gemar makan keju

Komposisi dan Nilai Gizi Keju Kraft Cheddar

Keju Cheddar Olahan Berat Bersih 175g.

Diproduksi oleh PT. Kraft Ultrajaya Indonesia, Bandung 40552, Indonesia.

 

Per 20g:

Energi 70 kkal, Lemak 5g, Lemak Jenuh 3,5g, Natrium 280mg.

 

Cheddar cocok untuk taburan di atas makanan, panggangan, campuran masakan.

 

Bersertifikat Halal MUI. Memiliki nomor dari BPOM tapi kurang jelas: BPOM RI MD 806210012427.

 

Baca juga: Kandungan Gizi Buah dan Sayur

 

Komposisi:

Keju cheddar, air, padatan kasein susu (8%), minyak nabati (mengandung antioksidan BHA), pengemulsi: garam fosfat, pati jagung, garam, pengatur keasaman: asam laktat, pengawet: kalium sorbat, nisin, pewarna alami: anato CI 75120, vitamin D (mengandung antioksidan tokoferol).

 

Informasi nilai gizi

Takaran saji: 20g

Jumlah sajian per kemasan: ~9

gemar makan kejuJumlah per sajian (20g)

Energi total 70 kkal (energi dari lemak 45 kkal), Lemak total 5 gram (lemak jenuh 3,5 gram), protein 4 gram, karbohidrat total 2 gram (Gula 0 gram), natrium (sodium) 280 mg.

Vitamin D hanya tertulis 6% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal.

Kalsium hanya tertulis 20% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal.

 

Jadi sederhananya: Keju Cheddar batangan produksi Kraft itu tiap 20 gramnya mengandung 2 gram karbohidrat, artinya 10% keju Kraft ini adalah karbohidrat.

 

Sumber: Kemasan Keju Cheddar Olahan Kraft Berat Bersih 175g. Kode produksi: 290716 03/0509.

(diketik oleh Yoseph Samodra)

bantu situs ini tetap online

11 thoughts on “Komposisi dan Nilai Gizi Keju Kraft Cheddar

  1. Kebijakan yang dipilih :
    Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan

    Pelaku/Aktor
    a. Penyusunan Kebijakan
    • Gubernur Jambi
    • Wakil Gubernur Jambi
    • Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
    • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

    b. Pelaksana Kebijakan
    • Pemerintah Provinsi menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
    • Pemerintah Daerah yang bertugas mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, menyelenggarakan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat.
    • Badan Ketahanan Pangan atau badan usaha untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok.
    • Instansi terkait di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sebagai pencatat arus masuk dan keluar bahan pangan.
    • Masyarakat

    Proses perencanaan terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2012 Tentang Ketahan Pangan
    • Latar Belakang
    Perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa persaingan antara kebutuhan pangan (food), kebutuhan bahan bakar nabati (bio-fuel) serta kebutuhan pakan ternak (feed) telah memicu krisis harga pangan di tingkat dunia. Namun demikian, meningkatnya harga-harga komoditas pertanian tidak serta merta mampu memberikan manfaat yang berarti kepada pemerintah, khususnya kepada para petani di Indonesia. Fenomena krisis harga pangan tentunya sebuah paradoks di negeri yang melimpah sumber daya alamnya (terutama pertanian dan perkebunan).
    Di satu sisi, kebutuhan pangan di Provinsi Jambi masih terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan daya beli dan perubahan selera masyarakat. Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah masih maraknya aktifitas penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya alam khususnya pada kawasan hutan sehingga berdampak memberikan tekanan cukup besar pada sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunnya potensi sumberdaya air bagi keperluan pertanian.
    Sehubungan dengan fenomena ekonomi global diatas, serta mencermati kondisi sektor pertanian di Provinsi Jambi, maka program peningkatan ketahan pangan sangat diperlukan dan sangat strategis. Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat, dan harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Ada tiga alasan penting yang melandasi pentingnya pembangunan ketahanan pangan, yaitu :
    1. Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia.
    2. Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.
    3. Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat.
    Ketahanan pangan memerlukan adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala perioritas, cadangan pangan di tingkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Ketahanan Pangan.

    • Perumusan kebijakan
    Dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan, upaya-upaya yang telah dilaksanakan melalui Keputusan Gubernur Jambi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor 29/Kep.Gub/BKP/2008 yang meliputi aspek distribusi, antisipasi dini kewaspadaan pangan dan gizi, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.
    Setelah dilakukan upaya-upaya tersebut, kemudian dilakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam rangka lebih meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi. Dalam rangka lebih meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi, beberapa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan sebagai berikut:
    1. Strategi percepatan pengembangan pangan
    • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian/sawah melalui pemberian insentif kepada petani secara tepat sasaran dan tepat waktu. Perlunya pemberian subsidi dalam pemenuhan stok pupuk dan obat anti serangga/hama yang dapat digunakan untuk mendukung proses produksi sehingga petani tetap dapat mempergunakan jumlah pupuk yang seimbang dan sesuai untuk meningkatkan proses produksi.
    • Perlunya pembangunan jalur irigasi yang mendukung peningkatan produksi padi terutama di daerah-daerah yang belum memiliki saluran irigasi yang memadai dan pemeliharaan jalur irigasi yang telah ada termasuk di sentra-sentra produksi komoditas pangan.
    2. Pelestarian Sumber Daya Air
    • Dalam rangka meningkatkan fungsi hutan serta mendukung pelestarian lingkungan melalui upaya konservasi, maka rehabilitasi hutan menjadi strategi yang sangat diperlukan saat ini.
    • Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
    3. Ecodevelopment Strategy.
    Pemerintah Daerah sebaiknya mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memasukan aspek konservasi, restorasi dan regenerasi didalam strategi pembangunannya (ecodevelopment strategy).
    4. Early Warning System dalam kewaspadaan pangan dan gizi.
    Sistem tersebut nantinya dapat memberikan isyarat dini kepada Pemerintah Daerah (selaku penanggung jawab program ketahanan pangan) untuk segera melakukan intervensi melalui program-program/tindakan-tindakan untuk menanggulangi kerawanan pangan secara efektif dan efisien.

    • Proses Pelaksanaan Kebijakan
    Proses dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan.
    Pemerintah Provinsi bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Cadangan Pemerintah Daerah yang bertugas mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, menyelenggarakan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat. Badan Ketahanan Pangan atau badan usaha untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok. Instansi terkait di bawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sebagai pencatat arus masuk dan keluar bahan pangan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan cara melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat, melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

    Like

  2. PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 64 TAHUN 2010
    Tentang “ Hygiene sanitasi pengelolahan pangan”
    Aktor yang berperan dalam peraturan walikota ini adalah
    Pemerintah Kota Yogyakarta.
    Walikota adalah Walikota Yogyakarta
    Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
    Proses dari penyusunan peraturan walikota ini dilatarbelakangi oleh
    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman
    Hygiene sanitasi pengelolaan pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat/bangunan dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap bahan, produk pangan, personal, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan bakteriologis kimia dan fisik
    Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan makanan pada dasarnya adalah upaya hygiene sanitasi makanan, gizi dan safety.
    Hygiene Sanitasi Makanan adalah pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

    Ukuran keamanan makanan akan berbeda satu orang dengan orang lain, atau satu negara dengan negara lain, sesuai dengan budaya dan kondisi masing-masing. Untuk itu perlu ada peraturan yang menetapkan norma dan standar yang harus dipatuhi bersama. Di tingkat internasional dikenal dengan standar codex, yang mengatur standar makanan dalam perdagangan internasional yang disponsori oleh WHO dan FAO
    Berpacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia no 28/ SK/ IX/ 2004 tentang keamanan ,mutu, dan gizi pangan. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat
    Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
    Usaha pengelolaan pangan adalah usaha rumah makan/restoran dan sejenisnya, jasa boga/catering, produksi pangan industri rumah tangga, dan depot air minum
    Produksi pangan industri rumah tangga adalah suatu usaha perorangan atau badan hukum yang memiliki usaha di bidang pengelolaan pangan dengan tempat usaha di tempat tinggalnya dan peralatan pengolahan pangannya secara manual hingga semi otomatis.
    Jasa catering adalah suatu usaha perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usahanya atas dasar pesanan
    Pedagang kaki lima pangan yang selanjutnya disingkat PKL pangan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pangan dalam waktu tertentu dan tempatnya bersifat sementara dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
    Ruang lingkup yang diatur berdasarkan keputusuan walikota ini adalah:
    a. penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan
    b. persyaratan dan tatacara mendapatkan sertifikat Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan.
    Rancangan Proses penyelenggaraan peraturan walikota terkait hygiene sanitasi pengelolahan makanan sebagai berikut.
    Proses pelaksanaan peraturan walikota
    Sertifikasi hygiene sanitasi pengelolaan pangan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha di bidang pengelolaan pangan yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitas Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan pangan wajib memiliki sertifikat hygiene sanitasi pengelolaan pangan dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Izin Gangguan
    Sertifikat hygiene sanitasi pengolahan pangan meliputi
    a. sertifikat hygiene sanitasi rumah makan/restoran dan usaha sejenisnya
    b. sertifikat hygiene sanitasi jasa boga/catering
    c. sertifikat hygiene sanitasi produksi pangan industri rumah tangga
    d. sertifikat hygiene sanitasi depot air minum
    e. sertifikat hygiene sanitasi pedagang kaki lima pangan
    Permohonan sertifikat hygiene sanitasi pengelolaan pangan baru diajukan kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
    a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
    b. fotocopy izin gangguan/izin pedagang kaki lima pangan yang masih berlaku bagi usaha yang sudah berjalan
    c. fotocopy sertifikat penyuluhan hygiene sanitasi pengelolaan pangan
    d. denah lokasi dan bangunan tempat produksi
    e. fotokopi hasil pemeriksaan kualitas air dari sumber air yang digunakan
    f. rekomendasi dari asosiasi pengusaha pengelola pangan
    g. pas foto terbaru ukuran 4×6 sebanyak 4 (empat) lembar

    Like

  3. Kebijakan yang dipilih :
    PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

    Aktor/pelaku kebijakan
    1. Pemerintah daerah (Gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah) serta DPRD provinsi Jawa Tengah sebagai penyusun kebijakan dan bertanggungjawab dalam mengkaji dan memberikan suatu izin usaha komoditas pangan
    2. Pemerintah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara, pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
    3. Dinas ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah beranggungjawab untuk melakukan pengawasan dalam pengolahan bahan pangan dan pencegahan terhadap bahan pangan yang tercemar
    4. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan
    5. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
    6. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang
    7. Masyarakat Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab melakukan pengawasan secara langsung dan melaporkan oknum-oknum yang menyalahgunakan izin produksi dan pengolahan pangan

    Proses kebijakan
    – Perencanaan
    Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang bertumpu pada kemandirian pangan telah menjadi komitmen pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi dan pertanian domestik. Ketahanan pangan dibangun berdasarkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal yang bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman produksi dan konsumsi pangan lokal yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan khas atau pangan lokal suatu daerah selalu menyita banyak perhatian masyarakat dimana makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Beberapa jenis pangan lokal yaitu ketela pohon, sukun, jagung, kelapa dan lain-lain. Pertambahan penduduk di Jawa Tengah mengakibatkan bertambahnya kebutuhan konsumsi pangan. Ketergantungan masyarakat pada satu atau dua jenis pangan lokal merupakan salah satu penyebab berkurangnya ketahanan pangan.
    Di Jawa Tengah masalah ketergantungan konsumsi sumber energi pada beras sama dengan masalah nasional. Hasil penelitian Rahayu (2004) menunjukkan bahwa pada rumah tangga berpendapatan rendah di pedesaan ada kecenderungan beras menjadi pangan pokok utama bahkan beras menjadi substitusi bagi jagung dan sebaliknya beras disubstitusi bukan oleh pangan pokok lokal. Apabila tidak diantisipasi kondisi ini akan mengakibatkan ketergantungan pada beras semakin tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan impor yang tinggi pada beras. Untuk itu perlu dilakukan penganekaragaman pangan guna memperoleh keragaman zat gizi sekaligus melepas ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu. Keragaman zat gizi juga diperlukan untuk mencukupi AKG (Angka Kecukupan Gizi).
    Disisi lain, Jawa Tengah memiliki potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan PasaI 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka perlu ditetapkan peraturan gubernur tentang pengenbangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah.

    – Perumusan
    Dalam mengembangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah dan berbagai instansi yang terkait sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas ketahanan pangan Provinsi jawa Tengah, namun belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah, maka dibuatlah kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengembangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk:
    a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah
    b. mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu.
    Dan tujuannya adalah:
    a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah
    b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat
    c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal
    d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal
    Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut:
    produksi dan ketersediaan pangan lokal, distribusi pangan lokal, pemanfaatan pangan lokal, perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal, penganekaragaman produk pangan lokal, sosialisasi dan promosi pangan lokal, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, kerjasama, dan pembiayaan.

    – Pelaksanaan
    Pemerintah daerah pemerintah kabupaten/kota menyediakan pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal, melalui:
    a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal
    b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal
    c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal
    d. pengembangan lahan produktif
    e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal
    Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
    Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam hal:
    a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal
    b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat
    c. mengkonsumsi pangan lokal dalarn kehidupan sehari-hari
    d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal
    e. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal

    Like

  4. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18 TAHUN2012
    TENTANG
    PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
    DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

    AKTOR :
    – Gubernur
    – Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    – Dinas Kesehatan
    – Dinas Pertanian
    – Dinas Kelautan dan Perikanan
    – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    – Badan Lingkungan Hidup Daerah
    – Badan Ketahanan Pangan Daerah
    – Balai POM
    – Masyarakat

    PROSES TERBENTUKNYA PERATURAN :
    Pemerintah perlu menimbang hal – hal berikut :
    • Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat
    • penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Kalimantan Selatan semakin meluas dan meningkat
    • dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya
    • berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam tiga point di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.

    Pentingnya Makanan :
    Makanan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan suatu hak asasi setiap rakyat Indonesia. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang dimana dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia.
    Tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualiitas, karena itu diperlukan suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan/diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia.
    Permasalahan Pangan
    – Terkait B2
    – Terkait penggunaan BTP (Bahan tambahan pangan) yang melebihi ambang batas maksimum yang dipersyaratkan.
    Di Indonesia mayoritas agama ialah Islam, dimana agama Islam melarang umatnya mengkonsumsi B2. Masalah yang berkembang saat ini terkait dengan Keamanan Pangan adalah penggunaan B2 yang dilarang digunakan dalam pangan dan/atau penggunaan BTP yang melebihi ambang batas maksimum yang dipersyaratkan.
    Sebagian besar penyalahgunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan mikro, dimana mereka memiliki banyak keterbatasan baik permodalan maupun yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, khususnya pengetahuan tentang B2 yang dilarang digunakan dalam pangan.

    Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut di atas, untuk menjamin keamanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah harus mengambil peran nyata sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
    Upaya preventif yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas adalah dengan mencegah/meminimalkan kebocoran di tingkat produksi, importasi, distribusi dan pengecer B2 yang dilarang digunakan dalam pangan agar tidak sampai jatuh ketangan industri pengolahan pangan maupun petani, peternak, nelayan, distributor dan/atau pengecer pangan segar.
    Agar keseluruhan mata rantai pangan yang meliputi produksi, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran hingga sampai ketangan konsumen tersebut memenuhi persyaratan maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan pangan dalam bentuk peraturan daerah.
    Peraturan tentang pangan ini dibuat untuk mencegah adanya pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

    PROSES BERJALANNYA PERATURAN :
    – Setiap orang dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2.
    – Melakukan pembinaan kepada pihak terkait.
    o Gubernur melakukan pembinaan terhadap distributor B2 terdaftar, Pengecer B2 Terdaftar dan BTP di Daerah dan Kabupaten/Kota.
    o Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    – Gubernur melakukan pengawasan dengan cara membentuk Tim Pengawas Terpadu
    Tim Pengawas Terpadu paling sedikit terdiri atas:
    o Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    o Dinas Kesehatan
    o Dinas Pertanian
    o Dinas Kelautan dan Perikanan
    o Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    o Badan Lingkungan Hidup Daerah
    o Badan Ketahanan Pangan Daerah
    o Balai POM

    Tim Pengawas Terpadu berwenang :
    o memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2
    o menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B2 serta mengambil dan memeriksa contoh produk
    o membuka dan meneliti setiap kemasan B2
    o memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan B2, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
    o memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

    – Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan.
    Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:
    o memberi saran dan masukan
    o melaporkan permasalahan
    o melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan yang dilarang sebagai BTP dan B2 pada Pangan.

    Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui:
    o Dinas Kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota
    o Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota; dan/atau
    o Balai POM.

    – Penyidikan
    o menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah
    o melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian
    o menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
    o melakukan penyitaan benda atau surat
    o mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    o memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
    o mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
    o mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
    o mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

    – Adanya sanksi bagi pelanggar.
    Sanksi dapat berupa :
    o denda
    o penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
    o penarikan pangan dari peredaran oleh produsen
    o ganti rugi
    o pencabutan izin
    o pidana

    Like

  5. Kebijakan yang dipilih :

    Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Hortikultura.

    Pelaku / Aktor Penyusunan Kebijakan
    • Gubernur Provinsi Bali
    • Wakil Gubernur Provinsi Bali
    • Sekretaris Daerah Provinsi Bali
    • Pemerintah Provinsi Bali
    • Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

    Proses Perencanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Hortikultura.

    • Latar Belakang
    Provinsi Bali berpotensi sebagai pemasok pangan terbesar karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Luas lahan pertanian di daerah Bali berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2013 adalah 355.568 Ha dengan komposisi untuk lahan sawah seluas 81.165 Ha dan lahan bukan sawah seluas 274.403 Ha. Lahan bukan pertanian yang ada di daerah Bali antara lain diperuntukkan bagi jalan, pemukiman, kantor, dan daerah aliran sungai, dilaporkan seluas 208 098 Ha. Dengan demikian, luas lahan di Bali seluruhnya adalah 563.666 Ha. Data tersebut menunjukkan 63,08 % luas lahan di Bali diperuntukkan sebagai lahan pertanian.
    Untuk mengoptimalkan potensi pertanian tersebut diperlukan upaya penataan dan pengembangan lokasi komoditas tersebut sesuai dengan kondisi agroekosistem. Penataan itu sangat penting dilakukan untuk menentukan dan menetapkan titik-titik sentral aktivitas pengembangan budidaya komoditas pertanian dan mengaitkannya dengan lingkungan komoditas pertanian lainnya seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan yang akan diusahakan oleh petani. Pengembangan komoditas yang ada dalam titik-titik sentral itu secara terpadu antara potensi akan menjadikan komoditas tersebut sebagai unggulan atau penunjang usaha agribisnis di wilayah setempat. Untuk itu, diperlukan instrumen perencanaan pengembangan komoditas pertanian yang dimaksud berdasarkan analisis isu strategis, identikasi potensi dan strategi pengembangannya, arah kebijakan jangka menengah, dan langkah-langkah operasional pelaksanaannya yang dikemas dalam suatu rancang bangun yang komprehensif.

    • Perumusan kebijakan
    Dalam rangka pengembangan produksi komoditas hortikultura, upaya-upaya yang telah dilaksanakan melalui Keputusan Gubernur Bali/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang memiliki maksud sebagai acuan dalam pengembangan produksi sentra hortikultura terpadu berdasarkan kondisi biofisik dan potensi wilayah, dengan tujuan untuk mewujudkan sentra hortikula dengan produk yang memiliki daya saing di pasaran.

    Beberapa rekomendasi kebijakan pangan yang perlu diterapkan dan dilanjutkan adalah sebagai berikut:
    1. Adanya jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok provinsi bali termasuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam.
    2. Perlu adanya kebijakan untuk mengelola pertumbuhan penduduk yang bertujuan mengharmonisasikan kualitas dan kuantitas kependudukan.
    3. Mengefektifkan kebijakan yang mengembangkan sistem intensif untuk mengendalikan konversi lahan pertanian dan mendorong persebaran penduduk dengan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

    Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan kawasan pertanian sebagai unit wilayah pengembangan Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Kehutanan secara Terpadu.
    Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka secara khusus kegiatan ini ditujukan untuk:
    1. Menyusun dokumen akademik sebagai dasar pembuatan regulasi penetapan kawasan komoditas unggulan pertanian di provinsi Bali.
    2. Menetapkan luasan kawasan komoditas unggulan pertanian yang diprioritaskan pengembangannya pada tahun berjalan.
    3. Merancang model usaha tani terpadu di masing-masing sentra komoditas unggulan prioritas untuk mengetahui sumbangan nilai tambah yang diberikan baik secara vertikal maupun horizontal bagi keuntungan ekonomi dan ekologi usaha tani tersebut.
    Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya rencana pengembangan Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Kehutanan secara jelas, terarah, terukur dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    • Proses Pelaksanaan Kebijakan
    Proses Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Hortikultura sebagai berikut.
    Pelaksanaan penetapan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas yang menangani bidang pertanian di Kabupaten/Kota se Bali. Selanjutnya kepala dinas pertanian tanaman pangan di provinsi Bali memberikan serta menjelaskan mengenai bagaimana petunjuk pelaksanaan tentang penetapan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penetapan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura di provinsi Bali. Kemudian melakukan pengumulan berbagai macam data mengenai jenis landform, bentuk wilayah, kondisi geologi dan jenis tanah di masing-masing wilayah. Setelah data-data tersebut didapatkan, maka dilakukan penentuan kesesuaian lahan untuk beberapa jenis komoditas yang sesuai dengan kriteria. Setelah itu maka didapatkan hasil wilayah yang akan dilakukan untuk pengembangan produksi komoditas pangan hortikultura dan selanjutnya para petani-petani bisa mendapatkan rangsangan oleh pemerintah agar dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk menghasilkan produksi Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Kehutanan.

    Like

  6. Kebijakan yang dipilih :
    Peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor 19 tahun 2013 tentang ketahanan pangan
    Aktor/pelaku kebijakan
    1. Pemerintah kabupaten trenggalek
    2. Bupati trenggalek
    3. Dinas ketahanan pangan kabupaten trenggalek
    4. Petani penyuplai kebututuhan pangan baik dari sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perairan dan Air
    5. Pelaku usaha yang menjual bahan pangan baik dari sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan
    6. Masyarakat yang tinggal di kabupaten trenggalek
    Proses kebijakan meliputi :
    • Perencanaan
    Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan nasional. Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional. Perencanaan Pangan sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Perencanaan Pangan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
    • Perumusan
    Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu peraturan daerah juga dibuat karena dapat menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas dan pengawasan pangan di tingkat daerah sehingga jaminan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dapat terpenuhi. Berlakunya undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan maka pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
    Peraturan dibuat dengan mengingat :
    Undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (6) yang membahas tentang pangan. Undang- undang no 12 tahun 1950 tetang pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkukangan provinsi jawa timur. Undang undang no 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang – undang no 12 tahun 1992 tetang sistem budidaya tanaman. Undang – undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan. Undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Undang – undang no 18 tahun 2009 tentang pertenakan dan kesehatan hewan. Undang – undang no 36 tahun 2009 tetang kesehatan. Undang – undang no 41 tahun 2009 tetang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
    • Penatalaksanaan
    Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan di Daerah dilakukan dengan:
    o mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
    o mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
    o mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
    o membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
    o mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;
    o melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    o membangun kawasan sentra Produksi Pangan;
    o mengusulkan penetapan sentra Produksi Pangan Lokal kepada Pemerintah.
    Selain itu Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa bersumber dari produksi dalam negeri. Masyarakat juga mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
    Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan. Tindakan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk:
    o pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
    o mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;
    o menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
    o menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

    Like

  7. Kebijakan yang dipilih adalah
    PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH
    Pelaku atau aktor
    Penyusun kebijakannya adalah
    Bupati Kuningan
    Wakil Bupati Kuningan
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
    Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
    Pelaksana Kebijakannya adalah
    -Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan yang akan menyediakan dan menyalurkan makanan pokok atau makanan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
    – Pelaku Usaha Pangan yang mana adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
    -Petani yang mana akan melakukan usaha tani di bidang Pangan
    -Masyarakat.
    Proses perencanaan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 1 Tahun 2015 Tentang Ketahan Pangan Daerah
    Latar Belakang
    Tingginya angka konsumsi pangan dengan perbandingan produksi pangan yang tidak seimbang memuat pemerintah Kabupaten Kuningan harus berusaha untuk menjaga keseimbangan dan berkesinambungannya kondisi pangan di daerah Kabupaten Kuningan. Peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Kuningan merupakan prioritas utama kebijakan di Daerah Kabupaten Kuningan dan menjadi prasyarat penting dalam pemantapan ketahanan pangan, agar ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga dapat diwujudkan dengan baik maka ketersediaan bahan pangan harus terjamin dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kondisi demikiansangat didambakan olehseluruh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Melihat pencapaian produksi dan laju penambahan produksi bahan pangan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, berkembangnya olahan pangan yang pemasarannya sangat luas terutama antar provinsi maupun antar negara sehingga perlu dilakukan akselerasi peningkatan produksi. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kertersediaan bahan pangan maka pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan untuk penguatan cadangan pangan. Kegiatan distribusi pangan merupakan salah satu bagian dari sistem ketahanan pangan, yaitu bagian yang mengatur dan menfasilitasi agar pangan dapat didistribusikandari produsen sampai diterima konsumen. Upaya pengelolaan distribusi pangan dapat mencapai hasil yang optimal jika diikuti oleh peningkatan pendapatan petani produsen secara nyata. Peningkatan pendapatan petani produsen dapat mencapai optimal apabila produksi pertanian yang dihasilkan memperoleh imbalan dengan harga yang layak. Maka pentingnya Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kuningan ini adalah untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal, meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri, memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan, meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
    Perumusan Kebijakan
    Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal tersebut, upaya yang telah dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 1 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, koordinasi dan sinkronisasi, kerjasama, pengembangan sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, insentif dan disinsentif dan peran masyarakat. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah
    – PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
    Yang mana dalam hal ini Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah
    – PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (PRODUKSI PANGAN)
    Pemerintah Daerah akan bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dilakukan dengan : menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan pengendalian terhadapancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam, memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan, meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
    – PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH (DISTRIBUSI PANGAN)
    Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah. Untuk mewujudkan distribusi pangan, maka hal yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.
    Proses Pelaksanaan Kebijakan
    Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 1 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Daerah adalah dengan kolaborasi antara pemerintah dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Intensif berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah. Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan ketahananpangan daerah dan pengembangan pangan untuk kepentingan umum.

    Like

  8. Kebijakan yang dipilih adalah Peraturan Bupati Landak nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Landak
    Aktor kebijakan :
    1. Pemerintah Kabupaten ( Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, perangkat daerah)
    2. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak
    3. DPRD
    4. Dinas Pertanian
    5. Dinas Kelautan dan Perikanan
    6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    7. Badan Ketahanan Pangan Daerah
    Proses Kebijakan
    1. Perencanaan
    Laju pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, menuntut untuk tersedianya pangan bagi masyarakatnya. Maka dari itu dikenal program pemerintah yaitu swasembada pangan. Swasembada pangan berarti kita mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetahuan lebih yang dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang kebutuhan pangan.Yang kita ketahui Negara Indonesia sangat berlimpah dengan kekayaan sumber daya alam yang harusnya dapat menampung semua kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Sebenarnya pengelolaan cadangan pangan ini sudah ada sejak dahulu, dalam bentuk lumbung pangan. Sehingga saat ini pemerintah kembali menjalankan pengelolaan cadangan pangan sebagai salah satu penunjang ketahanan pangan. Untuk Kabupaten Landak sendiri, Kabupaten Landak memiliki lingkungan yang strategis dengan potensi unggulan yang dimilikinya, yaitu dari sektor pertanian dalam arti luas yaitu subsektor pertanian/perkebunan/ kehutanan/peternakan/perikanan, dimana merupakan kabupaten yang dominan dengan potensi pangannya di provinsi Kalimantan Barat, selain dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya, hal ini juga merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di kabupaten landak, tetapi pada tahun 2009-2010 pertumbuhan ekonomi pada sector pertanian mengalami penurunan, sehingga pemerintah kabupaten landak melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonominya terutama dalam sector pertanian, selain itu untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, dan atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen,sehingga perlu dibuatnya pedoman dalam menyelenggarakan pengelolaan pangan tersebut, mulai dari pelibatan peran masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
    2. Perumusan
    Demi terpenuhinya pengelolaan pangan tersebut maka pemerintah dan berbagai instansi saling bekerja sama untuk melakukan tugas , serta tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2015 tetapi masih banyak hal yang harus disesuaikan dengan keadaan kabupaten Landak sendiri, dengan maksud untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, dan atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen serta yang bertujuan untuk :
    a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
    b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
    c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
    d. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar
    internasional.
    Dalam membuat kebijakan tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :
    1. Penyusunan Agenda, agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
    2. Formulasi Kebijakan, maksudnya masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
    3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga Negara akan mengikuti arahan pemerintah.
    3. Pelaksanaan Kebijakan
    Berdasarkan kebijakan yang ada maka dibentuklah petugas yang bertugas untuk mengelola pangan di kabupaten Landak yaitu satuan kerja perangkat daerah yaitu Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Landak , dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, disini mereka mengidentifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga , sasaran penerima sesuai dengan keputusan bupati, setelah itu melakukan verifikasi kepada kecamatan atas lokasi dll yang sudah dipilih, kemudian memberikan rekomendasi penetapan lokasi sasaran kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Landak, dan selanjutnya melakukan penyaluran dan pendistribusian cadangan pangan tersebut, setelah melakukan pendataan terlebih dahulu selain itu pihak Dinas juga harus melibatkan warga dengan memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan untuk tercapainya pengelolaan cadangan pangan tersebut. Kemudian Bupati Landak dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

    Like

  9. Kebijakan yang dipilih :
    PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010
    A. Aktor/pelaku kebijakan
    1. Pemerintah daerah berupa Gubernur yang bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM.
    2. Perangkat Daerah (walikota dan bupati) sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Badan Ketahanan Pangan Daerah provinsi Jawa Barat yang bertugas sebagai unsur penyelenggara kebijakan pemerintahan Daerah .
    4. Dinas ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah yang beranggungjawab untuk melakukan pengawasan dalam penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.
    5. Tim Pembina Provinsi yang merupakan Tim Pembina Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM Provinsi Jawa Barat.
    6. Tim Teknis Kabupaten/Kota yang merupakan Tim Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM Kabupaten/kota.
    7. Petani baik perseorangan maupun kelompok yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
    8. Pelaku unit usaha distribusi dan pengolahan hasil pertanian milik kelompok tani yang bertugas untuk melakukan pembelian, penjualan hasil produksi tani serta menyimpan, dan mengolah hasil produksi petani.

    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Mempertimbangkan dalam pengendalian harga pangan daerah guna tercapainya stabilitas harga gabah/beras dan penyediaan cadangan pangan (gabah/beras) masyarakat di Jawa Barat, telah dialokasikan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian Tahun 2010. Berdasarkan pertimbangan program penguatan LDPM tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2010.

    2. Perumusan
    Dalam penyusunan kebijakan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat untuk mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani yang dilaksanakan melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/cadangan pangan milik Gapoktan dan pengelolaan cadangan pangan; dan pembangunan sarana penyimpanan guna meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, meningkatkan kemampuan petani untuk memperoleh nilai tambah hasil produksi guna perbaikan pendapatan, dan memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu meningkatkan akses penyediaan pangan bagi anggotanya pada saat menghadapi paceklik
    Tujuan kegiatan penguatan LDPM Tahun 2010 adalah :
    a. memperkuat modal usaha Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/cadangan pangan milik Gapoktan untuk mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi anggotanya, menyediakan cadangan pangan guna menghadapi musim paceklik, serta menstabilkan harga pangan di tingkat petani pada saat panen raya;
    b. mengembangkan usaha ekonomi di wilayah Gapoktan, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan serta pemasaran sesuai perencanaan yang disusun berdasarkan hasil musyawarah anggota, kebutuhan anggota dan kebutuhan pasar; dan
    c. memperluas jejaring pemasaran dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayah Gapoktan.

    Strategi pelaksanaan kegiatan penguatan LDPM dilaksanakan melalui pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan milik Gapoktan untuk memperkuat kemampuan dalam mendistribusikan/memasarkan gabah/beras dari petani anggota melalui cara pembelian dan penjualan kepada mitra usahanya baik di dalam maupun di luar wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga tercapai stabilisasi harga di tingkat petani; dan pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit pengelolaan cadangan pangan milik Gapoktan dalam mengelola cadangan pangan yang mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan.

    3. Pelaksanaan
    Pemerintah kabupaten/kota menyediakan anggaran bantuan sosial penguatan LDPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.625.000.000,-, yang terdiri dari penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap penumbuhan sebesar Rp. 4.950.000.000,- yang disalurkan kepada 33 Gapoktan di Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,-; dan penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap pengembangan sebesar Rp. 3.675.000.000,- yang disalurkan kepada 49 Gapoktan di Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- yang dilaksanakan pada tahun 2010 dengan tata cara dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Bantuan Sosial Penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap penumbuhan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan pangan milik Gapoktan; penguatan modal usaha guna pengadaan gabah/beras sebagai cadangan pangan; dan penguatan modal usaha Gapoktan untuk pembelian dan penjualan gabah/beras dari petani anggota dan/atau nonanggota, dengan ketentuan harga paling rendah sesuai HPP pada saat panen raya.

    Bantuan Sosial Penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap pengembangan digunakan untuk membiayai kegiatan penguatan modal usaha untuk pengadaan gabah/beras guna memperkuat cadangan pangan; dan penguatan modal usaha untuk pembelian dan penjualan gabah/beras dari petani anggota dan/atau nonanggota, dengan ketentuan harga paling rendah sesuai HPP pada saat panen raya. Kemudian melalui unit usaha milik Gapoktan melaporkan seluruh kegiatan ke LDPM yang akan dilakukan pengendalian kegiatan Penguatan LDPM oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Like

  10. Saya akan menganalisis kebijakan dari segi proses mengenai PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL.

    A. Proses pembuatan kebijakan:

    1. Rancangan kebijakaan yang akan dibentuk diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
    2. Usulan dimaksud dalam bentuk draft yang dirumuskan dan disusun oleh SKPD penggagas sesuai dengan bidang tugas dan materi yang akan ditetapkan disertai dengan Naskah Akademik dan atau Penjelasan atau Keterangan
    3. Draft disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) melalui bagian hukum disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala SKPD
    4. Draft yang diusulkan kemudain diagendakan dalam buku register koreksi oleh petugas bagian hukum, distempel kolom legal drafting setelah disampaikan kepada kepala bagian hukum untuk diproses lebih lanjut
    5. Draft yang diusulkan adalah termasuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan dalam keputusan DPRD
    6. Terhadap draft yag diusulkan dilakukan pengoreksian dan pengkajian berjenjang dari pelaksana yang menangani perundang-undangan, Kasubbag Perundang0Undangan, dan Kepala Bagian Hukum untuk mendapat paraf pengkoreksian
    7. Bagian hukum melakukan rapat koordinasi internal terhadap hasil pengkoreksian dan pengkajian terhadap draft yang diusulkan

    B. Proses pelaksanaan kebijakan

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa sasaran penyaluran cadangan pangan adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien pasca bencana dan/atau keadaan darurat.

    1.Proses penyediaan dan pengelolaan pangan diatur dalam pasal 4 dan 5 yang berbunyi demikian :

    Pasal 4
    (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan Cadangan Pangan Daerah melalui pengadaan bahan pangan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta pengelolaan cadangan pangan daerah.
    (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/ mempertahankan kuota stock beras sebanyak 100 (seratus) ton.
    (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium.
    (4) Pengadaan dan biaya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

    Pasal 5

    (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
    (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagai pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah karena bahan pangan beras mudah rusak.
    (3) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/ memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.
    (4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan.
    (5) Kerjasama pengelolaan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

    2. Proses penyaluran bahan pangan diatur dalam pasal 6 dan 7 yang berbunyi demikian :

    Pasal 6

    (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 330 ( tiga ratus tiga puluh ) gram per hari selama waktu yang ditentukan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.
    (2) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi sasaran.

    Pasal 7

    (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dengan :
    a. atas Perintah Bupati (Top Down); dan
    b. atas Usulan Kecamatan (Bottom Up).
    (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien dan/atau keadaan darurat, maka Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui Top Down, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui Bottom Up.
    (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
    (4) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi/ verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
    (5) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan memerintahkan kepada pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengeluarkan/ menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah.
    (6) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

    3. Proses Pelaporan diatur dalam pasal 8 yang berbunyi demikian :

    SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap enam bulan sekali.

    Like

  11. Kebijakan yang dipilih :
    Peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 24 tahun 2016 tentang cadangan pangan pemerintah daerah

    Pelaku atau aktor penyusunan kebijakan :
    -Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    -Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    -Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    -Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    -Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
    -Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
    -Pemerintah Kabupaten Bantul
    -Pemerintah Kabupaten Sleman
    -Pemerintah Kabupaten Kota Yogyakarta
    -Pemerintahan Desa yang berada di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta
    -Masyarakat yang hidup dan berada di provinsi daerah istimewa yogyakarta

    Dalam proses terbentuknya peraturan ini pemerintah perlu menimbang hal hal berikut ini yaitu:
    -Gubernur memiliki kewajiban untuk menentukan jumlah dan jenis cadangan pangan pemerintah daerah. Dimana jenis cadangan pangan pemerintah daerah tersebut disesuaikan dengan potensi di sumber daya lokal, budaya dan kebiasaan pola konsumsi masyarakat sekitar dan kearifan lokal yang sedang berkembang di masyarakat.
    -Gubernur memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sampai ke pemerintah daerah. Dimana gubernur bekerja sama dengan BKKP Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama juga dengan badan usaha milik negara serta koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pangan.
    -Pemerintah wajib menghitung cadangan pangan dengan teliti dengan jumlah beras yang harus memenuhi target yang berbeda secara setiap tahunnya.
    -Pemerintah wajib memenuhi target cadangan pangan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah juga. Serata anggaran yang digunakan dalam cadangan pangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber dana lain yang sah dan jelas secara hukum.
    -Sedangkan untuk pengelolaan cadangan pangan diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga kecukupan jumlah dan standar pangan yang dimiliki oleh pemerintah. Mekanisme cara kerja tersebut juga diatur oleh BKKP DIY dan calon pengelola cadangan pangan tersebut.
    -Cadangan pangan tersebut disimpan di tempat calon pengelola yang memiliki syarat seperti yang sudah tercantum di peraturan dan untuk menghindari adanya krisis pangan di lingkungan komunitasnya.

    Proses terbentuknya peraturan ini adalah untuk menghindari adanya krisis pangan pada daerah tertentu di Yogyakarta dikarenakan adanya rawan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya. Sehingga pemerintah memikirkan dengan teliti bagaimana cara penyaluran cadangan pangan tersebut, berapa banyak jumlah masyarakat yang berada di daerah tersebut dan berapa lama cadangan pangan tersebut dapat disimpan. Namun untuk dapat melakukan seluruh proses tersebut dengan baik pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, pemerintah pusat daerah istimewa Yogyakarta perlu melakukan kerja sama lintas sektor serta meminta peran aktif dari masyarakat bahkan dari pihak swasta yang lain untuk dapat menjaga cadangan pangan tersebut dengan baik. Dimana peran aktif masyarakat tersebut dilakukan terhadap pelaksaan produksi dari cadangan pangan tersebut, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan dan penyaluran pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan yang akan terjadi, pemberian informasi dan data yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan yang sedang terjadi di komunitasnya, peran serta masyarakat yang aktif dalam mencegah terjadinya rawan dan krisis pangan, dan penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaran cadangan pangan di masyarakat. Apabila sampai terjadi krisis pangan atau hal-hal yang sudah berusaha dicegah diatas maka penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta dan lembaga terkait. Mekanisme penyalurannya pun tidak dilakukan secara sembarangan namun sudah diatur dalam peraturan perundang undangan juga dan harus bekerja sama dengan koperasi yang berbadan hukum dan calon penyalurnya juga. Penyaluran cadangan pangan juga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dimana nanti cadangan pangan tersebut juga akan dikirimkan antar provinsi bila dibutuhkan.

    Agar proses tersebut berjalan secara maksimal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga menetapkan beberapa pihak seperti inspektorat daerah istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya cadangan pangan pemerintah daerah, serta masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan cadangan pemerintah daerah, BKPP Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan pelaksaaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah kepada gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat secara berkala atau satiap 6 (enam) bulan sekali.

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s