Gizi pada Proses Penuaan

Proses penuaan melibatkan perubahan fisiologis progresif dengan berkurangnya sel penyusun jaringan dan kemunduran fungsi organ. Penurunan laju filtrasi glomerulus, konstipasi, perununan toleransi glukosa, serta melemahnya kekebalan tubuh dapat terjadi pada seseorang yang mengalami proses penuaan. Kebutuhan energi untuk metabolisme basal berkurang sebanyak 10% untuk mereka yang berusia 50-70 tahun dan selanjutnya dapat berkurang hingga 20-25%.

Baca juga: Jenis-jenis operasi mata

Berkurangnya produksi air liur, tanggalnya gigi, menurunnya kemampuan penyerapan zat gizi, serta penurunan kemampuan mengecap dan menghidu adalah masalah yang sering dijumpai pada lansia. Laju metabolisme basal menurun 2% per dekade. Massa otot berkurang seiring waktu, umumnya digantikan oleh massa lemak, akibat perubahan hormon anabolik, penurunan asupan protein, berkurangnya aktivitas fisik, dan peradangan yang dipicu oleh sitokin dan stres oksidatif dengan peningkatan interleukin-6 dan CRP. Menjadi terlalu kurus berisiko melemahkan sistem imun. Penurunan berat badan tidak diharapkan pada lansia karena biasanya sulit bagi mereka untuk memulihkan massa otot yang hilang.

 

bolu plum cake enak

Lansia mengonsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan orang yang lebih muda. Banyak lansia yang mengalami kekurangan protein. Lebih dari 30% lansia mengonsumsi energi kurang dari jumlah yang disarankan, dan 50% mengalami kekurangan asupan vitamin dan mineral. Asupan makanan lansia yang lebih sedikit adalah akibat dari porsi makan yang lebih sedikit dengan laju pencernaan yang lebih pelan.

dukung dokteryoseph.com

Sumber:

Escott-Stump, Sylvia. Nutrition and diagnosis-related care. 7th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 2012:58-67.

7 thoughts on “Gizi pada Proses Penuaan

  1. RINGKASAN AKTOR KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/ 295/KEP/ 429.011/ 2017 TENTANG KELOMPOK KERJA KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI MEASLES RUBELLA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017

    PENYUSUN
    Keputusan Bupati Banyuwangi ini disusun oleh bupati banyuwangi dan dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, yang disusun oleh sekretariat kelompok kerja yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten banyuwangi

    PELAKSANA
    Pada keputusan ini ditetapkan beberapa personalia kelompok kerja kampanye dan introduksi imunisasi measles rubella di kabupaten banyuwangi tahun 2017. (1) Penasehat pada keputusan ini adalah bupati banyuwangi, (2) Pembina pada keputusan ini adalah sekretaris daerah kabupaten banyuwangi, (3) Pengarah pada keputusan ini adalah asisten administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah kabupaten banyuwangi, (4) Ketua I pada keputusan ini adalah kepala dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (5) Ketua II pada keputusan ini adalah kabid. pencegahan dan pengendalian penyakit pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (6) Ketua III pada keputusan ini adalah kabid. Kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (7) Ketua IV pada keputusan ini adalah kabid. sumber daya kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (8) Sekretaris I pada keputusan ini adalah sekretaris dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (9) Sekretaris II pada keputusan ini adalah kabid. pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, (10) Bidang 1 : Perencanaan [a] Ketua : kasubbag. penyusunan program pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi [b] Anggota : kasubbag. keuangan dan perlengkapan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, Ardiyanto, Setiyo Budi Tjahya P., Dony Wigunarto, David Haryanto, (11) Bidang 2 : Logistik [a] Ketua : kasi. kefarmasian dan perbekalan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi [b] Anggota : Mala Dwi M., Eko Haris P., Samlawik, Agus Efendi, (12) Bidang 3 : Pelaksanaan [a] Ketua : kasi. surveilans dan imunisasi pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi [b] Anggota : kasi pelayanan kesehatan primer pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, kasi pelayanan kesehatan rujukan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, kasi mutu dan fasilitas pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, Perwirani, Sri Wahyuni, unsur tim pengerak pkk kabupaten banyuwangi, unsur aisyiyah kabupaten bayuwangi, unsur muslimat NU kabupaten banyuwangi, unsur fatayat NU kabupaten banyuwangi, unsur nasyiatul aisyiyah kabupaten banyuwangi (13) Bidang 4 : Komunikasi [a] Ketua : kasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi [b] Anggota : kasi kesehatan keluarga dan gizi pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, Ina Andriatul M., Astari Marullyta, Unsur dinas pendidikan kabupaten banyuwangi, Unsur kantor kementrian agama kabupaten banyuwangi, unsur tim penggerak PKK kabupaten banyuwangi, unsur aisyiyah kabupaten bayuwangi, unsur muslimat NU kabupaten banyuwangi, unsur fatayat NU kabupaten banyuwangi, unsur nasyiatul aisyiyah kabupaten banyuwangi.

    PENGAWAS
    Pada keputusan ini ditetapkan bidang 5 : Monitoring dan Evaluasi dimana bidang ini akan diketuai oleh kasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi. Dan beranggotakan kasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, kasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi, Unsur bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten banyuwangi, Abdullah Zaini, Ari Supriyono.

    Disusun oleh :
    Alfeus Grady C ( 42160027)
    Teresa Nadia I (42160032)

    Like

  2. Priska Pinki dan Gloria Karina January 3, 2018 — 2:07 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIA DAN KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN

    PENYUSUN
    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan media dan kehamilan akibat pemerkosaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan organisasi profesi.
    Pemerintah pusat yang dimaksudkan terdiri dari Presiden Republik Indonesia sebagai kepala yang memiliki kekuasaan atas terselenggaranya segala pemerintahan di Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia yang membantu Presiden dalam terselenggaranya kepemerintahan di Indonesia, serta Menteri Republik Indonesia yang terkait yaitu:
    [1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas untuk membantu Presiden dalam mengadakan, melaksanakan dan memastikan terselenggaranya kepemerintahan dibagian kesehatan.
    [2] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari direktur jenderal peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu unsur pelaksana pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Organisasi profesi yang ikut terlibat dalam penyusunan yaitu IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai organisasi profesi yang menaungi tenaga medis terkhususnya dokter, MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) sebagai pengawas tugas dan tindakan profesi dokter, MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai penentu ada tidaknya tindakan penyalahgunaan etika dan penentu sansi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan etika profesi dokter, HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) sebagai penentuan tugas dan wewenang psikolog sebagai konselor, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

    PELAKSANA
    Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Permenkes No. 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan adalah sebagai berikut :
    1. Pemerintah Daerah
    Merupakan unsur penyelenggara yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi terdiri dari Gubernur, Bupati, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaporan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
    2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
    • Menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    • Melakukan kompilasi laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan menyampaikan kompilasi laporan ke Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan Kesehatan
    3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    • Menetapkan dokter yang mengikuti pelatihan
    • Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan
    • Menetapkan tim kelayakan aborsi di fasilitas pelayan kesehatan tingkat pertama
    • Melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
    4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Klinik)
    • Mengajukan permohonan penetapan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan alkibat perkosaan setelah memnuhi persyaratan yaitu memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku dan memiliki dokter yang memiliki sertifikat pelatihan.
    5. Tenaga pelatih/fasilitator, yaitu tenaga professional yang menguasai substansi materi pelatihan yang diajarkan.
    6. Peserta pelatihan , yaitu Dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
    7. Akreditor/asesor, dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menilai, mengkaji, menentukan dan mengakui ppenyelenggaraan pelatihan meliputi modul, penyelenggara, tenaga pelatih/fasilitator, peserta pelatihan dan tempat penyelenggaraan.
    8. Dokter , yang sesuai standar profesi. Standar pelayanan dan standar prosedur operasional, yaitu Dokter umum yang melakukan rujukan atas indikasi kehamilan darurat medis dan lehamilan akibat perkosaan dan Dokter Obsgyn yang mendapatkan sertifikat pelatihan, melakukan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab.
    9. Tim kelayakan aborsi
    • Anggota merupakan dokter yang memiliki sertifikat pelatihan
    • Menentukan adanya indikasi kedaruratan medis
    • Melakukan pemeriksaan pada pasien rujukan karena kondisi medis tertentu pada kehamilan akibat pemerkosaan
    • Sebagai hasil pemeriksaan, menerbitkan surat keterangan usia kehamilan dan/ atau kelayakan aborsi
    10. Penyidik/polisi , memberikan keterangan adanya dugaan perkosaan
    11. Konselor/psikolog
    • Memberikan keterangan adanya dugaan perkosaan
    • Melakukan konseling pratindakan, dan konseling pasca tindakan
    • Memberikan/menerbitkan surat keterangan konseling kepada dokter yang akan melakukan tindakan
    • Melakukan pendampingan pada korban pemerkosaan yang emutuskan untuk membatalkan tindakan aborsi setelah konseling pratindakan.
    12. Ibu hamil & Suami
    • Melakukan konseling pratindakan dan pasca tindakan
    • Mengumpulkan surat keterangan dari tim kelayan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor
    13. Korban perkosaan
    • Memberikan informasi terkait kronologi kejadian kepda penyidik/polisi
    • Melakukan konseling pratindakan dan pasca tindakan
    • Mengumpulkan surat bukti kehamilan akibat pemerkosaan dan surat keterangan konseling
    14. Puskesmas , yang tersedia PONED dan dokter yang telah mengikuti pelatihan
    15. Klinik Pratama, yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar yang dilakukan oleh dokter yang telah mengikuti pelatihan
    16. Klinik utama /setara, yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik obsgyn atau pelayanan medis dasar dan spesialistik obsgyn yang memiliki dokter obsgyn yang telah mengikuti pelatihan
    17. Rumah Sakit, yang memiliki dokter spesialis obsgyn yang telah mengikuti pelatihan.

    PENGAWAS
    Sebuah kebijakan dibutuhkan adanya pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut terselenggara dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka pengawas pada peraturan kementerian Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 ini adalah
    [1] Menteri baik Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
    [2] Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, Dinas Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi maupun Kabupaten/Kota setempat.
    [3] Tim Kelayakan Aborsi dan Kepala di Fasilitas Kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit terkait.
    [4] Organisasi profesi yang terdiri dari:
    a. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang memastikan setiap tenaga medis terutama dokter telatih dan dokter obstetri dan ginekologi melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan indikasi,
    b. HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) sebagai konselor dalam memantau serta melakukan pembinaan kepada pasien yang akan melakukan ataupun menolak dilakukannya tindakan.
    c. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) baik di provinsi maupun wilayah setempat yang bertugas untuk memastikan bahwa profesi dokter melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan pada etika dokter.
    d. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) baik di provinsi maupun wilayah setempat yang bertugas untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut serta berhak untuk menentukan sanksi bila tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika dokter.

    Disusun oleh :
    • Priska Pinki Pesona Kristi (42160033)
    • Gloria Karina (42160036)

    Like

  3. Anindya Rachma Isnawan January 3, 2018 — 6:41 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NO 38 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IMUNISASI.

    Sumber daya manusia yang baik merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu daerah maupun wilayah. Pembangunan suatu daerah yang baik bisa ditentukan dari sumber daya manusia yang mumpuni. Mempersiapkan sumber daya manusia yang baik dapat dilakukan sejak dini salah satunya dengan memastikan kesejahteraan dan kesehatan di masyarakat. Indikator utama dalam tingkat kesejahteraan suatu daerah antara lain adalah kesehatan bayi, anak balita, anak, dan wanita usia subur.
    Provinsi Sumatra Barat memiliki angka kematian anak balita dan bayi cukup tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatra Barat masih berada pada urutan ke 9 (sembilan). Melihat hal tersebut pemerintah Provinsi Sumatra Barat membentuk peraturan / kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat . Salah satu tindakan yang dapat dicegah atau tindakan preventif adalah dengan imunisasi. Tindakan imunisasi sendiri merupakan tindakan yang wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yang perlu diatur agar tertib, efektif dan tepat sasaran. Imunisasi merupakan hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No 432/Menkes/Per/VI/2013 tentang penyelenggraan imunisasi.
    Hal tersebut menjadi alasan pemerintah Provinsi Sumatra Barat membuat kebijakan melalui peraturan Gubernur Provinsi Sumatra Barat no 38 tahun 2015 tentang tata cara penyelenggraan imunisasi. Dibentuknya kebijakan ini tidak dapat terlepas dari campur tangan pembuat / penyusun kebijakan yaitu Gubernur Provinsi Sumatra Barat dibantu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sebagai pelaksanaan maupun penyelenggara kebijakan sampai dengan pengawasan dari kebijakan yang telah dibuat.
    Dalam proses penyelenggaraan kegiatan imunisasi terdapat beberapa aktor yang terlibat, yang terbagi dalam tahapan kegiatan imunisasi antara lain :

    1. Perencanaan
    Perencanaan kegiatan imunisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Perencanaan tersebut digunakan untuk menentukan sasaran, target, cakupan, serta pendanaan kegiatan imunisasi selama satu tahun. Sasaran kegiatan imunisasi diutamakan kepada anak usia dibawah 3 tahun (batita), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Penentuan sasaran dan target diambil berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementrian Kesehatan.

    2. Penyediaan, Pendistribusian Logistik dan Penyimpanan
    Pemerintah daerah akan menyediakan dan mendistribusikan logistik sebesar 10 persen dari total seluruh kebutuhan logistik. Sisa kebutuhan logistik sebesar 90 persen disediakan oleh pemerintah kabupaten / desa. Pemerintah pusat selain bertanggung jawab dalam penyediaan logistik vaksin juga bertanggung jawab dalam pendistribusian vaksin untuk menjamin kualitas vaksin. Setelah dilakukan pendistribusian ke seluruh daerah vaksin akan dijaga kualitasnya sesuai dengan kebijakan dimana yang berperan dalam hal ini adalah petugas kesehatan daerah setempat.

    3. Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi
    Pelaksanaan kegiatan imunisasi dapat dilakukan secara massal dan perseorangan. Kegiatan imunisasi massal bisa dilakukan di puskesmas, posyandu, sekolah, atau pos pelayanan imunisasi lainnya yang telah ditentukan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terutama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota perlu berkomunikasi dengan petugas puskesmas, kader posyandu, staf / guru di sekolah, dan petugas lainnya di tempat yang akan diadakan kegiatan imunisasi massal. Kegiatan imunisasi secara perseorangan dapat dilaksanakan di Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, Praktik Dokter dan dokter spesialis, praktik bidan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan imunisasi secara personal tersebut, maka ada beberapa aktor yang terlibat seperti pihak managemen Rumah Sakit, tenaga kesehatan Rumah Sakit, tenaga medis puskesmas, dokter umum dan dokter spesialis, bidan, dan petugas lainnya di tempat yang akan diadakan kegiatan imunisasi perseorangan. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam kegiatan imunisasi ini, khususnya peran serta tokoh masyarakat. Peran serta tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri dapat menggerakan masyarakat lain untuk ikut imunisasi, mensosialisasikan mengenai kegiatan imunisasi, menyediakan tempat untuk dilakukan kegiatan imunisasi, bertugas sebagai kader, serta melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan imunisasi. Terdapat pula pihak strategis seperti pejabat, instansi pemerintahan, organisasi profesi, agama, dan media massa yang dapat membantu dalam sosialisasi dari penyelenggaraan imunisasi

    4. Pemantauan dan Evaluasi
    Proses pemantauan dan evaluasi mengenai kegiatan imunisasi sangat diperlukan karena dapat memastikan kegiatan imunisasi berjalan sesuai dengan perencanaan untuk meningkatkan cakupan serta kualitas pelayanan imunisasi di kemudian hari. Aktor aktor yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan pihak lain yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

    5. Pencatatan dan Pelaporan
    Dalam kegiatan imunisasi wajib dilakukan pencatatan dan pelaporan yang berkala, pencatatan sifatnya berjenjang dari tingkat pelayanan hingga pusat. Pencatatan dalam layanan imunisasi dilakukan oleh petugas pelayanan imunisasi di puskesmas, posyandu, sekolah atau pos pelayanan imunisasi lainnya yang telah ditentukan. Pencatatan dapat dilakukan di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau Rekam Medis (RM). Aktor lain yang berperan adalah puskesmas, puskesmas berkewajiban dalam pencatatan rekapitulasi pelayanan imunisasi yang kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Kemudian hasil tersebut oleh Dinas Kabupaten / Kota disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi yang akan dilanjutkan kepada Pemerintah Pusat.

    6. Pemantauan Penanggulangan KIPI
    Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau yang biasa disebut KIPI dapat terjadi pada setiap kegiatan imusasi, dalam rangka pemantauan dan penanggulangan tersebut pemerintah daerah membentuk Komisi daerah PP-KIPI yang bertugas melakukan investigasi pada kasus diduga KIPI dimana aktor yang berperan didalamnya antara lain perwakilan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis forensik, farmakolog, vaksinolog, imunolog, dan dinas/instansi terkait. Terbentuknya PP-KIPI ini juga merupakan keputusan dari Gubernur daerah setempat dalam hal ini Provinsi Sumatra Barat.

    7. Peran Kemitraan
    Tertulis dalam peraturan gubernur, pemerintah daerah juga membentuk forum kemitraan peduli imunisasi provinsi, dimana anggota dari forum ini antara lain instansi pemerintah yang terkait kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi agama, organisasi kesejahteraan keluarga, pemuka atau tokoh masyarakat, media massa dan pihak yang terkait dimana aktor-aktor diatas berperan dalam mempersiapkan masyarakat untuk mendukung pelayanan imunisasi, menggali peran tingkat sektor, mengatasi rumor terkait pelaksanaan imunisasi, dan membantu meningkatkan cakupan imunisasi wajib.

    8. Pembinaan dan Pengawasan
    Upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan imunisasi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan. Dalam hal ini aktor aktor yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Puskesmas, dan tim eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan kegiatan imunisasi dibagi menjadi pembinaan secara internal dan eksternal. Pembinaan internal diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan puskesmas. Sedangkan pembinaan eksternal diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau tim yang mempunyai kompetensi dengan menggunakan instrumen yang telah disepakati untuk dilaksanakan dengan metode supervisi supportif.
    Pengawasan kegiatan imunisasi dibagi menjadi dua, pengawasan internal program imunisasi, dan pengawasan eksternal program imunisasi. Pengawasan internal program imunisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Puskesmas, dan tim eksternal yang ditunjuk untuk melakukan dan pengawasan. Pengawasan eksternal program imunisasi diperlukannya partisipasi masyarakat untuk mengisi survei mengenai tanggapan dan umpan balik terhadap program imunisasi yang telah dilakukan.


    Disusun Oleh :
    Rr. Ratna Sari Kusuma Dewi (42160026)
    Anindya Rachma Isnawan (42160030)

    Like

  4. CHINTHIA L. & ANINDITYA CS. January 4, 2018 — 7:50 am

    RINGKASAN AKTOR
    PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
    NOMOR 3 TAHUN 2016
    TENTANG
    PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

    PENYUSUN
    Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan disusun oleh Pemerintah Daerah Karanganyar. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Karanganyar, diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, dan disahkan salinan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

    PELAKSANA
    Pemerintah Daerah Karanganyar, yang berwenang merencanakan penyelenggaraan upaya Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh Masyarakat, mengatur penataan pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengatur penyebaran dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan Daerah, mengeluarkan izin pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengeluarkan izin praktik dan/ atau izin Tenaga Kesehatan, melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Selain itu, Pemerintah Daerah wajib :
    Menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang bermutu, adil, jujur, tidak diskriminatif dan terjangkau.
    Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, holistik, dan berjenjang.
    Menjamin adanya sediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.
    Memfasilitasi ketersediaan Tenaga Kesehatan, Sediaan Farmasi dan perbekalan Kesehatan.
    Melakukan pembinaan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
    Menampung dan menindaklanjuti keluhan Masyarakat atas kerugian akibat penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.
    Pemerintah daerah selain sebagai pelaksana, juga berperan sebagai Pembina. Mekanisme pembinaan tersebut dilaksanakan melalui komunikasi, informasi dan observasi lapangan, serta organisasi profesi dan asosiasi kesehatan.

    Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    Selain Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Upaya Kesehatan Perseorangan melalui pembentukan peraturan daerah, kebijakan ini dilaksanakan secara langsung oleh tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Unit Kesehatan Perorangan wajib memiliki izin memberikan pelayanan dari Pemerintah Daerah, memberikan pelayanan Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan, mentaati ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan Kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, dan melakukan pencatatan/ pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud terdiri dari praktik perseorangan dan praktik institusi:
    Praktik Perseorangan terdiri dari praktik perawat, praktik bidan, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik fisioterapi, dan praktik akupuntur.
    Praktik Institusi terdiri dari klinik dan Rumah Sakit.
    Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertugas memberikan pelayanan pengobatan konvensional, pengobatan tradisional, dan pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin penyelenggaraan dan memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, tidak diskriminatif dan terjangkau dengan mengutamakan kepentingan pasien. Selain itu, wajib memberikan akses luas untuk kebutuhan penelitian/ pengembangan Kesehatan, melakukan pencatatan maupun pelaporan, mengelola dampak penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berperan meningkatkan derajat kesehatan, menerapkan standar mutu yang sudah ditetapkan, aktif dalam program Kesehatan Pemerintah, mengelola sediaan Farmasi dan Bahan Habis Pakai sesuai ketentuan, yang terakhir adalah menanggapi dan menindaklanjuti keluhan/ aduan atas pelayanan Kesehatan.

    Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan
    Fasilitas pelayanan kesehatan juga didukung oleh fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
    Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Institusi, yang terdiri atas laboratorium, farmasi, fisioterapi dan akupuntur, bank darah, dan radiologi.
    Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Mandiri, yang terdiri atas laboratorium klinik, apotek, praktik fisioterapi dan akupuntur, serta unit transfusi darah.
    Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan bertugas membantu menegakkan diagnosis, mendukung terapi, dan memperlancar pelaksanaan pelayanan kesehatan.

    Perseorangan
    Terlaksananya Upaya Kesehatan Perseorangan perlu didukung adanya kesadaran dari perseorangan. Setiap orang memiliki kewajiban:
    Mematuhi tatalaksana pemeriksaan kesehatan.
    Memberikan informasi yang jelas terkait masalah kesehatannya.
    Ikut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    Ikut serta dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan dan masyarakat
    Memberikan imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.

    PENGAWAS
    Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan UKP. Jika terdapat pelanggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka pemerintah daerah berwenang mengambil tindakan administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan sementara kegiatan, pencabutan izin, denda administrasi, dan sanksi adminitrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi kesehatan.

    Disusun oleh :
    Aninditya Cahyarani S. (42160028)
    Chinthia Liliany (42160035)

    Like

  5. Natanael Rhesa S January 4, 2018 — 8:04 am

    Ringkasan aktor kebijakan yang terlibat saat penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Peraturan Gubernur Jawa tengah No. 17 tahun 2016 tentang “Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah”
    (A). Penyusunan kebijakan
    Kebijakan disusun oleh instansi yang terkait dan individu yang behubungan dengan kesehatan ibu dan anak, yaitu :
    (a). Instansi :
    (1). Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam hal ini Gubernur.
    Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Gubernur berperan sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, sebagai pemangku dan pelaksana Gubernur meruapakan wakil dari pemerintah pusat sehingga Gubernur mempunyai hak untuk mengelola daerah pemerintahannya sebaik mungkin dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang dilakukan kepada Pemerintah Pusat dan rakyat. Oleh karena itu Gubernur mempunyai kewenangan untuk menyusun suatu kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dalam lingkup pemerintahannya sehingga kehidupan masyarakat dapat semakin baik. Gubernur berperan dalam proses penyusunan hingga penetapan kebijakan.

    (2). Perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah.
    Sekretaris daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu kepala daerah pada proses penyusunan kebijakan.

    (3). Dinas Daerah (Dinas Kesehatan).
    Dinas daerah khususnya Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu kepala daerah mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Termasuk tugas dari Dinas Kesehatan adalah membantu merumuskan kebijakan dibidang kesehatan.

    (4).Lembaga Teknis Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan lembaga teknis daerah yang bekerja dalam bidang penelitian serta perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

    (5). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
    DPRD memiliki tiga fungsi salah satunya yaitu fungsi legislatif. Fungsi lengislatif berkaitan dengan pembentukan peraturan atau kebijakan daerah. Dalam hal ini DPRD membantu kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah untuk menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat

    (6). Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah (Semarang).
    Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. (melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang). Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang dudah ditetapkan.

    (7). Organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan kelompok. kepentingan yang berhubungan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak.

    (b). Individu : Dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta bidan.

    (B). Pelaksanaan kebijakan.
    Kebijakan dilaksanakan oleh :
    (1). Pemerintah Daerah Kota atau Pemerintah Kabupaten. Dimana yang bertanggung jawab adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

    (2).Petugas kesehatan yang ada pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED). Pelayananan ini ada untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan obstetri dan bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.

    (3).Petugas kesehatan pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). PONEK adalah kegiatan PONED , di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat

    (4).Petugas kesehatan pada setiap Puskesmas dan Puskesmas keliling yang ada pada wilayah Provinsi Jawa Tengah

    (5). Petugas kesehatan pada Poliklinik Kesehatan Desa.

    (6). Petugas kesehatan pada Posyandu.

    (7). Dokter umum, dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta dokter spesialis anak.

    (8). Seluruh pemangku kepentingan meliputi : instansi yang berkaitan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang berhubungan dalam upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak.

    (C). Pengawasan kebijakan.
    Untuk mewujudkan kebijakan tentang “Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah” diperlukan pengawasan oleh (1).Gubernur. Secara Teknik operasional pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh (2). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan Ibu dan Anak, meliputi :

    – Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak:
    * mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan;
    *melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan Daerah;
    *setiap fasilititas pelayanan kesehatan memberikan laporan secara berjenjang.

    – Peningkatan peran serta masyarakat:
    * pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan ibu dan anak
    * keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak.

    Natanael Rhesa S / 42160025
    Andyta Kartikawati / 42160034

    Like

  6. Annisa C. Tohas January 4, 2018 — 8:11 am

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KANTONG KESELAMATAN IBU DAN BAYI

    PENYUSUN
    Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi ini disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Daerah yang dimaksud terdiri dari Bupati Luwu Utara dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara yang terkait. Dalam hal ini Bupati Luwu Utara adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait peraturan daerah, dan perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan
    DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

    PELAKSANA
    Aktor – aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi adalah

    Ibu Hamil
    Ibu hamil merupakan subyek utama dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi ini. Dimana ibu hamil diharapkan turut berperan aktif, sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan diri dan janin yang diakandungnya.

    Masyarakat
    Masyarakat yang dimaksud adalah penduduk kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini masyarakat berperan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi. Disini masyarakat dianjurkan untuk membantu dalam hal sarana transportasi, penggalangan dana melalui tabungan bersalin dan dana sosial bersalin, dan penyediaan calon pendonor darah.

    Perangkat daerah
    Perangkat daerah yang dimaksudkan dalam pelaksanaan program kantong keselamatan meliputi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ lurah. Peran pemerintah kecamatan antara lain mendukung pelaksanaan, melakukan pembinaan kepada kepala desa dan lurah, dan melaksanaan koordinasi kepada UPTD Puskesmas terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara berkala. Untuk tugas dan peran dari pemerintah desa/ lurah adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantong keselamatan ibu dan bayi, koordinasi dan kerjasama pelaksaan kegiatan dengan bidan desa, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan kemitraan bidan desa dan dukun.
    Petugas fasilitas pelayanan kesehatan
    Petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat meliputi organisasi profesi kesehatan dan UPTD Puskesmas. Organisasi profesi kesehatan yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah terutama bidan desa. Bidan desa berperan langsung dalam pelaksanaan program kantong keselamatan ibu dan bayi, karena pengambilan data seluruh ibu hamil di daerah Lawu Utara diambil langsung dan di kelompokkan oleh bidan desa tersebut.

    Dinas Kesehatan
    Peran dinas kesehatan dalam pelaksanaan program kantong keselamatan ibu dan bayi meliputi meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan cara melakukan pelatihan dan mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan tenaga kesehatan, selain itu dinas kesehatan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan dilaksanakannya program ini melalui media cetak maupun elektronik. Dinas kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong dan menggerakan masyarakat terutama ibu hamil agar berperan aktif dalam pencatatan ini.

    PENCATATAN DAN PELAPORAN
    Dalam pelaksanaan kegiatan kantong keselamatan untuk ibu hamil dan bayi ini harus dilakukan pencatatan dan pelaporan yang berkala yaitu setiap bulan. Tujuannya adalah memperoleh data ibu hamil yang beresiko tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada pencatatan dan pelaporan ini dilakukan oleh bidan desa. Sistem pelaporan dan pencatatan ini bersifat hierarki, yaitu dimulai dari pencatatan oleh bidan desa yang dilaporkan kepada koordinator bidan puskesmas yang selanjutnya akan dilaporkan kepada dinas kesehatan.

    PENGAWAS
    Dalam melaksanakan peraturan daerah ini dibutuhkan pengawasan untuk memonitoring apakah peraturan yang dibuat sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas masing – masing pihak yang terkait. Adapun pihak yang terlibat dalam pengawasan ini adalah Bupati Luwu Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dinas kesehatan dan masyarakat Luwu Utara. Dalam hal ini bupati, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan bertugas dalam pengawasan dan manajemen mutu terkait kinerja petugas kesehatan, sedangkan masyarakat sendiri berperan untuk pengawasan kemitraan bidan dan dukun.

    Disusun Oleh :
    Yemima Chrisella (41260029)
    Annisa Cintyaning (41260031)

    Like

  7. Annisa C. Tohas January 4, 2018 — 8:14 am

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KANTONG KESELAMATAN IBU DAN BAYI

    PENYUSUN
    Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi ini disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Daerah yang dimaksud terdiri dari Bupati Luwu Utara dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara yang terkait. Dalam hal ini Bupati Luwu Utara adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait peraturan daerah, dan perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan
    DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    PELAKSANA
    Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi adalah
    Ibu Hamil
    Ibu hamil merupakan subyek utama dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi ini. Dimana ibu hamil diharapkan turut berperan aktif, sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan diri dan janin yang diakandungnya.
    Masyarakat
    Masyarakat yang dimaksud adalah penduduk kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini masyarakat berperan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi. Disini masyarakat dianjurkan untuk membantu dalam hal sarana transportasi, penggalangan dana melalui tabungan bersalin dan dana social bersalin, dan penyediaan calon pendonor darah.
    Perangkat daerah
    Perangkat daerah yang dimaksudkan dalam pelaksanaan program kantong keselamatan meliputi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/ lurah. Peran pemerintah kecamatan antara lain mendukung pelaksanaan, melakukan pembinaan kepada kepala desa dan lurah, dan melaksanaan koordinasi kepada UPTD Puskesmas terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara berkala. Untuk tugas dan peran dari pemerintah desa/ lurah adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantong keselamatan ibu dan bayi, koordinasi dan kerjasama pelaksaan kegiatan dengan bidan desa, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan kemitraan bidan desa dan dukun.
    Petugas fasilitas pelayanan kesehatan
    Petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat meliputi organisasi profesi kesehatan dan UPTD Puskesmas. Organisasi profesi kesehatan yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah terutama bidan desa. Bidan desa berperan langsung dalam pelaksanaan program kantong keselamatan ibu dan bayi, karena pengambilan data seluruh ibu hamil di daerah Lawu Utara diambil langsung dan di kelompokkan oleh bidan desa tersebut.
    Dinas Kesehatan
    Peran dinas kesehatan dalam pelaksanaan program kantong keselamatan ibu dan bayi meliputi meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan cara melakukan pelatihan dan mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan tenaga kesehatan, selain itu dinas kesehatan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan dilaksanakannya program ini melalui media cetak maupun elektronik. Dinas kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong dan menggerakan masyarakat terutama ibu hamil agar berperan aktif dalam pencatatan ini.
    PENCATATAN DAN PELAPORAN
    Dalam pelaksanaan kegiatan kantong keselamatan untuk ibu hamil dan bayi ini harus dilakukan pencatatan dan pelaporan yang berkala yaitu setiap bulan. Tujuannya adalah memperoleh data ibu hamil yang beresiko tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada pencatatan dan pelaporan ini dilakukan oleh bidan desa. Sistem pelaporan dan pencatatan ini bersifat hierarki, yaitu dimulai dari pencatatan oleh bidan desa yang dilaporkan kepada koordinator bidan puskesmas yang selanjutnya akan dilaporkan kepada dinas kesehatan.
    PENGAWAS
    Dalam melaksanakan peraturan daerah ini dibutuhkan pengawasan untuk memonitoring apakah peraturan yang dibuat sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas masing – masing pihak yang terkait. Adapun pihak yang terlibat dalam pengawasan ini adalah Bupati Luwu Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dinas kesehatan dan masyarakat Luwu Utara. Dalam hal ini bupati, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan bertugas dalam pengawasan dan manajemen mutu terkait kinerja petugas kesehatan, sedangkan masyarakat sendiri berperan untuk pengawasan kemitraan bidan dan dukun.

    Disusun Oleh :
    Yemima Chrisella (41260029)
    Annisa Cintyaning (41260031)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close