawas :

    1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
    2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :
    a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
    b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
    c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
    d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
    3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
    a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
    b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
    c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
    7. Proses

    Beberapa pertimbangan penyusunan undang-undang ini adalah :
    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

    D. Konten
    Ruang lingkup pengaturan dan perda ini meliputi :
    1. BAB 1 Ketentuan Umum
    2. BAB 2 Tujuan dan prinsip
    3. BAB 3 Prioritas penggunaan dana desa
    4. BAB 4 Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa
    5. BAB 5 Pembinaan dan pengawasan
    6. BAB 6 Pelaporan
    7. BAB 7 Ketentuan Peralihan
    8. BAB 8 Partisipasi Masyarakat
    9. BAB 9 Ketentuan penutup

    JANUARIUS HENDRA K S
    42160080

    Like

  5. Heppy Natalina May 10, 2018 — 2:10 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

    A. KONTEKS

    Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angka akematian ibu, dan gizi buruk. Dalam rangka meningkatkan Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Kabupaten Sambas, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    B. AKTOR

    – Penyusun
    Pemerintah Daerah Sambas
    DPRD Sambas
    Bupati Sambas
    Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
    – Pelaksana
    Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    Tenaga Kesehatan
    Dokter Umum
    Ibu Hamil
    Bayi baru lahir, bayi dan anak balita
    – Pengawas
    Bupati Sambas
    Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

    C. PROSES
    1. Kewajiban Pemerintah Daerah
    a. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA.
    b. Memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA.
    c. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan.
    d. Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
    f. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP).
    g. Mengupayakan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi.
    h. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan.
    i. Mengupayakan pembiayaan Pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Pelaksanaan
    Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi Pelayanan KIBBLA dengan melaksanakan :

    – Hak dan kewajiban Penyedia jasa pelayanan kesehatan
    – Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah
    – Hak dan kewajiban Masyarakat
    – Hak dan kewajiban Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    – Hak dan kewajiban Pelayanan Persalinan
    – Hak dan kewajiban Pelayanan Nifas
    – Hak dan kewajiban Pelayanan Kontrasepsi
    – Hak dan kewajiban Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita

    D. ISI

    Kesehatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
    Kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah, demi untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah daerah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
    Sumber daya kesehatan dalam memberikan pelayanan KIBBLA harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya bahwa sarana pelayanan KIBBLA tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu dan tidak mencari keuntungan.
    Pembinaan pelayanan KIBBLA dilakukan melalui :
    a. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
    b. Fasilitas dan konsultasi teknis pelayanan
    c. Monitoring dan evaluasi
    d. Koordinasi pelayanan
    e. Pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

    Hendrisa Heppy Natalina (42160082)

    Like

  6. Analisis Kebijakan Kesehatan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Bulukumba

    A. Konteks
    Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (Lansia) dan keluarga miskin.
    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahap II dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 mengamanatkan bahwa Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional.
    penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan
    masyarakat.

    B. Aktor
    Penyusun :
    Bupati Bulukumba
    Camat Bulukumba
    Menteri Dalam Negeri
    Menteri Kesehatan Republik Indonesia
    Gubernur Sulawesi Selatan
    Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
    Pemerintah Kabupaten Bulukumba
    Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
    Pelaksana :
    Setelah ditetapkannya Perda Kabupaten Bulukumba No. 72 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanaan program peningkatan upaya kesehatan masyarakat desa dan kelurahan di kabupaten bulukumba
    Kelompok kerja kesehatan desa/Kelurahan
    Kepala desa
    Camat, koordinasi kecamatan
    Kepala Puskemas, sebagai pembimbing koordinasi kecamatan
    Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Anggota
    Kepala OPD, sebagai Anggota
    Para Kepala Desa dan Lurah, sebagai Anggota
    Unsur Tokoh Masyarakat, sebagai Anggota
    Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis; dan
    Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun.
    Pengawas :
    Bupati Kabupaten Bulukumba
    Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

    C. Proses
    Penyelenggaraan Progem peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah dan menanggulangi penyakit, meningkatakan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan pemberdayaan masyarkat bidang kesehatan.
    Potret umum permasalahan tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan dasar di Indonesia khususnya di kabupaten/kota dimana Kinerja melakukan intervensi, adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan kepada pengguna layanan. Hal inilah yang menjadi landasan, mengapa rekomendasi kebijakan ini diusulkan.

    D. Konten
    Penyelenggaraan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat desa dan kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, melalui upaya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
    Bidang pembangunan desa atau kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi perlindungan sumber air minum skala desa, perbaikan sarana air bersih skala desa, sarana pembuangan air limbah bagi masyarakat miskin, jamban bagi msyarakat miskin, mandi, cuci, kakus, pengadaan ambulans desa atau kapal motor untuk ambulans desa wilayah pulau, balai pengobatanatau poskesdes, peningkatan polindes menjadi poskesdes, posyandu dan perbaikan sarana pelananan kesehatan lainnya skala desa, pengadaan alat kesehatan untuk poskesdes.
    Bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui menu kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi penyediaan air minum, pelayanan kesehatan lingkungan, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah, pengelolaan balai kesehatan Desa, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pengobatan untuk lansia, fasilitasi keluarga berencana, penyediaan obat dan vitamin serta bahan habis pakai medis untuk poskesdes dan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya sesuai kebutuhan masyarakat desa
    Pelaksanaan menu kegiatan tersebut dapat dipilih oleh desa atau kelurahan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kondisi desa dan kelurahan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dan kelurahan yang diputuskan dalam musyawarah desa dan kelurahan.

    Nama : Hendy Adrian
    NIM : 42160077

    Like

  7. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KEMITRAAN BIDAN DESA DAN KADER DASA WISMA KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

    A.KONTEKS

    Situasional:

    Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.

    Nasional:

    Pembangunan kesehatan yang selama ini kita laksanakan telah banyak menghasilkan kemajuan di bidang kesehatan masyarakat.

    Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan telah menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.
    Prevalensi gizi kurang pada balita telah menurun dari 25,8% pada akhir tahun 2003 menjadi 18,4% pada tahun 2007.
    Angka Kematian Bayi (AKB) telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.
    Umur Harapan Hidup (UHH) pun telah meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007.
    cakupan pelayanan antenatal (K4) telah meningkat dari 79,65% pada tahun 2007 menjadi 86,04% pada tahun 2008. Sedangkan cakupan kunjungan neonatal meningkat dari 78% pada tahun 2007 menjadi 87% pada tahun 2008.
    Cakupan nasional program imunisasi menunjukkan peningkatan yang cukup bermakna.
    Cakupan nasional imunisasi tahun 2008 adalah BCG 93,4%, DPT-HB3 91,6%, HB 59,2%, Polio 90,2%, dan Campak 90,8%.
    Sementara itu, program perbaikan gizi masyarakat juga meningkat kinerjanya. Pemberian Kapsul Vitamin A pada anak balita usia 6-59 bulan mencapai 85% (melampaui target 80%). Pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil telah mencapai 75% dari target 80%.
    Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan terjadinya perbaikan status gizi anak balita. Demikian juga penurunan prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4% tahun 2007 menajdi 4,9% pada tahun 2010.
    Namun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), terdapat sejumlah daerah yang pencapaian pembangunan kesehatannya masih berada di bawah rerata. Daerah-daerah ini disebut sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

    MDGs merupakan salah satu bentuk badan dunia WHO dalam menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu, dan untuk mempercepat penurunan angka Kematian Ibu dan Anak adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan perinatal dengan 8 program utama MDGs.
    Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan kesehatan anak terutama di desa maka tenaga kesehatan (medis) seperti bidan harus menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga non medis seperti dukun dengan mengajak dukun untuk melakukan pelatihan.
    Selain bekerja sama dengan tenaga non medis seperti dukun,bidan desa juga bekerja sama dengan masyarakat yang secara sukarela membantu dan melaksanakan pos yandu. Biasanya masyarakat tersebut telah mendapat pelatihan dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai kader.

    Struktural:

    Tugas dan fungsi bidan utama bidan desa adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana tertuang dalam SE Dirjen Binkesmas No. 492/Binkesmas/Dj/89 yang menyatakan penempatan bidan desa adalah memberikan pelayanan ibu dan anak serta KB dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kelahiran.
    Namun pada kenyataannya bidan desa dibebani dengan berbagai macam program pelayanan kesehatan lainnya. Pada kondisi ini bidan desa dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dan kondisi masyarakat yang beragam karakteristik.
    Kehadiran bidan di desa diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan yang telah ada sekaligus dapat meningkatkan cakupan program pelayanan KIA

    B.AKTOR

    Penyusun
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
    Bupati Kolaka Utara

    Pelaksana
    Bidan Desa di Kabupaten Kolaka Utara
    Kader Dasa Wisma Kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara

    Pembinaan
    Bupati Kolaka Utara
    Camat di Kabupaten Kolaka Utara
    Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara

    Pengawas
    Bupati Kolaka Utara
    Gubernur Sulawesi Tenggara

    C.PROSES

    Dasar penyusunan:

    Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

    Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

    Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 dan Nomor: 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);

    Keputusan Menteri Kesehatan No 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

    Pelaksanaan:

    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

    Program Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan.

    Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah:
    1.Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan luar gedung berupa pendataan, pemetaan, pelacakan, dan pendampingan.
    2.Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan dalam gedung berupa aktifitas pelayanan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) atau di Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)

    Bentuk kerjasama pada Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud, dapat berupa :
    1.Pengumpulan data yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan validasi, pengolahan dan penyajian data;
    2.Pemetaan yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan penentuan titik geografis jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya
    3.Pelacakan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa, menemukan kasus drop out di wilayah kerjanya
    4.Pendampingan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa Kepada Ibu hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Ke Sarana Kesehatan atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang di siapkan
    5.Pelayanan di Pos pelayanan terpadu atau di pos kesehatan.

    Pembinaan:

    1.Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Bupati dan Camat di wilayah kemitraan berada;
    2.Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
    3.Pembinaan di Kabupaten dilakukan oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait;
    4.Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait

    Pengawasan:

    1.Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kemitraan bidan desa dan kader dasa wisma kesehatan
    2.Bupati setiap tahun menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur

    D.KONTEN

    Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

    1.Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;

    2.Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;

    3.Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya perogram kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara secara berkelanjutan.

    Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhn kembangkan sinergi antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, untuk :

    1.Menurunkan jumlah kematian ibu saat melahirkan;
    2.Terjadinya penguatan kelembagaan puskesmas, Bidan Desa desa dan kader dasa wisma kesehatan;
    3.Meningkatnya kesadaran mengenai prinsip kemitraan yaitu kesetaraan (saling menghargai kekuasaan dan keahlian mitranya), Keterbukaan dan saling menguntungkan;
    4.Meningkatnya kesadaran ibu melahirkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan

    Antonius Satriyo Adi Pradana (42160078)

    Like

  8. Yonathan Adhitya Irawan May 10, 2018 — 6:12 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF
    A. Konteks kebijakan
    Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
    Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana satu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara di sisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.
    Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi : (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir ; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih.
    Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.
    Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium; (c) memberikan makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan ; dan (d) meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.
    Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan sang ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan Bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui Bayinya.
    Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:
    1. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi Bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya
    2. memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada Bayinya dimanapun berada selama 2 (dua) tahun
    3. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI secara benar atau makanan Bayi berstandar Emas adalah permulaan menyusui sedini mungkin segera setelah lahir (IMD), ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan diberikan makanan pendamping ASI, ASI diteruskan selama 2 (dua) tahun atau lebih.
    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.

    B. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
    – Perangkat Daerah
    b. Individu
    – Bupati Bengkulu
    – Sekretaris daerah Kabupaten Bengkulu
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Institusi swasta
    – Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan
    – Produsen atau distributor susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya
    b. Individu
    – Ibu
    – Keluarga (suami, anak) untuk memberi dukungan
    – Tenaga kesehatan : dokter, perawat, bidan
    – Pengurus organisasi profsi di bidang kesehatan
    – Konselor menyusui
    – Masyarakat dan tokoh masyarakat
    3. Pengawas
    – Ibu dan suami
    – Masyarakat
    – Pemerintah daerah

    C. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu dan Bupati Bengkulu memutuskan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesejateraan bayi dan ibu.
    2. Pelaksanaan
    – Pemerintah daerah dan pihak swasta melaksanakan dalam bentuk kegiatan :
    a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan pemberian ASI Eksklusif
    b. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan, tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya
    c. melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melakukan advokasi dan sosialisasi.
    – Masyarakat mendukung program IMD dan ASI Eksklusif melalui:
    a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
    b. mendorong adanya kelompok peduli IMD dan ASI Eksklusif
    c. membantu penyebarluasan informasi terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif
    d. pemantauan pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    e. suami dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada ibu yang melahirkan
    f. tokoh masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif dan dukungan moral.
    – Setiap instansi/Badan pemerintah dan istitusi swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya
    – Pembiayaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan, walaupun dalm sebuah kalimat bahwa dalam hal mendukung program IMD dan ASI Eksklusif, masyarakat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, namun tidak dinyatakan secara jelas cara pemberian dan peraturan ini telah dibuat, sehingga sumbangan pikiran dapat diberi untuk perbaikan peraturan selanjutnya (amandemen)
    3. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan dengan cara :
    – melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait sehingga masyarakat dapat memberi pengawasan bersama terhadap peraturan ini
    – melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya
    – melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.

    D. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
    Inisiasi Menyusu Dini (early initiation of breast feeding) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah Bayi lahir.
    – ASI eksklusif
    Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
    – Pengganti ASI
    Pengganti ASI yang selanjutnya disingkat PASI adalah makanan pengganti air susu ibu termasuk semua makanan dan formula yang diperuntukan bagi Bayi usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan dan semua formula susu yang diperuntukan bagi Bayi 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan yang diberikan kepada Bayi di atas 6 (enam) bulan sebagai pendamping ASI.
    – Ruang laktasi
    Ruang Laktasi (menyusui) adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
    2. Perintah/larangan
    – Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
    Setiap bayi berhak mendapatkan IMD, ibu melahirkan berkewajiban melakukan IMD dan tenaga kesehatan penolong persalinan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban melakukan IMD paling singkat selama 1 (satu) jam. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap : ibu dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya; ibu perdarahan; ibu mengalami gangguan jiwa; Bayi baru lahir mengalami gangguan pernafasan; Bayi berat lahir sangat rendah; Bayi premature kehamilan kurang dari 35 (tiga puluh lima) minggu; Bayi sakit – lemah.
    – ASI eksklusif
    Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif dan setiap ibu yang melahirkannya harus memberikan. Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif. Serta ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi kecuali dengan alasan medis. Ketentuan tesebut dikecualikan terhadap : ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya serta bayi yang memerlukan observasi ketat, perawatan inkubator atau ventilator. Tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan dengan Bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 (dua puluh empat) jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
    – Pengganti ASI
    Pemberian ASI diberikan usia 0 (nol) tahun sampai dengan 2 tahun. Dan pemberian makanan pendamping ASI dapat dilakukan setelah Bayi berusia 6 (enam) bulan.
    – Ruang laktasi
    Setiap sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi.
    Guna mendorong pemberian ASI Eksklusif yang maksimal:
    a. setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif
    b. setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya
    d. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    e. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya
    f. setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif
    g. Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
    3. Sanksi
    Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi/badan pemerintah dan institusi swasta, serta produsen atau distributor susu formula yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.

    Yonathan Adhitya Irawan (42160079)

    Like

  9. silva rosdina May 10, 2018 — 6:41 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 PASAL 7 TAHUN 2017 TENTANG BIDANG KESEHATAN BAGIAN GIZI
    A. Latar belakang
    Masalah gizi seperti stunting (ukuran tubuh pendek), gemuk, dan beberpa penyakit tertentu terutama penyakit tidak menular disebabkan oleh faktor genetik, sehingga tidak banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaikinya. Akan tetapi, menurut berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian lembaga rizet gizi terbaik di dunia mengemukakan bahwa masalah gizi yang selama ini dianggap sebagai masalah faktor genetik merupakan suatu anggapan yang kurang benar. Faktor penyebab terpenting tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. (WHO, 1997)
    Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 Indonesia mengalami masalah gizi double burden dimana pada salah satu pihak mengalami kekurangan gizi dan di pihak lain mengalami kelebihan gizi dengan presentase BBLR sebesar 8,8%, anak balita stunting sebesar 35,6%, dan anak balita kurus sebesar 12,2%. Dampak yang dapat disebabkan masalah gizi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang timbul dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek masalah gizi tersebut berdampak pada terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang masalah gizi berdampak pada penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan kekebalan tubuh sehingga beresiko terserang penyakit, dan resiko tinggi terkena kegemukan dengan berbagai penyakit yang menyertainya. Jika masalah gizi tersebut tidak diatasi maka akan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
    Untuk mengatasi masalah gizi yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyepakati untuk menjadi bagian dari Gerakan SUN Movement dan kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
    ANALISIS KEBIJAKAN
    Dalam menganalisis peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi. Menurut segitiga kebijakan terdapat empat hal yang harus dianalisis yaitu dari segi aktor, konteks, proses, dan isi.
    1)Aktor
    Penyusun :
    Pemerintah daerah
    Walikota tebing tinggi
    Sekertaris daerah
    Pelaksana :
    Dinas kesehatan
    Seksi kesehatan keluarga dan gizi
    Tenaga kesehatan gizi
    Dokter, perawat, dll
    Ahli gizi
    Pengawas :
    Walikota tebing tinggi
    Dinas kesehatan
    2)Konteks
    a. Konteks internasional :
    Dalam konteks internasional, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi juga merupakan salah satu hak asasi manusia dimana pemerintah setiap negara harus berupaya secara sungguh-sungguh agar masyarakatnya mempunyai akses terhadap pangan cukup dan sehat. Padahal, persoalan aksesibilitas pangan dan gizi masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di bidang pangan dan gizi di Indonesia. Meskipun data statistik menunjukkan ada penurunan prevalensi gizi kurang (dari 14,8 persen pada tahun 2005 menjadi 13,0 persen pada tahun 2011) dan gizi buruk (9,7 persen pada tahun 2005 menjadi 4,9 persen pada tahun 2010) berdasar hasil Riskesdas, namun prevalensi anak balita pendek (kerdil) secara nasional hanya turun sedikit, yakni dari 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi 35,6 persen pada tahun 2010, padahal target pada RPJMN pada 2014 harus diturunkan menjadi 32 persen. Data ini menggambarkan bahwa persoalan gizi masih harus menjadi prioritas pembangunan, karena anak kerdil karena terhambat pertumbuhannya merupakan suatu indikator jangka panjang yang cukup baik untuk mengukur kekurangan gizi.
    b. Konteks situasional :
    Hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 di Sumatera Utara, 16,5 persen bayi dibawah lima tahun (Balita) mengalami tubuh sangat pendek. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut dr Retno Sari Dewi melalui Kordinator Pengelolaan Gizi, Ferdinan mengatakan, untuk stunting (anak pendek) itu kriterianya berdasarkan standard WHO. Sementara faktor penyebab balita pendek didominasi masalah gizi sejak kehamilan. Hal itu mungkin disebabkan ibu menderita anemia gizi, kurang energi kronis dan ibu menderita penyakit pre eklamsia. Penyebab stunting bukan dilihat dari anak sejak lahir, tetapi saat dikandungan yaitu karena faktor ekonomi rendah, dan pola asuh. Dimana pola asuh ini tidak sama dengan yang pendapatannya tinggi lalu anaknya normal. Juga faktor lingkungan atau pola hidup bersih dan sehat dan pengetahuan tentang gizi.
    c. Konteks struktural
    Sejak tahun 50an, permasalahan gizi sudah menjadi masalah di Indonesia dan terus berlanjut menjadi suatu isu yang tetap dibahas hingga tahun 2000an. Selama ini permasalahan gizi hanya dipandang dari satu sektor saja, yaitu sektor kesehatan tanpa melibatkan sektor lain, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini perlu adanya komitmen yang melibatkan kemitraan antar berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan pada analisis menurut segi aktor.
    Kalau untuk Indonesia target 2019 yaitu 28 persen, yang dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 sampai 2019. pentingnya kerjamasama lintas sektor untuk memperhatikan program kebutuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun untuk mengatasi stunting.
    D. Konteks budaya
    Di Indonesia Balita stunting (pendek) sudah menjadi hal yang biasa dalam lintasan generasi. Masih adanya persepsi tinggi anak bergantung dari faktor keturunan (genetik), dan masih kurangnya usaha masyarakat dalam mengatasinya serta adanya anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain.
    3.Proses
    Proses terbentuknya kebijakan kesehatan yang memuat dalam peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi.
    Dari data Pemantauan Status Gizi itu, yaitu Langkat dengan anak sangat pendek 7,4 persen dan pendek 11,1 persen. Lalu Sibolga anak sangat pendek 7,7 persen dan pendek 13,4 persen. Rata rata di Sumut dari 33 kabupaten/kota untuk anak sangat pendek 16,5 persen, pendek 18,4 persen dan normal 65,1 persen. Indikator stunting suatu daerah dikatakan bermasalah berdasarkan WHO prevalensi anak pendek diatas 20 persen. Kalau Sumatra utara 34,9 persen. Jadi, Sumatra utara masih bermasalah dengan gizi anak. Khususnya di tebing tinggi, jumlah Balita yang mengalami Gizi Buruk pada tahun 2016 ada sebanyak 13 Balita, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu ada sebanyak 9 Balita gizi buruk. Untuk mengatasi hal itu, maka Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah memprogramkan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita setiap tahunnya sehingga dapat menekan angka Balita Gizi Buruk di Kota Tebing Tinggi. Sehingga walikota mengeluarkan peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 tahun 2017 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan dinas kesehatan kota tebing tinggi agar tugas dinas kesehatan dapat berjalan dengan efektif khususnya bagian gizi, tercantum dalam pasal 7.
    4) Konten (isi)
    Isi kebijakan kesehatan yang memuat dalam peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi.
    Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi. Untuk melaksanakan tugas seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
    a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    b. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
    c. pelaksanaan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    Sumber :
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64815/perwali-kota-tebing-tinggi-no-6-tahun-2017
    https://www.gosumut.com/berita/baca/2016/12/07/165-persen-balita-di-sumut-alami-tubuh-pendek
    file:///C:/Users/Platinum/Downloads/Profil%20Dinas%20Kesehatan%20Kota%20Tebing%20Tinggi.pdf
    SILVA ROSDINA (42160074)

    Like

  10. silva rosdina w May 10, 2018 — 6:43 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 6 PASAL 7 TAHUN 2017 TENTANG BIDANG KESEHATAN BAGIAN GIZI

    A. Latar belakang
    Banyak yang berpendapat bahwa masalah gizi seperti stunting (ukuran tubuh pendek), gemuk, dan beberpa penyakit tertentu terutama penyakit tidak menular disebabkan oleh faktor genetik, sehingga tidak banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaikinya. Akan tetapi, menurut berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian lembaga rizet gizi terbaik di dunia mengemukakan bahwa masalah gizi yang selama ini dianggap sebagai masalah faktor genetik merupakan suatu anggapan yang kurang benar. Faktor penyebab terpenting tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. (WHO, 1997)
    Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 Indonesia mengalami masalah gizi double burden dimana pada salah satu pihak mengalami kekurangan gizi dan di pihak lain mengalami kelebihan gizi dengan presentase BBLR sebesar 8,8%, anak balita stunting sebesar 35,6%, dan anak balita kurus sebesar 12,2%. Dampak yang dapat disebabkan masalah gizi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang timbul dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek masalah gizi tersebut berdampak pada terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang masalah gizi berdampak pada penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan kekebalan tubuh sehingga beresiko terserang penyakit, dan resiko tinggi terkena kegemukan dengan berbagai penyakit yang menyertainya. Jika masalah gizi tersebut tidak diatasi maka akan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
    Untuk mengatasi masalah gizi yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyepakati untuk menjadi bagian dari Gerakan SUN Movement dan kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

    ANALISIS KEBIJAKAN
    Dalam menganalisis peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi. Menurut segitiga kebijakan terdapat empat hal yang harus dianalisis yaitu dari segi aktor, konteks, proses, dan isi.
    1)Aktor
    Penyusun :
    Pemerintah daerah
    Walikota tebing tinggi
    Sekertaris daerah
    Pelaksana :
    Dinas kesehatan
    Seksi kesehatan keluarga dan gizi
    Tenaga kesehatan gizi
    Dokter, perawat, dll
    Ahli gizi
    Pengawas :
    Walikota tebing tinggi
    Dinas kesehatan

    2)Konteks
    a. Konteks internasional :
    Dalam konteks internasional, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi juga merupakan salah satu hak asasi manusia dimana pemerintah setiap negara harus berupaya secara sungguh-sungguh agar masyarakatnya mempunyai akses terhadap pangan cukup dan sehat. Padahal, persoalan aksesibilitas pangan dan gizi masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di bidang pangan dan gizi di Indonesia. Meskipun data statistik menunjukkan ada penurunan prevalensi gizi kurang (dari 14,8 persen pada tahun 2005 menjadi 13,0 persen pada tahun 2011) dan gizi buruk (9,7 persen pada tahun 2005 menjadi 4,9 persen pada tahun 2010) berdasar hasil Riskesdas, namun prevalensi anak balita pendek (kerdil) secara nasional hanya turun sedikit, yakni dari 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi 35,6 persen pada tahun 2010, padahal target pada RPJMN pada 2014 harus diturunkan menjadi 32 persen. Data ini menggambarkan bahwa persoalan gizi masih harus menjadi prioritas pembangunan, karena anak kerdil karena terhambat pertumbuhannya merupakan suatu indikator jangka panjang yang cukup baik untuk mengukur kekurangan gizi.
    b. Konteks situasional :
    Hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 di Sumatera Utara, 16,5 persen bayi dibawah lima tahun (Balita) mengalami tubuh sangat pendek. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut dr Retno Sari Dewi melalui Kordinator Pengelolaan Gizi, Ferdinan mengatakan, untuk stunting (anak pendek) itu kriterianya berdasarkan standard WHO. Sementara faktor penyebab balita pendek didominasi masalah gizi sejak kehamilan. Hal itu mungkin disebabkan ibu menderita anemia gizi, kurang energi kronis dan ibu menderita penyakit pre eklamsia. Penyebab stunting bukan dilihat dari anak sejak lahir, tetapi saat dikandungan yaitu karena faktor ekonomi rendah, dan pola asuh. Dimana pola asuh ini tidak sama dengan yang pendapatannya tinggi lalu anaknya normal. Juga faktor lingkungan atau pola hidup bersih dan sehat dan pengetahuan tentang gizi.
    c. Konteks struktural
    Sejak tahun 50an, permasalahan gizi sudah menjadi masalah di Indonesia dan terus berlanjut menjadi suatu isu yang tetap dibahas hingga tahun 2000an. Selama ini permasalahan gizi hanya dipandang dari satu sektor saja, yaitu sektor kesehatan tanpa melibatkan sektor lain, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini perlu adanya komitmen yang melibatkan kemitraan antar berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan pada analisis menurut segi aktor.
    Kalau untuk Indonesia target 2019 yaitu 28 persen, yang dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 sampai 2019. pentingnya kerjamasama lintas sektor untuk memperhatikan program kebutuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak anak dalam kandungan sampai usia 2 tahun untuk mengatasi stunting.
    D. Konteks budaya
    Di Indonesia Balita stunting (pendek) sudah menjadi hal yang biasa dalam lintasan generasi. Masih adanya persepsi tinggi anak bergantung dari faktor keturunan (genetik), dan masih kurangnya usaha masyarakat dalam mengatasinya serta adanya anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain.

    3.Proses
    Proses terbentuknya kebijakan kesehatan yang memuat dalam peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi.
    Dari data Pemantauan Status Gizi itu, yaitu Langkat dengan anak sangat pendek 7,4 persen dan pendek 11,1 persen. Lalu Sibolga anak sangat pendek 7,7 persen dan pendek 13,4 persen. Rata rata di Sumut dari 33 kabupaten/kota untuk anak sangat pendek 16,5 persen, pendek 18,4 persen dan normal 65,1 persen. Indikator stunting suatu daerah dikatakan bermasalah berdasarkan WHO prevalensi anak pendek diatas 20 persen. Kalau Sumatra utara 34,9 persen. Jadi, Sumatra utara masih bermasalah dengan gizi anak. Khususnya di tebing tinggi, jumlah Balita yang mengalami Gizi Buruk pada tahun 2016 ada sebanyak 13 Balita, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu ada sebanyak 9 Balita gizi buruk. Untuk mengatasi hal itu, maka Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi telah memprogramkan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita setiap tahunnya sehingga dapat menekan angka Balita Gizi Buruk di Kota Tebing Tinggi. Sehingga walikota mengeluarkan peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 tahun 2017 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan dinas kesehatan kota tebing tinggi agar tugas dinas kesehatan dapat berjalan dengan efektif khususnya bagian gizi, tercantum dalam pasal 7.

    4) Konten (isi)
    Isi kebijakan kesehatan yang memuat dalam peraturan walikota tebing tinggi provinsi sumatera utara peraturan walikota tebing tinggi nomor 6 pasal 7 tahun 2017 tentang bidang kesehatan bagian gizi.
    Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi. Untuk melaksanakan tugas seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
    a. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi;
    b. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
    c. pelaksanaan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Sumber :
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64815/perwali-kota-tebing-tinggi-no-6-tahun-2017
    https://www.gosumut.com/berita/baca/2016/12/07/165-persen-balita-di-sumut-alami-tubuh-pendek
    file:///C:/Users/Platinum/Downloads/Profil%20Dinas%20Kesehatan%20Kota%20Tebing%20Tinggi.pdf

    SILVA ROSDINA (42160074)

    Like

  11. ezra gde asa h. May 10, 2018 — 6:47 pm

    Analisa kebijakan Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor.9 tahun 2017 tentang Pedoman Jaminan Persalinan Kota Mataram
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Jaminan Persalinan (Jampersal)
    Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan pesalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
    – Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
    Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
    – Sewa Rumah Tunggu
    Sewa rumah tempat ibu hamil miskin dan tidak mampu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum melahirkan di puskesmas, termasuk biaya makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader, listrik, air dan kebersihan.
    –PONED
    Pelayanan yang dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter.
    –ANC
    Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
    –PNC
    Pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.
    2. Perintah/larangan
    – Pelaksanan Jampersal
    Diselenggarakan oleh pemerintah daerah, melalui dinas.
    Dilaksanakan oleh Tim Pengelola program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
    – Larangan
    Pelayanan yang tidak dijamin dalam Program Jampersal meliputi :
    a. rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) diluar kasus kebidanan dengan komplikasi.
    b. pelayanan One Day care dan Gawat Darurat di luar kasus kebidanan dengan komplikasi.
    c. pelayanan rawat inap di Puskesmas atau RSUD dengan kasus diluar kasus kebidanan dengan komplikasi.
    d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung.
    e. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur.
    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka pelaksanaan program jaminan persalinan perlu dilakukan upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesehatan masyarakat.
    2. Pelaksanaan
    – Pemerintah daerah dan dinas dengan dibentuknya Tim Pengelola program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan
    3. Pengawasan
    Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.
    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah kota Mataram
    b. Individu
    – Wali kota Mataram
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah kota Mataram
    – Dinas Kesehatan kota Mataram (Tim Pengelola program Jampersal, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi)
    3. Pengawas
    – Tim monitoring dan evaluasi
    D. Konteks kebijakan
    Dampak kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan belum banyak diperhitungkan. Di berbagai daerah anggaran untuk Jampersal masih rendah.
    Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan (terlambat mengambil keputusan), terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
    Tingginya Angka kematian ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, menjadi perhatian bagi Pemerintah. Pertumbuhan penduduk merupakan hal penting dalam suatu negara sebab tingkat kematian (mortalitas) merupakan salah satu indikator utama dari penentuan derajat kesehatan masyarakat di suatu negara.
    Sumber :
    https://kesmasjember.wordpress.com/2015/06/02/analisis-kebijakan-jampersal-berdasarkan-permenkes-no-2562menkesperxii2011/
    https://perdhaki.org/2012/03/09/jampersal-2012/
    Ezra Gde Asa H.
    42160083

    Like

  12. Rozalia Valenda von Bulow May 10, 2018 — 6:50 pm

    “PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN”

    KAJIAN KRITIS
    1.AKTOR
    Pembuatan atau penyusunan kebijakan :
    • Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
    Gubernur adalah gubernur jambi
    • Bupati adalah Bupati Batang Hari.
    Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
    • Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
    • Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
    • Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
    Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsionalDinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
    • Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
    Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana TeknisDinas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.

    Penyedia Layanan :
    Dinas Kesehatan : Sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumberdaya kesehatan, kelompok jabatan fungsional, UPTD

    2. KONTEKS
    Sesuai dengan peraturan bupati batang hari nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi , susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas ini menyusun kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang kesehatan serta tugas pembantuan dibidang kesehatan dan perumusan perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

    b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; serta Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

    3. PROSES
    Berdasarkan penyusunan ini pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan: bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional ; dan

    Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Rozalia Valenda von Bulow (42160075)

    Like

  13. Dicky Ariyono Bumbungan May 10, 2018 — 8:03 pm

    A. KONTEN KEBIJAKAN
    ADMINISTASI
    • POSYANDU BALITA adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam Menyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
    • PMT POSYANDU BALITA adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
    • Program Perbaikan gizi masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk :
    a. meningkatkan kecukupan asupan gtzi anak Balita melalui makanan tambahan;
    b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
    c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan local bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
    d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan giai peserta didik dan anak balita;
    e. mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita; dan
    f. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT.

    LARANGAN/PERINTAH
    • Penyediaan makanan tambahan kepada anak balita yang terdaftar di POSYANDU BALITA
    • Memberikan pengetahuan tambahan tentang : penganekaragaman pangan, pendidikan gizi dan kesehatan, pola hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat

    B. PROSES KEBIJAKAN
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2AO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa44;
    Sehingga perlunya peningkatan ketahanan fisik dan kesehatan anak diupayakan peningkatan/perbaikan gizi dengan Program Pemberian Makanan Tambahan pangan lokal di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN
    PELAKSANAAN
    • Bupati sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kabupaten;
    b. menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT;
    c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) untuk membiayai kegiatan PMT.
    • Camat sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagr Petugas Pemasak Kudapan/Jaianan;
    c. menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT dengan program pemberdayaan Masyarakat;
    e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT.
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN

    PENGAWASAN
    Pengawasan dana untuk pemberian makanan tambahan(PMT) dilakukan oleh Tim Pelaksana PMT Kabupaten.
    Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
    Tahap ini tergolong DOWN-TOP
    C. AKTOR
    PENYUSUN
    Instansi:
    • Pemerintahan daerah Bupati kepulauan ARU
    • Dinas Kesehatan
    Individu
    • Bupati kelulauan aru
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Kepala Puskesmas
    PELAKSANA
    Instansi:
    • BAPPEDA
    • BKK PP dan KB
    • BPPKAD
    • Dinas Kesehatan
    • TP PKK
    • BPM-PD
    Individu:
    • Kader Posyandu
    • Petugas Gizi Puskesmas
    • Ketua Posyandu Balita
    PENGAWASAN
    • BUPATI DAERAH
    • APARAT PENGAWASAN INTERNA PEMERINTAH
    • Tim Pelaksana PMT Kabupaten
    D. KONTEKS
    Sejak tahun 50an, permasalahan gizi sudah menjadi masalah di Indonesia dan terus berlanjut menjadi suatu isu yang tetap dibahas hingga tahun 2000an. Selama ini permasalahan gizi hanya dipandang dari satu sektor saja, yaitu sektor kesehatan tanpa melibatkan sektor lain, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini perlu adanya komitmen yang melibatkan kemitraan antar berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan pada analisis menurut segi aktor.
    Di Indonesia Balita stunting (pendek) sudah menjadi hal yang biasa dalam lintasan generasi. Masih adanya persepsi tinggi anak bergantung dari faktor keturunan (genetik), dan masih kurangnya usaha masyarakat dalam mengatasinya serta adanya anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain.

    Like

  14. Dicky Ariyono Bumbungan May 10, 2018 — 8:04 pm

    A. KONTEN KEBIJAKAN
    ADMINISTASI
    • POSYANDU BALITA adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam Menyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
    • PMT POSYANDU BALITA adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
    • Program Perbaikan gizi masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk :
    a. meningkatkan kecukupan asupan gtzi anak Balita melalui makanan tambahan;
    b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
    c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan local bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
    d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan giai peserta didik dan anak balita;
    e. mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita; dan
    f. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT.

    LARANGAN/PERINTAH
    • Penyediaan makanan tambahan kepada anak balita yang terdaftar di POSYANDU BALITA
    • Memberikan pengetahuan tambahan tentang : penganekaragaman pangan, pendidikan gizi dan kesehatan, pola hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat

    B. PROSES KEBIJAKAN
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2AO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa44;
    Sehingga perlunya peningkatan ketahanan fisik dan kesehatan anak diupayakan peningkatan/perbaikan gizi dengan Program Pemberian Makanan Tambahan pangan lokal di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN
    PELAKSANAAN
    • Bupati sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kabupaten;
    b. menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT;
    c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) untuk membiayai kegiatan PMT.
    • Camat sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagr Petugas Pemasak Kudapan/Jaianan;
    c. menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT dengan program pemberdayaan Masyarakat;
    e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT.
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN

    PENGAWASAN
    Pengawasan dana untuk pemberian makanan tambahan(PMT) dilakukan oleh Tim Pelaksana PMT Kabupaten.
    Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
    Tahap ini tergolong DOWN-TOP
    C. AKTOR
    PENYUSUN
    Instansi:
    • Pemerintahan daerah Bupati kepulauan ARU
    • Dinas Kesehatan
    Individu
    • Bupati kelulauan aru
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Kepala Puskesmas
    PELAKSANA
    Instansi:
    • BAPPEDA
    • BKK PP dan KB
    • BPPKAD
    • Dinas Kesehatan
    • TP PKK
    • BPM-PD
    Individu:
    • Kader Posyandu
    • Petugas Gizi Puskesmas
    • Ketua Posyandu Balita
    PENGAWASAN
    • BUPATI DAERAH
    • APARAT PENGAWASAN INTERNA PEMERINTAH
    • Tim Pelaksana PMT Kabupaten
    D. KONTEKS
    Sejak tahun 50an, permasalahan gizi sudah menjadi masalah di Indonesia dan terus berlanjut menjadi suatu isu yang tetap dibahas hingga tahun 2000an. Selama ini permasalahan gizi hanya dipandang dari satu sektor saja, yaitu sektor kesehatan tanpa melibatkan sektor lain, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini perlu adanya komitmen yang melibatkan kemitraan antar berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan pada analisis menurut segi aktor.
    Di Indonesia Balita stunting (pendek) sudah menjadi hal yang biasa dalam lintasan generasi. Masih adanya persepsi tinggi anak bergantung dari faktor keturunan (genetik), dan masih kurangnya usaha masyarakat dalam mengatasinya serta adanya anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain.
    Disusun Oleh : Dicky Ariyono Bumbungan (42160081)

    Like

  15. Dicky Ariyono Bumbungan May 10, 2018 — 8:06 pm

    ANALISA KEBIJAKAN Peraturan Bupati Kepulauan Aru NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) PANGAN LOKAL DI POSYANDU BALITA
    A. KONTEN KEBIJAKAN
    ADMINISTASI
    • POSYANDU BALITA adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam Menyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
    • PMT POSYANDU BALITA adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
    • Program Perbaikan gizi masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk :
    a. meningkatkan kecukupan asupan gtzi anak Balita melalui makanan tambahan;
    b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
    c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan local bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
    d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan giai peserta didik dan anak balita;
    e. mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita; dan
    f. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT.

    LARANGAN/PERINTAH
    • Penyediaan makanan tambahan kepada anak balita yang terdaftar di POSYANDU BALITA
    • Memberikan pengetahuan tambahan tentang : penganekaragaman pangan, pendidikan gizi dan kesehatan, pola hidup bersih sehat dan lingkungan bersih sehat

    B. PROSES KEBIJAKAN
    PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2AO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa44;
    Sehingga perlunya peningkatan ketahanan fisik dan kesehatan anak diupayakan peningkatan/perbaikan gizi dengan Program Pemberian Makanan Tambahan pangan lokal di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN
    PELAKSANAAN
    • Bupati sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kabupaten;
    b. menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT;
    c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) untuk membiayai kegiatan PMT.
    • Camat sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PMT dengan cara
    a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagr Petugas Pemasak Kudapan/Jaianan;
    c. menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja Tim Pelaksana PMT Kecamatan;
    d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan sebagai forum koordinasi untuk mensinkronisasikan PMT dengan program pemberdayaan Masyarakat;
    e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT.
    Tahap ini tergolong TOP-DOWN

    PENGAWASAN
    Pengawasan dana untuk pemberian makanan tambahan(PMT) dilakukan oleh Tim Pelaksana PMT Kabupaten.
    Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
    Tahap ini tergolong DOWN-TOP
    C. AKTOR
    PENYUSUN
    Instansi:
    • Pemerintahan daerah Bupati kepulauan ARU
    • Dinas Kesehatan
    Individu
    • Bupati kelulauan aru
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Kepala Puskesmas
    PELAKSANA
    Instansi:
    • BAPPEDA
    • BKK PP dan KB
    • BPPKAD
    • Dinas Kesehatan
    • TP PKK
    • BPM-PD
    Individu:
    • Kader Posyandu
    • Petugas Gizi Puskesmas
    • Ketua Posyandu Balita
    PENGAWASAN
    • BUPATI DAERAH
    • APARAT PENGAWASAN INTERNA PEMERINTAH
    • Tim Pelaksana PMT Kabupaten
    D. KONTEKS
    Sejak tahun 50an, permasalahan gizi sudah menjadi masalah di Indonesia dan terus berlanjut menjadi suatu isu yang tetap dibahas hingga tahun 2000an. Selama ini permasalahan gizi hanya dipandang dari satu sektor saja, yaitu sektor kesehatan tanpa melibatkan sektor lain, sehingga permasalahan ini tidak pernah terselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan gizi ini perlu adanya komitmen yang melibatkan kemitraan antar berbagai pihak seperti yang telah dijelaskan pada analisis menurut segi aktor.
    Di Indonesia Balita stunting (pendek) sudah menjadi hal yang biasa dalam lintasan generasi. Masih adanya persepsi tinggi anak bergantung dari faktor keturunan (genetik), dan masih kurangnya usaha masyarakat dalam mengatasinya serta adanya anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain.
    Disusun Oleh : Dicky Ariyono Bumbungan (42160081)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close