Awas Produk Kesehatan Palsu

Penelitian terbaru dari WHO memperkirakan 1 dari 10 produk kesehatan yang beredar di negara miskin dan berpendapatan menengah tergolong palsu atau di bawah standar minimal kesehatan. Hal ini berarti masyarakat mendapatkan obat-obatan yang gagal mencegah atau mengobati penyakit. Kerugian yang ditimbulkannya tak hanya secara finansial, namun dapat memperparah tingkat penyakit atau malah dapat menyebabkan kematian.

Baca juga: Demam Berdarah Dengue di Bantul

“Bayangkan ada seorang ibu yang mengalihkan uang yang seharusnya dipakai untuk membeli makanan untuk membayar pengobatan anaknya, tidak mengetahui bahwa anaknya mendapat obat palsu, dan akhirnya anaknya meninggal akibat penanganan tersebut. Hal ini tak bisa diterima,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General.

dokteryoseph waspadai peredaran obat palsu

Sejak 2013, WHO menerima 1500 laporan kasus produk kesehatan palsu atau di bawah standar. Paling sering dilaporkan adalah temuan antimalaria dan antibiotik palsu. Kebanyakan laporan (42%) berasal dari WHO African Region, 21% dari WHO Region of the Americas, dan 21% dari WHO European Region.

Ini tampaknya hanya sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya dan mungkin amat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Contohnya, hanya 8% laporan ke WHO berasal dari WHO Western Pacific Region, 6% dari WHO Eastern Mediterranean Region, dan hanya 2% dari WHO South-East Asia Region.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi petugas berikut ini:

Daniela Bagozzi
Senior Information/Communications Manager
Telephone: +41 22 791 1990
Mobile: +41 79 603 7281
E-mail: bagozzid@who.int

Christian Lindmeier
Communications Officer
Telephone: +41 22 791 1948
Mobile: +41 79 500 6552
E-mail: lindmeierch@who.int

bantu situs ini tetap online

Sumber: who.int/mediacentre/news/releases/2017/substandard-falsified-products/en/

10 thoughts on “Awas Produk Kesehatan Palsu

  1. Ratna Wulandari April 24, 2018 — 4:27 pm

    ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN KEPUTUSAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
    – Imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
    – Peraturan Daerah ini bertujuan : a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Daerah; b. tercapainya target Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi minimal 80% secara merata di seluruh jorong/kelurahan di Daerah; c. tercapainya imunisasi lanjutan lengkap pada Batita dan anak sekolah. d. tercapainya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden di bawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun); e. tercapainya eradikasi polio di Daerah; dan f. tercapainya eliminasi campak dan pengendalian penyakit rubela/ Congenital Rubella Syndrome di Daerah.
    2. Perintah/larangan
    – Imunisasi dibagi menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu.
    – Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu.
    – Vaksin untuk imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
    – Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal.
    – Jenis Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bacilus Calmite Guerin (BCG); b. Diphteri Pertusi tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau Dipteri pertusis Tetatanus-Hepatitis B-Hemophilis Influensa type B (DPT-HB-Hib); c. Hepatitis B pada bayi; d. Polio; e. Tetanus; dan f. Campak.
    – Imunisasi tambahan diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
    – Jenis Imunisasi khusus terdiri atas : a. Imunisasi Meningitis Meningokokus; b. Imunisasi demam kuning; dan c. Imunisasi Anti Rabies (VAR).

    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    – Perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Puskesmas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah secara berjenjang meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.
    – Penentuan sasaran Penyelenggaraan Imunisasi dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, pertambahan penduduk serta angka kelahiran dari data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dari hasil pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan data yang ditetapkan Pusat Data dan Informasi Kementerian.
    – Untuk mengetahui Vaksin yang dibutuhkan, Pemerintah Daerah menetapkan besar cakupan yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesejateraan bayi dan ibu.
    2. Pelaksanaan
    – Pelayanan Imunisasi wajib dapat dilaksanakan secara massal dan perseorangan.
    – Pelayanan Imunisasi secara massal dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, sekolah, atau Pos pelayanan Imunisasi lainnya yang telah ditentukan.
    – Pelayanan Imunisasi secara perseorangan dilaksanakan dirumah sakit, puskesmas, klinik, pratek dokter dan dokter spesialis, pratek bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”

    3. Pengawasan
    – Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala sebagai tolak ukur kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Penyelenggaraan Imunisasi.
    – Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan Penyelenggaraan Imunisasi di daerahnya kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
    – Pengawasan Penyelenggraaan Imunisasi meliputi pengawasan terhadap : a. rencana kerja yang dilaksanakan, jumlah Bayi yang diimunisasi dan kegiatan Imunisasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi; b. cakupan program dan drop out; c. Universal Child Immunization (UCI) desa/kelurahan; d. Logistik; dan e. kualitas dan keakuratan data Imunisasi mencakup data sasaran, data logistik, data capaian dan data pelaksanaan Imunisasi.
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah daerah ke pemerintah kota/kabupaten yang diteruskan ke dinas kesehatan.

    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
    – Perangkat Daerah
    – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat
    b. Individu
    – Gubernur Sumatra Barat
    – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Puskesmas
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Institusi swasta
    – Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan
    – Produsen atau distributor susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya
    b. Individu
    – Bayi Baru Lahir / neonatal
    – Anak usia 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari atau sebelum ulang tahun pertama
    – Batita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
    – Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59
    – Orang yang berusia di atas 18 tahun.
    – Ibu usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
    – Wanita usia subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita usia 15-39 tahun.
    – Masyarakat.
    3. Pengawas
    – Pemerintah daerah
    – Pemerintah Kabupaten/kota
    – Gubernur dan Dinas Kesehatan
    D. Konteks kebijakan
    Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajan pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Indonesia memiliki angka cakupan kelengkapan imunisasi dasar yang sudah cukup baik, namun beberapa daerah masih rendah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi sangat penting untuk diketahui sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan angka cakupan kelengkapan imunisasi dasar.
    Target imunisasi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan (Millennium Development Goals/MDGs) telah tercapai, namun masih perlu cakupan imunisasi rutin. Peningkatan cakupan imunisasi rutin diperlukan karena masih terdapat 13 provinsi yang capaiannya masih di bawah rencana strategis untuk imunisasi dasar lengkap. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 cakupan pemberian imunisasi lengkap sebesar 59,2%, imunisasi tidak lengkap sebesar 32,1%, dan tidak pernah diimunisasi sebesar 8,7%.
    Dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Di Indonesia, Program Imunisasi mewajibkan setiap bayi (usia 0-11 bulan) mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari Hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, 4 dosis polio tetes, dan Campak.
    Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

    Sumber :
    https://www.researchgate.net/publication/312404514_Kelengkapan_Imunisasi_Dasar_pada_Anak_Usia_1_-_5_tahun
    – Buku Ajar Imunisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014
    – PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI) Situasi Imunisasi Di Indonesia Tahun 2016

    Anggota :
    – Caroline Ferary Asthi / 42160065
    – Ratna Wulandari / 42160066

    Like

  2. Adhiyasa Primagupita April 25, 2018 — 6:56 am

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ELIMINASI MALARIA
    Konten Kebijakan
    • Administratif
    – Peraturan ini dibuat atas latar belakang bahwa penyakit malaria menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas SDM dan pembangunan daerah.
    – Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020.
    – Adapun penjelasan mengenai eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu
    – Akan dilakukannya kegiatan Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM adalah gerakan daerah seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan interdaerah serta penyandang dana.

    • Perintah/Larangan
    – Eliminasi malaria wajib dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja lintas sektor dan mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan dengan cara 4 tahapan, yaitu :
    1. Tahap Pemberantasan
    2. Tahap Praeliminasi
    3. Tahap Eliminas
    4. Tahap Pemeliharaan
    – Pemerintah Daerah dan masyarakat perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria dan dalam usaha pengendalian vektor di wilayahnya masing-masing.
    – Masyarakat berkewajiban untuk :
    – Menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan di sekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan penularan malaria di wilayahnya
    – Memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak.
    – Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
    – Bagi masyarakat yang menolak diperiksa darah jarinya, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

    – Unit Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk :
    – Memberikan pelayanan diagnosis malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan.
    – Mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan harian malaria untuk kasus positif, bulanan dan tahunan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

    Proses Kebijakan

    A. Tahap Penyusunan
    Kebijakan Eliminasi Malaria ini dibuat dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran, dan penularan penyakit malaria di Kabupaten Bangka Tengah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tujuan Eliminasi Malaria adalah terwujudnya masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020.
    Penyusunan Peraturan mengenai Eliminasi Malaria wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan kebijakan meliputi :
    1. Penentuan sasaran
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Bangka Tengah yang didatangi secara bertahap, yaitu Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru, Kecamatan Koba dan Simpangkatis, Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan. Tahapan ini didasarkan pada situasi malaria dan sumber daya yang tersedia.
    2. Persyaratan
    Persyaratan bagi suatu wilayah kabupaten/kota untuk siap dilakukan Eliminasi Malaria didasarkan kepada status penularan malaria di wilayah tersebut serta kesiapan dan kemampuan upaya pelayanan kesehatan setempat.
    3. Pendanaan
    Pelaksanaan program Eliminasi Malaria di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Dana yang dimaksud bersumber dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat maupun lembaga donor.
    Tahapan ini tergolong top-down
    B. Tahap Pelaksanaan
    Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja lintas sektor dan mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebelum dilakukan Eliminasi Malaria, Bupati harus membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya Kepala Dinas dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga akan berkoordinasi menyusun program mendesak (crash program) untuk kegiatan tahap Eliminasi Malaria. Eliminasi Malaria terdiri dari Tahapan Eliminasi Malaria dan Kegiatan Eliminasi Malaria. Pelaksanaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu tahap Pemberantasan, tahap Praeliminasi, tahap Eliminasi, dan tahap Pemeliharaan. Sementara itu Kegiatan Eliminasi Malaria dilaksanakan dengan:
    a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
    b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
    c. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
    d. menggalang kemitraaan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi melalui forum kemitraan;
    e. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
    f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam eliminasi malaria;
    g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di setiap wilayah; dan/atau meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta dinas instansi terkait dalam pelaksanaan program Eliminasi Malaria agar lebih efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.
    Tahap ini tergolong top-down

    C. Tahap Pengawasan
    Pemerintah daerah yaitu Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Eliminasi Malaria secara berkala melalui Dinas Kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Bupati Bangka Tengah melaporkan penemuan kasus positif kepada Menteri Dalam Negri melalui Gubernur dengan tembusan Menteri Kesehatan.
    Pelaksanaan Eliminasi Malaria meliputi pengawasan terhadap :
    – Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Eliminasi Malaria
    – Pelaporan segera setiap kasus positif malaria
    – Tahap pemeliharaan
    – Upaya pelayanan harian malaria untuk kasus positif, bulanan, dan tahunan
    Tahapan ini tergolong top-down

    Aktor Kebijakan
    I. Penyusunan
    A. Instansi
    a. Pemerintah Daerah Bangka Tengah
    b. DPRD Kabupaten Bangka Tengah
    c. Dinas Kesehatan Bangka Tengah
    B. Individu
    a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
    b. Bupati Bangka Tengah
    c. Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Dinkes Bangka Tengah
    II. Pelaksana
    A. Instansi
    a. Satuan Kerja Perangkat Daerah
    b. Puskesmas
    c. Lembaga Swadaya Masyarakat
    d. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
    B. Individu
    a. Pegawai puskesmas baik PNS ataupun pekerja honorer yang ditugaskan
    b. Anggota tim monitoring Eliminasi Malaria
    c. Anggota Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang ditugaskan
    d. Masing-masing masyarakat yang sudah diberi sosialisasi untuk melakukan Gebrak Malaria
    III. Pengawas
    A. Instansi
    a. Dinas Kesehatan Bangka Tengah bidang Unit Pelayanan Terpadu
    b. Dinas Kesehatan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat
    c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
    B. Individu
    a. Camat kabupaten Bangka Tengah
    b. Kepala Puskesmas
    c. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah
    d. Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bangka Tengah

    Konteks Kebijakan
    1. Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Millenium Development Goals (MDGs).Kabupaten Bangka Tengah termasuk wilayah endemis malaria. Banyaknya kolong-kolong eks penambangan timah merupakan salah satu tempat berkembangnya hewan bersel satu (protozoa) Plasmodium (nyamuk Anopheles).Melalui gigitanya penyakit malaria ini ditularkan. Angka Kesakitan (API) di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2012 mencapai 4,28 per 1.000 penduduk
    2. Berdasarkan data Dinkes Bangka Tengah bulan Januari – Februari 2012 didapatkan 166 kasus positif malaria

    Nama :
    Adhiyasa Primagupita 42160061
    Eddy Gunawan 42160067
    Ruth Fannie Wijaya 42160070

    Like

  3. Analisa kebijakan kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – ASI eksklusif
    Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
    2. Perintah/larangan
    – ASI eksklusif
    Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif dan setiap ibu yang melahirkannya harus memberikan. Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif. Serta ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi kecuali dengan alasan medis. Ketentuan tesebut dikecualikan terhadap : ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya serta bayi yang memerlukan observasi ketat, perawatan inkubator atau ventilator. Tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan dengan Bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 (dua puluh empat) jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
    Guna mendorong pemberian ASI Eksklusif yang maksimal:
    a. setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif
    b. setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya
    d. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    e. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya
    f. setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif
    g. Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
    3. Sanksi
    Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi/badan pemerintah dan institusi swasta, serta produsen atau distributor susu formula yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.
    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Bupati Kapuas Hulu memutuskan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesejateraan bayi dan ibu.
    2. Pelaksanaan
    – Pemerintah daerah dan pihak swasta melaksanakan dalam bentuk kegiatan :
    a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan pemberian ASI Eksklusif
    b. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan, tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya
    c. melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melakukan advokasi dan sosialisasi.
    – Masyarakat mendukung program IMD dan ASI Eksklusif melalui:
    a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
    b. mendorong adanya kelompok peduli IMD dan ASI Eksklusif
    c. membantu penyebarluasan informasi terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif
    d. pemantauan pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    e. suami dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada ibu yang melahirkan
    f. tokoh masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif dan dukungan moral.
    – Setiap instansi/Badan pemerintah dan istitusi swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya
    – Pembiayaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan, walaupun dalm sebuah kalimat bahwa dalam hal mendukung program IMD dan ASI Eksklusif, masyarakat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, namun tidak dinyatakan secara jelas cara pemberian dan peraturan ini telah dibuat, sehingga sumbangan pikiran dapat diberi untuk perbaikan peraturan selanjutnya (amandemen)
    3. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan dengan cara :
    – melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait sehingga masyarakat dapat memberi pengawasan bersama terhadap peraturan ini
    – melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya
    – melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.
    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    – Perangkat Daerah
    b. Individu
    – Bupati Kapuas Hulu
    – Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Institusi swasta
    – Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan
    – Produsen atau distributor susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya
    b. Individu
    – Ibu
    – Keluarga (suami, anak) untuk memberi dukungan
    – Tenaga kesehatan : dokter, perawat, bidan
    – Pengurus organisasi profsi di bidang kesehatan
    – Konselor menyusui
    – Masyarakat dan tokoh masyarakat
    3. Pengawas
    – Ibu dan suami
    – Masyarakat
    – Pemerintah daerah
    D. Konteks kebijakan
    Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi : (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir ; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih.
    Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.
    Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:
    1. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi Bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya
    2. memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada Bayinya dimanapun berada selama 2 (dua) tahun
    3. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI secara benar atau makanan Bayi berstandar Emas adalah permulaan menyusui sedini mungkin segera setelah lahir (IMD), ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan diberikan makanan pendamping ASI, ASI diteruskan selama 2 (dua) tahun atau lebih.
    Dalam rangka mempromosikan pemberian ASI eksklusif yang memiliki manfaat yang sangat besar, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan serta kerjasama dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar semua bayi bisa mendapatkan ASI eksklusif. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
    Sumber :
    http://pergizi.org/images/stories/downloads/PP/pp%2033%202012%20ttg%20pemberian%20asi%20ekslusif.pdf
    http://www.gizi.depkes.go.id/download/Kebijakan%20Gizi/Pokok-Pokok%20PP%20Nmr%2033%20Thn%202012%20Ttg%20Pemberian%20ASI%20Eksklusif.pdf
    Disusun oleh :
    Amalia Yuniar (42160062)
    Debora Sharon Rory (42160064)

    Like

  4. Dessy Gita Hepsari April 25, 2018 — 8:23 am

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

    A. RINGKASAN KONTEN
    1. Administrasi
    • Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman Mycobacterium Tuberculosis
    • Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
    • Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TB melalui promosi kesehatan, surveilans TB, penanggulangan factor resiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
    • Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TB adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
    • Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
    a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB
    b. meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;
    c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB
    d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB
    e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TBC
    f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.
    2.Larangan
    • Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian TB; dan/atau
    • Melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan penyakit TB.
    3. Sanksi
    (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

    B. RINGKASAN PROSES
    1. Penyusunan
    Kebijakan ini di buat dengan melihat bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait. Meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB serta mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.
    Penentuan Sasaran :
    o Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum
    o Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
    Tahapan ini tergolong top-down
    2. Pelaksanaan
     Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
    • menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian TB
    • membuat perencanaan program pencegahan dan pengendalian TB
    • menyediakan pendanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TB
    • menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya yang diperlukan
    • mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia
    • melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan pencegahan dan pengendalian TB dengan pihak terkait
    • meningkatkan pemanfaatan mutu laboratorium TB;
    • melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian TB
    • pencatatan dan pelaporan
     Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TB
    • Dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah
    • Dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk penanggulangan TB
     Penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat
     Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.
     Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian TB dengan cara:
    a. Mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
    b. Mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat
    c. Membentuk dan mengembangkan Warga Peduli Tuberkulosis
    d. Memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
    Tahapan ini tergolong top-down
    3. Pengawasan
    Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian TB yang pelaksananaannya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Pengendalian TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
    Tahapan ini tergolong top-down

    C. RINGKASAN AKTOR
    1. Penyusun Kebijakan
    Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis, dalam tahap penyusunan ini aktor yang terlibat yaitu :
    a. Lembaga/instansi
    • Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Soppeng, mempunyai peran untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis.
    • Perangkat Daerah selanjutnya yang mempunyai peran untuk membantu menyusun peraturan daerah ini adalah Sekretaris daerah dalam hal ini sekretaris daerah kabupaten Soppeng.
    • Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, dinas kesehatan membantu bupati Soppeng dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan membantu merumuskan kebijakan di bidang kesehatan.
    b. Individu
    • Tenaga medis yang terlibat yakni, dokter, perawat, dan tenaga non-medis lain yang terlibat dalam penyusunan peraturan daerah ini.
    2. Pelaksana Kebijakan
    Pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh :
    a. Lembaga/instansi
    • Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas dan Klinik Pratama.
    • Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat
    • Instansi sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta untuk melindungi siswa-siswi dari penyakit TB.
    • Instansi pemerintah, non-pemerintah dan perusahaan swasta untuk melindungi tenaga kerja di masing-masing intansi tersebut.
    b. Individu
    • Tenaga medis yang terlibat diantaranya dokter praktik mandiri, dokter umum, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, perawat, apoteker.
    • Pada layanan primer di puskesmas misalnya penyuluh TB pada masyarakat/kader TB.
    • Di sekolah yang terlibat ialah kepala sekolah, guru, siswa yang ditunjuk sebagai kader TB di sekolah.
    • Di instansi non-pemerintah atau perusahaan swasta meliputi direktur, wakil direktur, sekretaris, supervisor, dll.
    3. Pengawas Kebijakan
    • Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian TB yang pelaksananaannya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Pengendalian TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.

    D. RINGKASAN KONTEKS
    Tuberkulosis adalah penyaakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang sebagaian besar menyerang paru- paru. Apabila seseorang sudah terpapar dengan bakteri penyebab Tuberkulosis akan berakibat buruk seperti menurunkan daya kerja atau menurunkan produktivitas kerja, menularkan kepada orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dinas Kesehatan (Dinkes) Soppeng menemukan 306 orang penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017. Dimana penderita penyakit paru paru tersebut paling banyak diderita oleh masyarakat Marioriawa. Sebelumnya, Penyakit Tuberculosis (TB) yang menyerang penduduk usia produktif di Kabupaten Soppeng selama tahun 2013, menimbulkan kerugian sebesar 4 milyar rupiah. Mengingat potensi penyebaran Tuberkulosis sedemikian besar, dan kerugian yang ditimbulkan maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan Tuberkulosis antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.
    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Soppeng, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.

    Sumber :
    http://www.aisyiyahsulselpeduli.com/2014/12/tuberculosis-rugikan-soppeng-4-milyar.html
    http://makassar.tribunnews.com/2018/03/19/2017-ada-306-penderita-tbc-di-soppeng

    Nama Anggota Kelompok :
    Steven Ganda Wijaya (42160063)
    Dessy Gita Hepsari (42160069)

    Like

  5. Kristina Elizabeth April 25, 2018 — 12:41 pm

    ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN CACINGAN

    KONTEN
    Administrasi
    Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah.
    Penanggulangan Cacingan adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi serendah mungkin dan menurunkan risiko penularan Cacingan di suatu wilayah.
    Tujuan: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulngan Cacingan ini dikeluarkan untuk mewujudkan upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah, dimana perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sector.
    Peraturan ini dibuat sesuai dan saling berkesinambungan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK.VI.2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan. Selain itu peraturan ini dibuat mengingat:
    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
    Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, dapat menurunkan prevalensi serendah mungkin dan menurunkan risiko penularan cacingan di suatu wilayah, yang didukung dengan beberapa cara seperti:
    Surveilans cacingan, merupakan kegiatan pengamatan sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian cacingan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Cacingan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
    Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan, adalah pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko Cacingan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan Cacingan.
    Perintah/Larangan
    Pemerintah di sini yang berperan adalah Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, target dan strategi program; menyediakan obat dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan; melakukan kerja sama dan jejaring kerja dengan lembaga internasional; melakukan pembinaan dan pengawasan; meningkatkan kemampuan teknis SDM; melakukan penelitian dan pengembangan.
    Masyarakat diminta untuk mengikutsertakan sebagai kader dalam kegiatan Penanggulangan Cacingan; pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan pemberian bantuan saran dan finansial dalam mendukung jalannya program Penanggulangan Cacingan.

    PROSES
    Penyusunan
    Kebijakan ini dibuat oleh Menteri Kesehatan untuk mendorong upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah, dengan perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sector, juga untuk menurunkan prevalensi serendah mungkin dan menurunkan resiko penularan Cacingan di suatu wilayah. Kebijakan ini juga sebagai perwujudan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/ 2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan.
    Penyusunan program Penanggulangan Cacingan ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan kebijakan, target, dan strategi program.

    Pelaksanaan
    Pelaksanaan program Penanggulangan Cacingan ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (Pasal 2). Beberapa kegiatan:
    Promosi kesehatan.
    Surveilans Cacingan
    Pengendalian faktor risiko
    Penanganan Penderita
    POPM Cacingan
    Pengawasan
    Dalam melaksanan peraturan tentang program Penanggulangan Cacingan ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun terhadap pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan, sedangkan untuk evaluasi dilakuka setelah 5 tahun berturut-turut pelaksanaan POPM Cacingan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dengan survei cakupan pengobatan, dan survei evaluasi prevalensi.

    AKTOR
    Penyusun
    Instansi :
    Kementerian Kesehatan RI
    BAPPENAS
    IDI
    Individu :
    Menteri Kesehatan RI
    Pelaksana
    Instansi :
    Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
    Fasilitas Layanan Kesehatan
    Institusi Pendidikan baik swasta maupun negeri
    Badan Pusat Statistik
    Individu :
    Tenaga kesehatan
    Kader Kesehatan
    Masyarakat
    Pengawas
    Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI

    KONTEKS
    Cacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktifitas. Dalam rangka upaya reduksi cacingan pada masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas sektor.
    Penyakit cacingan masih banyak menyerang masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Angka prevalensi cacingan di Indonesia mencapai 28%. Sebanyak 11 dari 20 jenis Neglected Tropical Diseases (NTD) terdapat di Indonesia, salah satunya cacingan. Diperlukan komitmen Bersama untuk mengeliminasi kecacingan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan langkah pengendalian penyakit ini.
    Angka prevalensi cacingan di Indonesia yang tidak menurun dari tahun ke tahun ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk membuat kebijakan mengenai penanggulangan kecacingan. Kebijakan mengenai cacingan sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan, namun saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan program dan perkembangan hukum. Beberapa hal ini mendorong ditetapkannya Permenkes RI No 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Cacingan. Dengan peraturan Menteri yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, diharapkan cacingan dapat ditanggulangi dengan baik dan mengurangi morbiditas dari cacingan.
    Sumber
    http://www.depkes.go.id/article/view/2382/kemenkes-berkomitmen-eliminasi-filariasis-dan-kecacingan.html
    http://www.beritasatu.com/kesehatan/319918-angka-prevalensi-cacingan-di-indonesia-mencapai-2812-persen.html

    Nama:
    Kristina Elizabeth (42160068)
    Erika Puspasari B. (42160071)

    Like

  6. Zilvia L Tambengi June 5, 2018 — 7:56 pm

    RINGKASAN KONTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN ( STOP BABS )

    A. ADMINISTRASI
    * Berdasarkan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses sehingga menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak oleh sebab itu Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

    * Gerakan stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dan pengelola Gerakan Stop BABS di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA SANITASI)

    *Pelaku Gerakan Stop BABS Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.

    *Kriteria Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Gerakan Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan antara lain:
    a) semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat termasuk kotoran bayi;
    b) tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;
    c) ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat;
    d) ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak; dan
    e) ada upaya atau strategi yang yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

    * Perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak dinilai dalam Tangga Sanitasi. Dan yang diperhatikan adalah Sanitasi Dasar yaitu sarana sanitasi rumah tangga meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.

    *Pendekatan yang dipakai untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ). Dan di gerakan oleh Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal

    *Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
    a. tidak buang air besar sembarangan;
    b. mencuci tangan pakai sabun;
    c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
    d. mengelola sampah dengan benar; dan
    e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

    *Maksud dan Tujuan
    a) Gerakan Stop BABS dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
    b) Gerakan Stop BABS bertujuan :
    – meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan; dan
    – menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, penyakit kulit, cacing, dan lain-lain yang berdampak pada penurunan angka kematian.

    c) Penyelenggaraan Gerakan Stop BABS dilakukan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

    B. PERINTAH/LARANGAN
    Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai tepi jalan umum dan/atau danau yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang BABS

    C. SANKSI
    Pelanggaran terhadap ketentuan larangan akan dikenakan sanksi administratif, berupa:
    a) teguran lisan;
    b) teguran tertulis;
    c) penghentian paksa kegiatan pembangunan; dan/atau
    d) perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun.

    SUMBER:
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17059/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-4-tahun-2016

    Nama Anggota Kelompok:
    Zilvia Lisye Tambengi (42160096)
    Alfian Dicka Ananto (42160097)

    Like

  7. RINGKASAN KONTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN TAPIN

    ADMINISTRASI
    Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi kesehatan ibu, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin,kesehatan ibu nifas, kesehatan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, dan kesehatan anak balita
    Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri yang mempunyai izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
    Sarana Pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
    Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut Izin Praktek Tenaga KIBBLA dan Sarana Pelayanan KIBBLA.
    Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan dilakukan Bupati melalui Dinas Kesehatan setempat. Pembinaan meliputi pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan, fasilitasi teknis pelayanan, konsultasi teknis pelayanan, koordinasi pelayanan. Pengawasan meliputi perizinan, standar kinerja Tenaga KIBBLA, standar sarana pelayanan KIBBLA, dan standar operasional prosedur Pelayanan KIBBLA.
    Tujuan
    1. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita
    2. meningkatnya akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita
    3. terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.

    PERINTAH/LARANGAN
    • Seorang Ibu wajib melaksanakan imunisasi calon pengantin, melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan, melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), memberikan kolostrum dan ASI eksklusif, membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA, dan mengikuti KB Pasca Salin
    • Tenaga KIBBLA wajib memiliki Surat Izin Praktek yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Kampung) dilarang memberi pertolongan persalinan.
    • Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimukakepada keluarga sebelum diberikan Pelayanan KIBBLA Pertama.
    • Tenaga KIBBLA dan Tenaga Kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cindera mata berupa susu formula.
    • Dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir: melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif selama 6 bulan, pemotongan tali pusat dengan prinsip steril.
    • Apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir, pemerintah daerah wajib melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan
    • Pemerintah Daerah dan/atau swasta Setiap Tenaga Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan Pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

    SANKSI
    Sanksi administrasi:
    Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatanlisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
    Sanksi pidana:
    • bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dananak balita, cacat sampai dengan meninggal
    • bagi kejadian malpraktek oleh Tenaga KIBBLA

    Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/24377/perda-kab-tapin-no-10-tahun-2016

    Anggota Kelompok:
    Jovian Chendy 42160102
    Elisabeth Marselina 42160104
    P. K. Benny Hwanggara 42160105

    Like

  8. Clarissa Nitihardjo June 5, 2018 — 9:45 pm

    RINGKASAN KONTEN PERDA KOTA GORONTALO NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

    ADMINISTRASI
    a. Ketentuan Umum:
    Peraturan ini dibuat di Kota Gorontalo, dimana pemerintah daerahnya ialah walikota Gorontalo sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah tersebut terdapat beberapa jenis, yaitu air limbah domestik dan air limbah industri. Air limbah domestik berasal dari usaha atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sedangkan, air limbah industri berasal dari sisa hasil usaha atau kegiatan industri yang wujudnya cair. Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
    b. Asas dan Tujuan:
    Pengelolaan air limbah ini berdasarkan asas keterpaduan, tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipatif, dan keadilan. Peraturan daerah ini dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi kembali, mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah, mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi mutu, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
    c. Hak dan Kewajiban:
    Setiap orang terutama pelaksana pengelolaan air limbah memiliki hak dan kewajiban demi terlaksananya upaya pengelolaan air limbah tersebut dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kualitas air yang baik, mendapatkan informasi tentang status mutu air, pengelolaan dan pengendalian pencemaran air, dan hak untuk berperan serta mengelola kualitas air dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku. Setiap orang wajib juga untuk melestarikan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pelaku kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib untuk membuat saluran pembuangan air limbah ke sumber air agar mudah untuk dilakukan pengambilan sampel dan pengukuran kualitas air tersebut, pelaku kegiatan juga wajib untuk memberi informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemarannya. Pelaksana kegiatan tersebut wajib memasang alat ukur kuantitas dan kualitas air limbah kemudian dilakukan pencatatan untuk dilaporkan ke walikota minimal 1 kali dalam 1 bulan. Pelaku kegiatan tersebut wajib menguji kualitas air limbah minimal 1 kali dalam 1 bulan ke laboratorium yang telah terakreditiasi, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan ke walikota. Pelaku kegiatan limbah domestik wajib mengolah air limbah domestik, membuat saluran pembuangan air limbah, membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan sampel, dan memeriksa kadar kualitas air limbah domestik minimal 6 bulan sekali.

    PERINTAH DAN LARANGAN
    a. Perintah:
    Air limbah yang dihasilkan harus dikelola sehingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke air/sumber air. Pengelolaan air limbah domestik harus melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat (kolektif melalui jaringan pengumpul) dan IPLT. Pembuangan air limbah terpusat tersebut diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan lahan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Sedangkan yang tidak mendapat jaringan air limbah domestik terpusat, dapat membuat IPAL domestik individual yang memenuhi persyaratan. Pembangunan IPAL domestik oleh masyarakat harus memenuhi ketentuan dengan pengawasan serta harus menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum. Air limbah yang disalurkan ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat harus mendapat izin dan sesuai dengan ketentuan. Penghasil air limbah industri, wajib memiliki IPAL serta memasang alat ukur untuk memantai kualitas dan kuantitas air limbah. Pengelolaan air limbah rumah sakit dan sarana kesehatan lain wajib memiliki IPAL terpisah antara air limbah domestik dan kegiatan usaha. Setiap orang yang membuang atau memanfaatkan air limbah daerah ke air atau sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah yang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang rinciannya dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 dan 4.
    b. Larangan
    Pembuangan air limbah tidak boleh mencemari daerah resapan air baku. Pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun tidak diperbolehkan. Selain itu, dilarang membuang air limbah secara sekaligus atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan, membuang yang mengandung radioaktif, dan yang melebihi baku mutu air limbah. Setiap orang yang melakukan usaha yang menghasilkan air limbah dilarang menyambung ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat ataupun membangun tanpa izin, menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik, membuang benda padat yang dapat menutup saluran, benda yang mudah meletus dan merusak sumber air serta jaringan air limbah. Dilarang juga untuk membuang limbah medis, laundry dan industri ke jaringan air limbah terpusat atau domestik setempat. Yang terakhir, dilarang menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air tanpa diolah.

    SANKSI
    Apabila dalam proses penerapan kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara dan pencabutan izin usaha atau kegiatan. Sanksi akhir juga dapat berupa pidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 yang kemudian menjadi penerimaan daerah. Sanksi ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang. Penyidikan dapat dilakukan dengan cara menerima, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sebagai bukti mengenai laporan pelanggaran serta pelaku pelanggaran.Penyelidik juga dapat melakukan penggeledahan, meminta bantuan tenaga ahli, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkam ruangan yang diperiksa serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk kelancaran penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

    Clarissa Nitihardjo – 42160098
    Ayu Anita Rosalia – 42160101
    Amelia Litmantoro H. – 42160103

    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/12140/perda-kota-gorontalo-no-9-tahun-2016

    Like

  9. RINGKASAN KONTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
    NOMOR 4  TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
    A. ADMINISTRASI
    Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dibentuk oleh Pemerintah daerah Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Bupati, untuk seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Solok. Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas, maka perlu adanya optimalisasi pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang akan diberikan oleh semua ibu yang baru melahirkan kepada bayi di Kabupaten Solok. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat definisi yang dituliskan untuk memberi batasan dalam peraturan daerah ini.
    Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 bulan. ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Inisiasi Menyusui Dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning-kuningan yang kaya akan zat gizi.
    Penetapan perda tentang pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk terjaminnya pemberian ASI eksklusif oleh ibu yang baru melahirkan di tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat sarana umum. Perda ini juga bertujuan untuk terwujudnya ketersediaan  fasilitas pendukung pemberian ASI eksklusif bagi ibu pekerja, pemberian dukungan keluarga untuk ibu pemberi ASI eksklusif. Dan menciptakan kesadaran dan pean serta masyarakat terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
    Setiap ibu hamil berhak diberikan pelatihan teknis dan konseling menyusui oleh tenaga kesehatan atau konselor menyusui. Pelatihan ini dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan dan dapat dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan : RSUD, puskesmas, klinik bersalin, atau tempat praktek bidan
     
    B. PERINTAH/LARANGAN
    Perintah/larangan dalam peraturan daerah ini ditujukan kepada tenaga kesehatan (tenkes), penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), penyelenggaran tempat sarana umum dan Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Solok.
    Terkait IMD yang dilakukan segera setelah bayi dilahirkan, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasyankes wajib melakukan IMD paling singkat selama satu jam, dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan (skin to skin ). Selain itu, tenkes dan penyelenggara fasyankes wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang dokter tetapkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Tenkes dan penyelenggara fasyankes juga harus membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.
    Perda ini juga mengharuskan setiap penyelenggara tempat sarana umum menyediakan fasilitas pemberian ASI Eksklusif, seperti Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada sarana yang dikelolanya. Penyediaan ruang tersebut disesuaikan dengan standar Ruang ASI yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
    Dalam rangka pelaksanaan program Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Solok, peraturan ini mewajibkan Pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan edukasi, yang dapat disediakan melalui media cetak dan/atau media elektronik untuk penyediaan informasi; sosialisasi, seminar dan/atau penyuluhan untuk penyediaan edukasi. Pemberian informasi dan edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
    C. SANKSI
    Di dalam peraturan daerah ini setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Solok. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan pemberian ASI eksklusif tersebut, terdapat beberapa sanksi administratif bagi setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memenuhi aturan yang tertulis dalam peraturan daerah ini.
    Seperti pada setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini terhadap Bayi yang baru lahir, bagi setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menempatkan Ibu dan Bayi dalam satu (1) ruangan atau rawat gabung terhadap Bayi yang baru lahir dan tidak membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada Bayi, lalu pada setiap pengurus tempat kerja yang tidak memberikan waktu menyusui dan/atau memerah ASI pada tempat kerja dan begitu juga pada setiap penyelenggara tempat sarana umum yang tidak menyediakan ruang ASI akan mendapatkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.
    Mekanisme pengenaan sanksi administratif ini dilakukan secara bertingkat. Teguran lisan diberikan paling banyak 3 (tiga) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan agar tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja, dan penyelenggara tempat sarana umum melaksanakannya kewajibannya. Teguran tertulis akan dikenakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan jika teguran tertulis tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pencabutan izin.
    Nama anggota kelompok :
    Tamara Heradwita Galuh Sekarini – 42160099
    Indra Putra Prakasa – 42160100
    Yudha Hadi Kartikoputro – 42160106

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close