Pendekatan Ecohealth pada Malaria di Indonesia

Systems thinking:

Mengenali hubungan antara sistem sosio-ekonomi dan ekosistem pada penyakit malaria. Melihat penyakit malaria dari sudut pandang sosial, ekonomi, kebersihan lingkungan, dan akses kesehatan. Malaria harus dipikirkan sebagai penyakit yang harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh kalangan tertentu.

Baca juga: Proposal Penelitian DBD

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Transdisciplinarity:

Metodologi dan teori epidemiologi, tata ruang, antropologi, entomologi, parasitologi, farmasi, dan lain sebagainya diintegrasikan dalam merumuskan strategi yang akan dipilih. Kolaborasi antara petugas kesehatan, peneliti, pemuka agama, pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan, sehingga perlu sering diadakan rapat koordinasi.

nyamuk malaria di indonesia

Participation:

Rancangan strategi harus mengakar pada masyarakat supaya dapat menghasilkan inovasi dan kerja sama yang luas. Partisipasi masyarakat dapat berupa berbagai aktivitas, terutama bila ada tradisi lokal yang diberi inovasi sehingga masyarakat tidak harus melakukan suatu perubahan yang ekstrim dalam kehidupan keseharian mereka. Petugas kesehatan dan para pemimpin di masyarakat (pemuka agama dan pemerintah) memberikan penyuluhan yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat sehingga pemahaman mereka meningkat dan mau ikut serta menanggulangi malaria. Masyarakat diharapkan mau segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan bila memiliki gejala malaria, tanpa harus menunggu penyakitnya menjadi parah.

Gender and Social Equity:

Kebersihan lingkungan ditangani secara bersama oleh laki-laki dan perempuan dalam bentuk kerja bakti membersihkan tempat perindukan nyamuk. Semua orang harus mendapat kesamaan akses terhadap sarana kesehatan, tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun tingkat sosio-ekonomi. Jika penanganan malaria tidak bisa digratiskan maka sebaiknya diberikan subsidi oleh pemerintah atau subsidi silang dari masyarakat.

Sustainability:

Masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga agar tempat perindukan nyamuk yang sudah dibersihkan tidak muncul lagi, harus ada pengecekan berkala untuk memutus daur kehidupan nyamuk sebagai vektor malaria. Pemerintah melalui dinas kesehatan harus menjaga pasokan reagen untuk pemeriksaan, obat malaria, dan petugas kesehatan yang memadai. Masyarakat yang sudah paham dapat menjadi narasumber untuk mengajar masyarakat lain yang belum memahami malaria. Untuk masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kelambu saat tidur harus didukung agar terus menggunakannya.

Knowledge-to-Action:

Bila ingin meneliti atau mencoba metode baru, maka juga harus didokumentasikan dengan baik agar jika berhasil dapat diterapkan di tempat lain dalam skala yang lebih besar. Hasil penelitian terbaru yang diterapkan di masyarakat harus logis dan realistis, serta perlu disesuaikan dengan kondisi setempat agar dapat mencapai tujuan jangka panjang yaitu Indonesia bebas malaria.

bantu situs ini tetap online

14 thoughts on “Pendekatan Ecohealth pada Malaria di Indonesia

  1. MARIA ANASTHASYA TANGKILISAN May 17, 2018 — 8:50 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PARAGRAF 8.

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh instansi dan juga individu untuk mengatur berbagai tata cara pengobatan termasuk diantaranya adalah pengobatan tradisional dan juga mengatur mengenai obat-obatan. Hal tersebut diatur guna memenuhi tertib kesehatan.
    1. Intansi
    Dalam hal ini instansi yang terkait adalah pemerintah provinsi daerah sumatera selatan dengan persetujuan Bersama dengan DPRD. Instansi tersebut yang bekerja untuk proses penyusunan peraturan daerah yang dilandasi oleh undang-undang. DPRD sendiri dalam fungsinya sebagai badan legislatif, bertugas untuk menyusun kebijakan daerah Bersama dengan kepala daerah guna menciptakan ketertiban pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
    2. Individu
    Dalam hal ini inidividu yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan ini adalah gubernur selaku kepala daerah provinsi sumatera selatan. Tugas gubernur adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah pemerintahannya.
    PELAKSANA KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Dalam pelaksanaan kebijakan ini, instansi yang melaksanakan adalah instansi yang melakukan pengadaan obat seperti apotek atau badan usaha yang menjual pengobatan, dimana dalam membuat, meracik, menyimoan dan menjual obat-obatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Individu
    Setiap orang bertugas untuk melaksanakan kebijakan ini dikarenakan setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban kesehatan

    PENGAWAS KEBIJAKAN
    1. Intansi
    Intansi yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kebijakan tersebut adalah satuan pamong praja yang berada di Sumatera Selatan dimana Lembaga ini yang melakukan pengawasan terhadap tertib kesehatan. Selain satuan polisi pamong praja yang bertugas untuk mengawasi kebijakan ini adalah PPNS yaitu penyidik pegawai negeri sipil.
    2. Individu
    Pengawas kebijakan yang secara individu dilakukan oleh gubernur selaku pembuat kebijakan dan juga memiliki peran untuk mengawasi berjalannya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain gubernur semua lapisan masyarakat juga turut serta dalam pengawasan kebijakan, sehingga apabila masyarakat menjumpai adanya pelanggaran maka harus segera melaporkan pada instansi/Lembaga yang terkait. Kerjasama antara instansi dan individu yang bersinergi akan menciptakan ketertiban terhadap kebijakan yang berlaku.

    Like

  2. Maria Chrisna Indrasari May 17, 2018 — 9:03 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATUAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016
    1. Proses penyusunan
    • Aktor Individu : Sebagai kepala daerah kabupaten hulu sungai selatan Bupati Hulu sungai selatan menjadi salah satu aktor dalam penyusunan peraturan daerah ini, dikarenakan Bupati merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
    • Aktor Lembaga: Selain Bupati terdapat juga lembaga yang berperan dalam proses penyusunan peraturan daerah ini yaitu dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Hulu sungai Selatan.
    2. Proses Pelaksanaan
    • Aktor individu : Dalam pelaksanaan peraturan daerah ini terdapat aktor individu yang terlibat, dimana peraturan ini dilaksanakan oleh setiap orang/ penduduk baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di kabupaten hulu sungai selatan.
    • Aktor Lembaga: Selain setiap penduduk terdapat lembaga yang juga melaksanakan peraturan ini yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, membuat, meracik menyimpan dan menjual obat-obatan tidak resmi (illegal )dan atau obat palsu/ kadaluarsa.
    3. Proses Pengawasan
    • Aktor Individu : Dalam rangka terselenggaranya ketertiban kesehatan ini, terdapat aktor individu yang melakukan pengawasan terhadap praktek pengobatan dan penjualan obat, dimana dalam hal ini memberikan izin untuk kegiatan tersebut yaitu Bupati atau pejabat yang berwenang.
    • Aktor Lembaga : Dalam upaya pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini terdapat lebaga yang bertugas yaitu Penyidik Pegawai Negri Sipil atau (PPNS). Lembaga ini diberi kewenangan untuk melakukan penyiikan atas tidak pidana yang dilakukan.

    Nama: Maria Chrisna Indrasari (42160056)

    Like

  3. RADHA GOVINDA PADMA May 17, 2018 — 9:19 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM BAGIAN DELAPAN PASAL 44

    A. PENYUSUNAN
    a. Individu
    Dalam peraturan daerah ini, yang terlibat dalam proses penyusunan adalah pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Yang dimaksud sebagai pemerintah daerah adalah walikota kota Bandar Lampung. Walikota memegang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    b. Lembaga/ instansi
    Adapun lembaga/instansi yang berwenang dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung berwenang dalam menyusun peraturan terkait ketertiban kesehatan dimana yang termasuk dalam hal ini adalah ketertiban dalam penyelenggaraan praktik dan/atau pengobatan tradisional, membuat,meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat terlarang, tidak resmi (illegal) dan/atau obat palsu / obat kadaluwarsa.

    B. PELAKSANAAN
    a. Individu
    Peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang ketertiban kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dimana pelaksanaannya dilakukan oleh setiap penduduk atau individu atau badan dan/atau baik warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung.
    b. Lembaga/instansi
    Pelaksanaan ketertiban kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah ini ditujukan kepada seluruh lembaga atau badan yang dibentuk oleh individu atau masyarakat yang bergerak dalam kegiatan dibidang praktik pengobatan. Adapun yang termasuk dalam kegiatan tersebut yakni menyelenggarakan praktik dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat terlarang, tidak resmi (illegal) dan/atau obat palsu / obat kadaluwarsa.

    C. PENGAWASAN
    a. Individu
    Demi tercapainya dan terselenggaranya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada umumnya dan ketertiban kesehatan pada khususnya maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan dilakukan oleh Walikota Kota Bandar Lampung. Walikota berperan dalam melakukan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi hingga pemantauan dan evaluasi. Walikota juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap ijin dalam pembentukan badan usaha atau lembaga dibidang pengobatan sekaligus pengawasan terhadap praktik dan penjualan obat-obatan.
    b. Lembaga/instansi
    Adapun lembaga/instansi yang turut berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini adalah kesatuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan pengawasan tersebut juga dibantu oleh Satpol PP bersama Linmas sebagai perangkat daerah dimana wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan atau ditemukan oleh orang atau badan.

    Nama:
    RADHA GOVINDA PADMA (42160054)

    Like

  4. MEILIANAWATI LIMMAWAN May 17, 2018 — 10:18 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PASAL 4

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu, yaitu :
    1. Instansi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yakni Bupati Kotabaru dan Wakil Bupati Kotabaru
    Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    • Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru
    DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi DPRD yakni membantu bupati dalam menyusun Peraturan Daerah.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
    Salah satu fungsi Dinas Kesehatan adalah membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam bidang Kesehatan.
    2. Individu
    • Bupati Kabupaten Kotabaru
    • Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    Kebijakan dilaksanakan oleh instansi yang terkait dan individu, yakni :
    1. Instansi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
    • Pemerintah Desa yang berkewajiban mengalokasikan minimal 10% dari dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa.
    2. Individu
    • Tim Teknis dan Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
    • Petugas kesehatan maupun kader di setiap UKBM, yakni pada setiap Posyandu, Posbindu Lansia, Polindes, Pos Obat Desa, Upaya Kesehatan Tradisional TOGA, Pos UKM, Pos Kesehatan Pondok Pesantren, Pos Kesehatan Tempat Ibadah, Karang Taruna Husada, Pos Penyehatan Lingkungan.
    • Ketua tiap UKBM.
    • Masyarakat Desa.
    • Tokoh Masyarakat.
    • Organisasi Swadaya Masyarakat.

    PENGAWASAN KEBIJAKAN
    Kebijakan diawasi oleh instansi yang terkait dan individu, yakni :
    1. Instansi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yakni Bupati Kotabaru yang berkewajiban memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan memberikan arahan dan kebijakan sesuai dengan perkembangan di masyarakat.
    • Pejabat pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Kepala Dinas, Camat tiap daerah di Kabupaten Kotabaru, Lurah/Kepala Desa tiap desa di Kabupaten Kotabaru.
    2. Individu
    • Masyarakat Desa berhak mengawasi dan menyampaikan laporan kepada Pejabat pengawas atau langsung kepada Bupati.
    • Tim Teknis dan Kelompok Kerja yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kotabaru.

    Nama : Meilianawati Limmawan
    NIM : 42160060

    Like

  5. RINGKASAN AKTOR TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan adalah sebagai berikut :
    A. PENYUSUN
    Kebijakan ini disusun oleh:
    1. Instansi/lembaga
    a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat
    b. Pemerintah Daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:
    1. Instansi/lembaga
    a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifan non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dimaksud , diselenggarakan oleh :
    – Puskesmas dan jaringannya
    – Praktik dokter
    – Praktik dokter gigi
    – Praktik bidan
    – Praktik perawat
    – Klinik pratama yang setara
    – Rumah Sakit Kelas D Pratama
    b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang merupakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan ini diselenggarakan oleh :
    – Rumah Sakit Umum
    – Rumah Sakit Khusus
    2. Individu
    Setiap tenaga kesehatan, yaitu :
    a. Tenaga medis (terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis)
    b. Tenaga psikologi klinis
    c. Tenaga keperawatan ( perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medical bedah, perawat geriatric, dan perawat kesehatan jiwa)
    d. Tenaga kebidanan
    e. Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)
    f. Tenaga kesehatan masyarakat (terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga)
    g. Tenaga kesehatan lingkungan ( tenaga sanitasi lingkungan, entomology kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan)
    h. Tenaga gizi ( nutrisionis dan dietisien)
    i. Tenaga keterapian fisik ( yaitu fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur)
    j. Tenaga keteknisian medis ( perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut serta audilogi)
    k. Tenaga teknik biomedika (radiographer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik)
    l. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh :
    1. Intansi
    a. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
    b. Dinas Kesehatan Provinsi/Daerah
    2. Individu
    a. Masyarakat baik secara perseorangan atau organisasi dapat berperan serta dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara proaktif atau kreatif, dalam bentuk :
    – Penyampaian laporan kepada instansi terkait atau instansi yang berwenang terhadap adanya pelanggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan
    – Pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
    Iratiara M. Panjaitan 42160058

    Like

  6. RINGKASAN AKTOR TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN

    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan adalah sebagai berikut :

    A. PENYUSUN

    Kebijakan ini disusun oleh:

    1. Instansi/lembaga

    a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat

    b. Pemerintah Daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    B. PELAKSANA

    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah:

    1. Instansi/lembaga

    a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifan non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dimaksud , diselenggarakan oleh :

    – Puskesmas dan jaringannya

    – Praktik dokter

    – Praktik dokter gigi

    – Praktik bidan

    – Praktik perawat

    – Klinik pratama yang setara

    – Rumah Sakit Kelas D Pratama

    b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang merupakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan ini diselenggarakan oleh :

    – Rumah Sakit Umum

    – Rumah Sakit Khusus

    2. Individu

    Setiap tenaga kesehatan, yaitu :

    a. Tenaga medis (terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis)

    b. Tenaga psikologi klinis

    c. Tenaga keperawatan ( perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medical bedah, perawat geriatric, dan perawat kesehatan jiwa)

    d. Tenaga kebidanan

    e. Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)

    f. Tenaga kesehatan masyarakat (terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga)

    g. Tenaga kesehatan lingkungan ( tenaga sanitasi lingkungan, entomology kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan)

    h. Tenaga gizi ( nutrisionis dan dietisien)

    i. Tenaga keterapian fisik ( yaitu fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur)

    j. Tenaga keteknisian medis ( perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut serta audilogi)

    k. Tenaga teknik biomedika (radiographer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik)

    l. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

    C. PENGAWAS

    Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh :

    1. Intansi

    a. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

    b. Dinas Kesehatan Provinsi/Daerah

    2. Individu

    a. Masyarakat baik secara perseorangan atau organisasi dapat berperan serta dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara proaktif atau kreatif, dalam bentuk :

    – Penyampaian laporan kepada instansi terkait atau instansi yang berwenang terhadap adanya pelanggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan

    – Pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

    Iratiara M. Panjaitan 42160058

    Like

  7. Jessica Natasya Tanjung May 17, 2018 — 11:21 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI, BAB III PENYELENGGARAAN IMUNISASI WAJIB, PASAL 12
    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Individu : Gubernur Sumatera Barat, kepala dinas kesehatan provisi Sumatera Barat, Bupati, Kepala Puskesmas.
    Lembaga :Puskesmas, Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah daerah berjenjang, Kemetrian kesehatan, Dinas kesehatan provinsi Sumatera Barat
    PELAKSANA KEBIJAKAN
    Individu : Tenaga kesehatan dan Asisten tenaga kesehatan, klinik praktek dokter umum dan atau spesialis, praktek bidan
    Lembaga : posyandu, puskesmas, sekolah, pos pelayanan imunisasi, rumah sakit.
    PENGAWAS KEBIJAKAN
    Individu : Gubernur, Bupati, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas.
    Lembaga : Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pelayanan kesehatan swasta, Komite Daerha Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda PP KIPI).

    Jessica Natasya Tanjung (42160057)

    Like

  8. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAGIAN KESEPULUH PASAL 30
    A. Proses Penyusunan
    a. Aktor Individu
    Di dalam proses penyusunan kebijakan Bupati Kabupaten Gorontalo selaku Kepala daerah memiliki peran penting di dalam persetujuan dan pengesahan kebijakan terkait. Hal ini tidak lepas dari peran Bupati sebagai pemimpin pelaksanaan pemerintahan daerah dan salah satu unsur pergerakan pemerintahan yang penting. Penyusunan kebijakan juga menimbang adanya peraturan Presiden yang berlaku, dimana aktor penyusun individu dari pengingat peraturan adalah Presiden itu sendiri.

    b. Aktor Lembaga
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo selaku lembaga yang memiliki fungsi legislatif bersama dengan Bupati, memiliki peran di dalam penyusunan dan pemutusan kebijakan terkait. Selain itu didapatkan pula peran DPR di dalam penyusunan undang – undang terkait obat dan kesehatan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan kebijakan daaerah, dimana DPR merupakan salah satu aktor lembaga acuan penyusunan kebijakan.

    B. Proses Pelaksanaan
    a. Aktor Individu
    Aktor individu yang terlibat di dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah setiap individu di daerah Kabupaten Gorontalo baik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau praktek pengobatan dan individu yang bukan sebagai penyelengara pelayanan kesehatan atau praktek pengobatan.
    b. Aktor Lembaga
    Proses pelaksanaan kebijakan melibatkan setiap badan atau lembaga yang dengan formal melaksanakan pelayanan kesehatan atau praktek pengobatan, ataupun lembaga yang mengajukan ijin praktek pelayanan kesehatan dan pengobatan. Lembaga praktek pengobatan yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik praktek pengobatan tradisioal, praktek pengobatan kebatinan, membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat – obatan tidak resmi dan/ atau obat palsu/ kadaluwarsa.

    C. Proses Pengawasan
    a. Aktor Individu
    Aktor individu yang melakukan pengawasan demi menjamin berjalannya kebijakan tertib kesehatan adalah Bupati Kabupaten Gorontalo. Pengawasan yang dimaksud adalah peninjauan praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seleksi perizinan usaha praktek pengobatan.
    b. Aktor Lembaga
    Pejabat berwenang dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana. Pejabat berwenang yang dimaksud juga dapat melakukan seleksi perizinan usaha praktek pengobatan dan pelayanan kesehatan, bersama dengan Bupati.
    DPR juga terlibat di dalam aktor pengawasan dengan media undang – undang yang mengikat setiap aktor pelaksana kebijakan.

    NAMA: Pindo Galih Prakoso
    NIM: 42160055

    Like

  9. Nama: Angela Rosalia Mete May 17, 2018 — 11:56 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAB IX TERTIB KESEHATAN
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan meliputi:
    A. PENYUSUN
    1. Individu
    adalah kepala daerah yaitu Bupati Bengkalis dan wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah otonomn, dan sekretaris daerah kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    2. Lembaga
    Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis yang disingkat DPRD sebagai dan perangkat daerah kabupaten Bengkalis salah satunya adala dinas kesehatan kabupaten Bengkalis.

    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan adalah:
    1. Individu
    Setiap orang baik yang bergerak dalam bidang kesehatan (dokter, apoteker, perawat, bidan, fisioterapis, dan lain sebagainya) maupun yang bukan bergerak dalam bidang kesehatan ( swasta, konsumen) dilarang untuk menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan, membuat atau meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegak dan obat palsu
    2. Lembaga
    • Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengeveluasi kegiatan-kegiatan kesehatan termasuk obat illegal dan obat palsu dalam rangka menuju tertib kesehatan.
    • Kesatuan polisi pamong praja; merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten bengkalis yang menangani urusan penyelanggaraan ketertiban umum.
    • Badan tertentu baik yang bergerak dalam bidang kesehatan (UPT, puskesmas, klinik pratama, apotek, rumah sakit, dan lain sebagainya) ataupun bukan bergerak dalam bidang kesehatan dilarang untuk menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan, membuat atau meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegak dan obat palsu.

    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan dilakukan oleh:
    1. Individu
    Setiap orang dan / badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang, berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Lembaga
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. Pejabat PPNS berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, menyidik sidik jari dan memotret orang lain/seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum-tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

    Like

  10. Nama: Angela Rosalia Mete May 17, 2018 — 11:57 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAB IX TERTIB KESEHATAN
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan meliputi:
    A. PENYUSUN
    1. Individu
    adalah kepala daerah yaitu Bupati Bengkalis dan wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah otonomn, dan sekretaris daerah kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    2. Lembaga
    Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis yang disingkat DPRD sebagai dan perangkat daerah kabupaten Bengkalis salah satunya adala dinas kesehatan kabupaten Bengkalis.

    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan adalah:
    1. Individu
    Setiap orang baik yang bergerak dalam bidang kesehatan (dokter, apoteker, perawat, bidan, fisioterapis, dan lain sebagainya) maupun yang bukan bergerak dalam bidang kesehatan ( swasta, konsumen) dilarang untuk menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan, membuat atau meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegak dan obat palsu
    2. Lembaga
    • Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dinas kesehatan kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengeveluasi kegiatan-kegiatan kesehatan termasuk obat illegal dan obat palsu dalam rangka menuju tertib kesehatan.
    • Kesatuan polisi pamong praja; merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten bengkalis yang menangani urusan penyelanggaraan ketertiban umum.
    • Badan tertentu baik yang bergerak dalam bidang kesehatan (UPT, puskesmas, klinik pratama, apotek, rumah sakit, dan lain sebagainya) ataupun bukan bergerak dalam bidang kesehatan dilarang untuk menyelenggarakan dan / atau melakukan praktek pengobatan, membuat atau meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegak dan obat palsu.

    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan dilakukan oleh:
    1. Individu
    Setiap orang dan / badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang, berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Lembaga
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. Pejabat PPNS berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, menyidik sidik jari dan memotret orang lain/seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum-tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

    Nama : Angela Rosaalia Mete
    Nim: 42160053

    Like

  11. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT  NOMOR 1 TAHUN 2016  TENTANG KETERTIBAN UMUM BAB XIII TERTIB KESEHATAN

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Penyusunan kebijakan dilakukan oleh instansi/ lembaga dan individu. Penyusunan kebijakan mengatur mengenai ketertiban umum diantaranya berisi tertib kesehatan yang membahas kebijakan perihal obat-obatan, obat ilegal dan/atau obat palsu. Tujuan dari diterbitkannya kebijakan ini ialah untuk mengurangi peredaran obat-obatan, obat ilegal dan/atau obat palsu di masyarakat terutama di daerah kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
    Aktor yang berperan dalam penyusun kebijakan ialah:
    1. Instansi/Lembaga
    Penyusunan kebijakan dilakukan dengan persetujuan DPRD.  DPRD bertindak sebagai badan legislatif yang memiliki fungsi menyusun kebijakan peraturan daerah yang bekerja sama dengan Wali Kota Singkawang. Tujuannya adalah untuk dapat menjaga ketertiban umum diantaranya ialah tertib kesehatan. Tertib kesehatan mengatur mengenai obat-obatan, obat ilegal dan/atau obat palsu di masyarakat Singkawang kalimantan Barat.
    2. Individu
    Individu yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ialah Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Tugas wali kota adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    1. Instansi/lembaga
    Instansi/lembaga pelaksana kebijakan sebagaimana yang dimaksud ialah yang melakukan pengadaan obat, seperti apotek atau badan usaha yang mengedarkan obat dengan cara  membuat, meracik, menyimpan dan memperjual belikan obat-obatan. Macam obat-obatan diantaranya ialah obat tradisional, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu. Kebijakan ini dilaksanakan instansi/lembaga dengan berdasarkan persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundangan.
    2. Individu
    Setiap orang bertugas untuk melaksanakan kebijakan ini agar dapat terciptanya kesejahteraan kesehatan masyarakat dan terciptanya kondisi tertib kesehatan masyarakat di daerah Kota Singkawang Kalimantan Barat.

    PENGAWAS KEBIJAKAN
    1.Instansi/lembaga
    Instansi/lembaga yang bertugas untuk mengawasi kebijakan ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Sumatera Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam pengawasan demi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
    2.Individu
    Pengawas kebijakan individu dilakukan oleh wali kota. Wali kota sebagaimana dimaksud adalah Wali Kota Singkawang. Seluruh masyarakat juga turut serta dalam pengawasan kebijakan, sehingga apabila masyarakat menjumpai adanya pelanggaran di masyarakat, maka harus segera melapor pada instansi/Lembaga terkait.

    Nama: Silvia Dewi
    NIM: 42160050

    Like

  12. RINGKASAN AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BAB XIII TERTIB KESEHATAN PASAL 45

    PENYUSUNAN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh:
    1. Lembaga
    • Pemerintah Daerah : Bupati Luwu Timur
    Beberapa kewenangan bupati berdasarkan UU No 23 tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) pasal 65, yaitu: menyusun dan mengajukan rancangan PERDA serta menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan DPRD.
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur
    DPRD memiliki fungsi legislatif yaitu pembentukan peraturan dan kebijakan daerah. DPRD membantu Bupati untuk menyusun kebijakan. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat.
    • Sekretariat Daerah Luwu Timur
    Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 pasal 213 sekretariat daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
    Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas membantu bupati/ walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/ kota. Salah satu fungsi dinas kesehatan yaitu merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

    2. Individu
    Tenaga kesehatan yaitu dokter, apoteker.

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN
    Kebijakan dilaksanakan oleh:
    1. Lembaga
    • Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (bupati)
    • Seluruh pemangku kepentingan meliputi: organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan
    • Perusahaan obat
    2. Individu
    • Tenaga kesehatan: dokter, apoteker
    • Masyarakat

    PENGAWAS KEBIJAKAN
    1. Lembaga : Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan tersebut. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
    2. Individu
    Masyarakat : Setiap orang dapat membuat pelaporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau Pemerintah Daerah jika menemukan adanya pelanggaran kebijakan tersebut.

    Nama : Veronika Devi Irawan
    NIM : 42160049

    Like

  13. Ringkasan aktor Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No 2 Tahun 2016 tentang ketertiban umum. Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi tertib jalan, tertib lalu lintas dan tertib angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air; tertib bangunan; tertib usaha rekreasi, hiburan dan wisata; tertib usaha tertentu; tertib kesehatan; tertib kependudukan; tertib sosial; tertib pelajar; tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara; tertib ternak dan usaha peternakan; tertib lingkungan; dan tertib kebersihan dan sarana kebersihan.
    Aktor-aktor yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan yaitu
    A. Penyusun
    1. Individu :
    Bupati Manggarai
    2. Lembaga :
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai
    – Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai
    B. Pelaksana
    1. Individu:
    Setiap orang (setiap pejalan kaki, setiap pengendara kendaraan bermotor, setiap pemilik kendaraan, setiap pemakai jasa angkutan umum, setiap pengendara dan penumpang, setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah, setiap pelajar, setiap pegawai Aparatur Sipil Negara)
    Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

    2. Lembaga
    – Pemerintah Daerah
    Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah guna menciptakan ketertiban umum di daerah
    – Koordinasi Tindakan Penertiban
    Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

    -Badan (Pengelola tempat hiburan dan rekreasi; Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi; Pengelola Daya Traik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman; Pengelola Tempat Hiburan, dan Rekreasi, Jasa Makanan dan Minuman; Setiap Pengelola Lembaga Pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian; serta peran masyarakat Manggarai)
    Badan yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupkan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgnisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
    C. Pengawas
    1. Individu
    Pengawasan atau kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
    2. Lembaga
    -Pemerintah Daerah
    Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi produk hukum, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat serta bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.
    Meilina (42160051)

    Like

  14. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAGIAN KEDUA BELAS PASAL 52

    A. PENYUSUN KEBIJAKAN
    1. Kelompok/Lembaga: Kebijakan tertib kesehatan tentang pengaturan praktek pengobatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum pasal 52 dibuat oleh DPRD Kabupaten Sanggau sebagai pemerintah daerah.
    2. Individu: Kebijakan tersebut juga dibuat bersama Bupati Sanggau sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.

    B. PELAKSANA KEBIJAKAN
    1. Kelompok/Lembaga: Pelaksana kebijakan ini salah satunya adalah badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
    2. Individu: Kebijakan ini juga dilaksanakan oleh setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

    C. PENGAWAS KEBIJAKAN
    1. Kelompok/Lembaga: Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan dilakukan oleh perangkat daerah. Penyidikan pelanggaran dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Daerah di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    2. Individu: Pengawasan kebijakan melalui partisipasi setiap orang dengan cara melihat, mengetahui, dan menemukan pelanggaran kebijakan yang kemudian laporkan kepada petugas yang berwenang.

    NAMA : DEVIN ELSYA PRADITAMA
    NIM : 42160052

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close