perut ibu hamil besar

Determinan Sosioekonomi Suplementasi Zat Besi pada Ibu Hamil di India

oleh Yoseph Leonardo Samodra

 

Kesehatan ibu adalah masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang. Kematian ibu, kematian anak, dan bayi dengan berat lahir rendah adalah indikator outcome utama dari kesehatan ibu. Sedangkan indikator input mencakup asuhan prenatal (sebelum melahirkan), asuhan postnatal (setelah melahirkan), dan pengendalian kesuburan. Pada asuhan prenatal, suplementasi besi adalah salah satu komponen penting pada kesehatan ibu di negara berkembang (Khan, 2013).

Jika seorang ibu hamil ditemukan memiliki kadar hemoglobin (Hb) < 11 g/dL, maka ibu tersebut mengalami anemia dan harus diteliti kemungkinan penyebabnya terkait efek yang mungkin ditimbulkannya. Anemia dapat meningkatkan risiko terjadinya terhambatnya pertumbuhan janin dalam rahim, berat lahir rendah, lingkar kepala kecil, dan kelahiran prematur (Khan, 2013). Di seluruh dunia, diperkirakan sebanyak 20% kematian ibu disebabkan secara langsung oleh anemia yang sudah menimbulkan komplikasi, dan sebanyak 50% kematian ibu dipengaruhi secara tidak langsung oleh anemia (Mithra, et al., 2013).

Baca juga: Hubungan Anemia Besi dengan BBLR

Secara umum, 50% kasus anemia adalah anemia defisiensi besi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi dan terhambatnya penyerapan besi dalam tubuh. Kondisi ini diperparah pada masa kehamilan dengan meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Titaley, et al., 2014). Kebutuhan yang tinggi ini sulit dipenuhi hanya melalui diet makanan tinggi zat besi. Sehingga ibu hamil direkomendasikan untuk rutin mendapatkan suplementasi besi setidaknya selama tiga bulan (Khan, 2013).

Di India, 51,2% ibu hamil menderita anemia, 34,9% tergolong dalam anemia ringan, 14,6% anemia sedang, dan 1,7% anemia berat. Pemberian suplemen zat besi pada ibu hamil adalah strategi yang diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari anemia defisiensi besi. Pemberian tablet berisi zat besi dan asam folat untuk ibu hamil adalah bagian integral dari pelayanan Program Kesehatan Anak dan Reproduksi. Program ini merekomendasikan agar seorang ibu hamil mengonsumsi 100 tablet zat besi dan asam folat selama kehamilannya (Khan, 2013).

perut ibu hamil besar

World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan suplementasi zat besi dan asam folat untuk mengurangi risiko defisiensi besi pada ibu hamil. Banyak negara berkembang termasuk India memiliki sistem pembagian suplemen zat besi dan asam folat.

Di India, 75% ibu hamil menggunakan asuhan prenatal, 52% kelahiran dibantu oleh petugas kesehatan yang terampil, dan hanya 48% ibu hamil yang mendapatkan suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan. Tingkat kesuburan remaja (kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun) adalah 77. Faktor-faktor ini kemungkinan berperan besar dalam tingginya tingkat kematian ibu yang mencapai 200 per 100000 kelahiran hidup (Khan, 2013).

Dari 16 variabel yang diteliti, 8 variabel tidak menunjukkan efek bermakna pada suplementasi zat besi yang cukup, yaitu:

  1. Pernah melakukan aborsi
  2. Status pekerjaan suami
  3. Suami tinggal serumah
  4. Jenis kelamin kepala keluarga
  5. Struktur keluarga (keluarga inti atau keluarga besar)
  6. Status pekerjaan
  7. Tingkat pendidikan suami
  8. Perlindungan asuransi kesehatan

Sedangkan 8 di antaranya tampak sebagai determinan penting suplementasi zat besi yang cukup pada ibu hamil di India, yaitu:

  1. Usia saat pernikahan pertama
  2. Tingkat pendidikan
  3. Urutan kelahiran anak
  4. Usia suami
  5. Kehadiran suami saat kunjungan asuhan prenatal
  6. Indeks kemakmuran
  7. Penentu keputusan atas kesehatan ibu hamil
  8. Lokasi tempat tinggal.

Usia adalah determinan penting dalam health-seeking behavior dari perspektif sosial. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, informasi, dan mobilitas (Khan, 2013). Hal ini juga ditunjukkan oleh penelitian lain bahwa ibu berusia di atas 25 tahun lebih patuh mengonsumsi suplemen zat besi dibandingkan yang berusia 25 tahun ke bawah (Mithra, et al., 2013).

Tingkat pendidikan juga adalah determinan penting dari health-seeking behavior. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin besar juga pengaruhnya. Salah satu penjelasannya adalah wanita berpendidikan akan mencari asuhan prenatal dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan layanan kesehatan untuk mempertahankan kesehatannya. Tradisi di masyarakat yang dapat menghambat suplementasi zat besi yang cukup dapat diatasi dengan peningkatan pendidikan pada wanita (Khan, 2013). Satu penelitian di Indonesia mendapatkan hasil sebaliknya, yaitu tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu multigravida dan kepatuhan minum suplemen zat besi (Handayani & Rumiyati, 2014).

Lebih lanjut, pendidikan memiliki dampak pada perilaku seseorang terkait kesehatan. Pendidikan dapat meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan dan kepercayaan diri. Wanita berpendidikan akan lebih cenderung melakukan tindakan preventif, karena mereka lebih memiliki kontrol dalam hidupnya. Posisi mereka memungkinkan untuk menentukan kesehatannya dan kesehatan anak-anaknya (Khan, 2013).

Penjelasan lain adalah pendidikan meningkatkan kesadaran secara menyeluruh mencakup tentang kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan. Pengaruh norma budaya dan kepercayaan tradisional (termasuk keterlibatan suami dan pihak keluarga suami) terkait pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada wanita berpendidikan tinggi dan berusia lebih tua dibandingkan pada wanita berpendidikan rendah dan berusia muda (Khan, 2013).

Status pekerjaan berfungsi sebagai katalis untuk otonomi, pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga, mobilitas, interaksi sosial, dan kekuatan finansial. Selain itu, status pekerjaan juga meningkatkan kesadaran, keterjangkauan, dan informasi mengenai penyedia layanan kesehatan. Wanita yang bekerja lebih percaya diri dalam berurusan dengan penyedia layanan kesehatan (Khan, 2013).

Urutan kelahiran anak memiliki hasil yang signifikan, mempengaruhi (secara negatif) suplementasi zat besi yang cukup. Wanita yang telah memiliki banyak anak memiliki kecenderungan yang rendah terkait pelayanan kesehatan maternal. Penjelasan yang mungkin adalah saat kehamilan terdahulu ibu lebih berhati-hati dan berusaha mencari pelayanan kesehatan maternal. Namun seiring bertambahnya pengalaman dan kepercayaan diri dari kehamilan sebelumnya mereka akan merasa kurang memerlukan pelayanan kesehatan maternal (Khan, 2013).

Usia suami meningkatkan peluang suplementasi zat besi yang cukup. Lebih lanjut, kehadiran suami saat kunjungan asuhan prenatal juga memiliki efek yang baik, sehingga seharusnya suami harus menambah perhatian saat istrinya hamil. Untuk itu diperlukan transformasi pada norma budaya di India dan Asia Selatan pada umumnya (Khan, 2013).

Para suami seringkali malu untuk mendampingi istrinya saat kunjungan asuhan prenatal. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran dan informasi mengenai keuntungan asuhan prenatal di kalangan suami (Khan, 2013). Upaya yang memotivasi keterlibatan suami dalam program kesehatan, misalnya pada kelas ibu hamil atau melalui program penyuluhan pada saat pertemuan masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif (Titaley, et al., 2014).

Indeks kemakmuran menunjukkan status sosioekonomi di tingkat rumah tangga. Semakin tinggi nilai indeks kemakmuran maka peluang suplementasi zat besi yang cukup semakin rendah. Penjelasan yang mungkin adalah ibu dari rumah tangga dengan status sosioekonomi tinggi tidak membutuhkan suplementasi sebanyak yang dibutuhkan ibu dengan status sosioekonomi rendah, karena status kesehatannya sudah baik (Khan, 2013).

Penentu keputusan atas kesehatan ibu hamil digolongkan berdasarkan apakah yang menentukan keputusan hanya istri, hanya suami, suami dan istri (keputusan bersama), atau orang lain yang memutuskan. Bila yang menentukan keputusan hanya suami peluang suplementasi zat besi yang cukup akan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lainnya. Hal ini nampaknya bertentangan dengan efek pemberdayaan wanita di rumah tangga. Secara teori seharusnya jika hanya istri yang menentukan keputusan akan memberikan efek yang paling kuat. Perlu diingat bahwa suami dan istri terikat oleh ikatan struktural dan emosional yang kuat, sehingga memengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga (Khan, 2013).

Lokasi tempat tinggal dibagi dalam kategori berdasarkan besaran ukuran kependudukannya menjadi: kota besar/ibukota, kota kecil, town, dan pedesaan. Semakin besar ukuran kotanya, maka peluang suplementasi zat besi yang cukup akan semakin besar pula. Kesenjangan semacam ini adalah hal yang lazim dijumpai di seluruh kawasan Asia Selatan (Khan, 2013).

Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur kesehatan di kota kecil, town, dan pedesaan dibandingkan dengan kota besar/ibukota. Bagi masyarakat yang tinggal di tempat terpencil dengan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, pengobat tradisional masih memiliki peranan yang penting selama periode kehamilan dan pesalinan (Titaley, et al., 2014). Kesenjangan penghasilan juga terjadi dengan pola sebaran wilayah yang sama. Di sisi lain, penduduk kota besar/ibukota memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap kesadaran, pendidikan, dan informasi (Khan, 2013).

Penduduk pedesaan juga masih memegang erat tradisi dan metode konvensional dalam menangani masalah kesehatan, terlebih kaum perempuan yang harus lebih tunduk terhadap tradisi karena tuntutan norma sosial (Khan, 2013). Contohnya terdapat kepercayaan yang melarang mengonsumsi obat-obatan selama kehamilan, dan adanya ketakutan bahwa mengonsumsi zat besi selama kehamilan akan meningkatkan darah terlalu banyak atau menghasilkan bayi berukuran besar, sehingga proses persalinan akan menjadi lebih sulit (Mithra, et al., 2013). Hal serupa juga ditemukan di Indonesia (Titaley, et al., 2014).

Bukti empiris dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi untuk kebijakan kesehatan maternal di India (Khan, 2013):

  • Pendidikan wanita perlu ditingkatkan
  • Keterlibatan suami dalam kesehatan maternal perlu ditingkatkan
  • Rumah tangga harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan ditingkatkan pendapatannya
  • Subsidi, penyediaan asuransi kesehatan, dan program pendukung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maternal dapat menjadi pilihan.

Referensi

Handayani, D., & Rumiyati, E. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Ibu Multigravida dalam Mengonsumsi Tablet Fe di Puskesmas Polanharjo, Klaten. Jurnal KesMaDaSka , 5 (1), 50-54.

Khan, R. E. (2013). Maternal Health Care: The Case of Iron Supplementation in India. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences , 7 (2), 263-275.

Mithra, P., Unnikrishnan, B., Rekha, T., Nithin, K., Mohan, K., Kulkarni, V., et al. (2013). Compliance with iron-folic acid (IFA) therapy among pregnant women in an urban area of south India. African Health Sciences , 13 (4), 880-885.

Titaley, C. R., Wijayanti, R. U., Dachlia, D., Sartika, R. A., Damayanti, R., Ismail, A., et al. (2014). Persepsi Ibu Hamil dan Nifas tentang Anemia dan Konsumsi Tablet Tambah Darah Selama Kehamilan: Studi Kualitatif di Kabupaten Purwakarta dan Lebak. Jurnal Kesehatan Reproduksi , 5 (2), 63-79.

2 thoughts on “Determinan Sosioekonomi Suplementasi Zat Besi pada Ibu Hamil di India

  1. Analisa Kebijakan Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaran Imunisasi

    1. Konten Kebijakan
    Upaya dalam mencegah timbulnya suatu penyakit dapat dilakukan dengan cara imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan / meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga, bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Program imunisasi merupakan program wajib dari pemerintah yang telah diatur dalam sebuah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang kemudian terbentuk dalam suatu kebijakan mengenai penyelenggaran imunisasi nomor 12 tahun 2017. Kebijakan ini melingkupi jenis imunisasi yang digunakan, penyelenggaraan imunisasi program, penyelenggaran imunisasi pilihan, pemantauan dan penanggulan KIPI, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
    Berdasarkan jenis imunisasi, imunisasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program yang termasuk didalamnya antara lain imunisasi rutin, tambahan serta imunisasi khusus. Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin dan jadwal yang telah ditentukan. Imunisasi rutin yang masuk dalam kelompok imunisasi program dibagi lagi menjadi 2 yaitu dasar dan lanjutan. Imuniasai dasar mulai diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada usia sekolah dasar pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) dan pada WUS. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit pada situasi tertentu seperti keberangkatan calon jemaah haji, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu
    Penyelengaraan imunisasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan imunisasi terdiri atas perencanaan, penyedia distribusi logistic, penyimpanan dan pemeliharaan logistic, penyediaan tenaga pengelila, pelaksanaan pelayanan pengelolaan limbah dan pemenatauan serta evaluasi. Pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara masal maupun perseorangan. Setiap pelayan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan wajib menggunakan vaksin yang digunakan oleh pemerintah pusat. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanki teguran tertulis dan pencabutan izin. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sekelompok maupun seseorang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Pada imunisasi dapat terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang merupakan kejadian medic yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Pasien yang mengalai gangguan kesehatan akibat KIPI dapat diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian.
    Seluruh kegiatan imunisasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Pelaksanan pelayanan imunisasi dapat dilakukan kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor keehatanku atau buku rekam medis. Setiap pencatatan dan pelaporan kegiatan imunisasi di faskes swasta wajib di laporkan setiap bulan ke puskesmas wilayahnya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan imunisasi dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.
    2. Proses Kebijakan
    Pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian seluruh bangsa tak terkecuali Indonesia. Keberhasilan suatu pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam menunjang suatu pembangunan kesehatan salah satu yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit menular yang dapat dicegah anatara lain adalah dengan imunisasi. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 telah tertulis bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya mencegah penyakit menular yang merupakan suatu kegiatan prioritas oleh kementrian kesehatan, sebagai bentuk nyata tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena pertimbangan tersebut pemerintah khususnya kementrian kesehatan menyusun suatu kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi.
    Terselenggaranya imunisasi sebaiknya dimulai pada tahap perencanaan. Perencanaan disusun secara berjenjang mulai dari puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Perencanaan dapat dimulai dari penentuan sasaran, kebutuhan logistic, dan perencanaan pendanaan. (Bottom-up)
    Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah penyediaan dan distribusi logistic dimana yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penyedia vaksin bertanggung jawab dalam pengiriman dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, yang dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota yang kemudian tahap selanjutnya diambil oleh pihak puskesmas yang nantinya sampai dengan tingkat pelayanan. (Top-Down)
    Pelaksanaan imunisasi dapat dilaksanakan secara massal maupun perorangan. Imunisasi dapat diberikan melalui fasilitas pemerintah maupun swasta, antara lain rumah sakit pemerintah, Puskesmas, instalasi pelayanan kesehatan di pintu masuk Negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan), Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS) seperti rumah sakit swasta, praktek dokter, praktek bidan, dan Klinik swasta. Selain itu pelayan imunisasi dapat juga dilaksanakan diluar gedung seperti posyandu, pos pelayanan Imunisasi, di sekolah, atau kunjungan rumah. Dalam pelaksanaan imunisasi diperlukan petugas professional kesehatan yang sudah terlatih sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Sehingga dinas kesehatan melakukan pembinaan dan supervise pada UPKS sesuai wilayah yang didelegasikan melalui puskesmas. (Top-Down)
    Terselenggranya suatu program tidak terlepas dari kegiatan pemantuan agar kegiatan masing-masing dapat sesuai dengan ketentuan dari program. Selain itu pemantauan ininjuga bertujuan untuk menilai kualitas dan kunatitas pelayanan imunisasi. Hal ini dilakukan juga secara berjenjang sesuai laporan dari pihak swasta maupun pemerintah, puskesmas, pemerintah daerah, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan pemerintahan pusat. (Bottom-Up).
    Evaluasi adalah untuk mengetahui hasil ataupun proses kegiatan bila dibandingkan dengan target atau yang diharapkan. Beberapa macam kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala dalam Imunisasi. Evaluasi dimulai dari data dan pelaporan yang dicatat oleh pihak puskesmas yang telah dianalisis. Data olahan puskesmas tersebut nantinya akan disampaikan kepada instansi diatasnya antara lain pemerintah daerah, dinas kesehatan kab/kota, dinas kesehatan provinsi, yang pada tahap akhir diterima oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementrian kesehatan. (Bottom-Up)

    3. Actor kebijakan pelaku penysunan pelaksanaan pengawasan, kelompok (individu maupun lembaga)
    – Penyusunan
     Pemerintah Pusat
     Pemerintah Daerah Provinsi
     Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
     Menteri Kesehatan
     Direktorat Jenderal Kementrian Kesehatan
    – Pelaksanaan
     Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan jajarannya
    bertanggung jawab untuk:
     Menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin untuk
    pelayanan imunisasi rutin dan tambahan,
     Menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi
    Program
     Menyediakan tenaga pengelola program dan logistik untuk program
    penyelenggaraan imunisasi di wilayahnya masing – masing.
     Menyediakan dan mendistribusikan: Cold chain (Beserta perlatan pendukungnya),
    vaksin, ADS, Safety box, Dokumen pencatatan pelayanan imunisasai. Dokumen
    suhu penyimpanan vaksin, dan dokumen pencatatan logistik
     Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana pelayanan
    imunisasi
     Fasilitas kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dll) sebagai tempat pelaksanaan
    pelayanan imunisasi
    – Pengawasan
     Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
    kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi
    penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala.

    4. Konteks Kebijakan
    Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (double burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi.
    Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.
    Penyelenggaraan Imunisasi di Indonesia mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara lain:
    1. WHO melalui WHA tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020
    menetapkan cakupan Imunisasi nasional minimal 90%, cakupan Imunisasi di
    Kabupaten/Kota minimal 80%,- 33 – eradikasi polio tahun 2020, eliminasi campak dan
    rubela serta introduksi vaksin baru;
    2. Mempertahankan status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN);
    3. Himbauan dari WHO dalam global health sector strategy on viral hepatitis 2030 target
    eliminasi virus hepatitis termasuk virus hepatitis B;
    4. WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang Joint Statement on the Use of Autodisable
    Syringe in Immunization Services;
    5. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan
    Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tertanggal 25 Agustus 1990, yang berisi antara lain
    tentang hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar;
    6. The Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 yang meliputi goal 4: tentang
    reduce child mortality,
    7. Resolusi Regional Committee, 28 Mei 2012 tentang Eliminasi Campak dan Pengendalian
    Rubela, mendesak negara-negara anggota untuk mencapai eliminasi campak pada tahun
    2015 dan melakukan pengendalian penyakit rubela;
    8. WHO-UNICEF tahun 2010 tentang Joint Statement on Effective Vaccine Management
    Initiative

    Natanael Rhesa Santoso 42160025
    Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi 42160026

    Like

  2. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016
    TENTANG
    PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN
    DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

    1. KONTEN/ISI
    Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman ini dapat digunakan untuk beberapa ruang lingkup antara lain (1) perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatan pemerintahan daerah; (2) tugas dan fungsi dinas kesehatan daerah; (3) struktur organisasi dan nomenklatur dinas kesehatan
    daerah; (4) kualifikasi jabatan; dan (5) jabatan fungsional.

    Berdasarkan pedoman teknis ini pembentukan perangkat daerah akan dilakukan berdasarkan asas (1) urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; (3) efisiensi; (4) efektifitas;
    (5) pembagian habis tugas; (6) rentang kendali; (7) tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas. Sementara itu krite tipologi dalam menentukan tipe perangkat daerah dibagi menjadi umum (20%) dan
    teknis (80%). Umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Sedangkan teknis terdiri dari jumlah dan kepadatan penduduk. Dinas daerah nantinya akan dibagi menjadi 3 tipe. (1) Tipe A, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja berat; (2) Tipe B, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja sedang; (3) Tipe C, dimana akan mewadahi pelaksanaan fungsi dinas daerah provinsi/kabupaten/kota dengan beban kerja kecil. Kedudukan dan jabatan juga diatur dalam pedoman teknis ini. Dikatan bahwa dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota akan dipimpin oleh masing masing kepala dinas dan semua akan bertanggung jawab kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui sekretaris daerah.
    Rumpun fungsi akan dikelompokan sesuai dengan kewenangan masing masing. Disini diatur pembagian rumpu fungsi dalam 3 bagian, yaitu (1) Penyelenggaran upaya kesehatan primer (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan (3) Pelayan penerbitan izin dan klarifikasi Rumah Sakit. Tugas dan fungsi menjadi perumusan kebijakan yang selanjutnya, dimana hal ini disesuaikan dengan tipe tipe setiap dinas. Hal ini juga akan disesuaikan dengan jabatan masing masing, seperti sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, Struktural juga termasuk sesuai dengan tipe dinas. Dinas A akan memiliki 1 sekretariat dengan 4 kepala bidang, dinas B akan memiliki satu secretariat dengan 3 kepala bidang, dan tipe c memiliki 1 sekretariat dan 2 kepala bidang. Dimana Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan nomenklatur seksi pada Dinas Kesehatan tipe A, B, dan C, sesuai kebutuhan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan nomenklatur seksi yang mempunyai karakteristik sama. Berdasarkan hal tersebut maka jabatan struktural yang akan dibutuhkan adalah Kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, kepala bidang, kepala seksi. Dan kepala sub bagian dinas kesehatan yang akan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ada.
    2. PROSES
    Penyusunan
    Kebijakan kesehatan ini disusun atas dasar untuk mencapai kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di pusat dan daerah. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menteri Kesehatan juga berperan dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan ini. Dalam proses penyusunan, kebijakan ini diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomeklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

    Pelaksanaan
    Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah masing-masing, yaitu:
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi oleh perangkat daerah provinsi yang merupakan unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
    • Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
    Pemerintah daerah yaitu kepala daerah berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
    UPT (Unit Pelaksana Teknis) dinas daerah provinsi/kabupaten/kota melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain UPT dinas daerah terdapat juga UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
    Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala-kepala dinas kesehatan di masing-masing daerah tersebut bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    Pengawasan
    Sebagai wujud evalusi, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan terhadap pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota diperankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri yaitu menteri kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yaitu gubernur/bupati/wali kota mendapat laporan dari kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota melalui sekretaris daerah.

    3. AKTOR KEBIJAKAN
    Penyusun
    Penyusun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan individu, yaitu:
    1. Menteri Kesehatan
    2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selain itu, penyusunan kebijakan ini juga diperankan oleh lembaga yaitu Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan terebut.

    Pelaksana
    Pelaksana kebijakan ini yang merupakan individu, antara lain:
    1. Kepala daerah
    2. Gubernur
    3. Bupati/wali kota
    4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
    5. Sekretaris daerah
    Dalam pelaksanaan kebijakan ini, aktor individu juga didukung oleh aktor lembang, antara lain:
    1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
    4. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota
    5. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
    6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah
    7. Dinas kesehatan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya terdiri atas:
    • Sekretariat terdiri dari subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat; subbagian keuangan dan pengelolaan aset; dan subbagian hukum, kepegawaian, dan umum.
    • Bidang kesehatan masyarakat terdiri atas seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, seksi promosi dan pemberdayaan masyarkat, dan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
    • Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri atas seksi surveilans dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
    • Bidang pelayanan kesehatan terdiri atas seksi pelayanan kesehatan primer, seksi pelayanan kesehatan rujukan, dan seksi pelayanan kesehatan tradisional.
    • Bidang sumber daya kesehatan terdiri atas seksi kefarmasian, seksi alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), dan seksi sumber daya manusia kesehatan.
    Masing-masing bidang dan seksi diatas dipimpin oleh kepala bidang dan kepala seksi yang melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang menjadi lingkup tugasnya.

    Pengawas
    Pengawas pelaksanaan kebijakan ini yang merupakan individu, antara lain:
    1. Presiden
    2. Wakil Presiden
    Dalam melaksanakan tugas pengawasan, aktor individu dibantu oleh lembaga yaitu:
    1. Pemerintah pusat
    2. Pemerintah daerah

    4. KONTEKS KEBIJAKAN
    Dalam rangka mencapai kinerja yang optimal diperlukan penyelarasan dalam teknis pengorganisasian dinas kesehatan baik provinsi dan kabupaten/kota. Dengan terciptanya penyelarasan ini tugas dan fungsi dalam dinas kesehatan menjadi jelas, hal ini dapat menciptakan penyelenggaraan urusan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintah bidang kesehatan di pusat dan daerah.
    Salah satu kebijakan yang menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah. KMK ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dalam hal kebutuhan serta perkembangan hukum sehingga memerlukan pembaharuan lagi.

    Disusun oleh:
    Alfeus Grady C. (42160027)
    Aninditya Cahyarani Sunarso (42160028)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s