bayi baru lahir neonatus tidur

Hubungan Zat Besi dengan Berat Badan Bayi

Defisiensi besi adalah kekurangan gizi yang paling umum dijumpai dan penyebab utama anemia defisiensi besi pada kehamilan. WHO melaporkan anemia pada sekira 18% wanita hamil di negara maju, kebanyakan sudah anemia sebelum hamil. Lebih dari 30% wanita usia subur di negara maju memiliki cadangan besi yang rendah.

Defisiensi besi dan anemia defisiensi besi selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur, dan berhubungan dengan berat badan lahir rendah dan maturasi tertunda, serta rendahnya kapasitas motor dan kognitif anak.

WHO dalam konteks ini menyarankan suplementasi besi-folat mingguan pada daerah dimana prevalensi anemia > 20% pada wanita usia subur dan program fortifikasi makanan pokok tidak dapat dilakukan dalam 1-2 tahun.

Baca juga: Diare pada anak (WHO)

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKebutuhan besi selama kehamilan tinggi akibat peningkatan massa eritrosit; terutama pada trimester 2, disertai dengan ekspansi volume plasma 50% dan peningkatan kebutuhan plasenta dan fetus yang bertumbuh. Meskipun terdapat penggunaan cadangan besi dan peningkatan absorbsi besi selama kehamilan, kebutuhan besi sulit dipenuhi oleh diet saja, terutama jika suplemen diberikan terlambat atau sang ibu memulai kehamilan dengan risiko defisiensi besi (serum ferritin <20 μg/l).

Keuntungan pemberian besi pada mereka yang cukup besi masih simpang siur. Beberapa peneliti menyatakan terdapat manfaat positif bagi bayi, yang lain menyatakan bahwa hal ini akan memicu kelebihan besi yang dapat memulai stres oksidatif dan hemokonsentrasi; dua hal ini adalah faktor yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan perkembangan bayi.

Kami akan menganalisis hubungan antara suplementasi besi dini atau lanjut pada kehamilan, parameter biokimia dan hematologi ibu selama kehamilan, dengan berat lahir bayi. Hubungan dinilai sebagai akibat cadangan besi (cukup/kurang) pada saat sebelum kehamilan.

bayi baru lahir neonatus tidur

Material dan metode

Ini adalah penelitian longitudinal dan prospektif pada kelompok sukarelawan wanita sehat yang ingin segera hamil, berusia antara 18 hingga 35 tahun. Mereka tinggal di Reus, Spanyol. Seluruh analisis hematologi dan biokimia dilakukan di laboratorium klinik Rumah Sakit St Joan di Reus (bersertifikat ISO 9001-2008).

Kriteria eksklusi mencakup: jika menderita penyakit kronis (termasuk anemia kronis) yang dapat mempengaruhi status gizi dan inflamasinya, membutuhkan penatalaksanaan diet/nutrisi khusus, dan kehamilan multipel (kehamilan kembar, dengan lebih 1 satu janin). Penelitian ini sudah disetujui oleh komite etik dan seluruh peserta menandatangani surat persetujuan.

Terdapat 141 wanita yang direkrut dan dijadwalkan untuk mengikuti 3 penilaian selama 9 bulan. Terdapat 29 wanita yang tidak hamil dalam periode tersebut dan kemudian dirujuk ke klinik infertilitas; 16 wanita memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian karena berganti dokter kandungan, melahirkan di RS lain atau pindah alamat; 13 wanita dieksklusikan karena data biokimianya tidak lengkap, 1 wanita mengalami kehamilan kembar. Sehingga data lengkap dari sebelum kehamilan hingga kelahiran didapatkan dari 82 wanita. Seluruh wanita memiliki data sosioekonomi yang sama (termasuk mereka yang dieksklusikan), dan tergolong pada “kelas menengah”.

Pada kunjungan pertama sebelum hamil, sukarelawan mengisi riwayat klinis umum. Informasi yang dikumpulkan mencakup obat-obatan yang dikonsumsi, kebiasaan merokok, dan karakteristik sosiodemografis. Mereka juga diminta untuk memberikan riwayat diet selama 7 hari sebelum tiap kunjungan sebelum hamil. Darah diambil untuk analisis biokimia pada semua kunjungan sebelum hamil (tiap 3 bulan hingga hamil, tapi tidak lebih dari 1 tahun) dan pada kunjungan klinis saat usia kehamilan 8, 20, 32 minggu, dan pada saat kelahiran. Riwayat merokok dan data asupan diet dikumpulkan pada minggu kehamilan ke 6, 10, 26, dan 38. Berat lahir bayi dan usia kehamilan dikumpulkan saat kelahiran.

Analisis darah meliputi hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV) menggunakan alat Beckman Coulter, serum ferritin (SF) secara immunoassay, serta besi serum dan transferin menggunakan metode standar. Indeks transferrin saturation (TS) juga dihitung.

Seluruh sampel diperiksa dalam dua kali pemeriksaan, rata-ratanya yang digunakan pada analisis secara statistik.

Karena inflamasi dan infeksi dapat meningkatkan kadar SF, maka dilakukan pula pemeriksaan C-reactive protein (CRP) yang dianggap sebagai variabel pengganggu (confounding) pada analisis statistik.

Cadangan besi cukup didefinisikan sebagai kadar SF > 20 μg/L, dan cadangan besi kurang didefinisikan sebagai kadar SF < 20 μg/L. Defisiensi besi didefinisikan sebagai dua atau lebih parameter berikut: cadangan besi sangat rendah (kadar SF <= 12 μg/L), TS rendah (<16%), dan MCV < 80 fl. Anemia didefinisikan sebagai Hb < 12 g/dL saat sebelum kehamilan, Hb < 10,5 g/dL pada minggu ke 20, dan Hb < 11 g/dL pada minggu 8, 32, dan saat melahirkan. Hemokonsentrasi didefinisikan sebagai Hb > 13 g/dL pada trimester 2 dan 3 dan Hb > 13,5 g/dL di akhir kehamilan.

Pada kunjungan minggu kehamilan ke 10, dokter kandungan menanyakan apakah pasein mengkonsumsi suplemen apapun, dan merekomendasikan pada seluruh wanita suplementasi besi antara 60-120 mg/hari dalam bentuk ferrous sulphate. Kepatuhan pada suplementasi besi dinilai pada usia kehamilan 26 dan 38 minggu. Dari kuesioner yang ada dilakukan penghitungan asupan besi (mg per hari) dan asupan besi total selama periode kehamilan.

Suplementasi dini didefinisikan sebagai wanita mengonsumsi suplemen besi sebelum usia kehamilan 20 minggu, dan suplementasi lanjut didefinisikan sebagai wanita mengonsumsi suplementasi besi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Berdasarkan cadangan besi sebelum hamil (cukup atau kurang) dan mulainya suplementasi besi (dini atau lanjut) para wanita dikelompokkan menjadi 4 kelompok.

Asupan makanan dievaluasi menggunakan metode recall diet 7 hari. Kebiasaan subyek mengonsumsi makanan dihitung menggunakan tabel komposisi makanan Perancis yang dilengkapi dengan tabel komposisi makanan Spanyol.

IMT sebelum kehamilan diukur dengan rumus berat (dalam kg) dibagi tinggi2 (dalam meter). Pertambahan berat badan dalam kehamilan juga diukur selama kehamilan. Edukasi maternal dikodekan berdasarkan klasifikasi Spanish Society of Epidemiology.

Analisis Statistik

Student t-test atau Mann–Whitney U test dengan koreksi Bonferroni digunakan untuk membandingkan data kontinyu, Pearson’s chi-square atau Fisher’s test membandingkan data kategorik.

Untuk menganalisa efek suplementasi besi selama kehamilan, model multiple linear regression (MLR) digunakan pada semua wanita, juga pada masing-masing kelompok berdasarkan cadangan besi sebelum kehamilan. Berat lahir bayi adalah variabel dependen.

Pada semua kasus, tingkat kepercayaan (level of significance) ditetapkan pada p<0,05.

Hasil

Tabel 1 meringkaskan variabel umum, sosial ekonomi, deit dan asupan suplemen besi pada wanita yang dikelompokkan berdasarkan cadangan besi yang dikelompokkan lagi berdasarkan waktu pemberian suplementasi besi (dini/lanjut).

Dari total, 61% adalah primipara. Persentase yang lebih besar dari wanita multipara memulai kehamilan dengan cadangan besi kurang dari pada wanita primipara (44% vs 78%). Dari total 6,1% memiliki hemoglobin sebelum kehamilan < 12 gr/dL: 36% wanita memulai kehamilan dengan resiko defisiensi besi dan 13,4% wanita mengalami defisiensi besi sebelum kehamilan. Juga, seluruh wanita memiliki nilai CRP dalam batas referensi laboratorium (<1,0 mg/L) dan, sehingga tidak ada wanita yang dieksklusikan karena variabel ini.

Tidak ada wanita yang mengkonsumsi suplemen besi sebelum kehamilan dan hingga minggu ke 10 kehamilan, ataupun obat-obatan lain yang dapat mempengaruhi absorpsi besi selama kehamilan.

Meskipun dosis yang diresepkan oleh dokter kandungan adalah 60-120 mg/hari, jumlah suplementasi besi yang lebih besar ditemukan pada beberapa wanita melalui kuisioner kepatuhan suplementasi besi. Rata-rata suplementasi dini adalah 140,7 mg/hari dan rata-rata suplementasi lanjut adalah 99,01 mg/hari.

Tabel 2 menyajikan data hematologi dan biokimia dari sebelum kehamilan hingga kelahiran, dan juga berat lahir, dipisahkan berdasarkan cadangan besi sebelum hamil dan pemberian suplementasi besi. Suplementasi besi sdini meningkatkan SF pada minggu ke 32 pada kelompok dengan cadangan besi cukup dan meningkatkan TS saat kelahiran pada kelompok dengan cadangan besi rendah.

Suplementasi dengan dosis rata-rata antara 99,01 hingga 140,7 mg/hari memperbaiki berat bayi pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah dibandingkan dengan wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup (3399,7 gr vs 3122,5 gr), terutama pada kelompok yang mendapat suplementasi dini (3511,7 gr vs 3098,5 gr).

Pada wanita di penelitian ini, 18% mengalami hemokonsentrasi di akhir kehamilan (HB>= 13,5 gr/dL). Kami menemukan tidak ada perbedaan bermakna pada berat lahir bayi antara wanita dengan ataupun tanpa hemokonsentrasi di akhir kehamilan (3114,5 gr vs 3254,3 gr) atau pada persentase bayi berat lahir rendah (9,1% vs 3,9%).

Tabel 3 merangkum hasil model MLR pada berat lahir, model ini diterapkan pada semua wanita dan juga pada masing-masing kelompok berdasarkan cadangan besi sebelum kehamilan. Variabel yang menigkatkan berat bayi pada seluruh wanita adalah usia kehamilan dan paritas. Suplementasi besi memiliki efek posotif pada berat lahir pada kelompok wanita dengan cadangan besi rendah dan tidak mempengaruhi berat lahir pada kelompok wanita dengan cadangan besi cukup.

Diskusi

Kadar hemoglobin sering dipakai sebagai petunjuk defisensi besi di populasi meskipun Hb bukanlah indikator yang spesifik dan sensitif untuk status besi. SF pada wanita yang tidak hamil adalah indikator yang lebih baik untuk cadangan besi, dan karena SF adalah parameter pertama yang terpengaruh oleh defisiensi besi maka kami membuat batasan nilai SF 20 μg/L untuk mengklasifikasikan wanita sebagai memiliki cadangan besi cukup atau kurang sebelum hamil. SF adalah reaktan fase akut dan dapat meningkat pada kondisi inflamasi, sehingga kami juga memeriksa CRP untuk menyingkirkan kemungkinan peningkatan semu nilai SF. Seluruh sampel memiliki nilai CRP yang normal.

MCV eritrosit digunakan untuk menilai status besi. Namun selama penelitian nilainya secara konsisten normal, sehingga tidak berperan dalam menilai status besi.

Asupan makanan menunjukkan asupan energi kurang dari normal bahkan tetap demikian selama kehamilan, namun pertambahan berat badan masih dalam batas normal. Asupan besi, serat, dan kalsium secara signifikan lebih rendah dari rekomendasi, sedangkan asupan protein dan vitamin C ditemukan tinggi, meningkatkan absorpsi besi. Fitat tidak dapat dinilai asupannya karena tabel komposisi bahan makanan yang digunakan tidak mencantukan fitat.

Kebiasaan merokok ditemukan pada banyak wanita sebelum kehamilan dan masih cukup banayak pada wanita hamil, terutama pada mereka yang mendapat suplementasi lanjut.

Dokter kandungan meresepkan suplementasi besi pada minggu ke 10 kehamilan, namun tidak semua langsung mengonsumsinya, sehingga ada kelompok dini dan lanjut.

Sebanyak 36,5% wanita memiliki cadangan besi rendah, sehingga berisiko mengalami defisiensi besi selama kehamilan. Data ini mirip dengan data lain di seluruh dunia.

Secara umum, suplementasi besi dini memperbaiki parameter biokimia ibu selama kehamilan. Seluruh wanita dengan suplementasi dini mengakhiri kehamilan tanpa defisiensi besi, tanpa mempertimbangkan berapa dosis suplementasinya.

Pada kelompok suplementasi dini, wanita dengan cadangan besi rendah mengalami perbaikan parameter biokimia yang lebih tinggi dibandingkan wanita dengan cadangan besi cukup. Mungkin hal ini disebabkan oleh absorpsi besi yang lebih tinggi pada kelompok dengan cadangan besi rendah.

Wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah cenderung lebih patuh pada rekomendasi suplementasi besi, yaitu kami menemukan bahwa asupan suplementasi besi mereka lebih tinggi dibandingkan wanita dengan cadangan besi cukup.

Pada wanita dengan cadangan besi rendah, kami temukan kenaikan kadar SF dan saturasi trasferin pada minggu ke 8. Mungkin ini disebabkan oleh peningkatan yanglebih tinggi pada absorpsi besi sebagai mekanisme kompensasi akibat dari 2 situasi: rendahnya kadar besi dan peningkatan kebutuhan oleh janin.

Suplementasi lanjut pada kelompok dengan cadangan besi rendah tidak mencukupi untuk mencegah defisiensi besi, dibuktikan dengan 36,4% mengakhiri kehamilan dengan defisensi besi dibandingkan dengan 6,7% wanita suplementasi lanjut yang memulai kehamilan dengan cukup besi. Seluruh wanita memiliki MCV dalam batas normal selama kehamilan, menunjukkan tidak ada defisiensi berat terjadi selama kehamilan.

Terdapat persentase hemokonsentrasi saat kelahiran yang lebih besar pada kelompok yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup, dan yang mendapatkan suplementasi dini. Namun angkanya tidak signifikan secara statistik akibat kemungkinan jumla sampel yang sedikit. Lebih lanjut, wanita ini memiliki anak dengan berat badan yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan mereka yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah.

Untuk mengisolasi efek suplementasi besi terhadap berat lahir bayi, kami menggunakan model MLR. Model MLR yang menyesuaikan efek variabel pengganggu mengkonfirmasi manfaat suplementasi besi pada berat lahir bayi hanya pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi kurang.

Dosis suplementasi yang diresepkan pada penelitian ini lebih besar dari rekomendasi terbaru. Institute of Medicine merekomendasikan suplementasi besi dosis rendah (30 mg/hari) pada semua wanita dengan risiko defisiensi besi (FS 12–20 μg/L) tidak hanya saat sebelum kehamilan tetapi juga saat kehamilan (berapapun kadar Hb-nya), dan dosis 60–120 mg/hari untuk penanganan anemia defisiensi besi (Hb<10,9 g/dL dan FS<12 μg/L). Lebih lanjut, di Spanyol, Kementrian Kesehatan merekomendasikan suplementasi 30 mg/hari untuk semua wanita hamil dengan cadangan besi cukup namun asupan besi hariannya tidak mencukupi.

Kontribusi utama penelitian ini adalah mengevaluasi status besi pada wanita sebelum hamil, yaitu pada mereka yang akan segera hamil, sehingga memungkinkan kita untuk melihat peranan status hematologis dan besi mereka selama kehamilan hingga persalinan, serta efek pada bayi mereka.

Suplementasi antenatal (selama kehamilan) besi dengan dosis rutin di atas 100 mg/hari telah diberikan oleh dokter baru-baru ini di Spayol. Ini memungkinkan kami menilai efek dosis ini (saat dikonsumsi sejak dini atau pada fase lanjut kehamilan) dan hubungannya dengan hemokonsentrasi dan berat lahir bayi. Kekurangan mendasar pada penelitian ini adalah kecilnya jumlah sampel.

Kesimpulannya, hasil penilitian ini menekankan hubungan antara cadangan besi sebelum kehamilan pada wanita yang ingin hamil dan variasi pada suplementasi besi antenatal pada hasil akhir kehamilan. Penting diperhatikan untuk menyesuaikan pola suplementasi besi untuk masing-masing wanita. Pada wanita dengan caadangan besi kurang sebelum kehamilan, suplementasi besi dini sesuai dosis yang diresepkan tampak memberikan perbaikan status biokimia dan besi, serta meningkatkan berat lahir bayi. Namun, pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup, suplementasi ini tidak mempengaruhi berat lahir bayi. Penelitian lanjutan dengan jumlah sampel lebih banyak dibutuhkan untuk mengklarifikasi kontroversi mengenai pola suplementasi besi salama kehamilan tentang keamanan dan efisiensinya berdasarkan status hematologis dan cadangan besinya.

Sumber:

Pre-pregnancy iron reserves, iron supplementation during pregnancy, and birth weight tulisan Nuria Aranda, Blanca Ribot, Elena Garcia, Fernando E. Viteri, dan Victoria Arija. Terbit dalam Early Human Development 87 (2011) pada halaman 791–797. © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

[PEPO] Diterjemahkan dan dirangkum oleh Vera T dan Yoseph LS.

Perubahan terakhir: 27 Juni 2016.

4 thoughts on “Hubungan Zat Besi dengan Berat Badan Bayi

  1. Ringkasan Isi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan sebuah peraturan mengenai tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan.

    Jaminan kesehatan adalah jaminan yang bermanfaat sebagai pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

    Setiap Peserta jaminan kesehatan diwajibkan membayar iuran yang besarnya sesuai persentase dari gaji atau suatu nominal tertentu. Peraturan ini mengelompokkan pembayar iuran menjadi beberapa golongan. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemberi kerja, peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

    Pembayaran iuran oleh Pemerintah Pusat adalah peserta yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran PBI dibayar oleh Menteri Kesehatan setiap bulan. Sebelum membayarkan iurannya, BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat tagihan dana kepada Kementerian Kesehatan. Setelah membayarkan iuran, BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan akan melakukan pengecekan data setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil pengecekan maka akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

    Pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah adalah peserta yang merupakan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara pembayaran iurannya diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah tersebut. Setelah membayarkan iuran, Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran maka akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

    Pembayaran iuran oleh pemberi kerja adalah peserta yang merupakan pegawai dari tempat pemberi kerja tersebut. Pemberi kerja dibedakan menjadi dua, pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pemberi Kerja penyelenggara negara juga dibagi menjadi 2, pemerintah dan pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat. Sedangkan yang termasuk dalam pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.

    Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan dan kewajiban pembayaran berupa lembar tagihan melalui email dan/atau diakses melalui aplikasi online yang disediakan BPJS Kesehatan. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan melalui nomor Virtual Account. Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 bulan yang dilakukan di awal.

    Peserta pekerja bukan penerima upah membayar iuran bagi dirinya beserta anggota keluarganya. Iuran tersebut diserahkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Anggota keluarga yaitu anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Pembayaran dilakukan melalui nomor Virtual Account yang diberikan oleh BPJS Kesehatan pada saat pendaftaran. Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

    Iuran peserta bukan pekerja yang berasal dari penerima pensiun dibayar oleh pihak ketiga pembayar pensiun. Pihak ketiga pembayar pensiun menyerahkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Iuran bagi peserta bukan pekerja berasal dari pemotongan uang pensiun oleh pihak ketiga pembayar pensiun dari penerima pensiun dan setoran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

    Peserta Jaminan Kesehatan dapat melakukan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan melalui :
    * ATM (Automatic Teller Machine)
    * EDC (Eletronic Data Capture)
    * Autodebet
    * Teller
    * SMS Banking
    * Internet Banking
    * Payment Point Online Bank (PPOB).

    Peserta yang tidak atau terlambat membayar iuran jaminan kesehatan akan diberi sanksi. Jaminan kesehatan dihentikan sementara jika peserta terlambat membayar iuran lebih dari 1 bulan terhitung dari tanggal 10. Peserta dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan setiap bulan tertunggak .Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp. 30.000.000,00. Peserta tidak akan dijamin pelayanan rawat inapnya jika tidak membayar denda dalam 3×24 jam, atau pasien pulang sebelum 3 hari rawat inap.
    Peserta dapat mengaktifkan kembali jaminan kesehatannya jika sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan, dan membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengaktifkan jaminannya kembali. Selama 45 hari setelah pengaktifan kembali jaminan kesehatan, jika pasien menggunakan layanan kesehatan rawat inap maka peserta wajib membayarkan denda kepada pihak BPJS Kesehatan.

    Disusun oleh:
    1. Aninditya Cahyarani S (42160028)
    2. Anindya Rachma I (42160030)
    3. Chinthia Liliany (42160035)

    Like

  2. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan walikota Balikpapan nomor 14 tahun 2017 tentang penyelanggaraan bulan imunisasi anak sekolah dan sistem pencatatan pelaporan bulan imunisasi anak sekolah bagi perserta didik setingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, pemberian imunisasi ini dikhususkan terutama untuk wabah penyakit menular dan penyakit tetanus. Kebijakan ini dibuat dalam menindaklanjuti ketentuan permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang penyelanggaraan imunisasi perlu diterapkannya pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan sistem pencatatan pelaporan bulan imunisasi anak sekolah.
    Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga pada suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi pada anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah biasanya diselenggarakan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dimana kegiatan pemberian imunisasi ini dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember setiap tahunnya. Sasaran pada kebijakan ini terutama perserta didik setingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah di Kota Balikpapan.
    Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau biasa disebut dengan P3DI salah satunya adalah tetanus. Tetanus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh masukkan kuman tetani ke dalam sistem metabolisme tubuh hingga menimbulkan gejala kejang-kejang hingga tak sadarkan diri dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Pemberian imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tetanus. Selain tetanus yang menjadi perhatian pada saat ini adalah penyakit kanker leher rahim yang terutama menyerang pada wanita usia subur yang disebabkan oleh Human Papiloma Virus (HPV) yang dapat menimbulkan kematian sehingga perlunya juga imunisasi pada siswi kelas 5 dan 6 sebagai pencegahan.
    Pada kebijakan ini berlaku pada daerah kota Balikpapan, dimana instansi pemerintahan yang terkait dalam mensukseskan kegiatan ini antara lain dinas kesehatan kota Balikpapan, dinas pendidikan dan kebudayaan kota Balikpapan, kementrian agama kota Balikpapan, Puskesmas, sekolah dasar,
    Pelayanan imunisasi tetanus, penyakit menular, dan HPV dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas sesuai domisili sarana Pendidikan SD dan MI tersebut. Sebelum mendapatkan imunisasi tetanus akan dilakukan penentuaan Status T dari pesarta didik terlebih dahulu. Dasar penentuan Status T adalah hasil imunisasi pada buku KIA asli yang diperlihatkan dan dilampirkan dalam bentuk fotokopi berlegalisir puskesmas setempat sewaktu akan masuk pada sarana pedidikan SD dan MI. Apabila tidak ada bukti tersebut maka Status T dianggap To. Pemberian imunisasi tetanus disesuaikan dengan Status T dari peserta didik saat itu dan dilakukan imunisasi secara periodik sesuai jadwal hingga mencapai Status T5. Bagi peserta didik yang sudah mendapatkan status T5 atapun yang telah selesai pedidikan/lulus/pindah pendidikan SD/MI akan mendapatkan tanda khusus BIAS yang dilekatkan pada rapor sebagai bukti autentik status T. Untuk pelayanan imunisasi HPV hanya dikhusukan untuk peserta didik siswi dan dilakukan 2 kali yaitu kelas 5 pada semester dua untuk suntikan yang pertama dan kelas 6 pada semester 1 untuk suntikan yang kedua.
    Untuk memenuhi Status T pada siswa SD/MI dan menekan angka penderita tetanus dilakukan pembinaan berupa bimbingan dan pengarahan kepada pihak Puskesmas dan Sekolah. Selain bimbingan juga dilakukan pengawasan berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementrian Agama.
    Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengwasan terhadap penyelenggaraan imunisasi Wali Kota membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS. Tim Pemantau dapat dibantu Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Puskesmas dan pihak Sekolah. Tim Pemantau Pembantu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan paling lama 1 minggu setelah melakukan kegiatan pemantauan.
    Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan BIAS dengan memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait BIAS, melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana prasarana, ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi permasalahan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan BIAS dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.
    Bagi pihak – pihak yang tidak melaksanakan kegiatan BIAS, SIPP BIAS dan menolak imunisasi akan dikenakkan sanksi berupa: 1). Peringatan lisan; 2). Peringatan tertulis dan/atau; 3). Penilaian kinerja khusus untuk kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kepala kantor kementrian agama. Orang tua peserta didik yang menolak imunisasi juga harus bertanggung jawab apabila terjadi penularan penyakit di lingkungan sekitarnya.

    Natanael Rhesa S 42160025
    Rr Ratna Sari K. Dewi 42160026
    Andyta Kartikawati 42160034

    Like

  3. RINGKASAN ISI
    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN JARINGAN PELAYANANNYA

    LATAR BELAKANG
    Ibu hamil adalah wanita dengan masa kehamilan yang mengandung mulai dari konsepsi hingga lahirnya janin. Pemeriksaan laboratorium merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan, mengetahui dan memantau keadaan ibu hamil untuk menghidari kejadian kematian pada Ibu. Adapun beberapa penyakit yang menyebabkan kematian ibu hamil dapat berhubungan langsung dengan kebidanan seperti perdarahan, partus macet, hipertensi pada kehamilan (preeklamsi/eklamsi), dan tidak berhubungan langsung dengan kebidanan seperti anemia, malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, penyakit jantung.
    Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun belakang. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Nila Djuwita F. M., SpM(K) mengungkapkan bahwa AKI di Indonesia sudah mengalami penurunan namun angka ini belum signifikan serta membutuhkan banyak perbaikan demi kesehatan ibu yang lebih baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 data menunjukkan AKI mencapai 5.048 kasus. Pada tahun 2015 berkurang menjadi 897 kasus dan tahun 2016 ada 4.834 kasus. Titik berat permasalahan adalah Indonesia belum dapat mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu dengan angka AKI 102 per 100 ribu kelahiran.
    Peraturan dibutuhkan untuk mengatur hal tersebut baik terkait peraturan pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil guna mengatisipasi kejadian tidak diinginkan pada ibu hamil. Kebijakan yang telah ada sebelumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas, namun masih terdapat ketidak sempurnaan. Selain itu peraturan tersebut belum dapat menampung pemenuhan kebutuhan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Atas dasar itulah maka dibutuhkan peraturan yang diperbaharui.
    Peraturan yang diperbaharui tersebut bertujuan untuk mendukung terjadinya penurunan angka kematian ibu hamil, bersalin dan nifas serta membantu meningkatkan kesehatan ibu dan kualitas hidup anak sehingga diharapkan dapat tepat guna serta tepat sasaran dalam memantau kondisi ibu hamil.

    DEFINISI
    Kehamilan adalah keadaan dimana seorang wanita memiliki janin didalam kandungan yang normalnya terjadi selama 36 minggu masa kehamilan.
    Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan dalam laboratorium dengan mengambil sampel bahan yang akan diperiksa dapat berupa darah, urin dan sebagainya bertujuan sebagai penunjang medis dalam penegakkan diagnosis sehingga tercapai kesembuhan penuh dalam kesehatan perseorangan.

    KEBIJAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
    Untuk menurunkan AKI dengan cepat maka harus melakukan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terarah meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan pada daerah/situasi tertentu dan /atau pemeriksaan atas indikasi penyakit. Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas yaitu pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah. Alat untuk pemeriksaan hb harus sesuai syarat yang ditentukan. Pemeriksaan pada daerah/situasi tertentu (misal seperti daerah endemis) , ibu hamil, bersalin,dan nifas ditawarkan untuk dilakukan screening anti HIV atau malaria. Selain dua pemeriksaan itu, ibu hamil yang menunjukan tanda-tanda penyakit tertentu seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, sepsis, anemia, DM, HIV, TBC, Thallasemia,cacingan, dan IMS juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap yaitu pra analitik, analitik dan pasca analitik. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam tahapan pemeriksaan adalah pasien dipersiapkan sehingga spesimen yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan, setelah itu spesimen ditempatkan ditempat yang memenuhi syarat supaya mencegah sampel darah membeku dan kemudian diolah dengan teknik yang benar dengan tetap mempertahankan stabilitas bahan pemeriksaan. Setelah proses selesai dilakukan verifikasi, validasi dan penulisan hasil pemeriksaan.

    PEMANTAPAN MUTU
    Pemantapan mutu dari laboratorium ini adalah salah satu dari kegiatan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kebijakan yang berakitan dengan laboratorium. Pihak – pihak yang bekerja dalam pembinaan dan pengawasan antara lain Menteri, gubernur, maupun bupati/ walikota sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain pemantapan mutu hal – hal yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak – pihak tersebut antara lain advokasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang ada di laboratorium, Pendidikan dan pelatihan praktisi laboran yang melakukan tugas di laboratorium guna peningkatan mutu dan keahlian, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi dari kegiatan – kegiatan yang sudah terlaksana di laboratorium. Pemantapan mutu terbagi menjadi dua, yaitu :
    INTERNAL
    Kegiatan pada pemantapan mutu internal terbagi menjadi 3, yaitu kontrol pra analitik, kontrol analitik dan kontrol paska analitik. Pada kontrol pra analitik kegiatan yang dikontrol berupa bagaimana cara mempersiapan spesimen, cara pengambilan dan penanganan spesimen, cara untuk menyimpanan dan mentransportasikan spesimen, melakukan identifikasi dan pencatatan pasien agar tidak terjadi kekeliruan pada spesimen, kalibrasi peralatan agar hasil yang didapatkan signifikan, pemilihan metode pemeriksaan, pemilihan larutan standar, kalibrator dan bahan kontrol dokumentasi metode kerja, dan yang terakhir adalah kompetensi petugas pemeriksa. Pada kontrol analitik dilakukan berdasarkan uji ketelitian dan ketepatan dengan menggunakan bahan kontrol. Perlakuan bahan kontrol harus sama dengan bahan spesimen yang akan diperiksa untuk memaksimalkan signifikansi dalam melakukan penilaian tersebut. Hal yang terpenting dalam kontrol analitik ini adalah presisi dan akurasi dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk semua sampel yang dikirim di laboratorium kesehatan. Yang terakhir adalah kontrol paska analitik yaitu berupa faktor-faktor lain yang memperngaruhi pencatatan pasien dan hasil pemeriksaannya, maupun penyampaian hasil yang dilakukan oleh klinisi pada pasien.

    EKSTERNAL
    Pemantapan mutu eksternal dari laboratorium dilakukan secara berkala oleh pihak dari luar laboratorium yang bertanggung jawab. Pihak – pihak luar ini antara lain pihak pemerintah, swasta maupun pihak internasional yang terkait. Kegiatan pemantapan mutu eksternal ini dilakukan dalam rangka untuk memantau dan menilai kinerja laboratorium dalam melakukan pemeriksaan- pemeriksaan tertentu yang sudah dilakukan oleh laboratorium – laboratorium tersebut. Penyelenggaraan pemantapan ini oleh
    pemerintah diselenggarakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan/BBLK (Jakarta, Palembang, Surabaya dan Makasar). Selain dalam rangka memantau dan menilai sebuah laboratorium, pemantapan mutu ini berkaitan pula dengan akreditasi dan perijinan dari sebuah laboratorium kesehatan.

    Disusun oleh :
    Annisa Cintyaning Tohas (42160031)
    Priska Pinki Pesona Kriati (42160033)
    Gloria Karina (42160036)

    Like

  4. RINGKASAN
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 MENGENAI PEMBERIAN IMUNISASI ULANG PADA ANAK YANG MENDAPAT VAKSIN PALSU

    LATAR BELAKANG
    Kesehatan berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh World Health Organization (WHO) merupakan suatu keadaan sejahtera bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan saja, namun juga meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan menjadi begitu penting karena kesehatan adalah hak setiap manusia yang perlu untuk dijaga dan diperjuangkan baik oleh perorangan maupun bersama yang dalam konteks ini, adalah Pemerintah. Pemerintah, sebagai organisasi yang mengatur berbagai kebijakan di sebuah negara, memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat mencapai hak tersebut. Salah satu usaha yang telah diupayakan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin sebagai tindakan pencegahan terhadap timbulnya penyakit.

    Kasus vaksin palsu menjadi masalah dan menimbulkan keresahan di masyarakat terlebih munculnya keluhan dari masyarakat yang mengaku bahwa balita mereka tetap sakit meski sudah diimunisasi. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dan mengatasi keresahan masyarakat akibat kasus vaksin palsu, perlu dilakukan pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu.

    Terlebih lagi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PPIDAI) memberikan rekomendasi mengenai perlunya pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu. Mengingat pula Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Anak, Praktik Kedokteran, Kesehatan, Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah tentang Penanggulanagan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Penanggulangan Penyakit Menular, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan; dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu. Atas dasar inilah, akhirnya Pemerintah membuat suatu ketetapan mengenai vaksin palsu yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pemberian Imunisasi Ulang pada Anak yang Mendapat Vaksin Palsu.

    ISI
    Dalam kebijakan ini, dipaparkan bahwa Kementrian Kesehatan telah memutuskan untuk melakukan pemberian vaksin ulang yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditujukan pada anak yang mendapat vaksin palsu dengan syarat :
    1. Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) untuk usia :
    a. Usia <1 tahun, imunisasi diberikan 3 (tiga) kali dengan jarak (satu) bulan.
    b. Usia 1 – < 7 tahun, mendapat 3 dosis. Dosis pertama pada saat anak tersebut datang ke fasilitas kesehatan dan dosis kedua dilakukan 2 bulan setelah pemberia. dosis pertama. Serta dosis terakhir diberikan 6 bulan setelah dosis kedua.
    c. Usia 7– 18 tahun, mendapat 5 dosis dengan pemberian pertama pada saat anak pertama kali ke fasilitas kesehatan, kemudian dilanjutkan 2 bulan setelah dosis pertama, dilanjut 6 bulan setelah dosis kedua sebagai dosis ketiga, dan untuk dosis keempat dan kelima diberikan dengan jarak 12 bulan dari pemberian terakhir.
    2. Vaksin Hib diberikan bersama dengan DPT.
    3. Vaksin Hepatitis B diberikan bersama dengan DPT.
    4. Vaksin polio diberikan bersama sesuai dengan jadwal pemberian DPT, Jika vaksin palsu yang diberikan mengandung vaksin polio.
    Pelaksanaan kebijakan dipantau melalui rincian laporan imunisasi ulang yang secara berjenjang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Instansi yang bertanggungjawab untuk memonitor kebijakan ini adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat mencegah wabah penyakit akibat adanya kasus vaksin palsu.

    Disusun oleh :
    Alfeus Grady C. (42160027)
    Yemima C. (42160029)
    Teresa Nadia I. (42160032)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s