Suplementasi Antioksidan (Vitamin E dan C) Tidak Meningkatkan Performa Kognitif Lansia di Iran

Demensia didefinisikan sebagai penurunan progresif fungsi kognitif yang terutama terjadi pada lansia. Banyak hal bisa menjadi etiologinya, yang akan memicu penurunan daya ingat, penilaian, pengambilan keputusan, proses belajar, fungsi eksekusi, dan aktivitas mental lainnya. Gejala-gejalanya akan menyebabkan masalah klinis yang bermakna atau gangguan pada fungsi sosial, okupasional, atau sisi kehidupan penting yang lain.

Gangguan kognitif ringan didefinisikan sebagai tahap transisional antara fungsi kognitif normal dan demensia. Penderita gangguan kognitif ringan cenderung berlanjut mengalami penyakit Alzheimer, sekitar sepuluh kali lipat, dibandingkan dengan lansia normal.

Banyak bukti menunjukkan bahwa stres oksidatif memiliki peranan penting dalam patogenesis gangguan kognitif. Stres oksidatif didefinisikan sebagai keadaan dimana aktivitas radikal bebas reaktif melampaui pertahanan sistem antioksidan.

Baca juga: Praktik Dokter Jaman Now

translate jasa jurnal fk murah berkualitasPeningkatan kadar penanda stres oksidatif termasuk malondialdehyde (MDA) dan (8-hydroxydeoxyguanosine) 8-OHdG dan penurunan kadar glutathione (GSH), kapasitas antioksidan total, dan enzim-enzim antioksidan telah dilaporkan ditemukan pada pasien gangguan kognitif ringan. Jaringan otak sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif akibat kebutuhan oksigennya untuk metabolisme yang tinggi, rendahnya kadar antioksidan, dan tingginya kandungan asam lemak tak jenuh ganda. Kerusakan oksidatif ini berpengaruh pada gangguan kognitif ringan dan progresinya menjadi penyakit Alzheimer.

Berdasarkan hal-hal tersebut, vitamin antioksidan, termasuk vitamin E, antioksidan penghancur-rantai lipofilik paling poten, dan vitamin C, antioksidan larut air yang poten, diharapkan dapat menurunkan kerusakan neuronal dan meningkatkan performa kognitif pada pasien gangguan kognitif; namun, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang bertentangan.

Penelitian ini bertujuan menilai efek suplemen antioksidan vitamin E dan C terhadap performa kognitif pada sekelompok lansia laki-laki dan perempuan di Iran. Sebanyak 256 lansia dengan gangguan kognitif, berusia 60-75 tahun, mendapatkan 300 mg vitamin E dan 400 mg vitamin C atau plasebo setiap hari selama satu tahun.

Suplementasi antioksidan menurunkan kadar malondialdehyde (p<0,001) dan meningkatkan kapasitas antioksidan total (p<0,001) dan glutation (p<0,01). Kadar 8-hydroxydeoxyguanosine tidak mengalami perubahan (p<0,4). Setelah melakukan penyesuaian untuk efek-efek kovariat, skor MMSE setelah 6 dan 12 bulan suplementasi tidak berbeda dari kelompok kontrol.

Meskipun terdapat perbaikan pada banyak penanda stres oksidatif, suplementasi antioksidan pada lansia tidak tampak meningkatkan performa kognitif. Banyak faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi hasil penelitian ini. Penelitian lebih lanjut dengan alat ukur kognitif yang lebih efisien dan penggunaan antioksidan yang lebih beragam diperlukan untuk mengklarifikasi kemungkinan adanya interaksi antioksidan dengan gangguan kognisi terkait stres oksidatif.

lanjut usia bahagia

Sumber: A. M. Alavi Naeini, I. Elmadfa, A. Djazayery, M. Barekatain, M. R. Aghaye Ghazvini, M. Djalali, A. Feizi. The effect of antioxidant vitamins E and C on cognitive performance of the elderly with mild cognitive impairment in Isfahan, Iran: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Eur J Nutr. DOI 10.1007/s00394-013-0628-1. 11 December 2013.

5 thoughts on “Suplementasi Antioksidan (Vitamin E dan C) Tidak Meningkatkan Performa Kognitif Lansia di Iran

  1. Clarissa Nitihardjo June 8, 2018 — 5:30 pm

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
    A. PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional sehingga menjadi target pembangunan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas dan menurunkan AKI, AKB dan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sebuah kebijakan yang dapat mengatur sistem penyelenggaraan kesehatan yang terarah, sistematis, tertib dan bertanggungjawab.
    Pemerintah daerah menentukan aturan, larangan, hak dan kewajiban, serta sistem pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah sendiri, pemberi pelayanan, peserta pelayanan maupun partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan termasuk sistem “top-down” karena Pemerintah Daerah Kabupaten Alor memberi arahan tentang pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak demi tercapainya tujuan.

    B. PELAKSANAAN
    1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya, memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, meliputi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak termasuk alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana; melakukan perencanaan, penganggaran,pelaksanaan pengawasan dan monitoring, pengendalian dan evaluasi kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; dan mendidik, melatih dan membina tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi baru lahir dan anak khususnya di daerah terpencil, tertinggal dan terisolir dengan melibatkan organisasi profesi.
    2. Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
    3. Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir dan anak dapat dilakukan pada: Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan atau Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan jaringannya, Posyandu, Poskesdes dan polindes, Klinik bersalin, Tempat praktek dokter swasta, Tempat praktek bidan swasta; dan Institusi pendidikan formal dan non formal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait.
    4. Tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, terdiri atas: Dokter spesialis kebidanan, Dokter spesialis anak, Dokter spesialis anaesthesi, Dokter umum, Bidan, Perawat, Tenaga Apoteker, Analis kesehatan, Ahli gizi; dan Tenaga kesehatan masyarakat (Asisten apoteker, Kader kesehatan, Guru bimbingan penyuluhan/bimbingan konseling; dan Dukun.
    5. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, yaitu memberikan informasi dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai, turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada, turut aktif mempersiapkan desa siaga dan menyukseskan dalam rangka penyelenggaran kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, turut serta menggalang dana solidaritas persalinan (dasolin), menyiapkan ambulance desa bagi kepentingan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
    6. Pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non fisik dan/atau sumber lain yang sah.

    C. PENGAWASAN
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam hal:
    a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
    b. Standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan
    c. Standar sarana dan prasarana kesehatan
    d. Standar operasional prosedur pelayanan kesehatan
    Kesimpulan: proses kebijakan secara “top-down”

    Anggota Kelompok:
    Alfian Dicka Ananto (42160097)
    Clarissa Nitihardjo (42160098)

    Like

  2. Zilvia L Tambengi June 8, 2018 — 10:40 pm

    RINGKASAN PROSES PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

    A. PENYUSUNAN
    Dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin maka Pemerintah Gunungsitoli melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Gunungsitoli melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan untuk mencapai target prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017. Rencana penggunaan dimulai bulan Januari- Desember 2017 yang dituang dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan dan supaya program tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah membentuk sebuah pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota. Adapun penyusunan kebijakannya meliputi : Perencanaan, Pengalokasian dana, Penggunaan dana, pemanfaatan dana, dan prosedur pengelolaan dana serta pengawasan.
    Pada tahap ini termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN”

    B. PELAKSANAAN
    Jampersal dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk kota Gunungsitoli, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Adapun kegiatan Jampersal antara lain:
    – Pemeriksaan kehamilan
    – Pertolongan persalinan
    – Pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir
    – Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
    – Rujukan ibu hamil/bersalin normal maupun resiko tinggi
    – Penyediaan transport asi rujukan
    – Jasa pertolongan persalinan ibu bersalin yang miskin/kurang mampu.
    Dalam pelaksanaan program Jampersal tersebut dibutuhkan dana berupa dana alokasi khusus non fisik oleh Dinkes kota Gunungsitoli. Untuk pembayarannya, digunakan system klaim dari faskes primer maupun faskes rujukan kepada dinkes kota Gunungsitoli yang telah dialokasikan sebelumnya.
    Pada tahap ini termasuk Pelaksanaan dengan sistem “TOP-DOWN”

    C. PENGAWASAN
    Pengawasan dilakukan atas dasar kerjasama oleh petugas pemerintahan dan petugas kesehatan dengan melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala antara lain:
    1. Walikota dan Kepala Dinkes Kota Gunungsitoli melakukan pelaporan setiap 3 bulan. Adapun walikota akan melaporkan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengenai kegiatan dan Penggunaan dana DAK Non fisik bidang kesehatan, sedangkan Kepala Dinkes Kota Gunungsitoli melaporkan pelaksanaan kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan fisik kepada Kepala Dinkes Provinsi paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai serta tambahan wajib pembuatan laporan rutin bulanan mengenai capaian program setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

    2. Puskesmas wajib melaporkan:
    a. Setiap ada ibu hamil yang akan tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan melakukan pengawasan Ibu hamil/ bersalin yang sudah berada di RTK, yang dikontrol setiap saat/ hari oleh Bidan di Desa atau petugas Penanggungjawab desa.
    b. setiap ibu hamil minimal 2 bulan sebelum Tanggal Taksiran Persalinan (TTP)
    c. Setiap bulan mengenai pemanfaatan RTK, dengan melampirkan :
    i. surat penunjukan Kepala Puskesmas bagi ibu dan pendamping yang tinggal di RTK
    ii. Salinan daftar hadir ibu hamil atau ibu bersalin selama tinggal di RTK yang di ketahui oleh kepala Puskesmas
    iii. Foto dokumentasi selama ibu hamil atau ibu bersalin berada di RTK
    d. Selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepala puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan pemanfaatan dana Jampersal kepada Kepala Dinkes Kota Gunungsitoli

    3. Laporan tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja 1 tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian program atau kegiatan.
    Pada tahap ini termasuk Pengawasan dengan sistem “TOP-DOWN”

    SUMBER :
    https://gunungsitolikota.go.id/2017/07/peraturan-walikota-gunungsitoli-nomor-41-tahun-2017/

    Nama Anggota Kelompok:
    Zilvia Lisye Tambengi (42160096)
    Ayu Anita Rosalia (42160101)

    Like

  3. Amelia Litmantoro Hidayat June 8, 2018 — 10:40 pm

    RINGKASAN PROSES PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

    1. Tahap Penyusunan
    Penyusunan rencana pengelolaan DAS bertujuan untuk sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam 1 (satu) Wilayah DAS. Tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya.
    Penyusunan rencana pengelolaan DAS dilakukan melalui :
    a. identifikasi masalah;
    b. identifikasi para pihak;
    c. perumusan tujuan dan sasaran;
    d. perumusan kebijakan dan program;
    e. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
    f. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
    g. perumusan sistem insentif dan disinsentif;
    h. perumusan besar dan sumber pendanaan.
    Penetapan rencana pengelolaan DAS bertujuan untuk yang dipulihkan daya dukungya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya Dokumen Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Hasil penyusunan Rencana Pengelolaan ditetapkan sebagai dokumen rencana pengelolaan DAS. Rencana Pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun, dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.
     Tahap ini termasuk Top Down

    2. Tahap Pelaksanaan
    Pelaksanaan Pengelolaan DAS meliputi pemulihan dan pertahanan daya dukung yang mengarah pada DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayahnya berfungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Pengelolaan DAS harus memenuhi:
    a. kriteria teknis dalam Pengelolaan DAS merupakan ukuran untuk menentukan kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS harus dipenuhi agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS.
    c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air harus dipenuhi dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.
    Dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
     Tahap ini termasuk Top Down

    3. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan oleh gubernur yang berwenang, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan monitoring pengelolaan DAS dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun bagian hilir DAS. Monitoring pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Setelah monitoring, dilakukan evaluasi pengelolaan DAS yang diselenggarakan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan. Evaluasi pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
     Tahap ini tergolong Top Down

    Sumber:
    https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/LD%20Perda%20No.%205%20Tahun%202017.pdf

    Anggota Kelompok:
     Amelia Litmantoro Hidayat ( 42160103)
     Elisabeth Marselina (42160104)

    Like

  4. Yudha Hadi K. June 9, 2018 — 2:02 am

    RINGKASAN PROSES PERATURAN BUPATI KATINGAN NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KATINGAN

    PENYUSUNAN
    Kebijakan mengenai penurunan angka stunting di kabupaten Katingan ini adalah sebuah salah satu program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang terkandung dalam pasal 15 Peraturan Presiden no.42 tahun 2013. Kejadian stunting ini juga masih banyak terjadi di kabupaten Katingan yang disebabkan oleh banyak faktor dan bersifat multi dimensi. Oleh sebab itu, dengan dibuatnya kebijakan dimaksudkan agar masyarakat menjadi memiliki pengetahuan bagaimana seharusnya masyarakat dapat menjaga status kesehatan dan gizinya. Untuk mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesehatan masyarakat, dalam kebijakan ini terdapat penyusunan program-program berupa upaya perbaikan gizi, intervensi gizi spesifik dan sensitif, survailens gizi, pengadaan tenaga ahli dan petugas gizi, posyandu sebagai tempat pelayanan, dan pendanaan yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.
    Kebijakan ini tidak hanya melakukan intervensi program hanya dari sisi pemerintah dan petugas kesehatan namun juga dengan intervensi berbasis masyarakat sendiri melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang tertuang dalam Perbup Katingan no.16 tahun 2018 pasal 10 Bab IV bagian kedua dan ketiga. Semua program akan dievaluasi melalui pencatatan dan pelaporan upaya penurunan angka stunting.
    Tahap ini tergolong model top-down.
    PELAKSANAAN
    1.Kegiatan intervensi gizi spesifik:
    Ibu hamil: pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi Kekurangan Energi dan Protein Kronis, defisiensi zat besi & asam folat, defisiensi iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, melindungi ibu hamil dari malaria
    Anak usia < 6 bulan :Mendorong Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif
    Anak usia 6-23 bulan: pemberian ASI dengan Makanan Pendamping (MP-ASI), menyediakan obat cacing, sumplementasi zink, fortifikasi zat besi, perlindungan terhadap malaria, imunisasi lengkap, pencegahan dan pengobatan diare
    Umum: ketersediaan dan akses untuk air bersih & sanitasi, fortifikasi bahan pangan, akses kesehatan dan KB, menyediakan JKN & Jampersal, pendidikan pengasuhan pada orangtua, pendidikan anak usia dini, edukasi gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual reproduksi dan gizi remaja, bantuan jaminan sosial bagi keluarga miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi
    2.Program nasional sinergis: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
    3.Edukasi dan Pelatihan Gizi yang dilakukan oleh dinas Kesehatan setempat secara periodik
    4.Penyuluhan gizi pada masyarakat di dalam (Puskesmas, rumah sakit, faskes lainnya) dan luar gedung (posyandu, pertemuan kelompok masyarakat)
    5.Penelitian dan pengembangan di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk menurunkan stunting
    6.Penajaman sasaran wilayah intervensi untuk wilayah tinggi angka kejadian, kurang efisiensi sumber daya, dan kebutuhan dalam implementasi percepatan penurunan stunting.
    Tahapan ini tergolong model top-down
    PENGAWASAN
    Untuk mewujudkan penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam meningkatkan status gizi individu, keluarga dan masyarakat serta menyampaikan permasalahan masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dalam kesehatan gizi.
    Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dalam upaya penurunan stunting.
    Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, mendorong, dan menggerakan secara swadaya masyarakan dalam bidang gizi dan penurunan stunting.
    Tahapan Ini tergolong model top-down

    Sumber : http://jdih.katingankab.go.id/uploads/1-2018-03-27-092852.pdf

    NAMA KELOMPOK :
    Benny Hwanggara / 42160105
    Yudha Hadi K. / 42160106

    Like

  5. RINGKASAN PROSES PERATURAN GUBERNUR NO. 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

    1. TAHAP PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun dengan melihat bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin UUD Negara RI tahun 1945. Dengan mempertimbangkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar maka Pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat melalui pembuatan peraturan ini. Penyusunan ini didasarkan oleh UU No. 18 tahun 2014 tentang pangan, yang belum mengatur mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Penyusunan pergub ini juga untuk menyempurnakan pergub sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Kaltim No. 54 tahun 2015 tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan segar di Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan kebijakan meliputi penentuan sasaran, yakni para pelaku usaha, yang didefinisikan sebagai setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang termasuk didalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.

    Kesimpulan : Penyusunan kebijakan ini disusun oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan berdasarkan UU sehingga sistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”.

    2. TAHAP PELAKSANAAN
    Dalam kebijakan Pergub ini dilakukan pengendalian mutu oleh Pemerintah daerah. Adapun Usaha dan peraturan yang di berlakukan dalam Pergub ini diantara lain :
    – Pengawasan mutu dan Sertifikasi Mutu oleh lembaga terhadap bahan pangan yang beredar,
    didasarkan pada kriteria spesifik bagi setiap bahan pangan dan dikontrol oleh lembaga
    pengendali mutu;
    -Pengawasan bahan pangan halal bagi masyarakat dan aman dikonsumsi bebas dari zat-zat
    berbahaya bagi kesehatan
    – Perizinan Harus di registrasi tiap 3 tahun dan untuk mendapatkan sertifikasi akan dilakukan
    peninjauan mutu, baik Penyimpanan, Pengemasan dan pengangkutan dari pangan segar yang
    akan diedarkan.
    Selain peninjauan langsung oleh pemerintah sebelum pengeluaran ijin, sample juga diambil untuk diperiksa kandungan gizi, mutu dan zat-zat berbahaya terkandung sesuai kriteria masing-masing jenis bahan pangan, dan jika sample telah beredar maka sample di ambil secara random dari penjual retail dan di periksa di laboratorium.

    Kesimpulan: Tahap ini termasuk TOP-DOWN

    3. Tahap Pengawasan
    Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. Pihak Pemerintah Daerah yang melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas pangan segar dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu dan/atau pengawas yang terakreditasi/sertifikat. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah pencemaran dan menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Petugas pengawas mutu yang dimaksud adalah anggota organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan produksi pangan segar oleh petugas pengawas mutu, dan diuji ulang oleh pemerintah daerah sebelum diedarkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disertai dengan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan.

    Kesimpulan: Tahap ini termasuk perencanaan dengan sistem TOP-DOWN, yaitu pembuatan rencana pengawasan yang berasal dari pemerintah.

    Sumber: http://jdih.kaltimprov.go.id/asset/upload/pp/perda/PERGUB.13.2017.pdf

    Nama anggota kelompok:
    Tamara HGS/42160099
    Indra Putra/42160100
    Jovian C/42160102

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close