Industri Susu Sapi dan Kaitannya dengan Gas Rumah Kaca

Australia termasuk salah satu negara penghasil susu dan produk turunannya yang cukup terkemuka di dunia. Emisi gas CO2, CH4, dan gas rumah kaca lainnya sebagai salah satu penyebab perubahan iklim cukup besar dari usaha peternakan sapi. Sumber utama emisi gas rumah kaca dari produksi susu adalah:

  • Fermentasi di saluran cerna sapi. Fermentasi akan menghasilkan gas CH4 dan mencakup 38% dari total emisi dari produksi susu. Hal ini dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi sapi.
  • Kotoran sapi. Emisi dari kotoran sapi akan lebih tinggi jika kotoran sapi ditampung dalam kolam penampungan. Namun emisinya akan jauh berkurang jika ditampung di dalam sumur atau dibiarkan di padang rumput saat sapi buang kotoran sambil merumput.
  • Emisi terkait produksi pakan, dan aktivitas peternakan maupun pascapeternakan. Emisi dapat timbul dari penggunaan energi selama produksi pakan (aktivitas di lahan, transportasi dan pengolahan pakan, dan produksi pupuk), namun karena luasnya lahan yang bisa dipakai sapi merumput membuat emisi dari produksi pakan dapat ditekan di Australia. Mekanisasi pada peternakan sapi akan meningkatkan emisi dari energi yang digunakan. Emisi yang lebih tinggi ditemukan pada aktivitas pascapeternakan (pemrosesan susu dan transportasi) yang banyak menggunakan energi.

Baca juga: Gizi Buruk di Asmat

susu sapi revolusi putih

Intervensi yang dapat dilakukan perusahaan susu di Australia untuk melakukan pengurangan/mitigasi emisi antara lain:

  • Penggunaan suplementasi lipid pada pakan. Penggunaan minyak linseed ataupun minyak biji kapas pada pakan sapi dapat menurunkan fermentasi di saluran cernanya. Tetapi harga kedua minyak ini relatif mahal untuk dijadikan pakan. Penambahan minyak hingga 8% pada pakan dapat menurunkan produksi CH4 dari fermentasi di saluran cerna sebanyak 10-30%.
  • Perbaikan pengelolaan kotoran sapi. Peningkatan penggunaan penguraian anaerob menghasilkan emisi CH4 yang lebih rendah dan menghasilkan biogas yang dapat dipakai untuk menggantikan sumber energi lain dalam proses produksi susu. Namun hal ini lebih cocok untuk peternakan yang menampung kotoran sapi dalam bentuk cair di kolam penampungan.
  • Penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan penggunaan sumber energi yang rendah karbon. Hal ini akan mengurangi emisi terkait energi yang digunakan dalam produksi pakan, pengelolaan peternakan, dan aktivitas pascapeternakan.

Sumber:

Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Tempio, G. 2013. Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.

16 thoughts on “Industri Susu Sapi dan Kaitannya dengan Gas Rumah Kaca

  1. RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
    A. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENYUSUNAN
    Presiden (individu), sebagai penyusun Perpu yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota, Menteri Kesehatan (lembaga), sebagai penyusun Permenkes yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota, Pemerintah Pusat (lembaga) sebagai penyusun undang-undang yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota. Pemerintah Daerah, Walikota (individu) sebagai penyusun pedoman pelaksanaan program jaminan persalinan.
    B. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN
    Pemerintah Daerah, Walikota (individu) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Gunung Sitoli (lembaga), Perangkat Daerah, unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaga) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, UPTD Puskesmas Kecamatan (lembaga), unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan yang terbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat kecamatan sekota Gunungsitoli, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (lembaga), badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Fasilitas Kesehatan (lembaga) yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan. Petugas kesehatan (individu), kader (individu), masyarakat.
    C. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENGAWASAN
    Walikota (individu), berperan sebagai pengawas dan membuat laporan berjenjang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK non fisik. Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri (lembaga), sebagai penerima dan pengawas laporan pelaksaan perwali. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli (individu), sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan. Dinas Kesehatan Provinsi (lembaga), sebagai pengawas dan penerima laporan Dinkes daerah. Tim Pengelola (individu), tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk mengelola pelaksanaan program Jaminan persalinan. Kepala Puskesmas (individu) sebagai pengawas penyelenggaraan jaminan persalinan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, bidan, dan penanggungjawab desa.

    Disusun Oleh:
    Alfian Dicka Ananto (42160097)

    Like

  2. Alfian Dicka (42160097) June 10, 2018 — 1:48 pm

    Alfian Dicka Ananto (42160097)

    RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA MATARAM

    A. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENYUSUNAN
    Pemerintah Pusat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah Kota. Mataram (lembaga) sebagai penyusun undang-undang yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota. Pemerintah Daerah, Walikota (individu) sebagai penyusun pedoman pelaksanaan program jaminan persalinan. Presiden (individu), sebagai penyusun Perpu yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota, Menteri Kesehatan (lembaga), sebagai penyusun Permenkes yang mendasari penyusunan pedoman pelaksanaan peraturan walikota.

    B. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN
    Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Mataram (lembaga), Perangkat Daerah, unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaga) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah, Walikota (individu) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kecamatan (lembaga), unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan yang terbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat kecamatan sekota Mataram, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (lembaga), badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Fasilitas Kesehatan (lembaga) yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan. Pemberi pelayanan, meliputi petugas kesehatan (individu), kader (individu), masyarakat.

    C. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENGAWASAN
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (individu), sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan. Dinas Kesehatan Provinsi (lembaga), sebagai pengawas dan penerima laporan Dinkes daerah. Walikota (individu), berperan sebagai pengawas dan membuat laporan berjenjang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK non fisik. Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri (lembaga), sebagai penerima dan pengawas laporan pelaksaan perwali. Tim Pengelola (individu), tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mengelola pelaksanaan program Jaminan persalinan. Kepala Puskesmas (individu) sebagai pengawas penyelenggaraan jaminan persalinan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, bidan, dan penanggungjawab desa.

    Like

  3. Clarissa Nitihardjo June 10, 2018 — 3:12 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

    PENYUSUN
    INDIVIDU:
    – Bupati Gunung Mas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten bertanggungjawab untuk menyetujui putusan kebijakan bersama dengan DPRD Kabupaten.
    LEMBAGA:
    – DPRD Kabupaten Gunung Mas bersama Bupati bertanggungjawab menyetujui putusan kebijakan.
    – Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berwewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

    PELAKSANA
    INDIVIDU:
    – Setiap individu atau masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman/ melakukan kegiatan di kawasan komersial di Kabupaten Gunung Mas
    – Camat bertanggungjawab membina masyarakat dalam pengelolaan
    – Lurah bertanggungjawab membina masyarakat dalam pengelolaan
    – Kepala Desa bertanggungjawab membina masyarakat dalam pengelolaan
    – Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dalam pengelolaan
    – Pelaku Usaha termasuk pengelola pertokoan, pasar, jasa dan bangunan lain wajib membersihkan dan menyediakan tempat sampah
    – Pengelola kawasan pemukiman/ komersial/ khusus/ fasilitas umum/ sosial/ lainnya
    LEMBAGA:
    – Dinas yang memiliki kewenangan di bidang persampahan
    – BLUD Persampahan yang bertugas untuk memberikan persediaan barang/jasa tanpa mencari keuntungan
    – Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana, pengembangan upaya pengelolaan sampah, menyiapkan TPS 3R dan memberi izin kegiatan pengelolaan sampah
    – Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengangkut sampah dari sumber ke TPS dengan pembagian tingkat dari RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan

    PENGAWAS
    INDIVIDU:
    – Masyarakat perlu mengawasi lingkungan tempat tinggalnya
    – Pelaku Usaha perlu mengawasi lingkungan tempat usahanya
    – Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha
    LEMBAGA:
    – Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, mendorong pengembangan, melakukan koordinasi, melakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan, memberi insentif ataupun sanksi.
    – POLRI sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan
    – Penyidik PNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan

    Clarissa Nitihardjo – 42160098

    Like

  4. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

    Peraturan daerah ini melibatkan pelaku-pelaku kebijakan sebagai berikut.

    PENYUSUN KEBIJAKAN
    Individu :
    Walikota Jambi
    Mengatur instrumen pencegahan, tata cara penanggulangan, pemulihan, dana penjaminan, tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah, kriteria dan mekanisme penghitungan kerugian dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Peraturan Walikota.

    Lembaga :
    dengan persetujuan bersama, DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Daerah Kota Jambi memutuskan peraturan daerah ini.

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    Individu :
    – Setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan di lingkungan memiliki hak dan kewajiban seperti yang tertulis dalam Bab VI di peraturan daerah ini.

    Lembaga :
    – Pemerintah Daerah
    menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan cara memberi informasi peringatan pencemaran atau kerusakan kepada masyarakat,
    – SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
    mengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak

    PENGAWAS KEBIJAKAN
    Individu :
    – Walikota Jambi
    Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada dinas terkait atau yang ditunjuk. Dalam melaksanakan pengawasan, Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup kota, yang merupakan pejabat fungsional. Jika ditemukan pelanggaran selama pengawasan, walikota wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang melanggar.

    – Masyarakat atau setiap orang
    dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bila Walikota Jambi ditemukan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap walikota sesuai peraturan yang berlaku.

    Lembaga :
    – pejabat pengawas lingkungan hidup kota Jambi
    pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemantauan hingga menghentikan pelanggaran seperti yang tertulis dalam pasal 37 ayat 1.

    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49918

    Tamara HGS/42160099

    Like

  5. Elisabeth marselina June 11, 2018 — 10:18 am

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG STATUS MUTU AIR SUNGAI BATANG LEMBANG, SUNGAI BATANG AGAM, SUNGAI BATANG PANGIAN, SUNGAI BATANG OMBILIN DAN SUNGAI BATANG ANAI

    1. Penyusunan
    Lembaga:
    -Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut dengan SKPD Terkait adalah Dinas/Badan/Kantor Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengelolaan sungai
    -Instansi Vertikal adalah instansi vertikal yang ada di daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan sungai.

    Individu:
    -Gubernur Sumatera Barat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi Sumatra Barat, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.
    – Menteri Lingkungan Hidup yang mengeluarkan peraturan tentang tata laksana pengendalian pencemaran air dan juga tentang pedoman penentuan status mutu air, yang menjadi landasan dikeluarkan peraturan ini.
    -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang sumber daya air, yang kenjadi landasan dikeluarkan peraturan ini.

    2. Pelaksanaan
    Lembaga:
    -Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh SKPD dan/atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangan.
    -Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai

    Individu:
    -Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program pencemaran air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Aagam, Sungai Batang Pangian, Sungi Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai. Keterlibatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
    a. pengawasan sosial
    b. penyampaian keberatan dan pengaduan
    c. penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan.

    3. Pengawasan
    Lembaga:
    -Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan sebagai penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran air, yang meliputi:
    a. sosialisasi peraturan perundang-undangan
    b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air
    c. pemberian penghargaan.

    -Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    -Pemantauan kualitas air sungai dilakukan oleh SKPD dengan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur setiap akhir tahun. SKPD dalam rangka melaksanakan pemantauan kualitas air melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

    Individu:
    -Gubernur melakukan pengawasan berkala terhadap status mutu air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai. Pengawasan berkala dalam bentuk:
    a. pengawasan terhadap kualitas air
    b. pengawasan terhadap pencapaian status mutu air
    c. pengawasan terhadap sumber pencemar

    -Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar di wilayahnya untuk memenuhi status mutu air sasaran Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai.

    -Pengawasan sosial dilakukan oleh masyarakat terhadap:
    a. pendirian bangunan di sempadan sungai;
    b. pembuangan limbah domestik dan limbah padat pertanian ke sungai
    c. aktifitas penambangan tanpa izin.
    Masyarakat dapat melaporkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada SKPD dan/atau SKPD terkait. Laporan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

    ELISABETH MARSELLINA/ 42160103

    Like

  6. Ringkasan actor peraturan daerah provinsi Sulawesi tengah nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan daerah aliran sungai
    Penyusun :
    Individu :
    – Gubernur Provinsi Sulawesi tengah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan ini dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi Sulawesi tengah.
    Lembaga :
    – DPRD Provinsi Sulawesi tengah yang meninjau dan Menyetujui dasar Kebijkaan ini.
    – Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi tengah
    – Keterlibatan SKPD yang menangani wilayah DAS dengan melibatkan forum
    – Perguruan Tinggi Terlibat dalam Perencanaan
    Pelaksana :
    Individu
    – Masyarakat : Masyarakat DAS (Daerah aliran sungai) yang ikut serta menjaga serta mematuhi Peraturan yang dirumuskan dalam kebijakan ini agar tercipta lingkungan yang di tuju. Terbangun nya kesedaran masyarakat agar menjaga DAS (Daerah aliran sungai agar terjaga). Pemberdayaan Masyarakat yang di cetuskan atau di bawah pengawasan Pemerintah daerah juga di kembangkan untuk perlindungan DAS.

    – Lembaga :

    o Pemerintah daerah : Pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah daerah lewat berbaga jenis kegiatan seperti, Edukasi, pembangunan lewat Pemerintah menata DAS, Program Peremajaan DAS.
    o Pelaksaanaan pembinaan dilakukan oleh SKPD sesuai kewenangan dan perintah
    Pengawasan :
    – Lembaga :
    o Pemerintah daearah, Pemerintah Kabupaten /kota Lewat system monitoring dan pengawasan berkala Daerah aliran sungai dari segi Fisik lingkungan Sungai, Efektivitas Pembinaan terhadap masyarakat Dinilai dari ketaatan masyarakat dan Hasil dari Kegiatan swadaya masyarakat yang di Bina oleh pemerintah, Program – program yang telah di lakukan, Serta efektivitas Hukum yang di buat untuk menjaga DAS.
    o SKPD yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan DAS dengan berbagai Jenis dokumentasi, UJI serta Survey di DAS.
    – Individu :
    o Masyarakat : Masyarakat turut ikut serta dalam menjaga Daerah aliran sungai. Masyarakat dapat melaporkan Langsung lewat suatu sarana pelaporan yang disediakan pemerintah jika melihat aktivitas atau pelanggaran terhadap aturan yang telah di buat terkatit kelestarian DAS. Masyarakat dapat juga mengingatkan pelaku jika melihat kegiatan yang berpotensi merusak Daerah aliran sungai.
    o Gubernur dan pemerintah Daerah Melakukan pengawasan Berkala serta peninjauan untuk perencanaan selanjut nya.Baik Lewat SKPD yang bertanggung jawab terhadap Daerah Aliran sungai, Peninjauan langsung ke lapangan, Maupun Lewat pegawai negri sipil atau pejabat pengawas lingkungan yang bertanggung jawab terhadap DAS.

    Jovian Chendy 42160102

    Like

  7. Ringkasan actor peraturan daerah provinsi Sulawesi tengah nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan daerah aliran sungai
    Penyusun :
    Individu :
    – Gubernur Provinsi Sulawesi tengah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan ini dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi Sulawesi tengah.
    Lembaga :
    – DPRD Provinsi Sulawesi tengah yang meninjau dan Menyetujui dasar Kebijkaan ini.
    – Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi tengah
    – Keterlibatan SKPD yang menangani wilayah DAS dengan melibatkan forum
    – Perguruan Tinggi Terlibat dalam Perencanaan
    Pelaksana :
    Individu
    – Masyarakat : Masyarakat DAS (Daerah aliran sungai) yang ikut serta menjaga serta mematuhi Peraturan yang dirumuskan dalam kebijakan ini agar tercipta lingkungan yang di tuju. Terbangun nya kesedaran masyarakat agar menjaga DAS (Daerah aliran sungai agar terjaga). Pemberdayaan Masyarakat yang di cetuskan atau di bawah pengawasan Pemerintah daerah juga di kembangkan untuk perlindungan DAS.
    – Lembaga :
    o Pemerintah daerah : Pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah daerah lewat berbaga jenis kegiatan seperti, Edukasi, pembangunan lewat Pemerintah menata DAS, Program Peremajaan DAS.
    o Pelaksaanaan pembinaan dilakukan oleh SKPD sesuai kewenangan dan perintah
    Pengawasan :
    – Lembaga :
    o Pemerintah daearah, Pemerintah Kabupaten /kota Lewat system monitoring dan pengawasan berkala Daerah aliran sungai dari segi Fisik lingkungan Sungai, Efektivitas Pembinaan terhadap masyarakat Dinilai dari ketaatan masyarakat dan Hasil dari Kegiatan swadaya masyarakat yang di Bina oleh pemerintah, Program – program yang telah di lakukan, Serta efektivitas Hukum yang di buat untuk menjaga DAS.
    o SKPD yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan DAS dengan berbagai Jenis dokumentasi, UJI serta Survey di DAS.
    – Individu :
    o Masyarakat : Masyarakat turut ikut serta dalam menjaga Daerah aliran sungai. Masyarakat dapat melaporkan Langsung lewat suatu sarana pelaporan yang disediakan pemerintah jika melihat aktivitas atau pelanggaran terhadap aturan yang telah di buat terkatit kelestarian DAS. Masyarakat dapat juga mengingatkan pelaku jika melihat kegiatan yang berpotensi merusak Daerah aliran sungai.
    o Gubernur dan pemerintah Daerah Melakukan pengawasan Berkala serta peninjauan untuk perencanaan selanjut nya.Baik Lewat SKPD yang bertanggung jawab terhadap Daerah Aliran sungai, Peninjauan langsung ke lapangan, Maupun Lewat pegawai negri sipil atau pejabat pengawas lingkungan yang bertanggung jawab terhadap DAS.

    Like

  8. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    1. PENYUSUN KEBIJAKAN
    a. INSTANSI
    Pemerintah daerah kota Makassar dengan persetujuan bersama Dewan perwakilan rakyat daerah/ DPRD kota Makassar menetapkan Perda kota Makassar tentang pemberian air susu ibu eksklusif karena pemerintah wajib dan bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak atas gizi ibu dan bayi.
    b. INDIVIDU
    Walikota Makassar yang merupakan seorang kepala daerah kota Makassar

    2. PELAKSANA KEBIJAKAN
    a. INSTANSI
    – Pemerintah daerah kota Makassar yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam program ini
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kota Makassar
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang membidangi penyelenggaraan program pemberian air susu ibu eksklusif
    – Dinas Kesehatan yang bertugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang kesehatan
    – Dinas tata ruang atau lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan dilarang memberi rekomendasi bila desain bangunan untuk tempat kerja dan sarana umum tidak menyediakan fasilitas khusus ruang ASI untuk menyusui dan memerah ASI
    – Dalam penyelenggaraan program ini, pemerintah kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan Kementrian serta dunia usaha/industri
    – Dunia usaha dan indusri wajib memiliki ruang ASI. Dunia usaha, industri, produsen dan distributor susu formula dilarang melakukan promosi langsung susu formula bayi dan menempatkan iklannya di sarana faskes dengan jarak minimal 1000 m.

    b. INDIVIDU
    – Walikota Makassar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah kota Makassar dan memimpin pelaksanaannya yang menjadi wewenang daerah otonom
    – Tenaga kesehatan yaitu seorang professional yang bekerja di bidang kesehatan dan mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, antara lain: Perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak
    – Penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan sarana umum, yaitu dengan menyediakan fasilitas khusus atau bilik/ruang ASI untuk menyusui maupun memerah ASI
    – Penanggung jawab tempat kerja wajib memberi kesempatan pada ibu yang bekerja untuk memberi ASI eksklusif kepada bayi maupun memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja
    – Penanggung jawab tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program tersebut
    – Bayi yang merupakan anak baru lahir hingga usia 12 bulan
    – Keluarga yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dimana keluarga harus mendukung program ini dan memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayinya.
    – Masyarakat yaitu perseorangan, kelompok, dan organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk mendukung upaya program pemerintah tersebut
    – Duta ASI adalah invidu-individu terpilih dari pemilihan duta ASI eksklusif kota Makassar
    Pada penyelenggaraan kebijakan ini, dilakukan pemberian informasi berupa penyuluhan, konseling, pendampingan mengenai ASI eksklusif dan IMD yang dilakukan oleh dinas kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya, serta SKPD yang terkait. SKPD juga memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI eksklusif dan IMD secara berkala. Dilakukan juga advokasi dan edukasi kepada masyarakat oleh actor-aktor yang terkait.

    3. PENGAWAS KEBIJAKAN
    a. INSTANSI
    – Pemerintah daerah kota Makassar
    – SKPD terkait yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
    b. INDIVIDU
    – Walikota Makassar yang menunjuk SKPD terkait untuk melaksanakan pengawasan kebijakan
    – Masyarakat
    Masyarakat bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan tercapainya program pemberian ASI eksklusif dan IMD di sarana pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat. Masyarakat juga bertanggung jawab melaporkan hasil pengamatan tersebut kepada lembaga yang terkait seperti walikota, DPRD, Ombudsman, dan tempat pengaduan yang disiapkan pemerintah daerah.
    (Ayu Anita Rosalia-42160101)

    http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_2016_3_Asi-Ekslusif.pdf

    Like

  9. Amelia Litmantoro Hidayat June 11, 2018 — 8:38 pm

    RINGKASAN AKTOR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

    1. Proses Penyusunan
    a. Lembaga
    – Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 (lima) tahun.
    – Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
    b. Individu
    – Masyarakat bersama pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi Ketersediaan Pangan bagi masyarakat sendiri, rumah tangga dan perorangan.

    2. Proses Pelaksanaan
    a. Lembaga
    – Pemerintah Daerah, dengan tugas:
    1) berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi krisis dan kelangkaan Pangan melalui bantuan pangan, operasi pasar, teknologi dan regulasi.
    2) berkewajiban dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan dan memfasilitasi pendistribusian Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
    3) berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan serta meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat
    4) memberikan bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi
    5) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
    – Bupati mengatur ketentuan lebih lanjut dari perdagangan pangan serta bantuan pangan.
    – Pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan dapat melakukan pelaksanaan sanksi administratif sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.
    b. Individu
    – Sebagai pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal waktu tertentu.
    – Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
    – Petani, peternak, pembudi daya ikan dan pelaku usaha Pangan di bidang Pangan segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar

    3. Proses Pengawasan dan Pengendalian
    a. Lembaga
    – Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.
    – Bupati, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan gizi Pangan Segar
    – Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solol terkait melakukan pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan
    b. Individu
    – Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin

    Sumber :
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/61331/perda-kab-solok-no-02-tahun-2017

    Nama : Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  10. Zilvia L Tambengi June 11, 2018 — 8:50 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN GIZI BURUK

    A. PENYUSUNAN
    1) INDIVIDU
    a. Presiden RI sebagai penyusun Peraturan pemerintah tentang kemananan, mutu dan gizi pangan sebagai pedoman dasar penyusunan perbup gorontalo utara
    b. Menteri kesehatan RI sebagai penyusun undang-undang upaya perbaikan gizi yang mendasari penyusunan pelaksanaan dari Perbup gorontalo utara.
    c. Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara
    Sebagai unsur penyelenggara dan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom beserta kebijakan ini
    d. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Gorontalo Utara Sebagai pengelola administrasi, keuangan daerah, serta anggaran/ pendanaan untuk kebijakan dari penyusunan sampai pelaksanaan kebijakan tentang permasalahan gizi
    e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
    f. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara

    2) LEMBAGA
    a. Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara
    b. Dewan Perwakilan Daerah sebagai perangkat daerah atau unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

    B. PELAKSANA
    1) INDIVIDU
    a. Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) yaitu suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya
    b. Petugas gizi sebagai petugas yang memberikan pelayanan gizi baik perorangan maupun masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan
    c. Petugas survailens gizi sebagai petugas yang mengamati secara teratur dan terus menerus terhadap semua aspek penyakit gizi baik keadaan maupun penyebaran dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan
    d. Dokter sebagai petugas medis yang menolong permasalahan gizi buruk
    e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
    f. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara
    g. Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Gorontalo Utara
    h. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara
    i. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara
    j. Kepala Seksi Bina Usaha Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pemimpin program-program yang dibuat untuk melatih masyarakat/ keluarga agar lebih mandiri dalam ketersediaan bahan pangan baik untuk individu maupun masyarakat.

    2) LEMBAGA
    a. Pemerintah daerah dan lembaga masyarakat daerah gorontalo utara yang saling bekerja sama untuk mengupayakan perbaikan gizi dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
    b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah/ swasta yang memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan izin untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif terkait permasalahan gizi.
    c. Badan pengawasan mutu makanan dan keamanan pangan

    C. PENGAWASAN
    1) INDIVIDU
    a. Kepala puskesmas sebagai pengawas pelayanan kesehatan dan penemuan kasus terkait masalah gizi
    b. Masyarakat sebagai penanggung jawab secara langsung dan mandiri dalam penemuan dan pelaporan terkait permasalahan gizi buruk.
    c. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara
    d. Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara

    2) LEMBAGA
    a. Puskesmas mengontrol dan mengawasi setiap program terkait gizi serta penemuan dan pelaporan masalah gizi
    b. Bagian Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai lembaga pengelola informasi yang dapat dipakai pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat
    c. Pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara yang mengawasi, mengontrol, dan menerima laporan terkait program- program upaya kesehatan gizi dan masalah gizi

    SUMBER :
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68734

    Zilvia Lisye Tambengi (42160096)

    Like

  11. RINGKASAN AKTOR PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN PADA KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR


    PENYUSUN KEBIJAKAN
    
Individu : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Bali, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana, dan sekretaris bupati.

    Lembaga : Puskesmas, Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah daerah berjenjang, Kementrian kesehatan, Dinas kesehatan kabupaten Jembrana. 

    PELAKSANA KEBIJAKAN
    
Individu : Tenaga kesehatan ( bidan yang bertugas di puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK), petugas kesehatan secara keseluruhan di puskesmas, dokter (di puskesmas PONED dan juga rumah sakit PONEK).
    
Lembaga : posyandu, Kesehatan Ibu Anak (KIA), puskesmas PONED (Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal secara komprehensif dan terintregrasi 24 (dua puluh empat) jam), Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan intregrasi 24 (dua puluh empat) jam.

    PENGAWAS KEBIJAKAN

    Individu : Gubernur Bali, Bupati Jembrana, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jembrana, kepala puskesmas.
    
Lembaga : Pemerintah daerah kabupaten Jembrana, dinas kesehatan kabupaten Jembrana.

    Nama :Yudha Hadi Kartikoputro
    NIM : 42160106
    Sumber : http://www.jdihjembranakab.baliprov.go.id/uploads/post/2016/PERBUP/perbup_35_2016.pdf

    Like

  12. Indra putra prakasa June 11, 2018 — 10:10 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMER 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
    PENYUSUN
    INDIVIDU:
    – Gubernur Nusa tenggara barat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi NTB bertanggungjawab untuk menyetujui putusan kebijakan.
    LEMBAGA:
    – DPRD Kabupaten Gunung Mas bersama Bupati bertanggungjawab menyetujui putusan kebijakan.
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan sebagai pihak yang melakukan perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS
    – Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAS.
    – Masyarakat adalah penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah DAS
    PELAKSANA
    INDIVIDU:
    – Setiap orang yang memanfaatkan dan menggunakan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS wajib menjaga dan melindungi sumberdaya DAS.
    – Setiap orang yang memanfaatkan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS wajib menjaga dan melindungi sumberdaya DAS.
    LEMBAGA:
    – Dinas lingkungan hidup
    – Pemerintah Daerah
    – Satuan KErja perangkat Daerah (SKPD), sebagai pihak yang melakukan pembinaan dalam pemberdayaan pengelolaan DAS
    – Lembaga swadaya masyarakat
    – Pihak swasta
    PENGAWAS
    INDIVIDU:
    – Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS

    LEMBAGA:
    – pemerintah daerah.
    – POLRI sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan
    – Penyidik PNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan

    SUMBER : https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20No.%205%20Tahun%202017.pdf

    Nama : Indra Putra Prakasa
    NIM :42160100

    Like

  13. Ringkasan Aktor Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin, dan Sungai Batang Anai
    Penyusun:
    • Individu: Gubernur Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
    • Lembaga: Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Payakumbuh,Pemerintah Kota Padang Panjang
    Dalam melakukan
    • penetapan kebijakan tingkat daerah,
    • menetapkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah,
    • menetapkan kebijakan mengenai RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) daerah,
    • menetapkan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
    Pelaksana:
    • Individu: Penduduk sekitar sungai, pelaku badan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan (Pasar, Industri, Ternak, Tani, Bengkel, Rumah sakit, Pabrik, Rumah Pemotongan Hewan, Hotel, Pertambangan emas dsb.)
    • Lembaga: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, SKPD kabupaten/kota, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat, Instansi Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi
    Untuk :
     Melaksanakan KLHS daerah,
     Melaksanakan RPPLH daerah,
     Melaksanakan UKL-UPL
    Pengawas:
    • Individu: Masyarakat; dapat melaorkan ke SKPD kota/kabupaten
    • Lembaga: Satuan Kerja Perangkat Daerah
    • Untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
    • melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

    Like

  14. Elisabeth marselina June 12, 2018 — 12:37 am

    GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

    1.Penyusunan
    Lembaga:
    -DPRD Prov Kalimantan Barat sepakat memutuskan untuk menyusun peraturan daerah ini dalam rangka mengelola DAS terpadu
    – Rencana Pengelolaan DAS Terpadu disusun oleh lembaga koordinatif atau lembaga lain dengan kredibilitas dan integritas yang baik dalam pengerjaan kegiatan yang setara, seperti Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, dan pekerjaan umum.

    Individu:
    -Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur berwenang untuk mengelola DAS lintas Daerah Kab/kota dan dalam Daerah Kab/kota melalui ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, seperti proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur, pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
    -Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu disusun secara partisipatif dari pihak terkait dengan pendekatan interdisipliner berdasarkan kondisi aktual dan permasalahan biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan DAS. Pihak terkait adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

    2.Pelaksanaan
    Lembaga:
    -Perangkat Daerah, sebagai unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    -Forum DAS yang berasal dari unsur pemerintah daerah, swasta, akademisi (perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian DAS, dan masyarakat lokal/ adat.
    -Instansi atau badan hukum pemerintah atau swasta sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan pengelolaan DAS.
    -Badan usaha milik negara, daerah, desa/ koperasi atau swasta sebagai pelaksana pengelolaan DAS sesuai bidang usaha atau kegiatan.
    -Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh SKPD dan/atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangan.
    -Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanaan program pengelolaan daerah aliran sungai terpadu.

    Individu:
    -Masyarakat perorangan terlibat dalam pelaksanaan program pengelolaan daerah aliran sungai terpadu. Keterlibatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
    a. pengawasan sosial
    b. penyampaian keberatan dan pengaduan
    c. penyampaian informasi, pendapat, usul dan/atau laporan.
    d. Pemberdayaan melalui kegiatan pengelolaan DAS
    -Organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk dari peran serta masyarakat

    3.Pengawasan
    Individu
    -Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan persturan perundang-undangan.
    -Masyarakat dapat menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkam DAS.

    Lembaga
    -Pemerintah Daerah dibantu oleh lembaga koordinatif memantau,mengawasi dan menertibakan permanfaatan sumber daya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan laporan. Pengawasan terhadap pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 tahun sekali.
    -Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan pengawasan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan DAS.

    Elisabeth Marselina/42160104

    Like

  15. Indra putra prakasa June 12, 2018 — 6:24 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

    PENYUSUN
    INDIVIDU:
    – Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kota BATAM bertanggungjawab untuk menyetujui putusan kebijakan.
    LEMBAGA:
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
    – Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Batam.
    – Instansi Pemerintah di Daerah
    – Lembaga Kemasyarakatan.

    PELAKSANA
    INDIVIDU:
    – orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus
    – kader posyandu termasuk tenaga kesehatan;
    – kader BKB (Bina Keluarga Balita)

    LEMBAGA:
    – pendidik PAUD (taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Raudhatul athfal dan bentuk lain yang sederajat.
    – TAS (Taman Anak Sejahtera)
    – Perguruan tinggi,
    – organisasi profesi,
    – ORGANISASI kemasyarakatan
    – organisasi keagamaan
    – Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
    – Layanan kesehatan, gizi dan perawatan

    PENGAWAS
    INDIVIDU:
    – Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kota BATAM bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya perda dengan baik.
    LEMBAGA:
    – SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan
    Sipil. SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungar Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga B::rencana
    – kepolisisan daerah kota batam

    SUMBER : perda_btm_2017_no_082.pdf
    Nama : Indra Putra Prakasa
    NIM : 42160100

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close