Apa saja intervensi pangan dan gizi pada pasien asma?

Apa saja intervensi pangan dan gizi pada pasien asma?

  • Bayi seharusnya mendapatkan ASI eksklusif untuk menurunkan risiko asma pada keluarga yang rentan.
  • Berikan makanan seimbang dalam porsi kecil yang padat nutrien (protein kualitas tinggi, vitamin, dan mineral) untuk menurunkan risiko infeksi.
  • Jika perlu turunkan berat badan dengan menurunkan asupan energi.
  • Dorong untuk mengonsumsi cairan lebih banyak selama bukan kontra indikasi. Kandungan teobromin pada kokoa cenderung meningkatkan aliran darah ke otak dan meredakan batuk; sehingga boleh sering diberikan.
  • Kurangi asupan natrium.

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

  • Perbanyak makanan yang kaya vitamin A dan C, magnesium, dan seng (zinc). Berikan lebih banyak brokoli, jeruk bali (grapefruit), jeruk, sweet pepper, kiwi, jus tomat, dan kembang kol untuk mendapatkan lebih banyak vitamin C.
  • Asupan apel, pir, bawang bombay, jeruk, dan beri harus ditingkatkan untuk mendapatkan quercetin lebih banyak. Zat gizi lain yang mendukung imunokompetensi harus juga diperbanyak.
  • Jika sudah teridentifikasi, singkirkan alergen makanan spesifik dari anak-anak, misalnya susu, telur, seafood (udang, cumi, kerang, dll), kacang pohon (walnut, hazelnut, dll), kacang tanah, ikan, gandum, dan kedelai. Pada orang dewasa, alergi terhadap kacang pohon, kacang tanah, ikan, dan kerang (shellfish) cenderung menetap.

terapi gizi pasien asma bronkial

  • Sensitifitas terhadap salisilat sering dijumpai pada 5-20% penderita asma yang hipersensitif terhadap aspirin. Banyak buah, beberapa sayur, bumbu rempah, dan kacang mengandung salisilat.
  • Sulfit dapat memperparah asma pada 5% penderita asma, terutama pada pasien dewasa dengan penyakit asma berat. Hindarilah makanan atau minuman yang mengandung sulfit.
  • Asam lemak omega-3 dari minyak ikan, walnut, dan flaxseed sangat bermanfaat. Peningkatan asupan asam lemak omega-3 melalui peningkatan asupan ikan dapat bermanfaat mencegah asma pada pasien anak. Baca juga: Kandungan nutrisi ikan gindara. Jika ikan dapat ditoleransi, konsumsi ikan dua atau tiga kali seminggu dapat menurunkan sintesis leukotrien. Jika kacang dapat ditoleransi, dapatkan selenium dari kacang Brazil dan vitamin E dari hampir semua jenis kacang lainnya.

dukung dokteryoseph.com

Sumber:

Sylvia Escott-Stump. 2015. Nutrition & Diagnosis-Related Care. 8th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.

12 thoughts on “Apa saja intervensi pangan dan gizi pada pasien asma?

  1. Teresa Nadia Iriani January 14, 2018 — 10:25 am

    RINGKASAN PROSES
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR HK.01.07/MENKES/194/2017
    TENTANG PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI HUMAN PAPILLOMAVIRUS DI KOTA SURABAYA, KOTA MANADO, DAN KOTA MAKASSAR

    Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.

    Sedangkan kebijakan menurut KBBI adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

    Sehingga bila digabungkan maka proses kebijakan adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk berupa konsep dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran.

    Proses kebijakan dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah, yang dalam konteks ini, berkaitan dengan kejadian kanker leher rahim sebagai penyebab kematian pada perempuan di Indonesia.

    Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data, terutama terkait angka kesakitan, yang menunjukkan bahwa kanker rahim merupakan penyebab tertinggi kedua kematian wanita di Indonesia. Data mengenai kesiapan daerah untuk pelaksanaan kebijakan seperti ketersediaan infrastruktur, tenaga, dan dana juga sangat diperlukan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dijadikan patokan kesiapan daerah karena telah mampu melaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi Human Papillomavirus pada tahun 2016 dan 2017.

    Data yang telah terkumpul akan memunculkan pilihan dan alternatif kebijakan. Berdasarkan data di atas, diperkirakan daerah lain yang memiliki ketersediaan infrastruktur, tenaga, dan dana menyerupai DKI dan DIY akan mampu melaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi Human Papillomavirus sebagai upaya pencegahan kanker rahim. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Kota Surabaya, Kota Manado, dan Kota Makassar.

    Waktu dan sarana yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan perlu dipertimbangkan agar kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien. Pada kebijakan ini pelaksanaan di tiap Kota dilakukan dengan waktu yang terpisah, yaitu pada tahun 2017 untuk Kota Surabaya dan tahun 2018 untuk Kota Manado dan Makassar, sehingga dapat menghindari beban kerja yang berlebihan. Intergrasi dengan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dianggap sebagai sarana yang tepat karena bisa menjangkau sasaran kebijakan, yaitu anak perempuan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat

    Penilaian tentang keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat melalui pengawasan dan evaluasi. Kebijakan ini melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan. Data yang terkumpul akan dievaluasi, bila ditemukan masalah dalam pelaksanaan, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus proses pembuatan kebijakan yang baru.

    Semoga Bermaanfaat 🙂

    Nama: Teresa Nadia Iriani
    NIM: 42160032

    Like

  2. Priska Pinki Pesona Kristi January 14, 2018 — 10:57 pm

    RINGKASAN PROSES PERATURAN BUPATI SANGIHE NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SANGIHE

    A. PENYUSUNAN
    Kebijakan merupakan sebuah dasar dan konsep yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan segala sesuatu yang akan dilakukan. Pada hal ini, proses merupakan sebuah bagian kebijakan sehingga perlu dianalisis proses kebijakan untuk dapat diketahui rangkaian dan terlaksanaanya sebuah kebijakan sehingga dapat efisien dan tepat sasaran.
    Jaminan kesehatan terutama jaminan persalinan merupakan sebuah dasar penting agar terciptanya masyarakat yang terjamin kelagsungan dan kelayakan hidupnya. Hal ini terkadang masih menjadi momok maupun kendala bagi Ibu dalam menuju pelayanan kesehatan dikarenakan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan yang berakibat terlambatnya penanganan pada ibu hamil, terbatasnya biaya atau tidak memiliki cukup biaya sehingga terkadang Ibu hanya melakukan persalinan semampunya dan tidak dibantu oleh tenaga kesehatan dimana hal tersebut dapat beresiko baik resiko baik kasus infeksi hingga kematian pada ibu.
    Hal inilah yang menjadi dasar maupun tujuan dari terbentuknya peraturan Bupati Sangihe nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalinan di kabupaten Sangihe. Pedoman pelaksanaan jaminan persalinan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil maupun keluarga untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dapat meningkat. Akses menuju pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus yang tidak tertangani maupun komplikasi baik pada ibu hamil, ibu melahirkan, nifas dan bayi baru lahir.
    Proses penyusunan peraturan Bupati Sangihe nomor 32 tahun 2016 ini mempertimbangkan beberapa aspek baik kebutuhan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang layak, mudah dijangkau (akses) mengingat angka kematian ibu dan kasus komplikasi di Sulawesi Utara yang cenderung statis dan tidak mengalami pe nurunan dalam 5 tahun terakhir yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Maxi Rondonuwu diberita Tribun Manado tanggal 6 september tahun 2015, selain itu pendanaan yaitu APBD yang dikelola oleh PPKD (pejabat pengelola kekuangan daerah) yang harus disesuaikan dengan rencana kerja dan kebutuhan daerah sehingga dana yang ada dapat digunakan efisien dan efektif serta tepat sasaran.

    B. PELAKSANAAN
    Proses pelaksanaan peraturan Bupati Sangihe nomor 32 tahun 2016 menetapkan bahwa puskesmas dan jaringan serta dinas kesehatan yang akan terlibat langsung, dana Jampersal diutamakan agar memudahkan mobilisasi ibu hamil dalam persalinan di fasilitas kesehatan sehingga tidak terjadi komplikasi kehamilan hingga kematian pada ibu hamil dan masa nifas, serta disediakannya rumah tunggu kelahiran (RTK) yang bekerjasama serta melibatkan masyarakat sebagai sumber daya untuk memfasilitasi ibu hamil, ibu melahirkan, hingga masa nifas dan bayi baru lahir untuk dapat tinggal sementara di rumah tersebut dengan syarat RTK dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan ataupun Rumah Sakit Umum Daerah).
    Dana Jampersal akan dimanfaatkan sebagai biaya operasional RTK baik biaya sewa serta biaya keperluan bulanan seperti air dan listrik, kemudian digunakan untuk biaya operasional ibu hamil, ibu bersalin, masa nifas, biaya tenaga kesehatan dan pendamping RTK, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai biaya transportasi ke fasilitas kesehatan ataupun menuju RTK termasuk didalamnya biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, serta biaya apabila terselanggaranya rapat dan pengadaan keperluan alat tulis kantor. Prosedur pengelolaan dana diatas akan disusun oleh kepala Puskesmas sebagai rencana kerja dan membuat surat pertanggungjawaban yang akan diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan setempat, serta diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan selanjutya akan diverifikasi.

    C. PENGAWASAN
    Pelaporan dan pengawasan diperlukan dalam setiap kebijakan sebagai bukti bahwa kebijakan telah dilaksanakan dan sebagai bentuk evaluasi diperiode selanjutnya. Sistem pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dilaksanakannya peraturan bupati Sangihe nomor 32 tahun 2016 akan dibuat dokumennya oleh kepala Puskesmas dan wajib dilaporkan setiap bulan. Laporan tersebut berisi surat ijin ataupun surat penunjukkan Kepala Puskesmas untuk ibu dan keluarga yang tinggal di RTK, daftar hadir ibu hamil dan ibu hamil yang tinggal di RTK, yang disertai juga dengan bukti foto ibu hamil, pendamping dan petugas kesehatan fasilitas kesehatan.
    Proses pengawasan dapat dilihat dari kegiatan yang telah terlaksana (realisasi dan pencapaian program) dan melihat pemanfaatan dana jampersal (realisasi keuangan). Pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melihat laporan yang dilaporkan kepala puskesmas selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaporan tersebut dilaksanakan dengan sistem berjenjang dimana Kepala Puskesmas akan melaporkan ke Kepala Dinas Kabupaten dilaporkan setiap bulan, semester dan tahunan, kemudian Kepala Dinas Kabupaten akan melaporkan pencapaian program kepada Kepala Dinas Provinsi setiap bulan. Kepala Dinas Kesehatan akan melaporkan kembali setiap 3 bulan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Provinsi. Kepala Dinas Provinsi kemudian akan melaporkan kembali setiap tahun terkait hasil realisasi program dan kinerja serta pemanfaatan dana kepada Kementerian Kesehatan yaitu Sekretariat Jenderal. Dengan sistem pelaporan tersebut dapat dilakukan pengawasan terkait pelaksanaan jaminan persalinan sehingga dapat dinilai kegiatan yang telah terealisasi serta pencapaian dan pemanfaatan dana yang ada, kemudian dapat dievaluasi dan jika dibutuhkan dapat diperbaiki untuk tahun kedepan.

    Disusun oleh:
    Priska Pinki Pesona Kristi (42160033)

    Like

  3. Anindya Rachma Isnawan January 15, 2018 — 7:41 am

    RINGKASAN PROSES PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

    A. Penyusunan
    Kesehatan adalah hak semua orang, tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu. Diperlukan-nya suatu sistem untuk dapat memastikan semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan agar setiap warga dapat tetap hidup dengan sehat. Pemerintah mempunyai tugas untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Sebagai implementasinya pemerintah telah membuka program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikarenakan menderita sakit. Namun, di sisi yang lain Program JKN belum mampu mencakup seluruh masyarakat miskin yang ada. Program JKN belum bisa memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada seluruh rakyat utamanya penduduk miskin di Kabupaten Pati. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyusun suatu kebijakan mengenai Jaminan Kesehatan Daerah sebagai program pendampingan Sistem jaminan Kesehatan Nasional yang belum mampu menjangkau seluruh fakir miskin dan orang tidak mampu.

    B. Pelaksanaan
    Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati no 7 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dimulai dari pendaftaran calon peserta Jamkesda. Calon peserta Jamkesda terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI Provinsi. Calon peserta Jamkesda harus melakukan pembuktian keabsahan sebelum menjadi peserta resmi penerima Jamkesda. Pembuktian dilakukan dengan mengumpulkan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bagi bayi baru lahir pembuktian dapat dilakukan dengan mengumpulkan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang menangani persalinan bayi tersebut. Setelah menjadi peserta Jamkesda, Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan PPK, kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Selain pelayanan kesehatan peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan.

    C. Pengawasan
    Penyelenggaraan sistem Jamkesda perlu adanya pelaporan dan pengawasan secara berkala agar program Jamkesda dapat terus berlangsung dan bermanfaat bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah Pati. Masyarakat dapat berperan dalam kegiatan pelaporan dan pengawasan ini. Apabila masyarakat menemukan adanya dinas yang membidangi urusan sosial tidak cermat dalam memberikan surat rekomendasi calon peserta Jamkesda, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut melalui unit pengaduan masyarakat di Pengelola Jamkesda. Pengaduan masyarakat tersebut akan di teruskan kepada Bupati, kemudian bupati akan melakukan pengecekan pengaduan tersebut. Apabila dalam pengecekan ditemukan adanya kesalahan, bupati akan memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dengan sistem pelaporan ini, pengawasan terkait pelaksanaan Jamkesda di daerah Pati dapat terlaksana. Tujuan dari pengawasan ini agar penerima program bantuan Jamkesda dapat tepat sasaran dan meningkatkan tingkat kesehatan di daerah Pati.

    Disusun oleh :
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)

    Like

  4. Andyta Kartikawati January 15, 2018 — 12:20 pm

    Ringkasan proses kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

    A. Tahap Penyusunan
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan bayi, anak balita dan wanita usia subur. Melihat hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Berat mengeluarkan kebijakan tentang imunisai. Imunisasi ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat . Imunisasi merupakan tindakan preventif, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Penyusunan Penyelenggaraan Imunisasi wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Puskesmas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah secara berjenjang. Penyusunan kebijakan meliputi:
    1. Penentuan sasaran
    Penentuan sasaran Penyelenggaraan Imunisasi dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, pertambahan penduduk serta angka kelahiran dari data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dari hasil pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan data yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi Kementerian. Perhitungan sasaran untuk menentukan jumlah sasaran imunisasi dalam satu tahun yang dibagi menjadi sasaran Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui Vaksin yang dibutuhkan, Pemerintah Daerah menetapkan besar cakupan yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan. Penetapan target cakupan tersebut didasarkan target yang ditetapkan oleh Kementerian.
    2. Kebutuhan logistik, kebutuhan logistik yang digunakan adalah :
    a. Vaksin
    Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada tempat dengan kendali suhu tertentu
    b. Auto Disable Syringe
    c. Safety box
    d. Peralatan cold chain
    e. Perangkat anafilaktik
    f. Peralatan pendukung cold chain
    g. Dokumen pencatatan status imunisasi suhu serta pencatatan logistik.
    3. Pendanaan
    Pembiayaan Penyelenggaraan Imunisasi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber pembiayaan dari pihak lain yang tidak mengikat. Selain itu sumber pendanaan juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah dapat membantu biaya penyelenggaraan imunisasi.

    B. Tahap Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, namun sebelum imunisasi dilakukan pelaksana kebijakan diharuskan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, jenis vaksin yang diberikan dan keserentakan program. Pemberian informasi mengenai imunisasi dapat dilakukan secara perseorangan maupun massal.
    Setelah diberikan informasi selanjutnya dilakukam pelayanan Imunisasi wajib. Pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan secara massal dan perseorangan. Pelayanan Imunisasi secara massal dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, sekolah, atau Pos pelayanan Imunisasi lainnya yang telah ditentukan. Sedangkan pelayanan Imunisasi secara perseorangan dilaksanakan dirumah sakit, puskesmas, klinik, pratek dokter dan dokter spesialis, pratek bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

    C. Tahap Pegawasan
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan Penyelenggaraan Imunisasi di daerahnya kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
    Pengawasan oleh Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai tolak ukur kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Penyelenggaraan Imunisasi meliputi pengawasan terhadap :
    a. rencana kerja yang dilaksanakan, jumlah bayi yang diimunisasi ;kegiatan Imunisasi yang diawasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
    b. cakupan program dan drop out;
    c. Universal Child Immunization (UCI) desa/kelurahan;
    d. Logistik;
    e. kualitas dan keakuratan data Imunisasi mencakup data sasaran, data logistik, data capaian dan data pelaksanaan Imunisasi.

    Nama : Andyta Kartikawati
    NIM : 42160034

    Like

  5. RINGKASAN PROSES KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 223/09 /V/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI GORONTALO PERIODE 2015-2020

    A. Penyusunan
    Imunisasi telah diakui sebagai salah satu upaya terbaik untuk mencegah terjadinya infeksi, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehinggi penggunaan vaksin pun semakin hari semakin meningkat.
    Namun pembuatan vaksin sendiri harus memperhatikan keseimbangan antara terciptanya imunitas dan timbulnya efek samping pada penggunanya. Dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh kadar antigennya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan imunisasi, maka angka terjadinya efek samping dari penggunaan vaksin pun semakin tinggi.
    Kejadiaan Ikutan Pasca Imunisasi adalah suatu kejadian sakit yang terjadi setelah menerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh imunisasi. KIPI ini sendiri menjadi salah satu indikator mutu dari program imunisasi itu sendiri.
    Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan keputusan gubernur gorontalo nomor 223/09 /v/2015 tentang pembentukan komite daerah pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi provinsi gorontalo periode 2015-2020. Pembentukan komite ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pemberian imunisasi dengan meminimalisir angka KIPI.
    Proses penyusunan keputusan gubernur gorontalo nomor 223/09 /v/2015 tentang pembentukan komite daerah pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi provinsi gorontalo periode 2015-2020 ini mempertimbangkan (1) Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (2) Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (3) Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0480.a/U/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

    B. Pelaksanaan
    Keputusan gubernur gorontalo nomor 223/09 /v/2015 ini akan membentukan komite daerah pengkajian dan penanggulangan KIPI provinsi Gorontalo yang memiliki beberapa tugas seperti (a) melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota dan Masyarakat; (b) melakukan pengkajian terhadap semua kasus Kejadian
    Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan atau menjadi perhatian masyarakat; (c) melakukan evaluasi setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang diterima atau menjadi perhatian masyarakat; (d) membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS-PP KIPI) Pusat dan Gubernur Gorontalo; (e) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja/Lembaga Organisasi Profesi ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

    C. Pengawasan
    Komite daerah ini akan bertanggungjawab dan diawasi oleh Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS-PP KIPI) Pusat dan Gubernur Gorontalo

    Disusun oleh :
    Alfeus Grady C (42160027)

    Like

  6. Natanael Rhesa Santoso January 15, 2018 — 5:43 pm

    Kebijakan yang dipilih adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang Penanaggulangan Hepatitis Virus.

    I. PENYUSUNAN
    Hepatitis virus adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan sel – sel hati yang disebabkan oleh virus. Ada 5 jenis Hepatitis virus, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Antara Hepatitis yang satu dan yang lain tidak saling berhubungan. Hepatitis A dan E sering muncul sebagai KLB, ditularkan secara fecal oral dan biasanya berhungan dengan PHBS, bersifat akut dan biasanya dapat sembuh dengan baik. Sedangakan Hepatitis B, C, dan D ditularkan secara parenteral, dapat menjadi kronis dan menimbulkan sirosis dan lalu kanker hati.

    Hepatitis virus merupakan fenomena gunung es, dimana penderita yang tercatat atau yang datang ke layanan kesehatan lebih sedikit dari jumlah penderita sesungguhnya. Mengingat penyakit ini adalah penyakit kronis, dimana saat orang tersebut sudah terinfeksi, kondisi masih sehat dan belum menunjukkan gejala yang khas, tetapi penularan terus berjalan.

    Indonesia merupakan negara dengan endemisitas Hepatitis B terbesar kedua di negara South East Asian Region setelah Myanmar. Berdasarkan hasi Riskesdas, studi dan uji saring darah PMI maka diperkirakan di antara 100 orang Indonesia, 10 diantaranya telah terinfeksi Hepatitis B atau C. Sehingga saat ini diperkirakan terdapat 28 juta penduduk Indonesia yang terinfeksi Hepatitis B dan C. Berdasarkan data hasil Riskesdas 2013 juga menunjukkan bahwa jumlah orang yang didiagnosis Hepatitis di fasilitis pelayanan kesehatan, menunjukkan peningkatan 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2007.

    Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa sempat terjadi KLB hepatitis A di beberapa wilayah di Indonesia. Laporan KLB Hepatitis A yang diterima oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, terjadi di Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Bengkulu (Bengkulu), Kediri (Jawa Timur) dan Kabupaten Sijunjung dan Pesisir Selatan (Sumatera Barat). Beberapa daerah juga mengalami KLB Hepatitis A, tetapi tidak melaporkan ke Kementerian Kesehatan, misalnya di Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan wilayah lainnya.

    Melihat besaran masalah tersebut tentunya akan berdampak sangat besar terhadap masalah kesehatan masyarakat, produktivitas, angka harapan hidup dan dampak sosial ekonominya. Untuk itu diperlukan payung hukum berupa Peraturan Menteri Kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan penanggulangan Hepatitis virus ini. Penanggulangan Hepatitis virus adalah upaya kesehatan yang lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebarannya tidak meluas antar daerah maupun antarnegara yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, produktivitas dan angka harapan hidup
     TOP – DOWN

    II. PELAKSANAAN
    Penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Hepatitis Virus menunjuk satuan kerja atau unit pengelola program untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
    Penanggulangan Hepatitis Virus dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:
    1. promosi kesehatan;
    2. perlindungan khusus;
    3. pemberian imunisasi;
    4. surveilans Hepatitis Virus;
    5. pengendalian faktor risiko;
    6. deteksi dini dan penemuan kasus; dan/atau
    7. penanganan kasus;
     TOP – DOWN

    III. PENGAWASAN
    Pengawasan dilaksanakan oleh pengelola program, baik di pusat maupun daerah, pada saat program penanggulangan sedang berlangsung guna memberikan koreksi atau perbaikan segera terhadap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Dalam konteks ini pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran tentang aksesibilitas, kualitas pengelolaan program, masalah, dan dampaknya.
     TOP – DOWN

    Disusun oleh:
    Natanael Rhesa Santoso /42160025

    Like

  7. RINGKASAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

    Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 difokuskan pada penguatan primary health care yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, akses dan mutu serta pelayanan kesehatan dasar. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi yang ada, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun masyarakat. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pemerintah Pussat, dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
    1. Penyusunan
    Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan sesuai Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Kementrian Kesehatan menetapkan strategi pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga. Puskesmas dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif dengan pendekatan keluarga dapat menggunakan berbagai sumber dana yang ada di Puskesmas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain.
    Untuk mengoptimalkan berbagai sumber dana tersebut, maka diperlukan suatu pedoman pendanaan yang terintegrasi sehingga pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dapat efektif dan efisien. Karena itu, Kementrian Kesehatan menyusun kebijakan pedoman pendanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI.
    *TOP – DOWN *
    2. Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana urusan kesehatan diwilayahnya harus berperan aktif dan harus memberikan dukungan dana untuk Puskesmas sebagai unit teknis pelaksana pendekatan keluarga.
    Supaya dana dapat dikelola dengan baik, dan dapat mengintegrasikan sumber dana yang ada dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga , Puskesmas bisa melakukan identifikasi seluruh kegiatan PIS PK menurut jenis, tujuan sasaran, Identifikasi sumber pendanaan yang didapat pada suatu periode tertentu, melakukan pemetaan terhadap sumber dana di Puskesmas yang memungkinkan untuk digunakan pada setiap jenis kegiatan yang telah direncanakan, merinci kegiatan dalam pelaksanaan PIS PK dengan prinsip menghindari tumpang tindih / double pembiayaan dalam satu kegiatan,dan kemudian setelah itu hasil identifikasi aktivitas dan sumber dana dituangkan kedalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas yang terintegrasi dalam manajemen puskesmas dan sistem perencanaan didaerah.
    *TOP-DOWN*
    3. Pengawasan
    Supaya pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini tetap berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, dilakukan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.
    Dinas Kesehatan Provinsi juga ikut berperan yaitu dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwilayah kotanya sehingga dapat mengetahui indeks keluarga sehat dari masing-masing kabupaten/kota diwilayah kerjanya dan menghitung indeks keluarga sehat tingkat provinsi sehingga pada akhirnya akan dilaporkan pada Kementerian Kesehatan dan dibisa didapatkan gambaran indeks keluarga sehat tingkat nasional, selain itu juga dapat dilakukan pemeringkatan atau pemetaan guna memacu kompetisi sehat antar provinsi dalam mencapai provinsi sehat.
    *BOTTOM-UP*

    Disusun oleh :
    Gloria Karina (42160036)

    Like

  8. RINGKASAN PROSES DARI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2017

    Di dalam ketetapan ini telah dicatumkan bahwa penyusunan peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Barito Kuala berserta para anggotanya memiliki maksud memberikan jaminan pembiyaan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir di Kabupaten Barito sebagai upaya pegawasan terhadap setiap ibu dan bayi di daerah tersebut.
    Dana jaminan ibu hamil dan bayi dialokasikan kepada fasilitas layanan kesehatan untuk menjamin ibu dan bayi rutin dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan deteksi dini dalam kehamilan. Kemudian dana jaminan kesehatan ibu melahirkan diarahkan untuk mobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan sebagai upaya pencegahan secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan maupun masa nifas. Dengan adanya jaminan pembiyaan kesehatan ibu dan bayi ini akan mempermudah para ibu hamil untuk mau memeriksaan kehamilannya tanpa adanya hambatan dari sisi faktor ekonomi. Berawal dari sinilah kesehatan Ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir akan lebih mudah dipantau oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran sehingga kejadian kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) dapat ditanggulangi.
    Selain tenaga kesehatan, dalam penerapan pelaksanaan kebijakan peraturan Bupati ini dilakukan bersama-sama oleh satuan kerja perangkat daerah, dinas kesehatan, dan masyarakat (terkhusus kader) yang menjadi rumah tunggu kelahiran, dimana setiap bagian memiliki tugas dan fungsi seperti menyediakan jasa, sarana dan prasarana untuk mendukung berlangsungnya ketetapan ini.
    Pemerintah daerah (Bupati dan perangkat daerah) membantu pula dari segi pengawasan apakah penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan berjalan lancar sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku.
    Berdasar inilah dapat disimpulkan bahwa rangkaian proses dari kebijakan Peraturan Bupati mengenai jaminan pembiyaan ibu hamil menggunakan pola integrasi dari atas ke bawah. Sebagaimana acuan atau dasar dari kebijakan ini diambil dari Undang-undang nomor 40 tahun 2009 mengenai sistem jaminan sosial nasional yang kemudian di diseusaikan dengan kondisi di Kabupaten Barito hingga akhirnya Bupati membentuk kebijakan tersebut yang akhirnya diterapkan dan diawasi sesuai dengan lembaga yang terkait.

    Nama : Yemima Chrisella P.
    NIM : 42160029

    Like

  9. Ratna Sari Kusuma Dewi January 15, 2018 — 8:48 pm

    Ringkasan proses peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan tahun anggaran 2016.

    Penyusunan Peraturan menteri kesehatan ini disusun untuk melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016, PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana penimbangan dan peraturan presiden nomor 137 tahun 2015 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016. Dana alokasi khusus tersebut diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk kepentingan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. Dana alokasi ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016. Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar rujukan dan farmasi.
    Dana alokasi khusus dalam bidang kesehatan ini dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 kelompok besar antara lain dana alokasi khusus fisik regular, sarana dan prasarana penunjang dan dana alokasi khusus non fisik. Dana alokasi khusus fisik dan reguler akan diarahkan dalam kegiatan subbidang yaitu pelayanan kesehatan dasar rujukan dan kefarmasian. Dana alokasi tersebut nantinya digunakan dalam beberapa kegiatan subbidang, sebagai contoh dana alokasi dalam subbidang pelayanan kesehatan dasar antara lain:
    – Rehabilitasi bengunan Puskesmas rusak sedang atau berat
    – Pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas
    – Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas
    – Penyediaan alat kesehtan di Puskesmas
    – Penyediaan alat penunjang di Puskesmas
    – Penyediaan puskesmas keliling perairan
    – Penyediaan puskesmas keliling roda 4 (empat)
    – Penyediaan kendaraan operasional roda 2 (dua)
    – Penyediaan ambulans
    – Penyedia perangkat system informasi kesehatan di Puskesmas
    Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam pendanaan alokasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas akses dan kualitas pelayanan.
    Penggunaan dana alokasi ini tidak terlepas dari pencatatan serta pelaporan secara berjenjang yang dilakukan oleh kepala daerah, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kab/kota, direktur rumah sakit provinsi serta direktur rumah sakit kab/kota yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kepala daerah nantinya berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana alokasi khusus bidang kesehatan serta sarana dan prasarana penunjuang subbidang sarpras kepada menteri, menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Kumpulan laporan tersebut oleh kepala dinas kesehatan provinsi akan disampaikan kepada sekretaris jendral kementrian kesehatan melalui kepala biro perencanaan dan anggaran.
    Dana alokasi khusus bidang kesehatan ini tidak terlepas dari pengawasan serta pembinaan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

    Nama : Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi
    NIM : 42160026

    Like

  10. RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR

    Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat secara luas. Mutu pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya keterampilan, pengetahuan petugas, kepatuhan terhadap prosedur pelayanan, dan tersedianya alat, obat dan sarana pendukung lainnya. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan memberikan dampak pada penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu akibat keterlambatan dalam penanganan kegawatdaruratan, untuk mendukung hal tersebut di atas seluruh pelayanan kesehatan melaksanakan pedoman prosedur teknis sistem rujukan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yang telah disusun oleh Tim Penyusun. Selain itu setiap pelayanan kesehatan agar membuat pemetaan alur rujukan kesehatan disesuaikan dengan tingkat kemampuan fasilitas kesehatan, keberadaan jaringan transportasi dan keadaan geografis wilayah masing-masing. Penyediaan anggaran sistem pelayanan kesehatan rujukan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Daerah dalam mengalokasikan sumber dana agar pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan dapat berkesinambungan dan merata.

    A. Penyusunan
    Kebijakan ini dibuat dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi yang diupayakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dikhususkan pada kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Dalam era BPJS kesehatan ini, diwajib dilaksanakan sistem rujukan yang berjenjang untuk melakukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan fasilitas dan kemampuan suatu fasilitas kesehatan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Bupati Jembrana yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mengeluarkan kebijakan tentang pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Kebijakan ini bertujuan untuk mentertibkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan, meningkatkan pelayanan rujukan dan mengurangi kematian ibu dan bayi.
    *TOP-DOWN*

    B. Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan ini mengikutsertakan banyak pihak. Selain dari pihak pemerintah Kabupaten Jembrana sendiri, masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan ini. Sasaran pedoman rujukan maternal dan neonatal adalah seluruh petugas kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak, jejaring pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Bidan Praktek Mandiri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes) dan pengguna jasa pelayanan kesehatan khususnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
    *TOP-DOWN*

    C. Pengawasan
    Agar terciptanya sistem rujukan berjenjang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan untuk fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Terdapat sanksi secara administratif yang bisa diberikan dari pihak Dinas Kesehatan apabila fasilitas kesehatan melakukan kesalahan. Sanksi tersebut dibagi menjadi tiga (3) tahapan yaitu : terguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan ijin praktek pelayanan kesehatan.
    *TOP-DOWN*

    Oleh :
    Annisa Cintyaning Tohas
    42160031

    Like

  11. Chinthia Liliany January 16, 2018 — 5:46 am

    RINGKASAN PROSES PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

    A. Penyusunan
    Setiap orang memiliki hak untuk sehat, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan dalam pengembangan diri guna memenuhi kebutuhan dasar hidup. Menimbang belum meratanya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bantul menyusun, merencakan, dan berusaha untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah. Jaminan Kesehatan Daerah atau biasa disebut Jamkesda adalah jaminan kesehatan masyarakat Bantul melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah dan/ atau masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, Jamkesda diselenggarakan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, dan terpadu.
    Proses penyusunan kebijakan ini berawal dari keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan Kabupaten/ Kota Sehat yang tertulis dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005. Terwujudnya Kota Sehat dimulai dari warga masyarakat yang sehat pula. Kemudian atas pengetahuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara, Bupati bersama Lembaga Teknis Daerah menyusun Perda Sistem Jaminan Kesehatan dan diikuti Peraturan Bupati Bantul No. 44 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan. Peraturan Bupati inilah yang digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mulai dari jajaran Bupati ke bawah, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dewan Jaminan Kesehatan Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jamkesda.
    Kesimpulan : Top-down

    B. Pelaksanaan
    Pelaksanaan Kebijakan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jamkesda, Dinas Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Bentuk dan struktur UPT Jamkesda disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah. UPT Jamkeda bertugas menyelenggarakan serta mengelola jaminan kesehatan termasuk dana jaminan kesehatan dengan sistem PPKBLU (Pola Pengelolaan Keuangan Bantuan Layanan Umum) serta menyampaikan usulan anggaran kepada Dinas Kesehatan, dan melakukan pembayaran pelayanan kesehatan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan. Dinas Kesehatan bertugas menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan pada Bupati dan juga memberikan pelayanan kesehatan lanjutan. Sedangkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/ FKRTL) bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik diperlukan kerjasama dan kinerja yang optimal dari UPT Jamkesda, Dinas Kesehatan, dan Pemberi Pelayanan Kesehatan sehingga dapat mewujudkan Bantul sebagai Kabupaten/ Kota Sehat.
    Kesimpulan : Bottom-Up

    C. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Jaminan Kesehatan Daerah. Dewan Jaminan Kesehatan Daerah berisi 7 anggota, yakni 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai sekretaris, dan 5 orang sebagai anggota. Tugas Dewan Jaminan Kesehatan Daerah adalah melakukan kajian dan penelitian terkait jaminan kesehatan, dan memberikan pertimbangan besaran dana/ iuran peserta yang mendapat bantuan Pemerintah Daerah. Dewan Jaminan Kesehatan Daerah juga berwenang untuk mengawasi, monitoring, dan evaluasi Jamkesda. Semua kegiatan Dewan Jaminan Kesehatan Daerah dipertanggungjawabkan kepada Bupati Daerah. Selain itu terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk menyidik jalannya Jamkesda, mulai dari menerima laporan/ pengaduan, melakukan penyitaan benda/ surat, pengambilan sidik jari dan potret seseorang.
    Kesimpulan : Top-Down

    Disusun oleh :
    Chinthia Liliany/ 42160035

    Like

  12. ANINDITYA CAHYARANI S. January 16, 2018 — 6:55 am

    RINGKASAN PROSES
    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

    PENYUSUNAN
    Calon Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyatakan bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagai kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksud untuk mengetahui kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi tersebut diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk calon tenaga kerja Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia Pasal 13 dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap calon TKI dikenakan biaya dengan mengikuti besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka disusun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

    PELAKSANAAN
    Proses pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia melibatkan menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal pelaksanaan maka sarana kesehatan yaitu rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI terlibat secara langsung. Sarana kesehatan hanya memungut biaya pemeriksaan sesuai tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. Sarana kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon TKI wajib menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Peran sarana kesehatan juga tidak terlepas dari peran pimpinan sarana kesehatan. Pimpinan sarana kesehatan menetapkan tarif pemeriksaan kesehatan tambahan yang tarifnya belum ditetapkan dalam peraturan menteri ini berdasarkan unit cost, mutu layanan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    PENGAWASAN
    Sebagai wujud evalusi, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan ketentuan tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI diperankan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi terkait. Sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis dan pencabutan penetapan sebagai sarana kesehatan pemeriksaan kesehatan calon TKI. Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan sanksi pencabutan penetapan sarana pemeriksaan kesehatan calon TKI hanya dapat dilakukan oleh Menteri dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Sarana Kesehatan.

    Disusun oleh:
    Aninditya Cahyarani S. (42160028)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close