Pentingnya Keaslian Penelitian dalam Skripsi

Salah satu komponen dalam Bab I alias Pendahuluan dalam karya tulis ilmiah adalah Keaslian Penelitian. Sub-bagian ini penting karena beberapa alasan:

  1. Menunjukkan bahwa kita menghargai penelitian-penelitian pendahulu yang mirip dengan yang sedang kita teliti.
  2. Menunjukkan hal yang berbeda atau baru di penelitian kita jika dibandingkan dengan penelitian serupa.
  3. Mempermudah pengerjaan bab-bab selanjutnya.

Poin 1 dan 2 mudah dipahami karena memang menunjukkan “keaslian” dari apa yang kita kerjakan. Tak ada yang benar-benar asli dalam setiap karya manusia, semuanya adalah tiruan dari yang sudah ada sebelumnya. Tugas kita sebagai peneliti atau penulis adalah mengakui jika ada hal-hal yang kita “pinjam” dari pihak lain. Sisi keaslian penelitian kita adalah ketika kita menawarkan sesuatu yang berbeda atau “baru” dalam penelitian kita. Keunggulan penelitian kita adalah ketika bisa memahami suatu hal dengan sudut pandang baru atau melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, itulah yang mendekati “original” dalam suatu penelitian.

Baca juga: Panduan Translate English-Bahasa Indonesia

Poin 3 menjadi keuntungan bagi kita sebagai penulis. Jika kita memiliki banyak tulisan orang lain sebagai contoh tentu akan mudah bagi kita untuk memilah dan memilih hal-hal dari penelitian terdahulu untuk kita tiru. Bab Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian akan kita mulai tidak dari nol, karena sudah ada fondasi dari penelitian terdahulu. Poin-poin penting dari tinjauan pustaka sudah siap diambil dan kita tinggal mengembangkan dengan menambahkan tulisan-tulisan terbaru. Jika pada tulisan orang lain ditemukan hubungan yang tidak bermakna maka kita bisa mempertimbangkan untuk memperbaiki atau bahkan mengganti desain penelitian kita. Jika metode yang dipakai sudah teruji maka kita bisa menirunya atau malah tertantang untuk mengambil pendekatan metodologis yang berbeda terhadap permasalahan yang sama.

pantai pasir putih

Ketika temuan kita sudah jelas dalam Bab Hasil maka kita perlu mendiskusikannya dalam Bab Pembahasan. Bagian ini juga dapat sangat terbantu dengan koleksi penelitian yang mirip dalam jumlah banyak. Kita tentu akan membahas sisi pro maupun kontra dengan menggunakan penelitian yang serupa. Jika kita sudah baca banyak penelitian yang mirip maka kita sudah ada modal untuk berdiskusi dengan menambahkan beberapa penelitian lain.

Baca juga: Pemanfaatan Internet untuk Perkuliahan Modern

Jadi setidaknya carilah 5 penelitian yang mirip untuk dituliskan di sub-bagian Keaslian Penelitian. Sebaiknya dari jurnal, tetapi masih boleh juga menggunakan penelitian yang tidak diterbitkan, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi.

Semoga bermanfaat.

Yoseph Leonardo Samodra

dukung dokteryoseph.com

20 thoughts on “Pentingnya Keaslian Penelitian dalam Skripsi

  1. Charlina Amelia Br Barus May 5, 2018 — 8:42 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH DI ACEH

    A. PENYUSUN
    1) Instansi
    a. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang (SKPA) adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
    b. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya (SKPK) adalah unsur pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang layanan sosial yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
    c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang disebut BPM Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh dibidang pemberdayaan masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.
    d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota yang disebut BPM Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota di bidang pemberdayaan masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekda.
    e. Gampong atau kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
    2) Individu
    a. Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
    b. Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
    c. Keuchik adalah Kepala Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

    B. PELAKSANA
    1) Instansi
    a. Pemerintah Aceh;
    b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
    c. Tim Tenaga Pendamping PMT-AS Kabupaten/Kota;
    d. Tim Pelaksana Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
     Komite Sekolah, Pendidik/Guru, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Tokoh Masyarakat.
    e. Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi
    f. Tim koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota
    2) Individu
    a. Keuchik;
    b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk dan diusulkan oleh BPM Kabupaten/Kota, untuk membantu dan mendampingi penyelenggaraan PMT-AS TK/RA, SD/MI di masing-masing Kabupaten/Kota.
    c. Kepala Sekolah merupakan penanggung jawab tim pelaksana kegiatan PMT-AS sekolah.

    C. PENGAWAS
    1) Instansi
    a. Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi
    b. Tim Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota
    2) Individu
    a. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Kabupaten/Kota.
    b. Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS Gampong melalui Camat.

    CHARLINA AMELIA BR BARUS (42160073)

    Like

  2. Ringkasan Aktor Peraturan Bupati Kepuluan Aru Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perbaikan Gizi Masyarakat Melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal Di POSYANDU Balita

    Penyusun

    1. Instansi

    Badan pemberdayaan masyarakat desa (BPM-PD) kepuluan Aru
    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kepuluan Aru
    BKK PP
    Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kepuluan Aru (BPPKAD)
    Dinas kesehatan
    TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru

    2. individu

    Bupati sebagai individu mempersiapkan, membentuk dan menetapkan tim pelaksana kabupaten, menerbitkan keputusan bupati tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT. Menyediakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan PMT
    Camat sebagai individu membentuk dan menetapkan tim pelaksana PMT kecamatan
    Camat mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas pemasak kudapan/ jajanan
    Camat menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja tim pelaksana PMT kecamatan
    Camat mendayagunakan musyawarah untuk mengkoordinasikan PMT dan program pemberdayaan masyarakat

    Pelaksana

    1. Instansi

    Tim pelaksana PMT kabupaten ditetapkan oleh bupati dan tim pelaksana tingkat kecamatan ditetapkan oleh keputusan camat
    Tim pelaksana merupakan tim yg dibentuk dalam rangka pelaksanaan di posyandu balita
    Tugas tim pelaksana adalah mengkoordinasikan pembagian PMT kepada sasaran program perbaikan gizi masyarakat melalui PMT di POSYANDU BALITA
    Tim penggerak, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(TP KK)

    2. Individu

    Anggota tim pelaksana PMT posyandu balita terdiri atas :
    -Ketua posyandu
    -Kader posyandu
    -Tim penggerak, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(TP KK)
    -Tokoh masyarakat

    Bupati melakukan pemantauan dan pembinaan meliputi bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian, manfaat, tujuan dan sasaran PMT kepada pengelola dan pelaksana
    Pemasak dan petugas gizi puskesmas bertugas memilih jenis makanan yang digemari peserta anak balita dan apabila akan menggunakan zat pewarna hendaknya menggunakan zat pewarna alami.
    Keikutsertaan masyarakat secara aktif dengan memberikan tenaga, pikiran dan kontribusi lainnya.

    Pengawas

    1. Instansi

    Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai instansi.
    Dinas kesehatan.

    2. Individu

    Ketua posyandu di setiap pedukuhan sebagai penanggungjawab pelaksanaan PMT posyandu balita di wilayahnya. Ketua posyandu balita sebagai penanggung jawab pelaksanaan PMT
    Bupati sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT kabupaten.
    Camat sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT kecamatan
    Camat melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksaaan PMT tingkat kecamatan

    Hendy Adrian(42160077)

    Like

  3. Ramilya Elvera Silaban May 5, 2018 — 10:34 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
    NOMOR 071 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

    PELAKU YANG TERLIBAT DALAM 3 LANGKAH PROSES KEBIJAKAN :
    PENYUSUN
    Individu :
    1. Gubernur Kalimantan Selatan
    Lembaga :
    2. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Kalimantan Selatan.

    PELAKSANA
    Individu :
    1. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
    2. Orang Yang Hidup Dengan HIV/AIDS (OHIDHA)
    3. Pelanggan pekerja Seks
    4. Masyarakat umum
    5. Ibu yang positif HIV
    6. Anak
    7. Perempuan Usia Subur
    8. Ibu hamil
    9. Orang yang belum menikah
    10. Bayi baru lahir
    11. Balita
    12. Masyarakat yang akan melakukan donor darah, komponen darah, organ dan jaringan tubuh donor.
    13. Narapidana
    14. Tahanan
    15. Siswa – siswi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
    16. Siswa – siswi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat;
    17. Mahasiswa, Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi) Pemerintah/Swasta
    Lembaga :
    1. Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
    2. Instansi teknis terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,
    3. LSM peduli AIDS
    4. Sumber daya Manusia di Klinik VCT/KTS (Konseling dan Tes HIV Sukarela) di Puskesmas, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota
    5. Petugas Dinas Kesehatan.
    6. Petugas KIA
    7. Dokter
    8. Perawat
    9. Bidan
    10. Teknisi laboratorium
    11. Petugas pemulasaran jenazah
    12. Petugas lainnya di layanan kesehatan.
    13. Organisasi Pemuda dan kelompok lainnya.
    14. Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,
    15. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan,Kabupaten/Kota
    16. Koordinator Perguruan Tinggi Pemerintah/Swasta (Kopertis) Wilayah II
    17. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
    18. Petugas kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
    19. Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Badan Pemasyarakatan (Bapas).
    20. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, yang terdiri dari :
    • Gubernur Kalimantan Selatan
    • Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
    • Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
    • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
    • Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
    • Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
    • Komandan Korem 101/Antasari Banjarmasin
    • Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan
    • Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
    • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
    • Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Direktur RSUD Ulin Banjarmasin
    • Direktur RS dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
    • Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan.
    • Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
    • Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
    • Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin.
    • Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan
    • Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan.
    • Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan.
    • Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan.
    • Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Selatan.
    • Ketua Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Barito Kalimantan Selatan.
    • Ketua Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) Kalimantan Selatan
    • Ketua Banjarmasin Transgender Solidarity (Banjarati) Kalimantan Selatan.
    • Ketua Perkumpulan Korban Napza Indonesia (PKNI) Kalimantan Selatan.
    • Ketua Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Kalimantan Selatan.
    • Ketua Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan
    • Kelompok kerja (Pokja Layanan Kesehatan, Pokja Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) dan Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS), Pokja Pemberdayaan Populasi Kunci, dan Pokja Remaja).

    PENGAWAS
    Lembaga
    1. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan
    2. KPAP
    3. Petugas Puskesmas/ Puskesmas pembantu
    Individu :
    4. Gubernur Kalimantan Selatan
    5. Bupati / Walikota
    6. Camat

    Ramilya Elvera Silaban (42160072)

    Like

  4. Charlina Amelia Br Barus May 6, 2018 — 12:25 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    A. PENYUSUN
    a) Instansi
    1. Pemerintah pusat
    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan
    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
    4. Pemerintah Kabupaten atau kota yaitu Dinas Kesesehatan Kabupaten atau kota
    5. Dinas Ketahanan Pangan Sidoarjo
    b) Individu
    1. Presiden sebagai pemutus kebijakan pusat
    2. Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    3. Bupati Sidoarjo

    B. PELAKSANA
    a) Instansi
    1. Pemerintah Daerah
    2. Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo
    3. Dinas Ketahanan Pangan Sidoarjo
    4. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan daerah
    5. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan swasta
    6. BUMN
    7. Produsen atau distributor susu formula.
    8. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.
    b) Individu
    1. Tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, ahli gizi dan tenaga medis lainnya yang bisa memberi edukasi maupun konseling.
    2. Kader kesehatan
    3. Ibu melahirkan, bayi umur 0-6 bulan, keluarga bayi dan seluruh masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

    C. PENGAWAS
    a) Instansi
    1. Organisasi profesi kesehatan atau institusi pendidikan sesuai kewenangan masing-masing
    b) Individu
    1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya perbaikan gizi daerah, dan Pemberian ASI Eksklusif

    Hubungan yang baik antara penentu dan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, tenaga non medis, tenaga di bidang gizi serta masyarakat menjadi penentu kerberhasilan kebijakan perbaikan gizi dan asi eksklusif tersebut.

    Charlina Amelia Br Barus (42160073)

    Like

  5. Aditya Lovindo Suwarno May 6, 2018 — 12:51 pm

    RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN YANG TERLIBAT SAAT PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DARI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
    Program-program kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita di Kota Baubau akan dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. Berikut adalah lembaga-lembaga yang terlibat beserta perannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita di Kota Baubau.
    A. PENYUSUN
    a. Instansi
    – DPRD kota Baubau
    – Pemerintah kota Baubau
    – Badan dan Dinas kota Baubau
    Badan dan Dinas membantu penyusunan kebijakan melalui ranah kerja masing-masing memberi usulan rencana dan strategi yang dapat dilaksanakan di kota Baubau. Badan dan Dinas tersebut meliputi :
    1. Dinas Kesehatan kota Baubau
    2. Dinas Sosial kota Baubau
    b. Individu
    – Anggota DPRD kota Baubau
    – Walikota Baubau
    – Kepala Dinas
    1. Kepala dinas kesehatan kota Baubau
    2. Kepala dinas social kota Baubau
    B. PELAKSANA
    a. Instansi
    – Dinas Kesehatan
    – Rumah Sakit
    – Puskesmas
    Dengan program Posyandu ibu hamil, Posyandu balita.
    – Klinik Pratama
    b. Individu
    – Dokter
    – Bidan
    – Perawat
    – Kader
    C. PENGAWAS
    a. Instansi
    – Dinas kesehatan kota Baubau
    – Dinas sosial kota Baubau
    – DPRD kota Baubau
    – Pemerintah kota Baubau
    b. Individu
    – Masyarakat kota Baubau
    – Tokoh masyarakat kota Baubau
    – Kepala dinas kesehatan kota Baubau
    – Kepala dinas sosial kota Baubau
    – Anggota DPRD kota Baubau
    – Walikota Baubau

    Aditya Lovindo Suwarno – 42160076

    Like

  6. JANUARIUS HENDRA KURNIAWAN S May 6, 2018 — 1:44 pm

    Ringakasan Aktor Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita

    A. Penyusun :
    1. Individu :
    a. Walikota Kendari

    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Kendari
    b. Dinas Kesehatan Kota Kendari

    B. Pelaksana
    1. Individu
    a. Ibu : wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui
    b. Bayi baru lahir atau disebut neonatal : anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
    c. Bayi : anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan.
    d. Anak balita : anak usia 12 bulan sampai 59 bulan
    e. Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
    f. Seluruh masayarakat Kota Kendari

    2. Lembaga
    a. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
    b. Puskesmas di seluruh wilayah Pemerintahan Kota Kendari
    c. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI)
    c. Sarana pelayanan KIBBLA : sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
    d. Seluruh Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta

    C. Pengawas
    1. Individu
    a. Walikota Kendari
    b. Masyarakat Kota Kendari

    2. Lembaga
    a. Pemerintah Kota Kendari
    b. Dinas Kesehatan Kota Kendari

    JANUARIUS HENDRA KURNIAWAN S
    42160080

    Like

  7. yonathan adhitya May 6, 2018 — 2:11 pm

    RINGKASAN AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN
    PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT MELALUI SATUAN TUGAS DESA DI KABUPATEN BANJAR

    A. Penyusun
    a. Instansi
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar
    b. Individu
    – Bupati Banjar

    Rancangan Peraturan Bupati diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disusun dalam Draft yang dirumuskan oleh SKPD penggagas sesuai bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan
    Draft Raperbup disampaikan Kepada Bupati Banjar melalui Bagian Hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD

    B. Pelaksana
    a. Instansi
    – Bagian Hukum Kabupaten Banjar
    – Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Banjar
    b. Individu
    – Staf pelaksana
    – Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Banjar
    – Kabag Hukum Kabupaten Banjar
    – Stake Holder
    – Sekretaris Daerah

    Staf pelaksana dan pengoreksi Bagian Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf
    Kasubag Peraturan perundang-Undangan Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf
    Kabag Hukum Melakukan Pengoreksian dan pengkajian Terhadap Draft yang diusulkan dan dilakukan paraf

    C. Pengawas
    a. Instansi
    – Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar
    b. Individu
    – Gubernur Kalimantan Selatan
    – Sekretaris Daerah

    Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kebijakan Daerah Raperbup dapat disampaikan Kepada Gubernur untuk mendapatkan pengoreksian, pengkajian dan evaluasi
    Setelah hasil evaluasi dan atau klarifikasi Raperbup dari Gubernur diterima oleh bagian hukum, maka dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, selanjutnya Naskah dicetak rangkap 3 (tiga) akan dilakukan penetapan oleh Bupati Banjar dan penerbitan dalam Berita Daerah oleh Sekretarias Daerah

    Like

    1. yonathan adhitya May 6, 2018 — 2:12 pm

      Yonathan Adhitya Irawan (42160079)

      Like

  8. Heppy Natalina May 6, 2018 — 2:37 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016

    PELAKU YANG TERLIBAT DALAM 3 LANGKAH PROSES KEBIJAKAN :
    1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
    2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
    3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang

    I. PENYUSUN
    Individu :
    – Walikota Pangkalpinang
    Lembaga :
    – Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang / DPRD

    II. PELAKSANA
    Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Individu :
    – Walikota Pangkalpinang
    – Masyarakat seluruh Pangkalpinang perorangan, kelompok dan badan usaha.

    Lembaga :
    – Pemerintah Daerah Pangkalpinang
    – Pemerintah Kota Pangkalpinang
    – Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang / DPRD
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan ketahanan pangan / SKPD
    – Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan / BUMN / BUMD
    – Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
    – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang / DPP
    – Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
    – Distribusi Pangan Kota Pangkalpinang

    III. PENGAWAS

    Individu :
    – Walikota Pangkalpinang

    Lembaga :
    – Pemerintah Daerah Pangkalpinang
    – Pemerintah Kota Pangkalpinang
    – Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang / DPRD
    – Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan ketahanan pangan / SKPD
    – Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan / BUMN / BUMD
    – Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
    – Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang / DPP
    – Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

    Hendrisa Heppy Natalina (42160082)

    Like

    1. Heppy Natalina May 6, 2018 — 8:52 pm

      RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

      Like

    2. Heppy Natalina May 6, 2018 — 8:55 pm

      RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

      Like

  9. Ringakasan Aktor Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di kota Prabumulih.
    A. Penyusun :
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih

    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    B. Pelaksana
    1. Individu
    a. Ibu : wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, dan nifas.
    b. Bayi baru lahir atau disebut neonatal : anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
    c. Tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang mernberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persrapan rujukan pad a saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

    2. Lembaga
    a. Puskesmas PONED dan jaringannya (Polindes dan Poskesdes)
    b. Puskesmas mampu persalinan normal
    c. Bidan praktek
    c. Fasilitas kesehatan swasta yang merniliki Perjanjian Kerja Sarna dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    C. Pengawas
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih
    b. Masyarakat kota Prabumulih

    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    EZRA GDE ASA H.
    42160083

    Like

  10. ezra gde asa h. May 6, 2018 — 3:28 pm

    Ringakasan Aktor Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di kota Prabumulih.

    A. Penyusun :
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih
    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    B. Pelaksana
    1. Individu
    a. Ibu : wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, dan nifas.
    b. Bayi baru lahir atau disebut neonatal : anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
    c. Tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang mernberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persrapan rujukan pad a saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
    2. Lembaga
    a. Puskesmas PONED dan jaringannya (Polindes dan Poskesdes)
    b. Puskesmas mampu persalinan normal
    c. Bidan praktek
    c. Fasilitas kesehatan swasta yang merniliki Perjanjian Kerja Sarna dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    C. Pengawas
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih
    b. Masyarakat kota Prabumulih
    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    EZRA GDE ASA H.
    42160083

    Like

  11. Ringakasan Aktor Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di kota Prabumulih.

    A. Penyusun :
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih
    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    B. Pelaksana
    1. Individu
    a. Ibu : wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, dan nifas.
    b. Bayi baru lahir atau disebut neonatal : anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
    c. Tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang mernberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persrapan rujukan pad a saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
    2. Lembaga
    a. Puskesmas PONED dan jaringannya (Polindes dan Poskesdes)
    b. Puskesmas mampu persalinan normal c. Bidan praktek
    d. Fasilitas kesehatan swasta yang merniliki Perjanjian Kerja Sarna dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    C. Pengawas
    1. Individu :
    a. Walikota Prabumulih
    b. Masyarakat kota Prabumulih
    2. Lembaga :
    a. Pemerintah Kota Prabumulih
    b. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

    EZRA GDE ASA H. 42160083

    Like

  12. Dicky Ariyono Bumbungan May 6, 2018 — 4:07 pm

    RINGKASAN AKTOR KEBIJAKAN YANG TERLIBAT SAAT PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN DARI PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
    A. Penyusun
    1. Individu
    a. Walikota Tidore
    b. Kepada Dinas Kesehatan
    2. Lembaga
    a. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore
    b. Pemerintah daerah kota Tidore
    B. Pelaksanaan
    1. Individu
    a. Tenaga medis;
    b. Tenaga keperawatan;
    c. Tenaga kefarmasian;
    d. Tenaga kesehatan masyarakat;
    e. Tenaga gizi;
    f. Tenaga terapi fisik; dan
    g. Tenaga teknis medis.
    h. Kader kesehatan

    2. Lembaga
    a. Pemerintah daerah kota Tidore
    b. Rumah sakit
    c. Puskesmas dan jaringannya
    C. Pengawasan
    1. Individu
    a. Walikota kota Tidore
    b. Kepala dinas Kesehatan kota Tidore
    c. Tokoh Masyarakat kota Tidore
    d. Masyarakat kota Tidore
    2. Lembaga
    a. Pemerintah Daerah kota Tidore
    b. SKPD yang membidangi urusan kesehatan
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Ombudsman

    Like

    1. Dicky Ariyono Bumbungan May 7, 2018 — 7:24 am

      Dicky Ariyono Bumbungan (4210081)

      Like

  13. silva rosdina May 6, 2018 — 6:02 pm

    RINGKASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  NOMOR 11. TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN  IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

    Pelaku yang terlibat dalam 3 langkah proses kebijakan:
    1)PENYUSUN
    A)LEMBAGA/INSTANSI
    Pemerintah
    Pemerintah daerah KABUPATEN ALOR
    Dinas kesehatan KABUPATEN ALOR
    B) INDIVIDU
    Bupati kabupaten alor

    2)PELAKSANA
    LEMBAGA /INSTANSI
    Pemerintah daerah
    Swasta
    Lembaga swadaya masyarakat
    INDIVIDU
    Dokter spesialis kebidanan
    Dokter spesialis anak
    Dokter spesialis anaesthesi
    Dokter umum
    Bidan
    Perawat
    Tenaga apoteker
    Analisis kesehatan
    Ahli gizi
    Tenaga kesehatan masyarakat
    Asisten apoteker
    Asisten tenaga kesehatan lainnya
    Kader kesehatan
    Guru bimbingan penyuluhan.bimbingan konseling
    Dukun
    Masyarakat
    Organ Masyarakat terdiri atas:
    Ibu : wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui
    Bayi baru lahir atau disebut neonatal : anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
    Bayi : anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan.
    Anak balita : anak usia 12 bulan sampai 59 bulan
    Suami
    Orang tua
    Kader posyandu
    Tokoh masyarakat
    tokoh agama
    Orang perorang yang mempunyai minat di bidang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.

    3)PENGAWAS
    Lembaga :
    Pemerintah daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melalui instansi terkait dinas kesehatan kabupaten alor

    SILVA ROSDINA W (42160074)

    Like

  14. Rozalia Valenda von Bulow May 6, 2018 — 6:35 pm

    RINGKASAN AKTOR PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir Bermasalah di Kota Manado.

    Pelaku yang terlibat dalam 3 Langkah proses Kebijakan :
    I. Penyususn
    Individu :
    Walikota adalah walikota manado
    Kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota manado
    Lembaga :
    Dinas kesehatan kota manado
    Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

    II. Pelaksana
    -Individu
    Pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas) : Dokter, Bidan, Perawat
    -Lembaga
    1).Pelayanan kesehatan non PONED
    Pelayanan Kesehatan PONED ( Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).
    2). Pelayanan Kesehatan PONED (penanganan obstetri Neonatan Emergency Dasar) adalah pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar yang dilaksanakan di puskesmas dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam.
    2).Pelayanan kesehatan PONEK ( Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif ) adalah pelayanan obstetri noenatal emergensi komperhensif yang dilakukan di RS dengan kemampuan untuk memberi layanan 24 jam.
    3).Puskesmas pelayanan Obstetri neonatal emergensi dasar adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan noenatan dasar.
    4). Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi komprehensif 24 jam adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan Neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24jam.

    III. Pengawas
    -Individu
    1). Walikota manado
    2). Kepala dinas kota manado
    -Lembaga
    1). Perangkat daerah yang berwenang di bidang kesehatan ( dinas kesehatan kota manado)

    Rozalia Valenda von Bulow (42160075)

    Like

  15. antonius satriyo May 6, 2018 — 11:06 pm

    Ringkasan aktor PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

    PELAKU YANG TERLIBAT DALAM 3 LANGKAH PROSES KEBIJAKAN :
    .Daerah Kota Metro.
    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
    Walikota adalah Walikota Metro.
    Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas–tugas di bidang kesehatan.
    Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang mendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
    Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
    Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
    Peyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman adalah acuan (pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
    Peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Metro adalah seluruh penduduk Kota Metro yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
    Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.
    Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
    Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.

    I.PENYUSUN

    Individu :
    Walikota adalah Walikota Metro.
    Lembaga :
    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

    II.PELAKSANA

    Individu :
     Walikota metro
     Masyarakat seluruh metro perorangan
    Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
    Peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Metro adalah seluruh penduduk Kota Metro yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
    Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.

    Lembaga :

    Pemerintah Daerah metro
    Pemerintah Kota metro
    Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota metro/ DPRD
    Kepala Dinas Kesehatan Kota metro

    III. PENGAWAS

    Individu :

    Walikota metro
    Masyarakat seluruh metro perorangan

    Lembaga :
    Pemerintah Daerah metro
    Pemerintah Kota metro
    Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota metro/ DPRD
    Kepala Dinas Kesehatan Kota metro

    Antonius Satriyo Adi Pradana / 42160078

    Like

  16. RINGKASAN AKTOR PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

    PELAKU YANG TERLIBAT DALAM 3 LANGKAH PROSES KEBIJAKAN :
    .Daerah Kota Metro.
    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
    Walikota adalah Walikota Metro.
    Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas–tugas di bidang kesehatan.
    Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang mendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan/atau Kantor, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
    Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
    Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
    Peyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman adalah acuan (pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
    Peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Metro adalah seluruh penduduk Kota Metro yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
    Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.
    Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
    Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.

    I.PENYUSUN

    Individu :
    Walikota adalah Walikota Metro.
    Lembaga :
    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

    II.PELAKSANA

    Individu :
     Walikota metro
     Masyarakat seluruh metro perorangan
    Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
    Peserta Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Metro adalah seluruh penduduk Kota Metro yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
    Pusat Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.

    Lembaga :

    Pemerintah Daerah metro
    Pemerintah Kota metro
    Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota metro/ DPRD
    Kepala Dinas Kesehatan Kota metro

    III. PENGAWAS

    Individu :

    Walikota metro
    Masyarakat seluruh metro perorangan

    Lembaga :
    Pemerintah Daerah metro
    Pemerintah Kota metro
    Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota metro/ DPRD
    Kepala Dinas Kesehatan Kota metro

    Antonius Satriyo Adi Pradana ( 42160078 )

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close