Golongan Senyawa Penyusun Utama pada Obat-obatan Herbal Populer

Untuk lebih memahami mekanisme kerja, farmakokinetik, farmakodinamik, interaksi dan efek samping herba, pengetahuan dasar tentang golongan senyawa penyusun utama herba sangat membantu. Berikut adalah garis besar singkat dari golongan senyawa penyusun utama yang ditemukan dalam obat-obatan herbal populer.

Baca juga: Bahaya Suplemen Herbal untuk Obesitas

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Flavonoid

Flavonoid adalah pigmen tumbuhan yang terutama bertanggung jawab atas warna bunga dan buah. Ada berbagai jenis flavonoid antara lain flavon, flavonol, isoflavon, dan flavin. Mereka umumnya bersifat antiradang, antioksidan dan anti alergi, dan bisa menurunkan kerapuhan kapiler. Herba yang terkenal dengan kandungan flavonoidnya adalah ginkgo (Ginkgo biloba), St Mary’s thistle (Silybum marianum), dan calendula (Calendula officinale).

Flavanol dapat dioksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan anthrocyanin. Senyawa kebiruan/keunguan ini berperan menghasilkan warna blueberry dan anggur merah. Mereka sangat terkenal karena sifat antioksidan dan antiradangnya.

kandungan zat aktif herbal

Tanin

Tanin bersifat astringent dan sering terasa pahit. Mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok, tanin yang dapat dihidrolisis dan tanin yang tidak dapat dihidrolisis (kadang-kadang disebut tanin terkondensasi atau proanthocyanidin). Tanin memiliki kemampuan untuk menstabilkan protein dan digunakan secara historis untuk menyamak atau mengawetkan kulit binatang. Dalam obat-obatan herbal, tanin dinilai penting karena kemampuannya mengeringkan dan memperkuat jaringan. Beberapa tanaman dengan tingkat tanin yang cukup berarti termasuk witch hazel (Hamamelis virginiana), kulit kayu ek (Quercus robor), dan lady’s mantle (Alchemilla vulgaris).

Baca juga: Sejarah Situs Ini

Coumarin

Coumarin memiliki distribusi yang terbatas pada tanaman dan mungkin secara alami hadir atau disintesis oleh tanaman sebagai respons terhadap bakteri atau jamur. Mereka adalah kelompok heterogen, dan dengan demikian senyawa yang berbeda memiliki berbagai efek pada tubuh. Sebagai contoh, beberapa coumarin menunjukkan aktivitas antispasmodik (misalnya, scopeletin dari Viburnum spp), aktivitas antikoagulan (misalnya dicoumarol dari semanggi manis), dan efek anti-edema (misalnya, coumarin dari cliver dan red clover).

Baca juga: Anemia Dapat Menyebabkan Tuli

Alkaloid
Alkaloid dinamakan demikian untuk sifat basa mereka. Kelompok fitokimia ini telah banyak berkontribusi pada pengobatan modern, dan lebih dari 10.000 telah diisolasi. Akibatnya, mereka mungkin merupakan golongan senyawa penyusun yang paling terkenal. Ada banyak jenis alkaloid dengan berbagai sifat terapeutik; namun, mereka biasanya mengandung nitrogen, biasanya dalam cincin heterosiklik. Berikut adalah ikhtisar singkat subkelompok utama:

Alkaloid pyridine, piperidine & pyrrolizidine.

Nikotin (Nicotiana tabacum) mungkin adalah contoh golongan piridin yang paling terkenal. Alkaloid piperidine coniine yang sangat beracun diisolasi dari hemlock (Conium maculatum) dan alkaloid pyrrolizidine senecionine adalah alasan comfrey (Symphytum officinale) ditarik dari penjualan di Australia karena kekhawatiran akan hepatotoksisitas.

Alkaloid fenilalkilamin.

Kelompok alkaloid ini berbeda dalam hal nitrogen bukan bagian dari cincin heterosiklik. Contoh yang paling terkenal adalah efedrin, stimulan sistem saraf pusat, bronkodilator, dan vasokonstriktor dari Ephedra sinica.

dukung dokteryoseph.com

11 thoughts on “Golongan Senyawa Penyusun Utama pada Obat-obatan Herbal Populer

  1. Kristina Elizabeth April 22, 2018 — 11:11 pm

    RINGKASAN AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu yang behubungan dengan upaya perbaikan gizi dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, yaitu:
    1. Instansi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Bupati
    Bupati merupakan orang yang berperan dalam menyelenggarkan urusan pemerintahan umum di sebuah kabupatan. Hal ini tertera dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Bupati berperan sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, sehingga memiliki hak untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan umum daerah sebaik mungkin untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan kebijakan yang dilakukan kepada Pemerintah Pusat serta masyarakat. Menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk masalah kesehatan, merupakan salah satu cakupan pemerintahan umum yang dimaksud dalam UU no 23 tahun 2014. Oleh sebab itu, bupati memiliki kewenangan untuk menyusun sebuah kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Bupati berperan dalam proses penyusunan hingga penetapan kebijakan.
    • Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah
    Sekretaris daerah memiliki tugas dan kewajiban utnuk membantu kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan.
    • Dinas Kesehatan
    Dinas kesehatan berfungsi untuk membantu kepala daerah dalam mengkoordinas pelaksaan tugas dan fungsi dinas di dalam bidang kesehatan. Sehingga salah satu tugas dari Dinas Kesehatan adalah membantu merumuskan kebijakan di bidang kesehatan.
    • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA (Lembaga Teknis Daerah)
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Lembaga teknis daerah yang bekerja dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA memiliki tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penelitain dan pembangunan daerah.
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo
    DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya yaitu fungsi legislative yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dan kebijakan daerah. DPRD membantu Bupati untuk menyusun kebijakan tentang perbaikan gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat.

    2. Individu
    Tenaga kesehatan professional yaitu dokter umum, dokter spesialis anak, ahli gizi dan nutrisi.

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    Kebijakan dilaksanakan oleh:
    1. Instansi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam hal ini dinas kesehatan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah (bupati) yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
    • Seluruh pemangku kepentingan meliputi: instansi yang berkaitan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat yang berhubungan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak
    2. Individu
    • Petugas kesehatan di setiap Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang ada di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo
    • Petugas kesehatan maupun kader di Pos Layanan Terpadu (Posyandu)
    • Dokter umum, dokter spesialis anak, dan ahli gizi dan nutrisi
    PENGAWAS KEBIJAKAN
    Dalam mewujudkan kebijakan tentang “Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif“ diperlukan pengawasan oleh Bupati, sebagai pengelola dan pemimpin jalannya pemerintahan umum daerah kabupaten. Namun secara operasional, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala yang bertujuan untuk memantau perkembangan gizi anak, melalui pemberian ASI Eksklusif, dan peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan gizi dan pemberian ASI Eksklusif. Hal-hal yang dipantau meliputi:
    1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
    • Mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditentukan
    • Laporan perkembangan gizi anak yang dilakukan secara berkala
    2. Peningkatan peran serta masyarakat
    • Pemberdayaan terhadap masyarakat dan pihak swasta dalam upaya perbaikan gizi dan pemberian ASI Eksklusif
    • Keberlangsungan dan keberlanjutan peran aktif masyarakat dalam upaya perbaikan gizi dan pemberian ASI Eksklusif

    Nama: Kristina Elizabeth
    NIM: 42160068

    Like

  2. Erika Puspasari B. April 23, 2018 — 2:09 am

    Ringkasan Aktor Kebijakan Yang Terlibat Saat Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Pasal 14 Tentang Keamanan Pangan

    A. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Provinsi Bali
    – Pemerintah Daerah
    – Sekretaris Daerah Provinsi Bali
    – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali
    1. Sekretariat
    2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
    4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
    5. Bidang keamanan Pangan
    b. Individu
    Guberner Propinsi Bali ikut berperan di luar instansi untuk mengeluarkan penyusunan.
    B. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Dinas
    Dinas membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
    – Kelompok Jabatan Fungsional
    Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
    b. Individu
    – Kepala Bidang Keamanan Pangan
    Memiliki tugas dalam mengkoordinasi, membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan, dan program kerja.
    – Kepala Seksi Pengawasan Keamanan
    Memiliki tugas melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar.
    C. Pengawasan
    a. Individu
    – Kepala Dinas
    – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    Yang memiliki tugas dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan
    – Kepala Sub Keuangan
    Memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan keuangan.
    – Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan PAngan.
    Memiliki tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penangan kerawanan pangan
    – Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
    Memiliki tugas memonitoring, evaluasi dan pelapor hasil pelaksanaan kegiatan.

    Nama : Erika Puspasari B.
    NIM : 42160071

    Like

  3. Adhiyasa Primagupita April 23, 2018 — 10:19 am

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019
    A. PENYUSUN
    a. Lembaga
    – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini pembangunan pangan dan gizi harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan bersinergi antar masing masing sektor anatar lain :
    1. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sulawesi Tengah
    2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Sulawesi Tengah
    3. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
    4. Dinas Pertanian Sulawesi Tengah
    5. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah
    6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tengah
    8. Dinas Sosial Sulawesi Tengah
    9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah
    10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Sulawesi Tengah
    11. Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tengah
    12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    13. Balai Besar POM Sulawesi Tengah

    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
    Ikut terkibat dalam hal pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan peraturan khususnya dalam rangka pembangunan daerah yang lebih fokus kepada perencanaan anggaran daerah dan juga memiliki peran pemantauan dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan daerah.

    b. Individu
    – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini membantu Gubernur dalam penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan baik.

    – Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas yaitu pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, penyuluhan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum.

    B. PELAKSANA
    a. Lembaga
    Dalam pelaksanaannya peraturan ini mencakup kepada sektor terkait dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi multi sektor kabupaten/kota dan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan penyusunan RAD-PG kabupaten/kota.
    Terdapat 5 pilar dalam RAD-PG yang akan dilaksanakan sesuai sektor terkait. Pilar tersebut adalah :
    1. Perbaikan Gizi Masyarakat
    – Dinas Kesehatan
    – Puskesmas
    2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam
    – Balai POM
    – Dinas Kesehatan
    – Badan Ketahanan Pangan
    3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
    – Badan Ketahanan Pangan terkait syarat-syarat Industri Pangan Ruumah Tangga (IPRT)
    – Balai POM
    – Lembaga keagamaan : MUI
    4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
    – Dinas Kesehatan
    – Puskesmas
    5. Kelembagaan Pangan dan Gizi
    – Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten/Kota

    b. Individu
    – Masyarakat umum dalam menjaga kesehatan terutama maslaah pangan dan gizi.
    – Dokter, Bidan, Perawat, dan Kader berperan dalam pemantauan dan pemeriksaan terkait gizi dan pembinaan maupun penyuluhan kesehatan.
    – Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan.
    – Petani, Nelayan, peternak, dan individu lain yang bekerja disektor pangan dan gizi.

    C. PENGAWAS
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG dalam hal ini oleh SKPD terkait melalui hasil laporan tahunan situasi pangan dan gizi pada provinsi Sulawesi Tengah oleh Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

    – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
    Dalam hal ini juga memiliki tugas dalam pengawasan dan evaluasi dari peraturan terkait pembangunan daerah dalam bidang pangan dan gizi.

    – Lembaga keagamaan : MUI sebagai unit pengawas produk dalam kategori halal dan layak dikonsumsi atau tidak.

    b. Individu
    Masyarakat juga memiliki tugas pengawan dan evaluasi baik dari segi peraturan yang dibuat maupun dalam teknis pelaksanaan jika dalam pelaksanaan terdapat masalah-masalah terkait pangan dan gizi harap dilaporkan kepada sektor terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Tangah.

    Nama : Adhiyasa Primagupita
    NIM : 42160061

    Like

  4. Dessy Gita Hepsari April 23, 2018 — 11:45 am

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian ini.
    • Lembaga/Instansi
    – Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Batam mempunyai peran untuk membentuk kebijakan tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
    – Pemerintah Daerah selanjutnya yang turut membantu menyusun kebijakan ini adalah Sekretaris Daerah, yaitu Sekretaris Daerah kota Batam Kepala Bagian Hukum.

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    • Lembaga/Instansi
    – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Batam yang terdiri dari :
    1. Sekretariat
    a. Sub Bagian Perencanaan Program
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Bidang Ketahanan Pangan
    a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
    c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
    3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh
    a. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh
    b. Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan Peternak
    c. Seksi Programa Penyuluhan.
    4. Bidang Pertanian
    a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian
    b. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
    c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
    5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
    b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
    7. Dinas Tipe A adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, paling banyak 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi.
    – Masyarakat Veteriner (usaha komunitas yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan dalam rangka pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia).
    • Individu
    – Bendahara (dibawah Sub Bagian keuangan)
    – Pegawai administrasi (dibawah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
    – Kepala tiap bidang dalam Ketahanan Pangan dan Pertanian
    – Kepala Seksi dalam tiap Bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
    – Petani (di bawah Bidang Pertanian)
    – Peternak (di bawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
    – Dokter hewan (di bawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
    – Setiap tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Batam.

    PENGAWAS KEBIJAKAN
    • Diperlukan evaluasi untuk setiap kebijakan yang sudah dijalankan dengan melakukan pengawasan. Pengawas Kebijakan ini adalah pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Batam selaku juga pembuat kebijakan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

    Nama : Dessy Gita Hepsari
    NIM : 42160069

    Like

  5. Ruth Fannie Wijaya April 23, 2018 — 12:21 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN BANGKA
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan meliputi :
    A. PENYUSUN
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu :
    1. Instansi/ Lembaga
    · Pemerintah daerah Kabupaten Bangka adalah kepala daerah yaitu Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
    · Perangkat daerah Kabupaten Bangka yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
    B. PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan adalah :
    1. Instansi
    a. Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka yang terdiri dari
    · Kepala Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka yang merupakan pegawai dengan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala Dinas bertugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan Tipe A sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT
    · Sekretaris yang terdiri dari Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan yang merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Sekretaris bertugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang
    · Kepala Bidang yang merupakan pegawai jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator, meliputi :
    – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga
    – Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang penyehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, matra dan kesehatan jiwa
    – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
    – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehata
    · Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang merupakan pegawai jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas, meliputi :
    – Bidang Kesehatan Masyarakat : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga; Kepala Seksi Gizi; Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga
    – Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan : Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan; Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi; Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Matra dan Kesehatan Jiwa.
    – Bidang Pelayanan Kesehatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
    – Bidang Sumber Daya Kesehatan : Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
    · Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang merupakan pegawai jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas, meliputi :
    – Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas
    – Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya
    b. Camat yang secara operasional berkoordinasi dengan UPT Dinas untuk melakukan kegiatan teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang tertentu
    2. Individu
    Setiap tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan yaitu dokter umum, perawat, ahli gizi dan nutrisi, farmasi, ahli IT, ahli keuangan dan manajemen, pihak keamanan
    C. PENGAWAS
    Pengawasan kebijakan dilakukan oleh :
    1. Instansi
    · Bupati Bangka yang menerima pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka
    · Sekretaris Daerah Bangka yang menerima pertanggungjawaban pelaksanaan administratif dari Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka

    Nama : Ruth Fannie Wijaya
    NIM : 42160070

    Like

  6. Steven Ganda Wijaya April 23, 2018 — 3:31 pm

    Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan
    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan meliputi :
    A. Penyusunan Kebijakan
    1. Instansi
    1. Pemerintah Kabupaten Sanggau
    Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
    2. Sekretatis Daerah Kabupaten
    Sekretaris daerah membantu pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan
    3. Perangkaat Daerah
    Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    4. Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.
    5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoorDinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
    6. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

    2. Individu
    1. Bupati Sanggau berperan sebagai unsur penyusun kebijakan
    2. Sekretaris Sanggau berperan dalam membatu bupati untuk penyusunan , perumusan, dan pengkoordinasian kebijakan.

    B. Pelaksana
    1. Lembaga
    1. Dinas Pertanian
    2. Badan Usaha Pangan
    3. BPOM
    4. Badan Ketahanan Pangan
    2. Individu
    1. Petani
    Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
    2. Nelayan
    3. Pembudidaya ikan
    4. Pelaku Usaha
    Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

    C. Pengawas
    Industri
    1. Pemerintah Kabupaten Sanggau
    2. BPOM
    Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
    3. Dinas Pertanian
    Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan.
    4. Dinas Kelautan dan Perikanan
    Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

    Nama : Steven Ganda Wijaya
    NIM : 42160063

    Like

  7. RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KETAHANAN PANGAN

    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
    – Perangkat Daerah kabupaten Sanggau
    b. Individu
    – Bupati Sanggau
    – Sekretaris daerah Kabupaten Sanggau
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Badan usaha di bidang pangan
    – Institusi swasta
    – Produsen atau distributor pangan
    b. Individu
    – konsumen
    – Petani, nelayan, pembudi daya ikan dan Pelaku Usaha Pangan
    – ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya
    – Masyarakat dan tokoh masyarakat
    3. Pengawas
    – Masyarakat
    – Pemerintah daerah

    Nama : Amalia Yuniar
    NIM : 42160062

    Like

  8. Ringkasan aktor Permenkes RI No. 39 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Bab 2 membicarakan tentang kesehatan jiwa pada remaja:
    I. Penyusunan
    A. Instansi:
    – Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bidang kesehatan masyarakat
    – Kementrian Kesehatan RI bidang pelayanan kesehatan
    – Kementerian Kesehatan RI bidang analisis determinan kesehatan
    – Health Policy Unit Menkes RI
    B. Individu
    – Menteri Kesehatan RI
    – Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
    – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
    – Staff Khusus Menkes Bidang peningkatan pelayanan kesehatan (Akmal Taher)
    -Staf Ahli Menkes Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi (Sri Henni S.)
    -Kepala Pusat Analisis
    Determinan Kesehatan(Ernawati Roeslie)
    II. Pelaksana
    A. Instansi:
    – Dinas Kesehatan Kabupaten
    – Puskesmas
    B. Individu
    – Kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
    – Kepala bidang pelayanan kesehatan dinas Kesehatan
    – Kepala Bidang Pencegahan Dinas Kesehatan
    – Kepala Puskesmas
    – Tenaga kesehatan atau pegawai Puskesmas yang ditugaskan baik honorrer ataupun PNS
    III. Pengawas
    A. Instansi
    – Dinas Kesehatan bidang UPT (unit pelayanan teknis)
    – Dinas Kesehatan bidang sumber daya kesehatan
    – Puskesmas bidang pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat (sesuai struktur organisasi puskesmas setempat)
    B. Individu
    – Bupati
    – Kepala Dinas Kesehatan Bidang Unit Pelayanan Terpadu
    – Camat
    – Kepala bidang pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan

    Nama: Eddy Gunawan
    NIM: 42160067

    Like

  9. Ratna Wulandari April 23, 2018 — 4:54 pm

    RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA
    PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

    A. PENYUSUN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran penting dilakukan agar para pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat memiliki pengetahuan dalam memanfaat sumber daya alam dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Boven Digoel;
    Instansi / Lembaga
    – Dewan perwakilan Rakyat Daerah
    Individu
    – Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel dalam hal ini yaitu Bupati Boven Digoel selaku penyelenggara organisasi dan tata kerja bdan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan
    – Sekertaris daerah
    – Kepala Badan
    B. PELAKSANA
    Lembaga/ instansi
    – Kepala Badan;
    – Sekretariat, membawahi :
    1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
    – c. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura
    – d. Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
    – e. Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan Darat
    – f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    1)Sub Bagian Keamanan,Pengembangan dan Distribusi Kerawanan Pangan;
    2) Sub Bagian Perumusan Program dan Informasi;
    – g. Penyuluh
    – h. UPT/BP3K;
    Individu

    – Pegawai Negeri sipil
    – Petani (dibawah bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura)
    – Nelayan (dibawah bidang penyuluhan perikanan)
    – Peternak (dibawah bidang peternakan)
    – Setiap tenaga kerja yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Boven Digoel

    C. PENGAWAS
    Instansi/ Lembaga
    – Dewan perwakilan Daerah Boven Digoel

    Individu
    – Bupati Boven Digoel
    – Kepala Badan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
    – Sekertaris
    – Kepala Sub Bagian

    Nama : Ratna Wulandari
    Nim : 42160066

    Like

  10. CAROLINE FERARY ASTHI April 23, 2018 — 4:55 pm

    Ringkasan Aktor Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif

    PENYUSUNAN
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
    – Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa danperangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
    – Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara
    – Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara
    – Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP,KB, dan PEMDES Kabupaten Lombok Utara
    – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
    – Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lombok Utara 7.
    – 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara
    b. Individu
    – Fasilitator adalah seseorang yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pengembangan Desa Siaga Aktif;
    – Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah tenaga sukarelawan yang dipilih oleh, dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan parsipatif di desa/kelurahan.
    – Kelompok Kerja Operasional, selanjutnya disingkat POKJANAL Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah suatu kelompok kerja yang berperan dalam memberikan dukungan terhadap program dan kegiatan pelaksanaan desa dan kelurahan siaga aktif , yang beranggotakan lintas SKPD yang berkedudukan di Kabupaten
    – Dokter, bidan, kader.
    PELAKSANA
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah :
    1. untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas
    3. Pemerintah daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang mencukupi kebutuhan
    4. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
    5. Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi berkala tentang penyelenggaraan desa siaga aktif
    – Camat selaku Ketua forum desa Siaga Aktif
    b. Individu
    – Pelayanan kesehatan dasar di desa Siaga Aktif diselenggarakan melalui Puskesmas, Poskesdes, Puskesmas Pembantu, berbagai UKBM, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.
    – KPM dan masyarakat dibantu tenaga kesehatan wajib melakukan pengamatan /survailans terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat sepanjang waktu.
    – Perangkat pemerintah desa, PKK Desa, unsur masyarakat, dan petugas kesehatan di desa.
    – Masyarakat berhak mendapat akses informasi tentang upaya peningkatan derajat kesehatan, terkait pengembangandan penyelenggaraan program desa siaga aktif

    PENGAWASAN
    – Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi program desa siaga aktif.
    – BPM,PP,KB dan Pemdes, Dinas Kesehatan, Dikbudpora, Dinas Kebersihan, LH, TPPKK Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan instansi lainnya yang terkait dengan program Desa Siaga Aktif bertanggung jawab untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

    CAROLINE FERARY ASTHI
    42160065

    Like

  11. Debora sharon rory April 23, 2018 — 5:35 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG
    KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN ACEH

    A. PENYUSUN
    • Instansi
    – Pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
    – Dinas Pangan Aceh melalui perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

    • Individu
    – Gubernur yakni Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    – Kepala Dinas melalui perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
    B. PELAKSANA
    • Instansi
    (1) Dinas pangan aceh yaitu perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
    (2) Bidang Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. Seksi Ketersediaan Pangan;
    b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
    c. Seksi Kerawanan Pangan.
    (3) Bidang Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
    a. Seksi Distribusi Pangan;
    b. Seksi Harga Pangan; dan
    c. Seksi Cadangan Pangan.
    (4) Bidang Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
    a. Seksi Konsumsi Pangan;
    b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
    (5) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
    a. Seksi kelembagaan Keamanan Pangan.
    b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
    c. Seksi Kejasama dan Informasi Keamanan Pangan.

    • Individu
    (1) Kepala Dinas;
    (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    a. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
    b. Subbag Keuangan dan Asset; dan
    c. Subbag Umum.
    C. PENGAWAS
    • Instansi
    (1) DInas Pangan Aceh
    • Individu
    (1) Kepala Dinas
    (2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
    (3) Kepala Subbagian
    (4) Kepala Seksi

    Disusun oleh: Debora Sharon Rory (42160064)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close