Gizi dan Penyakit Kronis

Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang lengkap serta bukan sekedar tiadanya penyakit atau kelemahan fisik dan mental. Gizi penting untuk mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial; serta untuk mencegah penyakit. Meskipun gizi dapat mempengaruhi kerentanan kita terhadap penyakit akut (terutama pada kasus keracunan makanan), pilihan makanan kita lebih mempengaruhi risiko kita untuk terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau kanker. Diet, pilihan gaya hidup, dan genetik berinteraksi dalam menyusun profil risiko terhadap suatu penyakit.

nutrigenomik terkini

Diet mempengaruhi ekspresi gen, yaitu proses ketika protein dibuat berdasarkan instruksi pada DNA. Komponen-komponen pada diet dapat meningkatkan atau menghambat ekspresi gen, sehingga meningkatkan atau menurunkan sintesis protein. Contohnya, status folat berinteraksi dengan suatu mutasi genetik yang mempengaruhi produksi suatu enzim yang membantu konversi homosistein menjadi metionin. Orang yang memiliki mutasi DNA tersebut akan memiliki aktivitas enzim yang rendah, sehingga kadar homosisteinnya akan meningkat. Ketika asupan folatnya rendah, risiko untuk terjadinya penyakit jantung pada orang tersebut akan sangat meningkat. Kini peneliti sedang meneliti bagaimana hubungan status folat dan mutasi genetik tersebut terhadap risiko kanker.

Baca juga: Panduan Translate Jurnal Ilmiah Berbahasa Inggris

Genomik nutrisional adalah cabang ilmu genetika yang berfokus pada pengaruh komponen makanan terhadap ekspresi gen dan perlindungan genom, kini masih dalam perintisan. Nutrigenomik merupakan titik temu antara kesehatan, diet, dan genetika. Penelitian nutrigenomik akan meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana gizi mempengaruhi fungsi normal tubuh serta perkembangan dan pencegahan penyakit yang terkait pola makan.

dukung dokteryoseph.com

Sumber:

Ross, Don. “Diet and Health.” In Nutrition. Sixth Edition, by Paul Insel, Don Ross, Kimberley McMahon and Melissa Bernstein, 608-649. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2017.

6 thoughts on “Gizi dan Penyakit Kronis

  1. MARIA ANASTHASYA TANGKILISAN May 12, 2018 — 8:05 pm

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN BAGI LANJUT USIA

    TAHAP PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah Lanjut Usia serta kompleksitas permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensif. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab atas terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat peraturan terkait pelayanan bagi lanjut usia. Pelayanan bagi Lanjut Usia dimaksudkan untuk mengatur tugas dan tanggung jawab antar Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Keluarga, dalam memberi Pelayanan bagi Lanjut Usia yang dilaksanakan secara sistematis sehingga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia dapat diwujudkan secara optimal.
    Jenis pelayanan bagi Lanjut Usia yang dimaksud, yakni sebagai berikut :
    a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
    b. Pelayanan Kesehatan
    c. Pelayanan Kesempatan Kerja
    d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
    e. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Pengunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum
    f. Pelayanan Sosial
    Kesimpulan:
    Penyusunan dari kebijakan ini disusun oleh Pemerintah daerah Bangka Belitung yakni Gubernur berdasarkan pada UU terkait, maka sistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”
    TAHAP PELAKSANAAN
    a. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritualitas
    Penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara proporsional oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan peran serta masyarakat baik secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan, dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, dunia usaha dan perguruan tinggi juga dapat berperan serta melalui penyediaan dana dan sumber daya lainnya.
    b. Pelayanan Kesehatan
    Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia dilaksanakan oleh semua Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan cara melakukan upaya promotif maupun preventif, upaya kuratif dan juga rehabilitatif, serta pemberian keringanan biaya bagi Lanjut Usia dari keluarga miskin atau tidak mampu. Pemberian kemudahan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lanjut Usia di fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki. Pembinaan kesehatan di masyarakat dapat melalui Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lanjut Usia).
    c. Pelayanan Kesempatan Kerja
    Pelayanan kesempatan kerja dilakukan secara proporsional oleh SKPD melalui upaya sector formal dan non formal secara perorangan, kelompok/organisasi atau lembaga pemerintah daerah serta masyarakat bagi Lanjut Usia Potensial. Untuk menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial dapat melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha teknologi dan pemasaran. Selain itu, Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dapat memberikan bantuan permodalan uang yang bersifat tidak mengikat kepada Lanjut Usia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
    d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
    Pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat melalui pendidikan non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.
    e. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Pengunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum
    • Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, meliputi : pemberian Kartu Tanda Penduduk; pemberian kemudahan pelayanan kesehatan; pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
    • Kemudahan dalam pemberian pelayanan dan keringanan biaya, meliputi : pelayanan sarana angkutan umum, pembayaran pajak, memasuki lokasi wisata.
    • Kemudahan dalam melakukan perjalanan, meliputi : penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi, penyediaan indormasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
    • Penyediaan fasilitas rekreasi, meliputi : tempat duduk khusus di tempat rekreasi, loket khusus, kamar mandi, dan toilet khusus lanjut usia.
    • Kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, yakni menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk fisik (meliputi penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum, serta sarana dan prasarana lainnya) dan non fisik (meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus).
    f. Pelayanan Sosial
    • Pelayanan dalam panti
    Diberikan kepada lanjut usia yang tidak memiliki keluarga dan terlantar, dan juga lanjut usia yang memiliki keluarga dengan mendapatkan persetujuan anggota keluarga.
    • Pelayanan luar panti
    Diberikan kepada lanjut usia yang berada dalam keluarga atau keluarga pengganti, meliputi pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial), pelayanan harian lanjut usia (berupa pengisian waktu luang dengan olahraga, bimbingan mental, keterampilan, dan kesenian), dan penguatan usaha ekonomi produktif (berupa pemberian bantuan uang tunai atau barang dengan proses pendampingan oleh petugas pendamping berupa bimbingan sosial, mental, dan keterampilan).
    • Perlindungan sosial
    Diberikan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial melalui asistensi sosial (untuk lanjut usia terlantar yang memerlukan pendampingan asistensi), kedaruratan (bagi lanjut usia dalam situasi darurat seperti situasi bencana alam dan bencana sosial, serta yang mengalami perlakuan yang salah), aksesibilitas, pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.
    Kesimpulan:
    Dalam proses pelaksanaan akan peraturan daerah ini pemerintah berperan besar dalam tugasnya. Pemerintah dibantu oleh Lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah sendiri dalam melaksanakan peraturan daerah tersebur. Sehingga sistem penyusunan ini temasuk dalam “TOP DOWN”

    TAHAP PENGAWASAN
    Tahap pengawasan dari peraturan daerah ini dilakukan oleh pemerintah provinsi bangka Belitung, dalam pelaksanaan pengawasannya agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi maka pemerintah provinsi membentuk komisi daerah lanjut usia yang ditetapkan oleh gubernur. Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Harian Lanjut Usia selain itu pemerintah Kabupaten/Kota, Anggota Keluarga dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan Pelayanan Harian Lanjut usia.
    Badan lain yang dibentuk oleh pemerintah dalam membantu pengawasannya adalah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian selain lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dalam pengawasannya pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk dapat mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Dalam proses pengawasannya pemerintah menetapkan sangsi dan juga penghargaan.

    Kesimpulan:
    Penyusunan kebijakan ini diawasi oleh gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam provinsi Bangka Belitung, serta melibatkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk pemerintah, masyarakat dan juga Lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat sendiri. Dalam bentuk kerja pemerintah dalam tahap pengawasan ini maka pemerintah juga memberikan sangsi dan penghargaan. Maka sistem pengawasan ini adalah “TOP-DOWN”.

    Kelompok:
    Maria Anasthasya Tangkilisan 42160059
    Meilianawati Limmawan 42160060

    Like

  2. Jessica Natasya Tanjung May 14, 2018 — 3:39 pm

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
    PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2017
    TAHAP PENYUSUNAN
    Peraturan ini dibuat dengan melihat tingginya jumlah penduduk labsia yang dapat berdampak pada berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Lanjut Usia (lansia) seperti aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Jumlah lansia yang terlantar di Indonesia sebesar 2,7 juta (15%) dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 di Kabupaten Gorontalo, terdata jumlah lansia sejumlah 14.825 orang, dapatdirinci berdasarkan jenis kelamin menjadi 7.108 laki-laki dan 7.717 perempuan.
    Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi lanjut usia agar mengisi waktu dan menikmati sisa hidup yang wajar, dipandang perlu melaksanakan program yang berkenaan dengan pemberdayaan lansia di Kabupaten Gorontalo.
    Program pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lansia sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan sosialnya. Program ini akan dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial berupa barang atau bahan makan pokok kepada lansia berdasarkan kebutuhan yang mereka ajukan serta kriteria yang ditetapkan. Selain itu, pemberian bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan berusaha lansia miskin agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan hidup lansia.
    Kesimpulan : kebijakan ini disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang kemudian disetujui oleh Bupati Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada UU No. 13 th 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maka system penyusunan kebijakan ini adalah TOP-DOWN
    TAHAP PELAKSANAAN
    Penerima bantuan dari kebijakan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu :
    Lanjut usia calon penerima berusia 60 tahun ke atas
    Berasal dari keluarga miskin
    Tidak memiliki kerabat atau sanak keluarga yang tergolong keluarga mampu
    Sasaran penerima termasuk dalam basis data
    Tahapan ini terbagi menjadi :
    Tahap Verivikasi dan Penetapan Calon Penerima
    Verivikasi akan dilakukan oleh DinSos Kabupaten Gorontalo yang kemudian akan dituliskan dalam format yang telah disediakan. Hasil kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penerima Bantuan yang telah disetujui oleh aparat Kelurahan/Desa.
    Tahap Pengadaan Bantuan
    Jenis bantuan yang diberikan dapat berupa barang yang diberikan berdasarkan proposal yang telah diajukan sebelumnya.igunakan sebagai dasar pengadaan barang. Pemberian barang akan mengacu pada ketentuan yang mengatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 54 th 2010 serta plafon anggaran.
    Tahap Penyaluran Bantuan
    Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang diserahkan langsung kepada penerima bantuan. Apabila terdapat lansia yang telah meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat digantikan oleh penerima lain yang namanya juga tercantum dalam BDT dengan persetujuan aparat Kelurahan/Desa. Tetapi, jika tidak terdapat calon penerima lain yang menggantikan berdasarkan BDT, maka dapat dipilih calon lain diluar BDT dengan tetap memperhatikan kriteria lansia penerima.
    Kesimpulan : dalam melaksanakan program ini, Pemerintah Daerah akan dibantu oleh instansi lain, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. System pelaksanaan ini termasuk dalam TOP-DOWN.
    TAHAP PENGAWASAN
    Tahap ini akan dilakukan oleh intansi yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Pengawasan akan dilakukan dalam waktu 1 minggu setelah bantuan diserahkan kepada lansia yang menerima. Kemudian, tim yang melakukan pengawasan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
    Kesimpulan :
    Penyusunan keseluruhan kebijakan ini diawasi oleh Bupati Kabupaten gorontalo melalui laporan secara tertulis oleh tim yang telah dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Maka system pengawasan ini adalah TOP-DOWN.

    Kelompok :
    Jessica Natasya Tanjung 42160057
    Iratiara M. Panjaitan 42160058

    Like

  3. RINGKASAN PROSES PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

    TAHAP PENYUSUNAN
    Kebijakan ini disusun oleh Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu, dengan mempertimbangkan bahwa lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, sistem perlindungan dan pelayanan terhadap lanjut usia dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan pengembangan. Pertimbangan lainnya yang menjadi alasan penyusunan kebijakan ini yaitu kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejateraan lanjut usia menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan masyarakat perlu diatur dengan peraturan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kota Bengkulu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia.
    Kebijakan ini disusun dengan tujuan memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif serta mencapai kemandirian.

    TAHAP PELAKSANAAN
    Kebijakan ini dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Kebijakan ini dilaksanakan dalam bentuk:
    Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, berupa: bimbingan rohani
    Pelayanan kesehatan, berupa: penyuluhan, upaya penyembuhan, rehabilitasi, dan Pos Pelayanan Terpadu Lansia dan Puskesmas santun lansia
    Pelayanan kesempatan kerja
    Pelayanan pendidikan dan pelatihan: baik formal maupun non formal
    Pelayanan untuk mendapat kemudahan dalam pengurusan administrasi pemerintahan dan penggunaan fasilitas umum, berupa: alat bantu lansia di tempat umum, dll
    Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
    Bantuan sosial
    Perlindungan sosial
    Di kelurahan dibentuk lembaga Karang Wedha yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Selain itu, untuk menampung lansia yang terlantar Pemerintah Kota membentuk Panti Wredha.

    TAHAP PENGAWASAN
    Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Pengawasan pelaksanaan pemerintahan dapat bersifat wajib, pilihan, dan berdasarkan tugas pembantuan. Pengawasan pelaksanaan pemerintahan meliputi pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah dan pejabat pengawas pemerintah. Aparat pengawas intern pemerintah meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pejabat pengawas pemerintahan ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma, diantaranya:
    a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan
    b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
    c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat
    d. Mendidik dan dinamis.
    Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sanksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
    a. Penataan kembali suatu daerah otonom
    b. Pembatalan pengangkatan pejabat
    c. Penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah
    d. Administratif, dan/ atau
    e. Finansial.
    Sanksi diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    KESIMPULAN
    Tahap penyusunan tergolong top down
    Tahap pelaksanaan tergolong top down
    Tahap pengawasan tergolong top down

    Kelompok:
    Veronika Devi Irawan (42160049)
    Silvia Dewi (42160050)

    Like

  4. RADHA GOVINDA PADMA May 14, 2018 — 11:10 pm

    RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

    1. TAHAP PENYUSUNAN
    Kebijakan ini dibuat dengan melihat adanya kendala yaitu masih banyaknya masyarakat kalimantan selatan yang menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan dan tuna sosial. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2014, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah kalimantan selatan membuat peraturan terkait penyelenggara kesejahteraan soial dengan mengacu pada pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa undang-undang lainnya seperti UU Nomor 13 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan lanjut Usia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatnan pelayananan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penyusunan kebijakan penyelenggaran kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daaerah secara berjenjang.
    Adapun penyusunan kebijakan meliputi penentuan sasaran yakni perorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat, yang mana diprioritaskan pada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Adapun ruang lingkup meliputi kebijakan, progam dan kegiatan sesuai kewenangan pemerintah daerah di bidang sosial. Sedangkan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi wewenang dan tanggung jawab, penyelenggara kesejahteraan sosial, sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program kesejahteraan meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial an penanganan bencana. Dalam rangka melaksanakan wewenang, pemerintah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran dalam APBD, menyusun rencana dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memfasilitasi partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    Simpulan : Penyusunan kebijakan ini disusun oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan berdasarkan UU sehingga sistem penyusunan ini adalah “TOP-DOWN”.

    2. PELAKSANAAN
    Dalam hal ini pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diharapkan dapat menjadi suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk upaya pelayanan sosial yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Adapun asas yang mendasari pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntablitas, pasrtisipasi, professional, dan berkelanjutan.
    Sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah dapat melaksanakan upaya yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif serta usaha pendukung dan penunjang. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan dengan memprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan serta memenuhi kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam kebijakan ini, kesejahteraan sosial para lanjut usia yang merupakan kelompok yang rentan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana juga rentan mengalami kondisi khusus yakni lanjut usia terlantar dan memiliki kecacatan turut andil menjadi kelompok yang diprioritaskan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani , maupun sosial sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

    Dalam upaya pemberdayaan sosial, dilakukan usaha pengumpulan sumber dana dan pembiayaan yang keseluruhannya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diderah. Dalam upaya rehabilitasi sosial kegiatan dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan pelaksanaan secara persuasif, motivatif dan koersif terhadap keluarga, masyarakat dan/atau panti sosial. Adapun bentuk kegiatan rehabilitasi sosial meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, kewirausahaan, bimbingan mental,fisik dan spiritual, pelayanan aksesibilitas serta bantuan dan asistensi sosial. Dalam upaya perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang/barang kepada anggota/kelompok masyarakat yang rentan mengalami resiko sosial, upaya advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak serta upaya bantuan hukum yakni dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
    Agar upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan baik maka pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat kesejahteraan sosial,rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Selain itu pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah derah lain untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat memegang peranan penting dalam keberlanjutan upaya ini sehingga pemerintah daerah dapat mengkoordnasikan dengan seluruh elemen masyarakat mulai dari perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial serta lembaga kesejahteraan sosial asing.
    Simpulan: Pelaksanaan kebijakan ini menggunakan sistem “TOP-DOWN” dikarenakan pemerintah daerah memegang peranan yang dominan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

    3. PENGAWASAN
    Pembinaan penyelenggaraan keejahteraan sosial di daerah dilakukan oleh gubernur. Pembinaan oleh gubernur dilakukan dalam bentuk penetapan pedoman dan standar, pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi,dan konsultasi, penelitian, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi.
    Pada penetapan pedoman standar disusun oleh dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Pada pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi,dan konsultasi dilaksanakan oleh dinas yang ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Kegiatan penelitian, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya yang dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial. Koordinasi dilaksanakan oleh dinas yang dilakukan dalam lingkup kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
    Simpulan: Pelaksanaan kebijakan dibina oeh gubernur dan diawasi oleh pemerintah daerah serta dilaksanakan oleh dinas. Sehingga sistem pengawasan ini adalah “TOP-DOWN”.

    Kelompok:
    ANGELA ROSALIA METE (42160053)
    RADHA GOVINDA PADMA (42160054)

    Like

  5. Maria Chrisna Indrasari May 15, 2018 — 1:49 pm

    RINGKASAN PROSES PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAERAH

    A. Proses Penyusunan
    Proses penyusunan peraturan bagian sediaan farmasi didasarkan pada upaya pemerintah didalam menjamin peningkatan derajat kesehatan setinggi – tingginya pada masyarakat. Upaya pengaturan sediaan farmasi diharapkan dapat memadukan upaya kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilititatif. Adanya pengaturan administratif dalam layanan ketersediaan obat, pemberian obat, izin edar obat, dan monitoring kegiatan farmasi diharapakan menjadi sarana pemerintah daerah untuk dapat melihat kondisi realistis kemampuan daerah yang spesifik dibidang farmasi. Pemerintah dapat pula melihat keterkaitan kemampuan daerah dengan iklim sosial budaya, tata kelola efektif dan produktif dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggung jawab di dalam terselenggaranya layanan kesehatan, terutama layanan farmasi. Dengan adanya dasar ini, maka Dewan Perwaiklan Rakyat Daerah dan Walikota Batam bersama – sama memutusukan PERDA Kota Batam Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah yang didalamnya diatur juga tentang sediaan farmasi. Peraturan daerah ini juga dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di bidang kesehatan.
    Sasaran dalam kebijakan ini adalah subjek pelayanan kefarmasian, yaitu siapa saja yang melaksanakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sasaran lainnya adalah siapa saja yang melakukan usaha membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, piis, cairan obat luar dan rajangan yang disebut Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Kebijakan ini juga mengatur peran pemerintah daerah di dalam proses penyediaan obat, pengawasan dan pembinaan UMOT.
    Kesimpulan : Peraturan daerah ini disusun guna meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tigginya dalam rangka penyelenggaraan sediaan farmasi di wilayah kota Batam. Peraturan ini disusun oleh pemerintah daerah kota Batam bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota batam yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di bidang kesehatan khususnya siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelayanan farmasi, sehingga sistem penyusunan ini termasuk dalam “TOP DOWN”
    B. Proses Pelaksanaan
    Di dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin adanya ketersediaan sediaan farmasi terutama obat untuk program kesehatan, obat bagi masyarakat di daerah bencana dan obat esensial. Pemerintah daerah memastikan bahwa perencanaan pengadaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dilaksanakan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
    Setelah menjamin ketersediaan farmasi yang memadahai, pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanan program kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan berdasarkan standar terapi, formularium, standar pengelolaan, standar fasilitas, dan standar tenaga yang mengutamakan pemberian obat secara rasional berdasarkan bukti ilmiah terbaik, prinsip tepat biaya dan tepat manfaat. Upaya pengawasan dan penyaringan juga ditujukan kepada UMOT, dimana Walikota dan Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang khusus untuk memberikan izin UMOT. Setiap pelaku UMOT juga diberikan pembinaan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.
    Kesimpulan : Dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini pemerintah daerah memililiki kewajiban untuk menjamin ketersediaan farmasi bagi masyarakat kota Batam. Pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dan formularium obat secara rasioanal. Pengawasannya dan penyaringan pelayanan farmasi dilakukan oleh walikota dan pejabat yang ditunjuk serta dibina oleh dinas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sistem pelaksanaan ini termasuk dalam “TOP DOWN”
    C. Proses Pengawasan
    Dalam peraturan daerah ini ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerah dalam upaya penyelengaraan kesehatan daerah. Di dalam peraturan ini ditetapkan juga terkait pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, usaha mikro obat tradisional, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Pembinaan serta pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk memastikan kesesuaian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatannya. Pembinaan dan pengawasan pada sediaan farmasi usaha mikro obat tradisional, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong dilakukan oleh dinas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – perundangan.
    Kesimpulan : Dalam peraturan daerah ini, upaya pembinaan dan pengawasan diselenggrakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang. Pada tahap awal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan, sehingga sistem pengawasan ini termasuk dalam “TOP DOWN”.

    Anggota Kelompok:
    Pindo Galih Prakoso ( 42160055)
    Maria Chrisna Indrasari ( 42160056)

    Like

  6. RINGKASAN PROSES KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

    TAHAP PENYUSUNAN

    Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
    Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/ atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam kebijakan ini, salah satu sasaran penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial adalah lanjut usia terlantar. Yang dimaksud dengan lanjut usia terlantar adalah seorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
    Penanganan dan pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh daerah, dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan yang dilakukan oleh SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan, penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangan, meliputi penyusunan pedoman umum, teknis dan operasional, mendorong peran masyarakat dan dunia usaha, mendorong disusunnya peraturan daerah, penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran, penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS lintas Kabupaten/ Kota, pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kestiakawanan sosial, serta dilakukan pelaporan.
    Pada tahap penyusunan ini menggunakan pendekatan “top-down” karena berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga bersifat command and control dengan adanya kejelasan perintah dari atasan (Kementrian Sosial) ke bawahan (Dinsos, organisasi sosial, atau lembaga lainnya di masyarakat) untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder mitra kerja Dinas Sosial dalam memantapkan pelaksanaan program penanganan dan pemberdayaan PMKS.

    TAHAP PELAKSANAAN

    Penanganan dan pemberdayaan PMKS dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, penerapan standar pelayanan minimum, penyediaan dan/ atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana PMKS, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial, memfasilitasi partisipasi masyarakat, pengkajian teknis dan evaluasi. Bentuk penanganan dan pemberdayaan PMKS, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, juga pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, Sumber daya penanganan dan pemberdayaan PMKS, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, dan sumber potensi lainnya. Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan, yang dilakukan dengan pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, pihak luar negeri, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial lain, juga peran serta masyaraat.
    Pada tahap pelaksanaan ini menggunakan pendekatan “top-down” karena fokus kebijakan adalah untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran, di imana program Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi penekanannya untuk memberdayakan PMKS dengan cara mengembangkan panti jompo yang kemudiaan dilanjutkan oleh masing-masing SKPD.

    TAHAP PENGAWASAN

    Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka menjamin ketertiban sosial melalui pembentukan tim terpadu yang terdiri dari dinas/instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan dengan langkah-langkah meliputi peringatan awal, penjangkauan, assesmen, pembinaan sosial dan tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan. Selain itu, diatur larangan yakni setiap orang dilarang mengemis, mengamen, menggelandang, atau kegiatan lain ditempat umum, memberikan sejumlah uang kepada orang/kelompok yang mengemis, mengamen, dsb, serta memfasilitasi, mengeksploitasi, atau menyuruh orang lanjut usia untuk mengemis, mengamen dan dsb. Pelanggaran dikenakan sanksi berupa peringatan, pemberhentiaan kegiatan, sanksi pidana dan denda.
    Pada tahap pengawasan ini menggunakan pendekatan “top-down” karena bersifat command and control. Pengawasan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas melalui pembentukan tim terpadu yang terdiri dari dinas/instansi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin ketertiban sosial yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

    Anggota Kelompok:
    Meilina (42160051)
    Devin Elsya (42160052)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close