terjemahan inggris indonesia

Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Tugas bagi mahasiswa seringkali berupa meringkas suatu jurnal berbahasa Inggris menjadi beberapa paragraf berbahasa Indonesia. Mungkin juga tugas menerjemahkan ini sudah diberikan pada siswa sekolah menengah.

Karena kita sebagai warga negara Indonesia memang tidak dibesarkan dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, maka wajar jika tidak semua orang bisa menerjemahkan dengan cepat dan benar. Ada yang hanya bisa menerjemahkan dengan cepat, tetapi banyak salahnya. Dan sebaliknya, ada yang bisa menerjemahkan dengan tepat dan mudah dipahami, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.

Baca juga: Rahasia dibalik IPK FK

Banyak tersedia layanan penerjemahan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, mulai yang gratis hingga yang berbayar. Namun, kadang kita perlu dan wajib menerjemahkan sendiri suatu artikel atau tulisan, terutama ketika terkait dengan skripsi, tesis, atau kegiatan akademik secara umum.

terjemahan inggris indonesia

Berikut ini adalah tips dan trik menerjemahkan Bahasa Inggris dengan cepat dan benar:

  • Jangan hanya menggunakan mesin penerjemah. Mayoritas pengguna yang menggunakan mesin terjemahan dan tanpa disunting lebih lanjut biasanya akan segera ketahuan. Kualitas penerjemahan oleh software komputer untuk kalimat kompleks masih tergolong buruk, apalagi jika diminta menerjemahkan satu atau beberapa paragraf, atau malah dipaksa menerjemahkan keseluruhan dokumen (PDF, doc, dll). Ingat, lebih baik terjemahan pendek yang baik daripada terjemahan panjang yang buruk.
  • Utamakan menerjemahkan paragraf pembuka. Jika waktu Anda terbatas, terjemahkanlah paragraf pembukanya terlebih dahulu, yang biasanya memuat informasi terpenting yang perlu diketahui mengenai subjek artikel tersebut. Paragraf pembuka umumnya adalah 1-3 paragraf pertama yang terdapat di awal artikel.
  • Jangan menerjemahkan kata-demi-kata. Tidak semua bahasa mempunyai tata bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hindari menerjemahkan kata-demi-kata. Sesuaikanlah kalimat dengan gaya bahasa Indonesia.
  • Perhatikan gaya bahasa. Dalam menulis, perhatikan gaya bahasa, agar sesuai dengan gaya bahasa yang diperlukan. Misalnya untuk mengerjakan tugas akademis di kampus atau sekolah tentu akan cenderung formal, objektif, dan baku.
  • Jangan terlalu percaya diri. Jika Anda bukanlah seorang yang mengerti bahasa asing tersebut secara lancar, mulailah dengan menerjemahkan tulisan yang mudah terlebih dahulu. Seiring waktu ketrampilan anda menerjemahkan Bahasa Inggris akan semakin baik, bahkan kemampuan anda berbahasa Inggris juga akan meningkat seiring bertambahnya kosa kata dan pengenalan grammar ketika menerjemahkan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Panduan_dalam_menerjemahkan_artikel

 

19 thoughts on “Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

  1. INTERMITTENT FASTING
    Bryan Christian Anderson – 41150056
    Siapa yang tidak tahu tentang OCD yang di populerkan oleh Deddy Corbuzier? Pasti semuanya tahu dengan diet yang bernama Obsessive Corbuzier Diet ini. Sampai Deddy Corbuzier membuat buku yang khusus membahas tentang OCD ini. Banyak sekali yang tahu tentang OCD ini karena Deddy Corbuzier sendiri yang sudah menjadi model atau menjadi testimoni dari diet ini. Dulu awalnya Deddy Corbuzier mempunyai badan yang bisa dibilang overweight. Kemudian setelah mempopulerkan dietnya ini Deddy mulai turun berat badan sangat drastis dan hampir tidak bisa di percaya, lalu dengan kegiatan angkat beban yang Deddy Corbuzier lakukan, akhirnya sekarang memunyai badan berisi dan berotot yang sangat bagus. Tidak hanya Deddy namun banyak juga testimoni dari pengikut dietnya ini yang sudah mendapatkan badan yang ideal.
    Namun tahukah anda ternyata OCD ini sudah lama sekali di temukan di luar negeri yang sering di sebut Intermittent diet atau sering di sebut IF. OCD dan IF ini bisa di bilang sama karena sama sama menggunkan teknik puasa untuk menjalani dietnya ini. Jadi sistemnya menggunakan jendela makan. mari kita bahas lebih dalam.
    Jadi IF ini menggunakan jendela makan atau puasa seperti yang orang muslim laksanakan di bulan Ramadhan namun waktu dan durasinya saja yang bisa di sesuaikan karena pointnya diet tiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalkan, saya terakhir makan jam 4 sore kemudian makan lagi setelah itu adalah jam 12 besoknya dan berhenti bisa makan itu jam 4 sore setela h itu makan lagi jam 12 besoknya lagi seperti itu. Pada saat jendela makan antara jam 12 siang sampai jam 4 sore itu boleh makan apa saja bebas tanpa ada larangan namun satu yang harus di perhatikan yaitu tidak boleh kalap atau balas dendam karena tidak makan hampir sehari lalu makan banyak sekali saat jendela makan. Itulah yang akan membuat diet IF ini gagal. Dan di luar jendela makan ini, hanya boleh minum air putih saja atau bisa di bilang dengan 0 kalori yang masuk ketubuh.
    Namun waktu yang di tentukan untuk membuka jendela makan bisa sangat flexible karena bisa menyesuaikan dengan aktivitas sehari hari. Tapi ada beberapa contoh yang mungkin bisa di tiru atau dijadikan pacuan untuk dietnya. Misal dengan jendela makan 8 jam untuk pemula. Misal behenti makan jam 9 malam, kemudian jam 1 baru boleh makan dan berhenti makan jam 9 malam lagi. Semakin hari harusnya jendela makan harus di kurangi karena sudah terbiasa dan juga mendapatkan target yang lebih baik. Atau jika anda sudamerasa kuat untuk melakukan yang sedikit ekstrem ya itu dengan puasa 24 jam kemudian makan di hari berikutnya lalu puasa lagi hari berikutnya seama 24 jam. Namun ingat harus tetap minum air putih karena kekurangan air putih bisa menyebabkan dehidrasi yang bisa berdampak fatal.
    Sebenarnya IF ini di gunakan oleh para binaragawan untuk mendapatan berat badan idealnya sebelum berkompetisi dalam beberapa bulan. Biasa nya untuk para binaragawan pada saat fase cutting pada badannya sebelum memula kompetisi. Nah salah satu keunggulan diet ini adalah bisa di jadikan sebuah lifestyle. Jadi orang yang menjalani diet biasanya berhenti di tengah jalan karena merasa bosan dari apa yang dilakukan. Karena tidak boleh makan ini tidak boleh makan itu dan itu akan membuat beban dan juga malah bisa berhenti di tengah jalan. Namun pada IF ini pada saat jendela makan tidak dilarang memakan apapun, mau makan ayam goreng atau pun semua yang biasa nya di larang di diet diet lainnya di sini di perbolehkan. Asal kan dengan porsi yang wajar wajar saja dan tidak kalap seperti itu.
    Intermittent diet ini sama dengan puasa dan dampak positif nya juga sama dengan puasa namun di jadikan life style akan menjadikan sehat tubuh. Hal yang digaris bawahi dengan IF ini adalah dengan kenaikan hormon pertumbuhan atau Growth Hormone yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Seperti menjadikan awet muda lalu jika ada ingin menambah massa otot IF ini juga tidak salah dijadikan diet karena Growth Hormone yang tinggi juga akan membantu otot mudah tumbuh. Jadi jangan salah tentang IF ini tidak hanya bisa menurunkan berat badan namun juga bisa untuk menaikkan berat badan dengan menambah massa otot dengan angkat beban.
    Jadi IF ini adalah diet yang sangat sangat fleksibel dan mudah dilakukan karena bisa berlatih secara bertahap. Dan tidak hanya untuk mnurunkan berat badan namun jga bisa untuk menambah berat badan dengan cara meningkatkan massa otot dengan angkat beban. Dan yang paling penting di diet ini adalah kita tidak merasa bosan dan tersiksa karena harus makan makanan yang tidak kita suka dan tidak makan makanan yang kita suka. Jadi dengan menjadikan IF ini sebagai lifestyle kita, tidak ada ruginya untuk kita .
    Experiments with Intermittent Fasting.
    Dr. John M. Berardi with Dr. Krista Scott-Dixon and Nate Green
    2014

    Like

  2. Tiffany Budijanto – 41150057

    Hidup Sehat dengan Diet Mediterania

    Secara terminologi, diet berasal dari Bahasa Yunani “Diaita” yang memiliki arti cara hidup / kebiasaan. Berdasarkan arti kata tersebut, dapat diketahui bahwa diet merupakan suatu metode untuk menjalankan gaya hidup sehat dengan cara merencanakan pola makan dan memilah jenis makanan yang dikonsumsi. Salah satu jenis diet yang telah ada sejak sekitar tahun 1960 dan masih populer hingga saat ini adalah Diet Mediterania.
    Diet Mediterania awalnya merupakan diet tradisional masyarakat Eropa yang tinggal di sekitar laut Mediterania, sekitar Yunani dan Italia (Bach-Faig et al, 2011). Berdasarkan penelitian pada tahun 1960, angka harapan hidup masyarakat pada wilayah tersebut merupakan yang paling tinggi di dunia dan diperkirakan resiko penyakit kardiovaskular pada kelompok masyarakat tersebut juga rendah (Whalen KA et al, 2014). Oleh sebab itu, diet ini menjadi dikenal sebagai salah satu diet yang paling sehat di dunia dan semakin banyak diikuti oleh orang – orang dari seluruh dunia. Selain dikenal sebagai diet yang paling sehat, diet ini juga dikenal sebagai diet yang relatif nyaman dilakukan dan tidak menyiksa, sebab diet ini menekankan konsumsi jenis makanan – makanan sederhana yang variatif, tidak menekankan peningkatan aktivitas fisik yang berlebihan (aktivitas fisik cukup regular seperti biasa) dan disarankan untuk selalu cukup istirahat.

    Secara umum, jenis makanan yang direkomendasikan dalam diet mediterania ini adalah konsumsi makanan tinggi asam lemak tidak jenuh tunggal, tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi mineral dan tinggi antioksidan tetapi rendah asam lemak jenuh. Sumber asam lemak tidak jenuh tunggal utama pada diet ini adalah minyak zaitun. Dalam satu hari, pengikut diet Mediterania direkomendasikan untuk mengonsumsi minyak zaitun sebanyak minimal 4 sendok makan. Jumlah minyak zaitun tersebut termasuk minyak yang digunakan untuk memasak makanan berat atau hanya sekadar campuran salad (Estruch R et al, 2013). Minyak zaitun memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, diantaranya adalah meningkatkan laju metabolisme tubuh, mengoptimalkan sirkulasi darah dalam tubuh, menyehatkan jantung, melawan radikal bebas, mencegah neoplasma / keganasan, mencegah obesitas dengan membantu memecah lemak tubuh dan merevitalisasi sistem imun. Selain konsumsi minyak zaitun, karakteristik dari diet ini adalah konsumsi tinggi buah – buahan (misalnya buah plum strawberry, apel), sayuran (misalnya brokoli, selada, sawi, bayam, wortel), kacang – kacangan (misalnya kacang walnut, hazelnut, almond yang dapat menstimulasi rasa kenyang lebih lama), biji – bijian (misalnya quinoa, chia), produk gandum (misalnya sereal gandum utuh, roti, pasta, beras merah), cukup ikan (misalnya ikan mackerel, tuna, salmon) dan daging putih (misalnya unggas / ayam kampong / ayam kalkun) (Estruch R et al, 2013). Dalam praktiknya, selain menerapkan pola makan tersebut, diet ini juga merekomendasikan konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup (kurang lebih 1,5 hingga 2 liter per hari) dan wine dengan intensitas sedang yaitu 1 gelas wine per hari. Sebenarnya rekomendasi konsumsi wine ini kurang sesuai bagi kebiasaan masyarakat Indonesia, akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam porsi yang tepat sebenarnya wine dapat memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat positif dari wine diantaranya adalah meningkatkan kadar kolesterol baik (High Density Lipoprotein) dalam tubuh, membantu meningkatkan kepadatan tulang dan membantu mengurangi resiko infeksi karena sifatnya sebagai antibakteri alami.

    Walaupun boleh mengonsumsi makanan yang variatif, pengikut diet Mediterania ini direkomendasikan untuk membatasi cemilan yang mengandung tinggi karbohidrat (contohnya seperti roti kemasan, permen / gula – gula dan kue kering), membatasi minuman bersoda, dan membatasi konsumsi makanan berlemak jenuh (contohnya seperti daging merah dan daging olahan) (Estruch R et al, 2013). Sebagai alternatif pengganti cemilan yang tinggi karbohidrat, pengikut diet Mediterania lebih direkomendasikan untuk mengonsumsi Greek Yogurt (Yogurt Yunani). Yogurt Yunani merupakan jenis yogurt tradisional yang melalui proses penyaringan sehingga memiliki tekstur lebih kental dan memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada yogurt biasa. Kandungan nutrisi penting dalam Yogurt Yunani diantaranya adalah tinggi protein dengan kadar 3x lebih tinggi dari yogurt biasa yang berperan penting untuk perbaikan sel tubuh, tinggi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gizi, tinggi vitamin B12 yang penting untuk memelihara sel – sel sistem saraf dan terdapat kandungan probiotik yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan (Rahmadianti,2013).

    Selain memperhatikan jenis makanan dan mengganti alternatif cemilan, hal yang perlu diperhatikan dalam diet ini adalah cara mengolah makanan yang dikonsumsi. Cara mengolah makanan yang disarankan adalah dengan menggunakan air (misalnya mengkukus atau merebus – tidak menggoreng) dan diupayakan untuk menggunakan rempah – rempah alami (tidak menggunakan bahan penyedap).

    Untuk pengaturan pola makan, pola makan yang direkomendasikan dalam diet ini diuraikan menjadi 4 kelompok, yaitu konsumsi harian, konsumsi harian dengan jumlah sedang, konsumsi mingguan dan konsumsi bulanan (Fajar,2016). Konsumsi harian merupakan jenis makanan yang dapat dikonsumsi setiap hari dengan frekuensi yang bervariasi. Konsumsi harian ini mencakup minyak zaitun, buah – buahan, sayuran, biji – bijian dan produk gandum. Kelompok kedua yaitu, konsumsi harian dengan jumlah sedang merupakan jenis makanan yang dapat dikonsumsi harian maupun mingguan dalam jumlah dan frekuensi yang tidak terlalu banyak, misalnya satu kali dalam sehari atau beberapa hari sekali. Konsumsi harian dengan jumlah sedang mencakup produk daging putih, telur dan susu. Kelompok ketiga yaitu konsumsi mingguan merupakan kelompok makanan yang hanya dikonsumsi sekitar dua hingga tiga kali dalam satu minggu, contohnya adalah berbagai jenis ikan dan makanan laut. Kelompok keempat yaitu konsumsi bulanan merupakan kelompok makanan yang dibatasi atau dapat dikonsumsi satu hingga tiga kali dalam waktu satu bulan. Contoh dari kelompok konsumsi bulanan adalah makanan berlemak (daging merah) dan makanan yang mengandung glukosa tinggi (manisan, gula – gula) (Fajar, 2016).

    Apabila pengikut diet Mediterania berhasil menjalankan program pemilihan jenis makanan dan pengaturan pola makan yang direkomendasikan oleh Diet Mediterania, niscaya manfaat positif yang akan diperoleh diantaranya adalah menurunnya berat badan / tercapainya berat badan ideal, menurunnya resiko penyakit kardiovaskular, menurunnya resiko penyakit metabolik (contohnya seperti Diabetes Melitus Tipe 2), menurunnya resiko penyakit degeneratif (contohnya seperti Alzheimer, demensia) meningkatnya angka harapan hidup dan manfaat estetis yaitu kulit menjadi relatif lebih cantik, sehat dan kencang (Kusumaningrum,2013).

    Daftar Pustaka

    Bach-Faig A, et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public Health Nutrition. 2011; 14(12A):2274-84.

    Estruch R, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a mediterranean diet. The New England Journal of Medicine [internet]. 2013 [diakses melalui nejm.org pada tanggal 5 September 2017]; 368(1):1279-90.

    Fajar, Kemal Al. 2016. Panduan Menjalani Diet Mediterania, Pola Konsumsi Makanan Paling Sehat. Diakses melalui rappler.com/indonesia/140453-panduan-diet-mediterania pada tanggal 6 September 2017

    Kusumaningrum, Febrianti Diah. 2013. 6 Keuntungan Menjadi Penganut Diet Mediterania. Diakses melalui merdeka.com/sehat/6-keuntungan-menjadi-penganut-diet-mediterania.html pada tanggal 6 September 2017

    Rahmadianti, Fitria. 2013. Apa Kehebatan Greek Yogurt Dibandingkan Yogurt Biasa. Diakses melalui food.detik.com/read/2013/03/19/170345/2198178/297/apa-kehebatan-greek-yogurt-dibandingkan-yogurt-biasa pada tanggal 6 September 2017

    Whalen KA, et al. Paleolithic and mediterranean diet pattern scores and risk of incident, sporadic colorectal adenomas. American Journal of Epidemiology [internet]. 2014 [diakses melalui medscape.com/ pada tanggal 05 September 2017]; 180(11):1088-97.

    Like

  3. ARTIKEL INI DITULIS OLEH PRESNA CHRISMAESY SIMANJUNTAK-41150060
    DIET ATKINS
    Berat badan yang ideal tentunya menjadi dambaan dan impian banyak orang terutama wanita. Kita pasti sudah bosan dengan yang namanya badan gemuk, kondisi seperti ini dapat mengganggu kesehatan mental kita sehingga mudah minder dan tidak percaya diri. Cara menurunkan berat badan bisa dengan berbagai cara mulai dari yang instan dengan menggunakan obat diet hingga olahraga khusus untuk diet. Namun untuk memperoleh berat badan yang ideal dengan cara melakukan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kondisi tubuh kita. Apalagi jika tubuh kita dalam keadaan lemah dan kurang sehat. Lalu bagaimana agar berat badan kita bisa turun tetapi tidak mengalami kondisi yang menyiksa atau bahkan bisa dilakukan tanpa melakukan olah raga? Semua itu kuncinya adalah dengan menerapkan pola diet sehat.
    Cara diet sehat untuk menurunkan berat badan difokuskan pada pengaturan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Sebisa mungkin disesuaikan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Seringkali orang melakukan diet dengan cara mengurangi asupan makanan secara drastis misalnya, hanya memakan buah yang jumlahnya sangat minim padahal tubuh kita selalu membutuhkan asupan makanan yang diperlukan untuk aktivitas. Hasilnya banyak pelaku diet yang malah jatuh sakit akibat menjalani pola diet yang salah.
    Penurunan berat badan secara cepat cenderung tidak akan bertahan lama. Selain itu, orang yang menghilangkan berat badan dengan cepat akan beresiko mengalami masalah kesehatan seperti tubuh lemas dan mudah lelah, kurang nutrisi, berat badan cepat naik kembali, rusaknya jaringan otot, gangguan organ tubuh lain.
    Diet cepat yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat beresiko mendatangkan penyakit serius, antara lain batu empedu terjadi pada 1-2 dari 10 orang yang kehilangan berat badan dalam jumlah banyak dalam beberapa bulan, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, dehidrasi. Ada pula beberapa kebiasaan yang umum dilakukan dalam diet cepat yang justru dapat merugikan kesehatan seperti melewatkan makanan utama, menyepelekan kandungan makanan ringan, meminum minuman yang terlalu banyak kalori, kurang mengonsumsi air mineral, menetapkan target yang tidak realistis hal tersebut dapat menyebabkan frustasi.

    Salah satu jenis diet sehat yang dapat diterapkan untuk menurunkan berat badan yaitu diet Atkins. Diet Atkins adalah program menurunkan berat badan lewat konsumsi makanan rendah karbohidrat tinggi protein yang paling populer, program diet ini diadaptasi oleh Dr. Robert Atkins pada tahun 1960an dari sebuah program diet yang ia baca dalam Journal of American Medical Association. Ia kemudian menggunakannya untuk memecahkan masalah kondisi berat badannya yang kegemukan setelah menyelesaikan pelatihan sekolah kedokteran dan sekolah kedokteran spesialis. Setelah sukses merawat ribuan pasiennya, ia mempopulerkan Diet Atkins dalam serial buku, dimulai dengan buku “Dr Atkins Diet Revolution” pada tahun 1972. Namun belakangan ini memang banyak pro dan kontra yang berkembang tentang keamanan diet tersebut, namun tak sedikit orang yang tetap mencobanya.
    Teori diet Atkins mengatakan bahwa dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan tidak makan karbohidrat sama sekali selama 2 minggu pertama, tubuh akan membangun ketosis, keadaan dimana tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Setelah 2 minggu atau yang disebut tahap ke-2, kita boleh mengkonsumsi karbohidrat walau hanya dalam porsi yang amat sangat sedikit. Cara ini akan membuat tubuh mempertahankan kadar insulin tetap rendah dan menghentikan tubuh mengubah makanan menjadi lemak. Teorinya adalah bahwa makan terlalu banyak karbohidrat akan meninggikan kadar gula darah. Pada gilirannya hal ini akan menghasilkan insulin yang dengan cepat menuju aliran darah dan mengubah kelebihan gula darah menjadi lemak yang disebut trigliserid, yang nantinya tersimpan sebagai lemak tubuh. Setelah itu, ada dua tahap lagi yang harus dijalankan dalam diet ini yaitu, premaintenance dan maintenance. Pada tahap ini kita hanya tinggal mempertahankan diet sekaligus mulai melihat hasilnya.
    Apakah diet ini dapat berhasil? Konon, ada ribuan orang yang mengatakan mereka berhasil menurunkan berat badan lewat metode diet Atkins. Tapi apakah ada buku ilmiah yang kuat? “Ya, diet ini memang berhasil untuk jangka pendek (3-6 bulan), jauh lebih baik daripada diet lainnya” kata ahli gizi terkenal dari AS Wendy Martinson. Namun dalam jangka panjang, sebuah studi yang dipublikasikan dalam the New England Journal of Medicine memperlihatkan bahwa setahun kemudian mereka yang berdiet tidak mengalami penurunan berat badan yang berbeda dengan mereka yang mengikuti diet rendah lemak konvensional.

    Namun diet tersebut juga memiliki kekurangan. Ketakutan utama adalah makanan yang tinggi protein seringkali tinggi kadar lemak jenuhnya. Makan berprotein tinggi juga dapat menurunkan kadar kalsium yang dapat mencetuskan terjadinya osteoporosis. Begitu juga dengan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penderita liver dan ginjal, bisa mendapatkan stres yang tidak semestinya akibat tubuh mencoba untuk menghilangkan ketone. Ahli-ahli lainnya mengamati bahwa diet ini bisa menimbulkan masalah konstipasi, usus besar, ginjal atau naiknya kadar kolesterol. Anda juga akan mengalami bau mulut karena naiknya keton.
    Ahli gizi Wendy Martinson memperingatkan agar kita tidak melakukan diet Atkins bila sering berolahraga (4-5 kali seminggu). Karena untuk berolahraga kita membutuhkan bahan bakar. Tubuh memang bisa mendapatkannya dengan membakar lemak, tapi tidak secepat yang dibutuhkan tubuh kita untuk berolahraga. Akibatnya tubuh kita akan kekurangan energi.
    Lalu bagaimana supaya kita bisa berhasil menjalani diet tersebut? Jangan memanfaatkan diet ini sebagai alasan agar kita bisa seenaknya makan steak, keju atau makanan tinggi protein juga lemak lainnya. Variasakan sumber protein dan konsumsi banyak ikan, buah-buahan, dan sayuran seperti jamur, lobak, wortel, asparagus, kol, bayam, brokoli. Siapa pun dapat menggunakan diet Atkins ini sebagai langkah awal untuk program penurunan berat badan, tapi menurut ahli gizi Dr. Wynnie Chan jangan menggunakannya lebih dari 14 hari.
    Entah untuk alasan kesehatan atau penampilan, menurunkan berat badan merupakan hal lumrah yang dilakukan banyak orang di seluruh dunia. Untuk mempermudah hilangnya lemak berlebih di tubuh, macam-macam diet atau pola makan telah banyak tersedia salah satunya yaitu diet Atkins. Jangan bingung memilih diet yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh kita.
    Sumber:
    Robert C. Atkins (2001) Dr. Atkins’ New Diet Revolution book, 560 pp, Avon Books; Revised ed.
    http://doktersehat.com/apa-itu-diet-atkins/#ixzz3hA7ORS2u diakses pada Kamis, 7 September 2017 pukul 08.00

    Like

  4. Diet Mayo

    Memiliki berat badan yang ideal merupakan impian banyak orang. Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Ada yang mencoba cara instan dengan mengonsumsi obat-obatan pelangsing alih-alih menurunkan berat badan bukan tubuh yang lansing saja tetapi kesehatan terganggu dan ada juga yang melakukan diet. Diet berarti manajemen makanan, bukan menahan lapar. Orang yang bilang ‘’tidak perlu diet-diet’’ artinya tidak perlu manajemen makanan. Jika seseorang butuh tubuh yang sehat, maka perlu manajemen makanan yang sehat. Itu artinya dia perlu diet yang sehat.

    Diet yang sehat akan membuat metabolisme tubuh optimal, tubuh segar, bugar, bergairah, berat badan yang ideal dan kulit pun tampak cerah. Ada orang yang berhasil menurunkan berat badannya tetapi wajahnya terlihat tua, tidak segar dan kusam, hal ini dikarenakan program diet yang dijalani tidak sehat sehingga berdampak buruk pada kesehatan. Begitu banyak macam diet yang populer dimasyarakat sekarang ini seperti diet Atkins, diet OCD dan lain-lain. Salah satu jenis diet sehat yang populer adalah Diet Mayo.

    Diet Mayo adalah diet yang diperkenalkan Mayo Klinik yaitu suatu kelompok penelitian medis yang berbasis di Rochester, New York. Diet Mayo adalah program diet sederhana yang membantu menghasilkan berat badan ideal namun tetap sehat. Diet mayo adalah diet yang memperhatikan asupan gizi dan tidak perlu menahan lapar berhari-hari. Diet ini membentuk gaya hidup baru yang membutuhkan waktu dua minggu.

    Diet ini menerapkan healthy weight pyramid sebagai dasar, fokus terhadap makanan segar dan sehat dengan konsumsi kalori yang rendah. Konsumsi sayur dan buah segar akan membantu menurunkan berat badan hingga tiga hingga lima kilogram selama 13 hari. Pelaku yang melakukan Diet Mayo bisa remaja, dewasa maupun lansia. Diet ini juga baik untuk diterapkan pada penderita penyakit jantung, dislipidemia, stroke, hipertensi, diabetes melitus dan lainnya. Diet ini juga aman bagi penderita maag dan ibu setelah melahirkan.

    Dalam Diet Mayo jadwal makan adalah pagi, siang, dan malam sehingga aman untuk ibu menyusui. Jadi setelah melahirkan tidak perlu kawatir dengan berat badan karena dengan diet ini ibu menyusui tetap memberikan gizi pada bayinya. Hal yang menyenangkan dalam diet ini adalah Anda dapat menikmati makanan tanpa harus menahan lapar dan menurunkan berat badan. Hal terpenting untuk memulai diet adalah menemukan motivasi. Motivasi bisa berupa motivasi riwayat penyakit keluarga, motivasi ingin punya anak, motivasi pekerjaan, motivasi menikah dan motivasi fashion. Itulah motivasi-motivasi yang ditemui pada berbagai orang untuk mendapatkan berat badan ideal. Untuk menemukan motivasi, cobalah membuat daftar motivasi dan alasannya, sehingga saat Anda mengalami kesulitan dalam proses diet ini Anda dapat melihat catatan yang dibuat diawal.

    Di dalam Diet Mayo, Anda diajak memilih makanan dengan cerdas, terdapat panduan Mayo Clinic Healthy Weight Pyramid (Piramida Makanan Mayo Clinic). Bentuk piramida ini memberikan pedoman memilih makanan yang boleh dikonsumsi maupun makanan yang harus dibatasi jumlahnya. Terdapat lima tingkatan yakni di tingkat satu atau dasar dalah buah-buahan dan sayuran, di tingkat dua karbohidrat, diantara tingkat satu dan dua terdapat aktivitas fisik, di tingkat tiga adalah makanan berprotein, tingkat lima makanan berlemak dan tingkat enam makanan yang manis. Semakin tinggi tingkatnya maka semakin dikurangi jumlah konsumsinya.

    Ditingkat satu dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Diharapkan mengonsumsi 4-5 porsi buah dan sayur sehari. Buah dan sayur memiliki sedikit energi dan memberi rasa kenyang yang lama. Hal ini karena dibuah dan sayur terdapat kandungan air yang banyak dimana air tidak memiliki kalori, juga tidak terdapat lemak selain itu juga terdapat kandungan serat yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan serat juga memkan waktu lama sehingga memberikan sensasi kenyang yang lama. Buah dan sayuran segar lebih baik dari yang kalengan karena pada buah dan sayur kalengan terdapat tambahan garam/ natrium yang digunakan sebagai pengawet. Satu porsi sayuran dalam piramida mengandung 25 kalori dan satu porsi buah dalam piramida mengandung 60 kalori.

    Pada tingkat dua disarankan mengonsumsi karbohidrat kompleks dan apabila ingin mengonsumsi karbohidat sederhana. Konsumsi dengan porsi kecil. Karbohidrat adalah sumber energi tubuh, kebanyakan berasal dari tanaman termasuk produk biji-bijian seperti roti, sereal dan pasta. Jenis karbohidrat yang paling baik dikonsumsi adalah gandum, oat dan beras merah. Nasi, pasta, roti dan kentang berkurang nilai gizinya karena proses pengolahan. Oleh karena itu lebih baik memakan beras merah dari nasi putih, lebih memakan ubi jalar dengan kulitnya karena kulitnya mengandung gizi. Satu porsi di dalam piramida sama dengan 70 kalori.

    Tingkat tiga adalah protein dan susu. Protein dan susu dianjurkan untuk dikonsumsi dalam porsi kecil. Protein berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Protein tidak hanya berasal dari hewan tetapi ada juga pada tumbuhan (protein nabati). Protein ditemukan pada kacang-kacangan, ikan, unggas tanpa kulit dan daging tanpa lemak. Produk susu mengandung protein dan kalsium yang tinggi tetapi tinggi lemak jenuh. Satu porsi dari protein dan susu dalam piramida mengandung sebesar 110 kalori.

    Ditingkat lima, lemak dianjurkan adalah lemak yang berasal dari makanan nabati seperti biji-bijian dan kacang-kacangan, satu porsi lemak pada piramida adalah 45 kalori dan merupakan makanan energi tinggi, untuk alasan itu semua makanan lemak dikonsumsi secara terbatas. Ditingkat lima makanan manis seperti permen, kue, cookies, donat dan soda merupakan sumber kalori yang tinggi. Tetapi bagi Anda yang menyukai makanan manis Diet Mayo membatasi 75 kalori perhari. Diantara tingkat satu dan dua terdapat aktivitas fisik yang disarankan. Cara tercepat untuk menurunkan berat badan adalah mengubah kedua sisi bersamaan yaitu kalori kedalam (makan) dan kalori keluar (olahraga). Piramida ini merekomendasikan 30-60 menit aktivitas fisik perhari. Untuk Anda yang memiliki riwayat penyakit jantung, masalah otot dan bagi lansia diharapkan berkonsultasi dengan dokter untuk aktivitas fisik yang tepat.

    Aturan utama Diet Mayo adalah ‘’jika anda lapar, makan!’’. Karena kelaparan dapat membuat Anda makan berlebih nantinya. Adapun makanan yang dianjurkan saat lapar adalah buah dan sayuran. Tataplah termotivasi karena hal itu yang akan menghindari Anda dari kegagalan berdiet. Hal yang perlu dihindari dalam diet ini adalah A la king (makanan mengandung cream sauce), Au gratin (makanan topping keju lalu dipanaskan), Basted (dipoles), Breaded (dilapisi tepung roti), Broasted (makanan yang digoreng dengan tekanan tinggi), Buttered (bermentega), Creamed (menggunakan krim), Pricasseed (menggoreng dengan sedikit mentega diberi air dan dimasak dengan api kecil), Pried (digoreng), sauce holandaise dan menumis atau menggoreng dengan minyak berat.

    Jadi kunci dalam Diet Mayo adalah makan makanan sesuai panduan Piramida Mayo Clinic, menjadi lebih aktif secara fisik, mengadopsi kebiasaan sehat, mendefinisikan tujuan secara realistis dan tetap termotivasi.

    Daftar Pustaka
    Fitriah, A.H., dan Ayu Febry. 2016. Diet Mayo Lose Weight in 13 Days with Healthy Life. Jakarta : Wahyumedia.

    Artikel ini ditulis oleh Prayana Nessie / 41150058

    Like

  5. Diet Keajaiban Enzim

    Penyakit gaya hidup, menjadi salah satu momok terbesar jaman ini. Penyakit seperti kanker, jantung, lever, diabetes, pembuluh darah otak, hipertensi, dan kadar kolestrol yang tinggi menjadi penyakit-penyakit yang paling ditakuti oleh masyarakat. Mengapa? Karena sampai sekarang ini kedokteran modern yang megacu pada kedokteran Barat, mengatakan bahwa penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang tak tersembuhkan. Namun hal ini dibantah oleh Hiromi Shinya yang mencetuskan Diet Keajaiban Enzim ini. Menurut beliau dan Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, penykit-penyakit tersebut muncul karena adanya kesalahan dalam gaya hidup, dalam artian penyakit tersebut muncul karena dipengaruhi oleh gaya hidup. Dalam Diet Keajaiban Enzim ini, akan dibahas bagaimana seseorang dapat hidup sehat hanya dengan gaya hidup yang baik, salah satunya adalah dengan memilih makanan yang tepat bagi tubuh.

    Hiromi shinya mengatakan dalam bukunya bahwa penyebab dari suatu penyakit dapat ditunjukkan dari waktu makan, apa yang dimakan, dan berapa sering memakannya. Beliau menemukan bahwa biasanya sejarah kebiasaan makan pasien-pasien kanker sebagian besar terdiri dari protein hewani dan produk susu, seperti daging, ikan, telur, dan susu. Selain itu, ditemukan juga hubungan antara waktu dan frekuensi seseorang mengonsumsi makanan tersebut dengan saat mulainya seseorang menderita penyakit, dengan kata lain, semakin muda dan sering seseorang mengonsumsi makanan hewani, semakin awal pula ia menderita penyakit. Penyakit-penyakit ini bisa saja tidak segera muncul, dan tubuh tidak mengalami gejala-gejala yang mengarah pada penyakit gaya hidup tersebut. Namun, efek dari kebiasaan makan akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya bisa saja seseorang akan menjadi sangat sakit.

    Enzim menjadi salah satu sumber makanan yang sangat disukai oleh anjing. Hal itulah yang dikemukakan oleh Hiromi Shinya di dalam bukunya, diaman beliau bercerita mengenai betapa mudahnya beliau akrab dengan semua anjing hanya dengan menaruh sedikit air liurnya di tangan dan membiarkan anjing-anjing menjilati tangannya. Ya, anjing-anjing tersebut menyukai enzim yang terdapat pada air liur. Hal itu sendiri ia pecahkan setelah menjadi seorang dokter dan mulai mengamati enzim. Bukan hanya anjing, namun semua jenis hewan mencari dan menyukai enzim. Dikatakan bahwa saat hewan karnivora menangkap mangsa mereka, mereka akan selalu memakan organ dalamnya terlebih dahulu. Mengapa demikiam? Karena kita tahu, di dalam organ dalam suatu organisme terkandung banyak enzim. Namun, belakangan ini marak kita dengar penyakit-penyakit pada binatang peliharaan. Menurut buku The Miracle of Enzyme, hal ini disebabkan oleh makanan hewan yang selalu mengabaikan enzim. Enzim sendiri bersifat sesitif terhadap panas dan akan terurai pada suhu 48ºC – 115ºC. Sementara dalam proses pembuatannya, makanan hewan selalu dipanaskan. Hal inilah yang menjadikan enzim yang kemungkinan awalnya terkandung dalam makanan hewan tersebut menjadi hilang dalam proses pembuatannya. Hal ini juga dapat diterapkan pada makanan manusia.

    Pada umumnya, jumlah kalori yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh pria adalah 2000 kalori, sedangkan untuk wanita adalah 1600 kalori untuk setiap harinya. Kalori ini bisa didapatkan dengan kelompok makanan yang seimbang. Makanan kelompok pertama terdiri dari produk susu dan telur, kelompok kedua adalah makanan yang membentuk otot dan darah seperti daging dan ikan, kelompok ketiga adalah sayur dan buah yang mengandung vitamin dan serat, kelompok keempat adalah makanan yang berfungsi menjaga suhu tubuh yaitu biji-bijian, gula, minyak dan lemak. Di dalam semua kelompok makanan tersebut tidak nampak kata “enzim” di mana pun.

    Pada dasarnya, dalam gaya hidup yang disarankan oleh Hiromi Shinya adalah makanan baik adalah makanan yang mengandung banyak enzim, dan makanan yang buruk adalah makanan yang hanya sedikit atau tidak mengandung enzim. Maka dair itu, dapat dikatakan bahwa makanan terbaik adalah yang tumbuh di tanah subur dan kaya mineral, tanpa menggunakan zat-zat kimia pertanian maupun pupuk kimia, dan yang dimakan segera setelah dipanen. Semakin segar sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan, semakin banyak pula enzim yang dikandungnya. Mengingat bahwa enzim bersifat sensitif terhadap panas, maka sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana cara memilih makanan yang tepat, bagaimana cara memasaknya, dan bagaimana cara menyantapnya.

    Makanan segar selain mengandung banyak enzim juga tidak teroksidasi, hal ini sangatlah baik bagi tubuh. Oksidasi sendiri dapat terjadi saat zat berikatan dengan oksigen, dimana hal ini dapat menimbulkan perkaratan. Karat yang dimaksud dalam makanan dapat kita lihat contohnya pada saat kita menggoreng, minyak yang tadinya jernih akan berubah warna menjadi hitam, apel dan kentang akan berwarna kecoklatan sesaat setelah kita mengupasnya. Hal ini tejradi karena adanya efek oksidasi. Saat makanan teroksidasi, disitulah akan terbentuk radikal bebas. Saat makanan yang teroksidasi masuk ke tubuh kita, itu berarti kita memasukkan radikal bebas kedalam tubuh kita juga. Radikal bebas sendiri kita ketahui dapat mengahncurkan DNA dalam sel-sel sehingga menyebabkan kanker dan banyak penyakit lainnya. Radikal bebas sendiri dapat menghancurkan DNA dalam sel-sel karena dia memiliki daya oksidasi yang tinggi, dengan kata lain adalah radikal bebas memiliki kemampuan yang tinggi untuk membuat karat. Namun, radikal bebas juga memiliki fungsi penting tersendiri bagi tubuh yaitu mampu membunuh virus, bakteri jamur, dan menekan infeksi. Apabila jumlahnya meningkat di atas satu titik tertentu, disitulah radikal bebas akan menghancurkan membran sel dan DNA sel-sel normal.

    Diet yang dianjurkan dalam Diet Kejaiban Enzim ini adalah 85% nabati dan 15% hewani, dimana hewani yang dianjurkan adalah ikan, terutama ikan berdaging putih karena sedikit mengandung myoglobin, sehingga tidak mudah teroksidasi. Mengapa dipilih ikan? Mengapa bukan sapi, ayam atau hewan lainnya? Ini disebabkan oleh suhu tubuh ikan cenderung lebih rendah dari suhu tubuh manusia sehingga saat lemak ikan masuk ke dalam aliran darah, minyak ikan akan menyebabkan darah menjadi encer dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. Sementara itu, sapi, ayam dan hewan lainnya memiliki suhu tubuh yang relatif lebih tinggi daripada manusia sehingga saat lemak ini masuk ke aliran darah manusia, lemak ini akan menjadi lengket dan mengentalkan darah. Akhirnya aliran darah menjadi lambat dan darah di dalam pembuluh darah menjadi stagnan dan tersumbat.

    Daftar Pustaka

    Shinya, Hiromi. 2015. The Miracle of Enzyme, Bab 2 Diet Keajaiban Enzim, hal. 115-126, 146-152. Bandung : Qanita.

    Artikel ini ditulis oleh Maria Christina Prabowo, NIM 41150052.

    Like

  6. ARTIKEL INI DITULIS OLEH Christian Hans Suprapto 41150055

    DIET KETOGENIK
    Diet ketogenik adalah suatu pola diet dengan prinsip rendah karbohidrat, rendah protein dan tinggi lemak, yang selama ini digunakan untuk penanganan epilepsi refrakter pada anak. Diet ketogenik akan menimbulkan suatu keadaan yang menyerupai keadaan kelaparan pada tubuh, dimana tubuh akan dipaksa untuk membakar lemak sebagai sumber energi, dan bukannya membakar karbohidrat.
    Pada keadaan normal, karbohidrat yang terkandung dalam makanan akan diubah menjadi glukosa, yang kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk fungsi otak. Tetapi apabila diet/makanan hanya mengandung karbohidrat yang sangat sedikit, maka hati akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan badan keton. Badan keton akan masuk ke otak dan menjadi sumbar energi menggantikan glukosa. Suatu keadaan dengan adanya peningkatan badan keton dalam darah disebut dengan ketosis, dan selama ini sudah terbukti dapat mengurangi frekuensi bangkitan kejang pada epilepsi refrakter.
    Diet ketogenik telah terbukti efektif pada setengah dari jumlah pasien yang mencobanya, dan terbukti sangat efektif pada sepertiga dari jumlah pasien. Pada tahun 2008, suatu randomized controlled trial telah menunjukkan bukti-bukti mengenai efektivitas diet ketogenik dalam penanganan epilepsi refrakter pada anak. Juga didapatkan adanya beberapa bukti yang menunjukkan manfaat diet ketogenik pada epilepsi usia dewasa maupun pada kondisi-kondisi neurologis lain.
    Mengapa karbohidrat sangat dibatasi dalam diet ketogenik ? Karena ketika makanan yang mengandung karbohidrat , merekan akan diubah menjadi gula darah didalam tubuh. Makin banyak kandungan karbohidrat yang kita makan , makin besar nilai gula darah. Mengurangi karbohidrat akan mengurangi level gula darah yang akan menyebabkan berpindahnya jalur biokimia dari tubuh menggunakan glucose (gula darah) menjadi menggunakan metabolisme lemak . Saat itulah tubuh akan menjadi Ketosis. Dan saat tubuh sudah berhasil menggunakam lemak sebagai sumber energi, akan banyak efek positip yang didapat. Diet Keto baik untuk metabolisme tubuh, efisien energi, penurunan berat badan/weight loss, dan mengatasi bahkan mengurangi asam lambung naik, sendi pegal, juga untuk penyakit metabolisme lainnya terutama diabetes, epilepsi dan kanker.
    Mekanisme dari diet ketogenik antara lain terdiri dari peran benda keton , peran retriksi glukosa kemudian yang terkahir adalah peran asam lemak. peran bendak keton terjadi ketika lemak dipakai dan dimetabolisme sebagai sumber energi primer, hati akan memproduksi badan keton, yaitu beta-hidroxibutirat (BHB), asetoasetat dan aseton. BHB adalah badan keton dominan yang dapat diukur dalam darah, dan telah digunakan sebagai ukuran klinis dari implementasi diet ketogenik.
    Keadaan ketosis yang dominan inilah yang membuat para ahli menganggap bahwa badan keton memiliki efek antikonvulsi. Pada tahun 1933, Keith mengadakan penelitian dengan menginduksi kejang pada kelinci dengan senyawa thujone, dan ternyata asetoasetat dapat memblok efek thujone tersebut. Efek antikonvulsi aseton pertama kali ditemukan oleh Likhodii pada tahun 2003, yang berhasil mencegah terjadinya kejang pada empat model kejang (kejang tonik klonik, absence tipikal dan atipikal, dan kejang parsial kompleks) pada hewan coba. Dan ternyata pada pasien-pasien epilepsi yang memiliki respon yang baik terhadap diet ketogenik didapatkan peningkatan konsentrasi aseton di otak yang diukur dengan magnetic resonance spectroscopy. Sementara BHB sendiri sampai saat ini belum berhasil dibuktikan memiliki efek antikonvulsan langsung, walaupun BHB memiliki struktur yang sama dengan GABA, yaitu neurotransmitter inhibisi dan merupakan antikonvulsan poten (Politi, 2011).
    Thio et al pada tahun 2000, dengan menggunakan teknik elektrofisiologi seluler standar membuktikan bahwa konsentrasi BHB dan asetoasetat (dalam millimolar), tidak mempengaruhi: excitatory post-synaptic potentials (EPSPs), aktivitas epileptiform spontanpada model kejang pada lokasi korteks hipokampus-entorhinal, dan seluruh sel pada neuron hipokampus.
    Kemudian masuk mekanisme yang kedua adalah peran dari retriksi glukosa . Dimulai dari keadaan ketosis yang persisten adalah keadaan yang sangat penting dalam diet ketogenik untuk menimbulkan efek proteksi terhadap kejang. Tetapi beberapa peneliti lain menganggap bahwa restriksi glukosa lah yang merupakan kunci atau inti dari diet ketogenik. Pada diet ketogenik, selain keadaan ketosis, sudah jelas bahwa pada saat ketonemia berkembang, terjadi juga penurunan kadar gula darah. Pada tahun 2003, Greene et al mengemukakan hipotesis bahwa restriksi glukosa akan mengurangi produksi energi melalui glikolisis, yang akan membatasi kemampuan neuron untuk untuk mencapai atau mempertahankan level aktivitas sinaptik yang diperlukan untuk menimbulkan bangkitan kejang (Plogsted, 2010).
    Hipotesis lain menyatakan bahwa restriksi glukosa selama terapi diet ketogenik akan mengaktivasi channel ATP-sensitive potassium (KATP). Channel KATP adalah reseptor yang diekspresikan diseluruh sistim saraf pusat, baik pada neuron dan glia. Channel ini bertindak sebagai sensor metabolik, menghubungkan eksitabilitas membran sel dengan level ADP dan ATP yang berfluktuasi. Penurunan rasio ATP/ADP akan mengaktivasi reseptor ini sehingga membuka channel dan menimbulkan hiperpolarisasi membran. Ketika jumlah glukosa dibatasi, channel KATP akan terbuka dan menimbulkan hiperpolarisasi sel karena konsentrasi ATP intraseluler yang menurun, sehingga channel KATP dipercaya dapat mengatur ambang kejang.
    Lalu peran dari asam lemak sendiri adalah memiliki pengaruh dalam fungsi kardiovaskular dan kesehatan. Pada miosit jantung, PUFA menginhibisi channel sodium dan channel kalsium. Efek yang sama juga didapatkan pada jaringan neuron, misalnya DHA dan EPA dapat menghilangkan eksitabilitas neuron dan cetusan listrik pada hipokampus (Bough, 2007).
    Pada terapi diet ketogenik, didapatkan peningkatan kadar AA dan DHA dalam serum dan otak pasien. Pada tahun 2002, Schlanger et al melakukan penelitian dengan memberikan suplemen 5 gram PUFA sekali sehari dapat menurunkan frrekuensi dan intensitas kejang pada beberapa penderita epilepsy. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kadar PUFA (AA dan DHA) akibat diet ketogenik akan menimbulkan penurunan eksitabilitas neuron dan mengurangi aktivitas kejang (Bough, 2007).
    PUFA dapat memblok aktivitas kejang melalui tiga cara. Pertama, PUFA dapat menginhibisi aktivitas channel ion secara langsung. Omega-3 telah terbukti dapat menginhibisi channel natrium dan kalsium, dapat meningkatkan resistensi terhadap cetusan listrik yang diinduksi oleh biculline dan glutamat, dan dapat memperpanjang waktu pemulihan dari inaktivasi pada neuron hipokampus. Kedua, bersama-sama dengan badan keton, PUFA dapat mengaktivasi channel potassium K2P yang sensitive terhdap lemak. Ketiga, PUFA dapat meningkatkan aktivitas pompa Na+/K+-ATPase. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan level PUFA di otak akibat diet ketogenik dapat membantu untuk menurunkan hipereksitabilitas neuron melalui berbagai mekanisme secara langsung (Freeman, 2006).
    Selain mekanisme secara langsung seperti yang telah disebut di atas, PUFA juga dapat bekerja secara tidak langsung untuk membatasi eksitotoksisitas dan neurodegenerasi. PUFA dapat menginduksi ekspresi dan aktivitas uncoupling proteins (UCPs) untuk menghilangkan reactive oxygen species (ROS), mengurangi disfungsi neuron, dan menginduksi efek neuroprotektif. PUFA juga dapat mengaktivasi PPARα (peroxisome proliferator-activated receptor α) dan menginduksi up-regulasi transkrip energi sehingga dapat meningkatkan cadangan energi, stabilisasi fungsi sinaps dan membatasi hipereksitabilitas.
    Manfaat dari diet ketogenik sendiri adalah diet ketogenik terbukti mampu membuat orang yang menderita diabetes kembali ke gula darah yang normal tanpa obat atau ketergantungan ketika menjauhkan diri dari makan karbohidrat / gula selama setahun. Diet ketogenik juga menurunkan trigliserida atau lemak darah, bahkan setelah makan makanan berlemak kadar trigliserida turun lebih dari 50 persen.
    Diet ketogenik juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah karena trigliserida bisa turun 51 persen (dibandingkan dengan diet rendah lemak hanya dapat mengurangi lemak darah ke 19 persen dan meningkatkan profil kolesterol secara keseluruhan). Bahkan, ada perbaikan dalam ukuran kolesterol LDL sehingga tidak menjadi kolesterol “buruk” dan kolesterol HDL yang dianggap baik meningkat secara signifikan pada diet ketogenik sangat rendah karbohidrat dibandingkan dengan diet rendah lemak (13% vs 1 % saja).
    Disamping sebagai sumber energi , keton juga memberikan banyak keuntungan untuk metabolisme seperti mempercepat perluruhan lemak sehingga menurunkan berat badan, memberikan energi yang lebih tahan lama dengan otot yang lebih kuat , otak menjadi lebih fokus , kesehatan saluran pencernaan meningkat , memperpanjang umur dengan menghambat penuaan yang diakibatkan oleh stress oksidatif , inflamasi dan radikal bebas.

    Daftar Pustaka :
    Bough,K.J., Rho,J.M., 2007. Anticonvulsant Mechanism of the Ketogenic Diet. Epilepsia, Vol. 48(1):43-58.
    Freeman,John., Veggioti,P., Lanzi,G., Tagliabue,A., Perucca,E., 2006. The ketogenic diet: From molecular mechanisms to clinical effects. Epilepsy Research, 68:145-180.
    Freeman,J.M., Kossoff,E.H., Hartman,A.L., 2007. The Ketogenic Diet: One Decade Later. Pediatrics, Vol. 119(3):535-543.

    Like

    1. Dietary Approach to Stop Hypertension

      Hampir semua penyakit berasal dari pola makan yang tidak baik. Asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita sangat penting berperan pada apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu sangat diperlukan asupan makanan yang seimbang didalam tubuh kita. Harus diperhatikan asupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting dan essensial dalam tubuh kita. Jika salah satunya kurang asupannya dalam waktu yang lama maka dapat terjadi defisiensi salah satu nutrisi bahkan malnutrisi. Kondisi ini sangat merugikan bagi tubuh, apalagi dengan anggapan you are what you eat yang secara kasar mengartikan tubuh kita dapat dilihat dari apa yang kita makan. Sama halnya dengan asupan nutrisi terjadi secara berlebihan, juga dapat berakibat terjadinya peningkatan risiko penyakit tertentu.
      Hipertensi adalah salah satu gejala atau kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah diatas batas normal. Tekanan darah normal sendiri adalah 120/80 mmHg. Jika terjadi kenaikan secara masif maka dapat diartikan dengan kondisi hipertensi. Sangat tinggi risiko terkena penyakit jantung bagi orang dengan gejala hipertensi. Prosesnya adalah kenaikan volume sekuncup jantung, dimana jantung bekerja lebih keras karena berbagai faktor. Hipertensi ini memiliki banyak etiologi atau penyebab. Salah satu faktor risikonya adalah obesitas, dimana terjadi penumpukan lemak di daerah sekitar jantung. Penelitian mengatakan bahwa berat badan terkait langsung dengan tekanan darah. 60% penderita hipertensi adalah obesitas dan sekitar 20-30% prevalensi hipertensi disebabkan oleh obesitas. Terdapat juga bukti yang mengemukakan bahwa penurunan berat badan menurunkan juga tekanan darah dan mempunyai manfaat bagi faktor-faktor risiko terkait. Sehingga itu sangat penting untuk dapat melakukan diet khusus hipertensi untuk orang hipertensi.
      Dietary Approach to Stop Hypertension atau Dash adalah diet yang dikhusukan untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi. Dash begitulah program diet ini populer disebut, program diet ini memang dikhususkan buat orang hipertensi. Dash ini telah terbukti bisa menurunkan tekanan darah. Dari penelitian, tekanan darah tinggi akan normal dalam tiga minggu bila rutin menerapkan program Dash ini. Dash ini memiliki prinsip lebih ke membatasi atau mengurangi, bukan menghilangkan. Program ini merupakan diet tinggi serat, buah, dan sayur, susu rendah lemak. Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi berbagai macam protein hewani dan nabati. Sedangkan, konsumsi lemak dan glukosa dibatasi dalam porsi sedikit. Khususnya untuk natrium sangat dibatasi, karena merupakan penyebab hipertensi. Natrium dapat ditemukan pada NaCl atau garam dapur, sehingga diperlukan diet rendah garam pada program Dash ini.
      Terdapat dua macam diet Dash ini, yaitu yang standar dan dibawah standar. Perbedaan mendasarnya adalah asupan natrim yang dikonsumsi. Pada dash standar asupan maksimal sodium atau natrium adalah 2300 mg per hari, sedangkan yang dibawah standar maksimal 1500 mg per hari. kedua tipe dash ini bertujuan untuk membatasi asupan natrium kita sehari-hari yang dapat mencapai 3500 mg.
      Jadi, apa yang harus dilakukan dalam diet ini?. Pertama batasi konsumsi natrium, jumlah yang disarankan adalah 2300 mg per hari atau setara dengan satu sendok teh. Jadi setiap apa yang kita konsumsi harus dilihat dan diperhatikan apakah punya kadar natrium yang tinggi, biasanya jika kita sering jajan makanan ringan dalam kemasan, dapat memerhatikan nilai gizi yang tertera. Sehingga dapat memilih snack dengan natrium yang rendah. Paling bagus dan dianjurkan adalah memasak sendiri makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat mengatur jumlah garam dapur yang dikonsumsi. Kemudian mulai kurangi kebiasaan makan fast food atau junk food. Didalam makanan cepat saji ini bukan hanya banyak kandungan natrium, melainkan juga MSG (Monosodium Glutamat). Kurangilah makanan dengan kadar natrium secara bertahap, apalagi bagi seorang “berlidah” asin. Idelanya saat memulai program diet ini, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli gizi. Keberhasilan diet ini terletak pada kedisiplinan dan komitmen diri kita sendiri.
      Dash diet secara sederhana terbagi atas dua fase yang menggambarkan program diet ini. Yang pertama terjadi sepanjang dua minggu pertama setelah melakukan diet ini. Dalam fase pertama ini di lakukan dengan penyesuaian, makanlah seperti biasa dengan dagin-dagingan maupun buah-buahan. Namun, konsumsi karbohidrat sangat dibatasi. Kemudian lanjut ke fase kedua pasca dua minggu setelah diet dimulai. Fase ini yang akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan sangat menurunkan berat badan. Pada fase ini silahkan untuk menyesuaikan perut kita dengan gandum-ganduman, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dalam diet ini makan harus tiga kali sehari, yang terdiri dari pagi, siang, dan yang jelas setidaknya dua jam sebelum tidur. Selanjutnya harus dibarengi dengan olah raga rutin. Tidak masalah jika olah rag ringan yang penting dalam waktu tiga puluh sampai empat puluh menit per hari. Waktu tidur haruslah cukup dengan menghindari begadang, karena begadang sangat rentan terhadap terjadinya makan di malam hari. Selanjutnya, sangat penting untuk minum air putih yang cukup dan teratur. Hindari konsumsi kopi yang mengandung kafein. Kafein merupakan salah satu minuman yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian paling penting untuk mengurangi konsumsi garam (sodium) maksimal 2300 mg per hari. Ingatlah dalam menerapkan program diet ini, bahwa dalam buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun daging-dagingan yang kita konsumsi sudah mengandung natrium secara natural, sehingga penting untuk terus mengingat bahwa kita sudah mengonsumsi natrium walaupun tidak menambahkan garam ke dalam makanan kita.
      Dash ini sebenarnya tidak cukup sulit untuk dilakukan, yang dibutuhkan paling penting adalah kemauan,motivasi diri, dan kepedulian diri sendiri. Walaupun demikian, banyak orang yang meremehkan akan keadaan hipertensi pada dirinya sendiri, sehingga timbul rasa malas untuk melaksanakan diet ini, sehingga terjadi kegagalan dalam melaksanakan program diet ini. Program diet Dash ini sangat efektif, walaupun bukan termasuk program diet yang berat dan tidak sulit dilakukan, Dash ini termasuk dalam diet yang baik dan efektif oleh The National Heart Lung and Blood Institute serta The American Heart Association.

      Daftar Pustaka

      Eley, R. (2006). Your Guide to Lowering Your Blood Pressure with Dash. U.S Department of Health and Human Resource.
      Team, F. (2014, April 28). Mengenal DASH Diet Lebih Dekat. Retrieved April Kamis, 2017, from Futuready: http://www.futuready.com/artikel/health/mengenal-dash-diet-lebih-dekat/

      Artikel ini ditulis oleh Edwin Timoti Japanto – 41150059

      Like

  7. Analisis kenijakan kesehatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

    1. Konteks Kebijakan
    Kebijakan ini dibuat berdasarkan data yang telah dikumulkan dan telah dianalisis oleh BNN,
    berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa di Indonesia oleh Pusat Penelitian Kesehatan UI dan BNN yang pertama dan kedua menunjukkan terjadinya peningkatan angka prevalensi yang cukup tinggi yaitu dari 5,8% pada tahun 2003 menjadi 8,3% pada tahun 2006. Namun hasil penelitian 2009 memperlihatkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba relatif stabil jika dibandingkan tahun 2006, baik angka pernah pakai (dari 8,3% menjadi 7,5%) dan angka riwayat penggunaan Narkoba dalam setahun terakhir pakai narkoba (dari 5,3% menjadi 4,7%).
    Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Sekitar 27,32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Angka tersebut kemungkinan meningkat kembali karena beredarnya sejumlah narkotika jenis baru. Penggunan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa disebabkan usia mereka yang labil dan mudah dipengaruhi. Di mana menurut kepala subdirektorat pendidikan BNN awalnya mereka hanya mencoba-coba hingga akhirnya menjadi pemakai teratur atau aktif dan kecanduan. saat ini di dunia diperkirakan terdapat sebanyak 200 narkotika jenis baru. Dari jumlah tersebut, kata dia, yang sudah terdeteksi beredar di Indonesia mencapai sebanyak 68 jenis narkoba. ke depan ada indikasi akan masuknya lagi beberapa jenis narkoba baru ke Indonesia. Oleh karena BNN meminta warga yang melihat masalah narkoba bisa segera melapor kepada aparat setempat maupun BNN di daerah.
    Dengan melihat data penelitian diatas maka perlunya kebijakan mengenai penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu dibuat dengan harapan dapat menurunkan angka penyalahgunaan NAPZA di kepulauan Bangka Belitung.

    2. Konten Kebijakan
    Dalam kebijakan ini dapat dilihat 3 bahasan utama:
    a. Administratif
    – Kebijakan ini dibuat dengan menimbang beberapa hal bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat.
    – Kebijakan ini dibuat dengan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211); Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
    – Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
    – Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.

    b. Peraturan
    Didalam kebijakan ini terdapat beberapa hal yang ditekankan yaitu antisipasi dini; pencegahan; penanganan; pelaporan, monitoring dan evaluasi; serta pembinaan dan pengawasan.

    Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan antisipasi dini berupa memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya; ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pemberian edukasi dini pada anak mengenai bahaya narkoba.

    Dalam melaksanakan pencegahan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pencegahan sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan Pencegahan Tersier merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

    Penanganan orang yang melakukan penyalahgunaan NAPZA yang pertama adalah pelaporan kepada pihak berwajib dan dilakukan pemeriksaan, kemudian dapat dilakukan rehabilitasi, guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen, sedangkan pengguna yang terlibat tindak pidana dapat menjalani proses peradilan dan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, BNN dan Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polres setempat.

    c. Sanksi
    Bagi yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi tindakan administratif berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif; dan e. pencabutan izin usaha.

    3. Proses Pembentukan Kebijakan
    a. Penyusunan
    Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk membina para pengguna NAPZA dalam daerah kepulauan Bangka Belitung. Penysusnan kebijakan ini melibatkan banyak pihak selain Gubernur kepulauan Bangka Belitung sebagai pembuat kebijakan, Dinas Kesehatan kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang ditunjuk.
    b. Pelaksanaan
    Kebijakan ini dilaksanakan oleh setiap badan terkait termasuk masyarakat itu sendiri juga ikut berperan serta dalam penanggulangan NAPZA di kepulauan Bangka Belitug ini. dalam pelaksanaannya dilakukan antisipasi dini; pencegahan; penanganan; pelaporan, monitoring dan evaluasi; serta pembinaan dan pengawasan.
    c. Pengawasan
    Dalam pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh Gubernur daerah kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosisal provinsi/kabupaten/kota, BNN, Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polres daerah setempat, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dan IPWL.

    Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini dibuat dengan skema top down yang artinya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat luas kepulauan Bangka Belitung.

    4. Aktor Kebijakan
    a. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai pembuat kebijakan dan sebagai badan yang memonitor serta evaluator
    b. Dinas kesehatan kepulauan Bangka Belitung sebagai badan yang memonitor dan tergabung dalam Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
    c. Dinas Sosial provinsi/Kabupaten/Kota sebagai badan yang memonitor dan tergabung dalam Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
    d. BNN sebagai sebagai badan yang memonitor dan tergabung dalam Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
    e. Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polres daerah setempat sebagai badan yang memonitor dan Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
    f. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai badan monitoring dan tempat pelaporan kasus
    g. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang beranggotakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

    Disusun oleh:
    Vincent Exel Susanto (42160017)

    Like

  8. Analisa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    A. Konten kebijakan
    1. Administrasi
    – Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
    Inisiasi Menyusu Dini (early initiation of breast feeding) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah Bayi lahir.
    – ASI eksklusif
    Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
    – Pengganti ASI
    Pengganti ASI yang selanjutnya disingkat PASI adalah makanan pengganti air susu ibu termasuk semua makanan dan formula yang diperuntukan bagi Bayi usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan dan semua formula susu yang diperuntukan bagi Bayi 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan yang diberikan kepada Bayi di atas 6 (enam) bulan sebagai pendamping ASI.
    – Ruang laktasi
    Ruang Laktasi (menyusui) adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
    2. Perintah/larangan
    – Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
    Setiap bayi berhak mendapatkan IMD, ibu melahirkan berkewajiban melakukan IMD dan tenaga kesehatan penolong persalinan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban melakukan IMD paling singkat selama 1 (satu) jam. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap : ibu dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya; ibu perdarahan; ibu mengalami gangguan jiwa; Bayi baru lahir mengalami gangguan pernafasan; Bayi berat lahir sangat rendah; Bayi premature kehamilan kurang dari 35 (tiga puluh lima) minggu; Bayi sakit – lemah.
    – ASI eksklusif
    Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif dan setiap ibu yang melahirkannya harus memberikan. Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif. Serta ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi kecuali dengan alasan medis. Ketentuan tesebut dikecualikan terhadap : ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya serta bayi yang memerlukan observasi ketat, perawatan inkubator atau ventilator. Tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan dengan Bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 (dua puluh empat) jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
    – Pengganti ASI
    Pemberian ASI diberikan usia 0 (nol) tahun sampai dengan 2 tahun. Dan pemberian makanan pendamping ASI dapat dilakukan setelah Bayi berusia 6 (enam) bulan.
    – Ruang laktasi
    Setiap sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi.
    Guna mendorong pemberian ASI Eksklusif yang maksimal:
    a. setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif
    b. setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    c. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya
    d. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif
    e. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya
    f. setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif
    g. Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
    3. Sanksi
    Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi/badan pemerintah dan institusi swasta, serta produsen atau distributor susu formula yang tidak melaksanakan ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.
    B. Proses kebijakan
    1. Perencanaan
    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hul dan Bupati Kapuas Hulu memutuskan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
    • Pada tahap ini (perencanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya mengamanatkan untuk memperhatikan kesehatan terutama kesejateraan bayi dan ibu.
    2. Pelaksanaan
    – Pemerintah daerah dan pihak swasta melaksanakan dalam bentuk kegiatan :
    a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan pemberian ASI Eksklusif
    b. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, intansi pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan, tempat kerja dan tempat sarana umum lainnya
    c. melakukan kerjasama lintas sektoral untuk melakukan advokasi dan sosialisasi.
    – Masyarakat mendukung program IMD dan ASI Eksklusif melalui:
    a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
    b. mendorong adanya kelompok peduli IMD dan ASI Eksklusif
    c. membantu penyebarluasan informasi terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif
    d. pemantauan pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    e. suami dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada ibu yang melahirkan
    f. tokoh masyarakat dapat membantu dalam melaksanakan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif dan dukungan moral.
    – Setiap instansi/Badan pemerintah dan istitusi swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya
    – Pembiayaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pada tahap ini (pelaksanaan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya peraturan, walaupun dalm sebuah kalimat bahwa dalam hal mendukung program IMD dan ASI Eksklusif, masyarakat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, namun tidak dinyatakan secara jelas cara pemberian dan peraturan ini telah dibuat, sehingga sumbangan pikiran dapat diberi untuk perbaikan peraturan selanjutnya (amandemen)
    3. Pengawasan
    Pengawasan dilakukan dengan cara :
    – melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait sehingga masyarakat dapat memberi pengawasan bersama terhadap peraturan ini
    – melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya
    – melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif
    • Pada tahap ini (pengawasan) termasuk perencanaan dengan sistem “TOP-DOWN PLANNING”
    Karena pembuatan rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.

    C. Aktor kebijakan
    1. Penyusunan
    a. Instansi
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    – Perangkat Daerah
    b. Individu
    – Bupati Kapuas Hulu
    – Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Hulu
    2. Pelaksanaan
    a. Instansi
    – Pemerintah daerah
    – Fasilitas pelayanan kesehatan
    – Instittusi swasta
    – Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan
    – Produsen atau distributor susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya
    b. Individu
    – Ibu
    – Keluarga (suami, anak) untuk memberi dukungan
    – Tenaga kesehatan : dokter, perawat, bidan
    – Pengurus organisasi profsi di bidang kesehatan
    – Konselor menyusui
    – Masyarakat dan tokoh masyarakat
    3. Pengawas
    – Ibu dan suami
    – Masyarakat
    – Pemerintah daerah
    D. Konteks kebijakan
    Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
    Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana satu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara di sisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.
    Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi : (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir ; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih.
    Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.
    Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium; (c) memberikan makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan ; dan (d) meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.
    Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan sang ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan Bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui Bayinya.
    Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk:
    1. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi Bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya
    2. memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada Bayinya dimanapun berada selama 2 (dua) tahun
    3. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI secara benar atau makanan Bayi berstandar Emas adalah permulaan menyusui sedini mungkin segera setelah lahir (IMD), ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan kemudian dilanjutkan dengan diberikan makanan pendamping ASI, ASI diteruskan selama 2 (dua) tahun atau lebih.
    Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada Bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
    Sumber :
    http://pergizi.org/images/stories/downloads/PP/pp%2033%202012%20ttg%20pemberian%20asi%20ekslusif.pdf
    http://www.gizi.depkes.go.id/download/Kebijakan%20Gizi/Pokok-Pokok%20PP%20Nmr%2033%20Thn%202012%20Ttg%20Pemberian%20ASI%20Eksklusif.pdf
    Disusun oleh :
    Jesisca (42160013)

    Like

  9. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  NOMOR 7 TAHUN 2017  TENTANG  FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
    1. Konten Kebijakan
    Peredaran  Gelap  Narkotika  menggunakan  pola  edar  yang  sangat sistematis,  memanfaatkan  seluruh  jaringan  sosial  dengan  sasaran  seluruh lapisan  sosial,  baik  dari  segi  profesi,  lapisan  ekonomi,  maupun  usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi  hingga  pada  kemasan  makanan  dan  minuman  ringan,  kosmetika, dan  kemasan  tersamar  lainnya,  menggunakan  berbagai  instrumen  teknologi, termasuk  antara  lain  telepon  genggam  pintar  (smartphone),  yang  membuat peluang  penyalahgunaan  Narkotika  itu  menjadi  semakin  tinggi  dan membahayakan  masyarakat.  Dalam  tatanan  fundamental,  bahaya penyalahgunaan  Narkotika  ini  mengancam tatanan  dan  keberlanjutan  sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola  edar Peredaran  Gelap Narkotika itu tidak  lagi  dapat  dihadapi  hanya  dengan  skema-skema  pencegahan, penanganan,  dan  penindakan  biasa,  menggunakan  cara-cara  institusional terbatas,  tetapi  perlu  mengaktifkan  seluruh  institusi  sosial  dan  lapisan masyarakat  secara  terintegrasi  melalui  kebijakan  nasional  yang  terstruktur dan sistematis.
    Pola  edar  Narkotika  itu  menemukan  habitat  yang  memungkinkan Peredaran  Gelap  Narkotika  itu  menimbulkan  akibat  yang  lebih  cepat,  lebih luas,  dan  lebih  buruk  dalam  kondisi  kehidupan  sosial  masyarakat  yang semakin mekanistik dan penuh tekanan sebagai akibat dari sistem kerja pada setiap  tempat  kerja  senantiasa  mempersyaratkan  kecepatan  dan  ketepatan waktu  dengan  berbagai  standar  kerja  dan  capaian  yang  semakin  ketat  yang menempatkan  orang  tua  pada  pilihan  tertutup,  sebagai  akibat  tuntutan pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  meningkat. Merosotnya  hubungan komunikasi  orang  tua  dengan  anak  mengakibatkan  meningkatnya kesenjangan  hubungan  psikologis  dan  ikatan  sosial  orang  tua  dengan  anak sehingga  membuka  peluang  yang  semakin  besar  bagi  anak  untuk  mencari materi  jiwa  untuk  mengisi  kekosongan  jiwa  yang  diakibatkan  oleh  kondisi sosial dan  psikologis rumah tangga demikian itu. Kondisi  sosial  demikian itu merupakan  pintu  gerbang  emas  bagi  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan kehidupan sosial yang semakin merosot itu merupakan habitat bagi Peredaran Gelap  Narkotika.
    Pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  Narkotika  berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan,  ketertiban  umum,  dan  sosial.  Realitas  pengaruh  penyalahgunaan  Narkotika  dalam  kehidupan  bermasyarakat  berakibat  pada  meningkatnya jumlah  putus  sekolah,  kriminalitas,  atau  gangguan  kesehatan  hingga kematian.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  sistem  kebijakan  pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasi seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu  kekuatan  yang  terstruktur  dalam  menghadapi  dan  mencegah  dampak dari  pola  edar  Narkotika.  Sistem  kebijakan  itu  juga  harus  mampu memberdayakan  seluruh  unsur  aparatur  negara  dan  pemerintah  serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
    2. Proses
    a. Penyusunan
    1. Rancangan Peraturan Daerah
    GUBERNUR BALI,   Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2013,  perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;  Mengingat : 1.  Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik   Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang  Nomor  64  Tahun  1958  tentang Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  115, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Nomor 1649); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  209   Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587);  Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2013 tentang  Fasilitasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013   Nomor 352). Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  dan  GUBERNUR BALI  MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  FASILITASI  PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
    b. Pelaksanaan
    Gubernur  dan  masyarakat  melaksanakan  upaya  pencegahan penyalahgunaan Narkotika.  (2) Upaya  pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  pencegahan primer;  b.  pencegahan sekunder; dan c.  pencegahan tersier.  Sasaran pencegahan, mencakup:  a.  keluarga;  b.  satuan pendidikan; c.  masyarakat; d.  organisasi kemasyarakatan;  e.  instansi Pemerintah Provinsi, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;  f.  media massa; dan  g.  tempat ibadah.
    c. Pengawasan
    Setiap pemerintah atau badan usaha yang terlibat dalam peratuean ini sama-sama melakukan pengawasan. Apabila ditemukan ada yang melanggar peraturan ini maka dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang.
    3. Aktor
    a. Penyusunan
    -Gubernur Bali
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
    b. Pelaksanaan dan Pengawasan
    – Pencegahan melalui keluarga :
    Pelaksana : keluarga
    Pengawasan : keluarga, dan bila ada yang terbukti menggunakan narkoba dibawa ke IPWL
    -Pencegahan melalui satuan pendidikan
    Pelaksana : kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi, Perangkat  Daerah,  organisasi  kemasyarakatan,  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat;
    Pengawasan : melaporkan  adanya  indikasi  penyalahgunaan  Narkotika  yang  terjadi  di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.
    -Pencegahan melalui masyarakat
    Pelaksana : kepala desa/lurah, kepala dusun, dan bendesa pakraman.
    Pengawasan : melaporkan  dan  berkoordinasi  dengan  kepolisian,  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten/Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika
    – Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan
    Pelaksana : Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
    Pengawasan : Setiap  anggota  organisasi  kemasyarakatan  berkewajiban  melaporkan  kepada pihak  yang  berwenang  apabila  mengetahui  ada  indikasi  penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.
    – Pencegahan melalui instansi Pemerintah Provinsi, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
    Pelaksana : Setiap pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Pemerintah  Kabupaten/Kota,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota, berkoordinasi  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tes urine
    Pengawasan : melaporkan  adanya  indikasi  penyalahgunaan  Narkotika  yang  terjadi  di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
    – Pencegahan melalui media massa
    Pelaksana : Pemerintah  Provinsi  bekerja sama  dengan  media  massa
    Pengawasan : melaporkan  adanya  indikasi  penyalahgunaan  Narkotika  yang  terjadi  di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
    – Pencegahan  melalui  tempat  ibadah  
    Pelaksana : pimpinan tempat ibadah setempat.
    Pengawasan : melaporkan  adanya  indikasi  penyalahgunaan  Narkotika  yang  terjadi  di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
    4. Konteks
    Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang menghawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.
    Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan ‟perang‟ terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. Mengingat  pola  edar,  bahaya  penyalahgunaan  Narkotika,  dan kebutuhan yang timbul dari karakteristik pola edar dan bahaya Narkotika itu, maka  Pemerintah  telah  menerbitkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  seperti:  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  lapor  Penyalah  Guna Narkotika,  Peraturan  Presiden  No.  23  Tahun  2010  tentang  Badan  Narkotika Nasional,  Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkoba (P4GN), dan  peraturan lainnya.  Adapun  dalam hal  meningkatkan  peran  dari  Pemerintah  Daerah,  pemerintah  telah membentuk  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  tahun  2013  tentang Fasilitasi  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika.  Dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  ini,  Pemerintah  Daerah  diinstruksikan  untuk  membuat kebijakan  fasilitasi  pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika  dalam  bentuk hukum  peraturan  daerah.  Kebijakan  demikian  itu  diharapkan  mampu mengintegrasikan  seluruh  institusi  sosial  dan  memberdayakan  masyarakat dalam  mencegah  dan  menangkal  bahaya  Peredaran  Gelap  dan Penyalahgunaan Narkotika itu.
     
    Nama : Kadek Dewi Armitha Putri S
    NIM   : 42160024

    Like

  10. ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
    1. KONTEN
    Peraturan Menteri ini berisikan hal hal yang diatur didalamnya mengenai pengusaha pabrik tembakau, golongan pengusaha pabrik, penetapan tarif cukai tembakau yang diajukan oleh pengusaha pabrik, penetapan tarif cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, larangan, serta pengawasan tarif cukai tembakau.
    LARANGAN
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang masih berlaku; dan/ atau 

    2. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

    2. PROSES
    PENYUSUNAN
    Pembuatan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan menimbang bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor147/PMK.010/2016 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/ PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. (TOP-DOWN)
    PELAKSANAAN
    Penetapan tarif cukai untuk merek baru tentunya dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. Sedangkan, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dilakukan berdasarkan permohonan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir serta kewenangan Kepala Kantor Bea Cukai dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud didasarkan pada:
    a. Jenis hasil tembakau
    b. Golongan pengusaha
    c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram
    Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan 
tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiapjenis hasil tembakau ditentukan berdasarkanjenis, 
jumlah produksi, dan:
    – Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan 
tarif cukai yang masih berlaku;
    – Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh 
Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil 
tembakau Merek baru; atau
    – Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.
    (BOTTOM-UP)

    PENGAWASAN
    Penetapan tarif cukai hasil tembakau dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan :
    1. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai
    2. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau 

    3. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai. 

    Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:
    1. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil 
tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir;
    2. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap; atau
    3. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam 
hal:
    a. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    b. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada adminsitrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
    c. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
    (TOP-DOWN)
    3. AKTOR
    PENYUSUNAN
    Penyusun peraturan tentang tarif cukai hasil tembakau adalah sebuah individu bersama dengan badan yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
    PELAKSANAAN
    Pelaksana peraturan ini adalah individu yaitu pengusaha yang mengusahakan pabrik tembakau dan importir (dapat berupa pribadi atau badan hukum) yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean. Serta, konsumen yang menjadi target penjualan tembakau.
    PENGAWASAN
    Pejabat yang terlibat dalam pengawasan tarif cukai hasil tembakau adalah Direktorat Jenderal Bea dan cukai (baik Direktur Direktorat maupun pegawai) yang nantinya akan memantau harga transaksi pasar yang adalah harga besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir di wilayah kerjanya masing-masing

    4. KONTEKS
    kebijakan cukai hasil tembakau pada 2018 memprioritaskan pada pengendalian atas konsumsi hasil tembakau dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya, yaitu kondisi industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran rokok illegal. Sehingga, pada tahun 2018 pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04 persen.
    Sejalan dengan itu, kenaikan tarif cukai setiap tahunnya merupakan upaya nyata pemerintah dalam rangka pengendalian konsumsi untuk tujuan kesehatan masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, produksi hasil tembakau berhasil ditekan dalam kondisi stagnan cenderung turun. Pada 2016, produksi turun -1,8 persen, dan di 2017 diproyeksikan akan kembali mengalami penurunan sekitar -2,8 persen. Lebih lanjut, dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2018 sebesar 10,04 persen diprediksi dapat kembali menurunkan produksi hasil tembakau sebesar -2,2 persen serta menurunkan prevalensi merokok hingga -0,4 persen. Penurunan prevalensi ini juga diharapkan diikuti dengan penurunan perokok usia di bawah 15 tahun dan perokok perempuan.

    Penurunan produksi dan konsumsi hasil tembakau diharapkan berdampak positif terhadap pengurangan pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok serta pengurangan biaya kesehatan (klaim BPJS) atas penyakit yang ditimbulkan karena merokok.

    Sumber :
    https://bisnis.tempo.co/read/804476/begini-cara-menetapkan-tarif-cukai-hasil-tembakau
    http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/30/oyn98c409-pemerintah-naikkan-cukai-rokok-dan-olahan-tembakau-lainnya

    oleh:
    Dika Christiyanti Pangarso
    42160016

    Like

  11. Analisis Kebijakan Kesehatan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI.
    AKTOR
    Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
    Kepala badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
    Pembinaan dilaksanakan melalui:
    advokasi dan sosialisasi; dan/atau
    monitoring dan evaluasi.
    Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pelanggaran terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
    a. Puskesmas
    Puskesmas memberikan MT kepada balita kurus dan ibu hamil KEK kemudian dicatat ke dalam formulir pencatatan bantu di Puskesmas. Hasil pencatatan pada formulir bantu kemudian di entri kedalam aplikasi ePPGBM agar dapat diamati perubahan pertumbuhan berat badan dan status gizinya
    b. Kabupaten/Kota dan Provinsi
    Data sasaran balita dan ibu hamil penerima MT yang sudah dientri oleh puskesmas ke dalam aplikasi ePPGBM dapat amati dan dianalisis oleh kabupaten/kota secara online melalui menu konsumsi PMT-Umpan balik dapat dilakukan setiap saat
    c. Provinsi
    Data sasaran balita dan ibu hamil penerima MT yang sudah dientri oleh puskesmas ke dalam aplikasi ePPGBM dapat amati dan dianalisis oleh provinsi online melalui menu konsumsi PMT-Umpan balik dapat dilakukan setiap saat secara berjenjang
    d. Pusat
    Data sasaran balita dan ibu hamil penerima MT yang sudah dientri oleh puskesmas ke dalam aplikasi ePPGBM dapat amati dan dianalisis oleh pusat online melalui menu konsumsi PMT-Umpan balik dapat dilakukan setiap saat secara berjenjang

    KONTEKS
    Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi; Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang standar produk suplementasi gizi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; Adanya pertimbangan untuk menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Produk Suplementasi Gizi. Maka PP no 51 tahun 2016 dibuat untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas, diberikan suplementasi gizi.
    Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Standar tersebut merupakan spesifikasi teknis yang dibuat berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan (pemerintah, produsen, konsumen, dan pakar) melalui konsensus. 
    SNI bisa ditetapkan untuk produk barang, jasa maupun proses produksi. Tujuan utama dari penerapan SNI ini adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, maupun kesehatan; mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan dan meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri. Khusus dalam aspek perdagangan internasional penerapan standar (SNI) dan persyaratan mutu dapat menjaditechnical barriers to trade (TBTs) yaitu halangan nontarif yang diberlakukan untuk mengendalikan masuknya produk-produk impor ke negeri.
    Di sisi lain, produk ber-SNI juga dapat bersaing di pasar global. Salah satu contohnya adalah negara-negara Timur Tengah yang mensyaratkan label SNI untuk produk-produk pangan dari Indonesia yang akan masuk ke negara tersebut.
    Dalam penerapan SNI, baru sedikit produk yang diwajibkan (mandatory) berlabel SNI, selebihnya masih bersifat sukarela (voluntary). Berdasar pada Pasal 12 Ayat (2) PP 102/2000, SNI bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Namun, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI (Pasal 12 Ayat [3] PP 102/2000).
    Berdasarkan sistem informasi SNI BSN, terdapat 201 SNI yang diberlakukan wajib, yang di dalamnya terbagi dalam kelompok barang/produk, jasa maupun proses. Khusus untuk produk pangan baru terdapat enam produk yang memiliki standar wajib, yaitu air minum dalam kemasan (AMDK), tepung terigu, garam beryodium, kakao, gula rafinasi, dan yang terakhir ditetapkan yaitu minyak goreng. (bsn.go.id)
    Nilai produk pangan dapat diukur dan dikendalikan jika tersedia suatu standar yang dapat dijadikan acuan.
    Tujuan Standarisasi
    • Melindungi “kepentingan publik” dan kesehatan konsumen
    Memfasilitasi tercapainya perdagangan pangan yang adil
    Meningkatkan “kesejahteraan”/ welfare masyarakat
    Membangun budaya mutu – menuju mutu yang lebih baik
    Membangun daya saing industri nasional (penting dalam konteks perdagangan internasional)
    Walaupun Standar Internasional sangat tinggi; Standar Nasional sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi riil mutu/keamanan pangan produk nasional
    Dalam konteks melindungai kepentingan nasionalnya; pada proses negosiasi dan konsensus internasional; negara perlu berjuang untuk meminta standar internasional yang lebih rendah; mendekati standar nasionalnya.
    Jika itu tercapai; maka berarti negara telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi produk nasionalnya untuk berkompetisi di pasar internasional.
    Mencegah terjadinya “dumping of low quality goods in our country” (seafast.ipb.ac.id)

    PROSES
    Setelah mengidentifikasi masalah dan isu mengenai pentingnya untuk memenuhi kecukupan gizi maka pemerintah dan pihak – pihak yang terlibat dapat merumuskan kebijakan mengenai Standar Produk Suplementasi Gizi tersebut. Kebijakan ini dirumuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam  Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2016 yang mengacu pada:
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antikempal; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, memutuskan untuk menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PRODUK SUPLEMENTASI GIZI yang bertujuan untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas, diberikan suplementasi gizi.
    Suplementasi gizi merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk:
    a. makanan tambahan;
    b. tablet tambah darah;
    c. kapsul vitamin A; dan
    d. bubuk tabur gizi.
    Suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan makanan tambahan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada:
    a. balita 6-59 (enam sampai dengan lima puluh sembilan) bulan dengan kategori kurus;
    b. anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus; dan
    c. ibu hamil kurang energi kronis.
    Suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah merupakan suplemen gizi dengan kandungan paling sedikit zat besi dan asam folat yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil.
    Suplementasi gizi dalam bentuk kapsul vitamin A merupakan kapsul yang mengandung retinol (palmitat/asetat) dosis tinggi yang diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas.
    Suplementasi gizi dalam bentuk bubuk tabur gizi merupakan bubuk multi vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-24 bulan.
    Setiap produk suplementasi gizi yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar.
    Standar produk suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dan bubuk tabur gizi meliputi:
    a. kandungan;
    b. bahan tambahan pangan, bagi makanan tambahan;
    c. cemaran mikroba dan logam berat;
    d. pengolahan; dan
    e. pengemasan dan pelabelan.
    Standar produk suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah dan kapsul vitamin A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    ISI (KONTEN)
    STANDAR MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK BALITA, ANAK USIA SEKOLAH DASAR, DAN IBU HAMIL
    Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Balita, anak usia sekolah dasar, dan ibu hamil merupakan kelompok sasaran yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi. Pemberian makanan tambahan khususnya bagi kelompok rawan merupakan strategi suplementasi dalam mengatasi masalah gizi. Berdasarkan data Survei Diet Total (SDT) tahun 2014 diketahui bahwa lebih dari separuh balita (55,7%) mempunyai asupan energi yang kurang dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan.
    Pada kelompok ibu hamil baik di pedesaan maupun perkotaan lebih dari separuhnya mengalami defisit asupan energi dan protein. Oleh karena itu pemberian makanan tambahan yang berfokus baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro bagi balita dan ibu hamil sangat diperlukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan balita pendek (stunting).
    Sedangkan pemberian makanan tambahan pada anak usia sekolah dasar diperlukan dalam rangka meningkatkan asupan gizi untuk menunjang kebutuhan gizi selama di sekolah. Makanan tambahan yang diberikan dapat berbentuk makanan keluarga berbasis pangan lokal dengan resep-resep yang dianjurkan.
    Makanan lokal lebih bervariasi namun metode dan lamanya memasak sangat menentukan ketersediaan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Suplementasi gizi dapat juga diberikan berupa makanan tambahan pabrikan, yang lebih praktis dan lebih terjamin komposisi zat gizinya.
    Pemberian makanan tambahan yang ditujukan untuk kelompok rawan meliputi balita 6-24 bulan dengan kategori kurus yaitu balita dengan hasil pengukuran berat badan menurut panjang badan (BB/PB) lebih kecil dari minus dua Standar Deviasi (-2SD), anak usia sekolah dasardengan kategori kurus, dan ibu hamil kurang energi kronis yaitu ibu hamil dengan hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) lebih kecil dari 23,5cm. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan pemberian suplementasi gizi berupa makanan tambahan bagi kelompok sasaran tersebut perlu disusun standar makanan tambahan.
    STANDAR BUBUK TABUR GIZI
    Gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi yang terjadi pada awal kehidupan akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan dan penurunan daya tahan tubuh sehingga akan mudah sakit bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kurang zat gizi mikro merupakan salah satu masalah gizi yang umum terjadi di negara berkembang dan biasa dikenal dengan istilah hidden hunger karena gejalanya sering tidak terlihat
    tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Meskipun kurang energi protein merupakan masalah gizi utama, namun kekurangan zat gizi mikro diperkirakan terjadi pada populasi yang lebih banyak, mengingat kurang zat gizi mikro dapat terjadi pada seseorang yang terpenuhi kebutuhan energi dan proteinnya. Di Indonesia masalah gizi mikro yang utama adalah anemia yang hampir terjadi pada setiap kelompok umur. Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada anak balita (12 –59 bulan) sebesar 28,1%. Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi khususnya kurang zat gizi mikro pada balita. Idealnya makanan keluarga harus beragam dan bergizi seimbang, mengandung zat gizi makro (protein, lemak, dan kalori) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral).
    Pada umumnya makanan keluarga kurang memenuhi kebutuhan zat gizi mikro. Salah satu upaya menanggulangi masalah kurang zat gizi mikro terutama pada balita kurus yaitu dengan pemberian bubuk tabur gizi yang sedikitnya mengandung 12 (dua belas) vitamin dan 4 (empat) mineral. Bubuk tabur gizi ini merupakan suatu inovasi dalam fortifikasi yang disebut fortifikasi rumahan (home-fortification). Berdasarkan hasil temu pakar pembahasan bubuk tabur gizi, ditemukan beberapa hal dari kemasan maupun komposisi zat gizi yang masih perlu di perbaiki. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap standar bubuk tabur gizi.

    Oviechristy K.S
    42160020

    Like

  12. ANALISI KEBIJAKAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
    1. Konten kebijakan
    Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana,terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan ; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktiflainnya ; membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ; menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pemerintah daerah sesua dengan kewenangannya melakukan antisi pasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penangulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
    2. Proses
    a. Penyusunan
    Penyusunan kebijakan ini menimbang bahwa ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun pPeraturan Daerah mengenai Narkotika. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konewa Utara dan Bupati Konewa Utara.
    MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONEWA UTARA TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
    b. Pelaksanaan
    Uapaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud meliputi :
    • Pencegahan primer
    Upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dapat dilakukan : pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sejak dini; diseminasi informasi pengaruh peyalahgunan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
    • Pencegahan sekunder
    Upaya yang dilakukan terhadap penguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
    • Pencegahan tersier
    Upaya pencegahan terhadap penguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
    c. Pengawasan
    Guna mendapatkan pengobatan dan/ perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib lapor kepada IPWL.
    Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketahui oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BNN Kabupaten Konawe Utara dan Kasat Narkoba Polresta Konawe Utara.
    Pelaksanaan wajib lapor yang dimaksudkan adalah:
    • Penerapan prosedur wajib lapor
    • Cakupan proses wajib lapor
    • Tantangan dan hambatan proses wajib lapor
    • Kualitas layanan IPWL
    • Jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi
    • Jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.
    3. Aktor
    Aktor yang terlibat dalam kebijakan peraturan ini adalah
    • Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksklusif daerah
    • Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konewa Utara sebagai unsur penyelengara Pemerintahan di Daerah
    • Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Dinas Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Konewa Utara
    • BNN sebagai badan pemerintah non kementrian yang yang berkedudukan dibawah dan tanggungjawab kepada presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara RI yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara.
    4. Konteks
    Setelah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pekan lalu oleh Badan Pembentukan Perda (BPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama dengan pemerintah daerah, empat raperda tersebut akhirnya diparipurnakan, Rabu (20/7/2016).
    Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, keempat fraksi menyetujui raperda untuk dijadikan menjadi peraturan daerah (Perda).Dalam penyampaian keempat fraksi DPRD menekankan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara perda agar dalam pelaksanaan keempat perda tersebut dibutuhkan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat.
    Bahkan, Ketua Fraksi Kebangkitan Pembangunan Konawe Utara (KPK), Rasmin Kamil mengapresiasi pemda setempat yang masih berinisiatif mengusulkan empat Perda, meski perda yang diusulkan tidak memiliki keterkaitan dengan program 100 hari kerja Bupati Ruksamin dan Wakil Bupati Raup.“Kami berharap kedepan harmonisasi legislatif dan eksekutif dapat terpelihara dengan baik,” kata Rasmin Kamil, Rabu (20/7/2016).
    Ditempat yang sama, Bupati Ruksamin dalam sambutan menuturkan, dengan disetujuinya perda norkotika maka pemerintah daerah akan sesegera mungkin membentuk satu badan atau instansi yang akan menangani masalah narkoba.Bahkan, kata mantan Ketua DPRD Konut itu mengatakan, sebelum perda tersebut ditetapkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan Konawe Utara sebagai salah satu dari 27 daerah untuk mendirikan Badan Narkotika.
    “Insya Allah, tidak akan terlalu lama. Kami akan menyusun untuk menyesuaikan perangkat daerah yang ada di Konawe Utara,” kata Ruksamin.
    “Kami juga tidak akan henti-hentinya berkonsultasi baik pimpinan maupun anggota DPRD dalam konteks pelaksanaan pemerintahan,” lanjutnya.Keempat raperda yang disetujui menjadi peraturan daerah adalah raperda tentang penyalagunaan narkotika, raperda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, raperda tentang pengembangan pelayanan dan pamamfaatan pariwisata dan raperta tentang rencana induk pariwisata daerah tahun 2016/2026.
    Rapat paripurna ditandai dengan penandatangan naskah persetujuan. Penandatangan dilakukan oleh Bupati Ruksamin dan Ketua DPRD, Jefri Prananda, Wakil Ketua I, Sudiro dan Wakil Ketua II, I Made Tarubuana. Yang disaksikan oleh Wakil Bupati Raup, anggota DPRD dan seluruh pimpinan SKPD lingkup pemda Konut.
    Sumber :
    https://zonasultra.com/perda-narkotika-ditetapkan-bupati-konut-segera-bentuk-instansi-yang-mengurusi-narkoba.html
    http://www.academia.edu/8633944/PROFIL_KESEHATAN_KONAWE_UTARA_TAHUN_2011
    https://sultra.antaranews.com/berita/291623/dpr-kebijakan-anggaran-narkoba-harus-diperkuat
    http://kendaripos.co.id/2017/07/13/pemakai-narkoba-di-sultra-mayoritas-pelajar-per-maret-66-orang-terjaring-bnn/
    Nama : Wa Ode Dessy J Y
    NIM : 42160023

    Like

  13. ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SAMPANG

    A. KONTEN KEBIJAKAN
    I. ADMINISTRASI
     Ketentuan umum
    • Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
    • Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
    • Bupati adalah Bupati Sampang;
    • Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN;
    • Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satlaks P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Sampang;
    • Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya;
    • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
    • Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
    • Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;
    • Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sampang;
    • Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
    • Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
    • Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sampang;
    • Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sampang;
    • Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
    • Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
    • Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

     Ruang lingkup
    a. Kebijakan Umum
    Bupati sebagai pemegang keputusan memiliki andil dalam pembentukan P4GN.Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
    – meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
    – meningkatkan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara komprehensip dan integral;
    – meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
    – menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    – melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
    – meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi Narkoba.

    • Narkoba
    Terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
    – Narkotika
    meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    – Psikotropika
    meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
    – Bahan Adiktif lainnya
    meliputiNikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon dan lain-lain.

    b. Pencegahan
    Upaya P4GN dilakukan dengan cara:
    • Pembangunan sistem informasi P4GN
    dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:
    o penerbitan bulletin P4GN;
    o pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
    o pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
    o bentuk-bentuk lainnya
    • Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN
    Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
    – Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan;
    – Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum
    – Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya;
    – Penyuluhan dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait;
    – Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta) yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja; Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame;
    • Pemeriksaan Narkoba
    – Setiap CPNS wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS;) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya;
    – Selain pejabat struktural dan pejabat, aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

    c. Rehabilitasi
    – Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
    – Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup;
    – Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

    * Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN;
    * Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyelahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah

    d. Pemberdayaan Masyarakat
    • Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN melalui :
    i. pembentukan wadah peran serta masyarakat
    ii. satuan tugas (Satgas);
    iii. wajib lapor;
    iv. pembinaan

    • Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
    – berperilaku hidup sehat;
    – meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
    – tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
    – menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
    – terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.

    II. PERINTAH DAN LARANGAN
    • Wajib lapor
    – Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor;
    – Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial;
    – Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

    III. SANKSI
    – Sanksi Administratif
     Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
     Kepala sekolah negeri yang tidak melaksanakan ketentuan,dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    B. PROSES KEBIJAKAN DAN AKTOR KEBIJAKAN
    I. PENYUSUNAN
     Top-down
    a. Identifikasi Masalah dan Isu
    penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV / AIDS serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa. Untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta penyebaran HIV / AIDS perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA dengan di susunnya peraturan ini oleh Bupati Kabupaten Sampang.
    b. Perumusan kebijakan

    Peraturan ini dirumuskan dan ditetapkan oleh bupati beserta jajarannya dengan melibatkan DPRD Kabupaten Sampang

    II. PELAKSANAAN KEBIJAKAN
     Top-down
    Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan Pelaksanaan P4GN yang merupakan perangkat daerah non-struktural. Pembentukan Satlaks P4GN ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Pembinaan lanjut bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).

    III. PENGAWASAN KEBIJAKAN ( Monitoring dan evaluasi kebijakan)
     Top-down
    Pengawasan dilakukan langsung oleh satgas P4GN dan wajib melaporkan kepada pemerintahan kabupaten setempat dan yang bertanggungjawab seluruhnya adalah Bupati Kabupaten Sampang.

    C. KONTEKS KEBIJAKAN
    Dewasa ini penyalahgunaan bahan-bahan narkotika-psikotropika telah menjadi permasalahan global yang mengancam kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini menjadikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adaktif sebagai musuh dunia yang harus diperangi bersama. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 (United Nations Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances, 1988) merupakan wujud keprihatinan internasional atas meningkatnya produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika-psikotropika di tengah masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional yang ikut menggalang solidaritas dan kerjasama dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances, 1988 dan menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
    Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pranata, Universitas Indonesia menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika-psikotropika di kalangan siswa SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di 30 ibukota propinsi pada tahun 2003 sebanyak 3,4% dari 13.710 responden dalam setahun terakhir dan 43,4% menggunakan lebih dari satu jenis narkotika-psikotropika. Penelitian tentang Biaya Ekonomi dan Sosial Akibat Penyalahgunaan Narkotika-Psikotropika oleh Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia pada tahun 2004 ditemukan : 1,5% (3,2 juta) penduduk Indonesia menjadi penyalahguna, 69% menjadi pemakai teratur, dan 31% mengalami ketergantungan. Dari 69% pemakai teratur sebanyak 71% penyalahguna ganja, 50% metamfetamin (shabu), 42% MDMA (ectasy) dan 22% obat penenang. Sedangkan dari 31% penderita ketergantungan sebanyak 75% ketergantungan ganja, 62% heroin (putauw), 57% metamfetamin (shabu), 34% MDMA (ectasy), dan 25% obat penenang.

    Nama : Yuliana Triwardhani
    NIM : 42160014

    Like

  14. ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 188/45/KEP/412.11/2015 TENTANG TIM PEMBINA POS GIZI (COMMUNITY FEEDING CENTER) DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

    1. KONTEN KEBIJAKAN
    a. Administrasi

    – Di wilayah pedesaan di Kabupaten Bojonegoro telah dibentuk Pos Gizi (Community Feeding Center) untuk menangani gizi buruk dan gizi kurang melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
    – Pos gizi merupakan pendekatan dalam menanggulangu angka kekuarangan gizi. Pendekatan pos gizi memungkinkan kelompok masyarakat untuk dapat mengurangi jumlah anak kurang gizi dan mencegah terjadinya kekurangan gizi tahun-ahun berikutnya setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Proses pos gizi memanfaatkan kearifan lokal yang berhasil mengobati dan mencegah kekurangan gizi dan menyebarluaskan kearifan tersebut keseluruh masyarakat.

    Prinsip pos gizi adalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama kekurangan gizi, karena ditemukan beberapa keluarga miskin anaknya sehat (gizi baik) karena menerapkan pola asuh yang baik. Kekurangan gizi oada umumnya disebabkan oleh praktek pemberian makan atau pola asuh yang tidak benar, dengan adanya program pos gizi maka diharapkan kurang gizi bisa teratasi dengan perubahan perilaku.

    Tujuan dari program Pos Gizi adalah dengan cepat memulihkan anak-anak kurang gizi yang diidentifikasi di dalam masyarakat, memungkinkan keluarga-keluarga tersebut mempertahankan status gizi baik dari anak tersebut di rumah masing-masing secara mandiri, mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan lahir kemudian dalam masyarakat tersebut, dengan merubah norma-norma masyarakat mengenai perilaku – perilaku pengasuhan anak, pemberian makan, dan mencari pelayanan kesehatan.

    CFC (Community Feeding Center) atau Pos Pemulihan Gizi (PPG) adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk dengan cara rawat jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan kader kesehatan dan petugas kesehatan. Program ini menggunakan pendekatan Positive Deviance (PD) dimana penanganan masalah kesehatan dilakukan berdasarkan asumsi bahwa sebagian solusi untuk masalah kesehatan dalam masyarakat sudah ada atau dipraktekan di dalam masyarakat itu sendiri, hanya perlu untuk digali dan diidentifikasi.

    – Tim pembina pos gizi (Community Feeding Center) di kabupaten Bojonegoro tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

    b. Perintah/larangan
    • Tim pembina pos gizi di kabupaten Bojonegoro tahun 2015 mempunyai tugas :
    – Menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program serta organisasi ditingkat kabupaten dan kecamatam dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pos gizi (Community Feeding Center);
    – Memfasilitasi terbentuknya pos gizi (Community Feeding Center) di masyarakat.
    – Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pos gizi (Comelapmmunity Feeding Center) dan
    – Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati Bojonegoro

    • Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas tim pembina pos gizi (Commmunity Feeding Center) di kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015

    2. PROSES KEBIJAKAN

    a. Proses Penyusunan
    Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Bab VIII) mengamanatkan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perilaku sadar gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

    Selain itu kebijakan dibuat berdasar hasil pemantauan Direktorat Bina Gizi Kementrian Kesehatan pada tahun 2010, dalam 5 tahun berturut – turut (2005 – 2010) dimana Propinsi Jawa Timur menduduki posisi teratas untuk angka kejadian gizi buruk pada balita yaitu sebanyak 14.000 kasus (17,1%) meskipun sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 14.735 kasus (17,5%). Sehingga salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2010-2014 adalah perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran jangka menengah perbaikan gizi yang telah ditetapkan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15% dan prevalensi pendek (stunting) menjadi setinggi-tingginya 32% pada tahun 2014.

    Untuk maksud tersebut Bupati Bojonegoro membuat Keputusan Bupati Bojonegoro mengenai Tim Pembina Pos Gizi setelah sebelumnya telah dibentuk Pos Gizi di wilayah perdesaan Kabupaten Bojonegoro untuk menangani kasus gizi bruuk dan gizi kurang.

    Pada tahap penyusunan ini termasuk dalam “TOP DOWN”, karena penyusunan kebijakan ini dilakukan oleh Bupati berpedoman pada UU dan Peraturan pemerintah lainnya dan ditujukan untuk masyarakat.

    b. Proses Pelaksanaan
    Dalam pelaksanaan kebijakan tim pembina pos gizi, Bupati bersama wakil bupati Kabupaten Bojonegoro terlebih dahulu membuat susunan keanggotaan Tim Pembina Pos Gizi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, Untuk selanjutnya tim pembina pos gizi ini akan bertugas menggalang kerjasama lintas sektor dan lintas program serta organisasi ditingkat kabupaten dan kecamatam dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pos gizi (Community Feeding Center), memfasilitasi terbentuknya pos gizi (Community Feeding Center) di masyarakat, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pos gizi (Comelapmmunity Feeding Center) dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati Bojonegoro.

    Pada tahap pelaksanaan ini termasuk dalam “TOP DOWN”, karena pemerintah berperan dominan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan ini untuk diterapkan kepada masyarakat.

    c. Proses Pengawasan
    Pengawasan kebijakan ini dilakukan dengan cara :
    Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pos gizi oleh tim pembina pos gizi yang sudah di tunjuk oleh pemerintah dalam hal ini bupati dan selanjutnya hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan dan dieprtanggungjawabkan kepada Bupati Bojonegoro.

    Pada tahap ini termasuk dalam “TOP DOWN”, karena rencana pengawasan merupakan dari pemerintah.

    3. AKTOR KEBIJAKAN

    a. Penyusun kebijakan
    Individu :
    – Bupati Kabupaten Bojonegoro s
    – Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro
    – Sekertaris Daerah Kab. Bojonegoro
    Instansi :
    – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro

    b. Pelaksana kebijakan
    Individu :
    – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro
    – Ketua tim Penggerak PKK Kab. Bojonegoro
    – Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro
    – Kepala BPMPD Kab. Bojonegoro
    – Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro
    – Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro
    – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro
    – Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro
    – Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
    – Ketua Pokja IV PKK Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga pada BPPKB Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat Desa pada BPMPD Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Data dan Bimbingan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
    – Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro
    – Kader masyarakat
    – Masyarakat

    c. Pengawas Kebijakan
    – Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bojonegoro

    4. KONTEKS KEBIJAKAN

    Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta penanggulangan kasus balita gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanganan secara terintegrasi antar satuan kerja perangkat daerah dan stake holder terkait guna mengatasi permasalahan tersebut.

    FAKTOR SOSIAL EKONOMI
    Salah satu faktor terjadinya kurang gizi dan gizi buruk pada balita adalah karena kemiskinan atau ketidakmampuan orangtua dalam memberikan nafkah pasda anak. Kemiskinan menyebabkan makanan yang dikonsumsi keluarga terbatas dan bahkan tidak memenuhi unsur gizi yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas dan berkembang. Sampai saat ini 76,4 juta penduduk Indonesia tergolong miskin dan hampir miskin, serta tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Menurut Susenas tahun 2005 angka prevalensi gizi kurang anak balita 28%, dan di antara angka tersebut 8,8 % menderita gizi buruk. Pada tahun 2008 dari hasil Riskesdas angka tersebut berkurang menjadi 13,0 %. Walau prevalensi gizi kurang menurun namun anak yang stunting ( pendek) masih cukup tinggi 36,8% yang berarti pernah menderita kekurangan gizi. Sedangkan Prevalensi gizi buruk 5,4 %. Keterangan lebih lanjut diperkirakan masih ada yang tidak terlaporkan (under reported).

    FAKTOR POLA ASUH YANG SALAH
    Pola asuh yang salah termasuk didalamnya adalah ibu yang sibuk bekerja di hutan/ladang sehingga anak tidak terawat (biasa terjadi di pedesaan). Keadaan ini diperberat dengan kebiasaan seperti memberikan makanan padat sebelum usia 6 bulan dan kadang tidak hygienis.

    FAKTOR KEBIASAAN, MITOS/KEPERCAYAAN
    Adat istiadat masyarakat tertentu yang tidak benar dalam pemberian makan akan sangat merugikan anak. Misalnya kebiasaan memberi minum bayi hanya dengan air putih, memberikan makanan padat terlalu dini, berpantang pada makanan tertentu ( misalnya tidak memberikan anak-anak daging, telur, santan dll). Hal ini menghilangkan kesempatan anak untuk mendapat asupan lemak, protein maupun kalori yang cukup.

    Beberapa kebiasaan yang terkait dengan budaya yang masih melekat dalam masyarakat terkadang mendorong keluarga untuk tidak memberikan makanan yang bergizi kepada anak. Sebagai contoh kepercayaan bahwa anak-anak yang menderita sakit tertentu dilarang memakan makanan tertentu, seperti anak yang sakit bisul dilarang makan telur, bayi yang menderita diare tidak boleh minum ASI dan banyak lagi yang lain. Selain itu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang bergizi juga turut menentukan angka kejadian gizi buruk pada balita.

    Sumber :
    Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/45/KEP/421.11/2015 tentang Tim Pembina Pos Gizi (Community Feeding Center) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
    https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=475
    http://kesmas.depkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/021415-cfc-penatalaksanaan-gizi-buruk-di-masyarakat

    OLEH :
    YUNITA RAPPUN (42160018)

    Like

  15. Analisis kebijakan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    1. Konteks kebijakan
    Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa rokok merupakan zat adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karena dalam sebatang rokok terdapat 4000 bahan kimia, 400 diantaranya bahan beracun dan 40 bahan Karsinogenik. 1 Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi bahaya rokok adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara tegas menyebutkan pembentukan peraturan kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah pada Bagian Ketujuh Belas Pasal 115.Rokok mengandung zat psikoaktif serta membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia serta asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain.
    Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
    2. PROSES
    PENYUSUNAN
    Hal ini juga dibuat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
    Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok; b. membudayakan hidup sehat; c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan d. menjaga kebersihan lingkungan pribadi,keluarga dan masyarakat; PELAKSANAAN
    Dalam hal ini Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. KTR meliputi:
    a. fasilitas pelayanan kesehatan;
    Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas dengan jaringannya dan tempat praktek kesehatan swasta.
    b. tempat proses kegiatan belajar mengajar;
    Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud meliputi:
    a. sekolah;
    b. perguruan tinggi;
    c. balai pendidikan dan pelatihan;
    d. balai latihan kerja;
    e. bimbingan belajar; dan
    f. tempat kursus.
    c. tempat anak bermain
    Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud meliputi:
    1. tempat bermain anak (terbuka); dan
    2. tempat bermain anak (tertutup)
    d. tempat ibadah;
    Tempat ibadah sebagaimana dimaksud meliputi:
    1. masjid/mushola; dan
    2. gereja;
    e. angkutan umum;
    Angkutan umum, sebagaimana dimaksud meliputi:
    a. bus umum;
    b. taxi;
    c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
    d. angkutan antar kota;
    e. angkutan pedesaan; dan
    f. angkutan air.

    f. fasilitas olahraga;
    g. tempat kerja;
    h. tempat umum; dan
    Tempat umum sebagaimana dimaksud meliputi, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang; dan pelabuhan.
    i. tempat lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
    KTR menyediakan tempat khusus merokok yang mana harus memenuhi persyaratan:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
    III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN
    Top-Down
    Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya, dimana Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Pembinaan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sedangkan Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk terlaksananya peraturan ini.
    IV PENGAWASAN KEBIJAKAN ( Monitoring dan evaluasi kebijakan)
    Bottom-Up
    Perangkat Daerah bersama sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
    Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Hasil pengawasan wajib dilaporkan oleh masing masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

    Novi Asiye
    42160021

    Like

  16. Analisis kebijakan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA
    1. Konten kebijakan
    Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.
    Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga.
    Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:
    a. penurunan angka kematian ibu dan bayi
    b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting)
    c. penanggulangan penyakit menular
    d. penanggulangan penyakit tidak menular
    Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:
    a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
    b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
    c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
    d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
    e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
    f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
    g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
    h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
    i. anggota keluarga tidak ada yang merokok
    j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    k. keluarga mempunyai akses sarana air bersih
    l. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
    2. proses kebijakan
    Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Pendekatan keluarga yang dimaksud merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
    3. aktor kebijakan
    Lembaga :
    a. Pemerintah daerah
    b. puskesmas : penyelenggara UKM dan UKP
    c. dinas kesehatan kabupaten : sebagai pemilik Unit Pelaksana Teknis/Puskesmas adalah mengupayakan dengan sungguhsungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 terpenuhi untuk semua Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian.
    d. dinas kesehatan provinsi : memfasilitasi dan mengoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk berupaya dengan sungguhsungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 terpenuhi di semua Puskesmas. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian.
    Individu :
    a. Menteri
    b. gubernur
    c. bupati
    d. kepala puskesmas
    e. kader
    4. konteks kebijakan
    Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas dalam rangka Program Indonesia Sehat memerlukan pemahaman dan komitmen yang kuat dari seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas. Selain itu, diperlukan dukungan yang kuat dari para pengambil keputusan dan kerjasama dari berbagai sektor di luar kesehatan di tingkat kecamatan. Puskesmas perlu melakukan sosialisasi tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga secara terencana dan tepat sasaran. Sosialiasi penguatan puskemas dengan pendekatan keluarga dilaksanakan pada dua bagian yaitu sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal. Pada awal mula pendekatan keluarga akan terasa berat, tetapi jika dilakukan terus menerus akan merasa ringan.
    1. Sosialisasi Internal
    pendekatan keluarga bukan hanya tugas pekerjaan dari para Pembina Keluarga. Masalah kesehatan yang dijumpai di keluarga, bantuan teknis profesional yang diperlukan dalam pemecahannya merupakan tanggung jawab para petugas profesional di Puskesmas, termasuk masalah-masalah kesehatan serupa yang ditemukan pada saat Puskesmas menyelenggarakan pengorganisasian masyarakat. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas wajib mensosialisasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kepada semua tenaga kesehatan di Puskesmas, termasuk yang ada di jejaring seperti Puskesmas pembantu (Pustu), Puskesmas keliling (Pusling), bidan di desa, dan lain-lain.
    Sosialisasi pertama dapat memanfaatkan forum lokmin bulan ke-1, sedangkan sosialisasi selanjutnya dapat menggunakan rapat-rapat khusus yang bersifat teknis. Kepala Puskesmas menjadi narasumber bagi petugas puskesmas, secara formal dan informal melalui komunikasi pribadi.
    2. Sosialisasi Eksternal
    Petugas Puskesmas perlu melakukan sosialisasi tentang pendekatan keluarga kepada camat, Ketua RT/RW, Lurah/Kepala Desa, ketua-ketua organisasi kemasyarakatan seperti PKK, dan pemuka-pemuka masyarakat agar pelaksanaan pendekatan keluarga mendapat dukungan dari masyarakat.

    Disusun oleh :
    Andryawan Wahyu Pradana 42160022

    Like

  17. Analisis kebijakan kesehatan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

    1. Aktor
    Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
    merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengatasi/menjawab permasalahan gizi anak sehingga dalam penyusunannya peraturan ini melibatkan bukan hanya elit kebijakan lokal, tetapi juga elit propinsi dan pusat. Pemerintah daerah menyadari bahwa percepatan perbaikan gizi melibatkan banyak faktor penyebab, sehingga dalam penyelesaiannya perlu adanya kemitraan beberapa kementrian dan sektor diluar pemerintah.
    Setiap jenjang pemerintahan dilibatkan karena masing-masing memiliki peran dalam menentukan program kerja, mobilisasi sumber daya, dan besarnya alokasi dana dalam rangka mendukung program intervensi percepatan gizi, baik gizi spesifik (langsung) atau gizi sensitif (tidak langsung).

    Pada implementasinya, Peraturan Bupati Kulon Progo ini akan melibatkan beberapa aktor diluar aktor-aktor pembuat kebijakan diatas, yaitu:
    – Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan
    – Pimpinan tempat kerja atau penyelenggara tempat sarana
    – Lembaga swadaya masyarakat;
    – Kader-kader masyarakat seperti posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis;
    – Masyarakat, keluarga, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun
    – Dinas terkait.

    2. Isi (content)
    Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyukseskan program pemberian ASI Ekslusif. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, selain itu juga memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

    Program asi ekslusif ini digalakan melalui:
    – Setiap ibu yang melahirkan berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan tambahan sesuai umur.
    – Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
    – Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan berkewajiban menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter
    – Ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI dilakukan dengan persyaratan.
    – Setiap ibu yang melahirkan berkewajiban menolak pemberian susu formula dan/atau produk bayi lainnya, seperti botol susu/dot, empeng, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dini, kecuali jika terdapat indikasi medis.
    – Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
    – Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.
    – Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
    – Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

    Konteks

    Konteks mengacu pada faktor-faktor yang mungkin memiliki pengaruh pada kebijakan kesehatan. Faktor – faktor tersebut meliputi faktor situasional, faktor struktural, faktor budaya, dll
    Faktor situasional, Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan. Dari hasil penimbangan di posyandu diperoleh hasil balita yang ditimbang sebanyak 80,2% dan jumlah anak balita bawah garis merah (BGM) sebanyak 0,9%. Kecamatan bebas rawan gizi adalah kecamatan dengan angka KEP (Kurang Energi Protein) total balita dibawah 15%. Di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data/indikator kinerja RPJMD bidang kesehatan yang terkumpul selama tahun 2014 tercatat cakupan pemberian ASI esklusif sebesar 74%, yang sudah lebih baik dibanding tahun 2012 yaitu 58%, dan suah telah melewati target RPJMD yaitu 57%.

    Faktor struktural , Upaya perbaikan gizi dengan pemberian asi eksklusif bukan hanya peran pemerintah saja, namun peran masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan.Ditunjang juga dari peran swasta. Dari segi pemerintah, pelaksanaan peraturan daerah ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kabupaten Kulon Progo saja namun peran dari pemerintah kabupaten atau kota sangat diharapkan sehingga pencapaian indikator perbaikan gizi dapat tercapai. Dan perlu diingat bahwa upaya perbaikan gizi ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan harus adanya koordinasi atau kerja sama semua pihak yang terkait.

    Faktor budaya, Permasalahan gizi disebabkan antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemberian asi ekslusif kepada bayi. Peran budaya setempat atau mitos juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakan setempat tentang pemberian asi.

    Proses
    Permasalahan asi eksklusif yang mempengaruhi gizi bayi merupakan suatu isu yang sudah ada sejak lama. Pada tahun 90-an gizi masih menjadi salah satu fokus utama dimana seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan masalah gizi di Indonesia, perbaikan gizi dilakukan melalui kampanye gizi seimbang dan keluarga sadar gizi. Permasalahan gizi ini masih terus berlanjut hingga tahun 2010, dimana gizi menjadi suatu permasalahan global terutama untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
    Berdasarkan data yang ada, Data tahun 2014, ditemukan 2178 kasus BGM (Bawah Garis Merah) pada Balita terdiri 1139 laki-laki dan 1039 perempuan. Sedangkan untuk kasus gizi buruk tahun 2015 ditemukan 24 kasus gizi buruk pada balita terdiri 14 laki-laki dan 10 perempuan dengan sebaran temuan dan pada tahun 2016, meingkat menjadi 29 kasus gizi buruk,terdiri dari 13 laki-laki dan 16 perempuan. Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan.

    Tidak tuntasnya masalah tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
    a. Kebijakan program gizi selama ini masih bersifat umun belum mengacu pada kelompok 1000 HPK sebagai sasaran utama.
    b. Kegiatan intervensi gizi masih sektoral, khususnya kesehatan.
    c. Tindakan hukum terhadap pelanggar WHO Code tentang Breast Feeding belum dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah tentang ASI baru diumumkan awal tahun 2012.
    d. Kekhawatiran akan tidak tercapainya sasaran MDGs ditambah dengan adanya kecenderungan meningkatnya beban ganda akibat kekurangan dan kelebihan gizi terutama di negara berkembang, mencetuskan suatu ide untuk dilakukan gerakan 1000 hari pertama kelahiran

    Violensia Chrisianti
    42160015

    Like

  18. Analisis kebijakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Kulon Progo

    1. kontek kebijakan
    Ketahanan Pangan dimana kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produkt secara berkelanjutan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. sumber hayati produkpertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Adanya Kekhawatiran disebabkan meningkatnya beban ganda akibat kekurangan dan kelebihan gizi di Indonesia, tidak meratanya pencapaian gizi di Indonesia, tidak tercapainya sasaran MDGs, dan banyaknya penyebab terjadinya kurang gizi bukan hanya sebatas disektor kesehatan.

    2. PROSES
    1. penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat lebih optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.
    pada tahan ini termasuk dalam “TOP DOWN” karen disini pemerintah berperan penting langsung dalam penyusunan ini.

    2. PEMBENTUKAN
    Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi
    a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
    berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua. Dewan Ketahanan Pangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam : merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi; merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, melaksanakan evaluasi dan pengendalian
    pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Daerah; dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

    b. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
    memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah, menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan Daerah, memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka memecahkan masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan, menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Daerah mempersiapkan bahan laporan Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah. (5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris. Dewan Ketahanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan

    c. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
    Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
    Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, mempunyai tugas : mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi; menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan; mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan; dan membuat laporan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan.

    pada tahap ini termasuk dalam “TOP DOWN” karena dalam pembentukan pemerintah turun tangan dalam pembentukan struktur aturan ini.

    3. PELAKSANAAN .
    Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masingmasing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

    “TOP DOWN” karen pemerintah langsung dalam melihat terjadinya pelaksanaan

    PENGAWASAN
    Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. pengawasan langsung dilakukan oleh bupati untung pengawasan langsung dilapangan.

    “TOP DOWN” pengawasan ini langsung di lakukan oleh bupati

    OLEH:
    Febrian Moris (42160019)

    Like

Silahkan berkomentar.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s