Trigliserida Rantai Sedang Memperbaiki Kognisi Lansia

Trigliserida rantai sedang (medium chain triglycerides, MCTs), komponen utama dari minyak kelapa, adalah ester asam lemak rantai sedang dari gliserol. MCTs cepat diserap dan dimetabolisme menjadi asam lemak rantai sedang. Karena asam lemak rantai sedang tidak memerlukan kilomikron untuk transpor atau karnitin untuk memasuki mitokondria, metabolismenya di hati akan meningkatkan produksi badan keton. dalam kondisi normal, sumber energi utama otak adalah glukosa. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya puasa jangka panjang atau diet ketogenik, hati akan memproduksi badan keton untuk digunakan oleh jaringan ektrahepatik termasuk otak. Percobaan pada binatang menunjukkan bahwa asam lemak rantai sedang dapat menembus sawar darah otak dan dioksidasi di astrosit dalam kondisi ketogenik. Jadi, asam lemak rantai sedang dapat menyediakan sumber energi langsung maupun tidak langsung bagi otak melalui produksi keton. Tiga senyawa yang tergolong dalam badan keton ialah: beta-hidroksibutirat, asetoasetat, dan aseton.

Baca juga: Gizi untuk Lansia

Diet ketogenik klasik, yang mengandung lemak dalam kadar tinggi dan menyingkirkan karbohidrat, telah digunakan secara klinis selama lebih dari 80 tahun untuk menangani epilepsi yang tidak mempan diobati. Bukti lain menunjukkan potensi lain diet ketogenik untuk menangani gangguan neurologis lain, terutama penyakit Alzheimer. Percobaan pada binatang menunjukkan bahwa pemberian MCTs menurunkan kadar amiloid-beta pada otak anjing model demensia dan pada tikus serta bahwa beta-hidroksibutirat mempertahankan integritas dan stabilitas neuronal pada hipokampus tikus. Pada manusia, hipoglikemia yang diinduksi insulin dengan pemberian infus beta-hidroksibutirat meningkatkan fungsi kognitif pada subyek sehat maupun perbaikan kognisi terkait hiperketonemia pada subyek yang mengalami gangguan daya ingat. Penelitian pencitraan otak menunjukkan peningkatan aliran darah otak dengan pemberian beta-hidroksibutirat pada subyek sehat.

Baca juga: Industri Susu Australia

Dua puluh sukarelawan lanjut usia (lansia, >60 tahun) sehat berkebangsaan Jepang diwawancara oleh psikiater menggunakan versi Jepang dari Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) dan hanya mereka yang tidak memiliki riwayat atau tidak sedang menderita gangguan psikiatris termasuk demensia atau tidak sedang dalam perawatan psikiatris yang diikutkan dalam penelitian ini. Partisipan dieksklusikan jika terdapat riwayat penyakit sistem saraf pusat atau cedera kepala berat. Ada satu subyek wanita yang menolak pengambilan darah berulang dan dieksklusikan dari analisis. Persetujuan tertulis untuk partisipasi dalam penelitian ini diberikan oleh setiap subyek setelah mendapatkan penjelasan yang cukup. Penelitian ini dilakukan sesuai Deklarasi Helsinki dan disetujui oleh komite etik dari National Center of Neurology and Psychiatry, Jepang.

lansia sehat dengan diet ketogenik

Penelitian ini menggunakan rancangan double-blind placebo-controlled dengan dua kali kunjungan penelitian untuk tiap subyek. Subyek akan menjalani tes neurokognitif 90 dan 180 menit setelah mengonsumsi makanan ketogenik yang mengandung 20 gram MCTs (terutama berupa asam kaprilat) dan plasebo dengan kalori yang sama tanpa MCTs. Tes kognitif dilakukan oleh psikolog klinis terlatih mencakup digit span dan visual memory span tests dari Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R), letter-number sequencing test dari Wechsler Adult Intelligence Scale, 3rd Edition (WAIS-III) dan Trail-Making Test.

Baca juga: Efek Buruk Gula Buah

Peningkatan kadar keton plasma setelah asupan makanan ketogenik yang mengandung 20 gram MCTs terkonfirmasi (semua dengan nilai p<0,001). Perbaikan kognisi ditemukan pada digit span test, Trail-Making Test B, dan skor global setelah mengonsumsi makanan ketogenik dan perubahan skor fungsi eksekutif berkorelasi positif dengan kadar beta-hidroksibutirat plasma. Efek perbaikan kognisi tampak terutama pada individu yang memiliki skor global relatif rendah pada tes awal sebelum intervensi.

Kadar badan keton di plasma meningkat setelah asupan makanan ketogenik. Diet ketogenik memiliki efek positif pada daya ingat, atensi visual, dan task switching pada lansia non-demensia. Disarankan dilakukan penelitian tentang efek diet ketogenik jangka panjang terhadap penurunan kognitif pada lansia non-demensia.

Penelitian ini dibiayai oleh hibah penelitian dari Ryoshoku, Food Science Institute Foundation, Jepang. Tiga peneliti adalah pegawai Meiji Co., Ltd., dan

Meiji817-B, makanan ketogenik yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh perusahaan tersebut.

Baca juga: Ayo Ngeblog Untuk Melestarikan Ide

Judul: Effect of a ketogenic meal on cognitive function in elderly adults: potential for cognitive enhancement

Penulis: Miho Ota, Junko Matsuo, Ikki Ishida, Kotaro Hattori, Toshiya Teraishi, Hidekazu Tonouchi, Kinya Ashida, Takeshi Takahashi, Hiroshi Kunugi.

Jurnal: Psychopharmacology. 2016. DOI 10.1007/s00213-016-4414-7.

dukung dokteryoseph.com

18 thoughts on “Trigliserida Rantai Sedang Memperbaiki Kognisi Lansia

  1. DEBORA SHARON RORY April 5, 2018 — 7:35 am

    Kumpulan Kebijakan Terkait Kesehatan Remaja 2016-2018
    1. Permenkes RI No. 7 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 dengan salah satu rincian kegiatan yakni upaya kesehatan anak usia sekolah remaja dengan pemberian TTD untuk remaja putri dan pembinaan kesehatan di panti/karang taruna/remaja di tempat ibadah.
    2. Perda kabupaten Lombok Utara No. 3 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok. Pasal 2 disebutkan untuk melindungi usia produktif, anak remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
    3. Perda Kabupaten Kutai Timur No. 2 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani dan mengancam kehidupan masa depan generasi muda.
    4. Permenkes RI No. 10 tahun 2017 tentang penunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 yang termasuk dalam media KIE pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR).
    5. Permenkes RI No. 39 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Bab 2 membicarakan tentang kesehatan jiwa pada remaja.
    6. Permenkes RI No. 39 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga Pasal 2 butir 1
    7. Permenkes RI No 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehataan. Terdapat tabel yang membicarakan tentang pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja.
    8. Instruksi presiden RI NO 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua barat. Bagian keempat membicarakan tentang pengendalian reproduksi remaja.
    9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 071 tahun 2016 tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di provinsi Kalimantan Selatan, bagian keempat pasal 5 membicarakan tentang pemberian materi kesehatan reproduksi remaja.
    10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 071 tahun 2016 tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di provinsi Kalimantan Selatan, bagian kedelapan pasal 11 membicarakan tentang sasaran pengurangan resiko penularan dari ibu HIV positif ke anak, sebagaimana di sebutkan pada ayat 1 yang meliputi sasaran umum yaitu perempuan usia subur, ibu hamil dan remaja putri.
    11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 071 tahun 2016 tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di provinsi Kalimantan Selatan, bagian kesebelas pasal 15 membicarakan tentang pemberian materi kesehatan reproduksi remaja IMS dan HIV AIDS bertujuan untuk membantu remaja memiliki status kesehatan reproduksi yang baik melalui pemberian informasi dan layanan konseling serta pendidikan keterampilan.
    12. Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 3 tahun 2016 tentang Kesehatan Reproduksi butir a) menjalani kehidupan seksual yang sehat aman serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah, butir b) menentukan kehidupan reproduksi nya dan bebas dari diskrimasi paksaan dan atau kekerasan yang menghormati nilai luhur dan tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 8 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, pasal b bertujuan untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan atau produk tembakau lainnya.
    14. Perda kota Bengkulu No. 3 tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pada Bab IV pasal 21 terdapat larangan mengkonsumsi minuman beralkohol pada gelanggang remaja.
    15. Peraturan gubernur bali nomor 2 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali nomor 7 tahun 2017 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, pasal 3 menyebutkan bahwa penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memberikan kemah remaja.
    16. Peraturan daerah kabupaten badung nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten badung tahun 2016 – 2021. Pada Bab IV point 4.1.2 bagian F menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
    17. Peraturan daerah kabupaten bangli nomor 2 tahun 2017 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penjualan minuman beralkohol Bab VII menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran dan/atau menjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau dilokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja dan penginapan.
    18. Peraturan daerah kabupaten Badung nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten badung tahun 2016 – 2021. Pada Bab IV point 4.2.2 bagian b (Kesehatan) menyebutkan bahwa peningkatan kesehatan perempuan, ibu hamil, anak, remaja hingga lanjut usia (continuum of care)
    19. Peraturan Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak usia Sekolah dan Remaja tahun 2017 sampai 2019.
    20. Peraturan daerah kabupaten badung nomor 13 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten badung tahun 2016 – 2021. Pada Bab IV point 4.2.2 bagian f (Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana) menyebutkan bahwa Peningkatan usia remaja kawin pertama diatas 20 tahun dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja

    Nama Anggota Kelompok
    1. Amalia Yuniar (42160062)
    2. Debora Sharon Rory (42160064)
    3. Caroline Ferary (42160065)
    4. Eddy Gunawan (42160067)

    Like

  2. Steven Ganda Wijaya April 5, 2018 — 7:52 am

    Kumpulan Kebijakan Terkait Keamanan Pangan Tahun 2016 – 2018
    1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Pasal 14 Tentang Keamanan Pangan.

    2. Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Asal Tumbuhan, Ternak dan Ikan.

    3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

    4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten Tulang Bawang.

    5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 3017 Tentang Pengawasan Mitu dan Keamanan Pangan Segar di Provinsi Kalimantan Timur

    6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan

    7. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan

    8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan pangan dan Gizi

    9. Peraturan Walikota Manado Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Manado Tipe A, Pasal 11 Tentang Keamanan Pangan

    10. Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan pangan Kabupaten Boven Digoel.

    11. Peraturan Walikota Makassar nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan pangan.

    12. Peraturan Walikota Batam Nomer 48 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Di salahgunakan dalam Pangan

    15. Keputusan Menteri Pertanian Replubik Indonesia Nomor 977/KPTS/KR.040/L/7/2016 Tentang registrasi Labolatorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asa Tumbuhan Negara Mesir

    16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dsn Eselon Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B

    17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keamanan Pangan

    18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat

    19. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomer 46 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi da Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Pasal 15 Tentang Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

    20. Peraturan Gubernur Aceh Nomer 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh, Pasal 25-28 Tentang Bidang Keamanan Pangan

    Nama Anggota :
    – Steven Ganda Wijaya (42160063)
    – Ratna Wulandari (42160066)
    – Erika Puspasari B. (42160071)

    Like

  3. Kristina Elizabeth April 5, 2018 — 9:57 am

    Kumpulan Kebijakan Terkait Obesitas Pada Anak 2016-2018
    1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
    2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
    3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi
    4. Peraturan Presiden No. 83 tahun 2017 tentang Strategis Pangan dan Gizi
    5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi Tahun 2017
    6. Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2016
    7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membuat Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015 – 2019
    8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
    9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 50 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
    10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 152 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019
    11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 11 tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
    12. Keputusan Bupati Bojonegoro No: 188/45/KEP/412.11/2015 tentang Tim Pembina Pos Gizi (Community Feeding Center) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2015
    13. Peraturan Bupati Lombok Utara No. 9 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif
    14. Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis dan Rencana Aksi Nasional tentang Pangan dan Gizi ( KSRAN-PG ) Tahun 2016 – 2019
    15. Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2016 tentang Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat
    16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 Meningkatkan Status Kesehatan Gizi Ibu dan Anak
    17. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tolitoli tahun 2015 – 2019
    18. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menyusun perencanaan dan melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat dan penanggulangan masalah gizi
    19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bangka yaitu menyusun perencanaan dan melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat dan penanggulangan masalah gizi.
    20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

    Anggota:
    Adhiyasa Primagupita (42160061)
    Kristina Elizabeth (42160068)
    Dessy Gita Hepsari (42160069)
    Ruth Fannie Wijaya (42160071)

    Like

  4. Ramilya Elvera Silaban May 6, 2018 — 2:27 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

    Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat.
    Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
    Germas bertujuan untuk :
    a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat;
    b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
    Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :
    a. peningkatan edukasi hidup sehat;
    b. peningkatan kualitas lingkungan;
    c. peningkatan pencegahan dandeteksi dini penyakit;
    d. penyediaan pangansehat danpercepatan perbaikan gizi;
    e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
    f. peningkatan aktivitas fisik.
    GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Instansi yang terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementrian Agama, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur. Evaluasi dan Pelaporan didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/16111500002/germas-wujudkan-indonesia-sehat.html (diakses pada tanggal 3 Mei 2018 pkl. 14.00)

    http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Inpres-Nomor-1-Tahun-2017-tentang-Gerakan-Masyarakat-Hidup-Sehat_674.pdf (diakses pada tanggal 3 Mei 2018 pkl. 14.15)

    Ramilya Elvera Silaban (42160072)

    Like

  5. Charlina Amelia Br Barus May 6, 2018 — 4:05 pm

    RINGKASAN KONTEKS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015-2019

    Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terkait dengan Rencana Tindak Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Salah satu dokumen yang harus disusun adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 di 33 provinsi.
    Penyusunan RAN-PG 2011-2015 diawali dengan evaluasi aksi nasional yang tercantum dalam RAN-PG 2006-2010. Banyak kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan koordinasi dalam kelembagaan pangan dan gizi. Keberhasilan tersebut antara lain ditandai dengan status gizi masyarakat yang semakin membaik, ketersediaan pangan yang meningkat dan mencukupi kebutuhan penduduk, dikeluarkannya berbagai peraturan perundangan terkait dengan mutu dan keamanan pangan, meningkatnya perilaku individu dan keluarga untuk hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi, serta sudah semakin banyak terbentuk lembaga yang menangani pangan dan gizi di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
    Walaupun demikian berbagai tantangan masih teridentifikasi sehingga beberapa butir rekomendasi pada evaluasi RAN-PG 2006- 2010 menjadi perhatian utama untuk dijabarkan dalam rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan pangan dan gizi nasional selama lima tahun ke depan.
    Rencana aksi pangan dan gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur dan terintegratif dalam 5 pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    Dalam rangka program pembangunan, Pemerintah Daerah yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tolitoli dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangandan Gizi Kabupaten Tolitoli periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019.

    Ruang lingkup dari RAD-PG 2015-2019 berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 adalah:
    1. RAD-PG merupakan pedoman bagi Tim Pangan dan Gizi dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.
    2. Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan dan gizi di Kabupaten Tolitoli, terdiri dari :
     BAB I : Pendahuluan
     BAB II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
     BAB III : Rencana Aksi Multi sektor
     BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencna Aksi
     BAB V : Pemantauan dan Evalusi
     BAB VI : Penutup
    3. RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.
    4. Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi.
     Tim Pengarah terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Susunan Tim Pengarah, sebagai berikut :
    a. Penanggungjawab : Bupati/WakilBupati
    b. Ketua : Sekretaris Daerah
    c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    d. Anggota : Kepala Dinas Teknis/Terkait
     Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Susunan Tim Teknis, sebagai berikut :
    a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan
    c. Anggota : Instansi Teknis
    5. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.

    Sumber : https://www.bappenas.go.id/files/4613/5228/2360/ran-pg-2011-2015.pdf

    Charlina Amelia Br Barus (42160073)

    Like

  6. Ringakasan Konteks Peraturan  Walikota  Manado  nomor  28 tahun  2017 tentang  Pedoman Respon  Cepat Penanganan  Kehamilan, Persalinan dan Bayi  baru  lahir  Bermasalah di kota Manado.

    1. Fenomena sosial:
    Ibu hamil sangat membutuhkan biang kampung menolong melahirkan kerena alasan ekonomi kurang mampu, pendidikan yang rendah, kurangnya fasilitas tenaga bidan dan juga di dorong oleh tradisi budaya adat istiadat yang telah dilakukan secara turun temurun dari orang tua terdahulu serta adanya kepercayaan secara bathin kepada biang kampung, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan proses melahirkan ke dukun beranak/biang kampung.

    Karena pemicu kematian ibu melahirkan bisa beberapa faktor. Antara lain, ketiadaan sarana dan prasarana medis untuk membantu persalinan. Misalnya, ibu melahirkan ini berada di desa yang jaraknya dengan puskesmas atau rumah sakit rujukan sangat jauh. Masih ada warga yang lebih percaya bidan (biang kampung). Padahal banyak biang kampung yang pengetahuan medisnya terbatas, ketika kondisi ibu saat melahirkan kurang bagus.

    Sumber:
    https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/18126/17650
    http://manado.tribunnews.com/2013/10/09/kematian-ibu-melahirkan-memprihatinkan

    2. Kebijakan lain yang mempengaruhi:
    a. Undang- undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
    b. Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
    c. Undang- undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
    d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.

    Ezra Gde Asa H. 42160083

    Like

  7. silva rosdina May 6, 2018 — 7:01 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

    Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.  Sumber dana Jaminan Persalinan berasal dari pemerintah pusat (APBN) melalui mekanisme dan bantuan sosial. Fasilitas kesehatan yang terlibat dalam Jampersal harus ada perjanjian kerjasama. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
    Jampersal dibuat oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG’s telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan. Bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan.
    Agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efesien diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Jampersal diatur dalam peraturan mentri kesehatan republik indonesia nomor 2562/MENKES/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan.

    A) Tujuan Umum :
    a)Meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.
    B) Tujuan Khusus
    a)Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
    b)Meningkatnya cakupan pelayanan:
    bayi baru lahir
    Keluarga Berencana pasca persalinan.
    Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
    Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

    Sasaran yang dijamin Jampersal antara lain:
    1)Ibu hamil
    2)Ibu bersalin
    3)Ibu nifas (sampai 42 hari setelah melahirkan)
    4)Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)
    Adapun jaminan pembiayaannya meliputi :
    a.Pemeriksaan kesehatan
    b.Pertolongan persalinan
    c.Pelayanan nifas
    d.Pelayanan KB pasca persalinan
    e.Pelayanan bayi baru lahir

    Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan (tidak tertanggung di dalam kepesertaan ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek dan asuransi lainnya). Jaminan Persalinan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan KB paska salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB paska salin, sehingga manfaatnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melindungi semua masalah kesehatan individu. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.

    Ruang lingkup berdasarkan peraturan bupati kepulauan sangihe nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan jaminan persalinan :
    1.Bab I (ketentuan umum)
    2.Bab ii (maksud dan tujuan)
    3.Bab iii (sasaran)
    4.BAB iv (kebijakan operasional)
    5.Bab v (ruang lingkup kegiatan)
    6.Bab vi ( penggunaan dana jampersal)
    7.Bab vii (pemanfaatan jampersal)
    8.Bab VIII (pelaporan)
    9.BAB IX (ketentuan penutup)
    Ruang lingkup di kabupaten sangihe meliputi :
    a)Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
    b)Sewa dan operasional RTK
    c)Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
    Laporan dan evaluasi jampersal di kabupaten sangihe :
    a.Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan dana jampersal.
    b.Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi.
    c.Laporan Tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikal Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Up. Sekretaris Jenderal pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

    Sumber :
    http://manajemen-pembiayaankesehatan.net
    http://dinkes.balangankab.go.id/post/read/87/program-jaminan-persalinan-jampersal.html

    Like

  8. Ramilya Elvera Silaban May 6, 2018 — 8:16 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

    Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat.
    Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
    Germas bertujuan untuk :
    a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat;
    b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
    Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :
    a. peningkatan edukasi hidup sehat;
    b. peningkatan kualitas lingkungan;
    c. peningkatan pencegahan dandeteksi dini penyakit;
    d. penyediaan pangansehat danpercepatan perbaikan gizi;
    e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
    f. peningkatan aktivitas fisik.
    GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Instansi yang terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementrian Agama, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan Germas diLingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.Evaluasi dan Pelaporan didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

    Sumber :
    http://www.depkes.go.id/article/view/16111500002/germas-wujudkan-indonesia-sehat.html (diakses pada tanggal 3 Mei 2018 pkl. 14.00)

    http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Inpres-Nomor-1-Tahun-2017-tentang-Gerakan-Masyarakat-Hidup-Sehat_674.pdf (diakses pada tanggal 3 Mei 2018 pkl. 14.15)

    Ramilya Elvera Silaban (42160072)

    Like

  9. Dicky Ariyono Bumbungan May 7, 2018 — 7:37 am

    Ringkasan Konteks Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
    1. Faktor Situasional
    Akibat tingkat pendidikannya yang rendah menyebabkan banyaknya jumlah penganguran di Sulawesi tengah yang berdampak pada ekonominya selain itu sedikitnya lapangan pekerjaan yang bisa mereka lakukan sehingga menyebabkan kemiskinan dan penyakit yang tinggi. Dimana angka kemiskinan disana mencapai 20% dari total penduduknya. Selain itu anggaran dari APBD yang dialokasikan untuk gizi bisa dibilang sedikit hanya 1 milyar, dibandingkan dengan anggaran untuk perjalanan pejabat yang mencapai 11 milyar

    2. Faktor Struktural
    Angka balita penderita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun 2015 sebesar 443 kasus gizi buruk. Angka tersebut diperoleh setelah melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan dari bayi yang diperiksakan di fasilitas kesehatan yang tersedia dan itu masih bisa bertambah, kata Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi utara. Untuk menekan jumlah penderita gizi buruk, Dinkes membentuk, posyandu hingga ke tingkat puskesmas untuk penanggulangan gizi buruk dan pemantauan tumbuh kembang di setiap wilayah. Disana penderita akan dirawat oleh petugas hingga berat badannya ideal.

    3. Faktor Budaya
    Akibat dari angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang tinggi, maka warganya memiliki daya beli yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan gizinya, selain itu pendidikan yang rendah tentang pemberian asupan makanan yang sehat untuk anaknya serta anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain. Dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gejala-gejala anak kurang gizi.

    Sumber:
    a. https://www.voaindonesia.com/a/memprihatinkan-stunting-ditemukan-di-seluruh-sulawesi-tengah-/4370645.html
    b. https://bola.kompas.com/read/2010/03/02/10123347/gizi.buruk.dan.ironi.anggaran.daerah
    c. http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/02/o1wgtt384-selama-2015-ada-443-balita-gizi-buruk-di-sulteng

    Disusun Oleh : Dicky Ariyono Bumbungan (4210081)

    Like

  10. Dicky Ariyono Bumbungan May 7, 2018 — 7:42 am

    Ringkasan Konteks Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019
    1. Faktor Situasional
    Akibat tingkat pendidikannya yang rendah menyebabkan banyaknya jumlah penganguran di Sulawesi tengah yang berdampak pada ekonominya selain itu sedikitnya lapangan pekerjaan yang bisa mereka lakukan sehingga menyebabkan kemiskinan dan penyakit yang tinggi. Dimana angka kemiskinan disana mencapai 20% dari total penduduknya. Selain itu anggaran dari APBD yang dialokasikan untuk gizi bisa dibilang sedikit hanya 1 milyar, dibandingkan dengan anggaran untuk perjalanan pejabat yang mencapai 11 milyar

    2. Faktor Struktural
    Angka balita penderita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2015 sebesar 443 kasus gizi buruk. Angka tersebut diperoleh setelah melakukan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan dari bayi yang diperiksakan di fasilitas kesehatan yang tersedia dan itu masih bisa bertambah, kata Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi tengah. Untuk menekan jumlah penderita gizi buruk, Dinkes membentuk, posyandu hingga ke tingkat puskesmas untuk penanggulangan gizi buruk dan pemantauan tumbuh kembang di setiap wilayah. Disana penderita akan dirawat oleh petugas hingga berat badannya ideal.

    3. Faktor Budaya
    Akibat dari angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang tinggi, maka warganya memiliki daya beli yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan gizinya, selain itu pendidikan yang rendah tentang pemberian asupan makanan yang sehat untuk anaknya serta anggapan di masyarakat bahwa kurang gizi hanya disebabkan oleh asupan makanan tanpa memperhatikan faktor lain. Dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gejala-gejala anak kurang gizi.

    Sumber:
    a. https://www.voaindonesia.com/a/memprihatinkan-stunting-ditemukan-di-seluruh-sulawesi-tengah-/4370645.html
    b. https://bola.kompas.com/read/2010/03/02/10123347/gizi.buruk.dan.ironi.anggaran.daerah
    c. http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/02/o1wgtt384-selama-2015-ada-443-balita-gizi-buruk-di-sulteng

    Disusun Oleh : Dicky Ariyono Bumbungan (4210081)

    Like

  11. Januarius Hendra K S May 7, 2018 — 3:40 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

    Paud holistik integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan  secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
    Disebut Paud holistik integratif karena pelayanan yang diberikan dalam PAUD holistik integratif tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak.

    Anak merupakan suatu totalitas yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi hak anak.  Setidaknya ada 5 kebutuhan yang menjadi hak anak yaitu
    1.Hak anak untuk terjaga dan terhindar dari penyakit
    2.Hak mendapatkan kecukupan gizi sebagai sarana untuk memaksimalkan kemampuan otaknya dan bereksplorasi
    3.Hak mendapatkan stimulasi yang baik
    4.Hak mendapatkan pola pengasuhan yang baik
    5.Hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis

    Tujuan dari Paud holistik integratif tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No 60 Tahun 2013 yang berbunyi
    1. Terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia
    2. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur 
    3. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada
    4. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan
    5. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

    Ruang lingkup bahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terdiri dari :
    BAB I : Ketentuan Umum
    BAB II : Tujuan dan Prinsip
    BAB III : Strategi, Sasaran, dan Arah Kebijakan
    BAB IV : Ruang Lingkup
    BAB V : Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
    BAB VI : Gugus Tugas
    BAB VII : Pembiayaan
    BAB VIII : Peran Serta Masyarakat
    BAB IX : Penghargaan
    BAB X : Pembinaan dan Pengawasan
    BAB XI : Ketentuan Peralihan
    BAB XII : Ketentuan Penutup

    Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
    a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
    b. gugus tugas;
    c. pembiayaan;
    d. peran serta masyarakat;
    e. penghargaan; dan
    f. pembinaan dan pengawasan.

    Tujuan :
    Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
    Tujuan khusus PAUD HI adalah :
    terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
    terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
    terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
    terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI.

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
    Pengawasan secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung dibidang PAUD HI.

    JANUARIUS HENDRA K S
    42160080

    Like

  12. Januarius Hendra K S May 7, 2018 — 3:45 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

    Paud holistik integratif merupakan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan  secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
    Disebut Paud holistik integratif karena pelayanan yang diberikan dalam PAUD holistik integratif tidak hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak.

    Anak merupakan suatu totalitas yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi hak anak.  Setidaknya ada 5 kebutuhan yang menjadi hak anak yaitu
    Hak anak untuk terjaga dan terhindar dari penyakit
    Hak mendapatkan kecukupan gizi sebagai sarana untuk memaksimalkan kemampuan otaknya dan bereksplorasi
    Hak mendapatkan stimulasi yang baik
    Hak mendapatkan pola pengasuhan yang baik
    Hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis

    Tujuan dari Paud holistik integratif tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No 60 Tahun 2013 yang berbunyi
    1. Terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia
    2. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur 
    3. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada
    4. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan
    5. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

    Ruang lingkup bahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terdiri dari :
    BAB I : Ketentuan Umum
    BAB II : Tujuan dan Prinsip
    BAB III : Strategi, Sasaran, dan Arah Kebijakan
    BAB IV : Ruang Lingkup
    BAB V : Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
    BAB VI : Gugus Tugas
    BAB VII : Pembiayaan
    BAB VIII : Peran Serta Masyarakat
    BAB IX : Penghargaan
    BAB X : Pembinaan dan Pengawasan
    BAB XI : Ketentuan Peralihan
    BAB XII : Ketentuan Penutup

    Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
    a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
    b. gugus tugas;
    c. pembiayaan;
    d. peran serta masyarakat;
    e. penghargaan; dan
    f. pembinaan dan pengawasan.

    Tujuan :
    Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
    Tujuan khusus PAUD HI adalah :
    terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
    terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
    terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
    terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI.

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
    Pengawasan secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung

    Sumber :
    maghribicendekia.com/2015/03/pengertian-paud-holistik-integratif.
    http://www.jdih.sikkakab.go.id/view/download.php%3Fpage%3Dperaturan%26id%3D93&ved=2ahUKEwivxuHamvPaAhVJMo8KHWsIApQQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2EMsGyPNht52tWMyXXVFQV

    JANUARIUS HENDRA K S
    42160080

    Like

  13. yonathan adhitya May 7, 2018 — 5:56 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN TAPIN

    Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator sensitif untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. AKB yang dihitung dari kematian bayi lahir hidup sebelum berusia satu tahun, masih menjadi isu kesehatan dunia walaupun sudah mengalami penurunan . Setiap tahun diperkirakan delapan juta bayi lahir mati atau meninggal pada bulan pertama kehidupannya, sebagian besar dari kematian ini terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Angka kematian bayi di Indonesia selama 4 tahun terakhir mengalami perlambatan penurunan, data survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukan penurunan AKB dari 35/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003. Menjadi 34/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, namun masih jauh lebih tinggi dari target AKB dalam Millenium Development Gold (MDGs) pada tahun 2015 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Laos dan Burma. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan kematian neonatal dalam 3 tahun terakhir menunjukan kecendrungan yang meningkat dari tahun 2008, sebanyak 416 menjadi 529 kasus pada tahun 2010. Kabupaten dengan kematian bayi tertinggi adalah Kabupaten Tapin sebanyak 56 kasus. Tingginya kematian anak di bawah 1 tahun ini sepertiganya terjadi dalam 1 bulan pertama setelah kelahiran (masa neonatal) dan sekitar 80 persen terjadi kematian terjadi pada minggu pertama. Masalah ini timbul sebagai akibat dari buruknya kesehatan ibu, perawatan kehamilan yang kurang memadai, manajemen persalinan yang tidak tepat dan tidak bersih serta kurangnya perawatan bayi baru lahir . Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, penyebab utama kematian neonatal di Indonesia adalah karena asfiksia, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis sedangkan penyebab utama kematian neonatal di Kabupaten Tapin adalah asfiksia 34,3%, BBLR 26,9%, kelainan kongenital 2,9% dan lain-lain 19,5% . Penyebab utama kematian neonatal ini erat kaitannya dengan kesehatan ibu dan pemeriksaan kesehatan ibu yang diperoleh sebelum, selama dan setelah melahirkan. Selain itu usia ibu mempengaruhi faktor biologis yang dapat menyebabkan komplikasi selama masa kehamilan dan pada saat persalinan yang pada gilirannya akan mempengaruhi peluang anak untuk bertahan hidup . Menurut BAPENAS terdapat yang korelasi positif antara jumlah dan jarak kelahiran dengan peluang terjadinya kematian, angka kematian neonatal akan turun seiring dengan bertambahnya interval kelahiran. Semakin tinggi persentase ibu dengan pemeriksaan kehamilan yang adekuat dan jumlah kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan profesional maka makin rendah angka kematian bayi dan balita. Di Indonesia akses ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan sudah cukup tinggi yaitu 91,5% namun pemeriksaan kehamilan dengan katagori K4 hanya sebesar 63,7% . serta 30,27% persalinan masih ditolong oleh tenaga non kesehatan/dukun. Survei pendahuluan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin menunjukan data cakupan masih dibawah target standar pelayanan minimal (SPM) kebidanan, seperti cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan (K4) hanya 78,09%, sedangkan targetnya adalah 90% serta cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 75,79% dan targetnya 90%. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat, dari Januari hingga April tahun 2015 ini sudah sebanyak 10 kasus kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan di rumah sakit wilayah kota setempat. Diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Diah R Praswati, di Banjarmasin Kamis, rinciannya sebanyak enam kasus kematian bayi dan empat kasus kematian ibu.
    Sumber :
    https://kalsel.antaranews.com/berita/26419/10-kasus-kematian-ibu-bayi-saat-persalinan
    Kementerian Kesehatan RI, Pedoman pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA). Jakarta : Kemkes, 2010
    Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Profil Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2010. Rantau : Seksi KIA Dinas Kesehatan Kab. Tapin, 2010

    Yonathan Aditya – 42160079

    Like

  14. Heppy Natalina May 7, 2018 — 6:37 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
    Air Susu Ibu Eksklusif disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan. Inisiasi Menyusu Dini selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan. Susu Formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

    Ketentuan :
    – PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
    Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan ruang laktasi untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
    – DUKUNGAN MASYARAKAT
    Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
    – PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
    Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
    – PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, peran dan dukungan keluarga dan masyarakat, dan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

    Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif dikenakan sanksi administratif.

    Sumber :
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60090/perda-kab-bangka-barat-no-9-tahun-2016

    Hendrisa Heppy Natalina (42160082)

    Like

  15. Rozalia Valenda von Bulow May 7, 2018 — 9:07 pm

    RINGKASAN KONTEKS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NO.31 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN GIZI BURUK

    Pejabat pada pemerintah kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengatakan kasus gizi buruk di daerah itu tinggal 0,23 persen. Jumlah tersebut didapatkan dari jumlah sasaran bayi balita kabupaten gorontalo sebanyak 340.666, jadi sebanyak 80 orang. Hal ini berdasarkan data posyandu yang didapat dari berat badan perumur dan berat badan pertinggi badan bayi. Dan pada tahun 2017, angka gizi buruk mencapai 37 kasus, terdiri dari 7 kasus meninggal dengan penyakit penyerta, 24 kasus membaik dan 6 kasus masih menjalami perawatan hingga saat ini. Hasil survei pemantauan status gizi (PSG) stunting tahun 2016, mencapai 36,9 persen dan tahun 2017 mencapai 27,4 persen (target nasional <32 persen.
    Untuk kematian akibat gizi buruk di kabupaten gorontalo utara, provinsi gorontalo hingga oktober 2017 telah mencapai 17 kasus hal ini tergolong kejadian luar biasa. Hal ini yang menjadi PR untuk pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan sedini mungkin melalui program2 puskesmas seperti pemberian makanan tambahan dan mendeteksian secara cepat.

    berbagai Upaya dari pemerinta gorontalo untuk penanggulangan dan pencegahan gizi buruk adalah dengan cara meningkatkan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang diperlukan, dengan harapan seluruh tenaga kesehatan baik dokter, bidan dan perawat agar turut berkomitmen meningkatkan pelayanannya dalam meminimalkan kasus gizi buruk. Selain itu memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya berkunjung ke sarana atau fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah.

    Selain itu pemerintah daerah Gorontalo juga melatih sumber daya bidan dan petugas gizi dalam rangka pengetasan gizi buruk

    https://gorontalo.antaranews.com/berita/24516/gizi-buruk-di-gorontalo-tinggal-001-persen
    https://gorontalo.antaranews.com/berita/46606/kematian-gizi-buruk-gorontalo-utara-tujuh-kasus
    https://gorontalo.antaranews.com/berita/29578/gizi-buruk-di-gorontalo-tinggal-023-persen
    https://gorontalo.antaranews.com/berita/48709/gorontalo-utara-perlu-dana-tekan-gizi-buruk

    Rozalia Valenda von Bulow (42160075)

    Like

  16. Aditya Lovindo Suwarno May 7, 2018 — 10:11 pm

    Ringkasan konteks [PERATURAN DAERAH KOTA M AKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF]
    Perda pemberian ASI eksklusif akan mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dalam area publik. Dalam perda itu, setiap tempat pelayanan atau tempat keramaian diwajibkan memiliki ruangan khusus untuk ibu menyusui.
    Ini juga menjadi dasar bagi instansi terkait di Pemkot untuk membatasi pengunaan susu formula bagi anak. Sekaligus menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif.
    Perda ini juga mengatur kewajiban penyedian ruang laktasi untuk ibu menyusui di seluruh kantor, tempat kerja, penyelenggara kesehatan, dan sarana umum wajib.
    Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi air susu ibu eksklusif, inisiasi menyusu dini, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab badan usaha dan industry, standar bilik/ruang asi, tempat kerja dan tempat sarana umum, informasi, edukasi, sosialisasi, koodinasi dan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
    http://dprd-makassarkota.go.id/web/berita/detail/247/dinas/perda-asi-ekslusif-resmi-ditetapkan-hari-ini diakses tanggal 6 Mei 2018 14.15
    http://news.rakyatku.com/read/13746/2016/07/21/sah-perda-asi-ekslusif-mulai-berlaku-di-makassar diakses tanggal 6 Mei 2018 14.00
    Aditya Lovindo Suwarno – 42160076

    Like

  17. Ringkasan Konteks Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perbaikan Gizi.
    Kesepakatan global yang dituangkan dalam millennium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (indikator keempat)dan menurunnya jumlah produk dengan deficit energy (indikator kelima).
    Sejalan dengan upaya mencapai kesepakatan global tersebut dan didasari oleh perkembangan masalah dan penyebab masalah serta lingkungan strategis, pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014
    Bidang Kesehatan, yang mencakup program-program prioritas yaitu: yaitu program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; program lingkungan sehat; program pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan program Perbaikan Gizi Masyarakat.
    Salah satu sarannya adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20% (termasuk penurunan prevalensi gizi buruk menjadi 5%) pada tahun 2014.
    faktor situasional
    Di Kabupaten Situbondo gizi buruk (Berat Badan sangat kurang) tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan trend yang menurun, yakni 4, 1% pada tahun 2010 menjadi 2,6% pada tahun 2014, sedangkan gizi kurang (Berat Badan Kurang) terlihat masih statis di angka 15%, yakni 15,4% pada tahun 2010 menjadi 15,8% pada tahun 2014. Prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) adalah penjumlahan kasus Berat Badan sangat kurang dan Berat Badan Kurang. Dengan demikian, Prevalensi KEP Kabupaten Situbondo tahun 2014 adalah sebesar 18,4% dan masih di atas target renstra (17%) dan MDGs (15%). Walaupun angka ini belum mencapai target, namun terlihat adanya penurunan trend prevalensi kurang gizi, yakni 19,5% pada tahun 2010 menjadi 18,4% pada tahun 2014.
    Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang amat berpengaruh terhadap kematian bayi. Dari laporan LB3 KIA Puskesmas se-Kabupaten Situbondo tahun 2014 diketahui bahwa jumlah BBLR di Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 sebanyak 533 bayi, yakni 5,85% dari bayi baru lahir ditimbang. Kasus BBLR tertinggi terjadi di Kecamatan Bungatan (10,81%) dan Kecamatan dengan kasus BBLR terendah di Kecamatan Besuki, yakni 4,05%. Kasus BBLR masih menjadi penyebab kematian bayi terbesar, yakni sebesar 35%, kemudian disusul Asfiksia (23%) dan Iain-lain (15%).
    Besamya kematian karena BBLR banyak disebabkan karena ANC yang kurang berkualitas serta kompetensi petugas dalam manajemen BBLR yang masih kurang.
    Di samping dampak langsung tehadap kesakitan dan kematian, gizi kurang juga berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan usia 2 tahun.
    Faktor budaya
    Di Kabupaten Situbondo telah terjadi perubahan pola makan seperti rendahnya konsumsi buah dan sayur tingginya konsumsi garam dan meningkatnya konsumsi makanan yang tinggi lemak serta berkurangnya aktivitas olahraga pada sebagian masyarakat. Gaya hidup demikian akan meningkatkan gizi lebih yang merupakan factor risiko terhadap penyakit tidak menular dan kematian.
    Disadari atau tidak, telah banyak makanan dan minuman di Kabupaten Situbondo yang jauh dari standar keamanan pangan, contoh zat pewama; zat pemanis; zat pengawet, telah dikonsumsi masyarakat terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil yang pada gilirannya akan menurunkan kecerdasan anak.
    Faktor struktural
    Upaya perbaikan gizi di Kabupaten Situbondoakan lebih efektif jika merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDM. Membiarkan penduduk menderita masalah kurang gizi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan dalam hal pengurangan kemiskinan.
    Berbagai pihak terkait perlu memahami problem masalah gizi dan dampak yang ditimbulkan begitu juga sebaliknya, bagaimana pembangunan berbagai sektor memberi dampak kepada perbaikan status gizi, oleh karena itu tujuan pembangunan beserta target yang ditetapkan dibidang perbaikan gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor terkait.
    Faktor nasional
    Perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Pertama adalah karena perbaikan gizi memiliki ‘economic returns’ yang tinggi; Kedua intervensi visi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi; Ketiga membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja dan pengurangan hari sakit dan biaya pengobatan.
    Atas dasar itu, untuk lebih mengoptimalkan perbaikan gizi di Kabupaten Situbondo perlu diatur dalam Peraturan Dearah.
    sumber :
    https://www.gatra.com/rubrik/kesehatan/313764-Intervensi-Cegah-Gizi-Buruk-Bisa-Lewat-Perda-Perbaikan-Gizi
    http://sinforeg.litbang.depkes.go.id/upload/regulasi/PMK_No._23_ttg_Upaya_Perbaikan_Gizi_.pdf
    http://sjdih.situbondokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-daerah/RAPERDA_PERBAIKAN_GIZI_ASI_FINAL_29_FEBRUARI_2016_edit.pdf
    https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46272
    Nama: Hendy Adrian
    NIM : 42160077

    Like

  18. RINGKASAN KONTEKS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI

    bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi;

    bahwa beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang standar produk suplementasi gizi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;

    SITUASIONAL:

    Sebanyak 1.918 anak di Nusa Tenggara Timur menderita gizi buruk selama Januari-Mei 2015. Tercatat 11 anak berusia di bawah lima tahun meninggal akibat gizi buruk. Selain itu, masih ada 21.134 anak balita yang mengalami kekurangan gizi.
    Hasil pengukuran status gizi PSG 2016 dengan indeks BB/U pada balita 0-23 bulan mendapatkan persentase gizi buruk sebesar 3,1%, gizi kurang sebesar 11,8% dan gizi lebih sebesar 1,5%. Dibandingkah hasil PSG 2015 juga relatif sama yaitu gizi buruk sebesar 3,2%, gizi kurang sebesar 11,9% dan gizi lebih sebesar 1,6%. Provinsi dengan gizi buruk dan kurang tertinggi tahun 2016 adalah Kalimantan Barat (24,5%) dan terendah Sulawesi Utara (5,7%).
    Presentasi balita sangat pendek dan pendek di indonesia masih sangat tinggi yaitu 37,3% dan tidak terjadi penurunan dibandingkan tahun 2007 dan 2010. jika jumlah balita adalah 23.708.844 maka dapat diperkirakan terdapat lebih dari 4 juta balita sangat pendek di indonesia
    Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan buku Saku Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016 bahwa proporsi balita berusia 0 hingga 59 bulan dengan gizi buruk dan gizi kurang pada 2013 mencapai 19,6 persen. Angka ini meningkat dari 17,9 persen pada 2010. 
    Peningkatan terlihat pada proporsi balita dengan kategori gizi kurang. Pada 2007, tercatat ada 13 persen anak berusia 0-59 bulan yang kekurangan gizi. Porsinya meningkat mencapai 14,9 persen pada 2015. Hingga, di 2016, berkurang 0,5 persen menjadi 14,4 persen balita yang dikategorikan sebagai gizi kurang.
    Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, status gizi pada indeks BB/U pada balita 0-59 bulan di Indonesia, menunjukkan persentase gizi buruk sebesar 3,4%, gizi kurang sebesar 14,4% dan gizi lebih sebesar 1,5%.
    Sedangkan provinsi dengan gizi buruk dan kurang tertinggi pada usia tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (28,2%) dan terendah Sulawesi Utara (7,2%).
    Kemudian, hasil pengukuran status gizi PSG 2016 dengan indeks BB/U pada balita 0-23 bulan di Indonesia, menunjukkan persentase gizi buruk sebesar 3,1%, gizi kurang sebesar 11,8% dan gizi lebih sebesar 1,5%.
    Sedangkan provinsi dengan gizi buruk dan kurang tertinggi tahun 2016 pada usia tersebut adalah Kalimantan Barat (24,5%) dan terendah Sulawesi Utara (5,7%).

    STRUKTURAL

    Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Nusa Tenggara Timur (NTT)pada 2010 menempati urutan tertinggi kedua di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB). Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di NTT pada tahun itu mencapai 29,4% yang terdiri dari gizi buruk 9% (atau 53.580 balita) dan gizi kurang 20,4% (atau 121.448 balita). Dengan kata lain, terdapat 175.028 kasus balita gizi buruk dan gizi kurang dari 595.331 balita yang ditimbang pada 2010 di NTT.
    Kalau soal program, sudah banyak. Terdapat program rastra (beras sejahtera), PKH, KIP, KIS, dll. Tetapi belum menyelesaikan masalah. Presiden harus melihat di mana letak masalah sesungguhnya. Dalam menanggulangi masalah gizi buruk seperti ini, kementerian kesehatan telah memiliki program pembagian biskuit ke berbagai pelosok daerah. Ada banyak anggaran dialokasikan setiap tahun.
    “Bisa jadi, pembagian biskuit ini tidak efektif. Ini perlu juga dievaluasi secara baik”.

    BUDAYA

    Wabah campak dan gizi buruk yang dialami anak-anak Asmat sejak September 2017 mulai menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani secara intens pada Januari 2018. Masa darurat KLB juga sudah ditutup sejak 5 Februari 2018 melalui SK Bupati Asmat; Elisa Jambu S.Sos.
    Menindaklanjuti penanganan musibah kemanusian ini, Gereja Katolik Asmat atau Keuskupan Agats bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia dan mitra lain terus melaksanakan program pemulihan kesehatan di lebih dari 15 kampung yang menjadi fokus dampingan.

    Sumber:

    1.http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._51_ttg_Standar_Produk_Suplementasi_Gizi_.pdf
    2.http://nationalgeographic.grid.id/read/13309783/mengapa-kasus-gizi-buruk-pada-balita-di-ntt-sulit-diakhiri
    3.https://www.liputan6.com/news/read/3309647/komisi-ix-pemerintah-perlu-evaluasi-penanganan-gizi-buruk
    4.https://www.liputan6.com/health/read/3330030/upaya-gereja-katolik-asmat-pulihkan-warga-dari-wabah-campak-dan-gizi-buruk
    5.http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf
    6.www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-gizi…
    7.https://tirto.id/gizi-buruk-di-berbagai-wilayah-indonesia-cDLi
    8.http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/25/angka-gizi-buruk-di-indonesia-masih-tinggi-inilah-penyebabnya.

    Antonius Satriyo Adi Pradana ( 42160078 )

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close