analisis kebijakan kesehatan

Beragam Kerangka Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis kebijakan kesehatan adalah pendekatan multi-disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara institusi, kepentingan dan gagasan dalam proses kebijakan. Hal ini berguna baik secara retrospektif maupun prospektif, untuk memahami kegagalan dan keberhasilan kebijakan masa lalu dan untuk merencanakan implementasi kebijakan di masa depan. Walt dan Gilson (1994) berpendapat bahwa hal ini penting bagi reformasi kesehatan. Namun, hanya ada sedikit perhatian yang diberikan untuk mengajarkan bagaimana melakukan analisis kebijakan, rancangan penelitian, teori atau metode apa yang terbaik untuk suatu analisis kebijakan. Reich dan Cooper (1996) merancang dan memperbarui perangkat lunak untuk membantu peneliti dan pembuat kebijakan menganalisis dimensi politik dari kebijakan publik. Lainnya, seperti Varvasovszky dan Brugha (2000), telah merancang pedoman untuk melakukan analisis pemangku kepentingan, sebagai bagian dari analisis kebijakan kesehatan. Bossert (1998) mengembangkan sebuah pendekatan untuk menganalisa pilihan-pilihan untuk desentralisasi sektor kesehatan. Namun, sangat jarang menemukan karya ilmiah yang secara eksplisit mengeksplorasi tantangan metodologis bagi peneliti yang mempelajari proses kebijakan kesehatan.

Kerangka kebijakan publik yang paling dikenal adalah “heuristik tahap-tahap” (Lasswell 1956; Brewer dan deLeon 1983). Ini membagi proses kebijakan publik menjadi empat tahap: pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pengaturan agenda adalah tahap penyortiran masalah di mana sejumlah kecil dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bisa menarik perhatian para pengambil keputusan. Pada tahap perumusan, legislatif dan badan pembuat keputusan lainnya merancang dan memberlakukan kebijakan. Pada tahap implementasi, pemerintah melaksanakan kebijakan ini, dan dalam tahap evaluasi dampak kebijakan tersebut dinilai. Analis telah mengkritik heuristik tahap-tahap karena mengasumsikan linieritas terhadap proses kebijakan publik yang tidak ada di dunia nyata, karena menarik garis pemisah yang tegas antara tahap-tahap yang pada kenyataannya sangat kabur, dan karena tidak menawarkan saran mengenai kausalitas (Sabatier 2007). Namun demikian, heuristik ini menawarkan cara berpikir yang berguna dan sederhana tentang keseluruhan proses kebijakan publik, dan membantu peneliti menempatkan penelitian mereka dalam kerangka yang lebih luas.

analisis kebijakan kesehatan

Walt dan Gilson (1994) mengembangkan kerangka analisis kebijakan yang khusus untuk kesehatan, walaupun relevansinya melampaui sektor ini. Mereka mencatat bahwa penelitian kebijakan kesehatan sebagian besar berfokus pada isi, pelaku, konteks dan proses kebijakan. Kerangka “segitiga kebijakan” mereka didasarkan pada perspektif ekonomi politik, dan mempertimbangkan bagaimana keempat elemen ini berinteraksi membentuk kebijakan. Kerangka kerja tersebut telah mempengaruhi penelitian kebijakan kesehatan di berbagai negara, dan telah digunakan untuk menganalisis sejumlah besar masalah kesehatan, termasuk kesehatan mental, reformasi sektor kesehatan, tuberkulosis, kesehatan reproduksi dan kontrol sifilis antenatal (Gilson dan Raphaely 2007).

Baca lebih lanjut di jurnal berikut ini:

Gill Walt, Jeremy Shiffman, Helen Schneider, Susan F Murray, Ruairi Brugha, Lucy Gilson; ‘Doing’ health policy analysis: methodological and conceptual reflections and challenges. Health Policy Plan 2008; 23 (5): 308-317. doi: 10.1093/heapol/czn024

11 thoughts on “Beragam Kerangka Analisis Kebijakan Kesehatan

  1. analisis kebijakan kesehatan merupakan suatu cara pendekatan multi- disiplin terhadap kebijakan publik dengan tujuan untuk menjelaskan interaksi antara elemen- elemen dalam proses kebijakan. dapat menjadi sebuah parameter suatu kebijakan publik dapat disebut berhasil atau gagal dan dapat digunakan untuk merencanakan serta merancang kebijakan di masa depan.
    menurut penelititan yang dilakukan oleh gilson dan raphaely pada tahun 2008 tentang kelemahan kebijakan kesehatan di negara – negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah bahwa:
     Tidak adanya kerangka konseptual yang eksplisit
     Desain dan metodologi yang sangat kurang dalam tiap detailnya
     Terdapat lebih banyak studi kasus tunggal tehadap isu – isu tertentu
     Peneliti tidak dapat memberi kesimpulan yang jelas mengenai proses terjadinya suatu malasah dan lebih fokus terhadap apa yang menjadi masalah
    jalan keluar dari peneliti ( gilson & raphaely) memberikan gambaran untuk kemajuan kebijakan kesehatan di lapangan
     Memperkuat konteks lingkungan kebijakan kesehatan dan fokus dalam menghadapi tantangan dalam kebijakan tersebut
     Kritis pada setiap detail teori dan kerangka kerja sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan implikasi dari kasus lewat metodologi dan desain studi
     Peneliti harus bisa memposisikan diri dalam sebuah penelitian dan mengambil sebuah kesimpulan tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
    Tujuan dari analisis kesehatan adalah tercapainya kemerdekaan dalam memperoleh kesehatan. Dengan tujuan tersebut harus melewati beberapa proses untuk tercapainya tujuan tersebut.
    Beberapa proses yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut adalah
    1. Pembahasan teori
    Ada dua teori yang sering di gunakan untuk menjalankan sistem kebijakan kesehatan antara lain:
    a. Menurut kingdon tahun 1984 adalah mencakup banyak aliran
    b. Menurut Baumgartner dan Jones tahun 1993 punctuated – equilibrium
    c. Menurut Sabatier tahun 1999 top-down ; bottom-up
    Dari ketiga teori ini teori menurut Sabatier adalah teori yang paling populer digunakan dikarenakan berbagai negara didunia mempunyai struktur pemerintahan yang kuasa tertinggi ada pada kaum eksekutif – yudikatif dan berbagai negara juga mempunyai struktur pemerintahan yang kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat. Dengan teori ini setiap kebijakan yang diambil dari pemegang kekuasan tertinggi dapat mempengaruhi jalannya proses sebuah kebijakan.

    2. desain kerangka & Metodologi kebijakan
    Ada dua kerangka kebijakan yang antara lain :
    I. Kerangka teori menurut lasswell tahun 1956; Brewe dan deLeon pada tahun 1983 disebut tahap- tahap heusristic yang terdiri dari pengaturan agenda , perumusan, implementasi dan evaluasi
    II. Kerangka teori menurut Walt dan Gilson tahun 1994 disebut kerangka segitiga kebijakan yang terdiri dari isi, pelaku kebijakan, konteks dan proses berlangsungnya kebijakan yang berlangsung sesuai dengan ekonomi- politik saling berinteraksi dan menghasilkan sebuah kebijakan kesehatan
    Metodologi yang sangat sering digunakan adalah study kasus dan study retrospektif
    3. Posisi peneliti
    Posisi peneliti dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah kebijakan. Kesimpulan dari seorang peneliti tidak boleh dihubungkan dengan keadaan sosial- politik, tingkat pendidikan dari seorang peneliti dapat memberikan sudut pandang yang baik dari kebijakan yang diambil.

    Liked by 1 person

  2. Analisis kebijakan mengenai kesehatan merupakan pendekatan multi disiplin pada kebijakan publik yang memiliki sasaran untuk menjelaskan interaksi antara kedua institusi, ketertarikan, dan ide – ide dalam proses kebijakan tersebut. Dapat berfungsi secara prospektif maupun retrospektif, untuk memahami kesuksesan maupun kegagalan kebijakan yang lama dan untuk merencanakan implementasi kebijakan yang akan datang.
    Tulisan tersebut diambil dari kesimpulan sebuah literatur oleh Gilson dan Raphaely (2008), yang mengidentifikasi celah dan kelemahan pada analisis kebijakan kesehatan di lapangan pada negara dengan penghasilan menengah kebawah berupa tidak adanya kerangka kerja konseptual secara eksplisit, detail pada desain dan metodologi penelitian, ada banyak studi kasus tunggal pada isu tertentu, serta para peneliti jarang melakukan tinjauan ulang dalam membentuk interpretasi penelitian dan kesimpulan penelitian.
    Banyak tantangan dalam analisis kebijakan kesehatan, tantangan pertama adalah kebijakan itu sendiri yang berimplikasi pada penelitiannya. Ada juga banyak tantangan konseptual lainnya untuk melakukan analisis kebijakan. Misalnya, menangkap dan mengukur tingkat sumber daya, nilai, kepercayaan dan kekuatan aktor beragam itu sulit; Juga, gagasan tentang ‘kekuatan’ – fundamental terhadap analisis kebijakan.
    Dalam makalah ini penulis berpendapat bahwa bidang analisis kebijakan kesehatan akan maju jika para peneliti mendekatinya secara lebih sistematis, mengembangkan proposisi yang jelas dan dapat diuji mengenai masalah yang mereka pelajari, dalam kerangka kerja eksplisit.
    Makalah ini penulis mengungkapkan bahwa dalam menjalankan analisis kebijakan, terdapat teori-teori yang berpengaruh yaitu beberapa aliran (Kingdon 1984), punctuated-equilibrium (Baumgartner dan Jones 1993) dan implementasi top-down dan bottom-up (Sabatier 1999). Beberapa tahapan pendekatan dalam analisis kebijakan kesehatan berupa heuristik bertahap, kerangka kerja segitiga kebijakan, dan kerangka kerja hubungan antar aktor.
    Penting bagi kemampuan peneliti untuk mengakses lingkungan kebijakan dan melakukan penelitian yang bermakna, terutama dalam analisis kebijakan yang memerlukan keterlibatan dengan elit kebijakan (Shiffman 2007), dan saat menyelidiki isu sensitif.

    Melalui pembahasan teori, metodologi dan posisi dalam analisis kebijakan kesehatan ini, ada beberapa cara penelitian di bidang ini dapat diperkuat dari penelitian sebelumnya oleh Gilson dan Raphaely (2008) yaitu :
    1. Secara teori
    (1) Penerapan yang lebih kritis terhadap kerangka kerja dan teori proses kebijakan publik yang ada
    (2) Penggunaan lebih besar teori sains sosial.
    2. Pada metodologi
    (1) Membuat desain penelitian menjadi perhatian eksplisit.
    (2) Menggambar pola pertumbuhan kerja pada metode penelitian studi kasus.
    (3) Identifikasi dengan jelas jenis ‘kasus’ dan unit analisis.
    (4) Membuat asumsi dan proposisi eksplisit, logis dan saling terkait, dan terbuka.
    (5) Mengajukan kasus ini ke lembaga untuk mendukung lebih banyak kerja komparatif dalam analisis kebijakan kesehatan. Kasus ini akan diperkuat oleh kemauan peneliti untuk berkolaborasi lintas institusi, negara dan wilayah.
    (6) Memperluas pendekatan(misalnya melalui studi sampel besar yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif) serta studi retrospektif yang menggunakan penelitian dari berbagai disiplin ilmu dalam satu domain kebijakan atau kumpulan negara.
    3. Secara posisi
    (1) Refleksivitas yang lebih besar dari para peneliti.
    (2) Perhatian yang lebih besar terhadap komposisi dan peran tim peneliti.
    (3) Pendekatan jangka panjang untuk membangun kapasitas analisis kebijakan.

    Liked by 1 person

  3. Analisis kebijakan kesehatan baik digunakan untuk memahami kegagalan dan keberhasilan kebijakan yang sudah ada dan dapat untuk merencanakan penerapan kebijakan di masa depan. Banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan untuk mempermudah analisis kebijakan seperti adanya perangkat lunak serta pedoman-pedoman untuk melakukan analisis.
    Ada beberapa kelemahan di bidang analisis kebijakan kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kelemahan tersebut diantaranya : tidak adanya kerangka konseptual eksplisit, sedikit detail pada desain dan metodologi penelitian, dan lebih banyak studi kasus tunggal mengenai isu-isu tertentu. Ini menarik perhatian pada terbatasnya penggunaan teori yang relevan untuk mendukung analisis dan kurangnya upaya untuk memberikan penjelasan eksplisit dan jelas.
    Ada beberapa cara agar penelitia analisis kebijakan kesehatan dapat diperkuat:
    Secara teori
    (1) Penerapan yang lebih kritis terhadap kerangka kerja dan teori proses kebijakan publik yang ada untuk memandu dan menginformasikan penyelidikan kebijakan kesehatan, sambil menyadari kebutuhan dan potensi untuk berkontribusi pada pengembangan teori sebagai tujuan analisis kebijakan kesehatan, dengan konsekuensi manfaat untuk praktik.
    (2) Penggunaan lebih besar teori sains sosial (misalnya, organisasi atau birokrat tingkat jalanan) yang berasal dari luar studi kebijakan untuk menginformasikan analisis kebijakan kesehatan.

    Pada metodologi
    (3) Membuat desain penelitian menjadi perhatian eksplisit dalam semua analisis kebijakan kesehatan, dan mengidentifikasi dan membenarkan jenis rancangan dalam artikel yang diterbitkan.
    (4) Menggambar pada tumbuhnya kerja pada metode penelitian studi kasus untuk meningkatkan kualitas penyelidikan studi kasus di lapangan.
    (5) Identifikasi dengan jelas jenis ‘kasus’ dan unit analisis, dan mempertimbangkan kebutuhan akan beberapa kasus dan komparator.
    (6) Membuat asumsi dan proposisi eksplisit, logis dan saling terkait, dan terbuka untuk diuji secara empiris, sehingga dapat menjelaskan rangkaian fenomena umum.
    (7) Membuat kasus ini ke lembaga donor untuk mendukung lebih banyak kerja komparatif dalam analisis kebijakan kesehatan guna memperluas generalisasi hasil dan mengembangkan kepastian yang lebih besar mengenai kausalitas. Kasus ini akan diperkuat oleh kemauan peneliti untuk berkolaborasi lintas institusi, negara dan wilayah.
    (8) Menjelajahi pendekatan sintesis lainnya (misalnya melalui studi sampel besar yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif) serta studi retrospektif yang menggunakan penelitian dari berbagai disiplin ilmu dalam satu domain kebijakan atau kumpulan negara.
    (9) Refleksivitas yang lebih besar dari para peneliti, yang melibatkan analisis kekuatan kelembagaan, sumber daya dan posisi mereka sendiri (dengan cara yang sama mereka akan menganalisis aktor dalam proses kebijakan) dan peran mereka dalam menentukan agenda penelitian dan menghasilkan pengetahuan ( daripada menganggap diri mereka ‘objektif’ dan ‘independen’).
    (10) Perhatian yang lebih besar terhadap komposisi dan peran tim peneliti.
    (11) Pendekatan jangka panjang untuk membangun kapasitas analisis kebijakan.

    Jadi diharapkan dengan mengambil beberapa poin di atas maka ada peningkatan signifikan dari penelitian analisis kebijakan kesehatan dapat.

    Liked by 1 person

  4. Analisis Kebijakan tentang kesehatan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada pada penerapan kebijakan tersebut. Dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan tentang kesehatan ini diperlukan peran berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah (government) dan pihak non pemerintah (non-goverment). Pihak pemerintah yang dimaksud disini adalah pemangku kepentingan dan pimpinan dari suatu organisasi pemerintahan atau segala pelaku dalam lingkungan pemerintahan. Pihak non pemerintah yang dimaksud disini adalah seperti organisasi atau pihak yang tidak terikat dengan pemerintah.
    Pihak-pihak yang terkait ini harus aktif untuk menganalisi kebijakan-kebijakan dalam hal ini tentang kesehatan yang ada. Mengingat dalam suatu kebijakan yang dibuat ini dapat mengandung kepantingan kepentingan baik dari pemerintah atau sebaliknya yang dapat merugikan. Harus ada hubungan yang seimbang dan hubungan timbal balik agar upaya analisis pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.
    Politik juga dapat menjadi salah satu yang mempengaruhi berjalanannya suatu kebijakan.
    Maka seperti yang dikatakan Sabatier tahun 1999, pada analisis kebijakan tentang kesehatan ini dapat diimplementasikan secara top-down atau bottom-up. Mengingat disini ada 2 besar pihak yaitu pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah ( eksekutif, yudikatif, legislatif) dan rakyat atau masyarakat itu sendiri atau pihak lain dibawah pemangku kepentingan tertinggi.
    Selain pihak-pihak yang sudah disebutkan tersebut, dalam menganalisis dan mengimplementasikan suatu kebijakan juga harus memperhatikan keseluruhan dari negara tersebut, apakah itu negara dengan pendapatan rendah, negara dengan pendapatan menengah atau negara dengan pendapatan yang tinggi. Karena hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang ada dan analisis kebijakannya . Dalam hal ini organisasi non profit dan privat juga dalam mempengaruhi dalam hal kebijakan kesehatan ini. Maka hal tersebut juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembuatan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan kesehatan ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka ada beberapa tahapan pendekatan dalam analisis kebijakan kesehatan berupa heuristik bertahap, kerangka kerja segitiga kebijakan, dan kerangka kerja hubungan antar aktor.
    Jadi secara garis besar banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi analisis kebijakan kesehatan ini, maka orang yang menganalisis suatu kebijakan itu harus bebas dari adanya pengaruh dari politik dan kepentingan-kepentingan lainnya, selain itu juga dapat dilakukan juga sesuai dengan teori yang sudah ada seperti menurut lasswell tahun 1956 Brewe dan deLeon pada tahun 1983 (heuristik bertahap), menurut Walt dan Gilson tahun 1994 yang disebut kerangka segitiga kebijakan. Pada metodologi juga diberitahukan bahwa dapat juga memperluas pendekatan( kuantitatif dan kualitatif) serta studi retrospektif yang menggunakan penelitian dari berbagai disiplin ilmu atau kumpulan negara.

    Liked by 1 person

  5. Kepentingan kesehatan, mulai dari kalangan profesional hingga industri farmasi, secara tradisional dirasakan mempengaruhi proses kebijakan secara signifikan. Lingkungan kebijakan kesehatan di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi berbeda dari negara-negara berpenghasilan rendah, di mana, misalnya, ada peraturan yang lebih lemah, kapasitas peraturan dan sistem pemantauan; kurangnya daya beli sebagai pengaruh untuk mempengaruhi jenis dan kualitas layanan yang diberikan; lebih banyak patronase dalam sistem politik, dan lebih bergantung pada dana donor eksternal, di antara banyak perbedaan lainnya. Menurut Gilson dan Raphaely (2007), sebagian besar analisis kebijakan kesehatan relatif intuitif, ad hoc, dan asumsi yang menjadi dasar masalahnya jarang teridentifikasi.
    Dalam jurnal ini, berpendapat bahwa bidang analisis kebijakan kesehatan akan maju jika para peneliti mendekatinya secara lebih sistematis, mengembangkan proposisi yang jelas dan dapat diuji mengenai masalah yang mereka pelajari, dalam kerangka kerja eksplisit. Pada teori, dapat melakukan penerapan lebih kritis terhadap kerangka kerja dan teori proses kebijakan publik, menyadari kebutuhan dan potensi yang berkontribusi dalam kebijakan, dan manfaat praktik. Pada metodologi, membuat desain penelitian menjadi perhatian eksplisit dalam semua analisis kebijakan kesehatan, mengidentifikasi dan membenarkan jenis rancangan dalam artikel yang diterbitkan, mempertimbangkan kebutuhan akan beberapa kasus dan komparator, membuat asumsi dan proposisi eksplisit, logis dan saling terkait, dan terbuka untuk diuji secara empiris. Pada posisi, refleksivitas yang lebih besar dari para peneliti, yang melibatkan analisis kekuatan kelembagaan, sumber daya dan posisi mereka sendiri (dengan cara yang sama mereka akan menganalisis aktor dalam proses kebijakan) dan peran mereka dalam menentukan agenda penelitian dan menghasilkan pengetahuan (daripada mengasumsikan diri mereka untuk menjadi ‘objektif’ dan ‘mandiri’).

    Liked by 1 person

  6. Kebijakan kesehatan merupakan masalah kompleks yang bertujuan jangka panjang untuk mencapai sasaran, menyediakan rekomendasi yang praktis untuk keputusan-keputusan penting. Sehingga perlu untuk dilakukannya analisis kebijakan.
    Analisis kebijakan adalah suatu pendekatan multidisiplin yang memiliki peran penting dalam membuat kebijakan publik dimana pendekatan multidisiplin ini bersifat terpadu. Analisis kebijakan ini berperan penting dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan serta tercapainya reformasi kesehatan, dan dapat merencanakan kebijakan yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Menurut Gilson dan Raphaely (2008) penelitian ini dilakukan beradasarkan ditemukannya perbedaan analisis kebijakan kesehatan di Negara-negara yang berpenghasilan rendah, menengah dan maju, dimana ditemukannya banyak kelemahan pada Negara-negara dengan tingkat penghasilan rendah sampai menengah, sehingga gagasan atau konsep analisis kebijakan kesehatan pada Negara maju dapat dijadikan sebagai acuan dalam berproses dan melakukan perubahan.
    Ketika melalukan perubahan akan ditemukan tantangan, yaitu diperlukannya banyak pihak untuk saling bekerja sama dalam melakukan analisis kebijakan, banyaknya pihak yang terlibat juga akan memunculkan masalah-masalah lain, Seperti yang dikatakan Gilson dan Raphaely (2007) sebagian besar analisis kebijakan kesehatan masih berdasarkan intuisi, ad hoc dan asumsi yang menjadi dasar masalah tersebut jarang diidentifikasi. Sehingga diperlukannya suatu kerangka kerja yang eksplisit dalam melakukan analisis kebijakan. Kerangka kerja digunakan untuk mengidentifikasi suatu elemen dan hubungan antar elemen-elemen tersebut yang dapat digunakan dalam pembentukan teori untuk analisis kebijakan.
    Dalam membuat suatu kebijakan ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu ;
    1. Tahap pengaturan agenda , dimana pada tahap ini dilakukan pemilahan terhadap masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat
    2. Tahap perumusan , pada tahap ini legislatif dan badan pembuat keputusan lainnya merancang dan memberlakukan kebijakan
    3. Tahap Implementasi, pada tahap ini pemerintah mulai melaksanakan kebijakan tersebut
    4. Tahap Evaluasi, tahap ini merupakan tahap penilaian terhadap kebijakan tersebut
    Pada penelitian ini juga di bahas desain penelitian yang dapat digunakan dalam merancang kebijakan :
    1. Studi kasus, merupakan suatu investigasi mendalam mengenai suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Misalanya apa kasus tersebut, seberapa pentingkah atau bergunakah kasus tersebut untuk dipelajari, apakah ini dapat memberikan suatu informasi mengenai suatu kebijakan
    2. Temporal issues, Sejauh mana analisis kebijakan difokuskan pada kebijakan kontemporer, atau bersifat retrospektif , dimana melihat kebijakan yang lalu untuk menentukan kebijakan yang akan datang

    Liked by 1 person

  7. Analisa kebijakan kesehatan merupakan pendekatan multidisiplin terhadap kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk menjelaskan interaksi anata institusi, kepentingan dan gagasan dalam proses kebijakan. Pada literature review yang dilakukan oleh Gilson dan Raphaely (2008), terjadi permasalahan pada negara dengan income rendah dan menengah berupa ‘gap’ dan beberapa kelemahan pada analisa kebijakan kesehatan. Pada literature review Gilson dan raphaely mencatat tidak adanya kerangka koseptual eksplisit, design dan metodologi penelitian dibahas sedikit dan lebih banyak membahas kasus tunggal mengenai isu tertentu. Hal ini menarik perhatian terhadap sedikitnyan teori yang relevan untuk menganalisa dan memperjelas focus dari penelitian tersebut. Pada penelitian Gilson dan raphaely juga tidak sering merefleksikan tentang bagaimana bentuk posisi mereka, interpretasi dan kesimpulan dalam penelitian mereka.
    Melalui diskusi teori, metodologi dan posisi analisa kebijakan kesehatan, ada beberapa penelitian yang harus diperkuat. Seperti pada teori, diperlukan adanya penerapan yang lebih kritis terhadap kerangka kerja dan teori proses kebijakan publik yang ada untuk memandu dan menginformasikan penyelidikan kebijakan kesehatan. Pada metodologi, desain penelitian menjadi eksplisit dalam semua analisa kesehatan, menggambar pertumbuhan kerja pada metode penelitian studi kasus guna untuk meningkatkan kualitas penyelidikan kasus, mengidentidikasi type kasus dan analisanya, membuat asumsi dan proporsi eksplisit, logis dan interrelasi, dan terbuka untuk ditest secara empiris, sehingga dapat menjelaskan fenomena secara general dan mengeksplorasi pendekatan sintesis lainnya serta studi retrospektif yang menggunakan penelitian dari berbagai disiplin ilmu dalam kumpulan negara. Pada posisi, refleksivitas yang lebih besar dari pada peneliti, yang melibatkan analisa kekuatan kelembagaan, sumber daya dan posisi mereka sendiri dan peran mereka dalam menentukan agenda penelitian dan menghasilkan pengetahuan, perhatian dan peran dari tim peneliti, dan pendekatan jangka panjang untuk membangun kapasitas analisis kebijakan. Jadi, jika mereka yang melakukan, mengajar, memberi komisi, mendanai atau mempublikasikan penelitian kebijakan kesehatan masyarakat, tentu aka nada peningkatan yang signifikan dalam pendekatan penelitian analisa kebijakan kesehatan.

    Liked by 1 person

  8. Kebijakan kesehatan lebih mengkategorikan ke dalam sektor publik (public goods). Hal ini dikarenakan beberapa sifat yang menjadi ciri dari kebijakan kesehatan itu sendiri, salah satunya bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan adalah suatu produk pemerintah walaupun pada pelaksanaannya sangat banyak juga melibatkan swasta yang implementasinya melibatkan serangkaian sistem kesehatan di dalam negara.
    Kebijakan merupakan produk pemerintah dengan kemitraan dengan sektor swasta, dimana keputusannya mempertimbangkan juga aspek politik.
    Kerangka kebijakan heuristik memang membantu penelitian di berbagai bidang medis, akan tetapi kerangka kebijakan heuristik memiliki kelemahan mendalam, yaitu tidak adanya interaksi antara dunia nyata dan yang diteliti, heuristik lebih menekankan keilmuan daripada masalah yang dihadapi masyarakat ini.
    Kebijakan publik yg baik seharusnya menganut sistem kasualitas atau sebab dan akibat. Sebab dan akibat menawarkan pembuat kebijakan publik benar-benar menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat.
    Kebijakan publik tidak hanya mementingkan masalah keilmuan atau peraturan yang ada (rule dan logico) akan tetapi didasarkan pada pengalaman yuridis. Korespondensi pada masayarakat adalah kunci nyata dalam menyelesaikan masalah publik.
    Dengan korespondensi kita mengetahui masalah yang ada pada masyarakat dan mengerti apa akibatnya. Namun dalam kenyataanya kebijakan publik itu dipengaruhi oleh politikus yang membutuhkan bukti telah menyelesaikan suatu peraturan bukan menyelesaikan suatu permasalahan.
    Politikus membutuhkan segala sesuatu yang instant dan sedangkan metodologi korespondensi membutuhkan waktu yang lama.

    Liked by 1 person

  9. Menurut saya analisis kebijakan sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan kebijakan masa lalu dan juga untuk merencanakan rencana atau langkah selanjutnya di masa depan. Hal tersebut tidak hanya diperlukan dalam reformasi di bidang kesehatan namun juga dalam berbagai bidang ilmu yang lainnya. Meskipun sangat sedikit karya ilmiah yg secara eksplisit mengeksplorasi tantangan metodologis untuk mempelajari proses kebijakan di bidang kesehatan. Namun bukan berarti analisis pada ilmu kesehatan juga berhenti begitu saja.
    Sedangkan untuk kerangka kebijakan publik yang paling dikenal “heuristik tahap-tahap” saya juga setuju karena kerangka tersebut paling mudah dipahami dan diterapkan untuk membantu peneliti. Empat tahap yang terdapat dalam kerangka kebijakan publik adalah pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Namun untuk dapat menerapkan kerangka kebijakan tersebut peneliti harus sangat memahamu arti dan tujuan dari keempat tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya.
    Dan kerangka analisis tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk menganalis di sektor kesehatan oleh Walt dan Gilson (1994) dan menyatakan bahwa kerangka analisis pada sektor kesehatan lebih berfokus pada isi, pelaku, konteks, dan proses kebijakan yang akan diterapkan. Fokus pada segitiga kebijakan mereka berdasarkan pada perspektif ekonomi politik dan bagaimana empat elemen (pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi) dapat membentuk kebijakan baru.

    Liked by 1 person

  10. Melakukan analisis kebijakan telah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan dan praktisi, namun sedikit perhatian yang diberikan untuk bagaimana melakukan analisis kebijakan, rancangan penelitian, teori atau metode apa yang terbaik untuk menginformasikan analisis kebijakan. Dalam jurnal ini dibahas mengenai bagaimana melakukan analisis kebijakan kesehatan terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
    Di negara berpenghasilan rendah dan menengah masih lemah dalam menganalisis kebijakan kesehatan karena mengutamakan “apa yang terjadi” saja, dengan mengabaikan penjelasan yang lebih rinci mengenai “apa yang terjadi”, sehingga penggunaan teori yang relevan menjadi terbatas untuk mendukung analisis dan penjelasannya menjadi kurang eksplisit.
    Awalnya analisis kebijakan difokuskan pada negara di sektor publik/pemerintah – mengenai politisi dan birokrat (Hogwood and Gunn 1984; Grindle and Thomas 1991). Selanjutnya, kebijakan semakin terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan (seperti masyarakat sipil global) di luar batas negara (Keck dan Sikkink 1998). Hal ini berarti bahwa lingkungan kebijakan semakin banyak dihuni antar organisasi dan jaringan yang kompleks, dengan kebijakan yang dipengaruhi oleh keputusan global serta domestik dan adanya revolusi teknologi yang memfasiitasi komunikasi.
    Dalam menganalisis kebijakan kesehatan diperlukan pendekatan kerangka kerja dan teori. Kerangka kerja yang paling direkomendasi adalah kerangka “segitiga kebijakan” yang dikembangkan oleh Walt dan Gilson (1994), kerangka ini didasarkan pada perspektif ekonomi politik dan berfokus pada isi kebijakan, aktor/pelaku, konteks dan proses. Kerangka ini sudah banyak digunakan untuk menganalisis sejumlah besar masalah kesehatan.
    Diharapkan analisis kebijakan kesehatan dinegara berpenghasilan rendah dan menengah akan maju jika para peneliti mendekatinya secara lebih sistematis, mengembangkan proposisi yang jelas dan dapat diuji mengenai masalah yang mereka pelajari dalam kerangka kerja eksplisit.

    Liked by 1 person

  11. Analisis kebijakan kesehatan adalah pendekatan multi disiplin untuk kebijakan publik yang bertujuan untuk menjelaskan interaksi antar institusi, minat, dan gagasan dalam proses kebijakan. Hal ini berguna untuk memahami kegagalan dan keberhasilan kebijakan yang lampau, serta merencanakan implementasi yang akan dibuat ke depan. Beberapa peneliti telah membahas bagaimana analisis kebijakan ini dilakukan. Desain penelitian, teori, dan metodi apa yang paling baik untuk mengkonfirmasi analisis kebijakan adalah hal yang penting bagi reformasi kesehatan.
    Penelitian ini menitikberatkan pada negara berkembang. Negara dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna layanan, namun juga terlibat dalam membuat aturan, penelitian, dan evaluasi antar fungsi lainnya. Kebijakan di sektor kesehatan seringkali menimbulkan harapan yang tinggi dari masyarakat. Namun demikian, kebijakan kesehatan bersinggungan dengan banyak sektor, baik dari swasta, industri farmasi, kesehatan tradisional, teknologi, kepentingan politik, dan lain-lain.
    Analisis kebijakan dapat menjadi kompleks dan memiliki tantangan tersendiri dalam prosesnya. Sering ada banyak kesulitan untuk memetakan siapa saja yang terlibat baik individu maupun kelompok, jaringan, dan informasi dalam membuat analisis kebijakan.
    Di dalam jurnal ini disebutkan sejumla kerangka kerja dan tori yang digunakan untuk analisa kebijakan publik salah satunya dalah kerangka kerja dengan membuat pertanyaan untuk mengidentifikasi elemen dan hubungan antar elemen yang terlibat. Kerangka kebijakan publik yang paling dikenal adalah heurisik tahap-tahap. Kerangka kebijakan ini dibagi dalam empat tahap, yaitu pengaturan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Pengaturan agenda dilaksanakan untuk menyortir masalah apa yang menjadi perhatian masyarakat. Perumusan dilakukan untuk membuat kebijakan apa yang tepat untuk dilaksanakan. Ketika kebijakan sudah dibuat, maka pemeritah harus mengimplementasikannya dan melakukan evaluasi amapakah kebijakan telah berjalan dengan baik atau harus diperbaiki.
    Pada tahun 1994 Walt dan Gibson mengembangkan sebuah kerangka analisis kebijakan khusus untuk kesehatan. Mereka mencatat bahwa penelitian kebijakan sebagian besar berfokus pada isi, pelaku, konteks, dan proses yang dikenal sebagai segitiga analisis kebijakan. Teori-teori yang berpengaruh dalam proses kebijakan publik meliputi teori beberapa aliran menurut Kingdon (1984), punctuated-equilibrium menurut Baumgartner dan Jones (1993), dan top-down bottom-up menurut Sabatier (1999).
    Penelitian ini dapat diperkuat dari segi teori, metodologi, dan posisi dalam analisis kebijakan. Aplikasi yang lebih kritis terhadap kerangka kerja yang ada dan penggunaan teori ilmu sosial dari luar studi kebijakan dikalukan untuk menginformasikan analisis kebijakan. Perbaikan dari segi metodologi dapat dilakukan dengan membuat desain penelitian menjadi perhatian eksplisit, menggambar pola pertumbuhan kerja, identifikasi yang jelas pada kasus, membuat asumsi dan proorsi yang logis dan saling terkait, mengajukan kasus ini ke lembaga untuk berkolaborasi, dan memperluas pendekatan melalui studi sampel besar yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitiatif. Secara posisi dapat diperbaiki dengan reflektivitas yang lebih besar dari peneliti yang melibatkan analisis kekuatan kelembagaan, sumber daya, dan posisi yang sama seperti yang akan mereka analisis. Melakukan perhatian yang lebih besar terhadap komposisi tim peneliti juga perlu dilakukan. Yang terakhir adalah melakukan pendekatan jangka panjang untuk membangun kapasitas analisis kebijakan.

    Liked by 1 person

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s