Determinan Sosioekonomi Suplementasi Zat Besi pada Ibu Hamil di India

oleh Yoseph Leonardo Samodra

 

Kesehatan ibu adalah masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang. Kematian ibu, kematian anak, dan bayi dengan berat lahir rendah adalah indikator outcome utama dari kesehatan ibu. Sedangkan indikator input mencakup asuhan prenatal (sebelum melahirkan), asuhan postnatal (setelah melahirkan), dan pengendalian kesuburan. Pada asuhan prenatal, suplementasi besi adalah salah satu komponen penting pada kesehatan ibu di negara berkembang (Khan, 2013).

translate jasa jurnal fk murah berkualitasJika seorang ibu hamil ditemukan memiliki kadar hemoglobin (Hb) < 11 g/dL, maka ibu tersebut mengalami anemia dan harus diteliti kemungkinan penyebabnya terkait efek yang mungkin ditimbulkannya. Anemia dapat meningkatkan risiko terjadinya terhambatnya pertumbuhan janin dalam rahim, berat lahir rendah, lingkar kepala kecil, dan kelahiran prematur (Khan, 2013). Di seluruh dunia, diperkirakan sebanyak 20% kematian ibu disebabkan secara langsung oleh anemia yang sudah menimbulkan komplikasi, dan sebanyak 50% kematian ibu dipengaruhi secara tidak langsung oleh anemia (Mithra, et al., 2013).

Baca juga: Hubungan Anemia Besi dengan BBLR

Secara umum, 50% kasus anemia adalah anemia defisiensi besi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi dan terhambatnya penyerapan besi dalam tubuh. Kondisi ini diperparah pada masa kehamilan dengan meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Titaley, et al., 2014). Kebutuhan yang tinggi ini sulit dipenuhi hanya melalui diet makanan tinggi zat besi. Sehingga ibu hamil direkomendasikan untuk rutin mendapatkan suplementasi besi setidaknya selama tiga bulan (Khan, 2013).

Di India, 51,2% ibu hamil menderita anemia, 34,9% tergolong dalam anemia ringan, 14,6% anemia sedang, dan 1,7% anemia berat. Pemberian suplemen zat besi pada ibu hamil adalah strategi yang diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari anemia defisiensi besi. Pemberian tablet berisi zat besi dan asam folat untuk ibu hamil adalah bagian integral dari pelayanan Program Kesehatan Anak dan Reproduksi. Program ini merekomendasikan agar seorang ibu hamil mengonsumsi 100 tablet zat besi dan asam folat selama kehamilannya (Khan, 2013).

perut ibu hamil besar

World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan suplementasi zat besi dan asam folat untuk mengurangi risiko defisiensi besi pada ibu hamil. Banyak negara berkembang termasuk India memiliki sistem pembagian suplemen zat besi dan asam folat.

Di India, 75% ibu hamil menggunakan asuhan prenatal, 52% kelahiran dibantu oleh petugas kesehatan yang terampil, dan hanya 48% ibu hamil yang mendapatkan suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan. Tingkat kesuburan remaja (kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun) adalah 77. Faktor-faktor ini kemungkinan berperan besar dalam tingginya tingkat kematian ibu yang mencapai 200 per 100000 kelahiran hidup (Khan, 2013).

Dari 16 variabel yang diteliti, 8 variabel tidak menunjukkan efek bermakna pada suplementasi zat besi yang cukup, yaitu:

  1. Pernah melakukan aborsi
  2. Status pekerjaan suami
  3. Suami tinggal serumah
  4. Jenis kelamin kepala keluarga
  5. Struktur keluarga (keluarga inti atau keluarga besar)
  6. Status pekerjaan
  7. Tingkat pendidikan suami
  8. Perlindungan asuransi kesehatan

Sedangkan 8 di antaranya tampak sebagai determinan penting suplementasi zat besi yang cukup pada ibu hamil di India, yaitu:

  1. Usia saat pernikahan pertama
  2. Tingkat pendidikan
  3. Urutan kelahiran anak
  4. Usia suami
  5. Kehadiran suami saat kunjungan asuhan prenatal
  6. Indeks kemakmuran
  7. Penentu keputusan atas kesehatan ibu hamil
  8. Lokasi tempat tinggal.

Usia adalah determinan penting dalam health-seeking behavior dari perspektif sosial. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, informasi, dan mobilitas (Khan, 2013). Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian lain bahwa ibu berusia di atas 25 tahun lebih patuh mengonsumsi suplemen zat besi dibandingkan yang berusia 25 tahun ke bawah (Mithra, et al., 2013).

Tingkat pendidikan juga adalah determinan penting dari health-seeking behavior. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin besar juga pengaruhnya. Salah satu penjelasannya adalah wanita berpendidikan akan mencari asuhan prenatal dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan layanan kesehatan untuk mempertahankan kesehatannya. Tradisi di masyarakat yang dapat menghambat suplementasi zat besi yang cukup dapat diatasi dengan peningkatan pendidikan pada wanita (Khan, 2013). Satu penelitian di Indonesia mendapatkan hasil sebaliknya, yaitu tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu multigravida dan kepatuhan minum suplemen zat besi (Handayani & Rumiyati, 2014).

Lebih lanjut, pendidikan memiliki dampak pada perilaku seseorang terkait kesehatan. Pendidikan dapat meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan dan kepercayaan diri. Wanita berpendidikan akan lebih cenderung melakukan tindakan preventif, karena mereka lebih memiliki kontrol dalam hidupnya. Posisi mereka memungkinkan untuk menentukan kesehatannya dan kesehatan anak-anaknya (Khan, 2013).

Penjelasan lain adalah pendidikan meningkatkan kesadaran secara menyeluruh mencakup tentang kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pengaruh norma budaya dan kepercayaan tradisional (termasuk keterlibatan suami dan pihak keluarga suami) terkait pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada wanita berpendidikan tinggi dan berusia lebih tua dibandingkan pada wanita berpendidikan rendah dan berusia muda (Khan, 2013).

Status pekerjaan berfungsi sebagai katalis untuk otonomi, pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, mobilitas, interaksi sosial, dan kekuatan finansial. Selain itu, status pekerjaan juga meningkatkan kesadaran, keterjangkauan, dan informasi mengenai penyedia layanan kesehatan. Wanita yang bekerja lebih percaya diri dalam berurusan dengan penyedia layanan kesehatan (Khan, 2013).

Urutan kelahiran anak memiliki hasil yang signifikan, mempengaruhi (secara negatif) suplementasi zat besi yang cukup. Wanita yang telah memiliki banyak anak memiliki kecenderungan yang rendah terkait pelayanan kesehatan maternal. Penjelasan yang mungkin adalah saat kehamilan terdahulu ibu lebih berhati-hati dan berusaha mencari pelayanan kesehatan maternal. Namun seiring bertambahnya pengalaman dan kepercayaan diri dari kehamilan sebelumnya mereka akan merasa kurang memerlukan pelayanan kesehatan maternal (Khan, 2013).

Usia suami meningkatkan peluang suplementasi zat besi yang cukup. Lebih lanjut, kehadiran suami saat kunjungan asuhan prenatal juga memiliki efek yang baik, sehingga seharusnya suami harus menambah perhatian saat istrinya hamil. Untuk itu diperlukan transformasi pada norma budaya di India dan Asia Selatan pada umumnya (Khan, 2013).

Para suami seringkali malu untuk mendampingi istrinya saat kunjungan asuhan prenatal. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran dan informasi mengenai keuntungan asuhan prenatal di kalangan suami (Khan, 2013). Upaya yang memotivasi keterlibatan suami dalam program kesehatan, misalnya pada kelas ibu hamil atau melalui program penyuluhan pada saat pertemuan masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif (Titaley, et al., 2014).

Indeks kemakmuran menunjukkan status sosioekonomi di tingkat rumah tangga. Semakin tinggi nilai indeks kemakmuran maka peluang suplementasi zat besi yang cukup semakin rendah. Penjelasan yang mungkin adalah ibu dari rumah tangga dengan status sosioekonomi tinggi tidak membutuhkan suplementasi sebanyak yang dibutuhkan ibu dengan status sosioekonomi rendah, karena status kesehatannya sudah baik (Khan, 2013).

Penentu keputusan atas kesehatan ibu hamil digolongkan berdasarkan apakah yang menentukan keputusan hanya istri, hanya suami, suami dan istri (keputusan bersama), atau orang lain yang memutuskan. Bila yang menentukan keputusan hanya suami peluang suplementasi zat besi yang cukup akan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lainnya. Hal ini nampaknya bertentangan dengan efek pemberdayaan wanita di rumah tangga. Secara teori seharusnya jika hanya istri yang menentukan keputusan akan memberikan efek yang paling kuat. Perlu diingat bahwa suami dan istri terikat oleh ikatan struktural dan emosional yang kuat, sehingga memengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga (Khan, 2013).

Lokasi tempat tinggal dibagi dalam kategori berdasarkan besaran ukuran kependudukannya menjadi: kota besar/ibukota, kota kecil, town, dan pedesaan. Semakin besar ukuran kotanya, maka peluang suplementasi zat besi yang cukup akan semakin besar pula. Kesenjangan semacam ini adalah hal yang lazim dijumpai di seluruh kawasan Asia Selatan (Khan, 2013).

Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur kesehatan di kota kecil, town, dan pedesaan dibandingkan dengan kota besar/ibukota. Bagi masyarakat yang tinggal di tempat terpencil dengan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, pengobat tradisional masih memiliki peranan yang penting selama periode kehamilan dan pesalinan (Titaley, et al., 2014). Kesenjangan penghasilan juga terjadi dengan pola sebaran wilayah yang sama. Di sisi lain, penduduk kota besar/ibukota memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap kesadaran, pendidikan, dan informasi (Khan, 2013).

Penduduk pedesaan juga masih memegang erat tradisi dan metode konvensional dalam menangani masalah kesehatan, terlebih kaum perempuan yang harus lebih tunduk terhadap tradisi karena tuntutan norma sosial (Khan, 2013). Contohnya terdapat kepercayaan yang melarang mengonsumsi obat-obatan selama kehamilan, dan adanya ketakutan bahwa mengonsumsi zat besi selama kehamilan akan meningkatkan darah terlalu banyak atau menghasilkan bayi berukuran besar, sehingga proses persalinan akan menjadi lebih sulit (Mithra, et al., 2013). Hal serupa juga ditemukan di Indonesia (Titaley, et al., 2014).

Bukti empiris dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi untuk kebijakan kesehatan maternal di India (Khan, 2013):

  • Pendidikan wanita perlu ditingkatkan
  • Keterlibatan suami dalam kesehatan maternal perlu ditingkatkan
  • Rumah tangga harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan ditingkatkan pendapatannya
  • Subsidi, penyediaan asuransi kesehatan, dan program pendukung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maternal dapat menjadi pilihan.

Referensi

Handayani, D., & Rumiyati, E. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Ibu Multigravida dalam Mengonsumsi Tablet Fe di Puskesmas Polanharjo, Klaten. Jurnal KesMaDaSka , 5 (1), 50-54.

Khan, R. E. (2013). Maternal Health Care: The Case of Iron Supplementation in India. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences , 7 (2), 263-275.

Mithra, P., Unnikrishnan, B., Rekha, T., Nithin, K., Mohan, K., Kulkarni, V., et al. (2013). Compliance with iron-folic acid (IFA) therapy among pregnant women in an urban area of south India. African Health Sciences , 13 (4), 880-885.

Titaley, C. R., Wijayanti, R. U., Dachlia, D., Sartika, R. A., Damayanti, R., Ismail, A., et al. (2014). Persepsi Ibu Hamil dan Nifas tentang Anemia dan Konsumsi Tablet Tambah Darah Selama Kehamilan: Studi Kualitatif di Kabupaten Purwakarta dan Lebak. Jurnal Kesehatan Reproduksi , 5 (2), 63-79.

7 thoughts on “Determinan Sosioekonomi Suplementasi Zat Besi pada Ibu Hamil di India

  1. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

    1. Konten Kebijakan

    1.1. Administratif
    Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan atau SPM Bidang Kesehatan merupakan sebuah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat secara minimal. Didalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ini dibagi menjadi 12 bagian yaitu :
    a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
    b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
    c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;
    d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
    l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
    Setiap bagian tersebut telah dijabarkan mengenai kriteria standart pelayanan, definisi operasional capaian kinerja, rumus dan contoh penghitungan kinerja, target pencapaian kinerja, langkah langkah kegiatan, teknik penghitungan pembiayaan, monitor dan evaluasi, sumber daya manusia, serta sumber referensi yang diambil untuk menentukan kebijakan tersebut.
    1.2. Perintah/larangan
    Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka peraturan – peraturan mengenai standart pelayanan minimal bidang kesehatan yang sudah berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, pada kebijakan ini memerintahkan untuk setiap pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal dan menghitung prosentase capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart selama kurun waktu 1 tahun.
    1.3. Sanksi
    SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.
    2. Proses Kebijakan
    2.1. Penyusunan
    Penyusunan kebijakan ini dimulai dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan yang ingin membuat suatu standart pelayanan kesehatan agar setiap warga Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan minimal yang sama di setiap daerah. Kemudian Kementerian Kesehatan membuat pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai standart pelayanan bidang kesehatan. Pedoman tersebut akhirnya disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
    *TOP Down*
    2.2. Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan ini dimulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota memahami isi kebijakan tersebut. Setelah itu Pemerintah Daerah bekerja sama dengan beberapa sektor baik dari sektor kesehatan atau sektor non kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di daerahnya sesuai dengan standart minimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam prosesnya akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan pelayanan kesehatan. Evaluasi akan dilakukan selama satu tahun berdasarkan data perhitungan capaian perhitungan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan sesuai standart. Apabila capaian perhitungan kurang dari target yang ditentukan, maka akan dilakukan analisis untuk mencari penyebabnya. Hasil dari analisis dan pemecahannya akan diterapkan agar nilai capaian perhitungan kinerja dapat sesuai target di tahun berikutnya.
    *Top Down*
    2.3. Pembinaan dan Pengawasan
    Pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini akan dilakukan secara terkoordinir antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemendagri dan Bappenas akan berfungsi sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum, terutama dalam konteks lintas sektor. Kemenkes akan lebih kearah pembinaan dan pengawasan secara teknis sementara koordinasi tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Gubernur.
    *Top Down*
    3. Aktor Kebijakan
    3.1. Penyusun
    Seperti yang telah diketahui, demi meningkatkan kesehatan warga Indonesia maka kebijakan ini dibuat. Adapun penyusun kebijakan tersebut secara individu adalah :
    a. Ketua Menteri Kesehatan Indonesia yang mengesahkan kebijakan
    b. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
    Sedangkan penyusun kebijakan berdasar Lembaga :
    a. Para Menteri Kesehatan Indonesia yang secara Bersama merumuskan dan membentuk kebijakan
    b. Team pembentuk peraturan perundang-undangan
    c. Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dimana mereka secara tidak langsung memberikan aspirasinya mengenai kesehatan sehingga mendorong pemerintah membuat kebijakan ini,
    3.2. Pelaksana
    sebagai penerapan kebijakan ini maka ditetapkan individu dan lembaga sebagai pelaksana kebijakan, diantaranya :
    a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan.
    b. Instansi dan tenaga kesehatan yang secara langsung menghadapi masyarakat dan berinteraksi terhadap kasus-kasus kesehatan sehingga dapat melakukan intervensi mengenai kesehatan masyarakat.
    c. Kader dan Lembaga masyarakat berbasis kesehatan dimana mereka membantu para tenaga kesehatan dalam mengontrol kesehatan di lingkungannya
    d. Tokoh ulama dan kepala daerah seperti kepala desa/dusun atau ketua RT/RW yang dipandang dalam masyarakat. Tokoh – tokoh inilah yang menjadi tombak untuk mengajak dan mendorong masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya
    e. Masyarakat sebagai sasaran target sekaligus sebagai pelaksana keberhasilannya standar pelayanan minimal. Disini masyarakat ikut ambil andil dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan baik kesehatan dirinya maupun lingkungannya.
    3.3. Pengawas
    mengingat bahwa perlu diawasi dalam pelaksanaannya maka pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kelancarannya penerapan kebijakan ini sehingga dalam penerapan undang-undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
    4. Konteks Kebijakan
    Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Bila dikaitkan dengan kesehatan, merupakan kebutuhan dasar untuk mencapai kesehatannya dan untuk menjadikan kehidupannya secara baik. Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Namun setiap individu juga turut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Maka dari itulah, demi menyetarakan kesehatan di Indonesia, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal.
    Sebagai dasar menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Di dalam peraturan ini mencakup berbagai macam perbedaan susunan dan standar untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan. Pada peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota membahas tentang standar pelayanan minimal yang mengacu pada jenis pelayanan serta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015. Kebijakan ini menekankan dalam 4 (empat) kelompok besar jenis layanan yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB. Sedangkan dalam peraturan tahun 2016 ini jenis layanan kesehatan ini terbagi secara lebih rinci ke dalam 12 (dua belas) jenis layanan kesehatan dasar, yang didalamnya membahas tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan saat usia produktif, kesehatan saat usia lanjut, penderita DM, Hipertensi, TB, dan orang dengan resiko HIV.
    Perubahan ini tentunya berdasar pada kebutuhan masyarakat yang dinilai dengan adanya indikator, langkah kegiatan, data primer, dan unsur-unsur lainnya dalam standar pelayanan minimal sehingga kebijikan yang dibuat dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang ada. Berkaitan dengan kemampuan kabupaten/kota dalam pencapaian target-target dalam standar minimal, pendanaan dan pembinaan dan pengawasan pada peraturan yang baru ini memang belum terlihat, namun akan disusun kemudian untuk melengkapi dan lebih menyempurnakan kembali dari peraturan sebelumnya. Peraturan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini, tentunya diharapkan dapat membuat sebuah perubahan yang lebih baik dalam bidang kesehatan secara nasional sesuai dengan perencanaan dan pembangunan kesehatan di masing-masing daerah.
    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/17022700005/inilah-perubahan-standar-pelayanan-minimal-spm-bidang-kesehatan-.html
    http://dinkes.lomboktengahkab.go.id/2017/04/20/standar-pelayanan-minimal-bidang-kesehatan/
    https://arali2008.wordpress.com/2017/03/24/membaca-permenkes-no-43-tahun-2016-tentang-standar-pelayanan-minimal-kesehatan/
    Disusun Oleh :
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)
    Yemima Chrisella P. (42160029)

    Like

  2. Andyta Kartikawati January 20, 2018 — 9:39 am

    Analisis kebijakan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah.
    A. KONTEK
    Peraturan Bupati Sangau Nomor 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah ini dikeluarkan untuk mewujudkan penerapan jaminan kesehatan nasional yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan kepesertaan semesta sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini penyelenggaran jaminan kesehatan di Kabupaten Sangau dapat semakin baik dan semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang ada merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.
    Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimasksudkan di sini adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Sangau adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesda adalah jaminan perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Sanggau yang tata cara penyelenggaraannya dikelola oleh Unit Penyelenggara Jamkesda dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Peserta Jamkesda Kabupaten Sanggau merupakan warga asli dari Sanggau dibuktikan menggunakan kartu tanda pengenal dan/atau kartu keluarga. Peserta program Jamkesda Kanupaten Sanggau terdiri dari :
    1. Peserta non integrasi
    – Peserta non integrasi adalah penduduk Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu kelurga
    – Setiap peserta non-integrasi berhak memperoleh pelayanan kesehatan perorangan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk didalamnya pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan.
    – Pelayanan kesehatan bagi peserta non-integrasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis yang dimulai dari pelayanan tingkat pertama.
    – Bagi perserta non-integrasi yang perlu mendapat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan harus dilengkapi dengan surat keterangan miskin dari pemerintah desa dan diketahui oleh camat setempat serta telah mendapat pengesahan atau legalisir dari dinassosnakertrans.
    – Biaya jaminan kesehatan bagi peserta non-integrasi dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada PPK melalui unit penyelenggara jamkesda.
    2. Peserta integrasi ke program jaminan kesehatan Nasional
    – Peserta integrasi ke program jaminan kesehatan nasional adalah masyarakat miskin Kabupaten Sanggau yang ditetapkan oleh Dinas Sosnakertrans dan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
    – Pembayaran biaya jaminan kesehatan bagi peseta integrasi ke program jaminan kesehatan nasional berupa pembayaran biaya iuran premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
    B. PROSES
    a. Penyusunan
    1. Rancangan Peraturan Daerah
    Tahap ini dimulai dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Rancangang bisa diajukan oleh kepala daerah di tingkat I oleh Gubernur, untuk tingkat II oleh Bupati atau Walikota. Selain oleh kepada daerah tingkat I dan II, rancangan dapat diajakan oleh DPRD baik di tingkat I maupun II. Dalam kebijakan tentang program penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Sanggau ini rancangan disusun oleh Bupati Kabupaten Sanggau sebagai kepala daerah dan/atau DPRD Kabupaten Sanggau.
    2. Pembahasan
    Setelah melalui tahap rancangan, kebijakan yang akan ditetapkan dibahas oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Sanggau Bersama dengan DPRD.
    3. Peraturan yang telah disetujui akan disahkan oleh Bupati Sanggau sebagai kepada daerah dan sekertaris daerah Kabupaten Sanggau.
    b. Pelaksanaan
    Peraturan ini dilaksanakaan oleh fasilitas kesahatan, mulai dari fasilitas tingkat pertama sampai rujukan. Untuk membantu memudahkan pelaksanaan dibentuk Unit Penyelenggara Jamkesda. Unit Penyelenggara Jamkesda berada dalam lingkup Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan. Tugas Unit Penyelenggara Jamkesda adalah :
    • Menjamin terselenggaranya program Jamkesda sesuai asas dan tujuan penyelenggaraan Jamkesda
    • Mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi Program Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan instansi pemerintah daerah yang terkait
    • Mengelola dan menertibkan administrasi program Jamkesda
    Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penyelenggara Jamkesda mempunyai wewenang untuk:
    • Mengusulkan anggaran program Jamkesda kepada Bupati
    • Melaksanakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK
    • Melaksanakan pembayaran biaya iuran/premi kepada BPJS Kesehatan
    • Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda
    c. Pengawasan
    Dalam melaksanan peraturan tentang program pelaksanaan jaminan kesehatan Kabupaten Sanggau ini perlu dilakukan pengawasan. Pagawasan pada pelaksanaan program Jamkesda dilakukan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda. Unit ini akan melakukan pengawasan sekaligus pengendalian. Proses pengawasan dan pengendalian meliputi :
    a. Pengkoordinasian pelaksanaan program Jamkesda antara Unit Penyelenggara Jamkesda dengan Pemerintah Daerah, PPK, BPJS Kesehatan dan Instansi terkait
    b. Penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
    c. Pengawasan penyelenggaraan program Jamkesda
    d. Pembinaan pelaksanaan program Jamkesda
    Untuk membantu pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Jamkesda ini, Unit Penyelenggara Jamkesda membentuk Tim Penyelenggara Program Jamkesda dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
    C. AKTOR
    Penyusun
    Peraturan bupati sanggau nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah yang kemudian akan membentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan lembaga terkait.
    1. Pemerintah daerah yang termasuk didalamnya bupati Sanggau, sekretaris daerah dan beserta jajarannya.
    2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan mengusulkan sebuat peraturan Bupati kemudian menyusun dalam draft yang dirumuskan oleh SKPD penggagas sesuai bagian tugas dan materi dalam hal ini yang berkaiatan dengan sistem jaminan kesehatan daerah.
    3. Dinas Kesehatan Sanggau dimana bertugas untuk memantau apakah sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku.
    4. Jaminan Kesehatan Daerah terkhususnya lembaga terkait BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebagai yang akan menyesuaikan dengan SOP yang berlaku.
    5. Pemerintahan bagian Hukum dan HAM yang berfungsi untuk mengkoreksi dan mengkaji peraturan yang diusulkan apakah sesuai dengan peraturan hukum dan HAM yang berlaku, melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
    6. Badan legislatif dengan badan eksekutif berfungsi untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah.
    Pelaksana
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sanggau nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah adalah:
    1. Dinas Sosnakertrans (Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kabupaten Sangau yang bertugas untuk mendata pasien yang dinyatakan masyarakat miskin sehingga termasuk dalam peserta integrasi (penerima banyuan iuran).
    2. Jaminan kesehatan daerah yang disebut unit penyelengggara jamkesda bertugas untuk menjamin bahwa program jamkesda telah terselenggara sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan jamkesda dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
    3. Kepala Dinas Kesehatan bertugas untuk memastikan bahwa unit penyelenggara jamkesda telah menjalankan tugas sesuai asas dan tujuan penyelenggaraan jamkesda.
    4. PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termauk didalamnya RSUD Sanggau, Rumah sakit kelas D Pratama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, PMI cabang Sangau , Puskesmas kabupaten Sangau.
    Pengawas
    Pengawasan Peraturan Bupati Sanggau nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah adalah:
    1. Unit penyelenggara Jamkesda yang membentuk Tim Penyelenggara Program Jamkesda dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk memantau program yang telah dilakukan sesuai dengan asas dan tujuan.
    2. Pemerintah Daerah yaitu Bupati sebagai pusat pengaturan yang memantau seluruh kegiatan yang ada didaerah kekuasaan.
    3. BPJS Kesehatan yang memantau apakah semua program berjlanan sesuai dengan perundang-undangan dan tujuan yang berlaku.
    4. Dinas Kesehatan Daerah sebagai bagian yang membawahi segala program yang berkaitan dengan kesehatan di daerah tersebut. Memantau apakah program berjalan sesuai asas dan tujuan yang berlaku.
    D. KONTEKS
    Jaminan kesehatan nasional adalah sebuah pertanggungan yang dijamin oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan dalam bidang kesehatan baikmelakukan pembayaran iuran atau menerima bantuan iuran (dibayar oleh pemerintah). Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan daerah yang seluruh daerahnya tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk di dalamnya daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Menurut peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, tertulis bahwa kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib untuk melaksanakan program strategis nasional, termasuk didalamnya Program JKN-KIS yang merupakan agenda Negara dimana program tersebut merupakan visi, misi dan program prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
    Dengan Jamkesda, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran tersebut dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua BPJS cabang Kalimantan Barat yang mencanangkan bahwa Jaminan Kesehatan harus dioptimalkan dengan semaksimal mungkin untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut pula yang mendasari Pemerintah Sanggau untuk membuat peraturan penyelenggaraan Program Kesehatan Daerah.
    Peraturan Bupati Sanggau tentang Penyelenggaraan Program Kesehatan Daerah mengatur bahwa peserta program Jamkesda ini terdiri dari Peserta Non Integrasi dan Peserta Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta Non Integrasi melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dengan sistem kapitasi dan sistem klai, dimana biaya tersebut akan langsung dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pusat pelayanan kesehatan terkait melalui unit penyelenggaraan Jamkesda. Sedangkan Peserta Integrasi merupakan pasien miskin yang ditetapkan oleh Dinas Sosnakertrans sehingga peserta merupakan penerima bantuan iuran, dimana biaya akan dibayarkan oleh pemerintah. Kedua peserta tersebut sama berkesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan terkait sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan sesuai indikasi medis. Pelayanan Kesehatan yang dimaksudkan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau, Rumah sakit kelas D Pratama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, PMI cabang Sangau , Puskesmas kabupaten Sangau.
    Diharapkan dengan adanya Jaminan Kesehatan Daerah masyarakat Indonesia khusunya dalam hal ini daerah Sanggau, Kalimantan Barat dapat terjaminan kesehatannya, walaupun seluruh hal itu diatur sesuai dengan standar operasional dan peraturan yang berlaku.
    Sumber :
    https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3350885/pemda-diminta-aktif-integrasikan-jamkesda-ke-jkn-kis
    http://thetanjungpuratimes.com/2017/11/29/sinergi-pemda-dalam-program-jkn-kis-bpjs-kesehatan/
    Kelompok :
    Priska Pinki Pesona Kristi / 42160033
    Andyta Kartikawati / 42160034

    Like

  3. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

    ***AKTOR***

    **PENYUSUN**
    1. Menteri Keuangan Republik Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
    2. Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memutuskan dan menetapkan UU Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004.
    3. Direksi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 pasal 8 adalah perancang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
    4. Keterlibatan stakeholder yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan pihak akademisi.

    **PELAKSANA**
    Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan melibatkan empat aktor utama yaitu BPJS Kesehatan, peserta, pemerintah, dan fasilitas kesehatan.
    1. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
    2. Peserta adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mendaftar dan mengiur setiap bulan. Besaran iuran dihitung proporsional terhadap pendapatan hingga batas tertentu, sehingga pekerja yang berpendapatan lebih tinggi wajib membayar iuran lebih besar daripada mereka yang berpendapatan lebih rendah.
    3. Bagi penduduk yang miskin atau tidak mampu, kewajiban membayar iuran diambil alih oleh Pemerintah atau dengan kata lain, Pemerintah membayari iuran.
    4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan timbal balik berupa pemberian imbalan.

    **PENGAWAS**
    Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.

    ***KONTEKS***

    **FAKTOR SITUASIONAL**
    Pengelolaan aset jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial di era pra Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berbeda dengan pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS. UU BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial (DJSN) bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta dan tidak merupakan aset BPJS. Pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS mencakup sumber aset, liabilitas, penggunaan, pengembangan, kesehatan keuangan, dan pertanggungjawaban.

    **FAKTOR STRUKTURAL**

    *POLITIK*
    Besaran persentase Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan DJSN (Pasal 13 ayat (2) PP No. 99 Tahun 2013).

    *EKONOMI*
    DJS adalah dana amanat milik peserta jaminan sosial yang terdiri dari himpunan iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya. Aset DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Modal awal dari Pemerintah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak sebesar dua triliun rupiah yang bersumber dari APBN (Pasal 42 UU No. 24 Tahun 2011). Pemerintah merealisasikan ketentuan ini sebesar 25% pada tahun 2014. Menteri Keuangan mengalokasikan modal awal kepada masing-masing BPJS sejumlah lima ratus juta rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2013 (Pasal 2 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2013 dan Pasal 2 ayat (1) PP 83 Tahun 2013).

    **FAKTOR BUDAYA**
    *KERAGAMAN*
    Program JKN mempersatukan seluruh kelompok masyarakat dari berbagai strata ekonomi dan sosial untuk bergotong-royong membiayai pelayanan kesehatan dengan membayar iuran rutin setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Dengan JKN, diharapkan tidak ada seorang warga pun akan jatuh miskin dan kehilangan martabatnya karena sakit dan tidak mampu membiayai pengobatan.

    *STIGMA*
    Penyelenggaraan program yang melibatkan transaksi uang antar para pelakunya, Program JKN rawan terjadi pelanggaran, bahkan kecurangan.

    FAKTOR INTERNASIONAL
    Laporan keuangan perlu disesuaikan dengan UU SJSN dan UU BPJS serta mengacu pada standar akuntansi keuangan internasional yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Jaminan Sosial. Terkait pajak, sesuai praktik terbaik internasional, penyelenggaraan Jaminan Sosial seharusnya dibebaskan dari pajak.

    http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/aset-dan-liabilitas_132
    http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/556

    ***PROSES***

    **PENYUSUNAN**
    Kebijakan ini dibuat dalam rangka mengatur dan menjamin kesehatan aset keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penyusunannya kebijakan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
    Penyusunan kebijakan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang telah memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selaku penanggung jawab tertinggi dari pemerintahan, direksi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang bertanggung jawab dalam menyusun dan mengontrol dilaksanakannya peraturan, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan beberapa stakeholder yang bekerjasama yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang kesehatan seperti IDI, PERSI, dan pihak akademisi.
    *TOP-DOWN*

    **PELAKSANAAN**
    Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.02/2016 Tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, melibatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan, kemudian dibantu oleh pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat maupun daerah, dan melibatkan masyarakat untuk pelaksanannya.
    Manajemen kesehatan asset keuangan BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi penghitungan asset yang berdasarkan pada rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi, rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar; dan rasio Ekuitas terhadap Liabilitas, yang kemudian dihitung dan dilaporkan.
    *TOP-DOWN*

    **PENGAWASAN**
    Pelaporan dan pengawasan diperlukan dalam setiap kebijakan sebagai bukti bahwa kebijakan telah dilaksanakan dan sebagai bentuk evaluasi diperiode selanjutnya. Pelaporan dari asset keuangan BPJS Keteganakerjaan dibuat dalam periode bulanan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. . Laporan tersebut paling sedikit memuat tentang laporan posisi keuangan, kinerja atau aktivitas keuangan dan perhitungan rasio yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Evaluasi oleh Menteri keuangan didapatkan berdasarkan laporan yang sudah dikerjakan oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya.
    *TOP-DOWN*

    ***KONTEN***
    BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.
    Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kesehatan keuangan asset BPJS Ketenagakerjaan, yang diukur berdasarkan rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi, rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar; dan rasio Ekuitas terhadap Liabilitas. Pengukuran tersebut nantinya akan dimuat dan disatukan dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang akan dievaluasi setiap bulannya oleh Menteri Keuangan. Laporan keuangan BPJS ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari pengawasan dan pelaporan pertanggung jawaban dari pihak BPJS kepada pemerintah. Apabila berdasarkan laporan keuangan tersebut terdapat besaran yang tidak sesuai dari seharusnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk melakukan dan menyusun rencana tindakan penyehat keuangan dana tau memberikan penjelasan pada laporan keuangan tersebut setiap bulannya. Penyehatan keuangan yang disusun tersebut digunakan untuk perencanaan laporan dan tindakan yang bias digunakan untuk bulan kedepannya.

    Disusun oleh
    Annisa Cintyaning (42160031)
    Teresa Nadia I. (42160032)

    Like

  4. Natanael Rhesa Santoso January 20, 2018 — 12:30 pm

    Analisa Kebijakan Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Imunisasi

    1. Konten Kebijakan
    Upaya dalam mencegah timbulnya suatu penyakit dapat dilakukan dengan cara imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan / meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga, bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Program imunisasi merupakan program wajib dari pemerintah yang telah diatur dalam sebuah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang kemudian terbentuk dalam suatu kebijakan mengenai penyelenggaran imunisasi nomor 12 tahun 2017. Kebijakan ini melingkupi jenis imunisasi yang digunakan, penyelenggaraan imunisasi program, penyelenggaran imunisasi pilihan, pemantauan dan penanggulan KIPI, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
    Berdasarkan jenis imunisasi, imunisasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program yang termasuk didalamnya antara lain imunisasi rutin, tambahan serta imunisasi khusus. Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin dan jadwal yang telah ditentukan. Imunisasi rutin yang masuk dalam kelompok imunisasi program dibagi lagi menjadi 2 yaitu dasar dan lanjutan. Imuniasai dasar mulai diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada usia sekolah dasar pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) dan pada WUS. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit pada situasi tertentu seperti keberangkatan calon jemaah haji, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu
    Penyelengaraan imunisasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan imunisasi terdiri atas perencanaan, penyedia distribusi logistic, penyimpanan dan pemeliharaan logistic, penyediaan tenaga pengelila, pelaksanaan pelayanan pengelolaan limbah dan pemenatauan serta evaluasi. Pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara masal maupun perseorangan. Setiap pelayan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan wajib menggunakan vaksin yang digunakan oleh pemerintah pusat. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanki teguran tertulis dan pencabutan izin. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sekelompok maupun seseorang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Pada imunisasi dapat terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang merupakan kejadian medic yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Pasien yang mengalai gangguan kesehatan akibat KIPI dapat diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian.
    Seluruh kegiatan imunisasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Pelaksanan pelayanan imunisasi dapat dilakukan kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor keehatanku atau buku rekam medis. Setiap pencatatan dan pelaporan kegiatan imunisasi di faskes swasta wajib di laporkan setiap bulan ke puskesmas wilayahnya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan imunisasi dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.
    2. Proses Kebijakan
    Pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian seluruh bangsa tak terkecuali Indonesia. Keberhasilan suatu pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam menunjang suatu pembangunan kesehatan salah satu yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit menular yang dapat dicegah anatara lain adalah dengan imunisasi. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 telah tertulis bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya mencegah penyakit menular yang merupakan suatu kegiatan prioritas oleh kementrian kesehatan, sebagai bentuk nyata tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena pertimbangan tersebut pemerintah khususnya kementrian kesehatan menyusun suatu kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi.
    Terselenggaranya imunisasi sebaiknya dimulai pada tahap perencanaan. Perencanaan disusun secara berjenjang mulai dari puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Perencanaan dapat dimulai dari penentuan sasaran, kebutuhan logistic, dan perencanaan pendanaan. (Bottom-up)
    Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah penyediaan dan distribusi logistic dimana yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penyedia vaksin bertanggung jawab dalam pengiriman dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, yang dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota yang kemudian tahap selanjutnya diambil oleh pihak puskesmas yang nantinya sampai dengan tingkat pelayanan. (Top-Down)
    Pelaksanaan imunisasi dapat dilaksanakan secara massal maupun perorangan. Imunisasi dapat diberikan melalui fasilitas pemerintah maupun swasta, antara lain rumah sakit pemerintah, Puskesmas, instalasi pelayanan kesehatan di pintu masuk Negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS) seperti rumah sakit swasta, praktek dokter, praktek bidan, dan Klinik swasta. Selain itu pelayan imunisasi dapat juga dilaksanakan diluar gedung seperti posyandu, pos pelayanan Imunisasi, di sekolah, atau kunjungan rumah. Dalam pelaksanaan imunisasi diperlukan petugas professional kesehatan yang sudah terlatih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Sehingga dinas kesehatan melakukan pembinaan dan supervise pada UPKS sesuai wilayah yang didelegasikan melalui puskesmas. (Top-Down)
    Terselenggranya suatu program tidak terlepas dari kegiatan pemantuan agar kegiatan masing-masing dapat sesuai dengan ketentuan dari program. Selain itu pemantauan ininjuga bertujuan untuk menilai kualitas dan kunatitas pelayanan imunisasi. Hal ini dilakukan juga secara berjenjang sesuai laporan dari pihak swasta maupun pemerintah, puskesmas, pemerintah daerah, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan pemerintahan pusat. (Bottom-Up).
    Evaluasi adalah untuk mengetahui hasil ataupun proses kegiatan bila dibandingkan dengan target atau yang diharapkan. Beberapa macam kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dalam Imunisasi. Evaluasi dimulai dari data dan pelaporan yang dicatat oleh pihak puskesmas yang telah dianalisis. Data olahan puskesmas tersebut nantinya akan disampaikan kepada instansi diatasnya antara lain pemerintah daerah, dinas kesehatan kab/kota, dinas kesehatan provinsi, yang pada tahap akhir diterima oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementrian kesehatan. (Bottom-Up)

    3. Actor kebijakan pelaku penysunan pelaksanaan pengawasan, kelompok (individu maupun lembaga)
    – Penyusunan
     Pemerintah Pusat
     Pemerintah Daerah Provinsi
     Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
     Menteri Kesehatan
     Direktorat Jenderal Kementrian Kesehatan
    – Pelaksanaan
     Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan jajarannya
    bertanggung jawab untuk:
     Menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin untuk
    pelayanan imunisasi rutin dan tambahan,
     Menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi
    Program
     Menyediakan tenaga pengelola program dan logistik untuk program
    penyelenggaraan imunisasi di wilayahnya masing – masing.
     Menyediakan dan mendistribusikan: Cold chain (Beserta perlatan pendukungnya),
    vaksin, ADS, Safety box, Dokumen pencatatan pelayanan imunisasai. Dokumen
    suhu penyimpanan vaksin, dan dokumen pencatatan logistik
     Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana pelayanan
    imunisasi
     Fasilitas kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dll) sebagai tempat pelaksanaan
    pelayanan imunisasi
    – Pengawasan
     Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
    kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi
    penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala.

    4. Konteks Kebijakan
    Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (double burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi.
    Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.
    Penyelenggaraan Imunisasi di Indonesia mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara lain:
    1. WHO melalui WHA tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020
    menetapkan cakupan Imunisasi nasional minimal 90%, cakupan Imunisasi di
    Kabupaten/Kota minimal 80%,- 33 – eradikasi polio tahun 2020, eliminasi campak dan
    rubela serta introduksi vaksin baru;
    2. Mempertahankan status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN);
    3. Himbauan dari WHO dalam global health sector strategy on viral hepatitis 2030 target
    eliminasi virus hepatitis termasuk virus hepatitis B;
    4. WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang Joint Statement on the Use of Autodisable
    Syringe in Immunization Services;
    5. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan
    Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tertanggal 25 Agustus 1990, yang berisi antara lain
    tentang hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar;
    6. The Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 yang meliputi goal 4: tentang
    reduce child mortality,
    7. Resolusi Regional Committee, 28 Mei 2012 tentang Eliminasi Campak dan Pengendalian
    Rubela, mendesak negara-negara anggota untuk mencapai eliminasi campak pada tahun
    2015 dan melakukan pengendalian penyakit rubela;
    8. WHO-UNICEF tahun 2010 tentang Joint Statement on Effective Vaccine Management
    Initiative

    Natanael Rhesa Santoso 42160025
    Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi 42160026

    Like

  5. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016
    TENTANG
    PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN
    DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

    1. KONTEN/ISI
    Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman ini dapat digunakan untuk beberapa ruang lingkup antara lain (1) perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatan pemerintahan daerah; (2) tugas dan fungsi dinas kesehatan daerah; (3) struktur organisasi dan nomenklatur dinas kesehatan
    daerah; (4) kualifikasi jabatan; dan (5) jabatan fungsional.

    Berdasarkan pedoman teknis ini pembentukan perangkat daerah akan dilakukan berdasarkan asas (1) urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; (3) efisiensi; (4) efektifitas;
    (5) pembagian habis tugas; (6) rentang kendali; (7) tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Sementara itu krite tipologi dalam menentukan tipe perangkat daerah dibagi menjadi umum (20%) dan
    teknis (80%). Umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Sedangkan teknis terdiri dari jumlah dan kepadatan penduduk. Dinas daerah nantinya akan dibagi menjadi 3 tipe. (1) Tipe A, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja berat; (2) Tipe B, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja sedang; (3) Tipe C, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja kecil. Kedudukan dan jabatan juga diatur dalam pedoman teknis ini. Dikatan bahwa dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota akan dipimpin oleh masing masing kepala dinas dan semua akan bertanggung jawab kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui sekretaris daerah.
    Rumpun fungsi akan dikelompokan sesuai dengan kewenangan masing masing. Disini diatur pembagian rumpu fungsi dalam 3 bagian, yaitu (1) Penyelenggaran upaya kesehatan primer (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan (3) Pelayan penerbitan izin dan klarifikasi Rumah Sakit. Tugas dan fungsi menjadi perumusan kebijakan yang selanjutnya, dimana hal ini disesuaikan dengan tipe tipe setiap dinas. Hal ini juga akan disesuaikan dengan jabatan masing masing, seperti sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, Struktural juga termasuk sesuai dengan tipe dinas. Dinas A akan memiliki 1 sekretariat dengan 4 kepala bidang, dinas B akan memiliki satu secretariat dengan 3 kepala bidang, dan tipe c memiliki 1 sekretariat dan 2 kepala bidang. Dimana Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan nomenklatur seksi pada Dinas Kesehatan tipe A, B, dan C, sesuai kebutuhan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan nomenklatur seksi yang mempunyai karakteristik sama. Berdasarkan hal tersebut maka jabatan struktural yang akan dibutuhkan adalah Kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, kepala bidang, kepala seksi. Dan kepala sub bagian dinas kesehatan yang akan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ada.
    2. PROSES
    Penyusunan
    Kebijakan kesehatan ini disusun atas dasar untuk mencapai kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di pusat dan daerah. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menteri Kesehatan juga berperan dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan ini. Dalam proses penyusunan, kebijakan ini diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomeklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

    Pelaksanaan
    Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah masing-masing, yaitu:
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi oleh perangkat daerah provinsi yang merupakan unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
    Pemerintah daerah yaitu kepala daerah berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
    UPT (Unit Pelaksana Teknis) dinas daerah provinsi/kabupaten/kota melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain UPT dinas daerah terdapat juga UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
    Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala-kepala dinas kesehatan di masing-masing daerah tersebut bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    Pengawasan
    Sebagai wujud evalusi, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan terhadap pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yaitu menteri kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yaitu gubernur/bupati/wali kota mendapat laporan dari kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota melalui sekretaris daerah.

    3. AKTOR KEBIJAKAN
    Penyusun
    Penyusun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan individu, yaitu:
    1. Menteri Kesehatan
    2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selain itu, penyusunan kebijakan ini juga diperankan oleh lembaga yaitu Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan terebut.

    Pelaksana
    Pelaksana kebijakan ini yang merupakan individu, antara lain:
    1. Kepala daerah
    2. Gubernur
    3. Bupati/wali kota
    4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
    5. Sekretaris daerah
    Dalam pelaksanaan kebijakan ini, aktor individu juga didukung oleh aktor lembang, antara lain:
    1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
    4. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota
    5. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
    6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah
    7. Dinas kesehatan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas:
    • Sekretariat terdiri dari subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat; subbagian keuangan dan pengelolaan aset; dan subbagian hukum, kepegawaian, dan umum.
    • Bidang kesehatan masyarakat terdiri atas seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, seksi promosi dan pemberdayaan masyarkat, dan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
    • Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri atas seksi surveilans dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
    • Bidang pelayanan kesehatan terdiri atas seksi pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan seksi pelayanan kesehatan tradisional.
    • Bidang sumber daya kesehatan terdiri atas seksi kefarmasian, seksi alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), dan seksi sumber daya manusia kesehatan.
    Masing-masing bidang dan seksi diatas dipimpin oleh kepala bidang dan kepala seksi yang melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang menjadi lingkup tugasnya.

    Pengawas
    Pengawas pelaksanaan kebijakan ini yang merupakan individu, antara lain:
    1. Presiden
    2. Wakil Presiden
    Dalam melaksanakan tugas pengawasan, aktor individu dibantu oleh lembaga yaitu:
    1. Pemerintah pusat
    2. Pemerintah daerah

    4. KONTEKS KEBIJAKAN
    Dalam rangka mencapai kinerja yang optimal diperlukan penyelarasan dalam teknis pengorganisasian dinas kesehatan baik provinsi dan kabupaten/kota. Dengan terciptanya penyelarasan ini tugas dan fungsi dalam dinas kesehatan menjadi jelas, hal ini dapat menciptakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintah bidang kesehatan di pusat dan daerah.
    Salah satu kebijakan yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah. KMK ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dalam hal kebutuhan serta perkembangan hukum sehingga memerlukan pembaharuan lagi.

    Disusun oleh:
    Alfeus Grady C. (42160027)
    Aninditya Cahyarani Sunarso (42160028)

    Like

  6. Anindya Rachma Isnawan January 20, 2018 — 5:34 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

    1. Konten Kebijakan

    1.1. Administratif
    Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan atau SPM Bidang Kesehatan merupakan sebuah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat secara minimal. Didalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ini dibagi menjadi 12 bagian yaitu :
    a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
    b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
    c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;
    d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
    l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

    Setiap bagian tersebut telah dijabarkan mengenai kriteria standart pelayanan, definisi operasional capaian kinerja, rumus dan contoh penghitungan kinerja, target pencapaian kinerja, langkah langkah kegiatan, teknik penghitungan pembiayaan, monitor dan evaluasi, sumber daya manusia, serta sumber referensi yang diambil untuk menentukan kebijakan tersebut.

    1.2. Perintah/larangan
    Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka peraturan – peraturan mengenai standart pelayanan minimal bidang kesehatan yang sudah berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, pada kebijakan ini memerintahkan untuk setiap pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart minimal dan menghitung prosentase capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart selama kurun waktu 1 tahun.

    1.3. Sanksi
    SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

    2. Proses Kebijakan
    2.1. Penyusunan
    Penyusunan kebijakan ini dimulai dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan yang ingin membuat suatu standart pelayanan kesehatan agar setiap warga Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan minimal yang sama di setiap daerah. Kemudian Kementerian Kesehatan membuat pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai standart pelayanan bidang kesehatan. Pedoman tersebut akhirnya disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
    *TOP Down*

    2.2. Pelaksanaan
    Pelaksanaan kebijakan ini dimulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota memahami isi kebijakan tersebut. Setelah itu Pemerintah Daerah bekerja sama dengan beberapa sektor baik dari sektor kesehatan atau sektor non kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di daerahnya sesuai dengan standart minimal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam prosesnya akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan pelayanan kesehatan. Evaluasi akan dilakukan selama satu tahun berdasarkan data perhitungan capaian perhitungan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan sesuai standart. Apabila capaian perhitungan kurang dari target yang ditentukan, maka akan dilakukan analisis untuk mencari penyebabnya. Hasil dari analisis dan pemecahannya akan diterapkan agar nilai capaian perhitungan kinerja dapat sesuai target di tahun berikutnya.
    *Top Down*

    2.3. Pembinaan dan Pengawasan
    Pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini akan dilakukan secara terkoordinir antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemendagri dan Bappenas akan berfungsi sebagai kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum, terutama dalam konteks lintas sektor. Kemenkes akan lebih kearah pembinaan dan pengawasan secara teknis sementara koordinasi tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Gubernur.
    *Top Down*

    3. Aktor Kebijakan
    3.1. Penyusun
    Seperti yang telah diketahui, demi meningkatkan kesehatan warga Indonesia maka kebijakan ini dibuat. Adapun penyusun kebijakan tersebut secara individu adalah :
    a. Ketua Menteri Kesehatan Indonesia yang mengesahkan kebijakan
    b. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
    Sedangkan penyusun kebijakan berdasar Lembaga :
    a. Para Menteri Kesehatan Indonesia yang secara Bersama merumuskan dan membentuk kebijakan
    b. Team pembentuk peraturan perundang-undangan
    c. Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dimana mereka secara tidak langsung memberikan aspirasinya mengenai kesehatan sehingga mendorong pemerintah membuat kebijakan ini,

    3.2. Pelaksana
    sebagai penerapan kebijakan ini maka ditetapkan individu dan lembaga sebagai pelaksana kebijakan, diantaranya :
    a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan.
    b. Instansi dan tenaga kesehatan yang secara langsung menghadapi masyarakat dan berinteraksi terhadap kasus-kasus kesehatan sehingga dapat melakukan intervensi mengenai kesehatan masyarakat.
    c. Kader dan Lembaga masyarakat berbasis kesehatan dimana mereka membantu para tenaga kesehatan dalam mengontrol kesehatan di lingkungannya
    d. Tokoh ulama dan kepala daerah seperti kepala desa/dusun atau ketua RT/RW yang dipandang dalam masyarakat. Tokoh – tokoh inilah yang menjadi tombak untuk mengajak dan mendorong masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya
    e. Masyarakat sebagai sasaran target sekaligus sebagai pelaksana keberhasilannya standar pelayanan minimal. Disini masyarakat ikut ambil andil dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan baik kesehatan dirinya maupun lingkungannya.

    3.3. Pengawas
    mengingat bahwa perlu diawasi dalam pelaksanaannya maka pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kelancarannya penerapan kebijakan ini sehingga dalam penerapan undang-undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

    4. Konteks Kebijakan
    Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Bila dikaitkan dengan kesehatan, merupakan kebutuhan dasar untuk mencapai kesehatannya dan untuk menjadikan kehidupannya secara baik. Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dimana pemerintah menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Namun setiap individu juga turut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Maka dari itulah, demi menyetarakan kesehatan di Indonesia, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal.

    Sebagai dasar menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Di dalam peraturan ini mencakup berbagai macam perbedaan susunan dan standar untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan. Pada peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota membahas tentang standar pelayanan minimal yang mengacu pada jenis pelayanan serta indikator kinerja dan target tahun 2010 – tahun 2015. Kebijakan ini menekankan dalam 4 (empat) kelompok besar jenis layanan yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB. Sedangkan dalam peraturan tahun 2016 ini jenis layanan kesehatan ini terbagi secara lebih rinci ke dalam 12 (dua belas) jenis layanan kesehatan dasar, yang didalamnya membahas tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan saat usia produktif, kesehatan saat usia lanjut, penderita DM, Hipertensi, TB, dan orang dengan resiko HIV.

    Perubahan ini tentunya berdasar pada kebutuhan masyarakat yang dinilai dengan adanya indikator, langkah kegiatan, data primer, dan unsur-unsur lainnya dalam standar pelayanan minimal sehingga kebijikan yang dibuat dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang ada. Berkaitan dengan kemampuan kabupaten/kota dalam pencapaian target-target dalam standar minimal, pendanaan dan pembinaan dan pengawasan pada peraturan yang baru ini memang belum terlihat, namun akan disusun kemudian untuk melengkapi dan lebih menyempurnakan kembali dari peraturan sebelumnya. Peraturan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini, tentunya diharapkan dapat membuat sebuah perubahan yang lebih baik dalam bidang kesehatan secara nasional sesuai dengan perencanaan dan pembangunan kesehatan di masing-masing daerah.

    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/17022700005/inilah-perubahan-standar-pelayanan-minimal-spm-bidang-kesehatan-.html
    http://dinkes.lomboktengahkab.go.id/2017/04/20/standar-pelayanan-minimal-bidang-kesehatan/
    https://arali2008.wordpress.com/2017/03/24/membaca-permenkes-no-43-tahun-2016-tentang-standar-pelayanan-minimal-kesehatan/

    Disusun Oleh :
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)
    Yemima Chrisella P. (42160029)

    Like

  7. CHINTHIA LILIANY January 20, 2018 — 5:39 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
    Guna memenuhi hak setiap orang untuk sehat dan mewujudkan masyarakat yang sehat pula, maka dibentuklah Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
    Pemerintah, terutama para pemangku kepentingan BPJS, ingin melakukan perubahan yang komprehensif. Materi yang direvisi antara lain kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan untuk peserta yang mengalami gangguan kesehatan karena hobi.Menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial , Chazali Situmorang bahwa Klausula yang terakhir ternyata multitafsir, dan akan dibenahi lewat revisi Perpres. Selain itu, bayi dari orang tua peserta PBI akan otomatis menjadi peserta PBI. Ini akan ditegaskan kembali meskipun sudah disinggung dalam PP No. 101 Tahun 2012 tentang PBI. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan dimasukkan dalam revisi Perpres. Program yang identik dengan Presiden Jokowi ini akan dimasukkan sebagai bagian dari sistem jaminan nasional.
    Revisi Perpres Jamkes juga akan memperjelas peran BPJS Kesehatan dalam kendali mutu dan biaya. Selama ini kendali mutu dan biaya jadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan perlu berperan aktif guna mendorong optimalisasi pelayanan. Sistem rujukan dibagi per region. Rujukan regional dibentuk setidaknya di tingkat provinsi, menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Itu berarti besaran tarif pelayanan juga disesuaikan dengan kemampuan region. Ini berbeda dari kebijakan saat ini dimana besaran tarif dipukul rata untuk semua wilayah sehingga tidak semua rumah sakit (RS) meraih untung. Dalam asuransi kesehatan, yang paling penting adalah keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Oleh karenanya, antara besaran iuran dan manfaat yang diterima peserta harus sesuai.
    Adanya pergeseran kebutuhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga perlu mengganti beberapa ketentuan dan ditetapkanlah Perubahan Kedua Atas atas Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Yang termasuk peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan dan telah membayar iuran. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Banyak manfaat dari adanya Jaminan Kesehatan, diantaranya mendapat pelayanan imunisasi rutin, keluarga berencana, penyuluhan kesehatan perorangan, skrining kesehatan, dan pelayanan kesehatan lain yang termasuk dalam ketentuan Jaminan Kesehatan.
    Dalam kebijakan ini terdapat 38 perubahan. Isi kebijakan ada yang ditambahkan maupun dihapuskan. Perubahan yang ada mulai dari penambahan definisi Kecurangan dalam Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peserta Program Jaminan Kesehatan, siapa saja anggota keluarga yang tertanggung, ketentuan kepesertaan dan pertanggungan iuran, besaran iuran yang dibayarkan, pelayanan kesehatan yang dijamin, dan pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
    Dimana konten yang tidak ada dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah ketentuan terkait kecurangan pelaksanaan program. Kecurangan yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyaknya nominal perputaran uang pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ini dapat memicu peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dibuat juga kebijakan oleh Menteri mengenai Sistem Pencegahan Kecurangan.
    Selain penambahan konten kecurangan di atas, terdapat beberapa pasal atau ayat yang dihapuskan. Beberapa diantaranya adalah ayat 3 dan 4 Pasal 17A terkait Pembayaran Iuran, Pasal 27B dan 28 terkait koordinasi manfaat untuk peserta, dan ayat 4 Pasal 40 terkait penarikan biaya oleh fasilitas kesehatan.
    Berikut orang-orang yang terlibat dalam kebijakan ini :
    • Presiden
    • Menteri Kesehatan
    • Menteri Hukum dan hak asasi manusia
    • Menteri keuangan
    • Pemerintah Daerah: Gubernur, Bupati, walikota
    • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
    • Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota
    • BPJS
    • Komite Nasional : BPOM, Kemenkes, BKKBN,BPJS
    • Dewan pengawas RS
    • PBI jaminan kesehatan : orang miskin dan yang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan
    • Peserta : orang termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran
    Contoh : PNS, anggota TNI, anggota POLRI , pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPR, pegawai swasta,investor, veteran, perintis kemerdekaan, janda duda
    • Pemberi kerja : pengusaha, badan hukum
    • Anggota keluarga
    • Fasilitas pelayanan Kesehatan: Puskesmas, RS

    Proses kebijakan terdiri dari penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan ini disusun oleh Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sekretariat Kabinet RI. Kemudian kebijakan ini dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pemberi pelayanan kesehatan terdiri atas Puskesmas, Rumah Sakit, termasuk tenaga medis dan non medis. Pemerintah yang terlibat termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota, beserta perangkat daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya pengawasan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam upaya pengawasan dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, perhimpunan/ asosiasi perumahsakitan, dan/atau organisasi profesi. Selain itu, dalam bidang ketenagakerjaan diawasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
    Sumber :
    http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5519fe6df01ce/pemerintah-revisi-perpres-jaminan-kesehatan

    Disusun oleh :
    Chinthia Liliany 42160035
    Gloria Karina 42160036

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close