Beragam Kerangka Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis kebijakan kesehatan adalah pendekatan multi-disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara institusi, kepentingan dan gagasan dalam proses kebijakan. Hal ini berguna baik secara retrospektif maupun prospektif, untuk memahami kegagalan dan keberhasilan kebijakan masa lalu dan untuk merencanakan implementasi kebijakan di masa depan. Walt dan Gilson (1994) berpendapat bahwa hal ini penting bagi reformasi kesehatan. Namun, hanya ada sedikit perhatian yang diberikan untuk mengajarkan bagaimana melakukan analisis kebijakan, rancangan penelitian, teori atau metode apa yang terbaik untuk suatu analisis kebijakan. Reich dan Cooper (1996) merancang dan memperbarui perangkat lunak untuk membantu peneliti dan pembuat kebijakan menganalisis dimensi politik dari kebijakan publik. Lainnya, seperti Varvasovszky dan Brugha (2000), telah merancang pedoman untuk melakukan analisis pemangku kepentingan, sebagai bagian dari analisis kebijakan kesehatan. Bossert (1998) mengembangkan sebuah pendekatan untuk menganalisa pilihan-pilihan untuk desentralisasi sektor kesehatan. Namun, sangat jarang menemukan karya ilmiah yang secara eksplisit mengeksplorasi tantangan metodologis bagi peneliti yang mempelajari proses kebijakan kesehatan.

Baca juga: Aspek lingkungan industri susu sapi

Kerangka kebijakan publik yang paling dikenal adalah “heuristik tahap-tahap” (Lasswell 1956; Brewer dan deLeon 1983). Ini membagi proses kebijakan publik menjadi empat tahap: pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pengaturan agenda adalah tahap penyortiran masalah di mana sejumlah kecil dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bisa menarik perhatian para pengambil keputusan. Pada tahap perumusan, legislatif dan badan pembuat keputusan lainnya merancang dan memberlakukan kebijakan. Pada tahap implementasi, pemerintah melaksanakan kebijakan ini, dan dalam tahap evaluasi dampak kebijakan tersebut dinilai. Analis telah mengkritik heuristik tahap-tahap karena mengasumsikan linieritas terhadap proses kebijakan publik yang tidak ada di dunia nyata, karena menarik garis pemisah yang tegas antara tahap-tahap yang pada kenyataannya sangat kabur, dan karena tidak menawarkan saran mengenai kausalitas (Sabatier 2007). Namun demikian, heuristik ini menawarkan cara berpikir yang berguna dan sederhana tentang keseluruhan proses kebijakan publik, dan membantu peneliti menempatkan penelitian mereka dalam kerangka yang lebih luas.

analisis kebijakan kesehatan

Walt dan Gilson (1994) mengembangkan kerangka analisis kebijakan yang khusus untuk kesehatan, walaupun relevansinya melampaui sektor ini. Mereka mencatat bahwa penelitian kebijakan kesehatan sebagian besar berfokus pada isi, pelaku, konteks dan proses kebijakan. Kerangka “segitiga kebijakan” mereka didasarkan pada perspektif ekonomi politik, dan mempertimbangkan bagaimana keempat elemen ini berinteraksi membentuk kebijakan. Kerangka kerja tersebut telah mempengaruhi penelitian kebijakan kesehatan di berbagai negara, dan telah digunakan untuk menganalisis sejumlah besar masalah kesehatan, termasuk kesehatan mental, reformasi sektor kesehatan, tuberkulosis, kesehatan reproduksi dan kontrol sifilis antenatal (Gilson dan Raphaely 2007).

Baca lebih lanjut di jurnal berikut ini:

Gill Walt, Jeremy Shiffman, Helen Schneider, Susan F Murray, Ruairi Brugha, Lucy Gilson; ‘Doing’ health policy analysis: methodological and conceptual reflections and challenges. Health Policy Plan 2008; 23 (5): 308-317. doi: 10.1093/heapol/czn024

5 thoughts on “Beragam Kerangka Analisis Kebijakan Kesehatan

  1. Kepentingan kesehatan, mulai dari kalangan profesional hingga industri farmasi, secara tradisional dirasakan mempengaruhi proses kebijakan secara signifikan. Lingkungan kebijakan kesehatan di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi berbeda dari negara-negara berpenghasilan rendah, di mana, misalnya, ada peraturan yang lebih lemah, kapasitas peraturan dan sistem pemantauan; kurangnya daya beli sebagai pengaruh untuk mempengaruhi jenis dan kualitas layanan yang diberikan; lebih banyak patronase dalam sistem politik, dan lebih bergantung pada dana donor eksternal, di antara banyak perbedaan lainnya. Menurut Gilson dan Raphaely (2007), sebagian besar analisis kebijakan kesehatan relatif intuitif, ad hoc, dan asumsi yang menjadi dasar masalahnya jarang teridentifikasi.
    Dalam jurnal ini, berpendapat bahwa bidang analisis kebijakan kesehatan akan maju jika para peneliti mendekatinya secara lebih sistematis, mengembangkan proposisi yang jelas dan dapat diuji mengenai masalah yang mereka pelajari, dalam kerangka kerja eksplisit. Pada teori, dapat melakukan penerapan lebih kritis terhadap kerangka kerja dan teori proses kebijakan publik, menyadari kebutuhan dan potensi yang berkontribusi dalam kebijakan, dan manfaat praktik. Pada metodologi, membuat desain penelitian menjadi perhatian eksplisit dalam semua analisis kebijakan kesehatan, mengidentifikasi dan membenarkan jenis rancangan dalam artikel yang diterbitkan, mempertimbangkan kebutuhan akan beberapa kasus dan komparator, membuat asumsi dan proposisi eksplisit, logis dan saling terkait, dan terbuka untuk diuji secara empiris. Pada posisi, refleksivitas yang lebih besar dari para peneliti, yang melibatkan analisis kekuatan kelembagaan, sumber daya dan posisi mereka sendiri (dengan cara yang sama mereka akan menganalisis aktor dalam proses kebijakan) dan peran mereka dalam menentukan agenda penelitian dan menghasilkan pengetahuan (daripada mengasumsikan diri mereka untuk menjadi ‘objektif’ dan ‘mandiri’).

    Liked by 1 person

  2. KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAT TOPIK KAWASAN TANPA ROKOK 2016-2018

    1) PERDA (Peraturan Daerah) Kab Bungo no 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    2) PERDA Kab Kapuas no 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    3) PERDA Kupang no 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    4) PERDA Kab Jembrana no 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    5) PERDA Kab Padang no 25 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    6) PERDA Kab Sambas no 1 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    7) PERDA Kab Hulu Sungai Utara no 5 tahun 2016 ttg Kawasan Tanpa Rokok
    8)PERDA Kab Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    9) PERDA Kab Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    10) PERDA Kab Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    11) PERDA Kab Batang Hari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
    12) PERDA Sulawesi Barat no 1 th 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    13) PERDA Kab Soppeng no 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    14) PERDA Kab Bumbu no 6 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    15) PERDA Kab Tabalong no 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    16) PERGUB (Peraturan Gubernur) Kalimantan Timur no 5 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok
    17) PERDA Kota Lubuklinggau no 1 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    18) PERDA Lampung no 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
    19) PERDA Kab Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
    20) PERDA Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

    Nama:
    Veronika Devi Irawan (42160049)
    Silvia Dewi (42160050)
    Meilina (42160051)
    Devin Elsya Praditama (42160052)

    Like

  3. Maria Anasthasya Tangkilisan May 5, 2018 — 9:04 pm

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT TOPIK KESEJAHTERAAN LANSIA 2016-2018

    1. Perda Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

    2. Perda kota bengkulu no 04 tahun 2016 tentang perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia

    3. Perda provinsi kepulauan bangka belitung no 5 tahun 2016 tentang pelayanan bagi lanjut usia

    4. Perda kota mataram no 10 tahun 2017 tentang penyelenggarakan kesejahteraan sosial lanjut usia.

    5. Pergub No 7 Tahun 2017 tentang Program Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat di Sulawesi Tengah

    6. Perbup Kabupaten Gorontalo No. 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Tahun Anggaran 2017

    7. Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Bangli No. 465.1/70/DINSOD Tentang Penetapan Panitia, Penyelenggara, Narasumber/Instruktur, Peserta dan Penerima Bantuan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lanjut Usia Kabupaten Bangli Tahun 2017

    8. Peraturan Walikota Palembang no 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang. Pasal 10 Ayat 3 Tentang tugas Seksi Rehabilitadi Sosial Anak dan Lanjut Usia

    9. Peraturan daerah provinsi gorontalo no 12 tahun 2016
    Tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga pasal 13

    10. Perwalkot Samarinda No 29 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda Pasal 12 tentang tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

    11. Perwalkot Manado No 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tipe A Pasal 20 Ayat 2 tentang Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

    12. Permenkes RI No 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 – 2019

    13. Peraturan Mentri Sosial, Republik Indonesia Nomer 4 th 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut usia

    14. Perwalkot Pontianak No 66 tahun 2016 tentang Kependudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pasal 63 tentang Ruang Lingkup tugas Seksi Kesehatan Ibu, Anak, dan Reproduksi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia

    15. Perda no 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan lansia

    16. Pergub Kalimantan Timur No 92 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unut Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Pasal 4 UPTD Panti Sosial Werdha Nirwana Puri mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar

    17. Pergub Kalimantan Timur No 3 tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

    18. Perbup Karo No 39 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo Pasal 116 tentang tugas Seksi Pelayanan Disabilitas, Anak, dan Lansia Terlantar

    19. Perbup Humbang Hasundutan No 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Pasal 13 tentang tugas Seksi Rehabilitasi Sosial untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial pada lansia terlantar

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan BAB III Model Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat pasal 4

    21. Peraturan bupati polewali mandar no 50 tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi dinas sosial kabupaten poliwali mandar pasal 10 seksi sosial lansia dan anak

    22. Peraturan Daerah kalimantan selatan No 5 th 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 32

    Nama Kelompok:
    Jessica Natasya Tanjung 42160057
    Iratiara M. Panjaitan 42160058
    Maria Anasthasya Tangkilisan 42160059
    Meilianawati Limmawan 42160060

    Like

  4. RADHA GOVINDA PADMA May 6, 2018 — 9:45 am

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT TOPIK PENANGGULANGAN OBAT PALSU 2016-2018

    1.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bab XIII Tertib Kesehatan.

    2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab XIII Tertib Kesehatan.

    3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab IX Tertib Kesehatan.

    4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Bab XII Tertib Kesehatan.

    5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bab VIII Tertib Kesehatan

    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab IX Tertib Kesehatan.

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab X Tertib Kesehatan.

    8.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab X Tertib Kesehatan Pasal 44

    9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Bab III Penyelenggaraan Imunisasi Wajib Pasal 12

    10.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Bab III Bagian Keenam Pelayanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan medis Habis Pakai Pasal 34

    11.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah Bab VI Bagian Kedua Sediaan Farmasi Pasal 69

    12. Peraturan daerah Kabupaten kota baru nomor 24 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan  Masyarakat Bidang Kesehatan BAB III Model Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Pasal 4

    13. Peraturan daerah Kabupaten Tojo Una nomor 3 tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat BAB VIII Larangan Pasal 25

    14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 11 tahun 2016 Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosann serta Zat Adiktif Lainnya BAB III Larangan pasal 5 dan BAB IV  Pengaturan

    15. Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.54 /2/ DINKES/ 2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat Yang Masuk Golongan Obat Bebas Terbatas di seluruh Toko Swalayan Retail Lainnya Tidak Memiliki Izin Sebagai Apotik atau Toko Obat Poin Kedua dan Keempat

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan Pasal 21

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat BAB XV Tertib Kesehatan Pasal 45
     
    18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan pasal 28

    19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogah Kemering Ulu Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya BAB IV Jenis Pencegahan Pasal 6, 7,8 dan9

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Paragraf KesembilanTertib Kesehatan Pasal 32

    21. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    Paragraf kedelapan Tertib Kesehatan Pasal 50

    Nama Kelompok:
    Angela Rosalia Mete (42160053)
    Radha Govinda Padma (42160054)
    Pindo Galih Prakoso (42160055)
    Maria Chrisna Indrasari (42169956)

    Like

  5. RADHA GOVINDA PADMA May 6, 2018 — 9:54 am

    KUMPULAN KEBIJAKAN TERKAIT TOPIK PENANGGULANGAN OBAT PALSU 2016-2018

    1.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bab XIII Tertib Kesehatan.

    2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab XIII Tertib Kesehatan.

    3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab IX Tertib Kesehatan.

    4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Bab XII Tertib Kesehatan.

    5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Bab VIII Tertib Kesehatan

    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab IX Tertib Kesehatan.

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab X Tertib Kesehatan.

    8.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Bab X Tertib Kesehatan Pasal 44

    9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Bab III Penyelenggaraan Imunisasi Wajib Pasal 12

    10.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Bab III Bagian Keenam Pelayanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan medis Habis Pakai Pasal 34

    11.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah Bab VI Bagian Kedua Sediaan Farmasi Pasal 69

    12. Peraturan daerah Kabupaten kota baru nomor 24 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan  Masyarakat Bidang Kesehatan BAB III Model Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Pasal 4

    13. Peraturan daerah Kabupaten Tojo Una nomor 3 tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat BAB VIII Larangan Pasal 25

    14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin nomor 11 tahun 2016 Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosann serta Zat Adiktif Lainnya BAB III Larangan pasal 5 dan BAB IV  Pengaturan

    15. Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.54 /2/ DINKES/ 2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat Yang Masuk Golongan Obat Bebas Terbatas di seluruh Toko Swalayan Retail Lainnya Tidak Memiliki Izin Sebagai Apotik atau Toko Obat Poin Kedua dan Keempat

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan Pasal 21

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat BAB XV Tertib Kesehatan Pasal 45
     
    18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan pasal 28

    19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogah Kemering Ulu Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya BAB IV Jenis Pencegahan Pasal 6, 7,8 dan9

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Paragraf KesembilanTertib Kesehatan Pasal 32

    21. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    Paragraf kedelapan Tertib Kesehatan Pasal 50

    Nama Kelompok:
    Angela Rosalia Mete (42160053)
    Radha Govinda Padma (42160054)
    Pindo Galih Prakoso (42160055)
    Maria Chrisna Indrasari (42160056)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close