bayi baru lahir neonatus tidur

Hubungan Zat Besi dengan Berat Badan Bayi

Defisiensi besi adalah kekurangan gizi yang paling umum dijumpai dan penyebab utama anemia defisiensi besi pada kehamilan. WHO melaporkan anemia pada sekira 18% wanita hamil di negara maju, kebanyakan sudah anemia sebelum hamil. Lebih dari 30% wanita usia subur di negara maju memiliki cadangan besi yang rendah.

Defisiensi besi dan anemia defisiensi besi selama kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur, dan berhubungan dengan berat badan lahir rendah dan maturasi tertunda, serta rendahnya kapasitas motor dan kognitif anak.

WHO dalam konteks ini menyarankan suplementasi besi-folat mingguan pada daerah dimana prevalensi anemia > 20% pada wanita usia subur dan program fortifikasi makanan pokok tidak dapat dilakukan dalam 1-2 tahun.

Baca juga: Diare pada anak (WHO)

translate jasa jurnal fk murah berkualitasKebutuhan besi selama kehamilan tinggi akibat peningkatan massa eritrosit; terutama pada trimester 2, disertai dengan ekspansi volume plasma 50% dan peningkatan kebutuhan plasenta dan fetus yang bertumbuh. Meskipun terdapat penggunaan cadangan besi dan peningkatan absorbsi besi selama kehamilan, kebutuhan besi sulit dipenuhi oleh diet saja, terutama jika suplemen diberikan terlambat atau sang ibu memulai kehamilan dengan risiko defisiensi besi (serum ferritin <20 μg/l).

Keuntungan pemberian besi pada mereka yang cukup besi masih simpang siur. Beberapa peneliti menyatakan terdapat manfaat positif bagi bayi, yang lain menyatakan bahwa hal ini akan memicu kelebihan besi yang dapat memulai stres oksidatif dan hemokonsentrasi; dua hal ini adalah faktor yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan perkembangan bayi.

Kami akan menganalisis hubungan antara suplementasi besi dini atau lanjut pada kehamilan, parameter biokimia dan hematologi ibu selama kehamilan, dengan berat lahir bayi. Hubungan dinilai sebagai akibat cadangan besi (cukup/kurang) pada saat sebelum kehamilan.

bayi baru lahir neonatus tidur

Material dan metode

Ini adalah penelitian longitudinal dan prospektif pada kelompok sukarelawan wanita sehat yang ingin segera hamil, berusia antara 18 hingga 35 tahun. Mereka tinggal di Reus, Spanyol. Seluruh analisis hematologi dan biokimia dilakukan di laboratorium klinik Rumah Sakit St Joan di Reus (bersertifikat ISO 9001-2008).

Kriteria eksklusi mencakup: jika menderita penyakit kronis (termasuk anemia kronis) yang dapat mempengaruhi status gizi dan inflamasinya, membutuhkan penatalaksanaan diet/nutrisi khusus, dan kehamilan multipel (kehamilan kembar, dengan lebih 1 satu janin). Penelitian ini sudah disetujui oleh komite etik dan seluruh peserta menandatangani surat persetujuan.

Terdapat 141 wanita yang direkrut dan dijadwalkan untuk mengikuti 3 penilaian selama 9 bulan. Terdapat 29 wanita yang tidak hamil dalam periode tersebut dan kemudian dirujuk ke klinik infertilitas; 16 wanita memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian karena berganti dokter kandungan, melahirkan di RS lain atau pindah alamat; 13 wanita dieksklusikan karena data biokimianya tidak lengkap, 1 wanita mengalami kehamilan kembar. Sehingga data lengkap dari sebelum kehamilan hingga kelahiran didapatkan dari 82 wanita. Seluruh wanita memiliki data sosioekonomi yang sama (termasuk mereka yang dieksklusikan), dan tergolong pada “kelas menengah”.

Pada kunjungan pertama sebelum hamil, sukarelawan mengisi riwayat klinis umum. Informasi yang dikumpulkan mencakup obat-obatan yang dikonsumsi, kebiasaan merokok, dan karakteristik sosiodemografis. Mereka juga diminta untuk memberikan riwayat diet selama 7 hari sebelum tiap kunjungan sebelum hamil. Darah diambil untuk analisis biokimia pada semua kunjungan sebelum hamil (tiap 3 bulan hingga hamil, tapi tidak lebih dari 1 tahun) dan pada kunjungan klinis saat usia kehamilan 8, 20, 32 minggu, dan pada saat kelahiran. Riwayat merokok dan data asupan diet dikumpulkan pada minggu kehamilan ke 6, 10, 26, dan 38. Berat lahir bayi dan usia kehamilan dikumpulkan saat kelahiran.

Analisis darah meliputi hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV) menggunakan alat Beckman Coulter, serum ferritin (SF) secara immunoassay, serta besi serum dan transferin menggunakan metode standar. Indeks transferrin saturation (TS) juga dihitung.

Seluruh sampel diperiksa dalam dua kali pemeriksaan, rata-ratanya yang digunakan pada analisis secara statistik.

Karena inflamasi dan infeksi dapat meningkatkan kadar SF, maka dilakukan pula pemeriksaan C-reactive protein (CRP) yang dianggap sebagai variabel pengganggu (confounding) pada analisis statistik.

Cadangan besi cukup didefinisikan sebagai kadar SF > 20 μg/L, dan cadangan besi kurang didefinisikan sebagai kadar SF < 20 μg/L. Defisiensi besi didefinisikan sebagai dua atau lebih parameter berikut: cadangan besi sangat rendah (kadar SF <= 12 μg/L), TS rendah (<16%), dan MCV < 80 fl. Anemia didefinisikan sebagai Hb < 12 g/dL saat sebelum kehamilan, Hb < 10,5 g/dL pada minggu ke 20, dan Hb < 11 g/dL pada minggu 8, 32, dan saat melahirkan. Hemokonsentrasi didefinisikan sebagai Hb > 13 g/dL pada trimester 2 dan 3 dan Hb > 13,5 g/dL di akhir kehamilan.

Pada kunjungan minggu kehamilan ke 10, dokter kandungan menanyakan apakah pasein mengkonsumsi suplemen apapun, dan merekomendasikan pada seluruh wanita suplementasi besi antara 60-120 mg/hari dalam bentuk ferrous sulphate. Kepatuhan pada suplementasi besi dinilai pada usia kehamilan 26 dan 38 minggu. Dari kuesioner yang ada dilakukan penghitungan asupan besi (mg per hari) dan asupan besi total selama periode kehamilan.

Suplementasi dini didefinisikan sebagai wanita mengonsumsi suplemen besi sebelum usia kehamilan 20 minggu, dan suplementasi lanjut didefinisikan sebagai wanita mengonsumsi suplementasi besi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Berdasarkan cadangan besi sebelum hamil (cukup atau kurang) dan mulainya suplementasi besi (dini atau lanjut) para wanita dikelompokkan menjadi 4 kelompok.

Asupan makanan dievaluasi menggunakan metode recall diet 7 hari. Kebiasaan subyek mengonsumsi makanan dihitung menggunakan tabel komposisi makanan Perancis yang dilengkapi dengan tabel komposisi makanan Spanyol.

IMT sebelum kehamilan diukur dengan rumus berat (dalam kg) dibagi tinggi2 (dalam meter). Pertambahan berat badan dalam kehamilan juga diukur selama kehamilan. Edukasi maternal dikodekan berdasarkan klasifikasi Spanish Society of Epidemiology.

Analisis Statistik

Student t-test atau Mann–Whitney U test dengan koreksi Bonferroni digunakan untuk membandingkan data kontinyu, Pearson’s chi-square atau Fisher’s test membandingkan data kategorik.

Untuk menganalisa efek suplementasi besi selama kehamilan, model multiple linear regression (MLR) digunakan pada semua wanita, juga pada masing-masing kelompok berdasarkan cadangan besi sebelum kehamilan. Berat lahir bayi adalah variabel dependen.

Pada semua kasus, tingkat kepercayaan (level of significance) ditetapkan pada p<0,05.

Hasil

Tabel 1 meringkaskan variabel umum, sosial ekonomi, deit dan asupan suplemen besi pada wanita yang dikelompokkan berdasarkan cadangan besi yang dikelompokkan lagi berdasarkan waktu pemberian suplementasi besi (dini/lanjut).

Dari total, 61% adalah primipara. Persentase yang lebih besar dari wanita multipara memulai kehamilan dengan cadangan besi kurang dari pada wanita primipara (44% vs 78%). Dari total 6,1% memiliki hemoglobin sebelum kehamilan < 12 gr/dL: 36% wanita memulai kehamilan dengan resiko defisiensi besi dan 13,4% wanita mengalami defisiensi besi sebelum kehamilan. Juga, seluruh wanita memiliki nilai CRP dalam batas referensi laboratorium (<1,0 mg/L) dan, sehingga tidak ada wanita yang dieksklusikan karena variabel ini.

Tidak ada wanita yang mengkonsumsi suplemen besi sebelum kehamilan dan hingga minggu ke 10 kehamilan, ataupun obat-obatan lain yang dapat mempengaruhi absorpsi besi selama kehamilan.

Meskipun dosis yang diresepkan oleh dokter kandungan adalah 60-120 mg/hari, jumlah suplementasi besi yang lebih besar ditemukan pada beberapa wanita melalui kuisioner kepatuhan suplementasi besi. Rata-rata suplementasi dini adalah 140,7 mg/hari dan rata-rata suplementasi lanjut adalah 99,01 mg/hari.

Tabel 2 menyajikan data hematologi dan biokimia dari sebelum kehamilan hingga kelahiran, dan juga berat lahir, dipisahkan berdasarkan cadangan besi sebelum hamil dan pemberian suplementasi besi. Suplementasi besi sdini meningkatkan SF pada minggu ke 32 pada kelompok dengan cadangan besi cukup dan meningkatkan TS saat kelahiran pada kelompok dengan cadangan besi rendah.

Suplementasi dengan dosis rata-rata antara 99,01 hingga 140,7 mg/hari memperbaiki berat bayi pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah dibandingkan dengan wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup (3399,7 gr vs 3122,5 gr), terutama pada kelompok yang mendapat suplementasi dini (3511,7 gr vs 3098,5 gr).

Pada wanita di penelitian ini, 18% mengalami hemokonsentrasi di akhir kehamilan (HB>= 13,5 gr/dL). Kami menemukan tidak ada perbedaan bermakna pada berat lahir bayi antara wanita dengan ataupun tanpa hemokonsentrasi di akhir kehamilan (3114,5 gr vs 3254,3 gr) atau pada persentase bayi berat lahir rendah (9,1% vs 3,9%).

Tabel 3 merangkum hasil model MLR pada berat lahir, model ini diterapkan pada semua wanita dan juga pada masing-masing kelompok berdasarkan cadangan besi sebelum kehamilan. Variabel yang menigkatkan berat bayi pada seluruh wanita adalah usia kehamilan dan paritas. Suplementasi besi memiliki efek posotif pada berat lahir pada kelompok wanita dengan cadangan besi rendah dan tidak mempengaruhi berat lahir pada kelompok wanita dengan cadangan besi cukup.

Diskusi

Kadar hemoglobin sering dipakai sebagai petunjuk defisensi besi di populasi meskipun Hb bukanlah indikator yang spesifik dan sensitif untuk status besi. SF pada wanita yang tidak hamil adalah indikator yang lebih baik untuk cadangan besi, dan karena SF adalah parameter pertama yang terpengaruh oleh defisiensi besi maka kami membuat batasan nilai SF 20 μg/L untuk mengklasifikasikan wanita sebagai memiliki cadangan besi cukup atau kurang sebelum hamil. SF adalah reaktan fase akut dan dapat meningkat pada kondisi inflamasi, sehingga kami juga memeriksa CRP untuk menyingkirkan kemungkinan peningkatan semu nilai SF. Seluruh sampel memiliki nilai CRP yang normal.

MCV eritrosit digunakan untuk menilai status besi. Namun selama penelitian nilainya secara konsisten normal, sehingga tidak berperan dalam menilai status besi.

Asupan makanan menunjukkan asupan energi kurang dari normal bahkan tetap demikian selama kehamilan, namun pertambahan berat badan masih dalam batas normal. Asupan besi, serat, dan kalsium secara signifikan lebih rendah dari rekomendasi, sedangkan asupan protein dan vitamin C ditemukan tinggi, meningkatkan absorpsi besi. Fitat tidak dapat dinilai asupannya karena tabel komposisi bahan makanan yang digunakan tidak mencantukan fitat.

Kebiasaan merokok ditemukan pada banyak wanita sebelum kehamilan dan masih cukup banayak pada wanita hamil, terutama pada mereka yang mendapat suplementasi lanjut.

Dokter kandungan meresepkan suplementasi besi pada minggu ke 10 kehamilan, namun tidak semua langsung mengonsumsinya, sehingga ada kelompok dini dan lanjut.

Sebanyak 36,5% wanita memiliki cadangan besi rendah, sehingga berisiko mengalami defisiensi besi selama kehamilan. Data ini mirip dengan data lain di seluruh dunia.

Secara umum, suplementasi besi dini memperbaiki parameter biokimia ibu selama kehamilan. Seluruh wanita dengan suplementasi dini mengakhiri kehamilan tanpa defisiensi besi, tanpa mempertimbangkan berapa dosis suplementasinya.

Pada kelompok suplementasi dini, wanita dengan cadangan besi rendah mengalami perbaikan parameter biokimia yang lebih tinggi dibandingkan wanita dengan cadangan besi cukup. Mungkin hal ini disebabkan oleh absorpsi besi yang lebih tinggi pada kelompok dengan cadangan besi rendah.

Wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah cenderung lebih patuh pada rekomendasi suplementasi besi, yaitu kami menemukan bahwa asupan suplementasi besi mereka lebih tinggi dibandingkan wanita dengan cadangan besi cukup.

Pada wanita dengan cadangan besi rendah, kami temukan kenaikan kadar SF dan saturasi trasferin pada minggu ke 8. Mungkin ini disebabkan oleh peningkatan yanglebih tinggi pada absorpsi besi sebagai mekanisme kompensasi akibat dari 2 situasi: rendahnya kadar besi dan peningkatan kebutuhan oleh janin.

Suplementasi lanjut pada kelompok dengan cadangan besi rendah tidak mencukupi untuk mencegah defisiensi besi, dibuktikan dengan 36,4% mengakhiri kehamilan dengan defisensi besi dibandingkan dengan 6,7% wanita suplementasi lanjut yang memulai kehamilan dengan cukup besi. Seluruh wanita memiliki MCV dalam batas normal selama kehamilan, menunjukkan tidak ada defisiensi berat terjadi selama kehamilan.

Terdapat persentase hemokonsentrasi saat kelahiran yang lebih besar pada kelompok yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup, dan yang mendapatkan suplementasi dini. Namun angkanya tidak signifikan secara statistik akibat kemungkinan jumla sampel yang sedikit. Lebih lanjut, wanita ini memiliki anak dengan berat badan yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan mereka yang memulai kehamilan dengan cadangan besi rendah.

Untuk mengisolasi efek suplementasi besi terhadap berat lahir bayi, kami menggunakan model MLR. Model MLR yang menyesuaikan efek variabel pengganggu mengkonfirmasi manfaat suplementasi besi pada berat lahir bayi hanya pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi kurang.

Dosis suplementasi yang diresepkan pada penelitian ini lebih besar dari rekomendasi terbaru. Institute of Medicine merekomendasikan suplementasi besi dosis rendah (30 mg/hari) pada semua wanita dengan risiko defisiensi besi (FS 12–20 μg/L) tidak hanya saat sebelum kehamilan tetapi juga saat kehamilan (berapapun kadar Hb-nya), dan dosis 60–120 mg/hari untuk penanganan anemia defisiensi besi (Hb<10,9 g/dL dan FS<12 μg/L). Lebih lanjut, di Spanyol, Kementrian Kesehatan merekomendasikan suplementasi 30 mg/hari untuk semua wanita hamil dengan cadangan besi cukup namun asupan besi hariannya tidak mencukupi.

Kontribusi utama penelitian ini adalah mengevaluasi status besi pada wanita sebelum hamil, yaitu pada mereka yang akan segera hamil, sehingga memungkinkan kita untuk melihat peranan status hematologis dan besi mereka selama kehamilan hingga persalinan, serta efek pada bayi mereka.

Suplementasi antenatal (selama kehamilan) besi dengan dosis rutin di atas 100 mg/hari telah diberikan oleh dokter baru-baru ini di Spayol. Ini memungkinkan kami menilai efek dosis ini (saat dikonsumsi sejak dini atau pada fase lanjut kehamilan) dan hubungannya dengan hemokonsentrasi dan berat lahir bayi. Kekurangan mendasar pada penelitian ini adalah kecilnya jumlah sampel.

Kesimpulannya, hasil penilitian ini menekankan hubungan antara cadangan besi sebelum kehamilan pada wanita yang ingin hamil dan variasi pada suplementasi besi antenatal pada hasil akhir kehamilan. Penting diperhatikan untuk menyesuaikan pola suplementasi besi untuk masing-masing wanita. Pada wanita dengan caadangan besi kurang sebelum kehamilan, suplementasi besi dini sesuai dosis yang diresepkan tampak memberikan perbaikan status biokimia dan besi, serta meningkatkan berat lahir bayi. Namun, pada wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan besi cukup, suplementasi ini tidak mempengaruhi berat lahir bayi. Penelitian lanjutan dengan jumlah sampel lebih banyak dibutuhkan untuk mengklarifikasi kontroversi mengenai pola suplementasi besi salama kehamilan tentang keamanan dan efisiensinya berdasarkan status hematologis dan cadangan besinya.

Sumber:

Pre-pregnancy iron reserves, iron supplementation during pregnancy, and birth weight tulisan Nuria Aranda, Blanca Ribot, Elena Garcia, Fernando E. Viteri, dan Victoria Arija. Terbit dalam Early Human Development 87 (2011) pada halaman 791–797. © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

[PEPO] Diterjemahkan dan dirangkum oleh Vera T dan Yoseph LS.

Perubahan terakhir: 27 Juni 2016.

15 thoughts on “Hubungan Zat Besi dengan Berat Badan Bayi

  1. Ringkasan Isi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan sebuah peraturan mengenai tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan.

    Jaminan kesehatan adalah jaminan yang bermanfaat sebagai pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

    Setiap Peserta jaminan kesehatan diwajibkan membayar iuran yang besarnya sesuai persentase dari gaji atau suatu nominal tertentu. Peraturan ini mengelompokkan pembayar iuran menjadi beberapa golongan. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemberi kerja, peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

    Pembayaran iuran oleh Pemerintah Pusat adalah peserta yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran PBI dibayar oleh Menteri Kesehatan setiap bulan. Sebelum membayarkan iurannya, BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat tagihan dana kepada Kementerian Kesehatan. Setelah membayarkan iuran, BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan akan melakukan pengecekan data setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil pengecekan maka akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

    Pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah adalah peserta yang merupakan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara pembayaran iurannya diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah tersebut. Setelah membayarkan iuran, Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran maka akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

    Pembayaran iuran oleh pemberi kerja adalah peserta yang merupakan pegawai dari tempat pemberi kerja tersebut. Pemberi kerja dibedakan menjadi dua, pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pemberi Kerja penyelenggara negara juga dibagi menjadi 2, pemerintah dan pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat. Sedangkan yang termasuk dalam pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.

    Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. BPJS Kesehatan mengirimkan tagihan dan kewajiban pembayaran berupa lembar tagihan melalui email dan/atau diakses melalui aplikasi online yang disediakan BPJS Kesehatan. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan melalui nomor Virtual Account. Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 bulan yang dilakukan di awal.

    Peserta pekerja bukan penerima upah membayar iuran bagi dirinya beserta anggota keluarganya. Iuran tersebut diserahkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Anggota keluarga yaitu anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Pembayaran dilakukan melalui nomor Virtual Account yang diberikan oleh BPJS Kesehatan pada saat pendaftaran. Iuran dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

    Iuran peserta bukan pekerja yang berasal dari penerima pensiun dibayar oleh pihak ketiga pembayar pensiun. Pihak ketiga pembayar pensiun menyerahkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Iuran bagi peserta bukan pekerja berasal dari pemotongan uang pensiun oleh pihak ketiga pembayar pensiun dari penerima pensiun dan setoran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

    Peserta Jaminan Kesehatan dapat melakukan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan melalui :
    * ATM (Automatic Teller Machine)
    * EDC (Eletronic Data Capture)
    * Autodebet
    * Teller
    * SMS Banking
    * Internet Banking
    * Payment Point Online Bank (PPOB).

    Peserta yang tidak atau terlambat membayar iuran jaminan kesehatan akan diberi sanksi. Jaminan kesehatan dihentikan sementara jika peserta terlambat membayar iuran lebih dari 1 bulan terhitung dari tanggal 10. Peserta dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan setiap bulan tertunggak .Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp. 30.000.000,00. Peserta tidak akan dijamin pelayanan rawat inapnya jika tidak membayar denda dalam 3×24 jam, atau pasien pulang sebelum 3 hari rawat inap.
    Peserta dapat mengaktifkan kembali jaminan kesehatannya jika sudah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan, dan membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin mengaktifkan jaminannya kembali. Selama 45 hari setelah pengaktifan kembali jaminan kesehatan, jika pasien menggunakan layanan kesehatan rawat inap maka peserta wajib membayarkan denda kepada pihak BPJS Kesehatan.

    Disusun oleh:
    1. Aninditya Cahyarani S (42160028)
    2. Anindya Rachma I (42160030)
    3. Chinthia Liliany (42160035)

    Like

  2. Ringkasan ini berdasarkan kebijakan peraturan walikota Balikpapan nomor 14 tahun 2017 tentang penyelanggaraan bulan imunisasi anak sekolah dan sistem pencatatan pelaporan bulan imunisasi anak sekolah bagi perserta didik setingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, pemberian imunisasi ini dikhususkan terutama untuk wabah penyakit menular dan penyakit tetanus. Kebijakan ini dibuat dalam menindaklanjuti ketentuan permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang penyelanggaraan imunisasi perlu diterapkannya pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan sistem pencatatan pelaporan bulan imunisasi anak sekolah.
    Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga pada suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi pada anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah biasanya diselenggarakan pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dimana kegiatan pemberian imunisasi ini dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember setiap tahunnya. Sasaran pada kebijakan ini terutama perserta didik setingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah di Kota Balikpapan.
    Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau biasa disebut dengan P3DI salah satunya adalah tetanus. Tetanus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh masukkan kuman tetani ke dalam sistem metabolisme tubuh hingga menimbulkan gejala kejang-kejang hingga tak sadarkan diri dan apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Pemberian imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tetanus. Selain tetanus yang menjadi perhatian pada saat ini adalah penyakit kanker leher rahim yang terutama menyerang pada wanita usia subur yang disebabkan oleh Human Papiloma Virus (HPV) yang dapat menimbulkan kematian sehingga perlunya juga imunisasi pada siswi kelas 5 dan 6 sebagai pencegahan.
    Pada kebijakan ini berlaku pada daerah kota Balikpapan, dimana instansi pemerintahan yang terkait dalam mensukseskan kegiatan ini antara lain dinas kesehatan kota Balikpapan, dinas pendidikan dan kebudayaan kota Balikpapan, kementrian agama kota Balikpapan, Puskesmas, sekolah dasar,
    Pelayanan imunisasi tetanus, penyakit menular, dan HPV dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas sesuai domisili sarana Pendidikan SD dan MI tersebut. Sebelum mendapatkan imunisasi tetanus akan dilakukan penentuaan Status T dari pesarta didik terlebih dahulu. Dasar penentuan Status T adalah hasil imunisasi pada buku KIA asli yang diperlihatkan dan dilampirkan dalam bentuk fotokopi berlegalisir puskesmas setempat sewaktu akan masuk pada sarana pedidikan SD dan MI. Apabila tidak ada bukti tersebut maka Status T dianggap To. Pemberian imunisasi tetanus disesuaikan dengan Status T dari peserta didik saat itu dan dilakukan imunisasi secara periodik sesuai jadwal hingga mencapai Status T5. Bagi peserta didik yang sudah mendapatkan status T5 atapun yang telah selesai pedidikan/lulus/pindah pendidikan SD/MI akan mendapatkan tanda khusus BIAS yang dilekatkan pada rapor sebagai bukti autentik status T. Untuk pelayanan imunisasi HPV hanya dikhusukan untuk peserta didik siswi dan dilakukan 2 kali yaitu kelas 5 pada semester dua untuk suntikan yang pertama dan kelas 6 pada semester 1 untuk suntikan yang kedua.
    Untuk memenuhi Status T pada siswa SD/MI dan menekan angka penderita tetanus dilakukan pembinaan berupa bimbingan dan pengarahan kepada pihak Puskesmas dan Sekolah. Selain bimbingan juga dilakukan pengawasan berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. Bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementrian Agama.
    Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengwasan terhadap penyelenggaraan imunisasi Wali Kota membentuk Tim Pemantau Penyelenggaraan BIAS dan SIPP BIAS. Tim Pemantau dapat dibantu Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Puskesmas dan pihak Sekolah. Tim Pemantau Pembantu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan paling lama 1 minggu setelah melakukan kegiatan pemantauan.
    Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan BIAS dengan memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait BIAS, melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana prasarana, ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi permasalahan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan BIAS dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi/perorangan.
    Bagi pihak – pihak yang tidak melaksanakan kegiatan BIAS, SIPP BIAS dan menolak imunisasi akan dikenakkan sanksi berupa: 1). Peringatan lisan; 2). Peringatan tertulis dan/atau; 3). Penilaian kinerja khusus untuk kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kepala kantor kementrian agama. Orang tua peserta didik yang menolak imunisasi juga harus bertanggung jawab apabila terjadi penularan penyakit di lingkungan sekitarnya.

    Natanael Rhesa S 42160025
    Rr Ratna Sari K. Dewi 42160026
    Andyta Kartikawati 42160034

    Like

  3. RINGKASAN ISI
    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN JARINGAN PELAYANANNYA

    LATAR BELAKANG
    Ibu hamil adalah wanita dengan masa kehamilan yang mengandung mulai dari konsepsi hingga lahirnya janin. Pemeriksaan laboratorium merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan, mengetahui dan memantau keadaan ibu hamil untuk menghidari kejadian kematian pada Ibu. Adapun beberapa penyakit yang menyebabkan kematian ibu hamil dapat berhubungan langsung dengan kebidanan seperti perdarahan, partus macet, hipertensi pada kehamilan (preeklamsi/eklamsi), dan tidak berhubungan langsung dengan kebidanan seperti anemia, malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, penyakit jantung.
    Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun belakang. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Nila Djuwita F. M., SpM(K) mengungkapkan bahwa AKI di Indonesia sudah mengalami penurunan namun angka ini belum signifikan serta membutuhkan banyak perbaikan demi kesehatan ibu yang lebih baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 data menunjukkan AKI mencapai 5.048 kasus. Pada tahun 2015 berkurang menjadi 897 kasus dan tahun 2016 ada 4.834 kasus. Titik berat permasalahan adalah Indonesia belum dapat mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu dengan angka AKI 102 per 100 ribu kelahiran.
    Peraturan dibutuhkan untuk mengatur hal tersebut baik terkait peraturan pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil guna mengatisipasi kejadian tidak diinginkan pada ibu hamil. Kebijakan yang telah ada sebelumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas, namun masih terdapat ketidak sempurnaan. Selain itu peraturan tersebut belum dapat menampung pemenuhan kebutuhan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Atas dasar itulah maka dibutuhkan peraturan yang diperbaharui.
    Peraturan yang diperbaharui tersebut bertujuan untuk mendukung terjadinya penurunan angka kematian ibu hamil, bersalin dan nifas serta membantu meningkatkan kesehatan ibu dan kualitas hidup anak sehingga diharapkan dapat tepat guna serta tepat sasaran dalam memantau kondisi ibu hamil.

    DEFINISI
    Kehamilan adalah keadaan dimana seorang wanita memiliki janin didalam kandungan yang normalnya terjadi selama 36 minggu masa kehamilan.
    Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan dalam laboratorium dengan mengambil sampel bahan yang akan diperiksa dapat berupa darah, urin dan sebagainya bertujuan sebagai penunjang medis dalam penegakkan diagnosis sehingga tercapai kesembuhan penuh dalam kesehatan perseorangan.

    KEBIJAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
    Untuk menurunkan AKI dengan cepat maka harus melakukan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terarah meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan pada daerah/situasi tertentu dan /atau pemeriksaan atas indikasi penyakit. Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas yaitu pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah. Alat untuk pemeriksaan hb harus sesuai syarat yang ditentukan. Pemeriksaan pada daerah/situasi tertentu (misal seperti daerah endemis) , ibu hamil, bersalin,dan nifas ditawarkan untuk dilakukan screening anti HIV atau malaria. Selain dua pemeriksaan itu, ibu hamil yang menunjukan tanda-tanda penyakit tertentu seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, sepsis, anemia, DM, HIV, TBC, Thallasemia,cacingan, dan IMS juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap yaitu pra analitik, analitik dan pasca analitik. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam tahapan pemeriksaan adalah pasien dipersiapkan sehingga spesimen yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan, setelah itu spesimen ditempatkan ditempat yang memenuhi syarat supaya mencegah sampel darah membeku dan kemudian diolah dengan teknik yang benar dengan tetap mempertahankan stabilitas bahan pemeriksaan. Setelah proses selesai dilakukan verifikasi, validasi dan penulisan hasil pemeriksaan.

    PEMANTAPAN MUTU
    Pemantapan mutu dari laboratorium ini adalah salah satu dari kegiatan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kebijakan yang berakitan dengan laboratorium. Pihak – pihak yang bekerja dalam pembinaan dan pengawasan antara lain Menteri, gubernur, maupun bupati/ walikota sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain pemantapan mutu hal – hal yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak – pihak tersebut antara lain advokasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang ada di laboratorium, Pendidikan dan pelatihan praktisi laboran yang melakukan tugas di laboratorium guna peningkatan mutu dan keahlian, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi dari kegiatan – kegiatan yang sudah terlaksana di laboratorium. Pemantapan mutu terbagi menjadi dua, yaitu :
    INTERNAL
    Kegiatan pada pemantapan mutu internal terbagi menjadi 3, yaitu kontrol pra analitik, kontrol analitik dan kontrol paska analitik. Pada kontrol pra analitik kegiatan yang dikontrol berupa bagaimana cara mempersiapan spesimen, cara pengambilan dan penanganan spesimen, cara untuk menyimpanan dan mentransportasikan spesimen, melakukan identifikasi dan pencatatan pasien agar tidak terjadi kekeliruan pada spesimen, kalibrasi peralatan agar hasil yang didapatkan signifikan, pemilihan metode pemeriksaan, pemilihan larutan standar, kalibrator dan bahan kontrol dokumentasi metode kerja, dan yang terakhir adalah kompetensi petugas pemeriksa. Pada kontrol analitik dilakukan berdasarkan uji ketelitian dan ketepatan dengan menggunakan bahan kontrol. Perlakuan bahan kontrol harus sama dengan bahan spesimen yang akan diperiksa untuk memaksimalkan signifikansi dalam melakukan penilaian tersebut. Hal yang terpenting dalam kontrol analitik ini adalah presisi dan akurasi dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk semua sampel yang dikirim di laboratorium kesehatan. Yang terakhir adalah kontrol paska analitik yaitu berupa faktor-faktor lain yang memperngaruhi pencatatan pasien dan hasil pemeriksaannya, maupun penyampaian hasil yang dilakukan oleh klinisi pada pasien.

    EKSTERNAL
    Pemantapan mutu eksternal dari laboratorium dilakukan secara berkala oleh pihak dari luar laboratorium yang bertanggung jawab. Pihak – pihak luar ini antara lain pihak pemerintah, swasta maupun pihak internasional yang terkait. Kegiatan pemantapan mutu eksternal ini dilakukan dalam rangka untuk memantau dan menilai kinerja laboratorium dalam melakukan pemeriksaan- pemeriksaan tertentu yang sudah dilakukan oleh laboratorium – laboratorium tersebut. Penyelenggaraan pemantapan ini oleh
    pemerintah diselenggarakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan/BBLK (Jakarta, Palembang, Surabaya dan Makasar). Selain dalam rangka memantau dan menilai sebuah laboratorium, pemantapan mutu ini berkaitan pula dengan akreditasi dan perijinan dari sebuah laboratorium kesehatan.

    Disusun oleh :
    Annisa Cintyaning Tohas (42160031)
    Priska Pinki Pesona Kriati (42160033)
    Gloria Karina (42160036)

    Like

  4. RINGKASAN
    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 MENGENAI PEMBERIAN IMUNISASI ULANG PADA ANAK YANG MENDAPAT VAKSIN PALSU

    LATAR BELAKANG
    Kesehatan berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh World Health Organization (WHO) merupakan suatu keadaan sejahtera bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan saja, namun juga meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan menjadi begitu penting karena kesehatan adalah hak setiap manusia yang perlu untuk dijaga dan diperjuangkan baik oleh perorangan maupun bersama yang dalam konteks ini, adalah Pemerintah. Pemerintah, sebagai organisasi yang mengatur berbagai kebijakan di sebuah negara, memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat mencapai hak tersebut. Salah satu usaha yang telah diupayakan oleh pemerintah adalah pemberian vaksin sebagai tindakan pencegahan terhadap timbulnya penyakit.

    Kasus vaksin palsu menjadi masalah dan menimbulkan keresahan di masyarakat terlebih munculnya keluhan dari masyarakat yang mengaku bahwa balita mereka tetap sakit meski sudah diimunisasi. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dan mengatasi keresahan masyarakat akibat kasus vaksin palsu, perlu dilakukan pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu.

    Terlebih lagi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PPIDAI) memberikan rekomendasi mengenai perlunya pemberian imunisasi ulang bagi anak yang mendapat vaksin palsu. Mengingat pula Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Anak, Praktik Kedokteran, Kesehatan, Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah tentang Penanggulanagan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Penanggulangan Penyakit Menular, Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan; dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu. Atas dasar inilah, akhirnya Pemerintah membuat suatu ketetapan mengenai vaksin palsu yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pemberian Imunisasi Ulang pada Anak yang Mendapat Vaksin Palsu.

    ISI
    Dalam kebijakan ini, dipaparkan bahwa Kementrian Kesehatan telah memutuskan untuk melakukan pemberian vaksin ulang yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditujukan pada anak yang mendapat vaksin palsu dengan syarat :
    1. Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) untuk usia :
    a. Usia <1 tahun, imunisasi diberikan 3 (tiga) kali dengan jarak (satu) bulan.
    b. Usia 1 – < 7 tahun, mendapat 3 dosis. Dosis pertama pada saat anak tersebut datang ke fasilitas kesehatan dan dosis kedua dilakukan 2 bulan setelah pemberia. dosis pertama. Serta dosis terakhir diberikan 6 bulan setelah dosis kedua.
    c. Usia 7– 18 tahun, mendapat 5 dosis dengan pemberian pertama pada saat anak pertama kali ke fasilitas kesehatan, kemudian dilanjutkan 2 bulan setelah dosis pertama, dilanjut 6 bulan setelah dosis kedua sebagai dosis ketiga, dan untuk dosis keempat dan kelima diberikan dengan jarak 12 bulan dari pemberian terakhir.
    2. Vaksin Hib diberikan bersama dengan DPT.
    3. Vaksin Hepatitis B diberikan bersama dengan DPT.
    4. Vaksin polio diberikan bersama sesuai dengan jadwal pemberian DPT, Jika vaksin palsu yang diberikan mengandung vaksin polio.
    Pelaksanaan kebijakan dipantau melalui rincian laporan imunisasi ulang yang secara berjenjang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Instansi yang bertanggungjawab untuk memonitor kebijakan ini adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat mencegah wabah penyakit akibat adanya kasus vaksin palsu.

    Disusun oleh :
    Alfeus Grady C. (42160027)
    Yemima C. (42160029)
    Teresa Nadia I. (42160032)

    Like

  5. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
    – Dinas Ketahanan Pangan berfungsi : a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas; c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan, Bidang Kerawanan,Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Bidang Keamanan Pangan; d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas; e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas; g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas; h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana; i. melaksanakan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang ketersediaan dan produksi pangan, kerawanan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; j. menyiapkan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
    2. Perintah/larangan
    – Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
    – Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
    – Subbagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan/atau kepala bidang.
    – Apabila kepala dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili.
    – Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
    – Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
    – Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    – Dinas Ketahanan Pangan merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas.
    – Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang ketersediaan dan produksi pangan, kerawanan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
    – Dalam setiap bidang yang dibentuk merencanakan hal sesuai dengan bidangnya masing-masing.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    2. Pelaksanaan
    – Unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
    – Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
    – Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.

    – Semua bidang yang dibentu akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan job desk.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”

    3. Pengawasan
    – Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan.
    – Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”

    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah Walikota Makassar
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    – Perangkat Daerah
    – Satuan Kerja Pmerintah Daerah
    – Pemerintah Daerah
    – Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
    b. Individu
    – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
    – Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
    Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan, terdiri atas:
    1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya pangan; 2. Seksi Produksi Pangan.
    Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas :
    1. Seksi Kerawanan dan Distribusi Pangan; 2. Seksi Cadangan dan Harga Pangan.
    Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :
    1. Seksi Komsumsi Pangan; 2. Seksi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal.
    Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
    1. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan; 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
    – Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
    – Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Dinas Ketahanan Pangan
    b. Individu
    – Sekretariat
    – Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
    – Subbagian Keuangan
    – Subbagian Umum dan Kepegawaian
    – Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan
    – Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Panga
    – Seksi Produksi Pangan
    – Bidang Kerawanan, Distribusi dan Cadangan Pangan
    – Seksi Kerawanan dan Distribusi Pangan
    – Seksi Cadangan dan Harga Pangan
    – Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
    – Seksi Konsumsi Pangan
    – Seksi Penganekaragamaan dan Pengembangan Pangan Lokal
    – Bidang Keamanan Pangan
    – Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan
    – Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
    3. Pengawas
    – Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
    D. Konteks kebijakan
    Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.
    Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.
    Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang.
    http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php
    http://www.alumniipb.org/artikelreader/266

    CAROLINE FERARY ASTHI / 42160065

    Like

  6. Analisa Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    1. Konten Kebijakan
    A. Administrasi
    • Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
    • Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
    • Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
    • Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok.
    • Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
    • Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
    Tujuan :
    a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
    b. Membudayakan hidup sehat; dan
    c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

    B. Larangan
    1. Setiap orang dilarang merokok di KTR
    2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

    C. Sanksi
    1. Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dipidana denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    2. Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    3. Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

    2. Proses Kebijakan
    A. Penyusunan
    Kebijakan ini di buat dengan melihat bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

    Asas Kebijakan ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-setinggi melalui pengendalian terhadap bahaya rokok
    Sasaran :
    • Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
    Tahapan ini tergolong top – down

    B. Pelaksanaan :
    Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib :
    • melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi KTR
    • melarang setiap perokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya
    • meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR
    • memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
    Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
    • Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini
    • Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
    Tahap ini termasuk down – top

    C. Pengawasan :
    • Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR
    • Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR
    Tahap ini termasuk down – top

    3.Aktor Kebijakan
    A. Penyusun
    Instansi :
    • Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
    • Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
    • Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok
    • Dinas Kesehatan
    Individu :
    • Bupati Daerah Bangka Barat
    • Sekretaris Daerah Bangka Barat
    • Kepala Dinas Kesehatan
    • Ketua Pengawas Anggota DPRD

    B. Pelaksanaan
    Instansi
    • Satuan Kerja Perangkat Daerah
    • Organisasi kemasyarakatan
    • Penyidik pegawai negeri sipil
    Indiviu
    • Setiap orang

    C. Pengawas
    Individu
    • Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
    • Pimpinan proses belajar mengajar
    • Pimpinan tempat anak bermain
    • Pimpinan tempat Ibadah
    • Pimpinan angkutan umum
    • Pimpinan fasilitas olahraga

    4. Konteks
    Di seluruh dunia, diperkirakan 33 persen laki-laki dan 35 persen perempuan yang tidak merokok terkena paparan asap rokok secara rutin. Di banyak negara, para perokok pasif terpapar asap rokok orang lain terjadi di tempat kerja.Sebanyak 40 persen anak-anak terpapar asap rokok di tempat umum
    Paparan asap rokok orang lain merupakan penyebab dari kanker paru-paru, penyakit jantung, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, dan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya. Tidak ada tingkat yang aman dari paparan asap rokok orang lain bagi non perokok. Setiap tahun 600.000 perokok pasif meninggal. Dari semua kematian dini perokok pasif sebanyak 47 persen (281.000) terjadi di kalangan perempuan dan 28 persen (166.000) terjadi pada anak-anak. Perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru sebesar 20-30 persen, jantung koroner 25-30 persen, dan jantung koroner akut sebesar 25-35 persen
    Kawasan Bebas Asap Rokok
    Di beberapa negara banyak studi menyebut pembentukan kawasan bebas merokok meningkatkan kesehatan publik dan membantu perokok berhenti merokok. Sebuah studi terhadap lebih dari 1.800 tempat-tempat umum di 32 negara menemukan tingkat polusi udara di dalam ruangan kawasan besar asarp rokok sebesar 89 persen lebih rendah dibanding tempat publik yang tak termasuk wilayah bebas asap. Sebuah meta-analisis oleh Institute of Medicine di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa peraturan kawasan bebas asap rokok dapat menekan penyakit jantung koroner akut, seperti miokardial infarkasi (kematian akibat jantung berhenti mendadak). Sebuah laporan Bank Dunia tentang epidemi global tembakau menyimpulkan bahwa larangan merokok secara keseluruhan dapat mengurangi konsumsi tembakau sebesar 4-10 persen. Sembilan bulan setelah Irlandia memberlakukan aturan kawasan bebas asap rokok pada tahun 2004, 59 persen dari perokok melaporkan bahwa mereka telah mengurangi konsumsi tembakau karena aturan tersebut, 46 persen mengaku bahwa aturan itu membuat mereka punya keinginan lebih kuat berhenti merokok, dan 79 persen responden yang sudah berhenti merokok mengaku terbantu oleh aturan kawasan bebas rokok
    KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, DPR/DPRD, maupun pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang dari bahaya asap rokok. Lebih dari 7.000 bahan kimia telah teridentifikasi pada asap rokok, 250 senyawa tersebut adalah racun dan karsinogenik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat ini akan sangat berpengaruh pada penerapan KTR.

    Sumber :
    http://dinkes.inhukab.go.id/?p=4150
    http://kompak.co/kawasan-tanpa-rokok/

    Nama : Steven Ganda Wijaya
    NIM : 42160063

    Like

  7. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
    A. KONTEN KEBIJAKAN
    1. Administrasi
    – Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya local
    – Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya.
    – Peraturan daerah ini bertujuan membentuk : a. rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; c. koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; f. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan g. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh bupati;
    2. Perintah/ Larangan
    – Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
    – Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya
    – Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
    – Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

    B. PROSES KEBIJAKAN
    1. Perencanaan
    – Perencanaan penyelenggaraan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan.
    – Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah: a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan. b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan; c. melakukan penyusunan anggaran; d. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; melakukan pengelolaan data dan kerja sama, internal maupun eksternal; f. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan; g. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
    – Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk membentuk susunan pemerintah daerah mengenai ketahanan pangan.
    2. Pelaksanaan
    – UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
    – Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
    – Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    3. Pengawasan
    – Pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarankan oleh Sekretariat, Kepala Bidang dan Sub bagian menurut tugas masingmasing.
    – Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
    – Penyenggaraan pengawasan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan Sub bagian wajib memimpin dan memberikan arahan bimbingan serta petunjuk tugas kepada bawahannnya.
    – Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    C. AKTOR KEBIJAKAN
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara
    – Dinas kesehatan pagan
    – Perangkat daerah
    b. Individu
    – Bupati Daerah Penajam Paser Utara
    – Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
    – Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    – Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    – Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan
    – Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    – Sub Bidang Cadangan Pandang dan Harga Pangan.
    – Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahkan
    – Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
    – Sub Bidang Keamanan Pangan.
    – Unit Pelaksana Teknis (UPT)
    – Kelompok Jabatan Fungsional.
    b. Individu
    – Kepala Dinas
    – Sekretaris
    – Segala tenaga kerja dalam bidang kesehatan atau non kesehatan yang bekerja di Pemerintah Daerah.
    3. Pengawasan
    – Bupati Daerah Penajam Paser Utara
    – Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara
    – Dinas kesehatan pagan
    – Perangkat daerah

    D. KONTEKS KEBIJAKAN
    Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
    Dari pengertian tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi-kondisi : (1) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. (2) Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama. (3) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. (4) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
    Data dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada tahun 2016 , sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia diperkirakan masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya ialah kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia, seperti Papua, NTT, dan Maluku. Jumlah persentase penduduk Indonesia yang kelaparan turun dari 19,7% di 1990-1992 menjadi hanya 7,9% di 2014-2016.
    Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui ketahanan pangan, pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser utama membentuk Peraturan Daerah guna merinci tugas pokok Mengenai Ketahanan Pangan.
    Sumber :
    http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php
    http://www.mediaindonesia.com/read/detail/44440-meningkatkan-ketahanan-pangan-nasional-dengan-konsep-pangan-fungsional
    http://www.alumniipb.org/artikelreader/266
    Nama : Ratna Wulandari
    NIM : 42160066

    Like

  8. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
    – Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
    – Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
    – Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
    2. Perintah/larangan
    SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi :
    a) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
    b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
    c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;
    d) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
    h) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    j) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
    k) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
    l) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
    3. Sanksi
    Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi/badan pemerintah dan institusi swasta, yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.

    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang baik, diperlukan penetapan standar pelayanan minimal. Untuk maksud tersebut, maka dibuatlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan
    Pada tahap ini termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN” Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.
    2. Pelaksanaan
    Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :
    a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
    b) Ukur tekanan darah;
    c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
    d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
    e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
    f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
    g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
    h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
    i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
    j) Temu wicara (konseling)
    Pada tahap ini termasuk pelaksanaan dengan sistem “BOTTOM-UP” Karena tenaga kesehatan berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan.
    3. Pengawasan
    Dilakukan dengan cara :
    a. Sistem Informasi Puskesmas
    b. Sistem Informasi Rumah Sakit
    c. Sistem Informasi Kesehatan Daerah
    Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “BOTTOM-UP” Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari tempat layanan kesehatan.

    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Pusat
    – Pemerintah Daerah provinsi
    – Pemerintah Daerah kabupaten/kota
    b. Individu
    – Menteri Kesehatan
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Institusi swasta
    b. Individu
    – Tenaga kesehatan : dokter, perawat, bidan, ahli gizi
    – Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan
    – Masyarakat dan tokoh masyarakat
    3. Pengawas
    – Masyarakat
    – Petugas sistem informasi layanan kesehatan
    – Pemerintah daerah

    D. Konteks kebijakan
    Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.
    Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.
    Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu
    (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan
    (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.
    ​Prinsip Dasar SPM Bidang Kesehatan:
    1) Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia
    2) Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah
    3) Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah
    4) Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya
    5) berlaku secara nasional.

    Sumber:
    http://www.depkes.go.id/article/view/17022700005/inilah-perubahan-standar-pelayanan-minimal-spm-bidang-kesehatan-.html

    Disusun oleh :
    Amalia Yuniar (42160062)

    Like

  9. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN BUPATI BLITAR NO 31 TAHUN 2016 TENTANG PERENCANAAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN DAN GIZI DAERAH KEPADA MASYARAKAT SECARA TERPADU

    KONTEN
    Administrasi
    Maksud :
    mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang terindikasi rawan pangan di Kabupaten Blitar berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan penyerapan pangan
    memberi arahan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gtzi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu, serta menyiapkan diri untuk meningkatkan standar terkait dengan pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gtzi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu
    menyusun rekomendasi dan strategi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu di Kabupaten Blitar
    Tujuan:
    menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal ‘dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Blitar
    Perintah/Larangan
    Semua pelaku yang bergerak dalam pembangunan pangan dan gizi diharapkan:
    memahami pentingnya pangan dan gizi sebagai investasi pembangunan daerah
    mampu menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah untuk menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal, membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi,rnernantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi
    meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi secara terpadu di Kabupaten Blitar.
    Pembiayaan penyelenggaraan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gtzi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

    PROSES
    Penyusunan
    Peraturan ini disusun oleh Bupati Blitar dibantuk oleh perangkat daerah dan DPRD sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pemerataan aksesibilitas pangan dan gizi di wilayah Kabupaten Blitar mempakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.

    Pelaksanaan
    Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar akan membuat Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu. Perencanaan tersebut meliputi:
    Peta daerah rawan pangan dan gizi
    sarana untuk penentuan target intervensi sasaran secara geografis terkait dengan ketahanan pangan dan gizi dan menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi. Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Gizi Daerah di Kabupaten Blitar didasarkan pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
    Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
    (RAD-PG) merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2O2A dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program kegiatan

    Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, dalam hal ini Bupati. Setiap SKPD yang telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu, wajib membuat laporan yang memuat bentuk dan jenis program kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Bupati. Laporan ini kemudian akan diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    AKTOR
    Penyusun
    Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Bupati
    Bupati merupakan orang yang berperan dalam menyelenggarkan urusan pemerintahan umum di sebuah kabupatan. Hal ini tertera dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Bupati berperan sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, sehingga memiliki hak untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan umum daerah sebaik mungkin untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan kebijakan yang dilakukan kepada Pemerintah Pusat serta masyarakat. Salah satu cakupan pemerintahan umum adalah menjamin ketersediaan pangan untuk seluruh masyarakat.
    Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah
    Sekretaris daerah memiliki tugas dan kewajiban utnuk membantu kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan.
    Dinas Pertanian dan Pangan (SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah)
    Dinas Pertanian dan Pangan berfungsi untuk membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas di dalam bidang pertanian serta ketersediaan pangan. Sehingga salah satu tugas dari DInas Pertanian dan Pangan adlaah membantu perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA (Lembaga Teknis Daerah)
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Lembaga teknis daerah yang bekerja dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA memiliki tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pembangunan daerah.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar
    DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya yaitu fungsi legislatif yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dan kebijakan daerah. DPRD membantu Bupati untuk menyusun kebijakan tentang perencanaan peningkatan aksebilitas pangan dan gizi daerah kepada masyarakat secara terpadu. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat.

    Pelaksana
    Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (POKJA RAD PG)
    Perguruan Tinggi maupun lembaga Swasta yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh Bupati sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Setiap SKPD yang telah melaksanakan akan membuat laporan untuk dilaporkan ke bupati lalu kemudian dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

    KONTEKS
    Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan hal peting dan meliputi penanganan yang kompleks. Di samping itu pembangunan tersebut membutuhkan sikap serius. Penanganan kerja sama yang haromnis multisector adalah keharusan. Pemerintah pusat berkomintmen untuk mencapai target SDGs, salah satunya terkait pangan dan gizi, yang dituangkan dalam beberapa peraturan seperti UU no 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
    Pemerintah Daerah Blitar, untuk mendukung program pemerintah pusat dan mendukung ketahanan pangan bagi seluruh masyarakatnya, memberikan dukungan terhadap penignkatan produksi pertanian. pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitasi semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyrakat, khususnya masyarakat petani untuk mencapai ketahanan pangan. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah ini, diharapkan produktivitas pertanian bisa meningkat dan lebih maksimal lagi.

    Sumber:
    https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/24/173930926/pembangunan-ketahanan-pangan-dan-gizi-butuh-sikap-serius-ini-dia-pilarnya
    http://www.swaranews.co.id/blog/2017/04/17/wali-kota-blitar-berharap-terwujud-swasembada-pangan/

    Nama: Kristina Elizabeth
    NIM: 42160068

    Like

  10. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

    RINGKASAN KONTEN

    1. ADMINISTRASI
    Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.
    Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk:
    a. meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar
    b. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan
    c. mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
    d. mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
    Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:
    a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
    b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
    c. penanggulangan penyakit menular
    d. penanggulangan penyakit tidak menular.

    2. PERINTAH/ LARANGAN
    Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:
    a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
    b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
    c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
    d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
    e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
    f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
    g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
    h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
    i. anggota keluarga tidak ada yang merokok
    j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

    RINGKASAN PROSES

    1. PENYUSUNAN
    Peraturan ini disusun oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan ditanda tangani pula oleh direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementrian hukum dan hak asasi manusia Repulik Indonesia
    Tahap ini termasuk top-down

    2. PELAKSANAAN
    Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas.Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:
    a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga
    b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas
    c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas
    d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
    e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup
    f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.
    Pembiayaan penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    Tahap ini termasuk top-down

    3. PENGAWASAN
    Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing
    Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. advokasi dan sosialisasi
    b. pendidikan dan pelatihan
    c. pemantauan dan evaluasi.
    Tahap ini termasuk top-down

    RINGKASAN AKTOR

    1. PENYUSUN
    Instansi :
    Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
    IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
    BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
    Individu :
    Menteri Kesehatan RI

    2. PELAKSANA
    Instansi :
    Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
    Fasilitas Kesehatan Layanan Primer (Puskesmas)
    Individu :
    Tenaga kesehatan
    Kader Kesehatan
    Masyarakat (Keluarga)

    3. PENGAWAS
    Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    RINGKASAN KONTEKS
    Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.
    Upaya pencapaian prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Sehingga, kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

    Sumber : http://www.depkes.go.id/resources/download/lain/PMK_No.39_ttg_PIS_PK.pdf

    Like

  11. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

    A. KONTEN
    I. Administrasi
    • Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
    • Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
    • Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
    Tujuan dari pembuatan peratura ini adalah memastikan tersedianya pangan yang memenuhi pesyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan; mendorong terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; mengupayakan terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan; dan memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.
    II. Perintah/larangan
    1. Setiap pemasaran produksi pangan yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah harus memenuhi persyaratan mutu. Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud yaitu dibuktikan dengan adanya surat keterangan asal komoditas hasil pangan dan sertifikat mutu.
    2. Standar keamanan komoditas pangan harus memenuhi persyaratan:
    a. persyaratan teknis
    b. persyaratan higienis
    c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia
    d. aman dari pengaruh pencemaran biologis
    e. aman dari pengaruh pencemaran fisika
    3. Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Sanitasi Pangan dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
    4. Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi.
    5. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan harus menggunakan kemasan. Kemasan ini untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
    6. Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan di Kota maupun dari luar daerah untuk diperdagangkan harus mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan pangan.
    Larangan:
    1. Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.
    2. Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
    3. Setiap pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan/menjelaskan komponen pangan yang diproduksi dan atau diperjualbelikan;
    4. Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
    III. Sanksi
    Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

    B. PROSES
    I. Penyusunan
    Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kota Lubuklingau merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah. Peraturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah. Kebijakan ini dibuat juga untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan.
    II. Pelaksanaan
    Pelaksanaan peraturan ini berlaku dan dilaksanakan oleh setiap orang/pelaku usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.

    III. Pengawasan
    Pemerintah Kota melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pangan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina. Pembinaan yang dilakukan yaitu bimbingan dan penyuluhan, bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat.

    C. AKTOR
    I. Penyusunan
    Peraturan ini disusun dan disetujui oleh:
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
    – Walikota Lubuklinggau
    – Dinas Kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau)
    – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lubuklinggau
    – Dinas Pertanian kota Lubuklinggau
    – Kantor Pertahanan Pangan Lubuklinggau
    II. Pelaksana
    Peraturan ini dilaksanakan oleh:
    – setiap orang/pelaku usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan.
    III. Pengawasan
    Pihak yang terlibat dalam pengawasan terhadap berjalannya peraturan ini adalah:
    – Pemerintah Kota, melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pangan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina, melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pangan.
    – Petugas Pengawas Mutu Komoditas Hasil Pangan
    – Pemerintah Daerah melalui dinas terkait bersama-sama dengan DPRD melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
    – Polri, yang bertugas menyidik tindak pidana.

    D. KONTEKS
    Ketersediaan pangan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia. Pangan termasuk kebutuhan pokok manusia, sebab itu dengan segala kemampuannya manusia akan selalu berusaha mencukupinya. Pangan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta memegang peranan penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, pangan yang merupakan hasil olahan harus bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Namun pada era globalisasi sekarang ini, beberapa komoditas pangan telah menjadi semakin strategis, sehingga negara-negara maju telah menerapkan sistem keamanan pangan untuk kepentingan di dalam negerinya. Untuk Negara berkembang seperti di Indonesia, diharap dapat mengikuti system yang telah dijalankan oleh Negara-negara maju agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warganya.
    Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan.
    Pengawasan dan jaminan mutu pangan memang harus selalu diutamakan, karena pangan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kesehatan konsumennya. Pengawasan dan jaminan mutu pangan ini membutuhkan kesadaran semua pihak, tidak hanya produsen saja tetapi semua pihak termasuk konsumen.
    Sumber:
    https://yprawira.wordpress.com/manajemen-mutu-dan-keamanan-pangan/

    Nama: Erika Puspasari B.
    NIM : 41260071

    Like

  12. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2018

    Konten Kebijakan
    • Administratif
    – Peraturan ini dibuat atas dasar Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, untuk itu setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2014-2018 berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019
    – Tujuan penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018 ini adalah sebagai panduan, arahan, bagi seluruh pemangku kepentingan pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota serta masyarakat untuk berperan serta aktif dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dalam rangka meningkatkan perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak, Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    – Pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan Timur

    • Perintah/Larangan
    – Pemerintah daerah Kalimantan Timur diwajibkan untuk melaksanakan pedoman pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 sampai tahun 2018
    – Pemerintah daerah Kalimantan Timur diwajibkan untuk membuat arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan pencapaian target.
    – RAD-PG ini digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga didaerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.
    – Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
    • Sanksi
    Tidak ada sanksi yang ditulis pada peraturan ini.

    Proses Kebijakan

    A. Tahap Penyusunan
    Permasalahan pangan dan gizi Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah kurangnya perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak, kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 melibatkan berbagai SKPD maupun instansi yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda.
    Penyusunan peraturan mengenai pedoman RAD-PG wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan kebijakan meliputi :
    1. Penentuan sasaran
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah seluruh wilayah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018 Tahapan ini didasarkan pada kondisi gizi dan pangan wilayah setempat.
    2. Persyaratan
    tingkat kemiskinan, status gizi anak balita dan asupan kalori Dalam menetapkan kegiatan perlu mengacu pada RPJMN 2010-2014 terutama solusi menghadapi tantangan sosial budaya setempat dan sistem pangan dan gizi yang ada. Dengan demikian diharapkan semua kegiatan akan berkelanjutan dan mempunyai dampak yang bermakna pada penurunan gizi kurang dan pendek pada anak balita dan masalah rendahnya asupan kalori penduduk di daerah tersebut
    3. Pendanaan
    Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.
    Tahapan ini tergolong top-down
    B. Tahap Pelaksanaan
    Pelaksanan dengan menggunakan strategi:
    A. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi dengan meningkatkan sumber daya termasuk anggaran dan SDM bidang pangan.
    B. Peningkatan aksesibilitas pangan dengan:
    – meningkatkan aksesibilitas pangan beragam untuk memenuhi asupan kalori
    minimal 2000 Kkal/orang/hari terutama bagi rumah tangga miskin, daerah terpencil dan daerah perbatasan.
    – mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang bermutu dan aman.
    C. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan.
    D. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian keluarga khususnya remaja dan perempuan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi e. Perbaikan gizi masyarakat dengan memfokuskan pelayanan berkelanjutan pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak baduta dengan intervensi paket pelayanan kesehatan dan gizi.
    Tahapan ini tergolong top-down

    C. Tahap Pengawasan
    Tahap pengawasan dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
    Tahapan ini tergolong top-down

    Aktor Kebijakan
    I. Penyusunan
    A. Instansi
    a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
    b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
    c. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
    d. Dinas Kesehatan
    e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

    B. Individu
    a. Gubernur Kalimantan Timur
    b. Sekretatis Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    c. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

    II. Pelaksana
    A. Instansi
    a. Satuan Kerja Perangkat Daerah
    b. Puskesmas
    c. Lembaga Swadaya Masyarakat
    d. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
    e. Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
    f. Dinas Kesehatan
    g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

    B. Individu
    a. Pegawai puskesmas baik PNS ataupun pekerja honorer yang ditugaskan
    b. Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi
    c. Anggota Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang ditugaskan

    III. Pengawas
    A. Instansi
    a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
    b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
    c. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
    B. Individu
    a. Tim Pemantauan dan Evaluasi
    b. Gubernur Kalimantan Timur

    Konteks Kebijakan
    Pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 4 dekade terakhir ditandai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2010, pendapatan nasional kotor per kapita adalah USD 3.956 dan umur harapan hidup rata-rata adalah 71,5 tahun (UNDP, 2010). Walaupun demikian, beberapa indikator keberhasilan pembangunan masih memprihatinkan. Salah satu indikator yang diupayakan percepatan pencapaiannya adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan telah menurun dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 13,3 persen pada tahun 2010 (BPS), namun masih diperlukan kerja keras untuk mengakselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan MDGs tersebut adalah penurunan 50 persen dari kondisi tahun 1990, menjadi 7,5 persen pada tahun 2015. Demikian pula kondisi kelompok rentan ibu dan anak masih mengalami berbagai masalah kesehatan dan gizi, yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, prevalensi gizi kurang (BB/U) dan pendek (TB/U) pada anak balita, prevalensi anemia gizi kurang zat besi pada ibu hamil, gangguan akibat kurang yodium pada ibu hamil dan bayi serta kurang vitamin A pada anak balita. Pada tahun 2007 prevalensi anak balita yang mengalami gizi kurang dan pendek masing-masing 18,4 persen dan 36,8 persen sehingga Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang memberi 90 persen kontribusi masalah gizi dunia (UN-SC on Nutrition 2008). Walaupun pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan pendek menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, tetapi masih terjadi disparitas antar provinsi yang perlu mendapat penanganan masalah yang sifatnya spesifik di wilayah rawan.
    Saat ini, situasi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem. Mulai dari kelaparan sampai pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek sampai kegemukan. Di sisi lain, penyakit menular dan penyakit tidak menular juga meningkat. Sangat jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada penanggulangan ke dua jenis penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, dua sisi beban penyakit ini perlu diberi perhatian lebih pada pendekatan gizi, baik pada 3 RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI 2011-2015 masyarakat kaya maupun pada kelompok masyarakat miskin (WHO, 2008). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada saat sebagian besar bangsa Indonesia masih menderita kekurangan gizi terutama pada ibu, bayi dan anak secara bersamaan masalah gizi lebih cenderung semakin meningkat dan berakibat beban ganda yang menghambat laju pembangunan. Status gizi optimal dari suatu masyarakat telah secara luas diterima sebagai salah satu dari prediktor untuk kualitas sumberdaya manusia, prestasi akademik, dan daya saing bangsa.
    Penyusunan RAN-PG 2011-2015 diawali dengan evaluasi aksi nasional yang tercantum dalam RAN-PG 2006-2010. Banyak kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan koordinasi dalam kelembagaan pangan dan gizi.
    Sumber :
    1. https://www.bappenas.go.id/files/4613/5228/2360/ran-pg-2011-2015.pdf
    2. http://pdgmi.org/wp-content/uploads/2016/12/Kebijakan-RAN-PG-Deputin-Bappenas.pdf

    Nama : Adhiyasa Primagupita
    NIM : 42160061

    Like

  13. ANALISA KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017
    A. Konten Kebijakan
    1. Adminisitrasi
    – Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2017
    – Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017.
    – Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 terdiri atas:
    a. dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang kesehatan;
    b. dana alokasi khusus fisik penugasan bidang kesehatan; dan
    c. dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan.
    2. Perintah/ Larangan
    – Dana alokasi khusus fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diarahkan untuk kegiatan:
    a. pembangunan dan/atau pemenuhan sarana prasarana dan alat (SPA) rumah sakit pratama;
    b. pembangunan, renovasi, dan/atau pemenuhan SPA rumah sakit rujukan nasional; dan
    c. pembangunan,renovasi, dan/atau pemenuhan SPA rumah sakit rujukan regional.
    – Dana alokasi khusus fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk kegiatan:
    a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;
    b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
    c. subbidang pelayanan kefarmasian.
    3. Sanksi
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan penerapan sanksi diatur dalam peraturan Mneteri Keuangan

    B. Proses Kebijakan
    1. Perencanaan
    Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya
    2. Pelaksanaan
    (1) Kepala daerah, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit provinsi, dan direktur rumah sakit kabupaten/kota harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
    (2) Kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
    (3) Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan kompilasi laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
    (4) Kompilasi laporan oleh kepala dinas kesehatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir
    3. Pengawasan
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan.
    3. Pengawasan
    Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing.
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.
    C. Aktor Kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah
    b. Individu
    – Menteri Kesehatan
    2. Pelaksana
    a. Instansi
    – subbidang pelayanan kesehatan dasar;
    – subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
    – subbidang pelayanan kefarmasian.
    b. Individu
    – Seluruh tenaga medis dan staff terkait dalam pelayanan kesehatran
    3. Pengawas
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    b. Individu
    Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/walikota
    D. Konteks Kebijakan
    Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 dinyatakan bahwa salah satu sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Menteri Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/367/2015 tentang Penetapan 48 Kabupaten dan 124 Puskesmas Sasaran Program Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan 2015-2019.
    Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan. Dalam pedoman tersebut terdapat 3 jenis tipe bangunan Puskesmas yakni pertama, Puskesmas dua lantai dengan sepuluh tempat tidur. Kedua, Puskesmas dua lantai dengan enam tempat tidur, dan ketiga, Puskesmas satu lantai.
    Sebanyak 103 dari 124 Puskesmas itu (80%) telah melaksanakan pembangunannya. Di samping itu melalui Dana Alokasi Khusus Afirmatif telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas di DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan).
    Prinsip pelayanan kesehatan adalah penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar dan rujukan. Karenanya Kemenkes lakukan pemenuhan sarana kesehatan di tingkat primer (Puskesmas) dan hingga rumah sakit.
    Kemenkes berusaha memenuhi fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan melalui berbagai cara, dengan mengintegrasikan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bantuan luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
    Untuk pelayanan dasar seperti Puskesmas misalnya, Kemenkes telah memprioritaskan pembangunan 124 Puskesmas di 48 kabupaten/kota perbatasan di 15 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

    Sumber:
    http://www.depkes.go.id/article/print/18010500001/negara-hadir-penuhi-pelayanan-kesehatan-di-daerah-perbatasan.html
    http://www.yankes.kemkes.go.id/read-optimalisasi-fungsi-bangunan-puskesmas-perbatasan-dan-tertinggal-dengan-dak-afirmasi-3452.html
    Disusun oleh :
    Debora Sharon Rory
    NIM:
    42160064

    Like

  14. Analisis kebijakan kesehatan Peraturan Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak usia Sekolah dan Remaja tahun 2017 sampai 2019.
    I. Konten
    1. Administrasi
    – peningkatan indeks pembangunan manusia
    – peningkatan human development indeks dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
    – kesehatan anak dan remaja menjadi perhatian khusus karena masa depan di tangan mereka
    – peningkatan mutu dan layanan pendidikan menjadi sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia ke depannya
    2. Perintah/larangan
    – anak usia sekolah wajib ikut program wajib belajar 12 tahun
    – orang tua harus mendukung dan ikut serta mendampingi anaknya dalam hal pendidikan
    – anak remaja mulai berpacaran paling tidak di usia 15-17 tahun
    – remaja harus paham tentang edukasi seksual mengenai usia pernikahan untuk menekan perkawinan sangat muda

    II. Proses Kebijakan
    1. Penyusunan
    – dibentuk dalam target pencapaian RPJMN dalam hal pembangunan manusia dan budaya
    – meningkatkan human developmen index dan peningkatan taraf kesehatan anak dan remaja pada sdg’s
    – dalam usaha perbaikan index pembangunan manusia
    (Top down)
    2. Pelaksanaan
    – program wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah
    – penanaman nilai nilai moral dan seksualitas/reproduksi pada anak dan remaja
    – menghentikan kasus hiv/aids pada remaja
    (Top down)
    3. Pengawasan
    – ini merupakan program jangka panjang yang akan terus mengalami perbaikan dalam rancangan dan kebijakan
    – Kemenko PMK akan menjalankan program pengawasan terlaksannya rencana strategis
    – Kerangka pendanaan sebagai acuan kinerja dari badan ataupun perseorangan yang sudah ditugaskan
    (Top down)
    III. Aktor kebijakan
    A. Penyusunan
    1. Instansi
    – Kemenko
    – Kemenko bidang PMK
    – kementerian kesehatan
    2. Perseorangan
    – Kepala Kemenko bidang pelayanan kemanusiaan dan kebudayaan
    B. Pelaksanaan
    1. Instansi
    – Kemenko
    – pemerintah daerah
    – dinas kesehatan
    – dinas pendidikan
    – lembaga layanan masyarakat
    2. Perseorangan
    – petugas kemenko untuk promosi rencana strategis lintas sektoral
    – dinas kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan kepala bagian promosi kesehatan
    – BKKBN
    – BNN
    3. Pengawasan
    1. Instansi
    – pemerintah daerah
    – dinas kesehatan bidang UPT
    – dinas pendidikan
    -BNN
    2. Individu
    – kepala dinas kesehatan bidang UPT
    – camat
    IV. Konteks kebijakan
    – target MDG’s menurunkan angka melahirkan pada ibu usia 19 tahun
    – UU no35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak dan remaja harus bebas dari kejahatan seksual
    – tren pelajar dan mahasiswa terus mengalami peningkatan ( BNN 2014)

    Sumber: kemenkopmk.go.id
    Disusun oleh
    Nama : eddy gunawan
    Nim 42160067

    Like

  15. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
    RINGKASAN KONTEN
    1. Administrasi
    Pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:
    a. ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan
    b. keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi;
    c. pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan
    Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.
    Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
    Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk :
    a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Nasional
    b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat
    c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi.
    Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah : cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.
    2. Perintah/Larangan
    Keamanan pangan harus memenuhi persyaratan standar yang mencakup :
    a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana
    b. standar penggunaan kemasan
    c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium
    d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa
    e. standar bahan tambahan pangan.
    3. Sanksi
    Tidak terdapat sanksi dalam peraturan ini.

    RINGKASAN PROSES
    1. Penyusunan
    Kebijakan ini disusun oleh Walikota Pangkalpinang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Peran serta masyarakat dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun badan usaha. Masyarakat berperan dalam memberikan informasi tentang ketersediaan pangan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan kebijakan meliputi :
    A. Penentuan Sasaran
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah semua masyarakat Kota Pangkalpinang, khususnya masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat keadaan darurat, masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan/atau rawan pangan kronis, serta masyarakat yang terkena dampak gejolak harga
    B. Persyaratan
    Persyaratan bagi masyarakat untuk diberlakukan kebijakan ini adalah adanya standar yang berlaku yaitu standar keamanan pangan yang mencakup :
    a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana
    b. standar penggunaan kemasan
    c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium
    d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa
    e. standar bahan tambahan pangan.
    C. Pendanaan
    Pelaksanaan kebijakan didanai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Dana yang dimaksud bersumber dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
    Tahapan ini tergolong top-down.
    2. Pelaksanaan
    Kebijakan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu walikota dan perangkat daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur penyelenggara daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh SKPD terkait berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok akan berperan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah dan pengembangan pangan untuk kepentingan umum. Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Tahapan ini tergolong top-down
    3. Pengawasan
    Pemerintah Daerah yaitu Walikota dan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang melakukan pengawasan pangan dan menjamin keamanan pangan melalui pengendalian dan sertifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    Tahapan ini tergolong top-down.

    RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusunan
    Kebijakan ini disusun oleh :
    Instansi
    – Walikota Pangkalpinang selaku Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
    – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
    – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
    – Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
    – Masyarakat Kota Pangkalpinang
    Individu
    Pedagang, Petani, nelayan, ahli gizi, tenaga kesehatan, dsb
    2. Pelaksana
    Kebijakan ini dilaksanakan oleh :
    Instansi
    – Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
    – Badan Pengawas Mutu Komoditas Hasil Pangan
    – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
    – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
    – Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
    – Masyarakat Kota Pangkalpinang
    Individu
    Pedagang, Petani, ahli gizi, tenaga kesehatan, dsb
    3. Pengawas
    Instansi
    – Walikota Pangkalpinang
    – Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
    – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
    – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
    – Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

    RINGKASAN KONTEKS
    Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Selain itu, pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat harus dipenuhi untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan itu perlu adanya program ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan yang didukung dengan adanya input, sumber daya alam, kelembagaan, budaya, permodalan, dan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan. Melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, diharapkan program pembangunan ketahanan pangan di Kota Pangkalpinang bisa berjalan lebih baik lagi dan terkoordinasi dengan baik. Perda ini memuat tentang cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi, serta peran serta masyarakat. Perda ini mengatur dengan jelas tentang cadangan pangan daerah dan pemanfaatannya untuk masyarakat, baik untuk mengatasi rawan pangan karena bencana maupun akibat gejolak harga pangan. Dalam perda juga diatur tentang pemanfaatan lahan pekarangan di instansi pemerintah maupun swasta demi mendukung ketahanan pangan dan gizi di Pangkalpinang.

    Sumber :
    http://www.rakyatpos.com/perda-ketahanan-pangan-dan-gizi-disosialisasi.html

    Nama : Ruth Fannie Wijaya
    NIM : 42160070

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s