dua patung menguping

Anemia Defisiensi Besi Dapat Berhubungan dengan Penurunan Pendengaran

Penurunan pendengaran dibagi menjadi tiga tipe:

  • sensorineural
  • konduktif
  • kombinasi.

Pada penelitian yang dipublikasikan tanggal 29 Desember 2016 di jurnal JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, peneliti mengambil data rekam medik dari lebih dari 300.000 orang dewasa di Hershey, Pennsylvania. Mereka berusia antara 21 hingga 90 tahun, dengan rata-rata usia 50 tahun.

Baca juga: Kesehatan Lansia di Shanghai

Peneliti mengidentifikasi subyek penelitian yang menderita anemia defisiensi besi dan/atau yang mendapat diagnosis apapun terkait dengan penurunan pendengaran. Hasilnya, orang dewasa yang menderita anemia defisiensi besi cenderung lebih dari dua kali lipat (2,4 kali) menderita penurunan pendengaran tipe tertentu, yaitu penurunan pendengaran tipe kombinasi, dibandingkan dengan mereka yang tidak menderita anemia defisiensi besi. Penderita anemia defisiensi besi juga 1,8 kali lebih mungkin menderita penurunan pendengaran tipe sensorineural dibandingkan orang dewasa normal. Dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan anemia defisiensi besi dengan penurunan pendengaran tipe konduktif.

Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga yang berfungsi untuk menangkap dan meneruskan gelombang suara. Telinga tengah terdiri membran timpani/gendang telinga dan tulang pendengaran (menghubungkan gendang telinga dan foramen ovale yang merupakan pintu masuk ke telinga dalam) yang berfungsi untuk mengamplifikasi/menguatkan getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas gendang telinga dan membran foramen ovale. Telinga dalam berfungsi mengubah gelombang
suara menjadi gelombang listrik untuk diteruskan melalui saraf menuju ke otak, kalau diibaratkan fungsi telinga dalam sebagai mikrofon.

Penurunan pendengaran tipe sensorineural dapat timbul ketika kerusakan terjadi pada pembuluh darah halus pada telinga, dan anemia defisiensi besi meningkatkan risiko terjadinya keadaan ini. Sebagai tambahan, kondisi ini berkaitan dengan masalah pada selubung myelin saraf, termasuk saraf yang berjalan dari telinga ke otak.

Penurunan pendengaran tipe konduktif sering disebabkan oleh masalah-masalah mekanis, seperti sumbatan pada liang telinga (baik oleh serumen/kotoran telinga atau cairan/benda lain) atau robeknya gendang telinga.

Peneliti menekankan adanya hubungan antara anemia defisiensi besi dengan penurunan pendengaran, namun tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara keduanya. Beberapa faktor yang diketahui menjadi perancu adalah kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi (hipertensi), dan diabetes mellitus (DM).

Diterjemahkan oleh Yoseph L. Samodra.

dua patung menguping

Sumber: livescience.com/57354-iron-deficiency-anemia-linked-to-hearing-loss.html; rsuddrloekmonohadikudus.com/wp-content/uploads/2015/11/GANGGUAN-PENDENGARAN.pdf.

bantu situs ini tetap online

15 thoughts on “Anemia Defisiensi Besi Dapat Berhubungan dengan Penurunan Pendengaran

  1. Peraturan Bupati Karawang : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) DENGAN BENTUK MAKANAN LOKAL BAGI BALITA GIZI BURUK DAN GIZI KURANG

    Segitiga kebijakan kesehatan : aktor (pelaku kebijakan), konteks, isi (konten), proses

    1. Pelaku / aktor
    a. Pembuat dan penyusunan kebijakan
    – Kementerian Kesehatan
    – Dinas kesehatan kabupaten karawang
    – Pemerintah Kabupaten Karawang
    Pemerintah kabupaten karawang sangat menaruh perhatian yang besar pada program penanggulangan gizi buruk. Mengingat masih tingginya prevalensi gizi buruk pada balita, tahun 2011 ini diberikan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi buruk untuk 150 balita.

    b. Pelaksana
    – Tenaga kesehatan : Tenaga pelaksana gizi / Pembina desa di UPTD puskesmas, kader posyandu, dokter, perawat, bidan
    – LSM yang bekerja sebagai promotive dan preventif
    – Penyedia pelayanan kesehatan : puskesmas, klinik, rumah sakit
    – masyarakat

    2. Konteks kebijakan
    Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita merupakan masalah yang perlu ditanggulangi. Permasalahan gizi buruk dan gizi kurang tersebut diantaranya disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan Tahun 1997 yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya terjadi penurunan daya beli terhadap pangan dan pelayanan kesehatan.
    Diantara 4 masalah gizi utama di Jawa Barat, masalah gizi makro Kurang Kalori Protein (KKP)merupakan masalah yang “menarik perhatian” berbagai kalangan karena masalah gizi buruk yang sering dikaitkan dengan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan kelaparan. Masalah gizi buruk sesungguhnya tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat dengan masalah kurang gizi mikro, yaitu Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A dan Kurang zat besi yang merupakan “ kelaparan tersembunyi” yang kurang popular dibandingkan dengan masalah gizi buruk.
    Visi Kabupaten Karawang “Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Berbasis Iman dan Taqwa.” Untuk mendukung visi tersebut salah satu agendanya adalah meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan (Angka Harapan Hidup/AHH) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2009 hanya 69,60. Rendahnya IPM sangat dipengaruhi oleh rendahnya status gizi dan kesehatan penduduk. Sektor kesehatan diwakili oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2010 sebanyak 166 sedangkan jumlah kematian ibu sebanyak 61.
    Di samping dampak langsung terhadap kesakitan dan kematian,gizi kurang juga berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.
    Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007, didapatkan data di Kabupaten Karawang prevalensi balita dengan berat badan kurang 9.4 %, balita pendek 34.5 %, balita kurus 12.9 % dan balita gemuk 10.4 %. Sedangkan, balita dengan status gizi sangat kurus pada bulan Desember 2010 sebanyak 116 balita, 106 balita tanpa gejala klinis, marasmus 8 balita dan 2 balita marasmus dan kwasiorkor. Sedangkan batas masalah gizi adalah apabila balita gizi kurang > 10 %, balita pendek > 20 % dan balita kurus > 5 %. Apabila dilihat dari data di atas maka yang menjadi masalah di Kabupaten Karawang adalah balita kurus 12,9 %, balita pendek 34, 5%.
    Berdasarkan bulan penimbangan balita tahun 2010 sebanyak 1804 balita BB sangat kurang (1,01 %), BB kurang 13.584 (7,58%), BB baik 155.690 (86,83 %) dan BB lebih 2500 (1,39 %). Sedangkan berdasarkan BB/TB, balita kurus 1.029 (0,57 %), balita kurus 6.415 (3,58 %), normal 15.996 (89,23 %), BB gemuk 5.558 (3,1%). Sedangkan berdasarkan TB/U, balita sangat pendek 8.621 (4,81 %), balita pendek 18.183 (10,14 %) dan normal 155.640 (86,8 %). Dari data tersebut sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah. Balita dengan status gizi sangat kurus pada bulan Maret 2011 sebanyak 113 balita, 104 balita tanpa gejala klinis, marasmus 5 balita dan 1 balita kwasiorkhor dan 3 marasmus kwasiorkor.
    Pemerintah Kabupaten Karawang sangat menaruh perhatian yang besar pada program penanggulangan gizi buruk. Mengingat masih tingginya prevalensi gizi buruk pada balita, tahun 2011 ini diberikan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi buruk untuk 150 balita.

    3. Isi / konten
    a. Maksud dan Tujuan
    – sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMT-P bagi balita secara cepat,
    tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;

    – meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan;

    – memberikan makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita sesuai standar terhadap masyarakat miskin di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;

    – untuk menjamin pembiayaan PMT-P kepada masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu;

    – sebagai pedoman dalam pelaksanaan PMT-P secara swakelola bagi balita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang kepada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.
    b. Sasaran
    Sasaran program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) balita adalah balita dari keluarga miskin dengan prioritas berdasarkan kriteria :
    – Gizi Buruk (Sangat Kurus) berdasarkan BB/TB <-3 SD;
    – Gizi Kurang berdasarkan BB/TB <-2 SD, BB/U <-3 SD dan balita dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS balita.
    c. PMT-P
    Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan yang selanjutnya disebut PMT-P adalah makanan yang diberikan kepada balita untuk memulihkan kondisi status gizi menjadi lebih baik;

    d. Pemberian PMT-P
    Pelaksana Kegiatan
    – PMT-P yang diberikan berupa olahan makanan lengkap dan atau makanan formula/pabrikan, snack menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di daerah setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

    – Pengolahan bahan makanan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang telah disepakati Tenaga Pelaksana Gizi/Pembina Desa dan Kader Posyandu untuk kemudian didistribusikan kepada ibu balita.

    – Lama pemberian PMT-P dilaksanakan selama 90 hari berturut-turut dan setiap 30 hari pemberian, pelaksana gizi/bidan desa/kader memantau berat badan dan tinggi badan balita.

    4. Proses
    Proses pembuatan peraturan ini ialah dari atas ke bawah (top to bottom). Berawal dari tingginya jumlah kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita di Indonesia. Permasalahan gizi buruk dan gizi kurang tersebut diantaranya disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan Tahun 1997 yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya terjadi penurunan daya beli terhadap pangan dan pelayanan kesehatan. Di samping dampak langsung terhadap kesakitan dan kematian,gizi kurang juga berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.
    Kemudian juga menimbang :
    – bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu dilakukan perawatan terhadap anak balita gizi buruk ;
    – Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.717- Diskes/2011 Tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan di Bidang Kesehatan;

    – Bahwa berdasarkan pertimbangan kedua hal di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan ( PMT-P) Dengan Bentuk Makanan Lokal Bagi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

    Like

  2. Kebijakan yang dipilih:
    Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018.

    Aktor Penyusun Kebijakan:
    1. Gubernur Kalimantan Timur
    2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
    3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    4. SKPD maupun instansi yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda.

    Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Kebijakan:
    Faktor Situasional, berupa:
    1. Permasalahan pangan dan gizi Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan timur seperti kurangnya perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak, kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.
    2. Konsumsi energi masih termasuk kategori defisit energi, sekitar 1,03 persen AKE. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi padi-padian, umbi-umbian, sayur dan buah yang masih dibawah standar WNPG.
    3. Potensi pangan Kalimantan Timur belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal tersebut terlihat dari adanya defisit untuk hampir semua komoditas, kecuali pangan hewani khususnya ikan. Kondisi defisit ketersediaan pangan tersebut diusahakan Pemerintah Kalimantan Timur dengan melakukan import untuk menjaga stabilitas pangan di daerah ini. Ketersediaan komoditas karena belum sebanding dengan konsumsi masyarakat, sehingga dalam pemenuhannya harus disuplai dari luar dalam hal ini disuplai dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
    4. Belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi beras di Kalimantan Timur adalah produksi padi yang belum bisa maksimal dikarenakan lokasi lahan terpencar-pencar dengan luasan kecil-kecil, sarana dan prasarana (benih, pupuk, pestisida, alsintan) serta infrastruktur sangat terbatas, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, meningkatnya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim, lemahnya permodalan dan kelembagaan petani, terjadinya perubahan SDM petugas dan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota, adanya serangan organisme pengganggu tanaman, dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat.

    Faktor struktural, berupa:
    1. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat.
    2. Ketersediaan tenaga ahli gizi yang masih kurang.
    3. Lokasi lahan terpencar-pencar dengan luasan kecil-kecil, terbatasnya sarana dan prasarana (benih, pupuk, pestisida, alsintan) serta infrastruktur, peningkatan alih fungsi lahan, perubahan iklim.
    4. Sumber daya alam yang dibutuhkan semakin menipis dengan produksi yang makin terbatas dan berskala kecil, menyebabkan dilakukannya impor dari daerah lain.
    5. Kurangnya kerjasama lintas sektoral membuat intervensi terhadap gizi dan pangan tidak maksimal.
    6. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat

    Faktor budaya, berupa:
    1. Meningkatnya permintaan daging sapi adalah terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan sumber protein nabati ke bahan pangan sumber protein hewani.

    Like

  3. Kebijakan yang diambil :
    PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

    Konteks penyusunan pergub tersebut adalah tentang aturan dalam pengawasan dan keamanan dari awal produksi, pengemasan, hingga distribusi pangan segar asal tumbuhan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan sehingga Pemerintah Daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang serta agar PSAT dapat dikelola dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

    Like

  4. Kebijakan yang dipilih :

    Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perbaikan Gizi.

    Aktor Penyusun Kebijakan :

    1. Gubernur Bengkulu

    2. Wakil Gubernur Bengkulu

    3. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu

    4. Bupati atau walikota dalam wilayah Provinsi Bengkulu

    5. Instansi terkait dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan di daerah seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dinas pangan, Dinas Pertanian dan logistic, Dinas sosial, Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pangan Provinsi Bengkulu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Bengkulu.

    Faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan:

    Faktor Situasional, berupa :

    1. Permasalahan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan gizi masih banyak terjadi di Provinsi Bengkulu sehingga harus ditumbuhkembangkan upaya perbaikan gizi

    2. Masih banyak balita di daerah Provinsi Bengkulu yang menderita gizi buruk namun tidak termonitor oleh Dinas Kesehatan terkait sehingga perlu dilakukannya investigasi atau penelusuran secara langsung agak diketahui dan didata untuk nantinya dapat dilakukan penganganan perbaikan gizi yang baik oleh tenaga kesehatan terlatih dan termonitor.

    3. Kurangnya pengawasan mutu makanan dan keamanan pangan, masih banyak produsen, importir, distributor, pedagang, pelaku usaha kecil menengah dan konsumen yang mempunyai kesadaran yang masih rendah terhadap keamanan pangan.

    4. Masih kurangnya pengembangan teknologi pangan dalam pengawetan, pewarnaan makanan yang aman dan memenuhi syarat kesehatan.

    5. Rendahnya sistem pengawasan mutu makanan yang meliputi komposisi zat gizi, angka kecukupan gizi dan bahan tambahan makanan.

    6. Banyaknya kasus kejadian gizi lebih dan obesitas karena tingginya pola makan tinggi lemak, garam dan gula terutama orang yang beresiko tinggi mengalami kejadian penyakit degeneratif.

    7. Tingginya kejadian Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Provinsi Bengkulu karena rendahnya penggunaan garam beryodium akibat banyaknya produk-produk garam yang beredar di Provinsi Bengkulu yang tidak beryodium dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

    8. Tingginya Kasus Anemia Defisiensi Besi karena banyaknya Ibu hamil dan Wanita usia subur yang kekurangan Zat Besi.

    9. Mulai munculnya kasus rabun senja dikarenakan kurangnya konsumsi pangan yang mengandung vitamin A atau pun kurangnya suplementasi vitamin A.

    Faktor Struktural, berupa :

    1. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Bengkulu.

    2. Ketersediaan tenaga ahli gizi yang masih kurang dan tidak merata pada setiap wilayah di Provinsi Bengkulu

    3. Kurang maksimalnya sistem surveilans yang ada pada Provinsi Bengkulu sehingga jika ada suatu kejadian kasus gizi tidak tercatat dan terdata dengan baik

    4. Tingginya angka pekerja wanita usia subur yang produktif baik di swasta maupun daerah tetapi tidak memperdulikan asupan gizinya dan dari pihak perusahaan atau kantor atau dinas tempat bekerja juga tidak memperhatikan para pekerja yang menderita kelainan gizi.

    5. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tentang kesadaran akan gizi.

    6. Kurangnya pengawasan dan kerja sama lintas sektoral terkait pangan.

    Faktor Budaya, berupa :

    Tingginya para wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga para wanita tersebut tidak memperdulikan asupan gizi yang masuk dan tidak mengurusi anak-anaknya sehingga tidak bisa mengawasi dan mengontrol secara langsung asupan gizi anak anak mereka

    Like

  5. Kebijakan yang dipilih: PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH PEMULIHAN GIZI BALITA KOTA YOGYAKARTA

    Aktor penyusun kebijakan:
    1. Gubernur yogyakarta
    2. Wakil gubernur yogyakarta
    3. Walikota yogyakarta
    4. Wakil walikota yogyakarta
    5. Dinas kesehatan kota yogyakarta
    6. Kepala puskesmas mergangsan
    Namun tanpa adanya kerja sama dari masyarakat dalam menyediakan informasi mengenai balita dengan gizi buruk maka akan sulit mewujudkan terbentuknya rumah pemulihan gizi balita secara optimal di kota yogyakarta.

    Faktor Kontekstual yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan tersebut adalah:
    .Faktor Situasional, seperti:
    1. Kota yogyakarta masih menempati urutan pertama diantara seluruh kabupaten di DIY dengan balita menderita gizi buruk di penghujung tahun 2016.
    Dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di DIY, kasus gizi buruk terbanyak justru dimiliki oleh kabupaten yogyakarta yang notabene memiliki pelayanan dengan jumlah yang banyak.
    2. Balita yang menderita gizi buruk berada pada rentang usia 2 hingga 4 tahun.

    .Faktor struktural, seperti:
    1. Kurang maksimalnya program yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat.

    2. Tingginya angka kelahiran bayi namun untuk masyarakat yang kurang mampu mereka masih kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Meskipun tingkat kesejahteraan dan rendahnya tjngkat ketimpangan pendapatan di yogyakarta bukan berarti tidak ada kemiskinan pada kota kota yogyakarta, didapatkan dari data BPJS masih terdapat 4 (empat) kantong kemiskinan yaitu di kecamatan Danurejan, Jetis, Mergangsan, dan Gedongtengen dimana ke empat kecamatan tersebut masih berada di atas nilai 20%.

    3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia di sekitar mereka dan program yang sedang berlangsung di sekitar tempat tinggal mereka.

    4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsumsi gizi yang seimbang pada balita. Orang tua pendamping masih perlu diajarkan untuk mendampingi balita yang baru saja keluar dari rumah sakit atau yang terjaring dari hasil screening yang dilakukan oleh posyandu di RW masing masing.

    Faktor budaya, seperti:
    1. Kecenderungan masyarakat perkotaan yang lebih individual dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan tingkat kepedulian yang masih tinggi.
    2. Masyarakat yang kurang mampu cenderung tidak membiasakan diri untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan primer bahkan semenjak awal kehamilan. Sehingga tidak semua ibu hamil tertangani dan diberi tablet Fe, tidak semua bayi yang lahir ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga gizi balita pun tidak seluruhnya tercukupi dengan baik. Sehingga perlunya pamahaman dari banyak lapisan masyarakat terutama warga kurang mampu (khususnya ibu hamil) untuk selalu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan primer untuk mencegah terjadinya balita dengan gizi buruk.

    Like

  6. Kebijakan yang dipilih:
    Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 11 tahun 2012 tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi.
    Pelaku kebijakan
    1. Gubernur jawa barat
    2. Bupati/walikota jawa barat
    3. Perangkat daerah pemerintah provinsi jawa barat
    4. Organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi jawa barat
    Kontekstual penyusunan :
    • Peraturan dibuat dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan intruksi presiden nomor 3 tahun 2010 (pencapaian tujuan milenium development goals ( MDGS)) serta dalam upaya meningkatkan dan perbaikan gizi masyarakat.

    • Peraturan dibuat untuk menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemrintah provinsi jawa barat dan sekaligus menjadi instrumen sinergitas berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorbsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

    • Peraturan dibuat berdasarkan peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan intruksi presiden nomor 3 tahun 2010 (pencapaian tujuan milenium development goals ( MDGS))

    Like

  7. Kebijakan yang di pilih : Peraturan Bupati Blitar no. 31 th 2016. Tentang perencanaan peningkatana aksesibilitas pangan dan gizi daerah kepada masyarakat secara terpadu.
    1. Konteks dan isi dari kebijakan perbup tersebut antara lain
    Untuk meningkatkan status gizi masyarakat blitar dan menghindari kesenjangan pangan antar kecamatan di kabupaten Blitar. Dimana kebijakan ini harus disertai dengan kerja sama yang baik antara pemangku kebijakan dan pemerintah daerah dan masyarakat. Program ini juga harus tetap berpegang terhadap uu yang berlaku dan dasar hukum yang tepat.
    Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat adalah Usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kecukupan pemenuhan pangan dan gizi
    Pemetaan Kerawanan Pangan dan Gizi adalah penampilan data indikatorkecukupan pangan dan gizi dalam peta wilayah Kabupaten Blitar berbasis kecamatan dengan menampilkan skala prioritas. Secara Terpadu adalah pelaksana kegiatan dengan multi stakeholder yangbekerja bersama-sarna dalam sebuah tim kerja.
    Peraturan dan kebijakan bupati blitar di rancang untuk mengidentifikasi kecamatan -kecamatan rawan gizi dan pangan berdasarkan aspek
    – ketersediaan pangan
    – akses pangan, dan
    – penyerapan pangan
    Memberikan pandangan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kabupaten blitar pentingnya ketiga aspek diatas yg di jalankan secara terpadu dan berkala agar dapat siap untuk menaikkan standart terkait aksesbilitas pangan dan gizi pada setiap wilayah cakupan kab. Blitar.
    Tujuan Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu ini adalah menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal ‘dalam upaya mewujudkan perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Blitar
    Perencanaan peningkatan aksesibilitas pangan dan gizi daerah kepada masyarakat secara terpadu memberikan arah dan kebijakan yang meliputi:
    a. kebijakan dalam peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan
    berkelanjutan;
    b. kebijakan peningkatan aksessibilitas dan penganekaragaman pangan;
    c. kebijakan peningkatan gizi masyarakat;
    d. kebijakan peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
    e. kebijakan peningkatan nilai tambah dan bisnis pangan;
    f. kebijakan peningkatan perilau hidup bersih dan sehat (PHBS);
    g. kebijakan penguatan kelembagaarr pangan dan gizi.
    2. Aktor yang berperan
    Para aktor yang terlibat dalam kebijakan dan putusan ini antara lain
    -pemerintah kabupaten blitar
    -bupati Blitar
    -DPRD kab. Blitar
    -satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab. Blitar
    Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sesuai dengan
    tugas dan fungsinya masing-masing dalam lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja Rencana
    Aksi Daerah Pangan dan Gizi (POKJA RAD PG)
    -masyarakat kab. Blitar

    Like

  8. Kebijakan yang diambil adalah PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK, BALITA GIZI KURANG DAN IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG Aktor Penyusun Kebijakan :
    • Bupati Kabupaten Bandung
    • Wakil Bupati Kabupaten Bandung
    • Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, asisten, staf, kepala badan, dan dinas kesehatan kabupaten Bandung
    • Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa)
    Konteks
    Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kebijakan diatas
    1. Faktor situasional
    – Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka balita dengan gizi buruk yang tinggi, untuk Kabupaten Bandung sendiri, berdasarkan hasil bulan penimbangan balita tahun 2010, dari 261.571 balita yang ditimbang ditemukan 2,84% balita yang menderita gizi kurang (kurus), 1,2 % diantaranya berasal dari keluarga miskin, dan sebanyak 0,06% balita menderita gizi buruk (sangat kurus), 0,04% diantaranya berasal dari keluarga miskin, angka ini termasuk batas aman bila di dibandingkan dengan kriteria who,tetapi tetap harus dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi buruk dan kurang pada balita agar angka ini tidak terus bertambah.
    – Disini kemiskinan menjadi salah satu momok terjadinya gizi kurang dan buruk pada balita, dimana dengan adanya keterbatasan ekonomi membuat masyarakat acuh terhadap kesehatannya saat hamil maupun ketika sang anak sudah lahir untuk memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga kurangnya konsumsi makanan bergizi karna ketidakmampuannya untuk membeli makanan tambahan sehari-hari
    – Kurangnya kesadaran orang tua bayi untuk memberikan makanan tambahan berupa makanan Lokal makanan yang mengandung zat gizi lengkap diberikan sesuai berat badan dan kecukupan gizi, anjuran pemberian dan bentuk makanan yang diberikan dalam sehari, selain itu kurangnya pemberian makanan Pabrikan jadi hasil olahan pabrik dapat berupa susu, bubur susu, biskuit.
    – Kurangnya distribusi makanan tambahan pemulihan pada balita dengan gizi sedang dan buruk serta ibu hamil kek, sehingga masih banyak yang belum mendapat makanan tambahan tersebut.
    2. Faktor struktural
    – Pertambahan penduduk yang semakin pesat,salah satunya di Bandung. Tercatat laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung diperkirakan sebesar 2,6 persen per tahun. Pada 2010 tercatat jumlah penduduk sebanyak 3,1 juta jiwa. Dimana salah satu hal yang mempengaruhi adalah angka kelahiran.
    – Kurang tersedianya tenaga kerja ,kader/petugas kesehatan membeli bahan makanan untuk dimasak/diolah setiap hari atau menyiapkan makanan pabrikan sesuai jumlah sasaran, serta yang mengantarkan makanan bila para orang tua balita tidak dapat mengambil makanan tersebut di tempat pengelolaan.
    – Jauhnya tempat pengelolaan gizi yang dapat dijangkau oleh warga, sehingga banyak warga yang tidak mengambil atau mendapat jatah makanan
    – Perlu adanya tenaga dan aturan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran PMT, supaya penyaluran dana secara tepat waktu, cepat dan tepat sasaran akan memberikan dampak pada peningkatan status gizi sasaran yang ditandai dengan peningkatan berat badan anak dan penambahan besar Lingkar Lengan Atas pada ibu hamil.
    3. Faktor Budaya
    – Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan balita, sehingga dapat menjadi kebiasaan dimana warga tidak memberikan makanan pendamping atau makanan sehat untuk anak dan ibu hamil kurang energi kronis

    Like

  9. Kebijakan yang dipilih :
    PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

    Aktor atau pelaku kebijakan :
    Pembuat Kebijakan Upaya Perbaikan Gizi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melalui Peraturan Menteri RI nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi yang selanjutnya menjadi pedoman Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 34 tahun 2015. Beberapa aktor yang terkait dalam peraturan ini antara lain :
    – Pemerintah Kabupaten;
    – Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan
    – Lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan internasional
    – Media massa
    – Dunia usaha
    – Kader-kader masyarakat seperti posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis
    – Masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia dua tahun, anak di bawah lima tahun

    Konteks :
    Konteks struktural
    Indonesia yang masih menjadi negara berkembang berkomitmen untuk memperbaiki status gizi nasional. Upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah, maka diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus, terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Tingginya angka kejadian gizi kurang dan gizi berlebih merupakan masalah kesehatan yang sensitif pada perekonomian, sosial dan budaya suatu daerah, sehingga pemerintah daerah perlu menggiatkan usaha perbaikan gizi masyarakat sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Konteks Situasional
    Dalam memperbaiki kualitas gizi dibutuhkan keterlibatan dan peran yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pada tahun 2013 ditemukan 80 orang masuk kategori menderita gizi buruk. Pada tahun 2014 turun menjadi 46 orang, lalu tahun 2015 – 2016 tercatat hanya 43 masyarakat Musi Rawas yang berstatus gizi buruk. Dari jumlah tersebut 22 orang tidak meningkat statusnya dan dinyatakan sembuh. Namun hingga akhir Bulan Februari 2017, masih tercatat 22 kasus gizi buruk yang disertai penyakit lain seperti gangguan paru – paru. Diperlukan juga perhatian pada masalah gizi berlebih yang juga termasuk dalam permasalahan gizi di Indonesia.

    Konteks Budaya
    Permasalahan gizi disebabkan antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Kurangnya pengetahuan akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat dan perilaku kesehatan masyarakat seperti pemilihan dan pengolahan makanan. Adanya pengaruh budaya setempat atau mitos juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakat setempat seperti pemberian makanan yang tidak sesuai dengan umur bayi.

    Like

  10. Saya akan menganalisis kebijakan dari segi konteks mengenai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pemenuhan Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 – 2015.

    Peraturan gubernur tersebut dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu, bapak Frans Lebu Raya, yang ditetapkan di Kupang, pada tanggal 11 Januari 2012 dan ditujukan untuk masyarakat daerah yang dipimpinnya yang mencakup 21 kabupaten dan 1 kota. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang dapat dibilang tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia. Menurut berbagai standar ekonomi, ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada rata-rata daerah lainnya, dengan tingginya inflasi yaitu 15% dan tingkat pengangguran yang mencapai 30%.
    Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar terdiri dari padang-padang gersang dan tandus, sehingga sangat sulit digunakan untuk bercocok tanam. Bahan pangan yang banyak dihasilkan oleh daerah ini adalah jagung. Di provinsi ini juga ada sawah yang menghasilkan padi, namun hanyalah merupakan sawah tadah hujan yang hasilnya tidak sebaik sawah yang ada di Pulau Jawa. Sayur mayur pun juga sangat jarang di daerah ini, kalaupun ada, hanya musim-musim tertentu dan jumlahnya sedikit. Pekerjaan warga di sana bermacam-macam, seperti petani, peternak, pembuat garam, pegawai kantoran, pemandu wisata, pembuat kerajinan tangan, penyadap nira pohon lontar, dan sebagainya, tergantung apa yang bisa mereka kerjakan dan menjadi unggulan di daerah mereka. Namun penghasilan mereka jauh dari cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang berdampak juga kurangnya pemenuhan gizi anggota keluarganya. Maka dari itu, untuk memenuhi kecukupan gizi warganya, pemimpin daerah dalam hal ini gubernur membuat peraturan gubernur untuk melakukan rencana percepatan.
    Mungkin di daerah lain, peraturan gubernur yang dibuat tidak mencantumkan kata “percepatan”. Percepatan dilakukan agar pemenuhan pangan dan gizi di provinsi Nusa Tenggara Timur tidak semakin tertinggal, bahkan dapat menyamai pemenuhan pangan dan gizi daerah lain di Indonesia. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemenuhan Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara TImur yang selanjutnya disebut RAD Pangan dan Gizi Provinsi adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2012-2015) yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pemenuhan Pangan dan Gizi sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Strategi Nasional.
    Peraturan Gubernur ini adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD dan kepanjangan tangan dari Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemenuhan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAN Pangan dan Gizi. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Tiimur adalah dokumen perencanaan di tingkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur serta sebagai pedoman sekaligus acuan dalam menata sistem perencanaan pembangunan di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga tercipta kesatuan pikir, kesatuan rencana dan tindakan demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemenuhan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAN Pangan dan Gizi adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2004-2009) di tingkat Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat gambaran percepatan pemenuhan Pangan dan Gizi Nasional.

    Like

  11. Tambahan komen saya di atas
    Aktor

    Penyusun Kebijakan :
    1. Gubernur Nusa Tenggara Timur
    2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
    3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
    4. SKPD Povinsi Nusa Tenggara Timur

    Pelaksana kebijakan :
    1. Kepala daerah di tingkat kabupaten/kota
    2. Kepala daerah di tingkat Kecamatan
    3. Kepala daerah di tingkat Kelurahan/Desa
    4. Masyarakat NTT

    Like

  12. Kebijakan yang dipilih:
    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2016
    TENTANG PERBAIKAN GIZI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

    Aktor Penyusun Kebijakan:
    1. Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo).
    2. DPRD kabupaten Sidoarjo.
    3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
    4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

    Ada beberapa faktor Kontekstual yang mempengaruhi Kebijakan:
    Faktor Situasional, berupa:
    1. Permasalahan pada banyaknya angka gizi buruk di kabupaten Sidoarjo, seperti kurangnya asupan gizi, kecukupan gizi, maupun status gizi perseorangan dan status gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil, ibu menyusui, remaja maupun kelompok lanjut usia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hidup sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi.

    2. Berat badan bayi rendah (BBLR) termasuk dalam permasalahan yang ditemui di kabupaten Sidoarjo, jumlah BBLR yang dilaporkan sebanyak 596 (2,1%) dari seluruh kelahiran hidup. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya pengetahuan dan asupan gizi pada ibu hamil.

    3. Pada status gizi balita dengan gizi buruk di kabupaten Sidoarjo didapatkan persentase gizi buruk sebanyak 1,24% (1.295 kasus). Sementara itu berdasarkan penimbangan Balita yang dilakukan selama tahun 2012 diperoleh angka 5,7% berada pada kondisi gizi kurang yaitu dalam KMS berada dibawah garis titik-titik dan juga di bawah garis merah/BGM (berat badan kurang). Kondisi ini sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain pemantauan berat badan balita melalui penimbangan di posyandu dan juga yang tidak kalah penting adalah pentingnya penyuluhan kepada masyarakat, dalam hal ini orang tua balita tentang pola pemberian nutrisi pada Balita.

    4. Terpenuhinya status gizi pada balita masih mengalami kendala dalam mendapatkan ASI eksklusif yang tidak sampai 6 bulan, serta kurangnya dukungan keluarga pada ibu menyusui. Memberikan perlindungan kepada ibu dan pelaksanaan kewajiban ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, Masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lain terhadap pemberian ASI Eksklusif

    Faktor struktural, berupa:
    1. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Sidoarjo yang cukup pesat.
    2. Jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal ke tempat mendapatkan fasilitas kesehatan.
    3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat.
    4. Kurangnya kerjasama lintas sektoral membuat intervensi terhadap gizi dan pangan tidak maksimal.

    Faktor budaya, berupa:
    Kebiasaan warga yang kurang menyadari akan pentingnya berbagai jenis asupan untuk meningkatkan status gizi nya terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui bagi ASI eksklusif pada bayinya.

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s