Bahaya Fruktosa (Gula Buah)

Fruktosa berlebihan merupakan salah satu penyebab utama resistensi insulin dan sindrom metabolik, serta mengganggu fungsi jaringan dan organ. Fruktosa terutama diserap ke dalam sirkulasi sistemik oleh transporter glukosa 2 (GLUT2) dan GLUT5, dan dimetabolisme di hati untuk menghasilkan glukosa, laktat, trigliserida (TG), asam lemak bebas (FFA), asam urat (UA) dan methylglyoxal (MG). Selain itu, juga terjadi penyerapan dan metabolisme ekstrahepatik. Kadat tinggi dari metabolit ini adalah faktor berbahaya secara langsung. Selama metabolisme fruktosa, terjadi pemakaian ATP dan menginduksi stres oksidatif dan respon inflamasi, mengganggu fungsi jaringan dan organ lokal dan organ untuk memproduksi lebih banyak sitokin penyebab inflamasi, adiponektin, leptin dan endotoksin, yang bertindak sebagai faktor berbahaya secara tidak langsung. Fruktosa dan metabolitnya secara langsung dan/atau tidak langsung menyebabkan stres oksidatif, peradangan kronis, disfungsi endotel, autophagy dan peningkatan permeabilitas usus, dan kemudian memperburuk sindrom metabolik dengan disfungsi jaringan dan organ. [1]

Baca juga: Gizi Lansia

Peningkatan kejadian sindrom metabolik di seluruh dunia berkorelasi dengan peningkatan asupan fruktosa total dalam bentuk sirup jagung tinggi-fruktosa, minuman dan gula. Peningkatan asupan fruktosa pada tikus telah menunjukkan berbagai aspek sindrom metabolik melalui terjadinya hipertensi, resistensi insulin dan hiperlipidemia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan fruktosa yang meningkat merangsang penyerapan garam di usus kecil dan tubulus ginjal, mengakibatkan keadaan terlalu banyak garam dalam darah sehingga menyebabkan hipertensi. [2]

bahaya gula buah

Fruktosa banyak ditemukan pada makanan alami, termasuk buah-buahan, sayuran dan madu, dan menjadi salah satu bahan aditif makanan komersial. Konsumsi berlebihan fruktosa merupakan faktor risiko epidemi sindrom metabolik (MetS), dengan disfungsi pada banyak jaringan dan organ tubuh termasuk hati, adiposa, pankreas, otot rangka, ginjal, jantung, otak dan usus. Metabolit utama dari fruktolisis diproduksi di hati dan disekresikan ke dalam sirkulasi, yang secara langsung mempengaruhi fungsi jaringan dan organ; antara lain asam lemak bebas (FFA), asam urat (UA) dan laktat memiliki peran sentral dalam memicu resistensi insulin pada jaringan dan organ lokal dan sistemik, serta menyebabkan produksi berlebihan radikal bebas (ROS). Kondisi disfungsi ini menyebabkan sekresi faktor berbahaya secara tidak langsung, seperti sitokin pro-inflamasi, adiponektin, leptin dan endotoksin. Faktor-faktor berbahaya ini menimbulkan respons inflamasi, akumulasi lipid, dan disfungsi endotel pada jaringan dan organ lokal, selain gangguan nafsu makan untuk asupan makanan, yang selanjutnya memperparah beban metabolik fruktosa. Efek berbahaya dari konsumsi fruktosa berlebihan ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap kelebihan asupan fruktosa dalam pola makan sehari-hari kita. [1]

dukung dokteryoseph.com

Referensi:

[1] Zhang D-M, Jiao R-Q, Kong L-D. High Dietary Fructose: Direct or Indirect Dangerous Factors Disturbing Tissue and Organ Functions. Nutrients. 2017;9(4):335. doi:10.3390/nu9040335.

[2] Soleimani, M. (2011), Dietary fructose, salt absorption and hypertension in metabolic syndrome: towards a new paradigm. Acta Physiologica, 201: 55–62. doi:10.1111/j.1748-1716.2010.02167.x

4 thoughts on “Bahaya Fruktosa (Gula Buah)

  1. KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN GIZI BURUK 2016-2018

    1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
    2. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah
    3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Perbaikan Status Gizi Masyarakat melalui Satuan Tugas Desa di Kabupaten Banjar
    4. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan & Pencegahan Gizi Buruk
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
    6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Riau Tahun 2017-2019
    7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Bali
    8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
    9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Katingan Tahun 2017-2023.
    10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 tahun 2018 Tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Katingan
    11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tolitoli Tahun 2015-2019
    12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 152 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019
    13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberian Asi Eksklusif
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tapin
    17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
    18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
    19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman dan Halal
    20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bulukumba
    21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    23. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Digoel
    24. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Gizi Masyarakat Melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal di Posyandu Balita
    25. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019
    26. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 77/10/II/2016 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pemberian Makanan Bayi dan Anak di Provinsi Gorontalo
    27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan
    28. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
    29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Provinsi Kalimantan Timur
    30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Asal Tumbuhan, Ternak dan Ikan
    31. Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian
    32. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 411 tahun 2016 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara

    Nama Kelompok:
    Zilvia L. Tambengi (42160096)
    Indra Putra Prakasa (42160100)
    Ayu Anita Rosalia (42160101)
    Benny Hwanggara (42160105)

    Like

  2. Clarissa Nitihardjo June 1, 2018 — 8:09 pm

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUNGAI 2016 – 2018

    1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
    3. Peraturan Bupati Kota Padang No 03 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang
    4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan Pasal 25 ayat 2 (halaman 28)
    5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (halaman 32)
    6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Permen LHK P.74/2016), Baik untuk Binas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Klasifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air 64 Indonesian Center For Environmental Law A dan B memiliki bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
    7. Peraturan Menteri LHK N0 68 Tahun 2016 yang Mengatur Semua Kegiatan Usaha untuk Melakukan Pengolahan Limbah Sebelum Dibuang ke Badan Air dan Harus Memenuhi Baku Mutu
    8. Kebijakan Dewan Sumber Daya Air Aceh tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh
    9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara No 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kabupaten Halmahera Tengah
    11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah
    12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    14. Peraturan Daerah Kota Manado No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
    15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
    17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
    18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air
    19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indnesia No P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penugasan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil Bidang Sanitasi dan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi
    20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai
    21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    22. Peraturan Daerah Kota Jambi No 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
    23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 19 Tahun 2016 tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai
    24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayan Sungai Laa – Tambalako

    Like

  3. Clarissa Nitihardjo June 1, 2018 — 8:13 pm

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUNGAI 2016 – 2018
    1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
    3. Peraturan Bupati Kota Padang No 03 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang
    4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan Pasal 25 ayat 2 (halaman 28)
    5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (halaman 32)
    6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Permen LHK P.74/2016), Baik untuk Binas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Klasifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air 64 Indonesian Center For Environmental Law A dan B memiliki bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
    7. Peraturan Menteri LHK N0 68 Tahun 2016 yang Mengatur Semua Kegiatan Usaha untuk Melakukan Pengolahan Limbah Sebelum Dibuang ke Badan Air dan Harus Memenuhi Baku Mutu
    8. Kebijakan Dewan Sumber Daya Air Aceh tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh
    9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara No 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kabupaten Halmahera Tengah
    11. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah
    12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    14. Peraturan Daerah Kota Manado No 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
    15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
    17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
    18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air
    19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indnesia No P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penugasan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil Bidang Sanitasi dan Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi
    20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai
    21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    22. Peraturan Daerah Kota Jambi No 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
    23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 19 Tahun 2016 tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai
    24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
    28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayan Sungai Laa – Tambalako

    Clarissa Nitihardjo – 42160098
    Tamara HGS – 42160099
    Jovian Chendy – 42160102
    Elisabeth Marselina – 42160104

    Like

  4. Amelia Litmantoro Hidayat June 2, 2018 — 2:51 am

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN KEMATIAN IBU 2016-2018

    1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar No. 24 Tahun 2016 tentang Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi Dan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Melalui Satuan Tugas Desa Di Kabupaten Banjar
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak, Paragraf 2 Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan: Pasal 16, Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah e. melaporkan kejadian kematian ibu, bayi baru lahir dan anak, melakukan Audit Maternal Perinatal, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan
    3. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita. Bab VI Pelayanan Kesehatan Ibu, yang menekankan penanganan ibu hamil sampai pelayanan nifas ditangani oleh tenaga KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita) serta deteksi resiko yang dapat meningkatkan angka kematian ibu.
    4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan, Bab II Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Bagian Kedua Susunan Organisasi, Paragraf 3 Bidang Kesehatan Masyarakat, Pasal 9 (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas : e. melaksanakan pembinaan/pengendalian atas angka kematian ibu, bayi dan balita
    5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kantong Keselamatan Ibu Dan Bayi, Bab III Ruang Lingkup, Bagian Keempat Pembuatan dan Pengadaan Kontrol Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi
    6. Peraturan Bupati ( PERBUP) kabupaten Jembrana Provinsi Bali no. 35 tahun 2016, Bab V Pasal 8, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh Dinas
    7. Peraturan Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara no.8 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Balita
    8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara No.6 TAHUN 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak, Bab IV Jaminan Pelayanan KIBBLA, Pasal 5, Pemerintah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA berkualitas
    9. Peraturan Bupati Toli-Toli provinsi Sulawesi No.9 Tahun 2016 Tentang Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan
    10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Bulukumba. Bab III Penyelenggaraan, Pasal 6 (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui menu kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi: e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui
    11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem. No 15 Tahun 2016. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pasal 13 menyatakan setiap pelayanan kebidanan dan kandungan dilaksanakan oleh bidan, dokter umum, atau dokter spesialis.
    12. Peraturan Bupati Barito Kuala. No. 36 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017.
    13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan. No. 12 Tahun 2017. Tentang Besaran Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017. Pasal 2 menyatakan Kegiatan bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalianan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017.
    14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Tahun 2018, yang diimplementasikan dengan penyediaan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran)
    15. Peraturan Bupati Samosir. No. 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Kabupaten Samosir
    16. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Mataram
    17. Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017
    18. Peraturan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB), No 188.45.164 Tentang Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Gagasan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Prevalensi Gizi Buruk, Kurang Kabupaten Touna T.A. 2017
    19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017
    20. Peraturan Walikota Gunungsitoli. No. 41 Tahun 2017. Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan

    Nama Anggota Kelompok:
    1. Alfian Dicka (42160097)
    2. Amelia Litmantoro Hidayat (42160103)
    3. Yudha Hadi K. (42160106)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close