Cara Membuat Resep Dokter

Banyak orang yang menganggap menulis resep dokter adalah hal yang mudah. Padahal kenyataannya dokter harus melewati banyak hal untuk dapat dengan mantap menulis resep. Kadang-kadang dokter pun harus mencari lagi cara menulis resep dokter yang benar untuk penulisan yang spesifik dan jarang dilakukan. Tak ada yang spesifik memang mengenai penulisan resep dokter, semuanya bisa dipelajari, namun harus diingat bahwa yang berhak menulis resep dokter hanyalah dokter.

Penulisan resep dokter dilaksanakan setelah dokter melakukan rangkaian tindakan berupa anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, dan menentukan diagnosa klinis (baik berupa diagnosis kerja maupun diagnosis definitif). Sebelum menulis resep sebagai awal dari terapi farmakologis untuk pasien, maka sebagai dokter tentunya sudah menguasai ilmu tentang penyakit (etiologi, patogenesis, epidemiologi, dll) dan tentang obat (farmakologi).

Baca juga: Permenkes 75/2014

translate jasa jurnal fk murah berkualitasDalam menentukan pengobatan dan penulisan resep, seorang dokter hendaknya mengacu pada prinsip terapi rasional yang meliputi tepat diagnosis atau indikasi, tepat pemilihan dan bentuk sediaan obat, tepat cara pemberian dan dosis, manjur dan aman serta ekonomis atau terjangkau oleh kemampuan pasien. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2012, juga disebutkan tentang penulisan resep, yaitu pada area 7 tentang pengelolaan masalah kesehatan. Dalam area tersebut tertulis: “Menulis resep obat secara bijak dan rasional (tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekwensi dan cara pemberian, serta sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca”. Dalam daftar lampiran keterampilan SKD 2012, keterampilan menulis resep mempunyai level kompetensi 4A, yang artinya lulusan dokter harus mampu melakukan secara mandiri atau tuntas. Keterampilan ini juga diujikan dalam OSCE (Objective Structured Clinical Examination) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) pada beberapa station (5 hingga 6) dari 12 station meskipun bobot nilainya tidak tinggi.

Penulisan resep yang lengkap harus terdiri dari:

Inscriptio : nama dokter, alamat, SIP, kota, tanggal, R/

Prescriptio : nama obat, bentuk obat, jumlah obat, cara pembuatan (jika berupa racikan), dll

Signatura : cara pemakaian, jumlah obat, waktu minum

Pro : nama pasien, umur, BB (terutama anak2), alamat (kalau obat mengandung narkotika)

Subscriptio : paraf atau tanda tangan.

penulisan resep dokter dan copy

Teknis yang perlu diperhatikan dalam menuliskan resep adalah tulisan harus jelas terbaca untuk menghindari kekeliruan baca pihak apotek dan berakibat keliru pemberian obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Sehingga diwajibkan menggunakan pena atau pulpen dan tidak menggunakan pensil, serta seiring kemajuan zaman kini juga ditemukan resep obat digital, baik yang dicetak maupun yang online. Nama obat ditulis dalam bentuk nama kimia atau generik atau nama dagang, namun untuk kepentingan pendidikan tidak dianjurkan menggunakan nama paten atau nama dagang. Obat jadi baik yang berbentuk tablet, kapsul, sirup, salep, tetes, dll penulisan resepnya akan lebih mudah dibandingkan obat racikan atau puyer karena membutuhkan sedikit perhitungan sehingga perlu ketelitian yang lebih tinggi agar tidak terjadi kekeliruan. Dalam hal ini pengetahuan tentang dosis obat perlu dikuasai baik itu dosis terapi, dosis maksimal, dosis toksis baik pada anak maupun dewasa serta pemberiannya apakah dalam bentuk dosis bagi atau dosis tunggal.

Penulisan resep puyer (pulveres)

Penulisan resep untuk puyer sedikit berbeda, karena kita minta petugas farmasi untuk meracikkan. Kalau obat penyusun puyernya lebih dari 1, masing-masing obat itu ditulis dalam baris yang terpisah-pisah, lalu di bawahnya dituliskan cara peracikannya.

Contoh resep dokter untuk membuat puyer:

R/ Amoksisilin 100mg

s. lact q.s.

m.f. pulv. dtd. no. XXI

S 3dd pulv I p.c

s. lact q.s. = tambahkan s. lactis secukupnya.

m.f. pulv. dtd. No. XXI = buat dan campurlah dalam bentuk pulveres (puyer), masing-masing dengan dosis di atas sebanyak 21 buah.

 

Obat kumur

Contoh kasus:

Resepkan obat kumur berikut untuk pasien faringitis: Solusio povidon iodin 1% dikumur 2x sehari.

Penyelesaian:

R/ Sol Povidon iodin 1% fls No. I

S 2 dd garg

Obat tetes

Obat tetes untuk mata dan telinga tidak berbeda banyak dalam peresepannya. Cuma penulisan cara pemakaiannya yang berbeda istilahnya. Dan pastikan tulis dengan benar agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membahayakan indra penglihatan atau indra pendengaran pasien.

Telinga = auric

Mata = oculo

Contoh penulisan resep tetes telinga:

R/ Sol H2O2 3% 5cc

S 2dd gtt X auric dex

R/ Sol Ofloxacin fls No.I

S 2dd gtt II auric dex setelah dicuci

 

Contoh penulisan resep tetes mata:

R/ Gentamycin eyedrops fls No.I

S omnihora gtt I o.d.s

 

R/ Sulfas atropin eyedrops fls No.I

S 3dd gtt I o.d.s

 

Contoh penulisan resep salep mata:

 

R/ Gentamycin eye ointment 5g tube No.I

S 1dd applic o.d.s a.n.

 

Catatan tambahan mengenai bahasa Latin yang sering dipakai dalam resep dokter dan artinya:

p.c = post coenam = setelah makan

d.c = durante coenam = saat makan

a.c. = ante coenam = sebelum makan

a.n. = ante noctem = sebelum tidur

p.r.n = pro re nata (apabila diperlukan)

da in caps = masukkan ke dalam kapsul

omnihora = tiap jam

o.m. = omni mane = tiap pagi

m.et.v = mane et vespere = pagi dan malam

u.e = usus externum = untuk obat luar

applic part dol = oleskan pada daerah yang sakit

o.d.s = oculo dextra sinistra = mata kanan kiri

Diringkas dan disarikan oleh Yoseph LS dari file presentasi PowerPoint “Menulis Resep” tulisan Hendra T’ Hartono dan Dwi Diandini dan file PDF “Prinsip Penulisan Resep Dokter” tulisan Wiwik Kusumawati yang tersedia online. Sumber gambar: m-rifqi-rokhman.staff.ugm.ac.id/files/2014/03/Salinan-Resep.png.

Perubahan terakhir: 06 Desember 2017.

bantu situs ini tetap online

25 thoughts on “Cara Membuat Resep Dokter

  1. Indra putra prakasa June 12, 2018 — 5:12 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    Seperti Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi
    Upaya pemeliharaan kesehatan bayi adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Salah satu cara atau upaya agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, adalah melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai berumur 2 (dua) tahun, karena ASI mengandung zat-zat berkualitas tinggi yang berguna untuk kesehatan, pertumbuhan, perkembangan kecerdasan, dan kekebalan bayi
    Air susu ibu kaya zat penting yang dibutuhkan bayi dan memberikan kekebalan yang optimal bagi bayi, sehingga pemberian air susu ibu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI Ekslusif yang tujuan utamanya adalah untuk kesehatan dan kecerdasan bayi akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Perusahaan, Pengelola Sarana Tempat Kerja dan Sarana Umum, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif ini dimaksudkan agar semua pihak memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif, baik di lingkungan lembaga – lembaga pemerintahan, swasta, tempat-tempat umum.
    Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu :
    1. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
    2. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
    3. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
    4. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
    5. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
    6. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
    7. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun
    8. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
    9. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
    10. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

    Sumber : Perda provinsi Sulawesi barat nomor 1 tahun 2016
    Indra Putra Prakasa (42160100)

    Like

  2. Zilvia L Tambengi June 13, 2018 — 3:01 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) PANGAN LOKAL DIPOSYANDU BALITA

    Di indonesia masalah gizi masih menjadi masalah utama dan penting untuk dibicarakan karena dapat berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Dan kelompok usia yang rentan terhadap kekurangan gizi yaitu kelompok usia balita sehingga masih sering ditemui kasus seperti bayi dengan berat badan lahir rendah, balita dengan gagal tumbuh, pendek dan kurus. Permasalahan gizi ini pun masih ditemukan di salah satu provinsi di indonesia yaitu maluku, kabupaten kepulauan aru bahwa dididapatkan beberapa kasus anak yang menderita gizi buruk dan sempat dirawat disalah satu RSUD di kepulauan Aru. Oleh karena itu, kelompok usia balita perlu mendapat perhatian khusus dalam hal asupan gizi. maka dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulangan kasus balita gizi kurang maupun gizi buruk di daerah Kepulauan Aru, ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA).
    PMT adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Program ini dijalankan di Pos Pelayananan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun Tujuan dari PMT untuk:
    a. meningkatkan kecukupan asupan gizi Balita;
    b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar
    c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)
    d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik dan balita;
    e. mengurangi absensi dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita;
    f. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT.
    Sedangkan Kriteria dan Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan, persyaratannya yaitu beragam, bergizi seimbang, aman; dan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin serta mineral. Kemudian dalam Pelaksanaan penanganan PMT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1) bentuk dan jenis makanan yang disajikan pengelolanya diserahkan kepada masyarakat setempat tanpa mengesampingkan aspek mutu dan keamanan pangan;
    2) makanan untuk PMT harus menggunakan bahan pokok dari hasil pertanian setempat dan jika memerlukan bahan tambahan dapat menggunakan bahan makanan lainnya;
    3) makanan untuk PMT paling sedikit mengandung energi 300 (tiga ratus) kalori dan 5 (lima) gram protein untuk tiap anak dalam setiap hari pelaksanaan PMT;
    4) makanan tambahan untuk BALITA diberikan sekali dalam satu bulan; dan
    5) untuk meningkatkan nilai gizinya, bahan pangan perlu diperkaya dengan menambahkan bahan seperti :
    a. berbagai bentuk gula seperti gula pasir, gula aren, gula merah, nira dan lainnya,
    untuk meningkatkan kadar energi; dan
    b. sumber lemak seperti kelapa dalam bentuk santan atau parutan atau minyak goreng
    untuk meningkatkan kadar lemak.
    Persyaratan sebagaimana dimaksud dipantau oleh Petugas Gizi Puskesmas,Kader dan/atau Bidan Desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan bekerjasama dengan camat sebagai penanggungjawab tingkat kecamatan dan Bupati di tingkat kabupaten dalam keberhasilan pelaksanaan, pembinaan, Pengawasan dan pelaporan PMT.

    SUMBER:
    1) http://jdih-kepulauanarukab.com/peraturan/lihat/ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b
    2) https://regional.kompas.com/read/2016/08/25/16192321 /warganya.terserang.gizi.buruk.bupati.sebut.pola.hidup.penyebabnya.
    3) https://terasmaluku.com/lima-penderita-gizi-buruk-dilarikan-ke-rsud-dobo-kepulauan-aru/

    Zilvia Lisye Tambengi (42160096)

    Like

  3. Zilvia L Tambengi June 13, 2018 — 4:29 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) PANGAN LOKAL DIPOSYANDU BALITA

    Permasalahan gizi di indonesia penting untuk dibicarakan dan perlu ditangani secara menyeluruh karena dapat berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Permasalahan gizi ini pun masih ditemukan di salah satu provinsi yaitu maluku, kabupaten kepulauan aru bahwa dididapatkan beberapa kasus anak yang menderita gizi buruk dan sempat dirawat disalah satu RSUD di kepulauan Aru. Kelompok usia yang rentan terhadap kekurangan gizi inipun adalah kelompok usia balita, sehingga masih sering ditemui kasus seperti bayi dengan berat badan lahir rendah, balita dengan gagal tumbuh, pendek dan kurus. Oleh karena itu, kelompok usia balita perlu mendapat perhatian khusus dalam hal asupan gizi. Maka dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulangan kasus balita gizi kurang maupun gizi buruk di daerah Kepulauan Aru, ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA).
    PMT adalah kegiatan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak Balita dalam bentuk makanan yang aman dan sehat beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Program ini dijalankan di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
    Adapun Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bertujuan untuk : Meningkatkan kecukupan asupan gizi Balita; Meningkatkan ketahanan fisik; Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi; Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Menerapkan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), Meningkatkan kesadaran dan partisipasi akan upaya perbaikan gizi peserta didik maupun balita; Meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar dan kegiatan di Posyandu Balita; Meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, kader Posyandu dan masyarakat terhadap pentingnya PMT. Sedangkan kriteria dan pelaksanaan PMT , persyaratannya sebagai berikut yaitu beragam, bergizi seimbang, aman, dan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin serta mineral. Kemudian dalam pelaksanaan penanganan PMT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1) bentuk dan jenis makanan yang disajikan pengelolanya diserahkan kepada masyarakat
    setempat tanpa mengesampingkan aspek mutu dan keamanan pangan;
    2) PMT harus menggunakan bahan pokok dari hasil pertanian setempat dan dapat juga
    menggunakan bahan makanan lainnya;
    3) PMT paling sedikit mengandung energi 300 (tiga ratus) kalori dan 5 (lima) gram protein
    untuk tiap anak dalam setiap hari pelaksanaan PMT;
    4) PMT untuk BALITA sekali dalam satu bulan; dan
    5) untuk meningkatkan nilai gizinya, bahan pangan perlu diperkaya dengan menambahkan
    bahan seperti :
    a. berbagai bentuk gula seperti gula pasir, gula aren, gula merah, nira dan lainnya, untuk
    meningkatkan kadar energi; dan
    b. sumber lemak seperti kelapa dalam bentuk santan atau parutan atau minyak goreng
    untuk meningkatkan kadar lemak.
    Persyaratan sebagaimana dimaksud dipantau oleh Petugas Gizi Puskesmas,Kader dan/atau Bidan Desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan bekerjasama dengan camat sebagai penanggungjawab tingkat kecamatan dan Bupati di tingkat kabupaten dalam keberhasilan pelaksanaan, pembinaan, Pengawasan dan pelaporan PMT.

    SUMBER:
    1) http://jdihkepulauanarukab.com/peraturan/lihat/ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b
    2) 3) https://terasmaluku.com/lima-penderita-gizi-buruk-dilarikan-ke-rsud-dobo-kepulauan-aru/

    Zilvia Lisye Tambengi (42160096)

    Like

  4. Ringkasan konteks Peraturan daerah kota kendari provinsi Sulawesi tenggara nomor 8 tahun 2017 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir bayi dan balita,

    dalam kebijakan mengatur diberlakukan nya paket pelayanan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian Ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang tenaga kesehatan nya disingkat KIBBLA. KIBBLA Merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu,bayi baru lahir, bayi, balita demi tercapai nya angka kematian yang rendah. Tujuan KIBBLA antara lain
    a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
    b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
    c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.
    Beberapa layanan yang terlibat dalam Kebijakan ini adalah, Layanan terpadu di puskesmas seperti ANC Rutin untuk warga secara terpadu, deteksi dini penylut kehamilan, pemberian Supplemen serta edukasi terkait. Dibawah puskesmas terdapat Poskesdes yang membantu unit puskesmas sebagai perpanjangan tangan puskesmas agar seluruh lapisan masyarakat terevaluasi. PONED (Pelyanan obstetric neonatal emrgensi dasar) di puskesmas, Ponek (pelayanan obstetric neonatal emergensi kompherensif) di RS rujukan, Audit maternal serta perinatal, Program ASI eksklusif, imunisasi, Pelayanan neonatal kompherensif, program insiasi menyusui dini, KB Paska Salin, Serta program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi .
    Masing – Masing program sudah di jelaskan secara jelas pasal per pasal dalam perda ini baik Hak dan kewajiban Penerima layanan serta tenaga kesehatan, dimana harus di ikuti peran aktif serta kesadaran dari target masyarakat yang akan di bangun lewat berbagai program agar dapat mengikuti program dan tentu saja peran KIBBLA serta pemerintah daerah serta Instansi di bawah nya yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan penurunan angka kematuan bayi, bayi barulahir, ibu dan balita.

    Jovian Chendy/42160102

    Like

  5. Ringkasan konteks Peraturan daerah kota kendari provinsi Sulawesi tenggara nomor 8 tahun 2017 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir bayi dan balita,

    dalam kebijakan mengatur diberlakukan nya paket pelayanan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian Ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang tenaga kesehatan nya disingkat KIBBLA. KIBBLA Merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu,bayi baru lahir, bayi, balita demi tercapai nya angka kematian yang rendah. Tujuan KIBBLA antara lain
    a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
    b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
    c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.
    Beberapa layanan yang terlibat dalam Kebijakan ini adalah, Layanan terpadu di puskesmas seperti ANC Rutin untuk warga secara terpadu, deteksi dini penylut kehamilan, pemberian Supplemen serta edukasi terkait. Dibawah puskesmas terdapat Poskesdes yang membantu unit puskesmas sebagai perpanjangan tangan puskesmas agar seluruh lapisan masyarakat terevaluasi. PONED (Pelyanan obstetric neonatal emrgensi dasar) di puskesmas, Ponek (pelayanan obstetric neonatal emergensi kompherensif) di RS rujukan, Audit maternal serta perinatal, Program ASI eksklusif, imunisasi, Pelayanan neonatal kompherensif, program insiasi menyusui dini, KB Paska Salin, Serta program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi .
    Masing – Masing program sudah di jelaskan secara jelas pasal per pasal dalam perda ini baik Hak dan kewajiban Penerima layanan serta tenaga kesehatan, dimana harus di ikuti peran aktif serta kesadaran dari target masyarakat yang akan di bangun lewat berbagai program agar dapat mengikuti program dan tentu saja peran KIBBLA serta pemerintah daerah serta Instansi di bawah nya yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan penurunan angka kematuan bayi, bayi barulahir, ibu dan balita.

    Jovian Chendy/42160102
    Sumber : Perda daerah kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara nomor 8 tahun 2017 tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, Bayi, dan anak balita

    Like

  6. Amelia Litmantoro Hidayat June 13, 2018 — 6:22 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  7. Amelia Litmantoro Hidayat June 13, 2018 — 6:24 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas .
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  8. Amelia Litmantoro Hidayat June 13, 2018 — 6:26 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  9. Ayu Anita Rosalia June 13, 2018 — 6:51 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

    Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ialah penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Hasil data dari departemen kesehatan provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa angka kematian ibu meningkat, pada tahun 2016 sebanyak 74 kasus dibandingkan tahun 2015 sebanyak 67 kasus. Sedangkan, angka kematian bayi di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Dalam 5 tahun terakhir, walaupun sempat mengalami sedikit kenaikan di tahun 2013, angka kematian bayi terus menurun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 yang menurun menjadi 153 kasus. Meskipun terjadi penurunan, upaya pelayanan kesehatan untuk menurunkan kematian bayi tetap harus dijalankan hingga tidak ada kasus kematian bayi. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih harus diturunkan. AKI dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, terutama perdarahan eklampsia dan infeksi oleh persalinan yang tidak ditangani tenaga kesehatan terlatih, baik keterlambatan maupun keberadaannya. Sedangkan, AKB disebabkan oleh berat badan lahir rendah karena gizi yang kurang selama hamil, pernafasan yang tersumbat, dan penyebab lainnya yaitu tetanus, gangguan hematologis, pemberian makanan, dan lain sebagainya.

    Bagaimanapun, pembangunan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan masyarakat yang menetapkan adanya peraturan daerah (Perda) terkait kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pada tahun 2016 ini. Perda ini dibuat untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, dan juga meningkatkan jumlah maupun mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) di provinsi Sulawesi Tenggara terutama daerah kota Baubau.

    Peraturan daerah ini mengatur tentang hak ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaaan pelayanan KIBBLA, kewajiban jasa pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan KIBBLA, kewajiban ibu dan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan berkala, sehingga komplikasi yang nantinya mungkin terjadi dapat ditangani, melakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI eksklusif, mengikuti KB paska bersalin, dan lain sebagainya. Masyarakat dan keluarga juga wajib untuk mendukung KIBBLA.

    Selain itu, diatur juga tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, pelayanan kesehatan ibu baik ibu hamil maupun ibu bersalin hingga pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya KIBBLA yaitu pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan menjamin adanya ketersediaannya, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pengaduan pelayanan KIBBLA, serta ketentuan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sehingga angka kematian ibu dan anak dapat ditekan.

    Ayu Anita Rosalia (42160101)

    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50802
    http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/28_Sultra_2016.pdf

    Like

  10. Clarissa Nitihardjo June 13, 2018 — 8:13 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
    Pemerintah Daerah Bangka Belitung mengeluarkan peraturan ini bertujuan untuk manjadi pedoman dalam mengelola DAS secara utuh mulai dari perencanaan sampai pengendalian. Dalam pengelolaan DAS perlu koordinasi dan sinergisme antar pihak. Diharapkan juga terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, kondisi lahan yang produktif dan kesejahteraan masyarakat.
    Perencanaan pengelolaan ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan berbagai sektor dan kilakukan oleh forum DAS. Proses persiapannya meliputi identifikasi masalah beserta stakeholder, perumusan kebijakan, struktur kelembagaan, sistem pemantauan dan insentif dengan jangka waktu untuk 15 tahun mendatang.
    Pelaksanaan pengelolaan DAS dilakukan berdasar dari rencana dan dilaksanakan pada DAS yang akan dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi memanfaatkan hutan, lahan, air sesuai fungsi dan daya dukung, pola konservasi hutan, lahan, air, serta restorasi dan rehabilitasi lahan dan hutan. Pemanfaatan dan konservasi hutan, lahan dan air dalam hal ini harus memperhatikan kelestarian ekosistem dengan cara:
    – menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan SDA dan sumber daya buatan
    – melindungi keanekaragaman hayati
    – mendayagunakan hasil hutan bukan kayu
    – mempertahankan keberadaan bentuk lahan
    – menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap
    – mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan undang-undang
    Pemberdayaan masyarakat pada DAS mengupayakan inspirasi, motivasi, dan menggerakkan masyarkat untuk memanfaatkan sumber daya secara lestari. Hal ini dilakukan oleh kementrian/lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada kelompok masyarakat atau perorangan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi dan penyediaan sarana. Masyarakat di sisi lain, wajib untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya dan mematuhi program.
    Pencegahan kerusakan DAS selain memberdayakan masyarakat untuk memelihara ekosistem, perlu juga pembinaan yang mencakup fasilian dan bimbingan. Penanganan kerusakan DAS bentuknya dengan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi), penanganan secara struktural dan peningkatan pertisipasi masyarakat. Yang terakhir, pengelolaan DAS dapat diselenggarakan dengan baik dengan monitoring dan evaluasi dengan cara membangun sistem informasi pengelolaan DAS.
    Sumber:
    FORDAS Babel. Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Bangka Belitung Melaksanakan Kegiatan Pahlawan Lingkungan. 23 November 2017. http://fordasbabel.blogspot.com/2017/11/foum-daerah-aliran-sungai-das-bangka.html
    Perda Bangbel No 10 Tahun 2016. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016. http://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERDA%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf
    Clarissa Nitihardjo – 42160098

    Like

  11. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

    Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair, wajib memiliki izin pembuangan limbah cair. Kalimat aturan ini yang menjadi dasar pengaturan izin oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuangan limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan yang berakibat pencemaran lingkungan.
    Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan. Pengelolaan limbah cair yang dimaksud adalah :
    a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah;
    b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
    c. tersedianya alat ukur debit limbah;
    d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
    e. dikecualikan terhadap huruf c, dan d adalah bagi usaha kecil/home industri;
    f. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
    g. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang lingkungan hidup; dan
    h. tidak melakukan proses pengenceran.
    Dari penetapan izin, pemerintah daerah Ketapang juga mengatur mengenai tarif retribusi, masa retribusi (jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengolahan limbah cair), dan wajib retribusi (orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum). Dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
    Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), untuk menindak terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair dengan diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Sumber :

    1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
    2. https://media.neliti.com/media/publications/10670-ID-perizinan-pembuangan-limbah-cair-kegiatan-industri-dalam-hubungannya-dengan-peng.pdf

    YUDHA HADI K. – 42160106

    Like

  12. Alfian Dicka (42160097) June 14, 2018 — 12:19 am

    RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

    Indonesia berkepentingan dengan pencapaian beberapa indikator global yang telah disepakati dalam Millennium Development Goals (MDGs). Salah satu tujuan MDG’s tersebut adalah menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Di Provinsi Bali sendiri, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 sebesar 83.5/100.000 kelahiran hidup sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 5.75/1000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu melahirkan menjadi sangat penting karena akan menentukan indikator standar pelayanan kesehatan di suatu daerah. Penerapan sistem rujukan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program Making Pergnancy Safer dan Safe Motherhood yang mampu menekan angka kematian ibu. Evaluasi kualitas rujukan maternal merupakan salah satu cara dalam menurunkan angka kematian ibu. Terdapat berbagai faktor yang berperan dalam menentukan kualitas rujukan seperti tenaga penolong, komunikasi, alat transportasi rujukan dan jarak antar fasilitas rujukan.

    Fenomena Sosial Daerah Karangasem, Bali:
    Angka kematian ibu melahirkan di Karangasem tertinggi di Bali. Tahun 2014, tercatat 16 ibu meninggal usai melahirkan. Angka kematian tersebut di atas rata-rata nasional, atau di atas 118 ibu melahirkan meninggal di bandingkan 100.000 ibu melahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan kematian ibu melahirkan di Bali rata-rata di bawah 118 per 100.000.
    Dengan makin tingginya angka kasus kematian ibu saat melahirkan dalam kurun lima tahun terakhir, maka sebagai langkah pencegahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengeluarkan larangan bagi para ibu hamil melahirkan di dukun.
    Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menghimbau ibu hamil wajib diperiksakan secara rutin dan ibu yang melahirkan dibawa ke bidan persalinan, puskesmas, dan rumah sakit. Larangan menggunakan jasa dukun masih ada perkecualian untuk mereka yang tinggal di desa terpencil.

    Sumber: Dinkes Pemerintah Prov Bali, Bali Portal News.
    Alfian Dicka Ananto (42160097)

    Like

  13. Ringkasan Konteks Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman Dan Halal
    Keamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
    Berdasarkan Pemutakhiran Data Kesehatan 2016, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 5 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi dalam tahun tersebut, yaitu di Desa Kulur Ilir, Panca Tunggal (sebanyak dua kali), Serdang, Pedindang yang mengenai 283 orang termasuk diantaranya anak-anak. Berangkat dari banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan terutama di provinsi bangka belitung ini, perlu adanya ketentuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.
    Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, hal keamanan pangan belum berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait peraturan SK Direktur LPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal MUI. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengatur secara jelas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
    Meski UU JPH telah diberlakukan tetapi masih ada sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksaannya di lapangan semenjak diberlakukan, misalnya pengusaha UKM menengah ke bawah yang belum memilihi sertifikat halal terkait biaya permohonan pengajuan sertifikat, atau beberapa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tidak diketahui kehalalannya akibat kurangnya pengawasan.
    Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap pangan halal dan aman serta menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan pengan aman dan halal.
    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70065/perda-prov-bangka-belitung-no-16-tahun-2016
    http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/09_Babel_2016.pdf
    Benny Hwanggara-42160105

    Like

  14. Ringkasan Konteks Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman Dan Halal
    Keamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
    Berdasarkan Pemutakhiran Data Kesehatan 2016, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 5 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi dalam tahun tersebut, yaitu di Desa Kulur Ilir, Panca Tunggal (sebanyak dua kali), Serdang, Pedindang yang mengenai 283 orang termasuk diantaranya anak-anak. Berangkat dari banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan terutama di provinsi bangka belitung ini, perlu adanya ketentuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.
    Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, hal keamanan pangan belum berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait peraturan SK Direktur LPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal MUI. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengatur secara jelas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
    Meski UU JPH telah diberlakukan tetapi masih ada sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksaannya di lapangan semenjak diberlakukan, misalnya pengusaha UKM menengah ke bawah yang belum memilihi sertifikat halal terkait biaya permohonan pengajuan sertifikat, atau beberapa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tidak diketahui kehalalannya akibat kurangnya pengawasan.
    Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap pangan halal dan aman serta menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan pengan aman dan halal.
    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70065/perda-prov-bangka-belitung-no-16-tahun-2016
    http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/09_Babel_2016.pdf
    Benny Hwanggara-42160105

    Like

  15. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
    Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sumber daya yang dapat dioptimalkan, salah satunya adalah sektor pertanian. Namun kenyataannya, kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Babel masih tergantung pada daerah lain. Salah satu contoh adalah kota Pangkalpinang yang bergantung pada Palembang dan Jakarta untuk pemenuhan suplai pangan hingga membuat tingkat inflasi di kota tersebut meningkat melebihi tingkat inflasi nasional pada tahun 2012. Hal ini menyatakan adanya ketergantungan ketersediaan pangan ini merupakan salah satu masalah dasar yang dihadapi oleh Bangka Belitung dimana hampir 80 persen dari kebutuhan pangan Bangka Belitung dipasok dari luar daerah.
    Sebagai daerah kepulauan, provinsi Bangka Belitung rentan terhadap kekurangan pangan karena menggantungkan ketersediaan beras dari daerah lain. Terdapat 3 daerah di Provinsi Babel yang diwaspadai mengalami kekurangan pangan yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang (Badan Ketahanan Pangan Babel, Oktober 2012). Hal ini menandakan kurangnya optimalisasi terhadap sektor pertanian yang dimiliki menyebabkan penyediaan pangan terutama di saat darurat rendah sehingga muncul kekurangan pangan.
    Untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan terutama di Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang merancang Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menitikberatkan pada bangkitnya sektor pertanian di Pangkalpinang dan peran serta masyarakat untuk mulai menanam bahan pangan di pekarangan rumah.
    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11804
    http://bangka.tribunnews.com/2013/01/09/membangun-ketahanan-pangan-babel.
    Tamara HGS/42160099

    Like

  16. Elisabeth Marselina June 14, 2018 — 7:31 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. ASI merupakan makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaiknya melalui ASI. Meskipun manfaatt ASI begitu besar, namun tidak banyak ibu yang mau atau bersedia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan seperti yang disarankan organisasi kesehatan dunia (WHO).
    Saat ini, jumlah ibu yang memberikan ASi eksklusif kepada bayinya sampai berumur 6 bulan masih rendah. Pada tahun 2013 di provinsi Bangka Bitung, khususnya di kabupaten Bangka Barat diperkirakan baru mencapai 36 persen dari sekitar 4.200 bayi yang mengonsumsi ASI eksklusif. Hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI masih rendah, dan banyaknya ibu yang mempunyai pekerjaan diluar rumah.
    Dengan memberikan ASI eksklusif maka dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat ASI ekslusif tidak hanya untuk bayi, seperti; meningkatkan daya tahan dan kecerdasan, namun juga bermanfaat untuk ibu, seperti; mengurangi resiko kanker payudara dan indung telur, memepercepat rahim kembali keukuran semula, mempercepat turunnya berat badan ibu, dll.
    Untuk itu tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan inisiasi menyusui dini kepada ibu dari bayi paling singkat selama 1 jam segera setelah dilahirkan serta wajib dilakukan rawat gabung untuk mempermudah pemberian ASI ekslusif. Dengan adanya IMD maka resiko perdarahan dan anemia bisa dikurangi, dan setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan IMD.

    Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula pada bayi, kecuali atas indikasi medis pemberian ASI, ibu bayi meninggal, atau saat terjadi bencana alam alam. jika tidak dapat diberikan maka salah satu solusinya dengan menerima donor ASI. Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI dengan pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI. Konselor menyusui juga harus memberikan penjelasan tentang penggunan dan cara pengelolaan susu formula pada ibu/keluarga bayi. Produsen atau distributor susu formula bayi /atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

    Pada peraturan daerah Bangka Barat tahun nomor 9 tahun 2016, dijelakan tentang ibu yang bekerja, seperti di perusahaan, kantor pemerintahan, swasta dll. Tempat-tempat tersebut wajib menyediakan ruang laktasi untuk menysusui / memerah ASI. Sehingga memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Hal ini juga berlaku untuk pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, seperti; hotel/penginapan, tempat rekreasi, terminal, pusat perbelanjaan, gedung olahraga,dll

    Sumber;
    https://www.academia.edu/6319615/Artikel_Pentingnya_Pemberian_ASI_pada_Bayi?auto=download
    https://babel.antaranews.com/berita/6422/pemberian-asi-eksklusif-di-bangka-barat-rendah

    Elisabeth Marselina/42160104

    Like

  17. Amelia Litmantoro Hidayat June 14, 2018 — 7:38 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  18. Ayu Anita Rosalia June 14, 2018 — 7:42 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

    Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ialah penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Hasil data dari departemen kesehatan provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa angka kematian ibu meningkat, pada tahun 2016 sebanyak 74 kasus dibandingkan tahun 2015 sebanyak 67 kasus. Sedangkan, angka kematian bayi di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Dalam 5 tahun terakhir, walaupun sempat mengalami sedikit kenaikan di tahun 2013, angka kematian bayi terus menurun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 yang menurun menjadi 153 kasus. Meskipun terjadi penurunan, upaya pelayanan kesehatan untuk menurunkan kematian bayi tetap harus dijalankan hingga tidak ada kasus kematian bayi. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih harus diturunkan. AKI dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, terutama perdarahan eklampsia dan infeksi oleh persalinan yang tidak ditangani tenaga kesehatan terlatih, baik keterlambatan maupun keberadaannya. Sedangkan, AKB disebabkan oleh berat badan lahir rendah karena gizi yang kurang selama hamil, pernafasan yang tersumbat, dan penyebab lainnya yaitu tetanus, gangguan hematologis, pemberian makanan, dan lain sebagainya.

    Bagaimanapun, pembangunan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan masyarakat yang menetapkan adanya peraturan daerah (Perda) terkait kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pada tahun 2016 ini. Perda ini dibuat untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, dan juga meningkatkan jumlah maupun mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) di provinsi Sulawesi Tenggara terutama daerah kota Baubau.

    Peraturan daerah ini mengatur tentang hak ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaaan pelayanan KIBBLA, kewajiban jasa pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan KIBBLA, kewajiban ibu dan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan berkala, sehingga komplikasi yang nantinya mungkin terjadi dapat ditangani, melakukan IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI eksklusif, mengikuti KB paska bersalin, dan lain sebagainya. Masyarakat dan keluarga juga wajib untuk mendukung KIBBLA.

    Selain itu, diatur juga tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, pelayanan kesehatan ibu baik ibu hamil maupun ibu bersalin hingga pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya KIBBLA yaitu pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang terlatih dan menjamin adanya ketersediaannya, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pengaduan pelayanan KIBBLA, serta ketentuan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sehingga angka kematian ibu dan anak dapat ditekan.

    Ayu Anita Rosalia (42160101)

    Sumber:
    peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50802
    http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/28_Sultra_2016.pdf

    Like

  19. Amelia Litmantoro Hidayat June 14, 2018 — 8:13 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  20. Benny Hwanggara June 14, 2018 — 8:13 am

    Ringkasan Konteks Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman Dan Halal

    Keamanan Pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
    Berdasarkan Pemutakhiran Data Kesehatan 2016, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 5 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi dalam tahun tersebut, yaitu di Desa Kulur Ilir, Panca Tunggal (sebanyak dua kali), Serdang, Pedindang yang mengenai 283 orang termasuk diantaranya anak-anak. Berangkat dari banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan terutama di provinsi bangka belitung ini, perlu adanya ketentuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.
    Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, hal keamanan pangan belum berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait peraturan SK Direktur LPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal MUI. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mengatur secara jelas bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
    Meski UU JPH telah diberlakukan tetapi masih ada sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksaannya di lapangan semenjak diberlakukan, misalnya pengusaha UKM menengah ke bawah yang belum memilihi sertifikat halal terkait biaya permohonan pengajuan sertifikat, atau beberapa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tidak diketahui kehalalannya akibat kurangnya pengawasan.
    Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap pangan halal dan aman serta menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan pengan aman dan halal.

    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70065/perda-prov-bangka-belitung-no-16-tahun-2016
    http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/09_Babel_2016.pdf

    Benny Hwanggara-42160105

    Like

  21. Amelia Litmantoro Hidayat June 14, 2018 — 8:19 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)

    Like

  22. Amelia Litmantoro Hidayat June 14, 2018 — 8:25 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
    Kalimantan memiliki sungai-sungai yang panjang dan memiliki arti penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beberapa sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (1.143 km) di Kalimantan Barat, Sungai Barito (880 km) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam (980 km) di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat tiga DAS mencakup: DAS Kapuas, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Daerah aliran sungai pada beberapa sungai tersebut kini membutuhkan penanganan dan mendapat prioritas utama untuk direhabilitasi serta termasuk dalam 60 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu diciptakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 yang dapat menjadi payung hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
    Pengelolaan DAS Terpadu yang dimaksud adalah proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek bio-fisik klimatik, sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Proses pengelolaan sumberdaya dalam DAS dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, pembiayaan, dan sanksi.
    Pengelolaan direncanakan dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat dievaluasi/ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipatori adaptif. Kriteria dan Indikator yang digunakan dalam penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat SMART yaitu khas/khusus (Specific); dapat diukur dengan mudah (Measurable); dapat dicapai (Achieveble); realistis (Realistic); dan berlaku dalam waktu yang jelas dan tertentu (Time-bound).
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu mencakup kegiatan: pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan konservasi hutan, lahan dan air di dalam suatu DAS mulai dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan ini harus memenuhi: kriteria teknis; persyaratan kelestarian DAS; dan morfologi DAS. Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi, dan lintas disiplin ilmu. Untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS yang dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas
    Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau, mengawasi dan menertibkan pemanfaatan sumberdaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS. Data indikator kinerja DAS yang digunakan pada monitoring ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Monitoring terhadap Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan DAS. Sementara evaluasi kinerja Pengelolaan DAS mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi admisnistrasi.
    Sumber:
    http://jdih.kalbarprov.go.id/sites/default/files/peraturan/2018/apr/pengelolaan-daerah-aliran-sungai-terpadu.pdf
    http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/perda-pengelolaan-das-terpadu-akhirnya-ketuk-palu?page=all.
    kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/page/download/801
    Amelia Litmantoro Hidayat ( 42160103)

    Like

  23. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
    Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sumber daya yang dapat dioptimalkan, salah satunya adalah sektor pertanian. Namun kenyataannya, kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Babel masih tergantung pada daerah lain. Salah satu contoh adalah kota Pangkalpinang yang bergantung pada Palembang dan Jakarta untuk pemenuhan suplai pangan hingga membuat tingkat inflasi di kota tersebut meningkat melebihi tingkat inflasi nasional pada tahun 2012. Hal ini menyatakan adanya ketergantungan ketersediaan pangan ini merupakan salah satu masalah dasar yang dihadapi oleh Bangka Belitung dimana hampir 80 persen dari kebutuhan pangan Bangka Belitung dipasok dari luar daerah.
    Sebagai daerah kepulauan, provinsi Bangka Belitung rentan terhadap kekurangan pangan karena menggantungkan ketersediaan beras dari daerah lain. Terdapat 3 daerah di Provinsi Babel yang diwaspadai mengalami kekurangan pangan yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang (Badan Ketahanan Pangan Babel, Oktober 2012). Hal ini menandakan kurangnya optimalisasi terhadap sektor pertanian yang dimiliki menyebabkan penyediaan pangan terutama di saat darurat rendah sehingga muncul kekurangan pangan.
    Untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan terutama di Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang merancang Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menitikberatkan pada bangkitnya sektor pertanian di Pangkalpinang dan peran serta masyarakat untuk mulai menanam bahan pangan di pekarangan rumah.
    Sumber:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11804
    http://bangka.tribunnews.com/2013/01/09/membangun-ketahanan-pangan-babel
    Tamara HGS/42160099

    Like

  24. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

    Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sumber daya yang dapat dioptimalkan, salah satunya adalah sektor pertanian. Namun kenyataannya, kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Babel masih tergantung pada daerah lain. Salah satu contoh adalah kota Pangkalpinang yang bergantung pada Palembang dan Jakarta untuk pemenuhan suplai pangan hingga membuat tingkat inflasi di kota tersebut meningkat melebihi tingkat inflasi nasional pada tahun 2012. Hal ini menyatakan adanya ketergantungan ketersediaan pangan ini merupakan salah satu masalah dasar yang dihadapi oleh Bangka Belitung dimana hampir 80 persen dari kebutuhan pangan Bangka Belitung dipasok dari luar daerah.
    Sebagai daerah kepulauan, provinsi Bangka Belitung rentan terhadap kekurangan pangan karena menggantungkan ketersediaan beras dari daerah lain. Terdapat 3 daerah di Provinsi Babel yang diwaspadai mengalami kekurangan pangan yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang (Badan Ketahanan Pangan Babel, Oktober 2012). Hal ini menandakan kurangnya optimalisasi terhadap sektor pertanian yang dimiliki menyebabkan penyediaan pangan terutama di saat darurat rendah sehingga muncul kekurangan pangan.
    Untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan terutama di Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang merancang Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menitikberatkan pada bangkitnya sektor pertanian di Pangkalpinang dan peran serta masyarakat untuk mulai menanam bahan pangan di pekarangan rumah.

    Sumber:
    Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 11 tahun 2016

    bangka.tribunnews.com

    Tamara HGS/42160099

    Like

  25. Elisabeth Marselina June 14, 2018 — 8:46 am

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. ASI merupakan makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaiknya melalui ASI. Meskipun manfaatt ASI begitu besar, namun tidak banyak ibu yang mau atau bersedia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan seperti yang disarankan organisasi kesehatan dunia (WHO).
    Saat ini, jumlah ibu yang memberikan ASi eksklusif kepada bayinya sampai berumur 6 bulan masih rendah. Pada tahun 2013 di provinsi Bangka Bitung, khususnya di kabupaten Bangka Barat diperkirakan baru mencapai 36 persen dari sekitar 4.200 bayi yang mengonsumsi ASI eksklusif. Hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI masih rendah, dan banyaknya ibu yang mempunyai pekerjaan diluar rumah.
    Dengan memberikan ASI eksklusif maka dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat ASI ekslusif tidak hanya untuk bayi, seperti; meningkatkan daya tahan dan kecerdasan, namun juga bermanfaat untuk ibu, seperti; mengurangi resiko kanker payudara dan indung telur, memepercepat rahim kembali keukuran semula, mempercepat turunnya berat badan ibu, dll.
    Untuk itu tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan inisiasi menyusui dini kepada ibu dari bayi paling singkat selama 1 jam segera setelah dilahirkan serta wajib dilakukan rawat gabung untuk mempermudah pemberian ASI ekslusif. Dengan adanya IMD maka resiko perdarahan dan anemia bisa dikurangi, dan setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan IMD.

    Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula pada bayi, kecuali atas indikasi medis pemberian ASI, ibu bayi meninggal, atau saat terjadi bencana alam alam. jika tidak dapat diberikan maka salah satu solusinya dengan menerima donor ASI. Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI dengan pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI. Konselor menyusui juga harus memberikan penjelasan tentang penggunan dan cara pengelolaan susu formula pada ibu/keluarga bayi. Produsen atau distributor susu formula bayi /atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

    Pada peraturan daerah Bangka Barat tahun nomor 9 tahun 2016, dijelakan tentang ibu yang bekerja, seperti di perusahaan, kantor pemerintahan, swasta dll. Tempat-tempat tersebut wajib menyediakan ruang laktasi untuk menysusui / memerah ASI. Sehingga memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Hal ini juga berlaku untuk pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, seperti; hotel/penginapan, tempat rekreasi, terminal, pusat perbelanjaan, gedung olahraga,dll

    Sumber;
    http://www.academia.edu/6319615/Artikel_Pentingnya_Pemberian_ASI_pada_Bayi?auto=download

    babel.antaranews.com/berita/6422/pemberian-asi-eksklusif-di-bangka-barat-rendah

    Elisabeth Marselina/42160104

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close