dokteryoseph banyakbaca smartphone

Apa Saja Pengecualian Hak Cipta di Indonesia?

Definisi pembajakan

Pembajakan adalah penggandaan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan/atau produk hak yang berkaitan dengan hak cipta secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Pengecualian hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-undang Hak Cipta tahun 2014:

  • penggunaan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual
  • hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
  • hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar
  • penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Baca juga: Bahaya Vapor

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

  • pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  • keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  • ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  • pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

  • hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  • setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
  • alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Baca juga: Awas Muntaber

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

  • hasil rapat terbuka lembaga negara;
  • peraturan perundang-undangan;
  • pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
  • putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
  • kitab suci atau simbol keagamaan.

Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

dokteryoseph banyakbaca smartphone

Hak cipta hasil karya lebih dari satu orang:

Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain), basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

12 thoughts on “Apa Saja Pengecualian Hak Cipta di Indonesia?

  1. RINGKASAN KONTEKS
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR HK.01.07/MENKES/199/2017
    TENTANG PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI PNEUMOKOKUS KONYUGASI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
    FAKTOR SITUASIONAL
    Tahun 2016 Dinas Kesehatan NTB mencatat adanya 89 balita yang meninggal akibat penyakit pneumonia atau paru-paru basah. Penderita berjumlah 11.138 orang balita dan 2703 orang anak usia di atas lima tahun. Atas dasar inilah Kementerian Kesehatan RI menjadikan NTB, khususnya kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat sebagai lokasi demonstrasi imunisasi pneumokokus konyugasi (PCV).
    Selain tingginya angka kematian bayi akibat pneumonia, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI (Dirjen P2P Kemenkes RI), dr. H. M. Subuh menyatakan bahwa NTB memiliki kondisi yang kondusif sebagai lokasi pengenalan imunisasi PCV. Sebelumnya, NTB telah menjadi lokasi pengenalan imunisasi hepatitis B dan haemophilus influenza tipe B, yang keduanya secara resmi telah menjadi program nasional.
    FAKTOR STRUKTURAL
    *POLITIK
    Dirjen P2P Kemenkes RI, dr. H. M. Subuh mengatakan bahwa pengalaman pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi di NTB sebelumnya tergolong sukses. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari pemda yang cukup kuat dan solid, begitu pula dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan demonstrasi PCV di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan lancar.
    Terlebih Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. mengatakan dalam pidatonya bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan IPM Provinsi NTB, dibutuhkan kerja sama dari para kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
    Menanggapi paparan di atas, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur sebagai lokasi imunisasi jenis baru ini. Beliau berharap imunisasi PCV ini dapat menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta menjadi bagian dalam upaya untuk mengurangi kematian pada bayi akibat penyakit pneumonia.
    Setelah acara, Wagub, Dirjen. P2P, Bupati Lombok Barat mengunjungi lokasi pelayanan imunisasi PCV. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antar instansi pemerintah yang memunginkinkan pelaksanaan kebijakan.
    *EKONOMI
    Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini (2015-2017) NTB adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Selama tiga tahun itu, pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dari nasional. Namun, Jokowi menyoroti masih banyaknya penduduk miskin di provinsi tersebut.
    Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc mengatakan bahwa dana yang dipakai untuk ketersediaan vaksin saja pada program di Lombok Barat dan Lombok Timur sudah menghabiskan sekitar Rp. 34 miliyar, di luar operasional dan bantuan. Hal ini dapat terjadi karena masih ada dua vaksin yang belum tercover pemerintah, yakni influenza dan PCV. Kedepannya diharapkan perusahaan vaksin nasional, Biofarma, diharapkan dapat segera akan menyediakan dan memproduksi vaksin pneumokokus.
    *DEMOGRAFI
    Berdasarkan data penduduk Provinsi NTB tahun (2013), terlihat bahwa penduduk umur 0-4 tahun terlihat besar dengan jumlah hampir 500.000, ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi, berarti kebutuhan untuk imunisasi juga sangat besar. Jika diamati lebih cermat semakin ke atas, angka semakin mengecil yang artinya NTB mempunyai tingkat kematian yang tinggi pula.
    *KEMAJUAN TEKNOLOGI
    Terdapat 1 Rumah Sakit dan 17 puskesmas di Kabupaten Lombok Barat dan 3 Rumah Sakit dan 29 puskesmas di Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB. Jumlah ini memungkinkan untuk pelaksanaan demonstrasi imunisasi, terbukti dari kesuksesan kebijakan imunisasi sebelumnya.
    FAKTOR BUDAYA
    *KERAGAMAN
    Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, dikenal dengan panggilan Tuan Guru Bajang (TGB) menceritakan pengalamannya dalam memimpin NTB selama dua periode hingga 2017. Beliau menemukan banyak permasalahan sosial dan konflik antara masyarakat yang sulit dituntaskan hanya mengadalkan institusi penegak hukum. Beliau mengatakan pentingnya pemahaman mengenai nilai luhur budaya lokal. Dalam praktiknya, beliau menjadikan nilai agama dan budaya sebagai modal utama dalam visi misi pembangunan daerah yang merupakan implementasi untuk menjadikan NTB sebagai daerah yang religius sebagai modal sosial.
    *STIGMA
    Melihat adanya keraguan masyarakat untuk mengikuti demonstrasi imunisasi, Dirjen P2P Kemenkes RI, dr. H. M. Subuh meyakinkan masyarakat NTB mengenai pentingnya imunisasi karena berperan sebagai spesific protection dalam melindungi kesehatan bangsa. Beliau juga menambahkan bahwa setiap program pemerintah memiliki tujuan baik yaitu membangun SDM Indonesia dan tidak untuk mencelakakan masyarakat.
    FAKTOR INTERNASIONAL
    Di negara dengan angka kematian balita yang tinggi, seperti di Indonesia, WHO merekomendasikan vaksin Pneumokokus Konyugasi (PCV) untuk dimaksukkan ke dalam Program Imusasi Nasional. WHO menyatakan bahwa 130 negara telah memberikan PCV dalam program imunisasi nasional dan memunculkan hasil yang baik.
    Direktur Surveilanse dan Karantika Kesehatan (SKK), Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit, Dr Jane Soepardi, menjelaskan anggaran bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang berasal dari bantuan Clinton Health Access Initiative (CHAI), organisasi nirlaba dari USA, sebesar Rp 14,5 miliar selama tiga tahun.
    Ketersediaan vaksin PCV menjadi tantangan bagi pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah menggunakan produk impor dengan akses khusus. Kedepannya, perusahaan vaksin nasional, Biofarma, diharapkan dapat segera akan menyediakan dan memproduksi vaksin pneumokokus.
    Semoga Bermanfaat 🙂
    http://www.suarantb.com/news/2017/10/03/246192/89.Bayi.Meninggal.Akibat.Pneumonia.di.NTB
    http://www.ntbprov.go.id/berita-imunisasi-cara-terbaik-cegah-pneumonia.html#ixzz548fuk0wB
    http://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/16004951/jokowi.soroti.kemiskinan.di.ntb
    http://lombokbaratkab.go.id/turunkan-angka-pneumonia-kemenkes-ri-jadikan-lombok-barat-pilot-project/
    http://asgar.or.id/health/layanan-kesehatan/daftar-rumah-sakit/
    http://asgar.or.id/health/layanan-kesehatan/daftar-puskesmas/
    http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/19/owj2ng438-tgb-sebut-budaya-sebagai-instrumen-relaksasi-bangsa
    http://www.ntbprov.go.id/berita-imunisasi-cara-terbaik-cegah-pneumonia.html#ixzz548gqaXmr
    https://kicknews.today/2017/10/03/kemenkes-kucurkan-puluhan-milyar-atasi-belasan-ribu-balita-ntb-penderita-pneumonia/
    http://majalahkartini.co.id/keluarga-karier/demonstrasi-vaksin-diharapkan-tekan-angka-pneumonia-di-lombok/
    Nama: Teresa Nadia Iriani
    NIM: 42160032

    Like

  2. Ringkasan Konteks Peraturan Derah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2015 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak

    Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional, selain itu juga menjadi target pembangunan seluruh bangsa-bangsa dunia pada era milienium (millennium development goals dan sustainable development goals). Upaya tercapainya kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak otomatis juga mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas.
    Jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi masih menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut WHO kematian ibu melahirkan (maternal death) adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Sumber dari Unicef mengatakan peningkatan kesehatan ibu masih berjalan sangat lambat untuk beberapa dekade terakhir. Rasio kematian ibu yang diperkirakan sekitar 228 per 100.000 kelahiran hidup, tetap tinggi diatas 200 selama decade terakhir. Sumber lain yang tercatat dalam data survey demografi dan kesehatan Indonesia (SKDI) bahwa tahun 2012 angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, hasil tersebut masih jauh dari target pemerintah yaitu 102 per 100.000 per kelahiran hidup.
    Permasalahan kematian ibu, kematian bayi juga menjadi perhatian di kota Balikpapan. Tahun 2015 walikota Rizal effendi tertulis pada media elektronik prokal Balikpapan (04/09) mengatakan bahwa terdapat laporan terjadinya tingkat kematian ibu dan bayi yang masih terbilang tinggi. Dimana pada tahun 2014 jumlah ibu meninggal sebesar 14 ibu dan bayi meninggal sebanyak 123 jiwa. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah kota Balikpapan tidak tinggal diam, walikota balikpapan sebagai penanganannya pemerintah kota Balikpapan menerbitkan Perda KIBLA Nomor 9 tahun 2015. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain penguatan penggunaan buku KIA, menjalan kegiatan audit maternal perinatal, meningkatkan koordinasi program maternal provinsi Kalimantan timur, pembentukan tim maternal-perinatal kota, penguatan SDM puskesmas PONED, meningkatkan program kemitraan dengan oerganisasi profesi, akademisi kebidanan, PKK, swasta dan lintas sektor terkait, membuka HOTLINE 081215306555 dan juga melakukan akselerasi kegiatan promosi preventif kesehatan melalui program kunjungan rumah ibu hamil, ibu nifas dan bantuan biaya operasional kesehatan (BOK) dari Kemenkes RI.
    Pencapaian hasil yang kemudian dirasakan oleh kota Balikpapan setelah pelaksanaan Perda KIBLA Nomor 9 tahun 2015 tampak melalui data profil kesehatan kota Balikpapan tahun 2015. Pada tahun 2015 menunjukkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 11/1000 KH dan tahun 2015 sebanyak 6/1000 KH. Angka kematian ibu pada tahun 2015 juga mengalami penurunan pada tahun sebelumnya dengan jumlah 9 kasus atau 72/100.000 KH dimana target penurunan tersebut sudah mencai target secara nasional yaitu 112/100.00 KH.
    Keberhasilan yang dicapai ini dapat menjadi tolak ukur untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebagai cara untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. Kegiatan yang sudah terlaksana hendaknya tetap harus dibina dan dievaluasi di semua bidang dan sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

    Sumber :
    Profil Kesehatan Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
    http://balikpapan.prokal.co/read/news/170404-angka-kematian-ibu-anak-meningkat [Diakses pada tanggal 14-Januari-2018 Pkl. 22:04]
    https://www.kompasiana.com/naomi_zakina/angka-kematian-ibu-indikator-derajat-kesehatan-negara_54f385f07455137b2b6c7a17 [Diakses pada tanggal 14-Januari-2018 Pkl. 22:38]
    Ringkasan Kajian Kesehatan Ibu & Anak Unicef Indonesia Oktober 2012

    Nama : Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi
    NIM : 42160026

    Like

  3. Ringkasan konteks kebijakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
    Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
    Pembuatan vaksin menggunakan berbagai bahan. Salah satu bahan yang digunakan adalah enzim tripsin babi. Padahal kita tahu bahwa babi merupakan binatang yang haram dikonsumsi bagi kaum Muslim. Oleh karena itu banyak kaum Muslim yang menolak vaksin dikarenakan dalam pembuatan vaksin menggunakan bahan yang haram. Dalam proses pembuatannya tidak semua vaksin menggunaan tripsin babi. Vaksin yang menggunakan enzim ini adalah polio. Enzim tripsin babi dalam pembuatan vaksin diperlukan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Kuman akan dibiakkan dan difermentasi, kemudian diambil polisakarida kuman sebagai antigen bahan pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi dan ultrafiltrasi yang mencapai pengenceran 1/67,5 milyar kali sampai akhirnya terbentuk produk vaksin.
    Selain penggunaan enzim tripsin babi juga digunakan bahan lain, diantaranya seline janin bayi, organ bagian tubuh seperti: paru-paru, kulit, otot, ginjal, hati, thyroid, thymus, dan hati yang diperoleh dari aborsi janin. Pembuatan vaksin juga menggunakan bahan yang berasal dari unsur kimia antara lain: merkuri, formaldehid, aluminium, fosfat, sodium, neomioin, fenol, dan aseton. Bahan yang telah disebutkan tersebut ada yang haram bila dimasukkan ke dalam tubuh. Selain karena penggunaan bahan yang haram ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa manfaat dilakukan vaksin lebih kecil dibanding mudaratnya. Ada juga yang menganggap manusia sudah memiliki kekebalan tubuh sehingga tak perlu diimunisasi. Alasan lain penolakan imuniasi adalah imunisasi merupakan konspirasi dan akal-akalan negara barat untuk memperbodoh dan meracuni negara berkembang dan negara muslim dengan menghancurkan generasi muda mereka.
    Karena berbagai hal tersebut banyak orang tua yang tidak mengijinkan anaknya mendapatkan imuniasi, padahal imunisasi ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kekebalan tubuh bagi anak dan mencegah penyakit tertentu.
    Tidak semua umat Muslim menolak imuniasi, ada juga yang pro terhadap imunisasi. Bagi mereka yang pro imuniasi alasanya diantaranya mencegah suatu penyakit lebih baik dari pada mengobati, telah keluar fatwa halal dan bolehnya imunisasi. Ada juga sanggahan bahwa vaksin halal karena hanya sekedar katalisator dan tidak menjadi bagian vaksin.
    Menyikapi masalah ini serta karena banyaknya pro dan kontra terkait imunisasi maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan imuniasi. Fatwa tentang imunisasi ini mulai disusun sejak tahun 2013 dan diterbitkan pada 23 Januari 2016. Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF berharap setelah diterbitkannya fatwa halal imunisasi ini masyarakat dapat menyadari pentingnya imunisasi. Keputusan MUI terkait imunisasi adalah :
    1. Keputusan Pertama
    Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan jika :
    a. digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat
    al-Dlarurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Sedangkan al-Hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang
    b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci
    c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
    Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan.
    2. Keputusan kedua
    a. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
    b. Produsen vaksin juga wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
    d. Orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.
    Sumber :
    http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/apakah-vaksin-mengandung-babi
    http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/materi-kuliah/kebidanan/pandangan-islam-tentang-imunisasi/
    http://regional.kompas.com/read/2017/07/27/16100021/8-sekolah-di-diy-tolak-imunisasi-karena-dianggap-haram
    https://muslim.or.id/7073-pro-kontra-hukum-imunisasi-dan-vaksinasi.html

    Like

  4. Kebijakan yang dipilih adalah Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh Nomor 03 Tahun 2015 tentang Vaksin Polio Tetes. Berikut adalah ringkasan “konteks” dari kebijakan tersebut.
    Poliomielitis (polio) adalah penyakit kelumpuhan akut yang menular yang disebabkan oleh virus polio. Prideleksi virus polio pada sel kornu anterior medula spinalis, inti motorik batang otak dan area motorik korteks otak, menyebabkan kelumpuhan serta atrofi. Penyakit Poliomielitis dapat mengenai semua golongan umur, tetapi anak – anak biasanya lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa.
    Ada 2 bentuk vaksin yang dikenal dalam upaya pemberantasan polio, yaitu (i) vaksin yang berasal dari virus yang dinonaktifkan dengan formalin (IPV) dan diberikan secara suntikan dan (ii) vaksin yang dilemahkan dan diberikan secara oral (OPV).
    Dalam upaya mencapai eradikasi polio di seluruh dunia pada tahun 2020. Indonesia akan menyelenggarkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio pada tanggal 8 – 15 maret 2016 secara serempak di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan atau komitmen pemerintah terhadap program internasional tersebut. PIN polio adalah pemberian imunisasi tambahan polio kepada anak 0 – 59 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Tujuan PIN antara lain 1). Mengurangi resiko penularan virus polio yang datang dari negara lain, 2). Memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio cukup tinggi, dan 3). Memberikan perlindungan secara optimal serta merata pada balita terhadap kemungkinan munculnya penyakit polio. Vaksin yang digunakan dalam PIN polio adalah jenis OPV.
    Menjelang program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio yang serentak akan dilaksanakan pada tanggal 8-15 Maret 2016, kontroversi tentang status ke-halal-an vaksin, khususnya vaksin polio, kembali dihembuskan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap program imunisasi pemerintah. Hal ini dimulai dengan menyebarkan kemasan vaksin polio yang tertulis, ”Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi”. Kalimat tersebut memang benar adanya dan bisa dijumpai pada beberapa kemasan vaksin merk tertentu. Ini merupakan salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Karena kalimat inilah banyak orang tua, terutama umat muslim, yang enggan untuk mengikuti program PIN secara khusus, dan juga program imunisasi rutin terjadwal secara umum.
    Bahan bersumber dari babi yang dimaksud adalah enzim tripsin babi. Pada dasarnya Tidak semua vaksin membutuhkan enzim tripsin babi dalam proses pembuatannya. Namun pada pembuatan vaksin khususnya vaksin polio, enzim tripsin babi memang digunakan. Enzim tripsin babi diperlukan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan kuman. Kuman akan dibiakkan dan difermentasi, kemudian diambil polisakarida kuman sebagai antigen bahan pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses purifikasi dan ultrafiltrasi yang mencapai pengenceran 1/67,5 milyar kali sampai akhirnya terbentuk produk vaksin.
    Oleh karena warga masyarakat provinsi Aceh mayoritas bergama muslim (98,80%) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menganggap perlu menetapkan fatwa mengenai masalah tersebut. Fatwa ini menyatakan bahwa Vaksin polio tetes adalah Mutanajjis. Penggunaan vaksin polio tetes dalam kondisi Dharurat adalah dibolehkan. Fatwa ini juga mengharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan Vaksin polio tetes yang suci dan diharapkan juga kepada para pakar medis untuk memproduksi Vaksin polio tetes yang suci.
    Soedarmo, S.S.P., dkk. 2012. Buku Ajar Infeksi & Pediatri Tropis. Cetakan 3. IDAI: Jakarta.
    Suryawidjaja, J.E. 2005. Resurgensi Poliomyelitis: status terkini dari infeksi poliovirus di Indonesia. Universa Medicana 24(2). pp. 92 – 105.
    Infodatin. 2016. Situasi Imunisasi di Indonesia. Pusdatin
    https://muslim.or.id/27615-hukum-vaksinasi-polio-1-prosesnya-bersinggungan-dengan-bahan-dari-babi.html
    http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/apakah-vaksin-mengandung-babi
    http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/11/aceh
    Disusun oleh:
    Natanael Rhesa Santoso/42160025

    Like

  5. RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN BUAPTI BATANG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

    FENOMENA SOSIAL
    Berdasarkan laporan dari puskesmas dan rumah sakit, angka kematian ibu di Kabupaten Batang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tahun 2009 sebesar 135,11 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus), tahun 2010 meningkat menjadi 161,28 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus), tahun 2011 meningkat menjadi 183,82 per 100.000 kelahiran hidup (23 kasus) dan tahun 2012 meningkat menjadi 188,75 per 100.000 kelahiran hidup (25 kasus). Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Quintil 1) baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Keadaan seperti ini banyak terjadi disebabkan kendala biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dalam upaya menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI, maka pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan upaya terobosan berupa Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal ini juga diadaptasi dan dilakukan oleh Kabupaten Batang guna untuk menekan AKI yang terus meningkat setiap tahunnya.

    EKONOMI
    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Batang Sri Eprileni di Batang, Jumat, mengatakan bahwa anggaran sekitar Rp1,3 miliar akan langsung di-“breakdown” pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pemerintah Batang berharap melalui disalurkannya dana anggaran tersebut dapat menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi baru lahir. Karena berdasarkan data 2016, beliau mengatakan bahwa kematian ibu hamil dan bayi sebanyak 16 kasus atau sekitar 20% dari jumlah ibu hamil yang beresiko sejak awal.

    DEMOGRAFI
    Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2012, sebesar 715.115 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 788,65 km2 , maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Batang sebesar 906,76 jiwa untuk setiap kilometer persegi (km2). Daerah yang terpadat adalah Kecamatan Batang, dengan tingkat kepadatan sekitar 3.225,18 jiwa per kilometer persegi (km2), dan daerah yang terlapang di Kabupaten Batang adalah Kecamatan Blado, dengan tingkat kepadatan sebesar 531,02 jiwa per kilometer persegi (km2). Dengan demikian bisa kita lihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Batang belum merata. Ketidakmerataan jumlah penduduk ini juga dapat dikaitkan dengan ketidakmerataan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di kecamatan – kecamatan di Kabupaten Batang.

    PELAYANAN KESEHATAN
    Jumlah puskesmas di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sebanyak 21 (termasuk 5 puskesmas perawatan) kondisi ini masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dengan sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk per puskesmas, maka rasio jumlah puskesmas per 30,000 penduduk di Kabupaten Batang tahun 2012 sebesar 0,88. Ini berarti bahwa di Kabupaten Batang jumlah puskesmas masih kurang. Akan tetapi kekurangan ini dapat terpenuhi dengan adanya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dan dikembangkannya Poliklinik Kesehatan Desa (PKD). Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang terdiri dari rumah sakit 2 unit yaitu RSUD Batang dan RS QIM, puskesmas dengan perawatan 5 unit, puskesmas non perawatan 16 unit, puskesmas pembantu 44 unit, puskesmas keliling 31 unit, rumah bersalin 2, balai pengobatan/klinik 11 unit, apotek 40 unit, toko obat 5 unit, gudang farmas 1 unit, praktek dokter perorangan 97 unit, praktek pengobat tradisional 26 unit, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 175 unit, posyandu 1.218 unit. Jumlah sarana pelayanan kesehatan pada tahun 2012 sebanyak 1.669 unit.

    https://korpri.id/berita/9407/pemkab-batang-terus-upayakan-tekan-angka-kematian-ibu-hamil
    http://news.metrotvnews.com/peristiwa/yNLyOwqb-angka-kematian-ibu-masih-tinggi
    http://radarsemarang.com/2017/10/24/kematian-ibu-melahirkan-tinggi-2/
    https://jateng.antaranews.com/detail/klaim-jampersal-di-kabupaten-batang-capai-rp16-miliar.html
    http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/26/batang-peringkat-dua-kabupaten-di-jateng-yang-peduli-ham

    penyusun :
    Annisa Cintyaning Tohas
    42160031

    Like

  6. RINGKASAN KONTEKS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/45/2017 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI MEASLES RUBELLA DI INDONESIA
    Imunisasi merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan kekebelan tubuh baik secara aktif maupun pasif untuk mencegah bayi dan anak sakit bahkan komplikasi yang tidak diinginkan. Campak dan rubella merupakan penyakit yang tidak dapat diobati dikarenakan pengobatannya hanya bersifat supportif namun dapat dicegah yaitu dengan imunisasi. Menurut data yang diambil dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 bahwa kasus campak dan rubella pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan padahal pada tahun 2011 hingga tahun 2013 sudah mengalami penurunan yang cukup derastis. Atas dasar hal itulah Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga lembaga serta organisasi terkait lainnya berkomitmen ingin mewujudkan eliminasi penyakit campak dan mengendalikan penyakit rubella termasuk kecacatan bawaan akibat penyakit rubella pada tahun 2020.
    Kampanye dan pengenalan akan imunisasi campak dan rubella adalah cara Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan hal tersebut. Mulai tahun 2017 kini vaksin campak akan diganti dengan vaksin kombinasi campak rubella yang dikenal dengan vaksin MR atau Measles dan Rubella. Vaksin ini aman dikarenakan sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia dan izin edar dari Badan POM dan efektif hingga 95% untuk mencegah penyakit campak dan rubela.
    Kampanye imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan secara nasional dengan target anak usia 9 bulan sampai anak dengan usia kurang dari 15 tahun mengingat kasus campak tersering dialami anak dengan usia kurang dari 15 tahun. Pelaksanaan kampanye tersebut akan dibagi dalam dua tahap yaitu pada bulan Agustus dan September 2017 untuk seluruh wilayah di pulau Jawa dan dilanjutkan pada bulan Agustus dan September 2018 untuk seluruh wilayah di luar pulau Jawa. Direncanakan bahwa imunisasi MR akan dibagikan untuk anak usia sekolah yaitu SD/MI/Sederajat dan SMP/MTS/Sederajat pada bulan Agustus di sekolah-sekolah dan dibagikan untuk bayi dan anak-anak yang belum sekolah ataupun anak usia sekolah yang tidak bersekolah melalui Puskesmas, Posyandu dan Fasilitas Kesehatan lain pada bulan September.
    Program introduksi atau pengenalan juga akan dilakukan setelah kampanye imunisasi Measles dan Rubella selesai yaitu dengan mengenalkan bahwa imunisasi MR masuk kedalam program imunisasi nasional sebagai program imunisasi rutin. Pengenalan imunisasi ini akan diberikan sebagai imunisasi dasar untuk anak usia 9 bulan dan imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan dan saat anak kelas 1 SD/Sederajat dengan waktu mengikuti bulan imunisasi anak sekolah.
    Diharapkan dengan adanya imunisasi campak dan rubela sebagai program imunisasi nasional dapat menekan angka kejadian campak dan rubella di Indonesia sehingga anak Indonesia dapat tercegah dari kedua penyakit tersebut. Imunisasi ini merupakan pencegahan terbaik sehingga diharapkan pada tahun 2020 Indonesia dapat mewujudkan eliminasi penyakit campak dan mengendalikan penyakit rubella termasuk kecacatan bawaan akibat penyakit rubella secara paripurna.
    Sumber:
    http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1
    http://www.depkes.go.id/article/view/17072000002/imunisasi-measles-rubella-lindungi-anak-kita.html
    http://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/14214331/pemerintah-berkomitmen-bebaskan-anak-indonesia-dari-campak-dan-rubella-
    https://megapolitan.antaranews.com/berita/29185/mengapa-harus-kampanye-imunisasi-measles-rubella-mrcampak
    http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/08/12/kasus-rubella-terus-mengalami-peningkatan-setiap-tahun
    Disusun oleh:
    Priska Pinki Pesona Kristi (42160033)

    Like

  7. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BOJONEGORO

    Kabupaten Bojonegoro masuk dalam 10 besar Kabupaten miskin di Jawa Timur. Dari jumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, Bojonegoro masuk dalam peringkat kesembilan.
    Selain itu, Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke-19 untuk tingkat UMK di Provinsi Jawa Timur, di bawah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Namun untuk Upah Minimum Pedesaan (UMP) Kabupaten Bojonegoro belum ada kenaikan, yaitu masih Rp 1.005.000

    Direktur Bojonegoro Institute (BI), AW Syaiul Huda mengungkapkan, data kemiskinan tersebut hasil dari 14 indikasi kemiskinan yang ditetapkan oeh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan pada 2014 lalu menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan di tahun 2015. Dari tahun sebelumnya, 2014 diangka 12,34 persen menjadi 15.71 persen di tahun 2015. Menurut Bupati Bojonegoro, Kang Yoto , kunci penurunan kemiskinan dengan menjaga yang rentan agat tidak jatuh miskin, pasang jaring pengaman seperti rastra, biaya pendidikan, jaminan kesehatan dan Jamkesda.
    Peraturan Daerah Bojonegoro nomor 22 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan pasal 7 bahwa warga miskin berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan social melalui jaminan social. Pemerintah Daerah Bojonegoro bertanggung jawab dalam terpenuhinya hak warga miskin tersebut. Dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Daerah Bojonegoro membuat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, salah satunya bantuan kesehatan. Melalui penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi ataupun balita, perawatan balita kurang gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan dasar atau rujukan tingkat lanjut. Oleh karena itu, pemerintah daerah Bojonegoro memerlukan sebuah pedoman dalam pelaksanaan penjaminan layanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Bojonegoro melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam sebuah peraturan Bupati.

    Sesuai dengan Undang-undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS. Selain itu berdasarkan Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada Bab III Hak dan kewajiban, pasal 13 yaitu setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional.
    Peraturan Daerah Bojonegoro ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dana jaminan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jumlahnya mencukupi, berhasil dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata sesuai peruntukannya. Fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional menjadi sasaran program ini, sehingga pemerintah daerah akan membiayai iuran jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada BPJS Kesehatan dengan syarat belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau e-ktp Kabupaten Bojonegoro.
    Menurut Masrur staf Jamkesda, menuturkan bahwa total penerima Jamkesda yang akan diintegrasikan di JKN KIS ini untuk Kabupaten Bojonegoro dikisaran angka 10.000 orang, yang dikhususkan bagi kalangan kurang mampu dan sangat membutuhkan. Untuk kepesertaan JKN KIS di Kabupaten Bojonegoro masih di angka 57 persen yakni antara 700.000 orang dari total jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro, diharapkan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya JKN meningkat karena dengan memiliki JKN atau BPJS Kesehatan akan terjamin.
    Karena itu jaminan kesehatan memegang peran penting dalam menjaga angka kemiskinan. Setelah beberapa warga menggunakan jaminan kesehatan, tahun ini mulai terlihat hasilnya. Kabupaten Bojonegoro yang di tahun 2016 berada di urutan ke-9 daerah termiskin di Provinsi Jawa timur, di Tahun 2017 ini telah lepas dari sepuluh besar dan berada di urutan ke-11. Selain itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro juga mengalami kenaikan mencapai angka 17 persen per tahunnya.

    Sumber :
    https://faktualnews.co/2017/11/20/besok-umk-jatim-2018-diumumkan-besaran-umk-bojonegoro/48114/
    https://kumparan.com/blokbojonegoro/rakor-pembangunan-desa-pemkab-paparkan-kondisi-ekonomi-kota-ledre
    https://kumparan.com/beritabojonegoro/di-kabupaten-bojonegoro-baru-40-desa-yang-ikutkan-perangkat-desa-jadi-peserta-jkn
    http://www.beritajatim.com/ekonomi/289049/kaum_miskin_bojonegoro_mayoritas_di_pinggir_hutan.html
    http://rakyatindependen.com/bupati-bojonegoro-suyoto-bicara-tentang-kemiskinan-dan-solusinya-dalam-rakorbangdes/
    http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/266190/bojonegoro_peringkat_sembilan_kabupaten_miskin_di_jawa_timur.html
    http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/286195/tahun_2015,_angka_kemiskinan_di_bojonegoro_meningkat.html
    https://tirto.id/ironi-bojonegoro-ckD2

    Disusun oleh :
    Gloria Karina (42160036)

    Like

  8. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PATI KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    Setiap orang berhak atas jaminan kesehatan termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerataan layanan kesehatan yang masih kurang mendorong untuk dilakukannya integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pati ke dalam program Jaminan Kesehatan, terutama ditujukan untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu, integrasi ditujukan agar akses pelayanan kesehatan peserta terjamin dan mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata. Integrasi sendiri merupakan pengikutsertaan peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

    Jumlah warga Pati yang terdaftar dalam program Jamskeda pada tahun 2013 sebanyak 211.056 jiwa, sekitar 15,36% penduduk Pati. Sedangkan anggaran yang tersedia hanya dapat mengcover sekitar 50.000 peserta. Besarnya jumlah peserta dan minimnya anggaran yang disiapkan Pemkab Pati jaminan kesehatan akan menimbulkan masalah. Terlihat bahwa anggaran APBD Pati 2013 untuk layanan kesehatan peserta Jamkesda hanya Rp. 10 milyar. Menurut Edy, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, hal ini dikarenakan pada saat pendataan tim yang bertugas di desa cenderung menghindari konflik dengan masyarakat sehingga tidak tegas memilah peserta Jamkesda.

    Dilaporkan hingga akhir Januari 2017 jumlah tunggakan Jamkesda mencapai 10,6 milyar. Tunggakan terbesar di RSUD Soewondo Pati, dan sisanya adalah hutang yang harus ditanggung oleh 29 Puskesmas di wilayah Pati. Masih banyaknya tunggakan yang belum terselesaikan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan integrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional terutama untuk fakir miskin dan tidak mampu sehingga dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah. Salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan sekian banyaknya yakni peserta tidak membayarkan iuran bulanan akibat kurangnya kedisiplinan karena lupa, tidak mengetahui prosedur pembayaran, atau karena peserta tidak mampu membayar iuran.

    Kepala Kantor BPJS Cabang Pati, dr. Rahmad Widodo mengatakan hingga 30 juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Pati mencapai 1.806.792 jiwa. Sebanyak 5.172 jiwa didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh pemerintah daerah Pati. Selain itu, untuk menutup tunggakan, Dody selaku Kepala Cabang BPJS Pati mengusulkan anggaran pada APBD 1 Pemda setempat, dapat juga dengan memohon bantuan BUMN atau BUMD yang ada.

    Dalam pengintegrasian Jamkesda, pesertanya meliputi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, berdomisili di wilayah Kabupaten Pati paling sedikit 6 bulan. Fakir miskin yang dimaksud adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Sedangkan yang termasuk orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

    Pengaturan integrasi Jamkesda melingkupi kepesertaan, iuran & pendanaan, Pelayanan Kesehatan, Pengendalian dan pengawasan. Pengintegrasian dilakukan oleh Pemda dimulai dari mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan . Peserta Jamkesda yang diintegrasikan dapat dikurangi atau ditambah atas usulan Kepala Dinas. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yakni fakir miskin dan tidak mampu didaftarkan secara bertahap sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Besaran iuran PBI akan dibayarkan oleh Pemda. Saat ini kantor BPJS Kesehatan Cabang Pati telah bermitra dengan 206 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang terdiri dari atas 71 Puskesmas, 75 Dokter Praktik Perorangan, 20 Dokter Praktik Gigi pereorangan, dan 40 klinik Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Pati juga telah bekerja sama dengan 18 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang tediri atas 18 rumah sakit (termasuk di dalamnya 1 klinik utama), 16 apotek, serta 18 optik. Kerjasama dilakukan guna meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan.

    Sumber :
    https://daerah.sindonews.com/read/725059/22/minim-anggaran-jamkesda-pati-hanya-cukup-14-peserta-1362657677
    https://mitrapost.com/20170823/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-cabang-pati-capai-1-806-792-jiwa/
    http://krjogja.com/web/news/read/22993/Jadi_Kekhawatiran_Warga_Tunggakan_Jamkesda_Pati_Terus_Membengkak
    https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3749485/tunggakan-iuran-bpjs-di-pati-selama-6-bulan-capai-rp-228-m
    http://kbr.id/berita/01-2017/tunggakan_jamkesda_di_pati_ditaksir_rp10_miliar/88087.html
    https://www.antaranews.com/berita/352261/pemkab-pati-usulkan-anggaran-jamkesda-rp10-miliar
    https://news.okezone.com/read/2017/01/30/512/1604312/peserta-jamkesda-membeludak-rumah-sakit-di-daerah-ini-tambah-utang

    Disusun oleh :
    Chinthia Liliany (42160035)

    Like

  9. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KAPSUL VITAMIN A BAGI BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS

    Kekurangan vitamin A masih termasuk masalah yang besar terutama di negara berkembang. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2001,mengidentifikasi bahwa kekurangan vitamin A dalam makanan sehari-hari menyebabkan setiap tahunnya sekitar 1 juta anak balita di seluruh dunia menderita penyakit mata (Xeripthalmia) dan ¼ diantaranya menjadi buta dan 60% dari yang buta tersebut meninggal dunia dalam beberapa bulan. Sedangkan Angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara terdapat di Indonesia yaitu 1,5 % dari jumlah penduduk atau setara dengan 3 juta orang dan disusul oleh Bangladesh (1%), India (0,7 %), dan Thailand (0,3 %).
    Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki 20 juta balita berumur enam bulan hingga lima tahun yang masih kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin ini dapat terjadi karena konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung vitamin A atau provitamin A untuk jangka waktu yang lama, bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif, dan menu tidak seimbang (kurang mengandung lemak, protein, zink atau zat gizi lainnya). Dampak dari kekurangan vitamin A menyebabkan penurunan system kekebalan tubuh dan epitelisme sel – seil kulit.
    Pada tahun 2006 di Bandung dilakukan evaluasi kinerja kekurangan vitamin A (KVA) dan ditemukan 19,4 persen balita dengan kadar serum vitamin A di bawah standar minimum WHO yakni 20 mikro gram per desi liter. Kekurangan vitamin A ini disebabkan karena pasokan gizi masyarakat terutama sayuran dan buah-buahan kurang. Kondisi ini memang menjadi kendala bagi semua pihak. Karena menurut penelitian, sebagian besar masyarakat Indonesia malas mengkonsumsi sayur dan buah-buahan.
    Salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan cara membentuk kebijakan seperti Premenkes nomor 21 tahun 2015 yang mewajibkan pemberian vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas. Pemerintah memberikan vitamin A secara gratis dua kali dalam setahun dengan harapan bahwa ibu nifas dan ibu yang memiliki balita membawa anaknya ke puskesmas dan posyandu sehingga pemenuhan akan vitamin ini dapat tercapai.
    Pemerintah juga membuat standar kapsul vitamin A sehingga menjamin keamanan, manfaat, dan mutu dari obat ini. Pemberian kapsul vitamin A terbagi menjadi dua jenis menurut warnanya yaitu biru untuk bayi (6-11 bulan) dan merah untuk anak balita (12-59 bulan) serta ibu nifas. Warna dari kapsul vitamin A menunjukan dosis yang berbeda-beda. Warna merah menandakan dosis vitamin A sebanyak 200.000 SI sedangkan biru dengan dosis sebanyak 100.000 SI. Pada bayi (6-11 bulan) frekuensi yang diberikan cukup sekali saja (Februari/Agustus) sedangkan untuk balita (12-59 bulan) dan Ibu Nifas frekuensi diberikan sebanyak dua kali (Februari dan Agustus). Pemberian kapsul vitamin A juga bisa didapatkan di sarana fasilitas kesehatan seperti posyandu, rumah sakit, puskesmas, dan praktik bidan. Bisa juga didapatkan di Sekolah Taman Kanak-kanan, Pos PAUD, tempat penitipan anak dll.

    https://www.kompasiana.com/rabiatuladawiah/all-about-kva-kurang-vitamin-a_551110aea33311c539ba954f
    http://www.republika.co.id/berita/shortlink/28827
    http://harian.analisadaily.com/kesehatan/news/dampak-kekurangan-vitamin-a/202261/2016/01/04

    Nama : Yemima Chrisella P.
    NIM : 42160029

    Like

  10. RINGKASAN KONTEKS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/191/2017 TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELLA (CONGENITAL RUBELLA SYNDROME)

    Penyakit Campak dikenal juga sebagai Morbili atau Measles. Campak merupakan suatu penyakit yang sangat mudah menular. Campak disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala Campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk, pilek,dan mata merah Penyakit ini akan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian bila disertai dengan infeksi paru paru (pneumonia), diare, dan radang selaput otak (meningitis).
    Infeksi Rubella atau yang lebih dikenal Campak Jerman jika terjadi pada bayi, anak, atau orang dewasa tidak berakibat fatal, tetapi apabila infeksi ini terjadi pada ibu hamil dan virus tersebut menginfeksi janin yang ada dikandungannya akan berakibat fatal dan dapat menyebabkan sindrom Rubella konginetal. Sindrom Rubella kongenital (SRK) adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang terdiri dari katarak, penyakit jantung bawaan, gangguan pendengaran, dan keterlambatan perkembangan, termasuk keterlambatan bicara dan disabilitas intelektual. Sindrom Rubella kongenital disebabkan infeksi virus Rubella pada janin selama masa kehamilan, terutama pada trimester pertama kehamilan yang disebabkan karena ibu tidak memiliki kekebalan terhadap virus Rubella. Seorang anak dapat menunjukkan satu atau beberapa gejala, tetapi gejala tersering adalah gangguan pada pendengarannya.
    Di indonesia kejadian infeksi Campak dan Rubella cukup tinggi, dari tahun 2010 sampai 2015 diperkirakan terdapat 30.463 kasus Rubella. Jumlah kasus ini diperkirakan masih rendah dibandingkan angka sebenarnya, mengingat masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Di Indonesia, Campak dan Rubella merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pencegahan efektif. Data surveilans dari tahun 2010 – 2015 menunjukkan 70% kasus Rubella terjadi pada kelompok usia <15 tahun. Tidak terdapat pengobatan yang spesifik untuk virus Rubella. Terapi hanya ditujukan untuk memperbaiki kelainan yang ditimbulkan. Jika terdapat katarak atau penyakit jantung bawaan dilakukan operasi, untuk gangguan pendengaran dilakukan implantasi koklea (organ pendengaran di telinga tengah) sedangkan keterlambatan perkembangan yang sering menyertai SRK diterapi dengan berbagai macam terapi, seperti fisioterapi, terapi wicara, okupasi dan lain-lain, serta anak biasanya memerlukan sekolah khusus. Meskipun tidak ada pengobatan efektif untuk infeksi virus Campak dan Rubella, Campak dan Rubella dapat dicegah. Pencegahan Campak dan Rubella dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi Measles-Rubella (MR). Imunisasi sangat efektif untuk mengurangi jumlah terinfeksinya Campak dan Rubella, sebagai contohnya Sebelum ditemukan vaksin Rubella, pada tahun 1962-1965 terdapat 12,5 juta kasus Rubella di Amerika Serikat. Setelah adanya era vaksinasi, selama tahun 2005-2011 hanya ditemukan 4 kasus Rubella di Amerika Serikat.
    Pemerintah berkomitmen kuat untuk mengurangi tingkat kejadian Campak dan Rubella di Indonesia. Pemerintah mencanangkan pada Tahun 2020 Indonesia Bebas Campak dan Rubella. Mewujudkan eliminasi Campak dan mengendalikan penyakit Rubella serta kecacatan bawaan akibat Rubella (Congenital Rubella Syndrome) di Indonesia pada tahun 2020, diperlukan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja. Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (Congenital Rubella Syndrome) bertugas menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan catch up campaign vaksin MR, introduksi vaksin MR dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status Indonesia bebas Campak dan Rubella.
    Sumber :
    http://www.idai.or.id/artikel/klinik/keluhan-anak/sindrom-rubela-kongenital
    http://regional.kompas.com/read/2017/08/01/14440441/jokowi–2020-indonesia-bebas-campak-dan-rubella
    http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/mr_measles_status.pdf?ua=1
    Disusun oleh :
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)

    Like

  11. RINGKASAN KONTEKS
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/117/2017 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI JAPANESE ENCEPHALITIS DI PROVINSI BALI

    FAKTOR SITUASIONAL
    Japanese Encephalitis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Japanese Encephalitis yang ditularkan melalui nyamuk. Penyakit ini menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Asia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus Japanese Encephalitis di Indonesia tahun 2016 yang dilaporkan sebanyak 326 kasus, dengan jumlah kasus terbanyak terdapat pada Provinsi Bali yaitu 226 (69,3%). Terjadinya Japanese Encephalitis di Bali ini dihubungkan dengan banyaknya persawahan dan peternakan babi di wilayah tersebut. Menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, dr.Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc, virus Japanese Encephalitis ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Culex tritaeniorhynchus yang terinfeksi. Nyamuk tersebut banyak ditemukan di area persawahan dan aktif pada malam hari. Selain melalui gigitan nyamuk, virus Japanese Encephalitis penularannya juga terjadi antara nyamuk, babi, dan burung rawa.Provinsi Bali dipilih sebagai daerah yang akan dilaksanakan kampanye dan introduksi imunisasi Japanese Encephalitis karena Provinsi Bali merupakan daerah di Indonesia yang paling endemis Japanese Encephalitis dan memiliki data paling lengkap.

    Kampanye dan introduksi imunisasi Japanese Encephalitis akan diawali di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018, kemudian di Kota Manado pada tahun 2019. Kementerian Kesehatan mengakampanyekan imunisasi Japanese Encephalitis pada 9 kabupaten/kota di Bali pada September 2017 dengan sasaran sebanyak 897.050 anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Kampanye imunisasi akan diselenggarakan dalam dua tahap yaitu pada bulan Maret dan April 2018. Kampanye imunisasi di PAUD, TK, SD, SMP Se-Provinsi Bali dilaksanakan pada bulan Maret 2018, sedangkan kampanye imunisasi di Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Pos Pelayanan Imunisasi Japanese Encephalitis dilaksanakan pada bulan April 2018. Sasaran imunisasi Japanese Encephalitis adalah anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Sasaran imunisasi disesuaikan dengan banyaknya temuan kasus pada kelompok usia kurang dari 15 tahun pada tahun 2016 yaitu sebanyak 85% kasus. Kondisi ini menyebabkan Japanese Encephalitis dianggap sebagai penyakit pada anak, tetapi Japanese Encephalitis juga dapat mengenai semua usia.

    FAKTOR STRUKTURAL
    POLITIK
    Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K) pada Rapat Kerja Menkes dengan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI pada 30 Januari 2017 menegaskan bahwa pemerintah akan menambahkan 3 vaksin baru guna melengkapi imunisasi dasar lengkap dan menekan angka kesakitan dan kematian. Salah satu dari 3 vaksin terbaru tersebut adalah vaksin JE (Japanese Encephalitis) yang diberikan untuk melindungi dari radang otak karena infeksi virus. Kementerian Kesehatan menetapkan surveilans Japanese Encephalitis sebagai program rutin yang dilaksanakan di 7 provinsi, tetapi pada tahun 2016 Kementerian Kesehatan meluaskan cakupan surveilans menjadi 11 provinsi. Hal ini menjadikan kasus Japanese Encephalitis yang awalnya merupakan isu lokal Bali mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan.

    KEMAJUAN TEKNOLOGI
    Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melaksanakan workshop petugas imunisasi sebagai introduksi imunisasi Japanese Encephalitis pada 18 November 2017 yang bertujuan agar petugas imunisasi pada masing-masing kabupaten atau kota siap untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan imunisasi Japanese Encephalitis kepada masyarakat.

    http://www.depkes.go.id/article/print/17020100001/ini-rencana-pelaksanaan-3-vaksinasi-baru-untuk-lengkapi-imunisasi-dasar-.html
    http://www.diskes.baliprov.go.id/id/Bali-Siap-Laksanakan-Imunisasi-Japanese-Encephalitis–JE–di-Tahun-20182
    https://www.blogdokter.net/2017/04/04/imbauan-kemenkes-ri-terkait-merebaknya-virus-japanese-encephalitis/
    http://www.balipost.com/news/2018/01/10/34018/Maret-April,Vaksinasi-JE-akan-Dilakukan…html

    Disusun oleh:
    Aninditya Cahyarani Sunarso (42160028)

    Like

  12. RIGKASAN KONTEKS PERATURAN METERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

    Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
    Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.
    Secara sosial ada beberapa regulasi yang ditetapkan oleh negara tujuan dan negara asal bagi seseorang dalam perjalanan ke luar negeri. Dimana negara yang akan dituju atau berasal dari negara endemis biasanya akan dimintai prasyarat untuk vaksinasi agar dapat masuk ke negara tersebut. Salah satu tujuan vaksinasi ini sendiri adalah mencegah terjadinya penyebaran infeksi dari negara asal ataupun sebaliknya. Sehingga disetiap negara akan memiliki persyaratan vaksinasi yang berbeda dan harus dipenuhi. Salah satu yang sering adalah pemberian vaksin meningitis untuk jemaah yang akan melakukan umroh. Dimana untuk proses vaksinasi nantinya harus di lakukan dengan dokter dokter yang telah ditunjuk. Pentingnta pemberian sertifikat vaksinasi internasional ini, agar dapat mempermudah masyarakat dalam berpergian ke negara negara tertentu. Dimana sertifikat internasional ini menjadi bukti telah melakukan vaksinasi yang diakui secara internasional.
    Selain itu dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan terbukti berhasil menjadi solusi yang tepat dalam mengurangi angka penyakit menular. Karena perannya dalam mengurangi penyakit menular, maka keperluan akan keharusan dilakukan vaksinasipun semakin tinggi. Karena saat ini vaksinasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam meningkatan kesehatan masyarakat.
    Salah satu kebijakan yang menjadi bahan pertimbangan pembentukan kebijakan ini adalah kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 58 tahun 2013 tentang Pemberian Vaksinasi Internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu ada beberapa dasar hukum, antara lain Undang Undang No. 1 Tahun 1962 tentang karantina laut yang berisi mengenai pengkarantinaan kapal yang berasal dari daerah endemis jika terbukti terdapat penderita yang beresiko menjadi sumber penularan. Demikian juga dengan Undang Undang No. 2 Tahun 1962 tentang karantina udara jika melalui transportasi udara. Selain itu kebiakan ini juga berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengenai hal hal dalam pelayanan keberangkatan ibadah haji.

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s