laboratorium patologi klinik

Proposal Penelitian Status Infeksi Virus Dengue Penderita DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Di Indonesia, vektor penyakit DBD adalah nyamuk Aedes sp. terutama adalah Aedes aegypti walaupun Aedes albopictus dapat juga menjadi vektornya. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang berbahaya, dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Manila, Filipina pada tahun 1953 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara (Rampengan, 2008).

Infeksi dengue merupakan penyakit menular melalui nyamuk (mosquito-borne) yang paling sering terjadi pada manusia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga masih merupakan masalah kesehatan dunia. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 2,5 miliar manusia tinggal di daerah virus dengue bersirkulasi (Karyanti, 2009). Di seluruh dunia diperkirakan terjadi lebih dari 50 juta kasus infeksi virus dengue terjadi tiap tahunnya dengan jumlah rawat inap sebesar 500.000 dan angka kematian lebih dari 20.000 jiwa. Tahun 2006 di Indonesia didapatkan laporan kasus dengue sebesar 106.425 orang dengan tingkat kematian 1,06% (Rizal, 2011). Pada tahun 2010 Indonesia memiliki kasus DBD tertinggi di ASEAN dengan 150.000 kasus dan 1.317 orang meninggal akibat penyakit ini (Puspitasari, 2011).

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kejadian DBD di suatu wilayah antara lain faktor penderita (host), tersangka vektor, kondisi lingkungan, tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mobilitas penduduk, yang berbeda-beda untuk setiap daerah dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Faktor lingkungan meliputi kondisi geografi dan demografi. Kondisi geografi yaitu ketinggian dari permukaan laut, curah hujan, angin, kelembaban, dan iklim (Djati, 2012).

Baca juga: Masalah Gizi Asmat

translate jasa jurnal fk murah berkualitas

Gedongtengen adalah sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki dua kelurahan, yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman. Kelurahan Sosromenduran memiliki luas wilayah sebesar 49,6375 hektar. Sedangkan Kelurahan Pringgokusuman memiliki luas wilayah sebesar 46 hektar (Febryana, 2010). Terdapat dua daerah penting di kecamatan ini yaitu Stasiun Besar Yogyakarta (Stasiun Tugu) dan kawasan wisata Malioboro. Pusat Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab di daerah ini adalah Puskesmas Gedongtengen. Sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi maka DBD harus dipertimbangkan sebagai potensi ancaman kesehatan bagi para wisatawan dan warga setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah angka kejadian DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.
  2. Bagaimanakah distribusi penderita DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta berdasarkan umur, jenis kelamin, kelompok etnis, kebiasaan hidup, serta status sosial dan ekonomi.
  3. Bagaimanakah status infeksi virus dengue penderita DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

  1. Mengetahui gambaran epidemiologi kejadian DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.
  2. Mengetahui gambaran klinis dan laboratoris kejadian DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

  1. Menurunkan angka penularan dan mencegah terjadinya wabah DBD.
  2. Mencegah terjadinya kegawatdaruratan dan kematian penderita DBD.
  3. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan dalam mengatasi kejadian DBD.

Klasifikasi

Sekarang para ahli sepakat bahwa infeksi dengue adalah suatu penyakit yang memiliki presentasi klinis bervariasi dengan perjalanan penyakit dan luaran (outcome) yang tidak dapat diramalkan.Diterbitkannya panduan World Health Organization (WHO) terbaru di tahun 2009 lalu, merupakan penyempurnaan dari panduan sebelumnya yaitu panduan WHO 1997 (WHO, 2009). Klasifikasi kasus yang disepakati sekarang adalah:

  1. Dengue tanpa tanda bahaya (dengue without warning signs),
  2. Dengue dengan tanda bahaya (dengue with warning signs), dan
  3. Dengue berat (severe dengue).

Patogenesis

Pada tahap awal virus dengue akan menyerang sel-sel makrofag dan bereplikasi dalam sel Langerhans dan makrofag di limpa. Selanjutnya, akan menstimulasi pengaturan sel T, reaksi silang sel T aviditas rendah dan reaksi silang sel T spesifik, yang akan meningkatkan produksi spesifik dan reaksi silang antibodi. Pada tahap berikutnya terjadi secara simultan reaksi silang antibodi dengan trombosit, reaksi silang antibodi dengan plasmin dan produk spesifik. Proses ini kemudian akan meningkatkan peran antibodi dalam meningkatkan titer virus dan di sisi lain antibodi bereaksi silang dengan endoteliosit (Lardo, 2013).

Pada tahap berikutnya terjadi efek replikasi sel mononuklear. Di dalam sel endotel, terjadi infeksi dan replikasi selektif sehingga terjadi apoptosis yang menyebabkan disfungsi endotel. Di sisi lain, akan terjadi stimulasi mediator yang dapat larut (misalnya TNF-α, INF γ, IL-1, IL-2, IL-6, dll) yang menyebabkan ketidakseimbangan profil sitokin dan mediator lain; pada tahap berikutnya terjadi gangguan koagulasi dan disfungsi endotel (Lardo, 2013).

Pada hati, akan terjadi replikasi dalam hepatosit dan sel Kuppfer. Terjadi nekrosis dan atau apoptosis yang menurunkan fungsi hati, melepaskan produk toksik ke dalam darah, meningkatkan fungsi koagulasi, meningkatkan konsumsi trombosit, aktivasi sistem fibrinolitik, dan menyebabkan gangguan koagulasi (Lardo, 2013).

Gambaran Klinis

Infeksi DBD merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh empat serotipe virus dengue yaitu DEN 1, 2, 3, dan 4 dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi di banyak daerah di dunia. Virus dengue dapat menyebabkan manifestasi klinis yang bermacam-macam dari asimtomatik sampai fatal (Wibowo, 2011).

Gambaran klinis penderita dengue terdiri atas 3 fase yaitu fase febris, fase kritis dan fase pemulihan. Pada fase febris, biasanya demam mendadak tinggi 2-7 hari, disertai muka kemerahan, eritema kulit, nyeri seluruh tubuh, mialgia, artralgia dan sakit kepala. Pada beberapa kasus ditemukan nyeri tenggorokan, injeksi faring dan konjungtiva, anoreksia, mual dan muntah. Pada fase ini dapat pula ditemukan tanda perdarahan seperti petekie, perdarahan mukosa, walaupun jarang dapat pula terjadi perdarahan gastrointestinal (Sudjana, 2010).

Fase kritis, terjadi pada hari ke 3-7 dan ditandai dengan penurunan suhu tubuh disertai kenaikan permeabilitas kapiler dan timbulnya kebocoran plasma yang biasanya berlangsung selama 24-48 jam. Kebocoran plasma sering didahului oleh lekopeni progresif disertai penurunan hitung trombosit. Pada fase ini dapat terjadi syok. Fase pemulihan, bila fase kritis terlewati maka terjadi pengembalian cairan dari ekstravaskuler ke intravaskuler secara perlahan pada 48-72 jam setelahnya. Keadaan umum penderita membaik, nafsu makan pulih kembali, hemodinamik stabil dan diuresis membaik (Sudjana, 2010).

Diagnosis

Riwayat penyakit yang harus digali adalah saat mulai demam/sakit, tipe demam, jumlah asupan per oral, adanya tanda bahaya, diare, kemungkinan adanya gangguan kesadaran, output urin, juga adanya orang lain di lingkungan kerja, rumah yang sakit serupa. Pemeriksaan fisik selain tanda vital, juga pastikan kesadaran penderita, status hidrasi, status hemodinamik sehingga tanda-tanda syok dapat dikenal lebih dini, apakah ada hepatomegali/asites/kelainan abdomen lainnya, cari adanya ruam atau petekie atau tanda perdarahan lainnya, bila tanda perdarahan spontan tidak ditemukan maka lakukan uji torniket. Sensitivitas uji torniket ini sebesar 30% sedangkan spesifisitasnya mencapai 82% (Sudjana, 2010).

Pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan hematokrit dan nilai hematokrit yang tinggi (sekitar 50% atau lebih) menunjukkan adanya kebocoran plasma, selain itu hitung trombosit cenderung memberikan hasil yang rendah. Diagnosis konfirmatif diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu isolasi virus, deteksi antibodi dan deteksi antigen atau RNA virus. Imunoglobulin M (Ig M) biasanya dapat terdeteksi dalam darah mulai hari ke-5 onset demam, meningkat sampai minggu ke-3 kemudian kadarnya menurun. Ig M masih dapat terdeteksi hingga hari ke-60 sampai hari ke-90. Pada infeksi primer, konsentrasi Ig M lebih tinggi dibandingkan pada infeksi sekunder. Pada infeksi primer, Imunoglobulin G (Ig G) dapat terdeteksi pada hari ke-14 dengan titer yang rendah (<1:640), sementara pada infeksi sekunder Ig G sudah dapat terdeteksi pada hari ke-2 dengan titer yang tinggi (> 1:2560) dan dapat bertahan seumur hidup (Sudjana, 2010).

Distribusi Kasus

Kasus DBD per kelompok umur dari tahun 1993-2009 terjadi pergeseran. Dari tahun 1993 sampai tahun 1998 kelompok umur terbesar kasus DBD adalah kelompok umur <15 tahun, tahun 1999-2009 kelompok umur terbesar kasus DBD cenderung pada kelompok umur >=15 tahun. Perlu diteliti lebih lanjut hal mempengaruhinya, apakah karena virus yang semakin virulen (ganas) atau karena pengaruh lain (Kementrian Kesehatan RI, 2010).

Distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2008, persentase penderita laki-laki dan perempuan hampir sama. Jumlah penderita berjenis kelamin laki-laki adalah 10.463 orang (53,78%) dan perempuan berjumlah 8.991 orang (46,23%). Hal ini menggambarkan bahwa risiko terkena DBD untuk laki-laki dan perempuan hampir sama, tidak tergantung jenis kelamin (Kementrian Kesehatan RI, 2010).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah cross sectional.

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penderita tersangka DBD. Sampel penelitian ini adalah seluruh penderita tersangka DBD yang memberikan persetujuan untuk mengikuti penelitian ini.

Kriteria Inklusi

Darah vena penderita tersangka DBD baik pria maupun wanita yang memenuhi kriteria diagnosis berdasarkan kriteria WHO baik klinis maupun laboratoris. Klinis yaitu adanya panas yang terus menerus selama 2-7 hari dan tanda perdarahan (RL+) dan laboratoris berupa adanya thrombositopenia dan peningkatan hematokrit. Sampel yang memenuhi kriteria diperiksa IgM dan IgG anti-dengue-nya, dimana yang termasuk DBD bila IgM anti-dengue-nya (+) dan IgG anti-dengue-nya (-) atau keduanya (+).

Kriteria Eksklusi

Penderita yang panas lebih atau kurang dari 2-7 hari dengan gejala ISPA, jumlah thrombosit dan nilai hematokrit dalam batas normal.

laboratorium patologi klinik

Bahan dan Peralatan Penelitian

Reagen dan bahan habis pakai: Larutan EDTA, larutan Turk, tabung mikrohematokrit, spuit injeksi 5 cc, Dengue fever rapid test IgG IgM dari Pan Bio.

Instrumen penelitian: Hemocytometer untuk pemeriksaan hitung thrombosit dan centrifuge hematokrit, serta lemari es untuk menyimpan sediaan atau sampel dan reagentia, pemusing yang mempunyai kecepatan putaran sebesar 3000 rpm.

Prosedur Kerja Laboratorium

Pemilihan kasus penelitian

Semua penderita yang datang berobat ke Puskesmas Gedongtengen yang hasil pemeriksaan secara klinis dan laboratoris penderita tersebut memenuhi criteria WHO sebagai tersangka menderita DBD, kemudian dilakukan pemeriksaan serologi dengan memeriksa IgM dan IgG anti-dengue sebagai penguat diagnosis sesuai standar pembanding.

 

Pengambilan sampel penelitian

Sampel penelitianberupa darah vena, kemudian dilakukan pemeriksaan hitung thrombosit dan kadar hematokrit serta pemeriksaan IgM dan IgG anti-dengue.

 

Pemeriksaan laboratorium untuk penderita tersangka DBD

Dihitung jumlah thrombositnya memakai hemocytometer dan pengukuran kadar hematokrit menggunakan centrifuge hematokrit serta pemeriksaan IgM dan IgG anti-dengue menggunakan IgM dan IgG rapid strip yang menggunakan metode Rapid Capture Immunochromatograhie IgM dan IgG dengan bahan antigen protein rekombinan murni yang berasal dari 80% N-terminal Viral envelope Glycoprotein yang diekspresikan dalam Drosophila melanogaster strain Schnider 2 (S2)cells dari keempat serotype virus dengue.

Analisis Data

Data epidemiologis, klinis, dan laboratoris akan dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik. Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi.

Daftar Pustaka

  1. Djati AP, Rahayujati B, Raharto S. Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY Tahun 2010. Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UNSOED, Purwokerto, 31 Maret 2012.
  2. Febryana E, Apriyanti H, Pradysta MK, Anindyajati G, Karunia APP, et al. Perbandingan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mengenai Demam Berdarah antara Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kodia Yogyakarta. Berita Kedokteran Masyarakat, 2010;26(2):100-6.
  3. Karyanti MR, Hadinegoro SR. Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Di Indonesia. Sari Pediatri, 2009;10(6):424-32.
  4. Kementrian Kesehatan RI. Demam Berdarah Dengue di Indonesia Tahun 1968-2009. Buletin Jendela Epidemiologi, 2010;2:1-14.
  5. Lardo S. Penatalaksanaan Demam Berdarah Dengue dengan Penyulit. CDK, 2013;40(9):656-60.
  6. Puspitasari R, Susanto I. Analisis Spasial Kasus Demam Berdarah di Sukoharjo Jawa Tengah dengan Menggunakan Indeks Moran. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika ”Matematika dan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran” Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, Yogyakarta, 3 Desember 2011.
  7. Rampengan TH. Demam Berdarah Dengue dan Sindrom Syok Dengue. Dalam: Penyakit Infeksi Tropik pada Anak. Edisi 2. Jakarta:EGC;2008:122-47.
  8. Kebocoran Plasma pada Demam Berdarah Dengue. CDK, 2011;38(2):92-6.
  9. Sudjana P. Diagnosis Dini Penderita Demam Berdarah Dengue Dewasa. Buletin Jendela Epidemiologi, 2010;2:21-5.
  10. Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control. New edition. Geneva. 2009.
  11. Wibowo K, Juffrie M, Laksanawati IS, Mulasih S. Pengaruh Transfusi Trombosit TerhadapTerjadinya Perdarahan Masif pada Demam Berdarah Dengue. Sari Pediatri 2011;12(6):404-8.

dukung dokteryoseph.com

12 thoughts on “Proposal Penelitian Status Infeksi Virus Dengue Penderita DBD di Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta

  1. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 9 TAHUN 2016
    TENTANG
    ACUAN LABEL GIZI

    1. KONTEN/ISI
    Acuan label gizi (ALG) adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk makanan. Sehingga pada kebijakan peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi ini akan dibahas mengenai persyaratan serta bagaimana penggunaan acuan label gizi. Dengan demikian dalam mencantumkan informasi nilai gizi pada label produk makanan di Indonesia akan memiliki dasar yang jelas dan sama,
    Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini akan mencakup 2 hal, yaitu persyaratan acuan label gizi dan penggunaan label gizi.
    Olahan pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi harus memenuhi ketentuan dari acuan nilai gizi ini. Persyaratan acuan label gizi ini berupa (1) Acuan label gizi dihitung berdasarkan rata rata kecukupan energy bagi penduduk Indonesia sebesar 2150 kilokalori per orang per hari; (2) Kandungan zat gizi dalam pangan olahan tidak boleh lebih dari seratus persen acuan label gizi per hari, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Acuan label gizi pangan olahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini. Dimana pada lampiran tersebut dalam bentuk table, yang akan berisi zat gizi dengan nilai acuan label gizi untuk usia 0 – 6 bulan, usia 7 – 11 bulan, usia 1 – 3 tahun, umum, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam tabel ini akan berisi nilai acuan label gizi tersebut.
    Dalam penggunaannya acuan label gizi digunakan untuk menghitung persentase angka kecukupan gizi dalam pencantuman informasi nilai gizi dan perhitungan persyaratan klaim pada label pangan olahan.
    Sanksi bagi pelanggar ketentuan dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi ini akan dikenai sanksi administratif berupa (1) peringatan secara tertulis; (2) larangan mengedarkan untuk sementara waktu; (3) perintah menarik pangan olahan dari peredaran; (4) pencabutan izin edar pangan olahan.

    2. PROSES
    Penyusunan
    Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi ini disusun oleh kepala badan pengawas obat dan makanan republic Indonesia, beserta direktur jenderal peraturan perundang undangan kementerian hokum dan hak asasi manusia republic Indonesia dalam rangka menindak lanjuti peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2013 dimana angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia telah ditetapkan. Sehingga perubahan ini diperlukan agar informasi nilai gizi dalam olahan pangan Indonesia sesuai dengan peraturan angka kecukupan gizi yang baru.

    Pelaksanaan
    Penyelenggaran peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi ini akan dilakukan oleh setiap pelaku industri olahan pangan di Indonesia yang akan memberikan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan di republic Indonesia.

    Pengawasan
    Pengawasan akan dilakukan kepada setiap industry olahan pangan di Indonesia melalui badan pengawas obat dan makanan Indonesia secara langsung. Dimana setiap pelanggaran akan dijatuhi sanksi sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam kebijakan ini.

    3. AKTOR KEBIJAKAN
    Penyusun
    Penyusun Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi ini akan merupakan badan dan individu, yaitu:
    1. Badan pengawas obat dan makanan republic Indonesia (BPOM)
    2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Pelaksana
    Pelaksana kebijakan ini yang merupakan individu, yakni para pelaku industry yang bergerak di bidang olahan pangan dan akan memberikan label pangan kepada produk pangan yang telah diproduksi. Dimana setiap prosesnya harus berdasarkan acuan yang tertuang dalam peraturan ini.

    Pengawas
    Pengawas pelaksanaan kebijakan ini yang merupakan badan, yaitu badan pengawas obat dan makanan republic Indonesia yang akan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan ini.

    4. KONTEKS KEBIJAKAN
    Penetapan informasi nilai gizi yang tercantum pada label setiap olahan pangan di Indonesia memiliki persentase yang harus dicantumkan berdasarkan angka kecukupan gizi di bangsa Indonesia. Dimana perhitungan tersebut harus dilakukan sesuai dengan acuan label gizi terbaru dimana acuan tersebut telah menyesuaikan dengan perubahan angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia. Nantinya dalam peraturan acuan tersebut akan termasuk perhitungan informasi nilai gizi terhadap angka kecukupan gizi, yang akan termuat pada label pangan.
    Salah satu kebijakan yang menjadi dasar adalah peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2013 dimana angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia telah ditetapkan. Sehingga dengan dasar angka kecukupan gizi yang baru makan diperlukan formulasi perhitungan nilai informasi nilai gizi terhadap angka kecukupan gizi yang baru juga. Dan semua itu akan dirumuskan kedalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia
    nomor 9 tahun 2016
    tentang
    acuan label gizi.

    Disusun oleh:
    Alfeus Grady C. (42160027)

    Like

  2. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKHUSUS BAB XII BAGIAN KEENAM TERKAIT CUTI MELAHIRKAN

    A. KONTEKS

    **FAKTOR SITUASIONAL**
    Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini, bagi PNS yang tengah cuti melahirkan, gaji yang diterima terkena potongan. PNS dengan status cuti melahirkan hanya mendapat gaji pokok lantaran dianggap tidak bekerja. Menurut beliau, kebijakan ini tidak mendukung adanya kesetaraan gender. Oleh karena itu, Kementrian Keuangan mengusulkan adanya pemberian gaji plus tunjangan bagi PNS yang sedang cuti melahirkan secara penuh.

    **FAKTOR STRUKTURAL**

    *POLITIK*
    Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

    Terkait cuti melahirkan, Menteri Keuangan berharap usulan ini juga diajukan oleh Kementerian yang lain agar dapat menjadi aturan dengan lingkup nasional. Beliau mengatakan bahwa usulan ini tidak hanya inisiatif satu kementerian, tapi merupakan sifatnya policy secara nasional.

    *EKONOMI*
    Menteri Keuangan mengakui penerapan kebijakan cuti melahirkan akan berpengaruh terhadap perencanaan dari penganggaran di APBN. Meski belum ada perhitungan atas tambahan beban yang harus ditanggung oleh negara apabila kebijakan ini diterapkan, namun beliau mengakatakan bahwa jumlahnya tidak akan terlalu besar.

    **FAKTOR BUDAYA**

    *GENDER*
    Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender terkadang memberikan kerugian pada perempuan terkait sektor perekonomian.

    *STIGMA*
    Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya kepedulian mengenai kesetaraan gender dibidang pekerjaan.

    **FAKTOR INTERNASIONAL**
    International Women’s Day yang dirayakan tanggal 20/3/2017 mengambil tema Women in the changing world of work: Planet 50:50 by 2030 yang memfokuskan diskusi tentang peran wanita di dalam dunia kerja, disertai berbagai cara untuk mencapai kesetaraan gender di dalam lingkungan kerja.

    B. AKTOR

    **PENYUSUN**
    1. Presiden Republik Indonesia menimbang dan memutuskan kebijakan, selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
    2. Setiap Instansi Pemerintah sebagai penyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS terkhusus mengenai cuti melahirkan berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja yang mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.
    3. PPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai penentukan kebutuhan PNS secara regional.
    4. Menteri dan Kepala BKN mendapat laporan hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 tahunan yang disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah.

    **PELAKSANA**
    Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, terdiri dari unsur:
    1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
    2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
    3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    5. BKN;
    6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau
    7. kementerian atau lembaga terkait, khususnya di bidang kesehatan.

    **PENGAWAS**
    Menteri dan Pejabat pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instasi dan pejabat pelaksana.

    C. PROSES

    **PENYUSUNAN**
    Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik, di mana setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

    Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 tahunan kemudian disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Akan terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS. Penyampaian rincian penyusunan kebutuhan PNS paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.

    **PELAKSANAAN**
    Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS atau dikenal sebagai Penataan PNS dilaksanakan dengan cara menghitung kebutuhan pegawai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menganalisis kesenjangan antara profil PNS dengan syarat jabatan untuk menentukan Kategori Jumlah Pegawai pada lnstansi Pusat dan Daerah dengan cara rnembandingkan antara hasil penghitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada.

    **PENGAWASAN**
    Untuk menjamin pelaksanaan penataan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan penataan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

    D. KONTEN

    **DEFINISI**
    Menurut KBBI;
    1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
    2. Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
    3. Pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah yang bukan militer.
    4. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.
    5. Melahirkan adalah mengeluarkan anak dari kandungan, beroleh anak.

    Sehingga dapat di simpulkan bahwa kebijakan manajeman terkait cuti melahirkan bagi PNS adalah rangkaian konsep pelaksanaan suatu upaya yang diatur agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya terkait diambilnya beberapa waktu meninggalkan pekerjaan untuk melahirkan.

    **ATURAN **
    Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Sedangkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan cuti besar. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

    Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan yang akan diberikan secara tertulis.

    **LARANGAN**

    PNS yang menggunakan hak atas cuti besar ini tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

    **SANKSI**

    PNS yang tidak masuk kerja diluar permintaan cuti selama 1-15 hari akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, antara lain teguran tertulis dan lisan. Bagi PNS yang tidak masuk selama 16-30 hari akan dikenakan sinks seeding, seperti, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Kemudian, bagi PNS tidak masuk 31-46 hari atau lebihakan disanksi berat, yakni berupa penurunan pangkat dan jabatan sampan dengan pemberhentian tidak hormat.

    Semoga bermanfaat 🙂

    Disusun oleh:
    Teresa Nadia Iriani / 42160032

    http://setkab.go.id/pp-no-112017-untuk-jamin-kualitas-pengadaan-pns-dilakukan-secara-nasional/
    http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/28/kabar-baik-pns-yang-cuti-bersalin-diusulkan-dapat-tunjangan-penuh
    https://gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/perempuan-dan-teriakannya-seputar-kesetaraan-gender
    http://setkab.go.id/peraturan-baru-bkn-inilah-tata-cara-pemberian-cuti-tahunan-dan-cuti-besar-bagi-pns/
    http://www.teropongsenayan.com/65733-bolos-kerja-hari-pertama-pemotongan-tunjangan-jadi-ancaman

    Like

  3. ANALISA KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

    A. KONTEKS TERCIPTANYA PERPRES NO. 28 TAHUN 2016

    Konteks Struktural
    Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah upaya Negara Republik Indonesia dibidang perundang-undangan dalam menjamin pemenuhan terhadap hak atas kesehatan seluruh penduduk. Didalam Undang Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayananan, ketersediaan akses baik itu fasilitas dan informasi, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan dibidang kesehatan. Selanjutnya pemerintah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan sosial nasional bagi setiap warganya. Keberlanjutan dari pada Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam undang undang tersebut menjelaskan BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan sebuah program kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. dalam pelaksanaan implementasi program BPJS banyak sekali hambatan – hambatan yang dialami salah satunya potensi defisit pendanaan yang tiap tahun meningkat.
    Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Tahun 2014 BPJS mengalami defisit sebesar 1,94 Triliun, pada akhir tahun 2015 BPJS mengalami defisit sebesar 5,85 Triliun dan menurut Direktur perencanaan pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno potensi defisit di tahun 2016 sekitar 9,2 Triliun. Direktur Utama Badan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris dalam pemaparan publik BPJS Kesehatan Tahun 2015, Rabu 13 April 2016 menjelaskan defisit terjadi karena secara aktuaria besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan. Didalam mengimplementasikan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakannya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, salah satunya yakni Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dimana mengalami tiga kali perubahan, perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden No.111 tahun 2013, perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden No. 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 dilakukan dengan semangat memperbaiki kondisi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk memenuhi kecukupan iuran, mengatur kepesertaan, mengatur denda, mengatur pencegahan fraud.

    Konteks Situasional
    Keluarnya peraturan presiden no.19 tahun 2016 yang salah satunya berisi kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional membuat banyak perdebatan di masyarakat ada yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Tidak setuju karena kebijakan pemerintah untuk menaikan iuran jaminan kesehatan ini tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia untuk membayar jaminan kesehatan ini.
    Berdasarkan data Susenas tahun 2011 penghasilan rata-rata rumah tangga Indonesia per bulannya adalah sebesar Rp 2.223.826,- (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) jika diestimasi di tahun 2016 hanya menggunakan indikator inflasi, rata-rata penghasilan rumah tangga indonesia per bulannya di tahun 2016 sebesar Rp 2.827.053,- (Dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu limah puluh tiga rupiah).
    Jika melihat rata-rata besar penghasilan rumah tangga indonesia ini, bisa dihitung seberapa kemampuan membayarnya.
    Berdasarkan data susenas tahun 2011, besar kemampuan membayar rumah tangga di Indonesia hanya sebesar Rp 86.828,- (delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) besar ini untuk satu rumah tangga. Jika diestimasikan hanya berdasarkan nilai inflasi di tahun 2016, estimasi rata-rata besar kemampuan membayar rumah tangga Indonesia di tahun 2016 hanya sebesar Rp 110.381,-(seratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
    Terlihat besar kemampuan ini masih dibawah besar iuran jaminan kesehatan nasional untuk rata-rata satu rumah tangga Indonesia.
    Adanya kedua faktor tersebut mendorong dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

    B. AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

    1. Presiden
    2. Menteri Kesehatan
    3. Menteri Hukum dan hak asasi manusia
    4. Menteri keuangan
    5. Pemerintah Daerah: Gubernur, Bupati, walikota
    6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas kesehatan kabupaten/kota
    7. BPJS
    8. Komite Nasional : BPOM, Kemenkes, BKKBN,BPJS
    9. Fasilitas pelayanan Kesehatan: Puskesmas, RS
    10. Dewan Pengawas RS
    11. Pemberi kerja : pengusaha, badan hukum
    12. PBI jaminan kesehatan : orang miskin dan yang tidak mampu sebagai peserta programa Jaminan Kesehatan
    13. Peserta : orang termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, Contoh : PNS, anggota TNI, anggota POLRI , pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPR, pegawai swasta,investor, veteran, perintis kemerdekaan, janda duda
    14. Anggota keluarga

    C. PROSES TERCIPTANYA PERPRES NO. 28 TAHUN 2016
    Kebijakan JKN merupakan sebuah kebijakan publik yang dinamis. Dalam pelaksanaannya sudah banyak dilakukan pembaharuan berbagai peraturan yang lama. Setelah ada regulasi tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional yang diperbaharui dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, beberapa bulan berselang diterbitkan regulasi yang lebih tinggi mengenai Jaminan Kesehatan oleh Presiden. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Sejak ditetapkan tanggal 29 Februari 2016 dan diundangkan tanggal 1 Maret 2016, ada beberapa perubahan penting yang dibawa Perpres No. 19 Tahun 2016 seperti penambahkan klausul kecurangan (fraud), identitas peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS), kenaikan iuran bagi peserta JKN, dan perubahan lainnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya hanya dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga puluh hari Peraturan Presiden tersebut dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 28 tahun 2016. Peraturan Presiden No.19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan belum sempat untuk diimplementasikan sudah dirubah menjadi Peraturan Presiden No.28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
    Proses perubahan Peraturan Presiden No.19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No. 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan ini terjadi dikarenakan adanya respon masyarakat yang menolak dan Presiden mengakomodir melalui Kementerian Kesehatan sebagai regulator bidang kesehatan setelah mendapatkan izin prakarsa dalam perubahan Peraturan Presiden ini mengemukakan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan peraturan tersebut. Pihak Kementerian Kesehatan berupaya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mengumpulkan isu-isu yang belum diatur dalam sebuah peraturan dan berupaya mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    D. ISI PERPRES NO. 28 TAHUN 2016
    Perubahan Peraturan Presiden No.19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No. 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana terdapat tiga hal utama dalam perubahan ini yaitu perubahan jumlah iuran untuk kelas III yang awalnya Rp.30.000,00 / bulan berubah menjadi Rp.25.500,00 / bulan, adanya koordinasi manfaat dan adanya penetapan batasan paling tinggi gaji atau upah bagi peserta pekerja penerima upah sebesar Rp.8.000.000,00.

    Sumber :
    http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/22362971/BPJS.Kesehatan.Terancam.Defisit.Rp.5.85.Triliun.Wapres.Jamin.Layanan.Tak.Turun
    Analisis Susenas 2011

    Disusun oleh :
    Gloria Karina 42160036

    Like

  4. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

    1. KONTEN KEBIJAKAN
    1.1.Administratif
    Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui penerimaan pajak rokok, sehingga menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal. Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan
    kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan:
    a. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
    b. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
    c. peningkatan promosi kesehatan;
    d. peningkatan kesehatan keluarga;
    e. peningkatan gizi;
    f. peningkatan kesehatan lingkungan;
    g. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
    h. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
    i. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
    Dalam penggunaan pajak rokok untuk kegiatan tersebut minimal menggunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total alokasi yang telah ditetapkan. Selain digunakan untuk kegiatan diatas, penggunaan pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dapat menggunakan strategi:
    a. pemberdayaan masyarakat;
    b. advokasi;
    c. kemitraan;
    d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan; dan/atau
    e. pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

    1.2. Perintah/larangan
    Pemanfaatan pajak rokok difokuskan untuk penguatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Untuk melaksanakan kegiatannya menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemiteraan dan deteksi dini serta upaya preventif lain. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dana dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan.

    1.3. Sanksi
    Apabila fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi teguran tertulis dan pencabutan izin. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sekelompok maupun seseorang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    2. PROSES KEBIJAKAN
    2.1.Penyusunan
    Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok pasal 31A yang berbunyi “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.”, maka diperlukannya suatu Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Kemudian Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dinas Kesehatan membuat suatu kebijakan mengenai petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
    *TOP DOWN*

    2.2. Pelaksanaan
    Penyelenggaraan penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat ini akan dilakukan oleh setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemiteraan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan, dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan telah disediakan matriks yang berada dalam lampiran di kebijakan ini, sehingga dapat mempermudah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
    *TOP DOWN*

    2.3. Pengawasan
    Dalam pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Tujuan dari pembinaan dan pengawasan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal. Pengawasan akan dilaksanakan kepada setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: advokasi dan sosialisasi, dan/atau pemantauan dan evaluasi.
    *TOP DOWN*

    3. AKTOR KEBIJAKAN
    3.1 Penyusun
    * Individu Penyusun:
    – Presiden RI
    – Menteri Kesehatan
    – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    * Lembaga Penyusun:
    Pemerintah Pusat
    Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan

    3.2 Pelaksana
    * Individu Pelaksana:
    – Gubernur
    – Bupati/wali kota
    – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
    – Sekretaris daerah
    – Kepala Puskesmas
    – Petugas Puskesmas
    – Tenaga Pendidik
    – Tenaga Kesehatan
    – Kader Kesehatan
    – Stake holder tingkat kec/desa
    * Lembaga Pelaksana:
    – Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
    – Organisasi Masyarakat
    – Aparat Desa

    3.3 Pengawas
    * Individu Pengawas :
    – Menteri Kesehatan
    – Gubernur
    – Bupati
    – Walikota
    * Lembaga Pengawas :
    – Pemerintah Pusat
    – Pemerintah Daerah

    4. KONTEKS KEBIJAKAN
    Prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Prevalensi penyakit tidak menular dari 37% tahun 1990 menjadi 57% di tahun 2015. Hal ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, dan lain-lain). Di Indonesia sendiri, sebuah survey di tahun 2014 menyebutkan bahwa penyebab kematian utama di Indonesia adalah penyakit stroke (21,1%), penyakit kardiovaskular (12,9%) dan penyakit komplikasi diabetes mellitus (6,7%).

    Menteri Kesehatan, Prof dr Nila F. Moeloek pada 25/08/2015 menyebutkan bahwa sekitar 80% dari penyakit tidak menular dapat dicegah dengan diet dan gaya hidup yang sesuai. Selain itu untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, upaya promotif dan preventif harus diutamakan. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga untuk menurunkan prevalensi penyakit menular. Namun, dukungan alokasi anggaran di daerah untuk upaya promotif dan preventif masih sangat minim. Oleh karena itu, penerimaan pajak rokok diarahkan untuk penanggulangan masalah kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif.

    Sumber : https://health.detik.com/read/2015/08/25/121223/3000589/763/yakin-penyakit-tidak-menular-bisa-dicegah-menkes-ajak-negara-asean-bersatu

    Disusun oleh :
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)

    Like

  5. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

    *KONTEN*
    – LATAR BELAKANG
    Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam Indonesia sehat 2025 Pemerintah berharap masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta memperoleh jaminan kesehatan. Salah satu strategi untuk mencapai pembangunan kesehatan di Indonesia Pemerintah menyelenggarakan Sistem Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014 dan sesuai amanat undang – undang penyelenggara JKN adalah BPJS. Dalam pelaksanaan JKN ini peran Fasitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah sangat penting. BPJS Kesehatan (badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara JKN) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menghadapi tantangan dan hambatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Salah satu tantangannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebagai model pembayaran FKTP.
    – ADMINISTRATIF
    Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan danm pengembangan dana iuran peserta JKN. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut nantinya seluruhnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Pembagian dana kapitasi ini adalah sebagai berikut alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Sedangkan alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan berbagai pertimbangan yang telah tertulis dalam kebijakan.
    Pembayaran Dana kapitasi JKN dilakukan dimuka setiap bulan tanpa memperhitungkan banyaknya pasien peserta JKN yang berobat dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Dari dana kapitasi inilah pemerintah daerah, melalui puskesmas, memperoleh dana untuk pelayanan kesehatan kepada pasien peserta program JKN. Bagi Puskesmas ini artinya setiap bulan mereka akan mendapatkan transferan tetap dana segar yang dalam setahun jumlahnya sangat besar dimana dana tersebut merupakan hak Puskemas dan secara regulasi diberikan kemudahan dalam
    pengelolaanya.
    – PERINTAH/LARANGAN
    Berhubungan dengan sisa dana kapitasi yang mungkin terdapat pada saat pelaksanaannya, sisa dana tersebut bias digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan syarat dan ketentuan bahwa, sisa dana kapitasi yang digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan digunakan untuk jasa pelayanan tahun berikutnya, begitu pula sisa dana biaya operasional.
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    *PROSES*
    – PENYUSUNAN
    Penyusunan kebijakan ini dimulai dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan yang ingin membuat suatu bentuk pola pengelolaan keuangan dana kapitasi yang diberikan kepada FKTP agar pengelolaan dana tersebut tepat dan sama di setiap daerah. Kebijakan ini ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Pedoman tersebut akhirnya disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. *TOP DOWN*
    – PELAKSANAAN
    Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh FKTP atau puskesmas sebagai pihak utama yang mendapatkan dana kapitasi yang nantinya harus dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan yang sudah tertulis dalam kebijakan ini. Dana kapitasi tersebut dimanfaatkan diabgi menjadi dua pemanfaatan yaitu untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional puskesmas itu sendiri. Selain puskesmas sebagai pihak utama, pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh pemerintah kabuoaten/kota tersebut guna untuk pengawasan. *BOTTOM UP*
    – PENGAWASAN
    Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *TOP DOWN*

    *AKTOR*
    – PENYUSUNAN
    Adapun penyusun kebijakan tersebut secara individu adalah :
    A. Ketua Menteri Kesehatan Indonesia yang mengesahkan kebijakan
    B. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
    Sedangkan penyusun kebijakan berdasar Lembaga :
    a. Kementerian Kesehatan Indonesia yang secara bersama merumuskan dan membentuk kebijakan
    b. Tim pembentuk peraturan perundang-undangan
    – PELAKSANAAN
    Pelaksana kebijakan disini antara lain
    1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota
    2. FKTP (puskesmas)
    3. Masyarakat
    – PENGAWASAN
    Pengawas pelaksanaan kebijakan ini yang merupakan individu, antara lain:
    1. Presiden
    2. Wakil Presiden
    Dalam melaksanakan tugas pengawasan, aktor individu dibantu oleh lembaga yaitu:
    1. Pemerintah pusat
    2. Pemerintah daerah kabupaten/kota (Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota)
    3. Kepala FKTP

    *KONTEKS*
    BPJS Kesehatan dalam menyelenggaran jaminan kesehatan, menggunakan sistem pembiayaan Kapitasi di faskes tingkat pertama (primer) dan INA CBG’s untuk faskes tingkat lanjutan. Sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di faskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sistem pembayaran ini adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong Faskes Tingkat Pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, wajib membayarkan kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.
    Puskesmas dengan dana kapitasi besar memiliki keleluasaan lebih dalam pengelolaannya, sedangkan puskesmas dengan dana kapitasi kecil, sangat terbatas. Sejak awal tahun 2014, pertama kali program JKN dilaksanakan sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan dari berbagai aspeknya. Masalah muncul bukan hanya pada aspek pendanaan, namun juga pada masih terbatasnya sumberdaya puskesmas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan yang peningkatannya juga sangat diperngaruhi oleh pembiayaan kesehatan. Pemasalahan sumberdaya yang muncul diantaranya yaitu diisparitas yang tinggi dalam jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, khususnya rasio dokter dengan peserta JKN yang menunjukkan dalam proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan jumlah penduduk. Rasio dokter dengan peserta yang tinggi berdampak pada waktu pelayanan yang semakin singkat. Selain jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, kualitas sumberdaya juga masih sangat tidak merata. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur telah dilakukan menggunakan dana kapitasi, namun hasilnya masih belum maksimal terutama pada puskesmas dengan dana kapitasi kecil
    http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2014/77/Dana-Kapitasi-BPJS-Kesehatan-Diterima-Langsung-Puskemas-Layanan-Masyarakat-Akan-Meningkat
    http://www.mediaindonesia.com/news/read/127270/puskesmas-diminta-maksimalkan-dana-kapitasi/2017-10-15

    https://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1352
    http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/efektifitas-dana-kapitasi-di-puskesmas.html

    oleh :
    Annisa Cintyaning Tohas
    42160031

    Like

  6. Analisis Kebijakan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Produk Suplementasi Gizi

    1. Konten Kebijakan
    Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih (Almatsier, 2005).Untuk menunjang suatu kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil dan ibu nifas perlu adanya tambahan gizi atau suplementasi gizi. Suplementasi gizi yang dimaksud antara lain adalah, makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan bubuk tabur gizi. Dalam rangka untuk meningkatkan gizi masyarakat perlu dilaksanakan pemberian suplementasi gizi pada kelompok rawan dengan memberikan suatu standar produk yang harus dijalankan berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2016.
    Suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan perlu formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral dengan sasarannnya adalah balita 6-59 bulan (kategori khusus), anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus dan ibu hamil kurang energy kronis. Selain itu pada ibu hamil dan wanita usia subur perlu juga diberikan tablet tambah darah. Pemberian kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas. Untuk suplementasi bubuk tabur gizi merupakan bubuk multi vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-24 bulan.
    Suplementasi yang diberikan harus memenuhi standar produk yang meliputi kandungan, bahan tambahan pangan, cemaran mikroba dan logam berat pengolahan dan pengemasan serta pelabelan. Setiap produsen yang membuat harus sesuai dengan peraturan yang sudah diatur setiap pelaksanannya dan pengawasan berada dibawah badan pengawasan obat dan makanan dan apabila terdapat pelnggaran pada pemenuhan standar produk suplementasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

    2. Proses Kebijakan
    Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Status gizi yang baik dapat membentuk suatu sumber daya manusia yang baik sebagai bibit untuk suatu bangsa yang maju dan sejahtera. Menurut Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2007, 2010, 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Berdasarkan hal itu perlu adanya tambahan maupun suplementasi untuk membatu meningkatkan gizi. Dalam hal ini perlu disusun kebijakan yang mengatur mengenai standar makanan tambahan yang diberikan agar seluruhnya terkontrol terawasi dengan baik. Kebijakan ini akhir dibuat agar dapat sampai pada pemerintahan provinsi, pemerintahan kab/kota, pemerintahan daerah, puskesmas dan seterusnya. (Top-Down)
    Dalam pelaksanan kebijakan ini standar suplementasi yang terdiri atas makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan bubuk tabur gizi harus sesuai dengan kandungan yang terdiri atas komposisi dan syarat mutu, bahan tambahan pangan, cemaran dalam hal ini standar ini harus memenuhi batas cemaran mikroba, logam berat dan cemaran lain, pengolahan, pengemasan dan pelabelan. Standarisasi ini dilakukan pembinaan dan pengawasan secara penuh pada menteri yang menyelenggaran dibidang kesehatan, serta pengawasan melalui advokasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi dilaksakan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan yang ditujukan kepada produsen makanan. (Top-Down)

    3. Aktor Kebijakan
    Penyusun :
    Lembaga
    – Kementrian kesehatan
    – Kementrrian Perindustrian
    – Badan pengawasan obat dan makanan
    Pelaksana
    Lembaga
    – Kepala badan pengawas obat dan makanan
    – Kementrian Kesehatan
    – Produsen Makanan
    Individu
    – Nutrisionist
    – Kepala Puskesmas
    – Kepala bidang
    – Kader
    Pengawas
    – Kepala badan pengawas obat dan makanan
    – Badan pengawas obat dan makanan

    4. Konteks Kebijakan
    Riskesdas 2007, 2010, 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Konsumsi pangan masyarakat masih jauh dari pesan gizi seimbang. Penelitian riskesdas 2010, konsumsi sayuran dan buah-buahan pada kelompok usia di atas 10 tahun masih rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,7% dan 37,9%. Kualitas protein yang dikonsumsi rata-rata perorang perhari masih rendah karena sebagian besar berasal dari protein nabati seperti serealia dan kacangkacangan. Konsumsi makanan dan minuman berkadar gula tinggi, garam tinggi dan lemak tinggi, baik pada masyarakat perkotaan maupun perdesaan, masih cukup tinggi. Konsumsi cairan pada remaja masih rendah. Kelima, cakupan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif) pada bayi 0-6 bulan masih rendah (61,5%).
    Tahun 2016 terdapat data dalam pemantauan status gizi PSG 2016 yang mencakup 514 kabupaten dan kota. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada Balita, sebesar 3,4% Balita dengan gizi buruk dan 14,4% gizi kurang. Masalah gizi buruk-kurang pada Balita di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori sedang (Indikator WHO diketahui masalah gizi buruk-kurang sebesar 17,8%). Sedangkan Ibu hamil yang memiliki risiko kurang energy kronis (KEK) sebesar 16,2% dan Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan sebesar 79,3%. Ibu hamil yang mengalami defisit energi sebesar 53,9%, sedangkan yang defisit protein sebanyak 51,9%. Pemberian kapsul vitamin A pada Balita umur 6 – 59 bulan adalah sebesar 90,1%. Dari angka tersebut, Balita yang mengkonsumsi kapsul Vitamin A warna biru pada bayi 6-11 bulan dalam 6 bulan terakhir adalah 69,1%. Sedangkan persentase konsumsi kapsul Vitamin A warna merah pada bayi 12-59 bulan dalam 6 bulan terakhir adalah 93,2%. Pada ibu nifas yang menerima/minum kapsul vitamin A cukup besar yaitu 71,8%.
    Dari data diatas sehingga masih diperlukan pemberian suplemtasi terutama kepada kelompok masyakat yang memerlukan suplemtasi tambahan. Pemberian suplementasi tambahan tersebut memerlukan standarisasi sebagai dasar untuk pemberian yang aman. Pemberian suplementasi terdiri atas makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan bubuk tabur gizi. Pemberian suplementasi merupakan hal yang dikonsumsi masyarakat sehingga hal ini juga tidak terlepas pada undang-undang yang mengatur pelindungan konsumen dimana hak konsumen adalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.

    Sumber :
    Almatsier, S. (2005). Prinsip Dasar Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
    Kementrian Kesehatan RI Pedoman Gizi Seimbang Tahun 2014
    http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20170203/0319612/%EF%BB%BF%EF%BB%BFinilah-hasil-pemantauan-status-gizi-psg-2016/ [Diakses pada 20 Januari 2018 Pukul 00.45 WIB]
    UU PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG ¬UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi 42160026

    Like

  7. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI

    A. KONTEN
    Berdasar kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan di Jawa Timur untuk mencapai derajat kesehatan yang otimal ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016. Selain itu, penetapan kebijakan ini guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dengan adaya kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi hak asasi manusia untuk sehat dan sebagai investasi yang berdampak pada derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat khususnya di Jawa Timur secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

    Terdapat 12 Asas pelaksanaan SKP, yaitu :
    1. Perikemanusiaan
    2. Keseimbangan
    3. Manfaat
    4. Perlindungan
    5. Keadilan
    6. Penghormatan hak asasi manusia
    7. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis
    8. Komitmen dan tata pemerintahan yang baik
    9. Legalitas
    10. Antisipasif dan proaktif
    11. Gender dan nondiskriminatif
    12. Kearifan lokal
    Berdasarkan 12 asas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan, menata pembangunan kesehatan secara sinergis, memenuhi hak dan kebutuhan dalam pembangunan kesehatan, serta melindungi masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan.

    Cakupan SKP :
    1. Upaya kesehatan baik masyarakat, perorangan, dan kegawatdaruratan
    2. Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan
    3. Pemberdayaan Masyarakat terkait PHBS dan pembangunan kesehatan
    4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
    5. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
    6. Penelitian dan pengembangan kesehatan untuk menghasilkan informasi dan manajemen kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
    7. Pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan UKP dan UKM
    Sistem Kesehatan Provinsi yang baik dibentuk dari upaya kesehatan yang baik pula. Gubernur dapat memberi sanksi administrasi terhadap tenaga kesehatan/ tenaga kesehatan tradisional yang tidak memiliki izin/ melanggar izin.

    B. PROSES

    i. Penyusunan
    Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam Properda oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan dengan Biro Hukum. Rancangan berisi peraturan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah. Hasil penyusunan Properda kemudian diajukan pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Rancangan yang dibuat mengacu pada Peraturan Presiden terkait Sistem Kesehatan Nasional. Yang nantinya kebijakan Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai acuan dalam perencanaan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota . *Top-Down*

    ii. Pelaksanaan
    Pelaksana kebijakan adalah seluruh komponen masyarakat di Jawa Timur dimulai dari Pemerintah Provinsi yang memahami isi kebijakan, mendorong masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, dan juga memjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian Sumber Daya Manusia Kesehatan termasuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan memberikan pelayanan kesehatan. Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat membantu dalam pemberdayaan masyakarat. Masyarakat juga turut sebagai pelaksana dalam menyampaikan masalah kesehatan, dan masukan pemecahan masalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk membantu penyelenggaraan SKP, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah. *Top-Down*

    iii. Pengawasan
    Agar berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan diperlukan adanya pengawasan oleh Gubernur dan Pemerintah Provinsi. Gubernur bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan SKP. Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan semua kegiatan dalam melaksanakan kebijakan ini. *Top-Down*

    C. AKTOR

    i. Penyusun
    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2016 disusun oleh Gubernur, DPRD, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, mulai dari Dinas Daerah sampai Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi.

    ii. Pelaksana
    SKP dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Jawa Timur. Pelaksana SKP :
    • Pemerintah Provinsi
    • Pemerintah Daerah termasuk Gubernur, Bupati, Walikota
    • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
    • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
    • Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
    • Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah
    • Bidang Pelayanan Kesehatan mulai dari Puskesmas dan Rumah Sakit
    • Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi tenaga kesehatan (tenaga medis, psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain) dan tenaga non kesehatan
    • Sumber Daya Kefarmasian dan alat kesehatan
    • Lembaga Swadaya Masyarakat
    • Tokoh Masyarakat seperti Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Kepala Dusun beserta seluruh jajarannya, tokoh agama di masyarakat.
    • Kader-kader kesehatan masing-masing wilayah di Jawa Timur
    • Seluruh warga masyarakat di Jawa Timur

    iii. Pengawas
    Gubernur dan Pemerintah Provinsi berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan ini.

    D. KONTEKS
    Dalam upaya penyelenggaraan sistem kesehatan yang baik, diperlukan upaya kesehatan yang baik pula. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Upaya Kesehatan dapat dijadikan acuan. Dalam kebijakan ini terdapat penjelasan terkait penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjelaskan sanksi administratif dalam Upaya Kesehatan. Bagi Tenaga Kesehatan dalam berupaya memberikan pelayanan dapat berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Masih banyak kebijakan lain yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Penggunaan kebijakan-kebijakan lain disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan hukum yang ada.

    Sumber :
    Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Upaya Kesehatan

    Disusun oleh :
    Chinthia Liliany (42160035)

    Like

  8. Analisis Kebijakan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome

    A. KONTEN
    Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang target infeksinya adalah sel darah putih. Akibat dari infeksi ini adalah turunnya kekebalan tubuh manusia. Proses terjadinya penularan HIV sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV. Akibatnya orang yang menderita penyakit ini akan sangat mudah terinfeksi yang dapat berakibat kematian. Saat ini penularan HIV di daerah semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan. Di seluruh dunia pada tahun 2013 ada 35 juta orang menderita HIV yang meliputi 16 juta perempuan dan 3,2 juta anak berusia <15 tahun. Jumlah kematian akibat AIDS sebanyak 1,5 juta yang terdiri dari 1,3 juta dewasa dan 190.000 anak berusia <15 tahun. Jumlah penderita HIV di Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mencegah semakin meningkatnya kasus baru yang muncul perlu upaya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan. Oleh karena itu keluarlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya yang dilakukan untuk menekan laju penularan dan/atau epidemi HIV dan AIDS melalui promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan serta rehabilitasi. Orang dengan HIV dan AIDS disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
    Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menanggulangi kasus HIV dan AIDS diantaranya : pengendalian kasus HIV dan AIDS dengan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna; pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
    Banyak strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangeran untuk mewujudkan upaya tersebut yaitu dengan promosi kesehatan; pencegahan dan penularan HIV AIDS; melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis HIV; pengobatan, perawatan dan dukungan bagi orang yang telah menderita HIV; rehabilitasi dan mitigasi dampak. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksaan strategi pemerintah ini adalah pengguna napza, wanita pekerja seks, pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks, gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki, ibu hamil, remaja, pasien tuberculosis, pasien hepatitis B dan C, pasangan usia subur serta pasien IMS.
    Dalam peraturan ini dikatakan jika setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS tanpa terkecuali. Setiap orang yang terinfeksi HIV atau AIDS juga berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang berisiko atau yang telah terinfeksi HIV atau AIDS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV atau AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangan seksualnya. Setiap orang wajib menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur dalam keadaan steril. Setiap Orang yang bertugas melakukan pemeriksaan tes HIV atau AIDS untuk keperluan survailens wajib melakukannya dengan cara unlinked anonymous. Untuk mencegah penularan orang yang bertugas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuh wajib mengikuti prosedur kewaspadaan umum. Peraturan ini juga mewajibakan bagi orang yang memiliki dan/atau mengelola Badan Usaha untuk melaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV di tempat usahanya.
    Dalam peraturan ini juga memuat larangan, yaitu :
    – Penderita HIV atau AIDS dilarang dengan sengaja menularkan kepada orang lain. Penderita dilarang mendonorkan, mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV atau AIDS kepada orang lain.
    – Dilarang mempublikasikan status HIV atau AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan atau dengan alasan medis.
    – Menjadikan pemeriksaan HIV atau AIDS sebagai: prasyarat untuk suatu proses rekruitmen, kelanjutan status pekerja, atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau prasyarat untuk melanjutkan pendidikan dasar.

    B. PROSES
    a. Penyusunan
    1. Rancangan Peraturan Daerah
    Pada tahap rancangan, rancangan diajukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah tingkat I atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah tingkat II. Selain oleh kepala daerah rancangan juga dapat diajukan oleh DPRD Kabupaten ataupun Provinsi. Dalam kebijakan ini rancangan kebijakan diajukan oleh Bupati Kabupaten Tangerang sebagai kepada daerah dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    2. Pembahasan
    Selanjutnya kebijakan yang akan ditetapkan dibahas terlenih dahulu oleh kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati Tangerang bersama dengan DPRD Kabupaten Tangerang
    3. Peraturan yang telah disetujui nantinya akan disahkan oleh Bupati Tangerang sebagai kepada daerah dan sekertaris daerah Kabupaten Sanggau.
    b. Pelaksanaan
    Pelaksana dari kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang ini terbagi-bagi berdasarkan strategi dari program pemerintah yang ada yaitu :
    1. Pelaksana promosi kesehatan
    Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan promosi kesehatan yaitu yang bekerja dalam bidang : perencanaan, penyusunan koordinasi kebijakan, kesehatan, komunikasi dan informasi, keluarga berencana dan kependudukan, pendidikan, sosial, pariwisata, tenaga kerja, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa. Selain oleh Perangkat Daerah kegiatan promosi kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan.
    2. Pelaksana pencegahan dan penularan HIV AIDS
    Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kesehatan dan keluarga berencana serta kependudukan.
    3. Pelaksana Pemeriksaan diagnosis HIV
    Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan/atau Badan Usaha yang bergerak di bidang kesehatan.
    4. Pelaksana pengobatan, perawatan dan dukungan
    Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan di bidang sosial.
    5. Pelaksana Rehabilitasi
    Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan di bidang sosial.
    6. Pelaksana mitigasi dampak
    Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan/atau Masyarakat. Mitigasi dilaksanakan dengan cara menghilangkan stigma diskriminasi terhadap ODHA dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi ODHA.
    c. Pengawasan
    Setiap pemerintah atau badan usaha yang terlibat dalam peraturan ini sama sama melakukan pengawasan. Apabila ditemukan ada yang melanggar peraturan ini dilaporkan pada petugas penyidik. Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Petugas ini akan menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaranterhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas kemudian akan diproses lebih lanjut. Penyidik memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    C. AKTOR
    a. Penyusunan
    – Bupati Kabupaten Tangerang
    – DPRD Kabupaten Tangerang
    – Sekertaris daerah
    – SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan mengusulkan sebuat peraturan Bupati kemudian menyusun dalam draft yang dirumuskan oleh SKPD penggagas sesuai bagian tugas dan materi dalam hal ini yang berkaiatan dengan sistem jaminan kesehatan daerah.
    – Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
    b. Pelaksanaan
    – Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan promosi kesehatana yaitu yang bekerja dalam bidang : perencanaan, penyusunan koordinasi kebijakan, kesehatan, komunikasi dan informasi, keluarga berencana dan kependudukan, Pendidikan, social, pariwisata, tenaga kerja, perhubungan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa. Selain oleh Perangkat Daerah kegiatan promosi kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan.
    – Dinas Kesehatan
    – Tenaga Kesehatan
    c. Pengawasan
    – Setiap pemerintah atau badan usaha yang terlibat dalam peraturan ini sama sama melakukan pengawasan
    – Petugas penyidik
    – Pemerintah daerah

    D. KONTEKS
    Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau, dikendalikan dan/atau diawasi karena HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan hidup satu generasi suatu keluarga. Karena itu, Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.
    Di Indonesia kasus HIV meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 201 penderitanya berjumlah 21.031 kasus, tahun 2012 sebanyak 21.511 kasus , tahun 2013 29.037 kasus. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri pada Tahun 1998 sampai dengan Oktober 2015, data kasus yang ada mencapai 944 kasus terdiri dari HIV dan AIDS. Bedasarkan kasuistik yang ada di Kabupaten Tangerang periode 2009 sampai dengan 2010, temuan kasus terbanyak adalah pada kelompok pengguna jarum suntik atau disebut dengan kelompok intervena drug user (IDU’s), periode 2011 sampai dengan 2012 temuan kasus terbanyak adalah Wanita Pekerja Seks (WPS), periode 2013 temuan kasus pada tahun ini mengalami perubahan trend, dengan mulai peningkatan kasus di kelompok resiko Waria dan Laki-Laki Seks Laki-laki (LSL) dan HRM. Pada periode 2015 temuan kasus terbanyak adalah Ibu, Lelaki berisiko tinggi dan Lelaki seks Lelaki. Meningkat dan kompleksnya kasus di atas perlu dibarengi dengan kebutuhan layanan kesehatan yang berpihak pada kasus HIV dan AIDS, sistem rujukan pasien HIV dan AIDS dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS di tenaga kesehatan dan masyarakat, serta perlu upaya optimal Pemerintah Daerah, dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta seluruh komponen masyarakat. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
    Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil kebijakan untuk mengatur Penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah.

    Nama/NIM : Andyta Kartikawati/42160034

    Sumber :
    Infodatin Pusat Data dan Informasi Kemesterian Kesehatan RI tentang Situasi dan Analisis HIV AIDS

    Like

  9. Analisa Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

    1. Konten Kebijakan
    Dalam Peraturan Menteri tersebut membahas tentang:
    i. Tarif Kapitasi
    ii. Tarif Non – Kapitasi
    iii. Tarif Indonesian – Case Based Group
    iv. Tarif Non INA – CBG
    Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Kapitasi ini mencakup 1). admistrasi pelayanan, 2). promotif & preventif, 3).pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis, 4). Tindakan medis non – spesialistik, baik operatif maupun non – operatif, 5). Obat dan bahan medis habis pakai, dan 6). Pemeriksaan Penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.

    Tarif Non – Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yaitu meliputi 1). Pelayanan ambulans, 2). Pelayanan obat program rujuk balik, 3). Pemeriksaan penunjang peyanan rujuk balik, 4). Pelayanan penapisan kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim, 5). Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis, 6). Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan 7). Pelayanan KB di FKTP.

    Tarif INA – CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL) atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. Tarif ini mencakup: 1). Admistrasi pelayanan, 2). Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis di UGD, 3). Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesial dan subspesialis, 4). Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis, 5). Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, 6). Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis. 7). Rehabiltasi medis termasuk rehabilatis psikososial, 8). Pelayanan darah, 9). Pelayanan kedokteran forensik klinil, 10). Pelayanan jenazah. 11). Pelayanan KB termasuk tubektomi, 12). Perawatan inap non – intensif dan intensisf. Besaran tarif INA – CBG disesuaikan dengan tipe rumah sakit dan regional wilayah.

    Tarif non INA – CBG merupakan tarif untuk beberapa pelayanan tertentu yaitu alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD dan PET scan.

    2. Proses Kebijakan dan Aktor kebijakan pelaku penysunan pelaksanaan pengawasan, kelompok (individu maupun lembaga)
    1. Penyusunan
    Besaran tarif yang diterima oleh FKTP atau FKTRL ditentukan melalui proses seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, wilayah regional, dan komitmen pelayanan
    2. Pelaksanaan
    Setiap FKTP akan medapat biaya kapitasi yang berbeda – beda untuk Puskesmas, Rumah sakit tipe D, klini pratama, praktik dokter dan praktir perorangan dokter gigi.. Begitu juga untuk FKTRL akan mendapatkan besaran pembayaran klaim INA – CBG’s yang berbeda sesuai dengan kelas rumah sakit dan regional wilayah.
    3. Pengawasan
    BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi serta masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dalam program JKN. Kecurangan yang mungkin terjadi antara lain penarikan biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau nonkapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan, penulisan kode diagnosis INA – CBG’s yang berlebihan, penjiplakan klaim dari pasien lain, penggelembungan tagihan obat dan alkes, dll.

    3. Konteks Kebijakan
    Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan yang telah mendapat perubahan beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Presiden 28 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, besaran kapitasi dan non kapitasi, INA – CBG’s, dan Non INA CBG’s ditinjau ulang sekurang – kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh menteri.

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaan Program Jaminan Kesehatan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, sehingga perlu disempurnakan.

    Masih banyak dari Rumah sakit swasta yang enggan bergabung dengan Jamanin Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional dengan alasan karena tarif yang diatur dalam INA – CBG’s terlalu rendah begitu pula dengan tarif kapitasi juga dinilai masih rendah oleh tenaga kesehatan dokter.

    Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangStandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang terbaru.

    Disusun oleh:
    Natanael Rhesa Santoso 42160025

    Sumber:
    https://economy.okezone.com/read/2015/05/10/457/1147439/tarif-rendah-alasan-rs-swasta-enggan-bergabung-dengan-bpjs

    Like

  10. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

    KONTEN
    Praktik kebidanan merupaka penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan menyusui. Dalam upaya meningkatkan pelayanan maka dibentuk suatu standar praktik kebidanan yang mengenai tentang tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. Standar asuhan kebidanan berarti pernyataan kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai terhadap pasien. Maka dari itu pemeritah membetuk kebijakan yang mengatur tata tertib jalannya praktik kebidanan. Adapun yang dibahas dalam peraturan Menteri kesehatan nomor 28 tahun 2017 ini berisi tentang sembilan standar yang harus dipenuhi.
    Standar pertama dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Standar kedua melakukan pengkajian data tentang status kesehatan pasien yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis. Standar ketiga membahas mengenai perumusan dan pembuatan diagnosis. Standar keempat membahas tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan pasien. Standar kelima mengenai pengaturan program kebidanan yang dilaksanakan bersama-sama pasien dan keluarga pasien dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar keenam sebagai pengawasan terhadap pasien secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pasien. Standar ketujuh mengenai evaluasi asuhan kebidanan seiring dengan tindakan kebidanan yang telah dilaksanakan dan evaluasi dari rencana sebelumnya. Standar kedelapan membahas bagiamana cara pendokumentasian sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.
    Untuk menegaskan kebijakan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sebelumnya . Kelompok bidan mempunyai kode etik kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan sanksi apabila ada pelanggaran yang berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat, pencabutan izin atau penundaan gaji.

    PROSES
    Sistem peyusunan Permekes no 28 tahun 2017 ini menggunakan sistem up bottom dimana kebijakan ini berpatokan pada kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidan sebagai sasaran utama kebijakan yang merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. dalam menjalankan fungsinya nanti, profesi bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

    AKTOR
    a. Penyusun
    Adapun penyusun kebjiakan Premekes no 28 tahun 2017 adalah :
    1. Ketua Menteri Kesehatan Indonesia yang mengesahkan kebijakan
    2. Para Menteri Kesehatan Indonesia yang secara bersama merumuskan dan membentuk kebijakan
    3. Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dimana mereka secara tidak langsung memberikan aspirasinya mengenai kesehatan sehingga mendorong pemerintah membuat kebijakan ini,
    b. Pelaksana
    sebagai penerapan kebijakan ini maka ditetapkan individu dan lembaga sebagai pelaksana kebijkan, diantaranya :
    1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai standar pelayanan profesi bidan dan praktik bidan.
    2. Instansi dan tenaga kesehatan yang secara langsung menghadapi masyarakat dan berinteraksi terhadap kasus-kasus kesehatan sehingga dapat melakukan intervensi mengenai kesehatan masyarakat.
    3. Ibu hamil dan ibu menyusui selaku target utama dalam pelayanan bidan sehingga diharap dapat menaati kebijakan yang ada untuk menghindari adanya malpraktek.
    4. Kader dan Lembaga masyarakat berbasis kesehatan dimana mereka membantu profesi bidan dalam mengontrol kesehatan di lingkungannya
    5. Masyarakat luas sebagai sasaran target sekaligus sebagai pelaksana keberhasilnnya praktik bidan dimana masyarakat ikut ambil andil dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan baik kesehatan dirinya maupun lingkungannya terutama yang berkaitan dengan ibu hamil.
    c. Pengawas
    mengingat bahwa perlu diawasi dalam pelaksanaannya maka pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kelancarannya penerapan kebijakan ini sehingga dalam penerapan undang-undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat sekitar juga turut mengawasi keberlangsungan praktik bidan setempat sehingga mencegah adanya malpraktik.

    KONTEKS
    Dalam mengatur jalannya pemerintahan, pemeritah tidak terlepas dengan instansi-instansi yang dapat membantu untuk melancarkan pembangunan negara, salah satuya dengan membentuk Departemen Kesehatan (Depkes) dalam bidang kesehatan. Selain membentuk Depkes, pemerintah juga membuat kelompok-kelompok profesi. Hal ini dilakukan mengontrol terhadap pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bisa mempertegas peranan pemerintah dalam mengusahakan perkembangan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu Permekes no 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, kewenangan, sanksi, maupun pertanggungjawaban tarhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan sebagai subyek peraturan tersebut.
    Menurut Permekes no 28 tahun 2017 ini, profesi bidan merupakan profesi yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan menyusui untuk melakukan upaya kesehatan.
    Tugas dan wewenang bidan terurai dalam kebijakan ini, yang garis besarnya yaitu bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan prakteknya, maka dibentuk Permekes no 28 tahun 2017 sebagai pedoman dasar tindakan.
    Namun hingga saat ini masih dijumpai praktik bidan yang menyalahi aturan. Sebagai contoh masih maraknya kasus abrosi secara bebas yang beredar di masyarakat yang dimana profesi bidan tidak boleh melakukan tindakan tanpa dasar diagnosis yang jelas. Ada pula kasus malpraktek dimana profesi bidan memberikan obat dan tindakan yang diluar kompetensinya. Hal yang dilematis seperti ini dapat terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat, terutama pelayanan bidan, namun tidak dibarengi oleh keahlian dan keterampilan bidan untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik. Masih sering dijumpai pelayanan bidan dengan seadanya, lamban dengan disertai adanya pemungutan biaya yang mahal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan.

    http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/02/04/97759/Bidan-34-Puskesmas-Dikumpulkan-
    http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/06/05/30027/Bidan.Pustu.Diduga.Lakukan.Malpraktek
    https://dinkesbanggai.wordpress.com/2011/08/15/kewenangan-bidan-sesuai-permenkes-no-1464-tahun-2010-tentang-izin-dan-penyelenggaraan-praktik-bidan/

    Nama : Yemima Chrisella P
    NIM : 42160029

    Like

  11. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
    PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

    KONTEN
    Administrasi (batasan/definisi, aturan penerapan, dll)
    Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan. Tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsikeahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

    AKTOR
    Penyusun
    Kebijakan ini disusun dan ditetapkan oleh Bupati Kediri, dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

    Pelaksana
    Pelaksanaan kebijakan ini diperankan oleh aktor individu maupun lembaga. Lembaga pelaksana kebijakan ini adalah Dinas Kesehatan yang didalamnya tersusun atas pelaksana inidividu. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
    Kepala Dinas
    Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Penyusunan Program.
    Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
    Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Seksi Surveillans dan Imunisasi; Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
    Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
    Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman; Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana; dan Seksi SDM Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.
    Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Kesehatan terdiri atas UPTD Rumah Sakit, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, UPTD Puskesmas, dan UPTD Gudang Farmasi Kesehatan dan Alat Kesehatan.
    Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
    Masing-masing bidang di atas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

    Pengawas
    Pengawasan kebijakan ini diperankan secara individu maupun oleh lembaga. Lembaga yang berperan sebagai pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang melaporkan hasil kinerja kepada pengawas individu yaitu Bupati.

    PROSES
    Penyusunan
    Kebijakan ini disusun atas dasar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, kebijakan ini juga disusun sebagai tindak lanjut dari berita acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

    Pelaksanaan
    Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan menyelenggarkaan fungsi perumusan kebijakan teknis; penyusunan perencanaan program dan anggaran; pelaksanaan pelayanan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan; pembinaan penyelenggaraan pelayanan; pembinaan UPTD; pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan; penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

    Dinas Kesehatan dalam melaksanakannya perannya didukung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Sekretariat, dan beberapa Bagian, Sub Bagian, dan Seksi. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveillans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

    Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-maisng.

    Pengawasan
    Pengawasan pelaksanaan kebijakan ini diperankan oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan. Evaluasi dan pelaporan tersebut terkandung di dalam laporan kinerja secara periodik yang dilaporkan kepada Bupati.

    KONTEKS
    Pengorganisasian kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas kesehatan provinsi, kabupaten, atau kota diperlukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Dengan adanya pengorganisasian tata kerja tersebut maka peran dan fungsi masing-masing bagian menjadi jelas. Salah satu kebijakan yang menjadi dasar terbentuknya kebijakan ini adalah Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

    Disusun oleh:
    Aninditya Cahyarani S (42160028)

    Like

  12. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN 2017

    KONTEN
    1. Administrasi
    Jaminan persalinan merupakan sebuah pertanggungan/agunan bagi ibu selama masa kehamilan, melahirkan, masa nifas. Dana alokasi khusus non fisik Jaminan Persalinan yang disingkat DAK non Fisik Jampersal merupakan dana yang digunakan sebagai fasilitas pada masa hamil, melahirkan, menyusui dengan timpat tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan ataupun didaerah terpencil agar lebih mudah dan lebih dekat aksesnya menuju fasilitas kesehatan.
    Adapula batasan penggunaan biaya DAK non Fisik Jampersal digunakan untuk:
    • Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
    Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah fasilitas yang disediakan oleh jaminanan persalinan berupa tempat tinggal sementara yang digunakan ibu dan keluarag/penjaga selama dalam masa kehamilan, persalinan, nifas. Biaya operasional yang dimaksud meliputi pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan sewa rumah.
    • Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK termasuk didalamnya biaya kebutuhan makan pasien beserta keluarga/pendamping selama menempati RTK.
    • Biaya transportasi meliputi biaya perjalanan dinas ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan, dan pendamping dari rumah pasien ke RTK ataupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.
    2. Perintah
    Ditetapkannya standar biaya Jaminan Persalinan yang sesuai dengan dana alokasi khusus non fisik di Kabupaten Bima, maka akan mulai diperlakukan mulai tanggal 3 Januari 2017 dan akan berlaku baik di rumah sakit, puskesmas, pos kesehatan desa yang harus menyesuaikan dengan besarnya jumlah biaya yang telah ditetapkan.
    3. Sanksi
    Apabila didapatkan biaya yang melebih atau tidak sesuai dengan standar biaya operasional yang ditetapkan oleh peraturan bupati Bima nomor 3 tahun 2017, maka kemungkinan biaya kelebihannya ditanggung oleh instansi terkait (rumah sakit, puskesmas, pos kesehatan desa).

    PROSES
    1. Penyusunan
    Proses penyusunan Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kabupaten Bima Tahun 2017 ini menyesuaikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keshatan Republik Indonesia nomir 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2017 agar segala administrasi dana Jampersal di Indonesia dapat tertib baik dalam pengelolaan dan penggunaannya.
    2. Pelaksanaan
    Proses pelaksanaan Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kabupaten Bima Tahun 2017 ini akan dilakukan oleh instansi terkait yaitu rumah sakit, puskesmas, pos kesehatan desa yang setiap tindakan medisnya sudah ditetapkan pada bab II pasal 2 ayat 3 sebagai contoh jasa pertolongan persalinan normal adalah 600.000,- per kasus demikian pula ditetapkan pula jasa pelayanan KB setelah persalinan baik KB IUD, KB implant, KB MOW, pelayanan suntik dengan biaya masing-masing yang sudah ditetapkan.Sehingga atas dasar inilah setiap instansi harus menyesuaikan dengan dana yang telah dianggarkan oleh kabupaten Bima.
    Tidak hanya hal itu saja pada proses pelaksanaannya setiap ibu hamil, melahirkan, menyesui akan ditanggung biaya operasinalnya serta termasuk didalamnya honorarium petugas medis, dan biaya operasional harian keperluan medis yang tertanggung. Pada pelaksanaannya seluruh pembayaran akan disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dana DAK non Fisik Jampersal DinKes Kabupaten Bima.

    3. Pengawasan
    Proses pengawasan Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kabupaten Bima Tahun 2017 ini dimana setiap instansi dan bagian terkait akan melakukan klaim dan pelaopran dana serta jumlah pasien yang ditangani, untuk biaya operasional baik ibu hamil, melahirkan, niofas serta operasional bagian kesehatan akan dibuat pencatatannya kemudian akan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima/Dinas Kesehatan Kabupaten Bima untuk dianalisis lebih lanjut.

    AKTOR
    1. Penyusunan
    Peraturan Bupati Bima Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kabupaten Bima Tahun 2017 disusun oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya Bupati Bima, Sekretaris Daerah beserta jajarannya sebagai pusat pengaturan kebijakan dan pelaksanaan di Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan wilayah setempat penimbang segala kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan yang mengatur jaminan kesehatan termasuk didalamnya jaminan kesehatan, kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri sebagai acuan dalam penetapan biaya/ pertimbangan dalam penetapan biaya kapitasi.
    2. Pelaksanaan
    Pelaksanaan Peraturan Bupati Bima ini akan dilakukan oleh semua intansi terkait baik yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Badan Layanan Umum RSUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima, termasuk didalamnya tenaga medis, pasien dan keluarga pasien, pejabat (pegawai yang diberi tugas dibidang JAmpersal sesuai peraturan yang berlaku).
    3. Pengawasan
    Pengawasan akan dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya Bupati beserta jajarannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima beserta BPJS KAbupaten Bima dalam memantau jalannya DAK non Fisik Jampersal khusus di Kabupaten Bima. Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri sebagai pengawas umum dari segala peraturan DAK non fisik yang berjalan diberbagai daerah dimana Kepala daerah akan memperikan laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan terkait jalanannya jampersal.

    KONTEKS
    Jaminan Persalinan telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan dengan tujuan meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
    Tidaklah mudah bagi Indonesia untuk mewujudkan Program Indonesia Sehat seperti yang dicangkan dalam visi dan misi Pemerintah Indonesia (Presiden Jokowidan Wakil Presiden Jusuf Kalla). Hal ini merupakan salah satu cara agar tercipta kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik, serta dalam rangka mewujudkan MDGs poin 7 untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Adanya peraturan ini diharapkan pasien (ibu hamil, melahirkan, nofas) yang memiliki tempat tinggal yang terpencil/tidak terjangkau oleh fasilitas ksehatan dapat dimudahkan aksesnya.
    Adapun bagian/ruang lingkup kegiatan Jampersal DAK non Fisik meliputoi rujukan persalinan baik dari rumah ke fasilitas kesehatan yang lebih kompeten, adanya fasilitas RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) untuk pasien dan keluarga/penjaga selama masa sebelum, setelah kelahiran bayi, ditanggungnya biaya operasional harian dalam RTK, serta biaya persalinan dan KB pasca persalinan serta perawatan bayi baru lahir.
    Lengkapnya atau banyaknya aspek yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat yang diatur oleh Pemerintah di setiap daerah kepada ibu hamil dan nifas melalui jaminan persalinan diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak sehingga terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat sejahtera.

    http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._71_ttg_JUKNIS_Penggunaan_DAK_NONFISIK_Bidang_Kesehatan_TA_2017_.pdf
    https://elshinta.com/news/121751/2017/09/26/jampersal-turunkan-angka-kematian-ibu-dan-bayi
    http://tanjungpinangpos.id/kemenkes-kucurkan-bantuan-jampersal/

    Disusun oleh:
    Priska Pinki Pesona K. (42160033)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s